PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Leny Yuliany Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 163 Malang e-mail:
[email protected] Abstract: Empowerment of Information Management Planning Officers and Documentation for a Public Disclosure. Bureaucracy reformation which is being implemented in Indonesia covers many realms, one of them is transperancy. The existance of Law No. 14/2008 (UU KIP) becomes a hope of transparency in governmental functioning in Indonesia. This paper aims to describe the planning of the empowerment of Documentation and Information Management Officer (PPID)of Bantul Regency in the framework of KIP and the supporting and constraining factors in the plannning. Research method is descriptive qualitative. The planning of the PPID empowerment in the framework of KIP in Bantul Regency has not formulated optimally. Supporting factors are regulations, IT infrastructure, budget, NGO, and the existance of Information Commission of DIY Province. Constraining factors are the absence of detail indicators of planning target, weak coordination, lack of socialization, human resources, , and the weak implementation of KIP by local governments in DIY. Keywords: planning, PPID, empowerment, transperancy Abstrak: Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia meliputi berbagai bidang, salah satunya transparansi. Hadirnya UU KIP menjadi harapan tegaknya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan pemberdayaan PPID Kabupaten Bantul dalam rangka KIP dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam perencanaan pemberdayaan PPID. Metode penelitian menggunakan deskrpitif kualitatif. Perencanaan pemberdayaan PPID dalam rangka KIP di Kabupaten Bantul belum dirumuskan secara optimal. Faktor pendukung: regulasi, infrastruktur Teknologi Informasi, anggaran, LSM, dan Komisi Informasi Provinsi DIY. Faktor penghambat: perencanaan belum memiliki indikator target yang jelas, lemahnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, SDM, dan lemahnya implementasi KIP oleh pemerintahan setingkat di DIY. Kata kunci: Perencanaan, PPID, transparansi
yang berhubungan dengan penyelenggaraan
PENDAHULUAN Reformasi
birokrasi
yang
sedang
pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan
gencar dijalankan di Indonesia berlangsung
oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks
di berbagai bidang, salah satunya di bidang
organisasi pemerintah, akuntabilitas publik
keterbukaan informasi.
Salah satu tujuan
adalah pemberian informasi dan disclosure
yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi
atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah
di bidang keterbukaan informasi adalah open
kepada pihak-pihak yang berkepentingan
administration dimana masyarakat diberikan
dengan laporan tersebut. Hadirnya Undang-
kepastian hukum untuk mengakses informasi
undang 621
No.
14
Tahun
2008
tentang
Leny Yuliany, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi... 622
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Bupati
menjadi tumpuan harapan bagi terwujudnya
Bantul No. 47 A Tahun 2011 Tentang
keterbukaan informasi atau transparansi.
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
Namun, dua tahun sejak diberlakukannya UU
dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul, serta
KIP ini, pelaksanaan keterbukaan informasi
terbitnya Peraturan Bupati Bantul No. 48
publik di pemerintah daerah belum dapat
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelayanan
diimplementasikan sepenuhnya atau dengan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
kata lain masih banyak pemerintah daerah
Kabupaten Bantul.
yang secara pengembangan kelembagaan dan
Dalam melaksanakan tugasnya, PPID
substantif belum melaksanakan UU KIP (Tifa
Kabupaten
Bantul
dibantu
oleh
PPID
Foundation, 2012). Yang dimaksud dengan
Pembantu yaitu Pejabat Pengelola Informasi
pengembangan
kelembagaan
adalah
dan Dokumentasi yang berada di lingkup
pembentukan struktur Pejabat
Pengelola
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan yang
Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan
dimaksud
tugas-tugas sebagai PPID, Bagian Humas
dengan
pengembangan
substantif
sistem
adalah
informasi
dan
dokumentasi. Data Komunikasi
Setda
Kabupaten
kegiatan dari
Ditjen
Publik
per
Informasi
dan
April
2012
baru
Pemberdayaan dinamakan
Bantul yang
melaksanakan diberi
PPID.
Kegiatan
pemberdayaan
PPID
karena
pengelolaan
pembentukan PPID di tingkat Pemerintah
dalam
Kabupaten baru sebanyak 45 kabupaten dari
merupakan kegiatan baru yang memerlukan
398 (11,31 %). Kabupaten Bantul, Daerah
upaya pemberdayaan para aparatur dalam
Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu
melaksanakannya. Adapun yang dimaksud
dari sedikit kabupaten yang telah membentuk
dengan
PPID. Struktur PPID tersebut
ditetapkan
Hendayadi (2011, h.61) adalah usaha-usaha
melalui Keputusan Bupati Bantul No. 205 A
atau upaya-upaya yang dilakukan untuk
Tahun 2011 Tentang Penetapan Struktur
meningkatkan kemampuan, memotivasi, dan
Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola
membangkitkan kesadaran atas potensi yang
Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat
dimiliki oleh setiap aparatur, serta usaha-
Pengelola
usaha
dan
Dokumentasi
Pembantu. Untuk menjalankan fungsi PPID
rangka
dokumentasi
keterbukaan
pemberdayaan
nyata
dan
ini
(subardjono, 2012) menunjukkan bahwa
Informasi
informasi
nama
untuk
aparatur
informasi
menurut
mengembangkannya
dengan harapan apabila hal ini diwujudkan,
623 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 621-632
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Publikasi
lebih
informasi yang wajib dipublikasikan melalui
optimal.
pemberdayaan
Karena PPID
itu,
perlu
kegiatan
dipersiapkan
website
merupakan
standar
minimum
melalui tahap perencanaan yang tersistematis
pelayanan informasi menurut UU KIP; (3)
agar program tersebut bisa dijalankan secara
Antara Bagian Humas sebagai PPID dengan
efektif dan efisien.
Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT),
Perlunya
perencanaan
kegiatan pemberdayaan
operasional
SKPD pengelola webiste, sampai sejauh ini
didasarkan
belum ada tindak lanjut bagaimana kedua
PPID
pada hasil observasi awal peneliti yang
SKPD
menunjukkan bahwa untuk kegiatan ini
berkoordinasi
belum ada dokumen perencanaan yang
publikasi informasi mengingat peran KPDT
khusus. Kegiatan baru tercantum secara
selama ini sangat besar dalam membina dan
indikatif dalam Renstra Bagian Humas Setda
mengkoordinasikan
Kabupaten Bantul periode 2011-2015 dan
domain milik seluruh SKPD di lingkungan
Rencana
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kerja
Anggaran/Dokumen
Pengelolaan Anggaran (RKA/DPA) tahun
ini
bisa
lebih
dalam
Hasil
bersinergi
pengelolaan
para
dan
pengelola
observasi
dan
awal
sub
berupa
2011 dan tahun 2012. Pengelolaan informasi
ditemukannya beberapa kelemahan
dan dokumentasi, yang merupakan substansi
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di
dari kegiatan pemberdayaan PPID, belum
Kabupaten
Bantul
dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hal ini
lemahnya
kelembagaan
terlihat misalnya, dari: (1) belum tersedianya
itu,perlu
diadakan
daftar
mengetahui
informasi
publik
yang
menurut
dalam
menunjukkan PPID.
Untuk
penelitian
untuk
bagaimana
perencanaan
ketentuan harus dibuat oleh PPID. Daftar
Pemberdayaan
informasi publik adalah catatan yang berisi
mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
keterangan secara sistematis tentang seluruh
di Pemerintah
informasi publik yang berada di bawah
penelitian tersebut diharapkan bisa diketahui
penguasaan
badan
dipublikasikannya
publik; informasi
PPID
masih
dalam
Kabupaten
rangka
Bantul.
Dari
(2)
belum
apa saja yang menjadi pendukung dan
yang
wajib
kendala
dalam
perencanaan
kegiatan
diumumkan secara berkala oleh sebagian
Pemberdayaan PPID sehingga pendukung
besar SKPD yang ada di Kabupaten Bantul
dan kendala tersebut akan menjadi titik tolak
walaupun
perbaikan perencanaan yang lebih optimal.
masing-masing
SKPD
telah
memiliki sub domain pada website resmi
Leny Yuliany, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi... 624
TINJAUAN PUSTAKA
terselenggaranya
Perencanaan Pembangunan Daerah
mencapai tujuan dan target yang telah
Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang
akan dikerjakan.
Dari pengertian
sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting yakni tujuan (apa yang
aktivitas
dalam
ditetapkan. 4. Perumusan tujuan, yaitu kondisi yang hendak dicapai, yang untuk itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. 5. Menetapkan
langkah-langkah,
yaitu
hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan
proses membuat rumusan yang lebih utuh
untuk merealisasikan tujuan), dan waktu
dalam sebuah rencana tindakan yang
(kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak
memuat:
dilakukan (Abe, 2005, h. 27). Sementara itu,
kegiatan
Conyers dan Hills (1990, h. 57) mengatakan
pembagian
bahwa kegiatan perencanaan merupakan
tanggung jawab, dan waktu (kapan dan
proses pengambilan keputusan yang memiliki
berapa lama kegiatan akan dilakukan).
siklus dan dilakukan secara terus menerus
6. Penentuan anggaran, yaitu usaha untuk
melalui tahapan yang sistematis dan saling
menyusun alokasi anggaran atau sumber
berhubungan untuk pengambilan keputusan
daya yang tersedia. Penyusunan anggaran
yang lebih baik dan lebih rasional. Adapun
sangat menentukan berhasil atau tidaknya
langkah-langkah perencanaan menurut Abe
sebuah perencanaan.
(2005, h. 77) adalah: 1. Penyelidikan,
apa
yang
yang
hendak dicapai,
hendak
dilakukan,
atau
pembagian
tugas
Pembangunan merupakan suatu proses untuk
perubahan yang dilakukan secara sadar dan
dan
terus menerus untuk mencapai kemajuan dan
mengumpulkan persoalan-persoalan yang
perbaikan hidup yang lebih baik menuju
berkembang di masyarakat.
tujuan yang diinginkan (Suryono, 2010, h. 4).
mengetahui,
yaitu
proses
menggali
2. Perumusan masalah, merupakan tahap mengolah data dan
informasi
yang
Sementara
itu,
Todaro
(2011,
h.
26)
menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga
diperoleh pada tahap penyelidikan untuk
nilai
mengetahui
konseptual dan pedoman praktis untuk
gambaran
yang
lebih
lengkap, utuh, dan mendalam. 3. Identifikasi daya dukung, tidak harus
inti
yang
harus
dijadikan
basis
memahami arti pembangunan yang paling hakiki, ketiga nilai itu adalah kecukupan
selalu diartikan dengan dana, melainkan
(sustenance)
atau
kemampuan
untuk
keseluruhan aspek yang memungkinkan
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, harga
625 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 621-632
diri (self-esteem) atau menjadi manusia yang
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
seutuhnya, serta kebebasan (freedom) atau
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
kemampuan untuk memilih berdasar pikiran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
jernih, hati nurani dan akal sehat.
atau organisasi nonpemerintah sepanjang
Perencanaan pembangunan merupakan
sebagian atau seluruh dananya bersumber
proses awal dari suatu pembangunan, dimana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebagai
tahapan
pembangunan
awal
perencanaan
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
akan
menjadi
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
bagi
dan/atau luar negeri. Adapun Pemberdayaan
bahan/pedoman/acuan pelaksanaan
dasar
kegiatan
Perencanaan
pembangunan.
pembangunan
merupakan
PPID
adalah
nama
kegiatan
yang
dilaksanakan oleh Bagian Humas Setda
proses perumusan alternatif-alternatif atau
Kabupaten
keputusan-keputusan yang didasarkan pada
melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.
data-data
akan
Makna pemberdayaan dalam kegiatan ini
untuk
adalah pemberdayaan aparatur atau petugas
rangkaian
PPID sebagai ujung tombak pelayanan
kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang
informasi dan dokumentasi agar mereka bisa
bersifat fisik (material) maupun nonfisik
berfungsi
(mental
rangka
pemberdayaan aparatur menurut Hendayadi
mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan
(2011, h.61) adalah usaha-usaha atau upaya-
Bratakusumah, 2004, h.7).
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
dan
digunakan
fakta-fakta
sebagai
melaksanakan
dan
yang
bahan
suatu
spiritual),
dalam
Bantul
dengan
kemampuan,
dalam
baik.
rangka
Sementara
memotivasi,
itu,
dan
Perencanaan Pemberdayaan PPID Dalam
membangkitkan kesadaran atas potensi yang
Rangka Keterbukaan Informasi Publik
dimiliki oleh setiap aparatur, serta usaha-
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab
di
bidang
pendokumentasian,
penyimpanan,
nyata
untuk
mengembangkannya
dengan harapan apabila hal ini diwujudkan,
dan/atau
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akan
pelayanan informasi di badan publik. Badan
lebih optimal. Sementara itu, Randolph
publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
dalam Steiner dan Steiner (2000, h. 288)
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
menyatakan bahwa “top management should
tugas
dengan
perceive empowerment more as a gradual
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
planned process rather than as an automatic
pokoknya
penyediaan,
usaha
berkaitan
Leny Yuliany, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi... 626
magic formula. It should endeavour to utilize
Tujuan dibentuknya PPID pada badan
human capacity to its full, providing people
publik adalah agar pengelolaan informasi dan
with the necessary skills, competencies and
dokumentasi
resources for the jobs ahead.” Artinya,
transparansi
manajemen
pemerintahan. Pengelolaan informasi yang
puncak
mempersepsikan
seharusnya
pemberdayaan
sebagai
mampu
menegakkan
dalam
penyelenggaraan
diawali dengan perencanaan dan kemudian
proses yang direncanakan secara bertahap,
diimplementasikan
bukan sebagai formula yang bekerja secara
memberikan kontribusi yang penting bagi
otomatis. Manajemen puncak seharusnya
penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
berusaha
keras
governance).
kapasitas
SDM,
untuk
memaksimalkan
dengan
dengan
Sebagaimana
baik
akan
dikemukakan
memberikan
oleh Dikopoulou dan Mihiotis (2012, h.137-
keterampilan, kompetensi, dan sumber daya
138) bahwa perencanaan dan implementasi
bagi
dalam
pelaksanaan
tugas
ke
depan.
pengelolaan
informasi
dan
Sehubungan dengan kegiatan pemberdayaan
dokumentasi bermanfaat dalam hal: (1)
PPID, maka peningkatan kapasitas dan
pengambilan keputusan, karena manajemen
kompetensi para petugas PPID dan PPID
yang
Pembantu
memungkinkan publik mengetahui kegiatan
oleh
Bagian
Humas
Setda
efektif
dan
dilaksanakan
implementasinya; (2) transparansi, karena
Hal
ini
informasi
merupakan tujuan yang memerlukan waku
menjadikan
yang cukup panjang dalam mewujudkannya,
kewajiban
termasuk didalamnya perubahan pola pikir
dijalankan;
atau atau mindset dari para petugas PPID.
tersedianya informasi dan dokumentasi yang
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh
lengkap dan akurat memudahkan pihak yang
Steiner dan Steiner (2000, h.290) bahwa
berkepentingan untuk melakukan review.
merupakan
elemen
dan
peran
manager
badan dan (3)
yang
baik
publik
sadar
akan
tindakan
yang
telah
akuntabilitas,
karena
yang
sangat penting dalam perubahan jangka panjang,
dokumentasi
hingga
mengingat tujuan dari pemberdayaan PPID
pemberdayaan
dan
proses
akurat
pemerintah
bertahap.
mulai
yang
Kabupaten Bantul perlu direncanakan dan secara
dari
akses
yang
Transparansi Dalam Good Governance Berbicara
tentang
keterbukaan
melaksanakan pemberdayaan menjadi kunci
informasi tidak bisa dipisahkan dari konsep
dalam pengintegrasian perubahan tersebut.
transparansi karena keterbukaan informasi merupakan
salah
satu
syarat
dari
627 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 621-632
transparansi. Konsep transparansi sendiri
anggapan keterbukaan. Segala pengecualian
berasal dari teori-teori tentang governance.
terhadap
Sebagaimana dikemukakan oleh Nasirin dan
didefinisikan seterbatas mungkin, dibuat
Hermawan (2010, h. 107) bahwa persoalan
hanya karena alasan dibukanya informasi
transparansi dan akuntabilitas yang saat ini
akan menyebabkan hal yang membahayakan
menjadi isu kontemporer dapat ditelusuri
negara. Karenanya, dengan adanya kebijakan
melalui teori-teori governance, karena teori
tentang keterbukaan informasi ini memang
yang paling banyak mengungkapkan hal itu
diperlukan pengelolaan informasi baik dalam
sebagai suatu prayarat terwujudnya interaksi
hal memastikan ketersediaannya, maupun
sinergis
mengatur informasi apa saja yang bisa dan
dan
seimbang
kelembagaan
governance, yaitu state, private, dan civil
keterbukaan
seharusnya
tidak bisa diakses publik.
society. Holzner
&
Holzner
(2006:40)
METODE PENELITIAN
mendefinisikan transparansi sebagai “a set of
Metode yang digunakan pada penelitian
norms and practices that serves the right to
ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan
know”. Artinya, transparansi merupakan
data
norma
memberikan
wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun
pelayanan atas hak untuk tahu. Sementara itu,
teknis data menggunakan analisis data model
Drucker dan Gumpert
Spradley.
dan
praktik
yang
(2007, h. 494)
dilaksanakn
melalui
observasi,
menyatakan bahwa secara teori, transparansi berada di antara seratus persen transparan
PEMBAHASAN
dan seratus persen tertutup, yang berarti tidak
Perencanaan Pemberdayaan PPID Dalam
semua
Rangka Keterbukaan Informasi Publik
informasi
yang
dikuasai
oleh
pemerintah bisa diakses oleh publik karena
Mandat berupa Surat Keputusan Bupati
transparansi merupakan keterbukaan dalam
Bantul No. 205 A Tahun 2011
kontrol pemerintah. Ini berarti bahwa ada
Pembentukan Struktur PPID, dimana pada
sebagian informasi yang tidak bisa diakses
surat
publik. Namun, informasi yang tidak bisa
penunjukkan
diakes publik (dikecualikan) bersifat sangat
Masyarakat sebagai Ketua PPID menjadi
terbatas. Sebagaimana dikemukakan Blanton
dasar hukum bagi dimulainya kegiatan
(Holzner & Holzner, 2006, h.67), bahwa
Pemberdayaan PPID di Kabupaten Bantul.
transparansi seharusnya dibangun menurut
Bahwa program pemerintah biasanya diawali
keputusan Kepala
tentang
tersebut
terdapat
Bagian
Hubungan
Leny Yuliany, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi... 628
dengan pemberian mandat secara hukum
informasi dan dokumentasi dikemukakan
dikemukakan oleh Netting et. al (2008:2)
oleh Holzner & Holzner (2006:87) bahwa
bahwa
typically
“information flows can be possible only if
mandated by law and come with various
information is created, stored, distributed,
regulatory strings attached”. Hal ini berarti
and understood; this requires knowledge
bahwa program publik biasanya dimandatkan
capacity and technical frameworks”.
“public
programs
are
dengan aturan hukum dan disertai berbagai
Sumber daya lain yang dimiliki oleh
regulasi yang terkait dengan aturan hukum
PPID Kabupaten Bantul adalah dukungan
ini.
anggaran yang cukup memadai. Anggaran Sebagai sebuah kelembagaan baru, PPID
berupa honor bagi petugas PPID diharapkan
Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk
menjadi penyemangat bagi anggota PPID
merencanakan
maupun
bagaimana
kegiatan
PPID
Pembantu
dalam
pemberdayaan PPID ini berdasarkan sumber
melaksanakan tugasnya mengelola informasi
daya yang dimilikinya. Hal ini selaras dengan
dan dokumentasi sesuai aturan-aturan KIP.
pendapat Tjokroamidjojo (1995:32) bahwa
Anggaran kegiatan pemberdayaan PPID oleh
suatu
daripada
Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp
dengan mempergunakan potensi sumber-
93.600.000,00. Jumlah tersebut sebesar 5
sumber
untuk
prosen dari total anggaran Bagian Humas
mencapai suatu tujuan dalam dimensi waktu
Setda Kabupaten Bantul tahun 2012 yaitu Rp
tertentu. Adapun salah satu sumber daya
1.868.791.000,00. Jumlah ini dinilai cukup
penting
oleh para petugas PPID karena sebagai awal
rencana
secara
sebaik
design
mungkin
yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten kegiatan
adalah
Bantul
dalam
pemberdayaan
melaksanakan PPID
dari kegiatan, anggaran yang dialokasikan
adalah
untuk honor ini ditujukan untuk penyemangat
infrastruktur
kerja para petugas PPID dan PPID Pembantu.
berupa teknologi informasi atau jaringan
Sementara itu, penulis menilai anggaran
internet yang cukup memadai. Keberadaan
tersebut belum menyentuh substansi kegiatan
infrastruktur ini tentunya sangat mendasar
yaitu pengelolaan informasi dan dokumentasi
dalam
dan
yang memerlukan pengetahuan dan kapasitas
dokumentasi yang menjad tugas dan fungsi
dari para petugasnya. Untuk itu, anggaran
PPID. Pentingnya keberadaan infrastruktur
diharapkan tidak hanya untuk honor, namun
berupa teknologi informasi bagi pengelolaan
yang lebih penting adalah anggaran untuk
tersedianya sarana prasarana
pengelolaan
informasi
629 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 621-632
peningkatan kapasitas aparat, sesuai dengan
informasi masih dilaksanakan dengan cara
nama kegiatan yaitu pemberdayaan.
lama, belum sesuai dengan prosedur baru
Selain sumber daya, hal yang penting
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
dalam merencanakan sebuah kegiatan adalah
Bantul No. 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara
penetapan tujuan dari sebuah rencana. Tujuan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
tersebut kemudian dijabarkan menjadi target-
Pemkab
target yang harus dicapai. Target kegiatan
dilaksanakan
uji
pemberdayaan PPID sebagaimana terdapat
menetapkan
daftar
dalam
dikecualikan.
dokumen
Rencana
Kerja
Bantul;
(4)
belum
pernah
konsekuensi
untuk
informasi
yang
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Faktor
(RKA/DPA) Bagian Humas Setda Kabupaten
dalam Perencanaan Pemberdayaan PPID
Bantul adalah: 1) tersebarluasnya informasi; 2)
terlaksananya
dan
Penghambat
Hasil penelitian menunjukkan terdapat
informasi
beberapa faktor pendukung dan penghambat
terlayaninya
dalam perencanaan pemberdayaan PPID di
informasi yang diminta masyarakat. Target-
Kabupaten Bantul. Adapun faktor pendukung
target ini masih bersifat sangat umum. Belum
yaitu: 1) Regulasi berupa Peraturan Bupati
ada rincian kegiatan apa saja yang akan
yang mengatur pengelolaan informasi dan
dilaksanakan untuk mencapai target tersebut.
dokumentasi.
Kondisi
daerah yang telah memiliki atura pengelolaan
publik;
3)
keterbukaan
Pendukung
seratus
ini
prosen
menyebabkan
tidak
bisa
Belum
semua
pemerinah
terukurnya pencapaian target, dan belum
informasi
jelasnya arah pemberdayaan PPID ini. Belum
pelaksanaan KIP.
adanya indikator target dari perencanaan ini
teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
berdampak
sistem
yang merupakan sumber daya vital dalam
informasi dan dokumentasi yang belum
KIP. Pengembangan infrastruktur TIK di
optimal, yang terlihat dari: (1) penyediaan
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul telah
informasi dan dokumentasi belum sesuai
dimulai sejak tahun 2005. 3) Anggaran, juga
dengan aturan-aturan KIP; (2) Publikasi
merupakan sumberdaya vital karena tidak
informasi yang wajib diumumkan secara
ada kegiatan pemerintahan tanpa anggaran.
berkala
berita
Dialokasikannya anggaran untuk kegiatan ini
kegiatan, sementara itu informasi tentang
sudah mendukung upaya pelaksanaan KIP
penggunaan anggaran dan laporan kinerja
oleh Pemkab Bantul. 4) Lembaga Swadaya
belum
Masyarakat (LSM) yang concern terhadap
pada
masih
pengembangan
didominasi
terpublikasikan;
(3)
oleh
pelayanan
dan
dokumentasi
terkait
2) Infrastruktur berupa
Leny Yuliany, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi... 630
KIP. LSM-LSM yang ada menjadi pengingat
PPID Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan
sekaligus penyemangat PPID Kabupaten
ada anggapan di kalangan petugas PPID
Bantul untuk melaksanakan Keterbukaan
Kabupaten Bantul bahwa apa yang sudah
Informasi Publik secara lebih baik. 5)
dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Bantul
Keberadaan
Informasi
Provinsi
sudah cukup baik dibandingkan kabupaten
Yogyakarta,
lembaga
lain. Hal ini menghambat kreativitas dalam
independen yang bertugas sebagai mediator
pengembangan pemberdayaan PPID secara
dalam sengketa informasi, juga advokator
lebih lanjut.
Daerah
Komisi
Istimewa
pelaksanaan
KIP.
Lembaga
ini
sering
bekerjasama dengan PPID Kabupaten Bantul baik dalam sosialisasi tentang KIP maupun
KESIMPULAN 1.
yang belum memiliki indikator yang
rincian indikator target yang jelas dari
jelas.
kegiatan pemberdayaan PPID sehingga sulit
anggaran
stakeholder
target
Kabupaten Bantul selaku PPID dengan
berjalan.
2) Kurangnya sosialisasi baik di
kalangan petugas PPID maupun aparat lain, menyebabkan pemahaman tentang KIP yang belum sama di kalangan para pelakunya. 3) Lemahnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi. 5) Lemahnya pelaksanaan KIP oleh pemerintah daerah setingkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara psikologis optimalisasi
cukup
berpengaruh
dalam
perencanaan pemberdayaan
itu,
meskipun
dan
infrastruktur
yang
kegiatan
pemberdayaan
PPID
belum optimal.
SKPD lain selaku PPID Pembantu terutama
informasi oleh masing-masing SKPD telah
karena
memadai, pelaksanaan KIP yang menjadi
terkait, yaitu antara Bagian Humas Setda
dalam mengevaluasi sejauhmana pengelolaan
Oleh
didukung oleh adanya kelembagaan,
mengetahui pencapaian target dan tujuan. 2) antar
PPID
optimal mengingat target perencanaan
faktor penghambat adalah: 1) Belum ada
koordinasi
pemberdayaan
Pemkab Bantul belum dirumuskan secara
konsultasi pelaksanaan KIP. Sementara itu,
Lemahnya
Perencanaan
2.
Faktor pendukung dalam perencanaan pemberdayaan PPID di Kabupaten Bantul adalah
regulasi,
infrastruktur
berupa
teknologi informasi dan komunikasi, anggaran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern terhadap KIP, serta keberadaan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, faktor penghambat adalah belum ada rincian indikator target yang jelas dari perencanaan
pemberdayaan
lemahnya
koordinasi,
sosialisasi,
lemahnya
PPID,
kurangnya
631 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 621-632
SDM
pengelola
informasi
dan
dokumentasi, dan lemahnya pelaksanaan KIP oleh pemerintah daerah setingkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander, 2005, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta. Conyers, Diana, dan Peter Hills, 1990. An Introduction to Development Planning In The Third World, John Wiley & Son Ltd, Scotland. Dikopoulou, Anastasia, dan Athanassios Mihiosis. 2012, “The contribution of records management to good governance”, TQM Journal 24 (2): 123-141. Drucker, Susan J dan Gary Gumpert, 2007, “Through the looking glass: illussions of transparency and the cult of information” Journal of Management Development 26 (5): 493-498. Hendayadi, Agus, 2011. “Pemberdayaan Aparatur Daerah (Telaah Teoritis Terhadap Kinerja Aparatur Daerah)”. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 (1), hlm. 61-67 . Holzner, Burkart, dan Leslie Holzner, 2006, Transperancy in Global Change: The Vanguard of the Open Society, University of Pitsburgh Press, Pitsburgh. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Nasirin, Chairun, dan Dedy Hermawan, 2010. Governance & Civil Society:
Interaksi Negara dan Peran NGO dalam Proses Pembangunan, Indo Press, Malang. Netting, F. Ellen, et. al. 2008, Comparative Approaches to Program Planning, John-Wiley & Sons. Inc, New Jersey. Riyadi, dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Steiner, Alan, dan Lorice Steiner. 2000. “Empowerment and strategic changean ethcal perspective.” Strategic Change. John Wiley & Sons, Ltd. Subardjono, Tulus. 2012. “Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP”. Mimeo: Seminar dan Diskusi Terbatas Hasil Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pasca UU No. 14 Tahun 2008, 26 Januari 2012. Suryono, Agus, 2010, Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan, UB Press, Malang. Tifa,
2012, “Ringkasan Eksekutif Implementasi UU KIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Perbandingan 4 Pemerintah Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota”, Mimeo: Seminar dan Diskusi Terbatas Hasil Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pasca UU No. 14 Tahun 2008, 26 Januari 2012.
Leny Yuliany, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi... 632
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2011, Penerjemah Haris Munandar, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan., Penerbit Erlangga: Jakarta.
Tinjauan undangan:
Peraturan
Perundang-
Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul, 2011, Peraturan Bupati Bantul No. 47 A Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul, 2011, Peraturan Bupati Bantul No. 48 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul, 2011, Keputusan Bupati Bantul No. 205 A Tahun 2011, Tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
