ASPEK PEMETAAN DALAM RTRW DAN RDTR Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
DASAR HUKUM • • • • •
UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial : Pasal 19 : Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Dalam hal ini, peta rencana tata ruang termasuk kedalam IGT. Pasal 57 : (1) Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT. • PP No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang : Pasal 7 : (1) Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada Badan (BIG). Pasal 32 : (1) Badan melakukan pembinaan teknis perpetaan dalam penyusunan rencana tata ruang yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah.
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Pasal 14 ayat 7: Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Pasal 57 Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan IGT. Pembinaan meliputi: - pengaturan dalam bentuk pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya - pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang
PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
TUJUAN
Mewujudkan kesatuan sistem peta rencana tata ruang yang akurat.
Kesatuan sistem : mengacu pada single reference/georeferensi tunggal yang ditetapkan oleh BIG Akurat : peta-peta rencana tata ruang disusun berdasarkan IG Dasar dan IG Tematik yang dapat dipertanggungjawabkan
CAKUPAN KETELITIAN PETA RTR o sistem referensi geometri yang dipakai;
KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG MENCAKUP
o skala, akurasi, atau kerincian basis data;
o format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur; o penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi; dan o kelengkapan muatan peta.
Keterkaitan UUIG dgn Penataan Ruang •Pasal 12: Peta dasar terdiri atas garis pantai; hipsografi; perairan; nama rupabumi; batas wilayah; transportasi dan utilitas; bangunan dan fasilitas umum; dan penutup lahan. •Pasal 34: pemrosesan DG harus dilakukan dengan standar yang meliputi : A. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang pasti dapat ditransformasikan dalam sistem koordinat standar nasional B. format , basisdata dan metadata dapat mudah diintegrasikan dengan IG lain. •Pasal 51: Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
LATAR BELAKANG • RTRW diperlukan segera untuk pembangunan sebagai perangkat penataan ruang wilayah. • Amanat UU Penataan Ruang bahwa RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota harus segera selesai. • Peta RTRW merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rencana/perda nya, dalam hal ini peta RTRW berfungsi sebagai model yang menjelaskan rencana tata ruang secara spasial. • Perlunya data spasial dan peta RTRW nasional/prov/kab/kota berada dalam satu system dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial. • Data spasial/peta RTRW bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang saja tapi juga pada proses pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. • Dengan demikian maka fungsi data spasial dan peta menjadi penting karena terkait dengan akurasi dan presisi data diperlukan suatu standar yang sama agar menghasilkan kualitas tertentu
MODEL SPASIAL PENATAAN RUANG Peta RTRW merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rencana/perda nya, dalam hal ini peta RTRW berfungsi sebagai model yang menjelaskan rencana tata ruang secara spasial. KONSEPSI RENCANA
Data Peta Tata Ruang Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Tertentu
DOKUMEN RTRW DAN PERDA
Kawasan Andalan
Pemanfaatan Ruang
Sistem Permukiman Transportasi Kelistrikan & Energi Sarana & Prasarana Air Baku Sistem Jaringan Utilitas
Peta-peta RTRW
Model Spasial
Data Spasial Terintegrasi Secara Nasional Data spasial dan peta memiliki system yang sama dan terintegrasi secara nasional berarti bahwa data spasial /peta tersebut tersaji secara utuh (seamless) dalam satu frame dari Sabang sampai Merauke
1. Sistem referensi menurut ketentuan Datum Geodesi Nasional 1995; 2. Sistem proyeksi dan grid peta : Universal Transverse Mercator (TM); 3. Apabila dalam hal suatu wilayah dalam sistem UTM terletak pada dua zona UTM yang berdampingan, seluruh koordinat terlebih dahulu ditransformasikan kedalam sistem koordinat geografis dan zona UTM yang dominan digunakan sebagai sistem proyeksi. 4. Apabila dalam hal suatu wilayah dalam sistem UTM terletak pada lebih dari dua zona UTM, seluruh koordinat ditransformasikan kedalam sistem koordinat geografis. 5. Jika dalam hal peta masukan belum memenuhi ketentuan, wajib dilakukan transformasi.
SYARAT MENYUSUN PETA RTR DI ATUR OLEH PP TINGKAT KETELITIAN PETA RTR (Ayat (7) Pasal 14 UU 26 Th. 2007 di atur dlm bentuk PP).
• PETA RTRW PROVINSI MINIMAL SKALA 1 : 250.000 • PETA RTRW KABUPATEN MINIMAL SKALA 1 : 50.000 • PETA RTRW KOTA MINIMAL SKALA 1 : 25.000
Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam UU no 4 tahun 2011 •Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. •Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. •Informasi Geospasial Dasar, selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
IG Dasar : Peta Rupabumi atau Peta Dasar Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. Informasi Geospasial Dasar : PETA DASAR RUPABUMI (RBI) dan JENIS UNSUR RUPABUMI
1. Bangunan
2. Jaringan Transportasi
3. Hipsografi
4. Batas Administrasi 5. Penutup Lahan 6. Hidrografi
7. Toponym
PETA DASAR RUPABUMI
JENIS UNSUR DASAR RUPABUMI
Penyelenggaraan IG Dasar
Pasal 22 : (1) IG yang berjenis IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang ini.
SISTEM PENOMORAN DAN INDEKS
1:250.000
1:50000
1:25.000 Indeks dan penomoran peta Cakupan lembar peta berdasarkan skala
Teknologi Produksi Peta Dasar Rupabumi Teknologi Pemetaan Sebelum 1990-an : Keterbatasan Hardware, Software & Kemampuan
SDM; Software sederhana lebih disukai; Ketidaksinkronan antara CAD Data, GIS Data, Peta Cetak Survei GCP
GIS Data (ArcGIS)
Hipsografi
Plotting Fotogrametri CAD Format (Autocad)
Foto Udara/ Citra Satelit
Toponimi
Planimetri s (Autocad)
Peta Cetak (Freehand)
Teknologi Produksi Peta Dasar Rupabumi Teknologi Pemetaan 1990 - Saat ini Pesatnya perkembangan Hardware & Software Seamless Geodatabase sebagai “Centre of Excellence” Keselarasan Peta Cetak terhadap GIS Data Ifsar
DEM
GIS Format
Plotting Fotogrametri / IFSAR
Geodatabase (Oracle 9.i)
Foto Udara/ Citra Satelit Survei GCP
Toponim i
Planimetris (AutodeskMap, ArcGIS)
Peta Cetak
Pengukuran GCP (Ground Control Point) dan Pemotretan Udara
Vertical Stereo Aerial Photographs Data Capturing & Image Procesing Aerial Photographs in Digital or Printed Forms
Ground Control Points (GCP) Determination + Measurement & Premarking (Signalisation)
TEKNOLOGI PEMETAAN BERBASIS PENGINDERAAN JAUH DALAM SISTEM PRODUKSI & PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL
SISTEM KOMPILASI DATA GEOSPASIAL DASAR
Spaceborne Data : Citra Satelit & SAR
! ?
! ? ! ? ! ?! ?
# 0
# 0
KALIMANTAN BARAT
BANGKA-BELITUNG
KALIMANTAN TENGAH
# 0 # 0
SELATAN
# 0
# 0
# 0
# 0 Airborne Data : Foto Udara & IFSAR # 0
# 0
# 0 # 0 # 0
LAMPUNG
# 0 # 0
# 0
! ?# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0 # 0
0 ! ? # 0#
# 0# 0
# 0 # 0# 0 # 0 # 0
BANTEN
# 0 # 0
# 0 # 0 # 0 # 0 # 0JAWA BARAT ! ? # 0 # 0
Ground Survey Data : Horizontal & Vertical # 0
# 0
# 0
# 0 0 # 0# # 0 # ! ? # 0 # 0 # 00 # 0 DKI# 0JAKARTA 0 # 0# # 0# 0 # 0# 0 # 0
# 0
# 0 # 0
# 0 ! ? # 0 # 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
0 # 0 # 0 # # 0 ! ? 0 0 # # 0 #
# 0 # 0 # 0# ! ? 0
JAWA TENGAH
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
! # 0 ?
# 0
# 0 # 0
# 0 # 0 0 # 0# 0 #
# 0
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
# 0
# 0 # 0
JAWA TIMUR
# 0
# 0
# 0
Geo-Spatial Database Editing - Updating Edge Matching
Map 1
Map 2
Direct Authorised Map Access & Update
GEO-SPATIAL LAYER(s) & OBJECT(s) UPDATING OPERATIONS :
Not Edgematched
=
+ Union / Merge
EDGE MATCHING; UNION / MERGE, REPLACE;
=
+ Replace
Pembebasan Lahan Untuk Taman Kota
Edgematched
Rencana Daerah Penghijauan
Updating : Union / Merge
Informasi Geospasial Dasar : PETA DASAR RUPABUMI (RBI) dan JENIS UNSUR RUPABUMI
1. Bangunan
2. Jaringan Transportasi
3. Hipsografi
4. Batas Administrasi
5. Penutup Lahan
6. Hidrografi 7. Toponym
PETA DASAR RUPABUMI
JENIS UNSUR DASAR RUPABUMI
SUMBER DATA DAN SKALA PETA Skala peta Standar Bakosurtanal
Skala foto/Citra minimal
Resolusi tanah minimal
Jenis Citra Satelit
10.000
30.000
2m
IKONOS, QUICKBIRD
25.000
75.000
5m
SPOT PAN
50.000
150.000
10 m
SPOT XS
100.000
300.000
20 m
LANDSAT ETM
250.000
750.000
50 m
MOS (60 m), MSS (80 m)
Tabel Jenis citra satelit dan skala peta yang akan dihasilkan.
PETA ACUAN KOREKSI GEOMETRIK
Resolusi Citra
Skala minimal peta untuk georeferensi
Lebih kasar dari 25 m
1 : 250.000
10 – 25 m
1 : 100.000
5 – 10 m
1 : 50.000
2.5 – 5 m
1 : 25.000
1 – 2.5 m
1 : 10.000
Tabel Ketentuan skala peta – digunakan untuk koreksi geometri citra
CONTOH CITRA SATELIT
Citra Landsat, Res 30 m Daerah Surabaya-Jatim.
Citra Aster, Res 15 m Daerah Surabaya-Jatim
CONTOH CITRA SATELIT
Citra IKONOS, Res 1 m Daerah Sidoarjo-Jatim.
Citra SPOT, Res 5 m Daerah Surabaya-Jatim.
IG Tematik •Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. •Pasal 19 : IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib mengacu pada IGD. Data Tematik untuk keperluan Tata Ruang Peta Tutupan Lahan Peta Kemiringan Lereng Peta Geologi
Peta Jenis Tanah
Kesesuaian Lahan Transportasi Kelistrikan & Energi Sarana & Prasarana Air Baku Sistem Jaringan Utilitas
Ketentuan mengenai IG Tematik Pasal 20 : Dalam membuat IGT dilarang: a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya. Pasal 21 : (1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. (2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.
BASIS DATA GEOSPASIAL DASAR
112
113
Obj_ID
210
20102
Jalan Tol Dua Jalur
211
20110
Jalan Arteri
Re 212Obj_ID 20112 c
UNSUR Jalan Arteri
UNSUR
20114 Permukiman Jalan Kolektor 11021350102
110
111
Geo-Spatial Entities Relationship
GRAPHICAL DATABASE (SPATIAL), Topological Data Structure
Re c
111
50202
Hutan Rimba
112
50304
Perkebunan
113
50408
Air Sungai
Re c
Obj_ID
50
50304
Kelapa Sawit
51
50304
Karet
5000
52
50304
Kopi
2500
JENIS
53 50304 Kayu Jati ATTRIBUTE DATABASE Relational Data Structure
LUAS 20000
7500
Klasifikasi dan Relasi Unsur dalam Basis Data Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Aplikasi Tata Ruang
Data Peta Tematik 1:250.000
Kawasan Lindung Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Tertentu
Kawasan Andalan
Geo-Spatial Entities Relationship
Re c
Obj_ID
110
50216000 0
Kawasan Suaka Alam
111
50218000 0
Kawasan Pelestarian Alam
112
50220000 0
Kawasan Cagar Budaya
50222000 Kawasan Rawan Bencana 0 Alam Kawasan Budidaya 113 Re c
Obj_ID
210
50302000 0
Kawasan Hutan Produksi
211
50312000 0
Kawasan Hutan Rakyat
Sistem Permukiman Transportasi Kelistrikan & Energi BASIS DATA GRAFIS PETA (SPASIAL), Struktur Data Topologikal
UNSUR
UNSUR
50306000 212 Kawasan Pertanian 0 BASIS DATA NON-GRAFIS (ATRIBUT) 51802000 Struktur 213 Data Relasional Kawasan Pertambangan 0
Skema Proses Pemeriksaan Peta RTRW Provinsi/Kab/Kota DATA SPASIAL DASAR/PETA DASAR Geometris wilayah administrasi, garis pantai, sungai, jalan, kontur
Memenuhi syarat?
tidak
Perbaikan Geometris
ya DATA SPASIAL TEMATIK/PETA TEMATIK Kelengkapan tema sesuai yg ditentukan dalam NSPK oleh sektor2 terkait
Memenuhi syarat?
tidak
Perbaikan Tema dan Kelengkapannya
tidak
Perbaikan peta Rencana
ya DATA SPASIAL RENCANA/PETA RENCANA
Kesesuaian data dasar, tematik dan rencana
Memenuhi syarat?
ya LAYOUT/ALBUM PETA Sesuai dengan kaidah kartografis
ya
Rekomendasi teknis perpetaan untuk proses selanjutnya
Format Data Data digital shapefile (shp) Format Manajemen Data : 1. Data Dasar (Wilayah Administrasi, Perairan, Jalan, Kontur) 2. Data Tematik (Sesuai karakterisitik wilayah) 3. Data/Peta Rencana (Pola Pemanfaatan Ruang dan Struktur Ruang) 4. Album Peta RTRW Album Peta jpeg Berisi semua peta yang menjadi rujukan perencanaan.
Peta Tematik berdasarkan Permen PU no 20/2007 1. Peta Lereng 2. Peta Morfologi (Bentuk permukaan bumi) 3. Peta Daerah Aliran Sungai /DAS 4. Peta Penggunaan Lahan / Land Use (Eksisting) 5. Peta Geologi (Struktur, Litologi) 6. Peta Kawasan Pertambangan 7. Peta Rawan Bencana Rawan Longsor, Gunung Api, Gempa, Banjir, Tsunami, Angin Ribut. 8. Peta Hidrologi (Sistem jaringan hidrologi, cekungan air tanah, dll) 9. Peta Curah Hujan 10.Peta Jenis Tanah 11.Peta Kawasan Kehutanan 12.Peta Kesesuaian Lahan Hasil Analisis dari data-data 13.Peta Pertanian/Peternakan dan Perkebunan (Instansi Terkait) 14.Peta Kepadatan Penduduk
Peta Rencana berdasarkan PP no 26 tahun 2008 Peta Rencana : Pola Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Khusus (Andalan/Strategis) Struktur Sistem Perkotaan Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Album Peta Sesuai Ketentuan PP 10/2000 dan RPP Ketelitian Peta berisi keterangan tentang : 1. Instansi yang bertanggung jawab 2. Judul Peta 3. Tahun berlakunya RTRW 4. Arah Utara 5. Skala numeris dan grafis 6. Legenda unsur eksisting dan rencana 7. Keterangan yang berisi datum dan sistem proyeksi. 8. Sumber data riwayat peta 9. Orientasi wilayah 10. Grid dan gratikul dlm muka peta 11.Indeks peta jika peta lebih dari satu sheet/lembar peta
Sajian Rencana Tata Ruang di Peta : Klasifikasi, Simbol, dan Kode Unsur
PERMASALAHAN YG DIHADAPI
Batas Administrasi Garis pantai Data Verifikasi Pulau Kelengkapan dan Kesesuaian Antar Peta/Daerah Ketidakpaduserasian Pola serta Struktur
Legenda Peta Pola serta Struktur Informasi sumber data dan Informasi
Contoh permasalahan yang ditemukan dalam data spasial peta RTRW : Data tidak berada dalam georeferensi yang ditentukan
Kawasan Lindung memiliki georeferensi yang berbeda sehingga tidak berada pada posisi seharusnya
Kawasan Budidaya berada di posisi yang seharusnya
Contoh permasalahan yang ditemukan dalam data spasial peta RTRW : Akurasi data kurang memenuhi syarat ketelitian geometris
Contoh permasalahan yang ditemukan dalam data spasial peta RTRW : Akurasi data kurang memenuhi syarat ketelitian geometris
Akibat dari data spasial/peta yang kurang memenuhi akurasi geometris : Kesalahan pada plotting lokasi perencanaan
Contoh permasalahan yang ditemukan dalam data spasial peta RTRW : Akurasi sungai tidakmemenuhi syarat ketelitian geometris
Contoh permasalahan yang ditemukan dalam data spasial peta RTRW : Akurasi sungai tidakmemenuhi syarat ketelitian geometris
Data spasial/peta yang kurang memenuhi presisi geometris : Penggambaran detil rupabumi yang kurang tepat
Garis Pantai lebih detail dengan citra
Garis pantai generalisasi
Data spasial/peta yang kurang memenuhi presisi geometris : Penggambaran detil rupabumi yang kurang tepat
Data spasial/peta yang kurang memenuhi presisi geometris : Selisih Batas Wilayah Administrasi
Data spasial/peta yang kurang memenuhi presisi geometris : Selisih Batas Wilayah Administrasi
Data spasial/peta yang kurang memenuhi presisi geometris : Selisih Batas Wilayah Administrasi
OVERLAP BATAS WILAYAH ANTARA DUA KABUPATEN
700 m 1 Km
Daerah Overlap antara Kab. Tasik dan Kab. Ciamis
OVERLAP DAN GAP BATAS WILAYAH ANTARA DUA KABUPATEN
Daerah Overlap dan Gap antara Kab. Tasik dan Kota Tasik
KONDISI BATAS YANG BELUM SINERGIS ANTARA KABUPATEN - KOTA
BATAS WILAYAH TIDAK MENGIKUTI UNSUR ALAM
Garis Batas Wilayah di Kab. Tanggamus
GARIS BATAS WILAYAH TIDAK MENGIKUTI UNSUR ALAM DI KAB. MINAHASA UTARA
GARIS BATAS WILAYAH LAUT
GARIS BATAS WILAYAH LAUT
Data Atribut yang Kurang Lengkap
Data Atribut Nama Rupabumi (Sungai)
Data Atribut Nama Rupabumi (Gunung, Kab, Kota, Kecamatan, Desa, Kampung) di sekitar G. Merapi
Data Atribut Nama Rupabumi (Kampung) pada area buffer 20 km dari puncak G. Merapi
Sajian Kartografis
Sajian Kartografis
Sajian Kartografis
Penyajian toponimi atau teks nama-2 terlalu padat (crowded), seharusnya dilakukan seleksi teks yang perlu ditampilkan.
Sajian Kartografis
Pemilihan warna kurang tepat, orange biasanya digunakan sebagai pewarnaan daerah permukiman atau daerah terbangun (perkotaan).
Sajian Kartografis
Sajian legenda ada yang kurang pas (diluar konteks kebencanaan), misalnya – Selat Malaka; Danau Toba; Kompleks campuran (??); Daerah waspada dan daerah Bahaya (terhadap apa?), jenis bencana?
Manfaat data spasial yang terintegrasi secara nasional (1): Padu serasi antara dua peta RTRW provinsi; pola lindung vs budidaya
Manfaat data spasial yang terintegrasi secara nasional (2): Padu serasi antara dua peta RTRW provinsi; struktur ruang
Manfaat data spasial yang terintegrasi secara nasional (3): Sinkronisasi rencana antara dua level RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah Dituangkan Dalam Bentuk Seamless GeoSpatial Database
PKSN
RTRW Prov Kaltim RTRW Prov Sulteng
PKN RTRW Prov Sulsel
TERIMA KASIH
