KETERBUKAAN INFORMASI Dalam Rangka Memenuhi POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (“Perseroan”) Kegiatan Usaha: Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat: Menara BTPN, lantai 29, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 300 26 200, Fax. (021) 300 26 307
Website: www.btpn.com Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Employee Stock Options Program (ESOP) dengan menerbitkan Hak Opsi kepada peserta program untuk membeli saham baru yang dikeluarkan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.805.746 lembar saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“Program Hak Opsi”). Bilamana Program Hak Opsi ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 1,96 % (satu koma sembilan puluh enam persen). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rencana ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 April 2016 Keterbukaan Informasi ini sampaikan di Jakarta, pada tanggal 27 April 2016
1
DAFTAR ISI
HAL TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU
3
BAB I
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
4
BAB II
INFORMASI TENTANG PROGRAM HAK OPSI KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OPTIONS PROGRAM)
15
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI RENCANA PEMBERIAN HAK OPSI DALAM RANGKA PROGRAM HAK OPSI
20
BAB IV
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
22
BAB V
INFORMASI TAMBAHAN
23
BAB III
2
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU 1.
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan
29 Februari 2016
2.
Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
8 Maret 2016
3.
Keterbukaan Informasi Rencana Penerbitan Hak Opsi Untuk Membeli Saham Baru Yang Diterbitkan Tanpa HMETD kepada pemegang saham dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014
8 Maret 2016
4.
Iklan Pengumuman Pengunduran Pemegang Saham Luar Biasa
Umum
23 Maret 2016
5.
Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
6 April 2016
6.
Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
7 April 2016
7.
Revisi Keterbukaan Informasi Rencana Penerbitan Hak Opsi Untuk Membeli Saham Baru Yang Diterbitkan Tanpa HMETD kepada pemegang saham dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014
27 April 2016
8.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
29 April 2016
9.
Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
3 Mei 2016
Rapat
3
BAB I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. Umum
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, S.H. Notaris di Bandung. Akta ini telah diubah dengan akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985, yang dibuat dihadapan Dedah Ramdah Sukarna,S.H. sebagai pengganti dari Notaris Komar Andasasmita. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C24583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 (“Akta No. 21/2015”). Berdasarkan Akta No. 21/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik. Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (“Anggaran Dasar”). Pada tahun 2008, Perseroan melakukan penawaran umum perdana sebanyak 943.936.190 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) (nilai penuh) per saham. Berikut ini riwayat pencatatan saham Perseroan Jenis Emisi
Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana Penawaran Umum Terbatas I
943.936.190 Saham dengan harga penawaran Rp 2.850,- per saham. 188.787.238 saham dengan harga penawaran Rp 7.000,- per saham
Pemecahan nilai nominal saham
Dari Nilai Nominal sebesar Rp 100 menjadi Rp 20 per saham dengan demikian jumlah saham menjadi 5.663.617.140 saham Sebanyak 176.670.117 saham yang berasal dari konversi hutang IFC menjadi modal
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Tempat & Tanggal Pencatatan Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Maret 2008 Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Desember 2010 Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Maret 2011 Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Maret 2012
4
Kegiatan Usaha Perseroan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha perbankan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perseroan Kantor Pusat: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Menara BTPN, 29th Floor CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 300 26 200 Fax. (021) 300 26 307 Website: www.btpn.com Kantor Cabang: Per Tanggal 31 Desember 2015 1 Kantor Pusat, 387 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti dan 130 Payment Points, 64 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 573 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 Kantor Cabang BTPN Mitra Bisnis dan 107 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2011 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012.
5
Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: KETERANGAN Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Summit Global Capital Management B.V. TPG Nusantara S.a.r.l Kepemilikan Saham anggota Direksi (a) Jerry Ng (b) Ongki Wanadjati Dana (c) Djemi Suhenda (d) Anika Faisal (e) Kharim Indra Gupta Siregar (f) Arief Harris Tandjung (g) Hadi Wibowo (h) Asep Nurdin Alfallah (i) Mulia Salim PT Multi Kencana Mulia Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
JUMLAH SAHAM 7.500.000.000
NILAI NOMINAL Rp. 20 Per Saham 150.000.000.000
2.336.114.903 1.168.057.451 489.407.774
46.722.298.060 23.361.149.020 9.788.155.480
40,00 20,00 8,38
22.407.500 3.255.000 3.360.000 2.100.000 1.130.500 1.975.000 2.554.100 2.500 782.500
448.150.000 65.100.000 67.200.000 42.000.000 22.610.000 39.500.000 51.082.000 50.000 15.650.000
0,38 0,06 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 0,00 0,01
58.402.873 1.750.737.156 5.840.287.257
1.168.057.460 35.014.743.120 116.805.745.140
1,00 29,98 100,00
1.659.712.743
33.194.254.860
% -
Keterangan: • Sejak Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H. hingga 31 Desember 2015 Perseroan tidak mengalami perubahan modal ditempatkan dan disetor. • Perseroan juga telah memiliki Program MESOP dengan menerbitkan Hak Opsi kepada peserta program untuk membeli saham baru yang dikeluarkan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 233.611.491 saham atau 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 17 Februari 205 yang telah disetujui dalam RUPSLB tanggal 26 Maret 2015.
Susunan Pengurus Perseroan Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., yang telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-.AH.01.10-11978 2012 tanggal 3 April 2013, dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0028907.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir yang tertuang dalam Akta no 49, tanggal 26 Maret 2015, tentang Risalah Rapat Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk dan Akta no. 14 tgl 19 Mei 2015 tentang Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk, sebagai berikut:
6
Dewan Komisaris Komisaris Utama (Independen) Komisaris (Independen) Komisaris (Independen) Komisaris Komisaris Komisaris
: : : : : :
Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ph.D. Harry Hartono Irwan Mahjudin Habsjah Ashish Jaiprakash Shastry Chow Ying Hoong Hiroshi Higuma
Direksi Direktur Utama (Independen) Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Kepatuhan (Independen) Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: : : : : : : : : : :
Jerry Ng Ongki Wanadjati Dana Djemi Suhenda Anika Faisal Kharim Indra Gupta Siregar Hadi Wibowo Arief Harris Tandjung Asep Nurdin Alfallah Mulia Salim Maya Kartika Wolf Arno Kluge
Komite Audit Ketua Anggota
: :
Harry Hartono Stephen Z. Satyahadi Kanaka Puradireja
Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.SK.2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008, Perusahaan menunjuk Anika Faisal selaku Direktur Kepatuhan Perusahan sekaligus sebagai Sekretaris Perusahaan. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana termaktub dalam Laporan No. A160229001/DC2/ANG/2016 tanggal 29 Februari 2016 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan sebagaimana termaktub dalam Laporan No. A150303004/DC2/MJW/II/2015 tanggal 03 Maret 2015 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku. Berikut ini adalah dampak atas penerapan standar akuntansi yang berlaku efektif per 1 Januari 2015, yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan:
7
PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan” Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Perseroan dan Entitas Anak telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.
PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan kerja” PSAK 24 (Revisi 2013) memberikan penyesuaian dalam perhitungan dan pengungkapan imbalan kerja. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut: 1) Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara: ketika amandemen atau kurtailmen terjadi, dan ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, serta; 2) Penggunaan implied return atas plan assets (yaitu tingkat diskonto) untuk estimasi return on plan asset. 3) Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsiasumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadi. Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 24 (revisi 2013): Imbalan Kerja serta sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan Kesalahan, perubahan-perubahan tersebut dipertimbangkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara retrospektif. PSAK 65, ”Laporan keuangan konsolidasian” Perubahan pada PSAK 65 mendasarkan prinsip yang telah ada dengan mengidentifikasi konsep pengendalian sebagai faktor utama dalam menentukan apakah entitas harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk. Dalam prinsip yang baru, Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan suatu entitas apabila Perseroan dan Entitas Anak terekspos atau memiliki hak atas pengembalian variabel dari keterlibatannya terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kendali yang dimiliki. PSAK 68, ”Pengukuran nilai wajar” PSAK 68 menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan dan Entitas Anak.
8
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN dalam jutaan Rupiah 31 Des 2015 ____________ ASET Kas 1.352.401 Giro Pada Bank Indonesia Giro Pada Bank Lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
Efek-efek: Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo Aset keuangan tersedia untuk dijual Pendapatan bunga yang masih akan diterima
31 Des 2014 ____________ 1.129.677
4.774.422
4.628.496
66.674
94.205
6.205.640
6.714.266
3.009
2.774
____________ 6.208.649
(3.740) ____________ 6.713.300
3.453.844 1.467.790
3.422.392 1.308.677
8.434 ____________ 4.930.068
3.248 ____________ 4.734.317
9
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN (lanjutan) dalam jutaan Rupiah 31 Des 2014 31 Des 2015 ____________ ____________ ASET (lanjutan) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse repo) Pendapatan bunga yang masih akan diterima
1.094.401
2.388.561
4.583 ____________ 1.098.984
6.880 ____________ 2.395.441
54.887.064 22.292 3.678.027
49.459.226 35.261 2.499.087
666.611
614.420
(543.585) ____________ 58.710.409
(507.019) ____________ 52.100.975
22
22
Biaya dibayar dimuka
2.337.874
2.001.183
Pajak dibayar dimuka - Pajak Penghasilan
29.255
-
Aset Pajak tangguhan
91.281
110.886
Aset tetap - bersih
876.223
729.723
Aset tak berwujud - bersih
380.034
276.310
183.367 ____________
144.688 ____________
Pinjaman yang diberikan - Pihak ketiga - Pihak berelasi Pembiayaan/piutang syariah Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
Penyertaan Saham
Aset lain-lain - bersih
JUMLAH ASET
81.039.663
75.059.223
______________________________
_____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN (lanjutan) dalam jutaan Rupiah 31 Des 2014 31 Des 2015 ____________ ____________ LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan nasabah Pihak ketiga Pihak berelasi Beban bunga yang masih harus dibayar
Simpanan dari bank lain Beban bunga yang masih harus dibayar
Utang pajak Pajak penghasilan Pajak lain-lain Utang Obligasi Beban bunga yang masih harus dibayar
Pinjaman yang diterima - Pinjaman bukan bank - Liabilitas sewa pembiayaan Beban bunga yang masih harus dibayar
Akrual Liabilitas imbalan kerja karyawan - Bonus, tantiem dan THR - Imbalan pasca kerja Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas
40.818
19.740
56.806.168 415.809
51.052.673 88.177
253.041 ____________ 57.475.018
223.617 ____________ 51.364.467
160
99
____________ 160
1 ____________ 100
90.567 105.331
72.453 109.263
2.605.384
4.409.501
29.127 ____________ 2.634.511
44.762 ____________ 4.454.263
2.735.989 1.124
3.800.087 4.419
28.933 ____________ 2.766.046
98.832 ____________ 3.903.338
121.084
99.154
335.117 30.958 453.623 ____________ 64.053.233 ____________
294.251 184.395 426.421 ____________ 60.927.844 ____________
11
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN (lanjutan) dalam jutaan Rupiah 31 Des 2014 31 Des 2015 ____________ ____________ LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan) DANA SYIRKAH TEMPORER Simpanan nasabah: Pihak ketiga Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah Pihak berelasi Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah Beban bagi hasil yang masih harus dibayar
26.493 3.020.802
17.187 2.172.916
469 3.655
253 3.908
11.152 ____________ 3.062.571
10.039 ____________ 2.204.303
116.806
116.806
1.429.385
1.429.385
147.157
92.225
1.469
836
23.361 11.857.890 ____________
23.361 10.017.028 ____________
13.576.068 ____________
11.679.641 ____________
Kepentingan non-pengendali
347.791 ____________
247.435 ____________
JUMLAH EKUITAS
13.923.859 ____________
11.927.076 ____________
81.039.663 ____________
75.059.223 ____________
EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Cadangan pembayaran berbasis saham Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual Saldo laba: Sudah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Total ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
12
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN PERSEROAN dalam jutaan Rupiah 31 Des 2014 31 Des 2015 ____________ ____________ PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH – BERSIH Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Beban tenaga kerja Beban umum dan administrasi Kerugian penurunan nilai Beban operasional lain-lain
PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH (BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL Pendapatan non-operasional Beban non-operasional
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA BERSIH PERIODE BERJALAN
13.003.876 (5.308.265) ____________
12.293.155 (5.252.372) ____________
7.695.611 ____________ 705,835
7.040.783 ____________ 739.520
(2.851.029) (2.119.939) (785.886) (184.885) ____________ (5.941.739) ____________ 2.459.707 ____________
(2.493.495) (1.810.548) (743.983) (175.773) ____________ (5.223.799) ____________ 2.556.504 ____________
2.822 (29.918) ____________ (27.096) ____________ 2.432.611 ____________ (680.002) ____________ 1.752.609 ____________
3.999 (16.513) ____________ (12.514) ____________ 2.543.990 ____________ (658.863) ____________ 1.885.127 ____________
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA: Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual (Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait
845 (212)
1.272 (318)
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja (Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait
187.479 (46.870)
(35.371) 9.163
1.893.851 ____________
1.859.873 ____________
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK
13
Total aset Bank secara konsolidasi pada tanggal 31 December 2015 tercatat sebesar Rp 81,04 trilyun, naik sebesar Rp 5,98 trilyun atau 8% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp 75,06 trilyun. Demikian juga dengan total liabilitas naik sebesar Rp 3,98 trilyun atau 6%, dari Rp 63,13 trilyun pada 31 Desember 2014 menjadi Rp 67,12 trilyun pada 31 December 2015. Adapun perubahan penting pada pos-pos neraca selama periode tersebut adalah sebagai berikut: 1. Giro pada bank lain Giro pada bank lain pada 31 December 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 27,53 milyar atau 29% menjadi Rp 66,67milyar dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 94,21 milyar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Giro pada Bank Negara Indonesia. 2. Efek-Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Penempatan pada Reverse Repo mengalami penurunan sebesar Rp 1,30 trilyun atau 54% menjadi Rp 1,10 trilyun pada akhir Desember 2015 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 2,40 trilyun. Penurunan ini disebabkan adanya penempatan ke instrumen treasury yang tenornya sesuai dengan kebutuhan cash flow Bank. 3. Aset tetap - bersih Aset tetap - bersih mengalami peningkatan sebesar Rp 146,5 milyar atau 20% menjadi Rp 876,22 milyar pada akhir Desember 2015 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 729,72 milyar. Peningkatan ini disebabkan oleh pengadaan aset tetap dan inventaris kantor. 4. Aset tak berwujud - bersih Aset tak berwujud - bersih mengalami peningkatan sebesar Rp 103,72 milyar atau 38% menjadi Rp 380,03 milyar pada akhir 2015 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 276,31 milyar. Peningkatan ini dikarenakan adanya pengembangan dan pembuatan system. 5. Aset lain-lain Aset lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp 38,68 milyar atau 27% menjadi Rp 183,37 milyar pada Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 144,69 milyar. Hal ini disebabkan peningkatan dari Jaminan Sewa , Aset imbalan kerja dan Tagihan Klaim. 6. Liabilitas segera Liabilitas segera mengalami peningkatan sebesar Rp 21,08 milyar atau 107% menjadi Rp. 40,82 milyar pada akhir 2015 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 19,74 milyar. Peningkatan ini merupakan perolehan dana dari titipan uang pensiun dan hutang kepada pemasok. 7. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari Bank Lain mengalami peningkatan sebesar Rp 60 juta atau 60% menjadi Rp. 160 juta pada akhir 2015 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 100 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya penerimaan dana dari Bank Perkreditan Rakyat. 14
8. Utang obligasi Utang obligasi mengalami penurunan sebesar Rp 1,82 trilyun atau 41% menjadi Rp. 2,63 trilyun pada akhir 2015 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 4,45 trilyun. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan obligasi Bank BTPN II dan III yang telah jatuh tempo. 9. Pinjaman yang diterima Pinjaman yang diterima mengalami penurunan sebesar Rp 1,14 trilyun atau sebesar 29% menjadi sebesar Rp 2,77 trilyun per posisi 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2014 yaitu sebesar Rp 3,90 trilyun. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran pinjaman IFC yang jatuh tempo. 10. Akrual Akrual mengalami peningkatan sebesar Rp 21,93 milyar atau sebesar 22% menjadi sebesar Rp. 121,08 milyar per posisi 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2014 sebesar Rp 99,15 milyar. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya akrual biaya promosi dan akrual biaya operasional.
11. Liabilitas imbalan kerja karyawan Liabilitas imbalan kerja karyawan mengalami penurunan sebesar Rp 112,57 milyar atau sebesar 24% menjadi sebesar Rp 366,08 milyar per akhir 2015 dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2014 yaitu sebesar Rp 478,65 milyar. Penurunan ini disebabkan oleh efek penerapan PSAK 24.
12. Dana Syirkah Temporer Dana Syirkah Temporer mengalami peningkatan sebesar Rp 858,27 milyar atau sebesar 39% menjadi Rp 3,06 trilyun per 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014 yang sebesar Rp 2,20 trilyun. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya deposito mudharabah.
13. Cadangan pembayaran berbasis saham Cadangan pembayaran berbasis saham mengalami kenaikan sebesar Rp 54,93 milyar atau sebesar 60% menjadi Rp 147,16 milyar per posisi 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp 92,23 milyar seiring dengan pembentukan pencadangan Program Hak Opsi. 14. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia dijual Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia dijual pada posisi 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp 1,47 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp 633 juta atau 76% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 836 juta. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan terhadap nilai pasar SBI yang tergolong sebagai tersedia untuk dijual.
15
BAB II.
INFORMASI TENTANG PROGRAM HAK OPSI KARYAWAN ( EMPLOYEE STOCK OPTIONS PROGRAM)
Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Employee Stock Options Program (ESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel (“Hak Opsi”) tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 (“Program Hak Opsi”) dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. I-A”) Program Hak Opsi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Program Hak Opsi dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut : 1.
Latar Belakang dan Alasan Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen dan karyawan. Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan. Perseroan akan mengevaluasi kinerja individual dan kelompok dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta melaksanakan Manajemen Sumber Daya agar karyawan dapat bekerja secara efisien dan meningkatkan keahlian untuk memaksimalkan potensi. Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif sebagai bagian dari implementasi program retensi untuk mempertahankan karyawan Perseroan yang berkinerja tinggi. Selain itu karyawan jenjang tertentu dari perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan (“Perusahaan Terkendali”) di ikutsertakan dalam Program Hak Opsi.
2.
Manfaat Program Hak Opsi bagi Perseroan Program Hak Opsi ditujukan untuk meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing Peserta Program Hak Opsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. a. Pemberian Hak Opsi diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Peserta Program serta meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya. b. Dengan pemberian Hak Opsi untuk membeli saham yang merupakan program kepemilikan saham oleh karyawan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan Peserta Program. c. Pemberian Hak Opsi merupakan penghargaan dan insentif atas kontribusi Peserta Program sehingga dapat memacu kinerja.
16
3.
Rencana Penggunaan Dana Dana yang diperoleh dari Program Hak Opsi setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan dan pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.
4.
Risiko Pemegang Saham Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Program Hak Opsi, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu maksimal sebesar 1,96%.
5.
Proforma Ekuitas Sebelum dan Sesudah Program Hak Opsi
KETERANGAN
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Summit Global Management B.V. TPG Nusantara S.a.r.i Kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Multi Kencana Mulia Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % Saham hasil Pelaksanaan Program Hak Opsi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
6.
SEBELUM PELAKSANAAN HAK OPSI JUMLAH NILAI SAHAM NOMINAL % Rp 20,- Per Saham 7.500.000.000
150.000.000.000
2.336.114.903
46.722.298.060
1.168.057.451 489.407.774
SESUDAH PELAKSANAAN HAK OPSI JUMLAH NILAI SAHAM NOMINAL % Rp 20,- Per Saham 7.500.000.000
150.000.000.000
40,00
2.336.114.903
46.722.298.060
39,21
23.361.149.020 9.788.155.480
20,00 8,38
1.168.057.451 489.407.774
23.361.149.020 9.788.155.480
19,60 8,21
37.567.100
751.342.000
0,64
37.567.100
751.342.000
0,63
58.402.873
1.168.057.460
1,00
58.402.873
1.168.057.460
0,98
1.750.737.156
35.014.743.120
29,98
1.750.737.156
35.014.743.120
29,38
-
-
-
116.805.746
2.336.114.920
1,96
5.840.287.257 1.659.712.743
116.805.745.140 33.194.254.860
100,00 -
5.957.093.003 1.542.906.997
119.141.860.060 30.858.139.940
100,00 -
Jumlah Saham dalam Program Hak Opsi Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, dengan demikian jumlah saham baru yang dapat diterbitkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 2% (persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Perseroan akan menerbitkan 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) Hak Opsi dimana 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan.
17
7.
Penetapan Harga Pelaksanaan Hak Opsi dalam Program Hak Opsi Penetapan Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Nomor I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Hak Opsi.
8.
Peserta Program Hak Opsi Karyawan jenjang tertentu sesuai kebijakan Direksi Perseroan, direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu karyawan jenjang tertentu dari Perusahaan Terkendali dapat di ikutsertakan dalam Program Hak Opsi. Dengan catatan bahwa kriteria usulan kepesertaan karyawan yang dimaksud diusulkan oleh Direksi Perseroan, serta direkomendasikan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
9.
Alokasi Hak Opsi Dalam Rangka Program Hak Opsi Alokasi hak opsi dalam Program Hak Opsi akan dilakukan dengan memperhatikan hasil kinerja pada setiap tahun buku yang bersangkutan dengan memperhitungkan jabatan, jenjang kepangkatan dan hasil penilaian kinerja yang bersangkutan.
10.
Tahapan Penerbitan Hak Opsi dalam Program Hak Opsi Hak Opsi dalam Program Hak Opsi akan diterbitkan dalam beberapa tahapan, untuk pertama kalinya akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2016 dan selanjutnya Direksi Perseroan akan menerbitkan secara bertahap atas seluruh hak opsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
11.
Option Life (Umur Hak Opsi) Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 29 April 2021 yakni 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui Program Hak Opsi ini. Bilamana sampai dengan tanggal 29 April 2021 hak opsi yang telah didistribusikan kepada Peserta Program Hak Opsi tidak digunakan untuk membeli saham perseroan yang ditawarkan dalam Program Hak Opsi ini maka hak opsi tersebut akan gugur dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
12.
Periode Pelaksanaan Periode Pelaksanaan atas keseluruhan hak opsi yang telah diterbitkan dan didistribusikan kepada Peserta, akan dibuka periode pelaksanaan sebagai berikut : 1. Periode Pelaksanaan I : dimulai sejak tanggal 28 Mei 2018 selama 30 hari bursa. 2. Periode Pelaksanaan II : dimulai sejak tanggal 17 Desember 2018 selama 30 hari bursa. 3. Periode Pelaksanaan III : dimulai sejak tanggal 28 Mei 2019 selama 30 hari bursa. 4. Periode Pelaksanaan IV : dimulai sejak tanggal 19 Desember 2019 selama 30 hari bursa 5. Periode Pelaksanaan V : dimulai sejak tanggal 1 Juni 2020 selama 30 hari bursa. 6. Periode Pelaksanaan VI : dimulai sejak tanggal 17 Desember 2020 selama 30 hari bursa. Penetapan periode pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, dengan demikian manakala terdapat perubahan peraturan mengenai hal ini, Perusahaan akan menyesuaikan periode pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku di kemudian hari. Perseroan selanjutnya akan menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan perubahan periode pelaksanaan Program Hak Opsi tersebut.
18
Peserta Program Hak Opsi dapat melaksanakan hak opsi yang dimilikinya dalam periode pelaksanaan tersebut dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan hak opsi. 13.
Pembatalan serta Pendistribusian Kembali Hak Opsi yang Dibatalkan. a.
b.
Peserta Program akan mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan Program Hak Opsi dengan menandatangani surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemberian Kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan. Dalam hal tertentu bilamana Peserta Program Hak Opsi menjadi dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta Program Hak Opsi, maka Perseroan berhak untuk melakukan pembatalan serta mengalokasikan Hak Opsi tersebut kepada Peserta Program Hak Opsi lainnya yang berhak berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan.
Kondisi yang berpengaruh terhadap hak dan kepesertaan Peserta Program Kondisi tertentu yang dapat berpengaruh terhadap hak dan kepesertaan Program Hak Opsi adalah: Kondisi Mencapai usia pensiun/Pensiun dini/Habisnya kontrak kerja yang tidak diperpanjang/Diberhentikan karena alasan kesehatan/Pengurangan pegawai/Pengambilalihan perusahaan. Meninggal dunia
Mengundurkan diri/Diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran/ Perseroan atau Perusahaan Terkendali dalam keadaan pailit/ disita
Konsekuensi Berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama Peserta.
Ahli Waris berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama Peserta Tidak berhak atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama Peserta.
Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau gugurnya keikutsertaan serta penyelesaiannya bagi peserta dimaksud Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau gugurnya keikutsertaan serta penyelesaian bagi Peserta adalah sebagai berikut: − Terkena sanksi jabatan yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perseroan atau Perusahaan Terkendali (tergantung tempat bekerja Peserta). − Peserta mengundurkan diri Perseroan berhak untuk melakukan pembatalan serta mengalokasikan Hak Opsi tersebut kepada Peserta lain yang berhak berdasarkan kriteria kepesertaan 14.
Status Saham hasil Pelaksanaan Hak Opsi dalam Program Hak Opsi Saham yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Hak Opsi dalam Program Hak Opsi memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hak, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan. Saham dalam Program Hak Opsi akan dicatatkan dengan pra pencatatan di Bursa Efek Indonesia. 19
Program Hak Opsi hanya dapat dilaksanakan bilamana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan POJK Nomor 38/POJK.04/2014. Dengan demikian Perseroan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : - Menentukan harga pelaksanaan Hak Opsi yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan No. I-A. - Menyampaikan keterbukaan informasi dalam rangka memenuhi POJK Nomor 38/POJK.04/2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Program Hak Opsi.
20
III.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI RENCANA PEMBERIAN HAK OPSI DALAM RANGKA PROGRAM HAK OPSI
Umum Perseroan bergerak dalam bidang perbankan yang penuh dengan persaingan, oleh karenanya Perseroan harus mampu memenangkan persaingan pasar untuk bertumbuh dan berkembang, untuk itu diperlukan karyawan kunci yang memiliki kemampuan untuk mengenali tantangan yang dihadapi dan mengembangkan sistem sumber daya manusia handal. Perseroan akan terus berfokus pada perluasan kapasitas dan perbaikan produktivitas, bagaimana cara mengelola bisnis dalam skala lebih besar secara efisien. Mengidentifikasi peluang bisnis baru, meningkatkan produktivitas dan efisiensi akan memberikan peranan besar dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha. Akan tetapi persaingan yang semakin ketat mengakibatkan marjin bunga bersih akan berkurang, efisiensi mengakibatkan tingkat retensi karyawan juga akan berkurang, mengingat semakin ketatnya likuiditas. Oleh karenanya Perseroan harus memiliki program retensi untuk karyawan kunci baik di Perseroan maupun di Perusahaan Terkendali, tanpa dibebani dengan kewajiban yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bersaing, oleh karenanya Program Hak Opsi merupakan alternatif yang dipandang tepat mengingat peningkatan kinerja Perseroan akan diiringi dengan apresiasi pasar melalui peningkatan harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Keuangan Program Hak Opsi akan dimintakan persetujuan pada RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 April 2016. Hak Opsi akan didistribusikan dalam beberapa tahapan dengan demikian pencatatan biaya sebagaimana dimaksud dalam PSAK 53 tentang Pembayaran Berbasis Saham akan terdistribusi untuk tahun buku 2016, 2017, 2018, 2019,2020 dan 2021. Pencatatan biaya tersebut hanya bersifat accrued dengan demikian tidak berpengaruh pada arus kas Perseroan. Sesuai dengan PSAK 53 (Penyesuaian 2014) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015: • Bank mengakui jasa yang diterima dari peserta program sebagai beban/biaya Program Hak Opsi. • Nilai wajar atas jasa yang diterima dari peserta program mengacu pada nilai wajar opsi saham yang diberikan oleh Bank, dimana nilai wajar tersebut diukur pada tanggal pemberian. • Opsi saham yang diberikan kepada peserta program dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi yang konsisten dengan metode penilaian yang diterima umum dalam menentukan harga opsi saham dan mempertimbangkan seluruh faktor dan asumsi sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK 53. • Bank mengakui biaya program hak opsi berdasarkan estimasi terbaik atas opsi saham yang masih tersisa di setiap periode pelaporan. Penyesuaian atas biaya program akan terjadi apabila ada opsi saham yang hangus/kadaluwarsa karena tidak memenuhi kondisi yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum pada point 13 diatas. • Bank akan secara konsisten merevisi perhitungan biaya program jika diperlukan, jika informasi selanjutnya mengindikasikan bahwa jumlah opsi saham yang diperkirakan akan hangus/kadaluwarsa berbeda dari estimasi sebelumnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, estimasi biaya program Hak Opsi yang akan dibentuk adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 125 Milyar yang akan didistribusikan mulai tahun buku 2016 - 2021. Pembentukan accrual biaya Hak Opsi ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai asset bersih Bank. 21
Tujuan utama dari Program Hak Opsi adalah untuk memberikan penghargaan sekaligus mempertahankan karyawan kunci yang berprestasi. Program Hak Opsi ini diharapkan akan meningkatkan loyalitas dan rasa kepemilikan bagi karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali. Perseroan berkeyakinan program Hak Opsi akan lebih efektif dibandingkan dengan pemberian insentif dalam bentuk tunai, karena pemberian hak untuk membeli saham Perseroan akan menumbuhkan rasa kepemilikan bagi karyawan kunci. Dengan demikian, karyawan tersebut diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk semakin meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.
Dampak Rencana Program Hak Opsi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan Sehubungan dengan rencana penerbitan Hak Opsi yang dapat digunakan untuk membeli sebanyakbanyaknya 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) Saham Perseroan maka sejak tahun 2016, Perseroan akan dibebani dengan biaya insentif sebagaimana dimaksud dalam PSAK 53. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, estimasi biaya program Hak Opsi yang akan dibentuk adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 125 Milyar yang akan didistribusikan mulai tahun buku 2016 - 2021. Pembentukan accrual biaya Hak Opsi ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai asset bersih Bank. Berikut adalah proyeksi keuangan 3 tahun Perseroan sebelum dan sesudah program Hak Opsi diberikan: Sebelum program Hak Opsi 2016 2017 2018
Sesudah program Hak Opsi 2016 2017 2018
Total Aset
90,580
99,009
110,725
90,580
99,009
110,725
Total Ekuitas
15,234
16,994
18,866
15,259
17,052
18,957
Laba Bersih
1,641
1,714
1,842
1,622
1,690
1,818
ROA
2.73%
2.61%
2.54%
2.70%
2.57%
2.51%
ROE
11.96%
11.23%
10.92%
11.82%
11.07%
10.77%
CAR
24.30%
23.98%
23.61%
24.31%
24.00%
23.64%
22
BAB IV.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan untuk memutuskan Rencana Program Hak Opsi dengan menerbitkan Hak Opsi untuk membeli saham baru Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2016 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Keputusan RUPSLB Perseroan atas rencana Program Hak Opsi harus disetujui sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham yang hadir dalam RUPSLB. Perseroan melakukan pengumuman diselenggarakan RUPSLB pada tanggal 8 Maret 2016 dan pengumuman pengunduran RUPSLB pada tanggal 23 Maret 2016 serta Pemanggilan RUPSLB pada tanggal 7 April 2016 melalui iklan publikasi pada surat kabar Bisnis Indonesia, website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan. Keterbukaan Informasi tentang Rencana Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 diumumkan melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Maret 2016 dan 27 April 2016.
Apabila Rencana Program Hak Opsi tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.
23
BAB V.
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat : Corporate Secretary PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk Menara BTPN, lantai 29, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. [021] 300 26 200 Fax. [021] 300 26 307 Website: www.btpn.com
24
