KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( Studi Terhadap Keterbukaan Informasi Terkait Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tanjungpinang )
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
RINI HASTUTI RAMADHANI SETIAWAN DIAN PRIMA SAFITRI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( Studi Terhadap Keterbukaan Informasi Terkait Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tanjungpinang )
Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bidang Ilmu Administrasi Negara
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
RINI HASTUTI RAMADHANI SETIAWAN DIAN PRIMA SAFITRI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
2
ABSTRAK
Keterbukaan Informasi Publik menurut Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforormasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, untuk itu pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini dipegang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Masalah dalam penelitian ini mengenai Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau (Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tanjungpinang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau (Studi penanggulangan kemiskinan pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tanjungpinang). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provinsi Kepuluan Riau masih kurangnya keterbukaan informasi pada program RTLH yang dipegang oleh TKPK. Hal-hal yang menyebabkan kurang efektif dan efesien dalam kinerja PPID Dinas Sosial adalah sumber daya manusianya yang kurang memahami Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan PPID No 17 Tahun 2013 tentang pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu bahwa Provinsi Kepulauan Riau harus meningkatkan sosialisasi, pelatihan-pelatihan kepada seluruh pegawai sehingga para pegawai bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, PPID, TKPK.
3
ABSTRACT Public Disclosure according to Law No. 14 of 2008 on Public Information is a means to optimize public oversight of the implementation of the State and other public agency and everything that results in the public interest. Based on Law No. 14 of 2008 on Openness of Public Inforormasi, to realize the service fast, accurate, and simple every public body appointed Manager of Information and Documentation, for which the Information Management and Documentation Officer is obliged to provide information regarding programs Houses Not Livable (RTLH) to the community in improving the standard of living and welfare of the community. Not Livable Housing Program (RTLH) held by the Poverty Reduction Coordination Team (TKPK) Social Service Riau Islands Province. Problems in this study by the Public Information Officer Information Management and Documentation in Social Service Riau Islands Province (relating to poverty alleviation programs Houses Not Livable (RTLH) Tanjungpinang). The purpose of this study to determine the Public Information and Documentation Management Officer at the Department of Social Riau Islands Province (Study House program to reduce poverty in Not Livable (RTLH) Tanjungpinang). The method used is descriptive qualitative research. The location of research in Social Service Riau Islands Province. The collection of data used are documentation, observation and interviews. The results showed that the PPID Social Service Kepuluan Riau Province is still a lack of disclosure of information on the programs held by the TKPK RTLH. The things that cause less effective and efficient in the performance of Social Service PPID is human resources who do not understand the Law No. 14 of 2008 on Public Information and regulatory disclosure PPID No. 17 of 2013 on guidelines for Information and Documentation Services in Environmental Governance Islands Province Riau. The suggestions in this study is that the Riau Islands province should increase socialization, training to all employees so that employees can provide clear information to the public. Keywords: Public and PPID, TKPK.
4
PENDAHULUAN bertutur kata dengan manusia lainnya
A. Latar Belakang Keterbukaan berasal dari kata
baik secara horizontal maupun secara
dasar terbuka
yang berarti suatu
vertikal. Secara horizontal, manusia
kondisi
di
tidak
berinteraksi antar individu, individu
terdapat suatu rahasia, mau menerima
dengan kelompok sosial, dan antara
sesuatu dari luar dirinya, dan mau
kelompok sosial dengan kelompok
berkomunikasi dengan lingkungan di
sosial yang lainnya. Secara vertikal,
luar
interaksi mengandung arti bertutur
yang
dirinya.
dalamnya
Adapun
keterbukaan
dapat diartikan sebagai suatu sikap dan
kata di bawah sistem
perasaan untuk selalu bertoleransi serta
tertentu yaitu antara manusia sebagai
mengungkapkan
dengan
warga negara dengan pemerintah atau
sejujurnya sebagai landasan untuk
antara penguasa dengan yang dikuasai.
bertutur
(Soekidjo Notoatmodjo, 2006:8)
kata.
kata-kata
Dengan
demikian,
keterbukaan berkaitan erat dengan
kekuasaan
Keterbukaan
informasi
bertutur kata dan hubungan antar
diperlukan bagi pemerintah terutama
manusia. Keterbukaan sangat penting
mengenai kebijakan-kebijakan yang
dalam
kehidupan manusia sebagai
akan diterapkan dalam masyarakat.
makhluk sosial karena keterbukaan
Pemerintah harus transparan dalam
merupakan
adanya
menerapkan suatu kebijakan serta
kegiatan tutur kata. (Nico Adrianto,
tidak boleh memaksakan pelaksanaan
2007)
suatu
prasyarat
Sebagai
bagi
kepada
Keterbukaan
manusia hidup dalam suatu kelompok.
misalnya
pemerintah
Di dalamnya, setiap anggota kelompok
memberitahukan kepada rakyat alasan
dituntut
dan langkah serta strategi pelaksanaan
berinteraksi
sosial,
tertentu
masyarakat.
untuk
makhluk
kebijakan
dan
bersosialisasi dengan anggota lainnya.
kebijaksanaan
Dalam melakukan interaksi, manusia
sesuai
5
dengan
yang
telah
tersebut harus
diambil
batas-batasnya.
Di
samping itu, pemerintah pun harus
dibutuhkan oleh banyak orang untuk
mau mendengar kritik maupun saran
mengembangkan
dari rakyat dan menjawab segala
lingkungan
pertanyaan dari rakyat. Dalam hal
informasi banyak hal telah tercipta,
keterbukaan,
termasuk salah satunya teknologi yang
menjadi
pemerintah bagi
.Atas
dasar
berkembang.
dalam menciptakan keterbukaan demi
terpenting
dalam
terciptanya tatanan sistem politik yang
adalah
demokratis.
informasi yang baik seseorang tidak
Meskipun
diperlukan,
masyarakat
sosialnya
pada
semakin
sangat
pelopor
harus
kepribadian
keterbukaan
namun
perlu
Bagian
berkomunikasi
informasi,
karena
tanpa
akan bisa berkomunikasi dengan baik
diketahui pula batas dan tanggung
pula
jawabnya. (Krina, 2003)
seseorang tidak akan mampu untuk
Di lihat dari aspek ideology,
tumbuh
dan
tanpa
informasi
juga
berkembang ke arah yang lebih baik.
keterbukaan akan memberikan ruang bagi
dan
(George H. Bodnar, 2000: 1)
berkembangnya
Dengan
adanya
informasi,
ideologi-ideologi dari luar yang tidak
seseorang dapat mengetahui keadaan
sesuai
sesamanya dan keadaan sekitarnya,
dengan
kepribadian
suatu
bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,
sehingga
munculnya
dengan
era
keterbukaan
akan
membawa dampak yang sangat buruk
berbagai
apabila
nyaman
kita
tidak
dapat
dapat benar.
menyingkapinya Masyarakat
informasi dan
untuk aman.
merasa Selain
mempersiapkan diri. Dengan adanya
itu,masyarakat
keterbukaan segala informasi harus
informasi
transparan.
kepekaan mereka terhadap lingkungan,
Informasi adalah data yang
juga
perlu
untuk
memerlukan meningkatkan
baik di sekitar mereka maupun tidak.
diolah sehingga dapat dijadikan dasar
Kegunaan
untuk mengambil keputusan yang
untuk mengurangi
tepat. Informasi merupakan kebutuhan
dalam proses pengambilan keputusan
utama setiap orang. Informasi semakin
tentang 6
Informasi
suatu
adalah
ketidakpastian
keadaan.
Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara,
pemerintah akan meningkat. (Indro,
masyarakat
2003)
perlu
mendapatkan
informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah
untuk
memenuhi
Hak
rasa
memperoleh
merupakan
aman dan nyaman tersebut.
Hak
Asasi
informasi Manusia
(HAM). Hal itu tercermin dalam salah
Instansi-instansi yang dikelola
satu bagian dari substansi HAM yang
oleh pemerintah dan bekerja dengan
telah diakui oleh Pajak Bumi dan
tujuan menyelenggarakan pemenuhan
Bangunan (PBB) sebagai bagian dari
kebutuhan masyarakat tentunya harus
HAM sejak generasi pertama adalah
memberikan
Hak atas
informasi
yang
Kebebasan
Memperoleh
dibutuhkan oleh masyarakat secara
Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah
benar. Masyarakat kini dapat meminta
mengadopsi Resolusi 59 (1) yang
informasi
menyebutkan,
dengan
yang tujuan
kebutuhan
mereka
butuhkan
transparansi
informasi adalah hak asasi
yang
fundamental dan merupakan tanda dari
informasi publik. Disini, pemerintah
seluruh kebebasan yang akan menjadi
Indonesia telah memahami hal tersebut
titik
dan membuat sebuah undang-undang
informasi publik merupakan salah satu
baru. Kini, siapapun boleh mengakses
ciri penting negara demokratis yang
informasi
setiap
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
instansi penyelenggara negara dengan
untuk mewujudkan penyelenggaraan
landasan
Undang-Undang
Negara
14/2008
tentang Publik.
yang
“kebebasan
disebut
Informasi
bersama,
demi
bahwa
(UU)
Keterbukaan Terbitnya
perhatian
yang
PBB.
baik.
Keterbukaan
Keterbukaan
informasi publik merupakan sarana
UU
dalam mengoptimalkan pengawasan
14/2008 ini menjadi salah satu titik
publik
terang
Negara dan Badan Publik lainnya.
akan
pemerintahan
good
governance yang kita idam-idamkan di
terhadap
penyelanggaraan
Badan Publik adalah lembaga
Indonesia selama ini. Melalui UU ini,
eksekutif, legislatif,
diharapkan
badan lain yang fungsi dan tugas
transparansi
dari 7
yudikatif dan
pokoknya
berkaitan
penyelenggaraan sebagian
atau
dengan
Negara, seluruh
harus
yang
menjamin
terhadap
akses
warganya
pelayanan
tersebut.
dananya
Pelayanan ini harus dapat diakses oleh
bersumber dari Anggaran Pendapatan
warga Negara tanpa kecuali, tanpa
dan Belanja Negara dan/ Anggaran
melihat status sosial ekonomi, ras,
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
agama dan ciri-ciri subjektif lainnya.
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian
atau
seluruh
Dengan membuka akses publik
dananya
terhadap informasi diharapkan badan
bersumber dari Anggaran Pendapatan
publik
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
bertanggungjawab
Pendapatan
Daerah,
pada pelayanan rakyat yang sebaik-
sumbangan masyarakat, dan atau/luar
baiknya. Dengan demikian, hal ini
negeri.
dapat
dan
Belanja
(Undang-Undang
Republik
termotivasi dan
mempercepat
untuk berorientasi
perwujudan
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
pemeintahan yang terbuka merupakan
tentang Pelayanan Publik)
upaya
strategis
mencegah
praktik
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Kinerja suatu badan publik
dan terciptanya kepemerintahan yang
harus diketahui oleh publik, sehingga
baik
badan publik mampu menunjukkan
diterapkannya Undang-undang No. 14
akuntabilitasnnya
tahun
terkait
pelayanan
(Good
2008
Governance).
tentang
keterbukaan
yang efektif, efesien, jujur, bersih,
informasi
terbuka, serta bebas dari korupsi,
pelayanan publik harus memberikan
kolusi dan nepotisme, atau yang biasa
informasi dengan pengecualian hal-hal
kita kenal dengan good governance
yang menyangkut keamanan Negara,
termasuk
hak pribadi, dan hal-hal yang diatur
pada
tatanan
pelayanan
informasi publik. Pelayanan informasi
memenuhi
hak
setiap
lembaga
oleh undang-undang.
publik merupakan pelayanan yang diperuntukan
publik,
Sesuai
Kebebasan
dan
merupakan
kebutuhan dasar waga dimana Negara
salah
informasi
yang
satu
asasi
hak
manusia tidak akan efektif apabila 8
masyarakat
tidak
diberi
akses
Kepulauan
Riau
dengan
informasi yang lebih luas karena
standart
Oprasional
sesungguhnya keterbukaan informasi
Informasi
Publik
merupakan
dasar
demokrasi.
Pelayanan
ini
diharapakn
bagi
kehidupan
implementasi UU KIP dapat berjalan
Kebebasan
informasi
dengan efetif dan hak publik terhadap
adalah perangkat masyarakat untuk
kebutuhan
mengontrol
berkualitas dapat terpenuhi.
setiap
langkah
penyelenggaraan
Negara.
sebuah
demokrasi
sistem
menyatakan
adanya
kekuasaan
Dalam
akan
Kondisi
yang
informasi
yang
masyarakat
dimana
mereka masih sering terlambat dalam
peerintahan
mendapatkan
informasi.
Sebagai
berasal dari rakyat sebagai kekuasaan,
contoh ada sebuah warga menengah
selayaknya rakyat juga memiliki hak
kebawah
mengkritis
mendaftarkan
dan
mengontrol
setiap
kebijakan yang diambil pemerintah.
yang
seharusnya diri
untuk
bisa ikut
mendapatkan bantuan Rumah Tidak
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Layak
telah
Pejabat
dikarenakan informasi yang tidak bisa
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
menjangkau mereka, akhirnya mereka
(PPID) sesuai yang tercantum di UU
tidak
KIP No. 14 tahun 2008 bahwa PPID
tersebut. Pejabat Pengelola Informasi
sangat
dan Dokumentasi (PPID) Provinsi
Riau
membentuk
brperan
penyelenggaraan
penting
dalam
pelayanan
mupun
Huni
menjadi
Kepulauan
Riau
(RTLH),
penerima
nyatanya
tetapi
bantuan
kurang
dalam hal penyediaan informasi. Salah
memberikan infomasi yang jelas dalam
satu tugas Pejabat Pengelola Informasi
program penanggulangan kemiskinan
dan
adalah
dan belum sepenuhnya merealisasikan
menyediakan akses informasi publik
kebijakan yang sudah diputuskan,
bagi
kurangnya
Dokumentasi
pemohon
dengan
tugas
(PPID)
informasi.
Terkait
tersebut,
PPID
PPID
terhadap
prosedur yang telah dibuat, dan belum
menetapkan standart layanan informasi dilingkungan
kepatuhan
maksimal
Provinsi 9
untuk
memberikan
kemudahan
publik
mengakses
dikarenakan
informasi.
kurangnya
informasi-
informasi yang jelas dari pihak TKPK
Bantuan RTLH ini salah satu program
dan
kegiatan
Koordinasi
dari
tersebut. Kehadiran Undang-Undang
Tim
No.14/2008 tentang KIP ini pun
Penanggulangan
dikhawatirkan
dapat
Kemiskinan (TKPK) Dinas Sosial
kepanikan
kalangan
Provinsi
karena
Kepulauan
Riau.
TKPK
di bisa
jadi
Provinsi Kepulauan Riau dibentuk
berbondong-bondong
berdasarkan
instansi
Keputusan
Gubernur
informasi
2010. TKPK sangat berperan penting
inginkan.
dalam
menanggulangi
apa
birokrasi, masyarakat menyerbu
pemerintah
Kepulauan Riau Nomor 570 Tahun
menimbulkan
dan
saja
meminta
yang
mereka
kemiskinan.
Terkait masalah sumber daya
mendapatkan
manusia sebagai penunjang terhadap
bantuan kebutuhan yang seharusnya
keterbukaan informasi, masalah yang
mereka dapatkan dari TKPK Dinas
terjadi
Sosial Provinsi Kepulauan Riau sesuai
masyarakat yang kesuliatan untuk
dengan program dan kegiatan TKPK
mengakses informasi dari pemerintah.
itu
Masyarakat
sendiri.
Provinsi
berhak
adalah
masih
banyak
TKPK
Dinas
Sosial
Meskipun saat ini sebagian masyarakat
Kepulauan
Riau
dalam
sudah
sadar
akan
dampak
menjalankan program dan kegiatan
pemberlakuan UU itu dapat membuka
dibutuhkannya KIP yang jelas, terbuka
akses dalam mendapatkan informasi
kepada masyarakat, agar masyarakat
serta
merasa mudah dalam mendapatkan
kebijakan
informasi. Banyak masyarakat yang
pelaksanaannya belum banyak yang
belum
memanfaatkan secara optimal. Untuk
sepenuhnya
dapat
sebagai
terekomendasi pada setiap program
itu
TKPK
Provinsi
penelitian
Kepulauan Riau. Menurut salah satu
Informasi
pegawai yang bekerja di Kantor Lurah
Pengelola
Dinas
Sosial
10
sarana
publik,
penulis
mengawasi
namun
tertarik tentang
Publik
dalam
melakukan Keterbukaan
Oleh
Pejabat
Informasi
dan
Dokumentasi
pada
Dinas
Sosial
Layak
Riau
(Studi
Tanjungpinang)?
Provinsi
Kepulauan
Terkait
Keterbukaan
Huni
(RTLH)
Informasi
Adapun kegunaan penelitian ini
Terkait program Rumah Tidak Layak
penulis berharap dapat berguna bagi :
Huni (RTLH) Tanjungpinang ).
1. Akademisi Kegunaan akademik dipenelitian
A. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belekang
ini adalah peneilitian ini diharapakan
yang dikemukakan di atas, maka dapat
dapat bermanfaat sebagai referensi
dirumuskan
yang
bahwa
permasalahan
dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Publik
Keterbukaan
oleh
Informasi
Pejabat
dan
untuk
Informasi
sebagai bahan masukan bagi peneliti-
Pengelola
penelii yang akan datang mengenai
Dokumentasi
dengan
menunjang
penegembangan ilmu pengetahuan dan
pada
Keterbukaan Informasi Publik.
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau (Berkaitan
dapat
2. Praktisi
Keterbukaan
Kegunaan
praktisi
dalam
Informasi Terkain program Rumah
penelitian ini, peneliti mengharapakan
Tidak
hasil
Layak
Huni
(RTLH)
Tanjungpinang) ? B. Tujuan
penelitian
ini
bisa
memberikan masukan kepada Pejabat dan
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kegunaan
di Pemerintah Provinsi Kepulauan
Penelitian Adapun
dari
tujuan
penelitian
ini
Riau.
adalah :
3. Penulis
Untuk mengetahui Keterbukaan
Penulis berharap penelitian ini
Informasi Publik oleh Pejabat
dapat mnambah wawasan mengenai
Pengelola
Keterbukaan Informasi Publik dan
Informasi
dan
Dokumentasi pada Dinas Sosial
dapat mengubah pola pikir penulis.
Provinsi Kepulauan Riau (Studi
C. Kajian Teori
Terhadap Keterbukan Informasi
1. Keterbukaan
Terkait program Rumah Tidak
Publik 11
Informasi
Informasi menurut UU KIP 14 tahun
2008
adalah
atau UUD 1945. Pada pasal 28F
keterangan,
dinyatakan:
“Setiap
orang
berhak
pernyataan gagasan, dan pesan baik
untuk berkomunikasi dan memperoleh
data, fakta maupun penjelasannya
informasi
yang dapat dilihat, didengar, dan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
dibaca yang disajikan dalam berbagai
berhak
kemasan
memperoleh,memiliki,
dan
format
sesuai
untuk
mengembangkan
untuk
menyimpan,
perkembangan teknologi informasi dan
mengolah,
komunikasi
informasi dengan menggunakan segala
elektronik
nonelektronik.
maupun
Sedangkan
yang
dan
mencari,
menyampaikan
jenis saluran yang tersedia.”
dimaksud Informasi Publik adalah
Hak untuk mendapatkan informasi
informasi yang dihasilkan, disimpan,
merupakan hak asasi manusia dan
dikelola, dikirim dan/atau diterima
keterbukaan
oleh
merupakan salah satu ciri penting
suatu
Badan
Publik
yang
negara
penyelenggaraan
keterbukaan
informasi
publik
penyelenggaraan Badan Publik lainnya
merupakan
sarana
dalam
yang sesuai dengan Undang-Undang
mengoptimalkan pengawasan publik
ini serta informasi lain yang berkaitan
lainnya dan segala sesuatu yang
dengan kepentingan publik.
berakibat pada kepentingan publik dan
dan
Informasi merupakan kebutuhan pokok
setiap
orang
baik
publik
berkaitan dengan penyelenggara dan Negara
yang
informasi
dan
bahwa
bahwa pengelolaan informasi publik
bagi
merupakan salah satu upaya untuk
pengembangan pribadi dan lingkungan
mengembangkan
sosialnya
informasi, maka dianggap penting
penting
serta bagi
merupakan bagian ketahanan
nasional.
untuk
menerbitkan
masyarakat
undang-undang
Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
untuk mendapatkan informasi adalah
Undang-Undang No. 14 tahun
hak setiap warga negara. Hak atas
2008, tentang Keterbukaan Informasi
informasi ini dijamin oleh Konstitusi
Publik 12
adalah salah
satu produk
hukum Indonesia yang dikeluarkan
Febriananingsih (2012), dapat dilihat
dalam tahun 2008 dan diundangkan
Dimensi dari Keterbukaan Informasi
pada tanggal 30 April 2008 dan mulai
Publik adalah :
berlaku
1. Transparansi
dua
tahun
setelah
diundangkan. Undang-undang yang
Transparansi adalah keterbukaan
terdiri dari 64 pasal ini pada intinya
dalam
memberikan kewajiban kepada setiap
pengambilan keputusan keterbukaan
Badan Publik untuk membuka akses
dalam
bagi setiap pemohon informasi publik
materil
untuk mendapatkan informasi publik,
perusahaan.
kecuali beberapa informasi tertentu.
atas dasar arus informasi yang bebas.
Menurut
Febriananingsih
Seluruh proses pemerintah, lembaga-
(2012) Keterbukaan informasi publik
lembaga dan informasi perlu dapat di
menjadi salah satu prasyarat menuju
akses
tata kelola kepemerintahan yang baik
berkepentingan dan informasi yang
(good
tersedia harus memadai agar dapat
Nunuk
governance)
meliputi
transparansi dan akuntabilitas. Good
governance
melaksanakan
mengemukakan dan
oleh
relevan
proses
Informasi mengenai
Transparansi
dibangun
pihak-pihak
yang
dimengerti dan dipantau. Transparansi menurut
atas setiap informasi publik membuat
peraturan pemerintan No. 101 tahun
masyarakat dapat ikut berpartisipasi
2000
aktif dalam mengontrol setiap langkah
bahwa
merupakan
good
governance
kepemerintahan
yang
dan kebijakan yang diambil oleh
prinsip-prinsip
pemerintah sehingga penyelenggaraan
demokrasi, akuntabilitas, transparansi,
kekuasaan dalam Negara demokrasi
efesiensi, efektifitas, profesionalitas
dapat dipertanggungjawabkan kembali
dan
kepada rakyat. Keterbukaan informasi
menjalankan
mendapat
dukungan
dari
masyarakat.
publik
Menurut Undang-undang No.14 tahun
2008
dan
dapat
merupakan
pondasi
dalam
membangun tata pemerintahan yang
didukung
baik (good governance). Pemerintahan
dengan kajian teori menurut Nunuk
yang 13
transparan,
terbuka
dalam
seluruh proses pengelolaan kenegaraan
adalah
termasuk seluruh proses pengelolaan
memberitahukan bagaimana caranya
sumber daya publik sejak dari proses
mengukur
pengambilan keputusan, pelaksanaan
menjelaskan mengenai Keterbukaan
serta evaluasinya. Transparansi juga
Informasi
memiliki keterkaitan yang erat dengan
operasional. Keterbukaan Informasi
akuntabilitas.
Publik menurut UU NO. 14 Tahun
2. Akuntabilitas
2008
Akuntabilitas
penelitian
suatu
variabel.
Publik
Berikut
Sebagai
merupakan
yang
konsep
sarana
dalam
kejelasan
mengoptimalkan pengawasan publik
dan
terhadap penyelenggaraan Negara dan
pertanggungjawaban organ perusahaan
Badan Publik lainnya dan segala
sehingga
pengelola
sesuatu
terlaksana
secara
fungsi,
adalah
unsur
pelaksanaan,
perusahaan
efektif.
Dapat
yang
berakibat
pada
kepentingan publik. Didukung dengan
dikatakan juga bahwa Akuntabilitas
pendapat
Nunuk
merupakan kewajiban pihak pemegang
(2012)
kebebasan
amanah (agent) untuk memberikan
merupakan
pertanggungjawaban,
fundamental. Pengalaman selama ini
menyajikan,
Febriananingsih
hak
informasi asasi
melaporkan dan mengungkpkan segala
menunjukkan
aktifitas dan kegiatan yang menjadi
lembaga
tanggungjawabnya
pihak
pemerintah dianggap sulit dijangkau
pemberi amanah (prinscipal) yang
masyarakat. Keterbukaan Informasi
memiliki hak dan kewenangan untuk
Publik dapat diukur melalui Dimensi
meminta
Transparansi
kepada
pertanggungjawaban
tersebut.
informasi
pemerintah
dan
dan
non
Akuntabilitas
sebagai berikut : Dapat dilihat Dimensi sebagai
D. Konsep Operasional Konsep
bahwa
yang
yaitu
istilah
yang
berikut :
khusus untuk menggambarkan secara
1.
tepat fenomena yang hendak diteliti
Transparansi Transparansi adalah keterbukaan
dari penelitian, Sedangkan operasional
dalam 14
melaksanakan
proses
pengambilan keputusan keterbukaan
segala aktifitas dan kegiatan yang
dalam
Informasi
menjadi tanggungjawabnya kepada
mengenai
pihak pemberi amanah (prinscipal)
mengemukakan
materil
dan
relevan
perusahaan.
Transparansi
merupakan
Keterbukaan
menyeluruh,
sungguh-sungguh
juga
yang memiliki hak dan kewenangan
secara
untuk meminta pertanggungjawaban
dan
tersebut.”
menunjukkan pada suatu kejadian
Adapun Indikatornya adalah :
dimana segala aspek dari proses
1. Mempertanggungjawabkan
penyelenggaraan yang bersifat terbuka
kebijakan yang diambil
dan dapat diketahui dengan mudah
2. Adanya
oleh publik yang membutuhkan.
keterbukaan
penyelenggaraan
3. Menyajikan informasi dengan
proses
jelas
penyediaan
4. Melaporkan
informasi yang jelas.
aktifitas
E. Metode Penelitian
3. Meningkatkan arus informasi kerjasama
segala
dan kegiatan
2. Kemudahan akses informasi.
melalui
terhadap
prosedur
Adapun Indikatornya adalah : 1. Tingkat
kepatuhan
1. Jenis Penelitian
dengan
Jenis
penelitian
yang
media masa dan lembaga non
digunakan peneliti adalah penelitian
pemerintah.
deskriptif. Pendekatan penelitian yang
2. Akuntabilitas
digunakan peneliti adalah pendekatan
Akuntabilitas fungsi,
adalah
pelaksanaan,
pertanggungjawaban perusahaan
kejelasan
kualitatif.
dan
memperoleh
organ
sehingga
Penelitian
mengenai
pengelola
Publik
gambaran Keterbukaan
Oleh
untuk
yang jelas Informasi Pengelola
perusahaan terlaksana secara efektif,
Informasi
untuk
memberikan
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
pertanggungjawaban,
menyajikan,
(Studi
melaporkan
dan
mengungkapkan
dan
Pejabat
ini
Dokumentasi
Terhadap
pada
Keterbukaan
Informasi Terkait program Rumah 15
Tidak
Layak
Huni
(RTLH)
b. Sepanjang pengetahuan peneliti,
Tanjungpinang ).
belum
2. Lokasi Penelitian
penelitian
Lokasi penelitian ini pada Pejabat
pernah
dilakukan terhadap
permasalahan yang sama dengan
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
yang dibuat peneliti ini.
di Provinsi Kepulauan Riau. Alasan
3. Informan
penulis mengambil penelitian disini
Menurut
adalah:
dalam
a. Lokasi pada Pejabat Pengelola
Sugiyono
penelitian
menggunakan
(2013:216)
kualitatif
populasi,
tidak karena
Informasi dan Dokumentasi di
penelitian kualitatif berangkat dari
Provinsi Kepulauan Riau pada
kasus tertentu yang ada pada situasi
Dinas Sosial Tim Koordinasi
sosial tertentu dan hasil kajiannya
Penanggulangan
Kemiskinan
tidak akan diberlakukan ke populasi,
memberdayakan
tetapi ditransferkan ke tempat lain
Keterbukaan
pada situasi sosial yang memiliki
Informasi Publik sangat penting
kesamaan dengan situasi sosial pada
dalam
kasus yang dipelajari. Sampel dalam
untuk masyarakat.
menjalankan
mereka.
Dinas
program
sosial
harus
penelitian kualitatif bukan dinamakan
memberikan informasi yang jelas
responden, tetapi sebagai nara sumber,
dan terbuka kepada masyarakat.
atau partisipan, informan, teman dan
Masyarakat
guru dalam penelitian. Sampel dalam
pun
sangat
membutuhkan informasi yang
penelitian
jelas
disebut sampel statistik, tetapi sampel
dari
tim
mereka agar
kualitatif,
teoritis,
bantuan.
kualitatif adalah untuk menghasilkan
16
tujuan
bukan
mereka bisa dapat menerima
teori.
karena
juga
penelitian
Peneliti dalam penelitian ini langsung menentukan yang menjadi informan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1 Informan No 1
STATUS
JABATAN
JUMLAH (Orang) 1
KETERANGAN
Key
Pejabat Pengelola
Sebagai
Informan
Informasi dan
Penanggungjawab
Dokumentasi
bagian
Provinsi Kepulauan
informasi
Riau
dokumentasi
pengelola dan
Provinsi Kepulauan Riau 2
Informan 1
Salah satu pegawai
1
Anggota PPID
1
Anggota PPID
Pegawai dari TKPK Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
1
Sebagai
Masyarakat
1
dibidang Informasi 3
Informan 2
Salah satu Pegawai dibidang Dokumentasi
4
5.
Informan 3
Informan 4
17
penanggungjawab dibagian TKPK Masyarakat dompak kalangan kebawah yang belum mendapatkan bantuan RTLH
6.
Informan 5
Masyarakat
1
Total
6
18
Masyarkat kalangan kebawah yang belum mendapatkan bantuan RTLH
yang ada relefansinya dengan
4. Jenis dan Sumber Data Untuk
memperoleh
data
yang
masalah yang diteliti.
diperlukan maka dalam penelitian ini
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
penulis menggunakan teknik sebagai
Data
berikut:
a. Dokumen Yaitu
a. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari
subjek
referensi
melalui penelusuran literatur dan
yang
sumber-sumber informasi valid
atau
lainnya yang digunakan sebagai
pengambilan data langsung pada
pelengkap dan perbandingan data
subjek sebagai sumber informasi
yang telah diperoleh serta mencari
yang dicari yaitu studi lapangan.
alternatif
Biasanya berupa pengumpulan data
yang ditemukan di lapangan.
mengenakan
penelitian
pencarian
alat
ukur
yang diperoleh melalui penelitian
pemecahan
masalah
b. Observasi
dengan turun ke lokasi penelitian
Observasi
atau
pengamatan
untuk mencari fakta yang berkaitan
langsung merupakan salah satu
dengan masalah yang diteliti.
teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung sebagai
b. Data Sekunder Data pihak
yang lain
diperoleh tidak
dari
partisipan atau non partisipan.
langsung
Dengan teknik observasi peneliti
diperoleh oleh peneliti dari subjek
dapat
penelitiannya
langsung dan mengetahui keadaan
yaitu
studi
ke
memperoleh
gambaran
pustaka. Biasanya berupa teknik
yang
pengumpulan data atau informasi
dilapangan. Alat yang digunakan
yang menyangkut masalah yang
dalam Observasi adalah Chek List
diteliti dengan mempelajari dari
(daftar periksa) dan kamera.
menelaah buku, surat kabar atau bentuk-bentuk
tulisan
sesungguhnya
terjadi
c. Wawancara(Interview)
lainnya
Wawancara yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada 19
Pejabat Pengelola Informasi dan
Merupakan
suatu
rakitan
Dokumentasi, salah satu anggota
organisasi informasi, deskriptif dalam
TKPK, dan masyarakat dengan
bentuk narasi yang Buku Pedoman
menggunakan
penulisan Usulan Penelitian & Skripsi
alat
daftar
pertanyaan.
Mahasiswa FISIP kesimpulan
data
dapat
dilakukan.
Sajian data harus mengacu pada
F. Teknik Analisa Data Analisis
riset
memungkinkan
yang
rumusan
masalah
sehingga
dapat
dipergunakan dalam penelitian ini
menjawab permasalahan-permasalahan
adalah analisis secara kualitatif dengan
yang diteliti.
menggunakan
3. Penarikan Kesimpulan
model
analisis
interaktif. Miles dan Huberman dalam
Dari awal pengumpulan data,
Sugiyono(2003:246), mengemukakan
peneliti harus sudah memahami apa
bahwa “ aktivitas dalam analisis data
arti dari berbagai hal yang ditemui
kualitatif dilakukan secara interaktif
dengan
dan berlangsung secara terus-menurus
peraturan-peraturan,
sampai tuntas, sehingga datanya sudah
pernyataan-pernyataan, arahan, sebab-
jenuh”.
akibat Aktivitas dalam analisa data,
melakukan
dan
pencatatan pola-pola,
berbagai
proporsi,
kesimpulan perlu diverifikasi agar
yaitu :
penelitian yang dilakukan benar dan
1. Reduksi Data (Pemilahan/Sortir)
bisa dipertahankan.
Merupakan bagian dari proses analisis
yang
memperpendek,
PEMBAHASAN
mempertegas, membuat
A. Karakteristik Informan
fokus,
membuang hal-hal yang tidak penting
Pada bab ini peneliti membahas
dan mengatur data sedemikian rupa
tentang Keterbukaan Informasi Publik
sehingga dapat membuat kesimpulan
Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
akhir.
Dokumentasi
2. Sajian Data
Provinsi 20
pada
Kepulauan
Dinas
Soial
Riau
(Studi
penanggulangan
Kemiskinan
Pada
Informasi
dan
Dokumentasi
Program Rumah Tidak Layak Huni
pada
(RTLH) Tanjungpinang). Sebelum itu
Kepulauan
akan dibahas mengenai identitas atau
penanggulangan
karakteristik informan guna mendapat
pada Program Rumah Tidak
informasi
Layak
yang
menganalisis
akurat
data,
dalam
sehingga
data
Dinas
Sosial
Provinsi
Riau
(Studi
kemiskinan
Huni
(RTLH)
Tanjungpinang)
tersebut dapat dipertanggungjawabkan
Menimbang, bahwa informasi
kebenarannya dalam pembahasan dan
merupakan kebutuhan pokok setiap
menganalisis
Pejabat
orang bagi pengembangan pribadi dan
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
lingkungan sosialnya serta merupakan
pada Dinas Soial Provinsi Kepulauan
bagian
Riau
penanggulangan
nasional,
Kemiskinan Pada Program Rumah
informasi
Tidak
manusia dan keterbukaan informasi
tentang
(Studi
Layak
Huni
(RTLH)
Tanjungpinang). Informan
dalam
penting bahwa
bagi hak
ketahanan memperoleh
merupakan
hak
asasi
publik merupakan salah satu cirri penelitian
ini
penting
Negara
demokratis
yang
berjumlah 6 orang, yaitu Pejabat
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
untuk mewujudkan penyelenggaraan
Provinsi Kepulauan Riau, 1 orang
Negara yang baik, bahwa Keterbukaan
salah satu pegawai dibidang Informasi,
Informasi publik merupakan sarana
1 orang salah satu pegawai dibidang
dalam mengoptimalkan pengawasan
Dokumentasi, 1 orang pegawai dari
publik terhadap penyelenggara Negara
TKPK Dinas Sosial Provinsi Kepuluan
dan Badan Publik lainnyadan segala
Riau dan 2 masyarakat kalangan
sesuatu
kebawah yang belum mendaptkan
kepentingan
publik,
bahwa
bantuan.
pengelolaan
informasi
publik
A. Keterbukaan Informasi Publik
merupakan salah satu upaya untuk
oleh
Pejabat
yang
mengembangkan
Pengelola 21
berakibat
pada
masyarakat
informasi. Dari pernyataan ditas maka
PPID, salah satu pegawai dibidang
terbentuklah Undang-undang Nomor
informasi dan salah satu pegawai
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
dibidang dokumentasi, sangat berbeda
Informasi Publik.
dengan keadaan sebenarnya. Dinas
1. Transparansi
Sosial
Terkait dengan Indikator Tingkat
Provinsi
kurangnya
Kepulauan
dalam
keterbukaan
Keterbukaan Proses Penyelenggaraan
informasi
Penyediaan
Masyarakat kalangan kebawah masih
Informasi
yang
jelas
adalah sebagai berikut : a. Keterbukaan
pada
Riau
banyak
kebingungan
RTLH.
untuk
oleh
mendapatkan informasi dari pihak
Pejabat Pengelola Informasi dan
mereka, kinerja pegawainya belum
Dokumentasi
sepenuhnya mengerti Undang-Undang
Rumah
Informasi
program
pada
Tidak
program
Layak
Huni
No
14
Tahun
2008
Informasi
tentang
(RTLH) Dinas Sosial Provinsi
Keterbukaan
Publik.
Kepuluan Riau.
Kurangnya kepedulian dan sosialisasi
Berdasarkan hasil wawancara antara
dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan
peneliti dengan key Informan yaitu
Riau dan pengurus masyarakat itu
Pejabat
sendiri.
Pengelola
Informasi
Dokumentasi
menunjukkan
tenaga
atau
kerja
dan
bahwa
b. Pengetahuan Pejabat Pengelola
Daya
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Sumber
Manusia yang ditunjuk atau diberi
dalam
tanggungjawab
program Rumah Tidak Layak Huni
tugasnya
untuk
agar
menjalankan terlaksananya
(RTLH)
keterbukaan informasi pada program
memberikan
agar
informasi
terwujudnya
keterbukaan Informasi.
ini RTLH ini belum sepenuhnya
Secara umum, sebagian besar
mengerti mengenai UU KIP agar
elemen masyarakat belum memahami
terjadinya keterbukaan informasi.
semangat dan filsofil Undang-undang
Berdasarkan
hasil
observasi
Keterbukaan
peneliti, bahwa hasil wawancara pada
Informasi
Publik
tersebut, khususnya terkait dengan 22
program RTLH yang dimna pihak dari
keterbukaan
PPID Dinas Sosial harus memberikan
sehingga PPID Dinas Sosial tersebut
informasi yang akurat dan transparan
bisa
kepada
pelayanan publik yang baik dan benar.
masyarakat.
Beberapa
kalangan menilai bahwa PPID Dinas Sosial
dapat
melakukan
bertindak
untuk
penyelidikan
dan
Informasi
menjalankan
Terkait
Publik,
standarisasi
dengan
indikator
kemudahan akses informasi adalah sebagai berikut:
penyidikan sebagaimana yang bisa
a. Jarak untuk mendapatkan informasi
dilakukan
dari program Rumah Tidak Layak
aparat
hukum
lainnya.
Ketika sekelompok mahasiswa atau
Huni (RTLH)
elemen masyarakat yang menggelar
Informasi
menurut
Undang-
aksi demonstrasi lantaran pemerintah
undang No 14 Tahun 2008 tentang
tidak transparan dalam mengelola
Keterbukaan Informasi Publik bahwa
keuangan daerah atau kurang terbuka
informasi merupakan kebutuhan pokok
saat proses pembahasan pengambilan
setiap
keputusan,
pribadi dan lingkungan sosialnya serta
mendesak Sosial
terkadang mendesak
untuk
mereka
PPID
melakukan
Dinas
orang
merupakan
tindakan
bagi
bagian
pengembangan
penting
bagi
ketahanan nasional. Berdasarkan hasil
konkret dengan memanggil pejabat
wawancara
terkait.
Informan yaitu Pejabat Informasi dan
Dari hasil wawancra peneliti dengan
Dokumentasi
bahwa
untuk
masyarakat, bahwa masyarakat menilai
mendapatkan
informasi
yang
kemampuan
Sosial
masyarakat inginkan tidak sulit, masih
Provinsi Kepulauan Riau kurangnya
tergolong mudah apabila yang diberi
pengetahuan
tanggungjawab
PPID
untuk
Dinas
menjalankan
peneliti
dalam paham
key
bidang
tugasnya. Keterbukaan informasi pada
informasi
program RTLH belum berjalan dengan
teknologi internet dan lebih aktif.
apa yang ditetapkam di Undang-
Dapat dibuat kesimpulan bahwa pihak
undang No 14 Tahun 2008 tentang
PPID Dinas Sosial Provinsi Kepulauan 23
publik
dengan
dengan
Riau harus lebih aktif lagi dalam
melaporkan dan mengungkpkan segala
menjalankan
aktifitas dan kegiatan yang menjadi
tugasnya,
dan
harus
mengerti visi dan misi dari PPID Dinas
tanggungjawabnya
Sosial agar terlaksananya keterbukaan
pemberi amanah (prinscipal) yang
informasi publik di Dinas Sosial
memiliki hak dan kewenangan untuk
Khususnya
meminta
masalah
Penanggulanangan
pada kemiskinan
sangat
membantu
pihak
pertanggungjawaban
tersebut.” Dapat dianalisis bahwa kurangnya
Program RTLH yang mana program ini
kepada
masyarakat,
keterbukaan
informasi
pada
berhubungan dengan masyarakat dan bertujuan
untuk
masyarakat. harus
selalu
massarakat, yang dimana masyarakat
mensejahterahkan
PPID
disetiap
diberikan
masih
SKPD
pelatihan-
kesulitan
untuk
mengakses
informasi dari pihak PPID Dinas
pelatihan atau sosialisasi agar mengerti Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
apa yang dimaksud dalam peraturan Keterbukaan Informasi Publik agar
Gambar 4.1
terwujudnya tata kelola pemerintahan
Penyaluran Informasi
yang baik. b.Akses
PPI D
TKPK
untuk
mendapatkan
PUBLIK
informasi program RTLH melalui Berdasarkan
perantara orang lain dan berapa lama
waktu
untuk
Sosial, tim ini adalah tim koordinasai penanggulangan
Layak Huni (RTLH)
untuk
pertanggungjawaban,
salah
program RTLH yang bertujuan untuk
adalah
mensejahterahkan masyarakat.
“kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
kemiskinan,
satu program dari mereka adalah
Mardiasmo (2004) menerangkan Akuntabilitas
diatas
dapat dilihat adanya TKPK Dinas
menerima
informasi program Rumah Tidak
pengertian
gambar
Terkait
memberikan
dengan
indikator
meningkatkan arus informasi melalui
menyajikan, 24
kerjasama dengan media masa dan
masyarakat sejalan dengan peneliti,
lembaga
setelah
non
pemerintah
adalah
observasi
bahwa
memang
sebagai berikut :
pihak instansi dari mereka belum
a. Komitmen Dinas Sosial untuk
sepenuhnya
memberikan
kemudahan
untuk
pegawai
berkomitmen, PPIDnya
bahkan
yang
sudah
masyarakat menerima informasi
terbentuk belum sepenuhnya berjalan
tentang program Rumah Tidak
atau menjalankan tugasnya.
Layak Huni (RTLH).
b. Langkah
Berbicara
untuk
meningkatkan
mengenai
kerjasama kepada non lembaga
komitmen memang selalu dikaitkan
pemerintah dan media masa dalam
dengan
memberikan informasi program
pengucapan
dan
perilaku
seseorang terhadap apa yang sudah
Rumah
diyakininya. Seseorang yang sudah
(RTLH)
berani berkomitmen dan membuktikan komitmennya
merupakan
Tidak
Menjalin
Layak
dan
Huni
menjaga
contoh
hubungan dengan media merupakan
pribadi yang bertanggungjawab dan
cara yang efektif untuk membangun,
bisa dijadikan panutan. Begitu pula
menjaga, dan meningkatkan citra atau
dengan komitmen organisasi juga tidak
reputasi
jauh berbeda, ruang lingkupnya saja
stakeholder.
yang dipersempit, hanya ditataran
wawancara
sebuah organisasi.
informan
Tanggapan
dari
organisasi
di
mata
Berdasarkan
hasil
peneliti
dengan
key
bahwa Media relations
masyarakat
sangat penting artinya sebagai wujud
menunjukkan bahwa, dari pihak Dinas
komunikasi dan mediasi antara suatu
Sosial
memegang
lembaga dengan publiknya. Di sisi
komitmennya, visi misi dari pihak
lain, fungsi media relations yang
mereka berbeda dengan apa yang
berjalan baik sangat bermanfaat bagi
mereka lakukan saat ini. Dapat dilihat
aktivitas lembaga karena pihak media
pekerja belum menguasai prosedur-
memberi perhatian pada isu-isu yang
prosedur
diperjuangkan. Salah satu langkah
belum
yang
berlaku.
Pendapat 25
untuk meningkatkan kerjasama kepada
yang dimaksudkan untuk mengatasi
pihak swasta atau media masa dalam
permasalahan
memberikan informasi yaitu dengan
keputusan atau untuk mencapai tujuan
cara usahakan punya contact person,
tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan
usahakan mengenal secara personal,
yang
Lakukan kontak dengan rutin.
perilaku
Langkah
meningkatkan
tertentu
dapat
sebagai
dijadikan
dalam
(1)
pedoman
pengambilan
keputusan lebih lanjut, yang harus
kerjasama dengan media masa dan non
dilakukan
lembaga pemerintah, Dinas Sosial
ataupun (unit) organisasi pelaksana
mengambil langkah seperti berikut :
kebijakan,
a.
Lebih
mengusahakan
punya
kelompok
(2)
penerapan
atau
telah ditetapkan baik dalam hubungan
mengenal
secara
dengan (unit) organisasi pelaksana
personal.
maupun dengan kelompok sasaran
c. Lakukan kontak rutin.
yang dimaksudkan.
d. Usahakan
b. Mengaudit
menyampaikan
informasi
secara
informal
RTLH
sebelum informasi resmi.
laporan
sudah
sesuai
program Standar
Oprasional Prosedur (SOP)
e. Pelihara pertukaran informasi
Setiap penyelenggaraan pelayanan
yang terbuka dan realistis
informasi
publik
sesuai
dengan
masing-masing tugas dan fungsinya
2. Akuntabilitas Terkait
sasaran
pelaksanaan dari suatu kebijakan yang
contact person. b. Usahakan
baik
dengan
mempertanggungjawabkan
indikator
harus memiliki standar pelayanan yang
kebijakan
berkaitan dengan prosedur dan waktu
yang diambil adalah sebagai berikut:
sebagai
a. Kebijakan yang diambil dapat
penyelenggaraan pelayanan publik dan
terlaksana
secara
efektif
dan
wajib
efesien
ukuran
ditaati
penerima
Menurut Mustopadidjaja Kebijakan
baku
oleh
pelayanan
untuk
pemberi
dan
informasi.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
adalah keputusan suatu organisasi
dengan key informan 26
sebagai PPID
menyatakan bahwa PPID Dinas Sosial
Biasanya, organisasi publik didirikan
dalam
berdasarkan
mengaudit
program
RTLH
laporan ini
agar
pada adanya
undang-undang
dan
dikelola sesuai dengan undang-undang
keterbukaan informasi sudah sesuai
yang
dengan SOP
pelayanan informasi
oleh legislasi. Manajemen bertanggung
publik yang ada. Informasi publik di
jawab/akuntabel terhadap pengelolaan
lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
organisasi
dapat
prosedur
sesuai dengan situasi dan kondisi
pemohonan informasi publik. Proses
hukum serta peraturan yang berlaku
penyelesaian
pada saat itu.
diakses
melalui
untuk
memenuhi
dihasilkan/diterbitkan/disahkan
yang dipimpinnya agar
permintaan pemohon informasi publik
Dalam setiap organisasi, baik
dilakukan setelah pemohon informasi
sektor pemerintah maupun swasta,
publik memenuhi persyaratan yang
pihak manajemen bertanggung jawab
telah di tetapkan. Waktu penyelesaian
agar setiap kegiatan yang dilaksanakan
dilaksanakan paling lambat 10 hari
berjalan sesuai atau mematuhi hukum
kerja sejak di terima pemberitahuan
dan peraturan yang berlaku. Oleh
yang berisikan informasi yang diminta,
karena itu, audit kepatuhan merupakan
dan PPID dapat memperpanjang waktu
unsur audit yang sangat penting,
paling lambat 7 hari kerja.
terutama pada sektor publik karena
Terkait dengan indikator adanya
organisasi
pemerintah
beroperasi
kepatuhan terhadap prosedur adalah
dalam kerangka hukum dan peraturan
sebagai berikut:
yang
a. Kepatuhan terhadap prosedur
wawancara
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis,
akuntabilitas
publik/masyarakat
dan
berlaku.
Berdasarkan
peneliti
dengan
hasil key
informan sebagai pejabat informasi
terhadap
dan dekumentasi menyatakan bahwa
khususnya
PPID
sudah
berjalan,
lembaga yang mewakilinya adalah
pelaksaannya
aspek yang yang mendominasi dalam
berjalan
pengelolaan
karena kurangnya sosialisasi prosedur
organisasi
publik. 27
sesuai
belum
tetapi
dengan
sepenuhnya prosedur,
sebenarnya dalam pelaksanaanya agar Program
tersebut
sampai
A. Kesimpulan
ke
1. Transparansi
masyarakat. Masih banyak kinerja
Dapat disimpulkan dari indikator-
PPID Dinas Sosial yang belum paham
indikator
dengan tugasnya dan belum mengerti
berikut :
Undang-undang No 14 Tahun 2008
a. Masih
Transparansi
sebagai
kurangnya
tingkat
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
keterbukaan Informasi pada
b. Mengenai
PPID Dinas Sosial
tanggungjawab
tugas
dan
yang
diberikan
dalam
program RTLH. PPID Dinas
kepada petugas yang ditunjuk
Sosial
dapat
melaksanakan
mengerti Undang-undang No
sesuai
Standar
tugasnya Oprasional
14
Prosedur (SOP)
belum
Tahun
sepenuhnya
2008
tentang
keterbukaan Informasi.
Berbicara mengenai tanggungjawab
b. Kurangnya kemudahan dalam
atau akuntabilitas menurut Mardiasmo
mengakses informasi, dalam
(2004)
kemudahan
menerangkan
Akuntabilitas
adalah
pengertian :“kewajiban
informasi
mengakses pada
program
pihak pemegang amanah (agent) untuk
RTLH 75% melalui perantara
memberikan
pertanggungjawaban,
orang lain, dan tidak butuh
menyajikan,
melaporkan
waktu
dan
lama
untuk
mengungkapkan segala aktifitas dan
menginformasikan
kegiatan
program RTLH ini, apabila
yang
tanggungjawabnya
menjadi kepada
pihak
pegawai
PPID
aktif
dan
pemberi amanah (prinscipal) yang
peduli
memiliki hak dan kewenangan untuk
Sebenarnya
meminta
bahwa dengan New Media
pertanggungjawaban
tersebut.”
kepada
kegiatan
masyarakat.
sudah
jelas
yang inovatif, segala sesuatu aktifitas
KESIMPULAN DAN SARAN
birokrasi 28
dan
pekerjaan
pemerintah
akan
menjadi lebih mudah, efisien
masyarakat.
dan efektif.
Sosial juga memiliki langkah
c. Meningkatkan arus infomasi melalui
kerjasama
PPID
untuk
dengan
Dinas
meningkatkan
kerjasama
kepada
media masa merupakan hal
swasta
yang sangat penting dalam
dalam memberikan informasi
PPID Dinas Sosial mengingat
program RTLH yaitu Dinas
Undang-undang
PPID
Sosial
mengambil
langkah
Gubernur
seperti
berikut,
lebih
bersadarkan
SK
atau
pihak
media
masa
Provinsi Kepualaun Riau No
mengusahakan punya contact
17 Tahun 2013. Kerja Sama
person, usahakan mengenal
Lembaga
Pemerintah
secara
personal,
lakukan
merupakan suatu kerja sama
kontak
rutin,
usahakan
antara KKP (Kelompok Kerja
menyampaikan
Pemerintah)
secara
Non
dengan
mitra
informasi
informal
sebelum pelihara
kerjanya dari lembaga non
informasi
resmi,
pemerintah
pertukaran
informasi
dan
swasta. Kerjasama
lembaga
terbuka dan realistis.
Non Pemerintah diselaraskan dalam
rangka
yang
2. Akuntabilitas
mendukung
Dapat
disimpulkan
program-program yang ada di
beberapa
TKPK melalui pelaksanaan
akuntabilitas sebagai berikut :
program pihak mitra kerja
dari
indikator-indikator
a. Mempertanggungjawabkan
dalam upaya mencapai tujuan
kebijakan yang diambil, kebijakan
bersama.
Dinas
Sosial
disini dalam arti kebijakan pada
memiliki
komitmen
untuk
program
RTLH
yang
kemudahan
bertanggungjawab pada program
mengakses informasi kepada
ini adalah TKPK, serta PPID
memberikan
Dinas 29
Sosial
yang
berhak
memberikan informasi program
program
ini kepada masyarakat, apabila
penyelesaiannya
dan
masyarakat
ingin
mengetahui
melaporkannya
serta
informasi
yang
diperlukan
langsung
saja
membuat
merasa
mengajukan
B. Saran Adapun
masyaraktnnya
kebingungan
sampai
menampilkan SOP.
informasi kepada pihak PPID, itu yang
RTLH
dapat
dan
saran-saran
disampaikan
dari
yang hasill
penelitian ini mengenai Keterbukaan
kurangnya keterbukaan informasi
informasi
dari pihak mereka.
pengelola informasi dan dokumentasi
b. Mengenai
kepatuhan
publik
oleh
Pejabat
terhadap
pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan
prosedur pada PPID Dinas Sosial
Riau (Studi kasus penanggulangan
Provinsi Kepuluan Riau
kemiskinan
memberikan
informasi
dalam
pada
program
RTLH
pada
Tanjungpinang) yaitu bejalannya PPID
program RTLH kepada masyarkat
dengn baik, tim PPID Dinas Sosial
bahwa
kurangnya
harus memiliki wawasan yang luas
terdapat
kepatuhan
prosedur
dalam
dalam menjalankan menginformasikan
pelayanan
informasi
publik
program
RTLH
ini
yang
sudah
sehingga kurangnya keterbukaan
dirancang, mensosialisaikan kepada
informasi.
masyarakat tentang program RTLH
c. Menyajikan
informasi
dengan
sesuai
dengan
prosedur,
jelas bahwa pihak PPID Dinas
menginformasikan dengan jelas agar
Sosial
terjadinya
kurangnya
menyajikan
transparansi
informasi,
informasi yang jelas sebagai salah
anggota TKPK lebih mensurvei lagi
satu langkah yang mendukung
lebih luas, lebih aktif ke masyarakat
kebijakan program RTLH.
yang butuh program RTLH. Pegawai
d. Penyajian informasi yang jelas
Dinas Sosial harus bisa lebih aktif lagi
salah satunya dengan memaparkan
dalam
setiap kegiatan dari awal mulainya
informasi 30
mewujudkan demi
keterbukaan
tercapainya
good
governance di Provinsi Kepulauan
canggih tersebut. Tim TKPK harus
Riau. Adanya sosialisasi terhadap
bersosialisasi
tugas dan fungsi PPID Dinas Sosial
mengenai
dengan
workshop,
terwujudnya visi dan misi TKPK
seminar ataupun pembagian brosur
Dinas Sosial sendiri. Pegawai PPID
kepada publik atau masyarakat, dan
disetiap SKPD yang telah dibentuk
jangan
harus
mengadakan
mengahandalkan
kepada
program
diberikan
masyarakat RTLH
demi
pelatihan-pelatihan
menginformasikan melalui web, tidak
agar lebih memahami Undang-undang
semua masyarakat kalangan kebawah
No
yang bisa menggunakan teknologi
keterbukaan informasi.
31
14
Tahun
2008
tentang
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adrianto, Nico. 2007. Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-Governance. Palangkaraya: Bayu Media. Bodnar, Geoerge H, William S. Hop wood, 2000. Sistem Informasi. Jakarta: Alfabeta. Dwiyanto, Agus. 2008. Good Governance Melalui Pelayan Publik. Yogyakarta: Gadja Mada University Prees. Nopiyanti. 2013. Peranan Komisi Informasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Kepulauan Riau. Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2011. Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press Malang. B. Jurnal Febrianingsih, Nunuk. RV, April 2012, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”.Volume 1 No 1. 32
DOKUMEN
-
Tanya Jawab Seputar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Informasi Publik, Jakarta
-
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Jakarta
-
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013. Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Kepulauan Riau
-
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 pada Bab VII. Tentang Mekkanisme dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, Tanjungpinang, Kepulauan Riau
33
34
