PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : EKO BUDIHARJO NIM : 100565201064
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
EKO BUDIHARJO Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang kedudukan, tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan Perundang-Undangan. Salah satu perda yang menjadi tanggungjawab dari Satpol PP adalah perda pengelolaan lingkungan hidup. Perda berisikan tentang segi kewenangan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan dalam materi muatan telah memperhatikan ciri khas dan menampung kondisi khusus lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi lainnya untuk dapat lebih optimal dalam mengarusutamakan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya masing-masing. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau Pada Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang. Adapun yang dijadikan informan adalah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tidak adanya standar kerja yang khusus dibuat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pentingnya standar kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau agar pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Peran, Penegakan Peraturan daerah, Pengelolaan lingkungan hidup
1
THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT RIAU ISLANDS PROVINCE OF REGULATORY ENFORCEMENT IN THE RIAU ISLANDS PROVINCE (Studies in Regional Regulation No. 4 of 2014 Regarding the Management of the Environment)
EKO BUDIHARJO Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH ABSTRACT Based on local regulations No. 5 in 2011 about the position, duties and functions of the municipal police of Riau Islands Province teachers is implementing elements of the local government in the area of security, peace, and uphold public order, local regulations in accordance with the authority of the provincial government as well as legislation. One of the responsibilities of being a perda Satpol PP is perda environmental management. Perda contains about facets of the authority in accordance with the laws and regulations of higher; have regard for the principles of the protection and management of the environment; and in the matter of charges have notice the characteristic and accommodate the special conditions of the environment in the province of Riau Islands. The Ministry of environment encourages local governments at district/city se-the Riau Islands province and other provinces to be more optimal in the mainstream environment in their territory through their respective role. The purpose of this research is basically knowing the role of Police of Riau Islands Province Praja Teachers in enforcing local regulations In the Riau Islands province On local regulations Concerning environmental management in the city of Tanjung Pinang. As for the Foundation of the informant is 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of the discussion then it can be concluded that the role of the Police of Riau Islands Province Praja Teachers in enforcing local regulations Concerning environmental management in the city of Tanjung Pinang went well but there are some things that must be considered, namely the absence of a standard of work specifically created to run the policy. The importance of the standard of work is to watch out for by Satpol PP the Riau Islands province in order to make the work with regard to the implementation of this policy can run properly. Key words: role, enforcement of local regulations, environmental management
2
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
A. Latar Belakang Pada suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan daerah, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Penegakan Peraturan daerah (Perda) merupakan unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
3
Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparataur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi baru pemerintahan daerah yaitu perwujudan kesejahteraan rakyat, maka tugas dan fungsi Satpol PP yang sebelumnya bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban, sekarang lebih komplek karena bergeser kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan gejolak sosial. Gejala sosial perkotaan yang sering menimbulkan persoalan dan menjadi potensi baru gangguan dibidang keamanan dan ketertiban menjadi bidang Satpol PP. Dengan demikian tugas Satpol PP baru adalah berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial. Berbeda dengan kepolisian, yang menanggulangi kejahatan kriminal dan pelanggaran undang-undang. Kebutuhan akan satpol PP yang bervisi baru dalam rangka otonom daerah ini sangat penting untuk memperoleh kesamaan pandang baik dari Satpol PP sendiri, masyarakat, pemegang kebijakan daerah dan sebagainya. Diakui atau tidak dalam awal pembentukannya Polisi Pamong Praja ditempatkan sebagai alat
4
penguasa
(pemerintah
kolonial)
untuk
menertibkan
masyarakat
dan
mengendalikan keamanan. Sekarang setelah mengalami beberapa kali perubahan berkaitan dengan pergeseran kedudukan danperan pemerintah daerah, Satpol PP menjadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas terutama dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Asas-asas pemerintahan yang baik menjadi landasan penyelenggaraan tugas Satpol PP. Menjadi tugas semua elemen untuk berkontribusi menentukan sosok
Satpol
PP
yang diinginkan
sesuai
dengan
kebutuhan
otonomi
daerah.Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah untuk berinvasi dan berkreativitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Tugas keamanan dan ketertiban umum juga bersinggungan dengan tugas Kepolisian. Berdasarkan Pasal 14 (1) huruf g UU No.2 Tahun 2002 dinyataka bahwa Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan eknis terhadap kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya.Karena itu tugas kepolisian dan Satpol PP harus bisa disinergikan. Karena berdasarkan Pasal 148 dan 149 UU No.32 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Satpol PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas ini sangat strategis karena Satpol PP sekarang ini di dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat.
5
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang kedudukan, tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan Perundang-Undangan. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda masih dangkal. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum
(represif),
sebagai
perangkat
pemerintah
daerah,
kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat,
sekaligus
membantu
dalam
menindak segala bentuk
penyelewengan dan penegakan hukum.
6
Dilain pihak penegakan peraturan dianggap tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapai dalam penegakan Peraturan Daerah, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan
telapak
tangan,
terlebih
dalam melaksanakan
kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non
yustisial.
Aparat
Polisi
Pamong
Praja
seringkali
harus
menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang
akhirnya
bermuara
pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam
menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat. Satuan
Polisi
Pamong
bertugas
meningkatkan
kesadaran
dalam
melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah, ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tetap berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur
7
Satpol PP yang mengacu kepada Petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Ada beberapa perda di Provinsi Kepulauan Riau yang harus ditegakkan oleh Satpol PP dan telah diatur kewenangannya menurut aturan yang berlaku seperti pada Perda tentang pajak daerah nomor 4 Tahun 2006, Perda nomor 6 Tahun 2006 tentang usaha perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Perda nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengahapusan perdagangan Perempuan dan anak (Trafficking), Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi pelayanan kesehatan RSU Tanjung Uban, Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perda Terumbu Karang, Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi daerah, Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, kemudian yang masih kewenangan dari Satpol PP adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perda pengelolaan lingkungan hidup khususnya Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pengelolaan lingkungan hidup perlu diteliti mengingat setiap lingkungan yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar lingkungan hidup tersebut kembali berfungsi dengan menerapkan peraturan yang jelas, sehingga dalam perbaikanya mempunyai landasan yang tepat agar lingkungan hidup yang diperbaiki tersebut tidak menyalahi aturan. Sektor pembangunan dan perbuatan manusia yang berpotensi dan memberikan akses-
8
akses negatif banyak sekali. Untuk mengatasi dan mengantisifasi akses-akses negatif tersebut, maka diperlukan adanya sejumlah peraturan yang diinformasikan secara jelas dan kemudian disosialisasikan secara lebih terarah dan sampai ketangan masyarakat Salah satu perda yang menjadi tanggungjawab dari Satpol PP adalah perda pengelolaan lingkungan hidup. Perda berisikan tentang segi kewenangan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan dalam materi muatan telah memperhatikan ciri khas dan menampung kondisi khusus lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi lainnya untuk dapat lebih optimal dalam mengarusutamakan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya masingmasing. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah pada hari ini dapat memacu Pemerintah Daerah yang lain untuk dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang dapat melindungi lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu untuk melakukan asistensi dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam penyusunan peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada Bab XIV tentang Pengawasan yang dijelaskan dalam Pasal 224 yaitu pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi: a. menghimpun
9
informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulanngannya. c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan standar serta prosedur izin. Pemerintah
terus
mengupayakan
adanya
keseimbangan
antara
pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional,
disamping,
tetap
mengejar
akselerasi
pertumbuhan
ekonomi,
penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat. Dalam proses penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau satuan polisi pamong praja memiliki peranan penting, tugas pokok dan fungsi membantu
10
Gubernur dalam melaksanakan penegakkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peran mengawal keberhasilan jalannya pembangunan. Berhasilnya pembangunan di daerah itu karena ada peran serta dari Satpol PP. Satpol PP kini tidak hanya sebagai fungsi pengamanan dari SKPD. Namun fungsi yang lebih luas juga meliputi pengawalan pelaksanaan peraturan daerah (perda), pemilihan kepala daerah (pilkada), menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan masyarakat. Beberapa perda yang membutuhkan pengawalan dalam pelaksanannya yaitu mengawal perda yang melindungi kawasan lingkungan hidup. Selain itu, objek-objek dan aset milik pemerintah datanya juga butuh dikawal, diinvetarisir, dan diidentifikasi. Untuk melaksanakan semua itu, perlu meningkatkan profesional kerja dari para anggota Satpol PP. Namun permasalahan yang terjadi Satpol PP masih belum mampu menegakan perda pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan berkaitan dengan hal tersebut, ketidak tegasan Satpol PP membuat banyak permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah pemanfatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang marak terjadi di Kota Tanjungpinang. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan melihat sejauh mana peran yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau dalam menegakkan perda di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga judul penelitian ini adalah “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
11
KEPULAUAN RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pengelolaan lingkungan hidup)” B. Landasan Teoritis Kebijakan pemerintah daerah adalah berupa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang diambil oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif sebagai asas pelaksanaan desentralisasi dalam rangka usaha mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Yanto Subiyanto (1990:18), Peranan mancakup tiga hal yaitu: a.
Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian
peraturan-peraturan
yang
membimbing
seseorang dalam kehidupan masyarakat. b.
Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oelh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c.
Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa “Istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang
12
berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang dikemukakan Soekanto (2009:146) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status”. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif. Peraturan Daerah bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, menjadi instrumen yuridis operasional untuk menye-lenggarakan pemerintahan daerah. Dalam kontek otonomi daerah, Perda merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena esensi otonomi daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan berhak membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain diberi nama Perda. Peraturan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal itu DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya, berdasarkan atribusi kewenangan dari UUD 1945 berhak membentuk Perda Provinsi/Kabupaten/Kota. Perda tersebut dibentuk untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
13
peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah kepada Daerah. Menurut Modeong (2001:54), “Peraturan daerah diartikan sebgai instrumen hukum yang bermaksud memedomani dan mengarahkan perubahan peradaban yang lebih maju dan demokratis serta mampu mengaktualisasikan perinsip-prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara tepat”. Peran pemerintah mutlak diperlukan. Menurut Arsyad (1999:120) terdapat empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daeah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai “entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah”. Sebagai
entrepreneur
menurut
Arsyad
(1999:121)
“pemerintah
daerah
bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD)”. Sebagai koordinator menurut Arsyad (1999:121) pemerintah daerah dapat “menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya”. Lebih lanjut Arsyad (1999:121) mengatakan bahwa “dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daeah juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan saransaran ekonomi, rencanarencana, dan strategi-strategi” Sebagai fasilitator, Arsyad (1999:121) mengatakab bahwa pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Sementara sebagai simulator, Arsyad (1999:121) mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-
14
tindakan khusus yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah itu Demi melakukan pengembangan daerah, diperlukan strategi. Arsyad (1999:122) mengatakan bawha strategi pengembangan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu : 1. Strategi Pembangunan Fisik/ lokalitas (Locality or Physical Development Strategy), 2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Business Development Strategy), 3. Strategi
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
(Human
Resource
Development Strategy) dan Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-based Development Strategy). C. Hasil Penelitian 1.
Peranan meliputi norma-norma yang dijalankan oleh Satpol PP Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa
satpol PP bertugas mengawasi perda pengelolaan lingkungan hidup, ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan
sanksi
administrasi
dantelah
menindak
pelanggar
degan
menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut, namun ternyatatidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme
15
altenatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah, perdamaian, negoisasi, mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu,dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan satpol PP dalam menjalankan peraturan daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa rencana sebaiknya dibuat agar satpol PP mampu mengoptimalkam penegakan perda. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat Tanjungpinang
akan
pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dengan lingkungan yang bersih dapat mencegah rantai penularan penyakit dan akan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Tanjungpinang tentunya. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Keberhasilan kebijakan pemerintah akan tercapai salah satunya harus memiliki standar kerja dalam pelaksnaaan kebijakan. Para implementor haruslah menentapkan standar kerja agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan isi dari kebijakan tersebut. Sama halnya dengan penegakan perda oleh Satpol PP tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah ada standar kerja yang berguna agar para implementor dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan.
16
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku satpol PP yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Adanya dukungan pegawai satpol PP dalam menegakkan perda tentang lingkungan hidup Berdasarkan observasi yang dilakukan berkaitan dengan dukungan yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau sedang melaksanakan penyelesaian terhadap lingkungan hidup, pegawai juga umumnya mengetahui tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang berjalan belum berjalan baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan, hal ini dapat dilihat dari pembahasan sebagai berikut : Salah peraturan daerah yang saat ini juga menjadi tanggungjawab dari Satpol PP untuk menegakkannya adalah dalam melindungi lingkungan hidup.
17
Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Upaya penegakan sanksi administrasi oleh Satpol PP secara ketata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana kerja satpol PP belum ada karena mengingat berbenturan dengan wilayah kerja, namun selama ini koordinasi cukup baik. instansi yang berwenang dalam menegakan perda pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan salah satu fungsi dari pemerintahan yaitu Satpol PP dimana pengaturan dengan membuat kebijakan untuk kepentingan publik seperti yang tertuang dalam Perda Kota Tanjungpinang yang mana pemerintah berkewenangan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan membuat sanksi atau aturan-aturan yang mengikat untuk masyarakat. Penegakan perda oleh Satpol PP tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah ada standar kerja yang berguna agar para implementor dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa tidak adanya standar kerja yang ada yang khusus dibuat untuk menjalankan kebijakan tersebut, pentingnya standar kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau agar pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah
18
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau sedang melaksanakan penyelesaian terhadap lingkungan hidup, pegawai juga umunya mengetahui tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor dari yang menhambat peran Satpol PP dalam kegiatan penegakan Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah anggaran, Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan, penertiban dan razia di tempat-tempat yang disinyalir melakukan perbuatan dilanggar hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup 2. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau membuat perencanaan saat di lapangan dalam hal menegakkan Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Tanjungpinang. 2. Ada prosedur kerja yang jelas dalam tugas Satpol PP khususnya dalam mengawasi perda pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang. 3. Adanya anggaran yang dikhususkan untuk Satpol PP agar dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.
19
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 2002. Menguak Takbir Hukum :Suatu Kajian Sosiologis dan. Filisofis, Jakarta: Gunung Agung Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta. Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group Darsono, V., 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta Depkumham. 2008. Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah, CAPPLER : Jakarta Hamdi, Mukhlis. 1999. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah. Jakarta. Masinambow, ed. Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O.Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Modeong, Supardan, 2001, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundangundangan Tingkat Daerah, Tinta Mas, Jakarta. Moleong, Lexy J. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga Ndraha, Talidziduhu. 2005. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : CV. Rineka Cipta. Randy R. Wrihatnolo Riant Nugroho Dwidjowijoto. Manajemen Pemberdayaan. Reny Rawasita, 2009. Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Ryias Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Solekhan, Moch. 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta Press: malang. Syafei, Inu Kencana. 2005 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara Soerjono, Soekanto. 2009. Teori Peran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Supardi, I, 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Penerbit PT. Alumni.
20
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Yanto Subiyanto S (ed.), 1990, Sosiologi, Bandung, Armico. Perundang-undangan : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang kedudukan, tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Riau Jurnal : Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Volume 23 No. 1 Tahun 2004
21
