Dr. ir. Ade Komara Mulyana Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL www.big.go.id
Menjamin
Ketersediaan dan Akses IG yang bisa
dipertanggung-jawabkan
Single Reference
demi padunya IG di Indonesia
Mewujudkan
Tujuan
Mendorong penggunaan IG dlm Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat
Kebergunaan & Keberhasilgunaan IG melalui Kerjasama, Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi
Pengumpulan DG dan IG
Produksi IG Manajemen Penyelenggaraan IG Utilisasi IG
Pemanfaatan IG Penyelengga raan IG
Penyebarluas an IG
Pengolahan DG dan IG
Penyimpanan dan Pengamanan IG
!
Informasi Geospasial Dasar (IGD) ! !
Jaring Kontrol Geodesi (JKHN, JKVN, JKGN) Peta Dasar (RBI, LPI, LLN) !
Informasi Geospasial Tematik (IGT) !
Peta Rencana Tata Ruang ! Peta Sumberdaya Alam ! Peta Kebencanaan, dsb,
IG Dasar • Badan Informasi Geospasial • (Kesepakatan Rakornas IG 2012 dan 2013: K/L dan Pemda dapat menjadi kontributor IGD)
IG Tematik • Kementerian/Lembaga Pemerintah • Pemerintah Daerah • Badan Usaha • Perseorangan
• sistem proyeksi dan sistem koordinat • format, basisdata, dan metadata
Pengamanan dan Penyimpanan IG
Pemrosesan DG
Pengumpulan DG
• Sistem Referensi Geospasial • Jenis, definisi, kriteria, dan format data
Peraturan Kepala BIG
• Prosedur • Mekanisme
Skala
Ketelitian Horizontal (0.2-0.8 mm x bilangan skala)
Ketelitian Vertikal (1/3 x interval kontur) Interval = ½ x bilangan skala
1:5.000 1:10.000 1:25.000 1:50.000
1.0 m – 4.0 m 2m–8m 5 m – 20 m 10 m – 40 m
0.75 m 1.5 m 4-5 m 8-9 m
Sifat IG Dasar • Terbuka
Sifat IG Tematik • Terbuka (yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemda) • Dapat bersifat tertutup sesuai UU KIP
Kewajiban Penyelenggara • Menyebarluaskan IG • Standar pelayanan minimal
Jaringan IG untuk penyebarluasan elektronik
IG Tematik harus mengacu kepada IG Dasar
Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG harus mengacu kepada standar Pemerintah memfasilitasi Infrastruktur Informasi Geospasial
Fungsi koordinasi yang diemban oleh BIG
Pembinaan
• Penyelenggara IGT (K/L, Pemda, Badan Usaha) • Pengguna IG (Pemerintah, Dunia Usaha, Masayarakat)
Sertifikasi SDM Pelaksana
• Sertifikasi oleh lembaga yang berwenang
Sertifikasi Badan Usaha Pelaksana
• Sertifikasi oleh lembaga independen • Lembaga Sertifikasi mendapatkan akreditasi BIG
Pengguna
Penyelenggara
• Berhak mengetahui kualitas IG • Berhak menolak IG yang tidak berkualitas
• Kewajiban memberi tahu kualitas IG (riwayat dan metadata)
Pemerintah dan Pemda
• Kewajiban penggunaan IG dalam pengambilan kebijakan terkait ruang kebumian
Penanggulangan Bencana
• Kewenangan Pemerintah untuk meminta IGT dari siapa pun
IG Berkekuatan Hukum
• Wajib disahkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disebarluaskan
Sanksi Administratif
• Pelaksana tidak bersertifikat • Produk turunan IG diperjualbelikan tanpa izin • Pemilik IG tidak memberitahukan kualitas IG • Pembuatan IGT yang tidak sesuai dengan IGD
Sanksi Pidana
• Merusak tanda fisik Jaring Kontrol • Mengubah dan menyebarluaskan IG tanpa izin
Peralihan
• Penyesuaian selama 3 tahun
Lembaga Pemerintah/ Pemerintah Daerah
• S e s u a i t u g a s f u n g s i d a n kewenangannya & dapat bekerjasama dengan BIG
Perseorangan
• Untuk kebutuhan sendiri • Yang tidak diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BIG
• Integrasi IGT dari beberapa IGT • Menyelenggarakan IGT yang belum diselenggarakan lembaga lain (UU-IG Ps 24)
Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal, BIG mencanangkan ONE MAP POLICY.
• Pasal 19 IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib mengacu pada IGD. • Pasal 20 Dalam membuat IGT dilarang: a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.
Referensi Tunggal dalam Penyelenggaraan IGT
Layer IGT Peta Rawan Bencana BMKG, PU, BIG, ESDM Bentangalam Pegunungan
Peta Perijinan Sektoral BPN, KEMENHUT, ESDM
Bentangalam Pesisir
Peta Penutup Lahan BIG, KEMENHUT, LH, LAPAN
Peta Gempa Bumi/Seismic ESDM, BMKG
Lahan Sawan
Bentangalam Pulau Kecil
CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI
URGENSI Koordinasi dan Sinergi K/L Untuk Mewujudkan
Meander Sungai
PERMASALAH UTAMA IGT
PROGRAM ‘ONE MAP’ IGT
Bentangalam Perkotaan
PERMASALAH UTAMA IGT
1. Duplikasi Kegiatan antar K/L 5. Keterbasan Informasi Tematik (11 POKJA IGT) 2. Judul Peta Sama, klasifikasi berbeda 6. Inkonsistensi skala peta 3. Judul Peta Berbeda , Informasi Sama 7. SNI Peta Tematik Masih Terbatas 4. Tema Sama, Informasi keruangan 8. Keterbatasan IGD skala Besar berbeda Satu Ruang yang sama dipetakan oleh Banyak KL Penyelenggara IGT
BANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)
Belum dikurang i Babel?
Salah ketik?
Padahal tak ada pemekaran
• Kenyataan menunjukkan bahwa banyak Peta Tematik dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. • Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi informasi peta tematik. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi. • Diperlukan mekanisme one map untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.
Perbedaan Standar Menghasilkan Perbedaan Peta Peta Tutupan Hutan, 2009 Luas hutan dalam juta Ha Kemen LH
Kemen LH saja
92.6 Irisan
Kemenhut
Hutan Primer
Hutan Primer dan Sekunder
19.8
Irisan
8.0
27.2
32.6
11.6
Kemenhut saja
25
“… Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!” President Susilo Bambang Yudhoyono Rapat Cabinet 23 Desember 2010
* Instruksi Presiden (Inpres 10/2011)
• • • •
Menjamin keseragaman data Menjamin integrasi data Efisiensi sumber daya One Map Policy
Reference
1
• Menjamin keseragaman data • Menjamin integrasi data • Efisiensi sumber daya
Standard Database Geoportal
28
Peta Dasar: • Menggambarkan unsur dasar rupabumi • dapat diamati atau diukur secara langsung • tidak berubah dalam waktu relatif lama
• Menjadi dasar/acuan bagi peta tematik Jaring Kontrol Geodesi: • Sebaran titik kontrol geodesi yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi • Ditandai dengan bentuk fisik tertentu • Menjadi kerangka acuan posisi untuk IG Sistem referensi geospasial: • datum geodesi • sistem referensi koordinat • sistem proyeksi.
• Komponen yang menunjukkan kualitas data (menurut definisi ISO 19113), meskipun tidak semua komponen ini harus dipenuhi oleh semua dataset • Kelengkapan (Completeness): – ini adalah ukuran apakah suatu fitur, atributnya dan hubungan dengan fitur lain, ada atau tidak ada. • Konsistensi Logika (Logical consistency):– ini adalah derajat ketundukan terhadap aturan-aturan logika struktur data, atribut dan hubungan. • Akurasi Posisi (Positional Accuracy):– ini adalah akurasi nilai koordinat. Biasanya dibedakan antara akurasi relatif dan akurasi mutlak. Juga biasa dibedakan antara akurasi horizontal dan akurasi vertikal. • Akurasi Temporal (Temporal Accuracy):– akurasi atribut temporal (waktu) dan hubungan temporal antar fitur. • Akurasi Atribut (Attribute Accuracy):– ini adalah akurasi atribut lain selain atribut posisi dan temporal dari sebuah dataset.
Skala
Ketelitian Horizontal (0.2-0.8 mm x bilangan skala)
Ketelitian Vertikal (1/3 x interval kontur) Interval = ½ x bilangan skala
1:5.000 1:10.000 1:25.000 1:50.000
1.0 m – 4.0 m 2m–8m 5 m – 20 m 10 m – 40 m
0.75 m 1.5 m 4-5 m 8-9 m
Syarat Sumber Data: • Memiliki ketelitian geometris yang sesuai dengan skala peta yang akan dibuat • Memiliki resolusi spasial yang sesuai dengan ketelitian geometrisnya • Untuk menghasilkan data ketinggian (DEM atau kontur), perlu sumber data ketinggian: • Foto udara stereo • Citra satelit optis stereo • DSM dari IFSAR • DSM dari LIDAR
• Survey Terestris (lapangan) • Pemotretan Udara • Radar Udara (airborne IFSAR) • Citra Satelit Optis • Citra Satelit Radar • Airborne LIDAR • Skala Peta • Luas Wilayah Faktor • Waktu Pengerjaan Penentu • Ketersediaan SDM • Anggaran
• Selain pengacuan kepada IGD, diperlukan standar untuk setiap tahapan pemetaan • • • • •
Foto Udara Airborne IFSAR Citra Satelit Radar Citra Satelit Optis LIDAR
Data Akuisisi
Pemrose san
• Uji Akurasi • Kelengkap an data
Database • Topologi • Seamless
• Ekstraksi fitur
• Peta Dijital • Kartografi
Survey Lapangan
• K/L terkait bersama BIG bertanggungjawab untuk terbitnya standar pemetaan tematik
Peta
• UU IG menjadi dasar hukum bahwa pemetaan geologi adalah tugas dan kewenangan kementerian yang menangani bidang ESDM • Apabila ada K/L lain yang juga melakukan pemetaan geologi, maka harus disinkronisasi dan dikoordinasikan dalam kerangka One Map Policy. Kem ESDM (Badan Geologi) tetap menjadi leading sector dan BIG menjadi fasilitator sinkronisasi dan koordinasi. • Pemetaan geologi harus mengacu kepada IGD yang diproduksi oleh BIG: jaring kontrol geodesi, peta dasar dan sistem referensi • Diperlukan pembuatan standar pemetaan tematik geologi yang menjadi tugas bersama Kem ESDM (Badan Geologi) dan BIG
