BAB IX BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG
9.1. Kondisi Umum Secara nasional, pembangunan daerah di tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan antarwilayah, yaitu antara JawaBali dan luar Jawa-Bali, antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara pusat-pusat pertumbuhan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan dengan wilayah perdesaan. Kesenjangan yang dimaksud terutama kesenjangan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dan belum optimalnya pembangunan di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan di satu sisi, serta masih lebih besarnya akumulasi investasi di wilayah-wilayah Jawa-Bali dan sebagian Sumatera, menggambarkan besarnya kesenjangan tersebut. Pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya yang melimpah belum optimal dilakukan, sementara upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis yang dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum memberikan peran yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya penguatan terhadap sinkronisasi dan sinergi antarsektor, antarpelaku, dan antara pusat dan daerah perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut. Dalam upaya mengoptimalkan pengembangan sumber daya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian, prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan dan tata ruang yang dilakukan pada tahun 2012 adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada kawasan-kawasan strategis yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk kawasan metropolitan terutama di luar Jawa dan Bali untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah sekitarnya, yang memiliki daya saing nasional dan global sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, pemerintah menetapkan dan merencanakan pembangunan terhadap 6 (enam) koridor ekonomi yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan. Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan juga difokuskan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat melalui percepatan dan perluasan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, perdesaan, dan kawasan-kawasan rawan bencana agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut akan diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Oleh RKP 2012
II.9-1
karena itu penyediaan data dan informasi tentang potensi daerah berdasarkan survai dan pemetaan yang akurat akan dilakukan dengan lebih optimal, dan dikembangkan menjadi basis bagi penyusunan Rencana Tata Ruang di daerah. Rencana Tata Ruang yang konsisten dan tergambarkan dalam tahapan-tahapan pembangunannya, akan merupakan acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Konflik antarsektor dan antardaerah mengenai pemanfaatan ruang diminimalisasi, didukung dengan keserasian pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penatagunaan tanah. Peran aktif pemerintahan daerah menjadi kunci dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya, pada tahun 2012 pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah perlu dilaksanakan dengan lebih konsisten melalui penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas kemampuan keuangan daerah.
II.9-2
RKP 2012
GAMBAR 9.1 ALUR BERPIKIR PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG Fokus Prioritas
Basis Analisis Survey dan pemetaan nasional Perencanaan Dasar Penyelengg araan penataan ruang Elemen Pelaksanaan Pembanguna n Wilayah Pembangu nan perkotaan Pembangu nan perdesaan Pengemba ngan kawasan strategis (Kapet, KPBPB dan KEK) Pengemba ngan kawasan perbatasan Pembangu nan daerah tertinggal Penanggula ngan bencana dan pengurang an risiko bencana Reforma agraria Proses Pelaksanaan Desentralis asi dan otonomi daerah
RKP 2012
Peningkatan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi spasial Peningkatan ketersediaan regulasi lengkap dan komprehensif Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan, Penguatan kelembagaan dan kerjasama antarkota Peningkatan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan Penyediakan pelayanan publik untuk peningkatan daya saing pada tingkat internasional di kota-kota metropolitan dan besar dan penyediaan sarana dan prasarana, terutama sistem transportasi perkotaan dan infrastruktur jalan. Peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan melalui peningkatan keterkaitan dengan kawasan agropolitan dan minapolitan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional. Penyediaan pelayanan publik untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, • Peningkatan pemenuhan pangan masyarakat desa. Peningkatan daya saing ekonomi perdesaan, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana perdesaan, serta penataan ruang perdesaan Pengembangan fungsi kelembagaan perdesaan, tata kelola kepemerintahan desa, penguatan modal sosial dan budaya masyarakat perdesaan, peningkatan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan dan berwawasan mitigasi bencana Peningkatan tata kelola ekonomi daerah, Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi pengembangan ekonomi daerah Peningkatan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana ekonomi daerah Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal Pengurangan Resiko Bencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Peningkatan penyediaan peta pertanahan Penertiban tanah terindikasi terlantar Penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan Penataan daerah otonom baru Peningkatan kapasitas daerah otonom baru Peningkatan kerjasama daerah Pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah
Prioritas Bidang Pembangunan Data dan Informasi Spasial
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dampak Efektivitas dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
Berkurangnya Konflik Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Perkotaan
1. Terkendalinya pembangunan Kota Metropolitan dan Besar 2. Terpenuhinya standar pelayanan kota menengah dan kecil
Pembangunan Perdesaan
1. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar minimal desa 2. Meningkatnya kapasitas masyarakat, aparat desa
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah
Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengelolaan Pertanahan
Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Sasaran
BERKURANGNYA KESENJANGAN ANTAR DAERAH, ANTARA DESAKOTA
Meningkatnya Keterkaitan Kota-Desa Percepatan pembangunan pusat2 pertumbuhan nasional Berkurangnya jumlah daerah tertinggal Berkurangnya risiko bencana Berkembangnya kawasan perbatasan Menurunnya konflik dalam pemanfaatan tanah dan mempercepat pembangunan infrastruktur Peningkatan pelayanan publik daerah 1. Pelaksanaan kewenangan 2. Koordiinasi pusatdaerah
II.9-3
9.1.1. Data dan Informasi Spasial Data dan informasi spasial berperan penting sebagai basis analisis dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi dimaksud adalah baik yang mencakup data dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images), termasuk di dalamnya data dan informasi spasial. Saat ini, hampir semua lembaga baik di pusat maupun di daerah telah memahami pentingnya data dan informasi spasial. Namun di sisi lain, kurangnya koordinasi antar lembaga penghasil data spasial, terbatasnya akses terhadap data dan informasi spasial, serta kurangnya sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan, masih menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan nasional. Pengesahan Undang-undang Informasi Geospasial diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan data dan informasi geospasial nasional melalui peningkatan koordinasi, kemudahan distribusi, serta penguatan sumber daya manusia. Konsep percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia yang pada saat ini dikembangkan melalui pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia yaitu koridor (i) Sumatera bagian Timur-- Barat Laut Jawa; (ii) Jawa bagian Utara; (iii) Kalimantan; (iv) Sulawesi; (v) Jawa bagian Timur – Bali – Nusa Tenggara; dan (vi) Papua, memerlukan tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai basis percepatan pembangunan wilayah koridor. Untuk menyusun RDTR Kabupaten/Kota di wilayah koridor, dibutuhkan data spasial yang rinci dengan tingkat ketelitian data spasial minimal skala 1:5.000. Sampai saat ini ketersediaan data spasial dengan skala tersebut masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan suatu terobosan melalui upaya percepatan penyediaannya untuk seluruh Kabupaten/Kota di wilayah koridor ekonomi Indonesia. Sampai dengan tahun 2010, telah tersedia data dan informasi spasial yang dihasilkan oleh beberapa instansi pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, antara lain: 1.
Terkait pengembangan kawasan perbatasan, hasil yang dicapai antara lain: (i) peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 Nomor Lembar Peta (NLP); (ii) pemeliharaan 75 Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL; (iii) peta perbatasan RIPNG Skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP; (iv) peta daerah provinsi, kabupaten/kota sebanyak 130 NLP; dan (v) basis data spasial di 100 kab/kota;
2.
Terkait pengurangan risiko kawasan rawan bencana, hasil yang dicapai antara lain: (i) pengoperasian 46 stasiun tetap Continuous Global Positioning System (CGPS); (ii) Peta Rupabumi (RBI) skala 1:10.000 Pantai Barat Sumatera sebanyak 54 NLP; (iii) peralatan stasiun tetap CGPS sebanyak 51 unit; (iv) pengoperasian 90 stasiun pasang surut laut nasional; (v) pembangunan 24 stasiun pasang surut laut nasional; (vi) peta multirawan bencana alam; dan (vii) basis data rawan bencana banjir di 12 wilayah;
3.
Terkait tata ruang, hasil yang dicapai antara lain: (i) peta skala 1:50.000 (Papua dan Kalimantan) dan skala 1:10.000 (Sumatera) sebanyak 191 NLP; (ii) Peta Aeronautical Chart-International Civil Aviation Organization (AC-ICAO) skala 1: 250.000 sebanyak 8 NLP; (iii) Peta Digital Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) sebanyak 2 NLP; (iv)
II.9-4
RKP 2012
Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000 sebanyak 42 NLP; (v) Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) skala 1:500.000 sebanyak 8 NLP; (vi) peta resmi untuk zonasi tingkat peringatan dini sebanyak 2 NLP; (vii) pemetaan neraca dan valuasi ekonomi sumberdaya alam laut sebanyak 8 NLP; (viii) basisdata tematik SDA darat sebanyak 50 NLP; dan (ix) atlas sumberdaya dan atlas publik serta basis data atlas. Perkiraan pencapaian pembangunan data dan informasi spasial tahun 2011 antara lain adalah: 1.
Terkait pemetaan dasar, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) Peta RBI skala 1:10.000 (Sumatera dan selatan Jawa) sebanyak 72 NLP; (ii) Peta RBI skala1:50.000 wilayah gap sebanyak 175 NLP; (iii) Peta RBI skala1:250.000 wilayah gap sebanyak 50 NLP; (vi) Peta LPI skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan Peta LLN skala 1:500.000 sebanyak 55 NLP; (v) Peta LBI sebanyak 2 NLP; (vi) Peta AC-ICAO sebanyak 15 NLP; (vii) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 2 NLP; (viii) peta batas wilayah negara (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia skala 1:50.000 sebanyak 12 NLP; dan (ix) pembangunan 40 BSP RI-RDTL;
2.
Terkait pemetaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH), perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) peta SDA dan LH matra darat sebanyak 50 NLP; (ii) peta SDA dan LH matra laut sebanyak 18 NLP; dan (iii) atlas sumberdaya serta basisdatanya;
3.
Terkait pembangunan infrastruktur data spasial, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) terbentuknya 6 simpul jaringan provinsi dan 70 simpul jaringan kab/kota; dan (ii) terawatnya 90 stasiun tetap CGPS dan 95 stasiun pasang surut laut nasional.
9.1.2. Penataan Ruang Fokus Prioritas untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diamanatkan oleh RPJMN 2010-2014 adalah: (i) penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; (ii) peningkatan kualitas produk rencana tata ruang (RTR); (iii) sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan RTR; dan (iv) peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan RTR. Dampak pelaksanaan kegiatan di dalam Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah menurunnya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan daerah. Keterkaitan antara prioritas bidang, fokus prioritas, sasaran dan dampak dapat dilihat pada Tabel 9.1.
RKP 2012
II.9-5
TABEL 9.1 ALUR PIKIR PRIORITAS BIDANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM RPJMN 2010-2014 Prioritas Bidang Penyelenggaraan penataan ruang
Fokus Prioritas
Sasaran
Penyelesaian peraturan Tersedianya aturan perundangan sesuai perundangan sesuai amanat Undang-undang Amanat UU 26/2007 Penataan Ruang Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang
Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang
Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang
Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan adan antar rencana tata ruang
Dampak Menurunnya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar daerah
Peningkatan kesesuaian Meningkatnya efisiensi pemanfaatan lahan dan efektivitas program dengan rencana tata pemanfaatan ruang ruang
Kemajuan yang dicapai pada 2010 antara lain adalah ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaan amanat UU 26/2007 yaitu PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP 68 /2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Selain peraturan perundang-undangan dalam bentuk PP, UU 26/2007 juga mengamanatkan penyusunan Peraturan Presiden untuk kawasan strategis nasional (KSN) dan RTR Pulau yang sejalan dengan enam koridor ekonomi prioritas. Pada Tahun 2010 telah diselesaikan Rancangan Akhir Peraturan Presiden untuk disetujui oleh para menteri anggota Badan Koordiansi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yaitu 4 (empat) RTR Pulau (Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) serta 5 (lima) RTR KSN (MedanBinjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), Batam-Bintan-Karimun (BBK), Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba) dan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)). Untuk operasionalisasi RTRWN dalam bentuk perizinan pemanfaatan ruang, UU 26/2007 mengamanatkan penyusunan dan revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan rencana tata ruang kabupaten/kota (RTRWK) yang secara berturutan harus diselesaikan pada Tahun 2009 dan 2010. Pada Tahun 2010 telah ditetapkan 5 RTRWP, 6 RTRW Kabupaten dan 3 RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008 tentang RTRWN. Perkiraan pencapaian 2011 antara lain adalah: (i) ditetapkannya RPP Tingkat Ketelitian Peta RTR, RPP Kriteria dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan; (ii) ditetapkannya Raperpres RTR Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi serta Raperpres RTR KSN Mebidangro, Mamminasata, BBK, Kasaba dan Sarbagita; (iii) disetujuinya substansi teknis RTR untuk 16 provinsi, 120 kabupaten dan 32 kota yang telah berakhir masa berlakunya oleh BKPRN (iv) tersusunnya Raperpres RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan Nusa Tenggara, RTR Kepulauan Maluku, Raperpres RTR KSN Danau Toba, II.9-6
RKP 2012
KSN Borobudur, KSN Merapi, KSN Kawasan Perbatasan Negara Aceh/Sumatera Utara, Kawasan Perbatasan Negara Papua, Kawasan Perbatasan Negara Nusa Tenggara Timur, Kawasan Perbatasan Negara Sulawesi Utara, KSN Kapet Sasamba, KSN Manado Bitung, dan KSN Pare-Pare. 9.1.3. Pertanahan Pengelolaan pertanahan perlu dilakukan dengan utuh dan terintegrasi sehingga sejalan dengan amanat UUD 1945 (pasal 33), tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan peta pertanahan akan meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, kepastian lokasi bidang tanah, mengurangi resiko sertifikat ganda, dan juga potensi sengketa atas tanah sehingga dapat diciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Tahun 2010 telah dilakukan penyediaan peta dasar pertanahan seluas 2,1 juta hektar sehingga total ketersediaan peta dasar tersebut mencapai 11,6 juta hektar, atau sebesar 6,1 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia. Pada tahun 2011 penyediaan peta dasar pertanahan ditargetkan mencakup luasan sebesar 2,8 juta hektar sehingga diharapkan pada akhir tahun 2011 peta pertanahan akan mencapai 14,4 juta hektar atau sebesar 7,5 persen dari total luas daratan Indonesia. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan percepatan pendaftaran tanah yang dibiayai Pemerintah sebanyak 299.857 bidang. Dengan demikian sampai tahun 2010 telah disertifikasi 39.981.696 bidang atau sekitar 46 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, untuk kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), petani, transmigran, dan nelayan. Pada tahun 2011 kegiatan sertifikasi yang dibiayai pemerintah ditarget mencapai sekitar 781.650 bidang. Tanah terindikasi terlantar masih cukup luas, pada tahun 2008 tercatat potensi tanah terindikasi terlantar sebesar 7,3 juta hektar, dan pada tahun 2010 telah dilaksanakan identifikasi dan penertiban tanah terlantar seluas 111 satuan pekerjaan (SP, 1 SP = 500 ha). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mengamanatkan pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan negara, serta untuk cadangan negara lainnya. Pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan negara dilakukan melalui reforma agraria dan program strategis negara. Program strategis negara mencakup pengembangan sektor pangan dan energi sehingga implementasi PP No. 11 tahun 2010 tersebut diharapkan akan turut mendukung upaya stabilisasi harga pangan dan energi. 9.1.4. Perkotaan Perkembangan perkotaan saat ini masih tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk di perkotaan dan tingginya urbanisasi dari desa ke kota. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2005-2025, persentase penduduk perkotaan pada tahun 2015 akan mencapai 59,3 persen, dan pada tahun 2025 akan mencapai 67,5 persen. Kota-kota besar dan metropolitan khususnya di Jawa-Bali mempunyai penduduk perkotaan jauh di RKP 2012
II.9-7
atas rata-rata nasional tersebut. Selain urbanisasi, juga terjadi kesenjangan pembangunan antara kota-kota metropolitan dan besar, dengan kota-kota menengah dan kecil. Kota-kota besar dan metropolitan yang jumlahnya 26,8 persen dari total jumlah kota di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 43,34 persen terhadap total PDRB nasional, kota-kota menengah yang merupakan jenis kota terbanyak (63,4 persen dari total jumlah kota di Indonesia) memberikan kontribusi hanya sebesar 8,16 persen terhadap total PDRB nasional, sedangkan kota kecil hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 1,22 persen. Dari segi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008, kota-kota dengan nilai IPM terendah adalah kota-kota menengah dan kecil sedangkan kota-kota dengan nilai IPM tertinggi adalah kota-kota besar dan metropolitan. Isu strategis dalam pembangunan kota-kota besar dan metropolitan adalah belum memadainya infrastruktur pelayanan publik terutama transportasi, air bersih, drainase, dan persampahan, belum optimalnya upaya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di pinggiran kota, serta belum optimalnya upaya pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kota-kota metropolitan terutama DKI Jakarta dan kota-kota besar di bagian barat dan timur Pulau Jawa sangat rentan terhadap perubahan iklim karena populasinya yang besar, penggunaan infrastruktur yang intensif, aktivitas ekonomi tinggi, serta lokasi beberapa kota yang terdapat di kawasan pinggiran pantai. Pemenuhan sarana prasarana publik perkotaan tersebut telah diupayakan melalui penetapan standar minimal pelayanan perkotaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. Dukungan terhadap implementasi penyediaan sarana prasarana publik telah dilaksanakan melalui penyerahan PSU perumahan dan permukiman di 10 provinsi, peremajaan pusat kegiatan perkotaan di 4 kota besar/metropolitan dan 1 kabupaten yaitu Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang, penilaian inovasi pemerintah kota dalam pengelolaan perkotaan melalui penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award Tahun 2010 kepada 15 kabupaten/kota, serta engineering services Jakarta MRT project dan Bandung Urban Railway Transport Development. Pada tahun 2011 dukungan terhadap peningkatan penyediaan pelayanan publik diperkirakan dicapai dengan: (i) terlaksananya fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang ke Pemerintah Daerah di 10 kabupaten/kota; (ii) terlaksananya fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah terkait PSU di 10 kabupaten/kota; serta (iii) terlaksananya dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah di 55 kawasan. Upaya untuk peningkatan penanganan polusi lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim yang diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2011 adalah (i) terlaksananya fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di 50 kota; (ii) terlaksananya pembentukan Kelompok Kerja sanitasi perkotaan di 62 kabupaten/kota; (iii) tersusunnya pedoman terkait percepatan pembangunan sanitasi perkotaan; (iv) tersusunnya kebijakan tentang standar pengukuran besaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan; (v) terlaksananya fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah terkait RTH di 4 kota; (vi) terlaksananya dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau di 86 kawasan; serta (vii) terlaksananya peningkatan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan di 7 kota pusaka/rawan bencana.
II.9-8
RKP 2012
Selain itu, pengelolaan kawasan metropolitan dan kota-kota besar sangat perlu menjadi perhatian, mengingat belum optimalnya kerjasama/kelembagaan pengelolaan antardaerah dalam kawasan metropolitan untuk menangani permasalahan yang bersifat lintas wilayah. Saat ini terdapat 9 kawasan metropolitan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu Mebidangro (Medan-Deli Serdang-Binjai-Karo), Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur), Bandung Raya, Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi), Gerbangkerta susila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Sarbagita (DenpasarBadung-Gianyar-Tabanan), Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, Manado-Bitung, dan Maminasata (Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros). Pada kawasan metropolitan seperti Mebidangro, Jabodetabekjur, dan Maminasata telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP), namun peran badan tersebut untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan lintas daerah serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan metropolitan belum optimal. Pada beberapa kota/kawasan metropolitan lainnya seperti Bandung Raya, Kedungsepur, dan Sarbagita, kerjasama telah dilakukan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur wilayah metropolitan Bandung untuk mensinergikan pengelolaan infrastruktur di wilayah Metropolitan Bandung, kerjasama pemanfaatan air bersih di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kota Semarang di kawasan metropolitan Kedungsepur, serta kerjasama pengelolaan sampah terpadu di kawasan metropolitan Sarbagita. Sampai tahun 2010, dalam rangka meningkatkan kelembagaan dan kerjasama antarkota, telah dilaksanakan penyusunan database informasi kawasan perkotaan di 43 kabupaten/kota; fasilitasi kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga di 7 (tujuh) provinsi/kota; penyusunan rancangan Pedoman Pembentukan Lembaga/Badan Pengelolaan Kawasan Perkotaan, serta fasilitasi penandatanganan kesepakatan kerjasama untuk jaringan lintas perkotaan. Perkiraan pencapaian tahun 2011 untuk peningkatan kelembagaan dan kerjasama antarkota adalah (i) tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan; (ii) terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Kerjasama kawasan metropolitan; (iii) tersusunnya Rencana Objek Kerjasama di kawasan pinggiran kota; serta (iv) tersusunnya pedoman pembentukan forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi. Di lain pihak pembangunan kota-kota menengah dan kecil belum optimal, terutama disebabkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang dapat mendorong pengembangan perekonomian daerah. Keterkaitan kota dan desa yang seyogyanya dikembangkan melalui peran kota-kota menengah dan kecil terhadap pembangunan perdesaan juga belum optimal dilakukan. Pengembangan kawasan-kawasan agropolitan, minapolitan, serta skema pengembangan ekonomi lokal lainnya di perdesaan yang diarahkan sebagai pusat produksi, pengolahan, dan distribusi komoditi dari wilayah perdesaan belum sepenuhnya terkait dengan kota-kota menengah dan kecil yang seharusnya dapat menjadi daerah pemasaran bagi komoditi tersebut. Oleh karenanya selain sarana prasarana pelayanan publik, diperlukan penyiapan dan pengembangan sarana prasarana perdagangan dan industri pengolahan di kota-kota menengah dan kecil, serta penyiapan jalur distribusi dari kawasan-kawasan agropolitan, minapolitan, dan kawasan pengembangan ekonomi lokal lainnya ke kota-kota menengah dan kecil terdekat. Investasi untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan sekaligus pembangunan ekonomi di kota-kota menengah telah dilaksanakan melalui Urban Sector Reform Development Project (USDRP) di 7 kabupaten/kota melalui pembangunan sektor RKP 2012
II.9-9
perkotaan dan fasilitasi reformasi dasar dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, serta melalui pendampingan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota di 33 provinsi. Perkiraan pencapaian tahun 2011 untuk peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan adalah (i) tersusunnya kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional; (ii) tersusunnya pedoman penataan kelembagaan ekonomi perkotaan; serta (iii) terlaksananya Urban Sector Reform Development Project (USDRP) di 10 kabupaten/kota melalui pembangunan sektor perkotaan dan fasilitasi reformasi dasar dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. 9.1.5. Perdesaan Kawasan perdesaan dengan luas kurang lebih 80% dari keseluruhan wilayah Indonesia, dihuni oleh 135 juta jiwa atau 57 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia (2009). Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan, kurangnya lapangan pekerjaan formal, serta rendahnya tingkat upah pekerja di perdesaan memicu urbanisasi dari desa ke kota, sehingga diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan hanya 43,95 %. Secara administratif banyaknya desa dari tahun ke tahun selalu berubah seiring terjadinya pemekaran atau perubahan status dari desa ke kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan telah meningkat dari 65.198 desa dan 7.878 kelurahan pada tahun 2007 menjadi 67.172 desa dan 8.072 kelurahan pada tahun 2010. Pembangunan perdesaan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang 16,56 persen masih dalam kondisi miskin (tahun 2010) dan masih belum memadainya ketersediaan berbagai sarana dan prasarana dasar. Peningkatan pelayanan dasar ini menjadi perhatian utama disamping meningkatkan keberdayaan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perdesaan memerlukan keterlibatan berbagai sektor dan kepedulian yang besar dari pemerintah daerah. Dalam upaya meningkatkan perhatian dan keberpihakan kepada pembangunan perdesaan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, sampai awal tahun 2011 telah dilakukan proses harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Undang-Undang tentang Desa tersebut diharapkan juga menjadi peraturan perundangan induk pembangunan perdesaan yang komprehensif, lintas sektor, terpadu, dan holistik serta dapat menjadi rujukan perundangan bagi pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah di perdesaan. Secara bertahap diharapkan masyarakat perdesaan memiliki kemampuan untuk membangun secara mandiri, mampu menjadi penggerak roda pembangunan perdesaan, memberikan bargaining position bagi desa, serta memberikan kejelasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memihak kepentingan masyarakat perdesaan. Upaya peningkatan efektifitas pelayanan administrasi pemerintahan desa kepada masyarakat telah diupayakan dengan telah diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Desa menjadi PNS (pegawai negeri sipil) sebagai pelaksanaan UU 32 tahun 2004. Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS telah dimulai sejak 2007 dan telah diselesaikan secara keseluruhan pada tahun 2010 dengan total 43.208 sekretaris desa yang telah diangkat menjadi PNS. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan desa untuk pembangunan desa, telah dilakukan penataan desa dan II.9-10
RKP 2012
pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan pasal 68 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sampai dengan tahun 2010, masih ada 116 kabupaten atau 31% dari 374 kabupaten yang belum menerapkan sistem tersebut. Adapun 258 kabupaten atau 69% telah mengalokasikan dana desa. Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dan sekaligus sebagai upaya mengurangi kemiskinan di perdesaan, telah dilaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara nasional yaitu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan berbagai program penguatan. Kegiatan yang termasuk dalam program penguatan adalah PNPM Perbatasan, PNPM Generasi yang kegiatannya dikhususkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan; PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif; dan PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-Respek) yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat untuk mendukung pembangunan di tingkat kampung dan kelurahan) sesuai dengan potensi masyarakatnya. Pada tahun 2010, melalui PNPM-MP telah dilakukan rencana pembangunan desa yang patisipatif dan menghasilkan pembangunan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat miskin perdesaan, peningkatan usaha kredit mikro melalui dana bergulir, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal di 5.022 desa yang berada di 1.609 kelurahan, 4.071 kecamatan, 322 kabupaten, 32 provinsi. Pada tahun 2011, akan dilaksanakan di 5.022 desa yang berada di 393 kabupaten, 32 provinsi. Selain itu melalui PNPM-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) telah dilakukan perencanaan partisipatif pada tahun sebelumnya dan pada tahun ke dua dilaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan di 2.355 desa yang berada di 237 kecamatan, 32 kabupaten, 9 provinsi. Sebagai bagian dari kluster IV program penanggulangan kemiskinan, telah diupayakan kegiatan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih untuk rakyat melalui Program Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS) dan listrik murah melalui PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPMP-LMP). Pada tahun 2008, hanya 42,2 persen rumah tangga di perdesaan yang terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Pada tahun 2011, melalui PAMSIMAS akan dibangun sarana dan prasarana air minum serta fasilitasi kepada masyarakat di 109 kab/kota. Untuk ketersediaan listrik di perdesaan, pada tahun 2008 hanya 86,9 persen desa yang dialiri listrik (BPS). Pada tahun 2011 melalui PNPM-LMP akan dikembangkan mikrohidro power di 78 kecamatan, di 33 kabupaten, di 10 provinsi, serta PLTS di Kabupaten Tanggamus, Kota Palu, Poso dan Sikka. Terkait penyediaan sarana prasarana perdesaan di kawasan transmigrasi, pada tahun 2010 telah dilaksanakan (a) pembuatan rumah transmigran dan jamban keluarga (RTJK) di permukiman transmigrasi sebanyak 3.815 unit di daerah tertinggal dan 1.110 unit di daerah perbatasan; (b) penyediaan fasilitas umum/fasilitas sosial sebanyak 95 unit di daerah tertinggal dan 16 unit di daerah perbatasan; (c) penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sebanyak 1.126 unit di daerah tertinggal dan 244 unit di daerah perbatasan. Pada tahun 2011 diperkirakan akan dibangun Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di permukiman transmigrasi sebanyak 7.950 unit di daerah tertinggal dan 2.510 unit di daerah perbatasan; fasilitas umum/fasilitas sosial sebanyak 91 unit di daerah tertinggal dan 62 unit di daerah RKP 2012
II.9-11
perbatasan; sarana air bersih dan sanitasi sebanyak 2.120 unit di daerah tertinggal dan 1.355 unit di daerah perbatasan. Pada tahun 2010 telah dilakukan penyediaan lahan/tanah transmigrasi seluas 48.000 Ha dengan 15.360 Ha lahan yang telah disertifikasi di daerah tertinggal dan seluas 32.000 Ha dengan 10.240 Ha lahan yang telah disertifikasi di daerah perbatasan. Diperkirakan pada tahun 2011 dapat dilakukan penyediaan lahan seluas 48.000 Ha dengan 16.320 Ha lahan yang telah disertifikasi di daerah tertinggal dan penyediaan lahan seluas 32.000 Ha dengan 10.880 Ha lahan yang telah disertifikasi di daerah perbatasan. Dalam rangka pengembangan ekonomi perdesaan, telah dilakukan: (a) pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui peningkatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) mandiri, serta lembaga keuangan mikro di 18 desa pada tahun 2010, dan 50 desa untuk tahun 2011; (b) pembangunan dan pengelolaan pasar desa yang ditingkatkan dari 24.744 pasar desa pada tahun 2009 menjadi 31.124 pasar desa yang berada di 32 provinsi dengan kondisi permanen pada akhir tahun 2010, sedangkan tahun 2011 di 64 Pasar Desa yang berada di 41 Kabupaten, dan 18 Provinsi. Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana telah dilakukan melalui berbagai program, diantaranya melalui PNPM-LMP atau Green KDP dengan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di tahun 2010, PNPM-LMP dilaksanakan di 45 kecamatan yang berada di 15 kabupaten di 4 provinsi, dan tahun 2011 di 78 kecamatan yang berada di 33 kabupaten di 10 provinsi. Perkiraan pencapaian tahun 2011 terkait pengelolaan lingkungan di daerah tertinggal dan daerah perbatasan yaitu (a) terlaksananya mitigasi lingkungan di 9 permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan 3 permukiman transmigrasi di daerah perbatasan; (b) terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Energi di 1 permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan 1 permukiman transmigrasi di daerah perbatasan. 9.1.6. Ekonomi Lokal dan Daerah Kesenjangan antara desa dan kota dapat dicerminkan dari rasio jumlah tenaga kerja terhadap total tenaga kerja yang bekerja di sektor primer (pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan dan penggalian) yang mencapai sekitar 40 persen di tahun 2010, sementara rasio nilai tambah sektor primer tersebut terhadap PDB nasional hanya berkisar sekitar 25,6 persen di tahun 2009. Kesenjangan antara desa kota juga dapat dicerminkan dari persentase jumlah penduduk miskin di desa dan kota, dimana jumlah persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 16,56 persen dari jumlah penduduk di desa pada tahun 2010, lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di kota yang mencapai sekitar 9,87 persen (BPS,2010). Kesenjangan antardaerah juga dapat ditunjukkan dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDRB) per wilayah terhadap PDB nasional, dimana kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI) lebih besar daripada Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di lain pihak pertumbuhan ekonomi daerah belum dapat memacu daya saing nasional. Berdasarkan Doing Business Report 2010, kinerja daerah-daerah di Indonesia dalam memberikan pelayanan kemudahan berusaha masih kurang baik. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2010-2011, posisi daya saing Indonesia masih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, terutama dalam II.9-12
RKP 2012
aspek kesiapan teknologi, infrastruktur, efisiensi pasar tenaga kerja, pendidikan tinggi dan pelatihan, serta kelembagaan. Dalam rangka peningkatan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 melalui 3 strategi utama yaitu pengembangan koridor ekonomi Indonesia, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan Iptek nasional. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam mendukung percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah percepatan perijinan di daerah yang merupakan kegiatan prioritas nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hingga akhir tahun 2010, sudah terdapat 394 daerah yang telah menyelenggarakan PTSP, terdiri dari 15 provinsi, 292 kabupaten, dan 87 kota. 287 daerah di antaranya yaitu 10 provinsi, 217 kabupaten, dan 60 kota merupakan daerah penyelenggara PTSP yang terkait langsung dengan pengembangan koridor ekonomi. TABEL 9.2 DAERAH YANG MENERAPKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2010 No
Daerah
Nasional
Koridor Ekonomi Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-Nusa Papua Tenggara 1 Provinsi 15 4 2 0 2 1 1 2 Kabupaten 292 53 62 38 45 15 4 3 Kota 87 17 20 9 11 3 0 Total 394 74 84 47 58 19 5 Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2010)
Dalam upaya membangun keterkaitan antara kota dan desa, kebijakan yang ditempuh antara lain mempercepat pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan sebagai salah satu pola pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang mengintegrasikan kawasan desa sampai ke pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan sampai dengan tahun 2010 telah berhasil membangun 342 kawasan yang terdiri dari 312 kawasan agropolitan dan 30 kawasan minapolitan. Pada tahun 2011 diperkirakan akan dibangun sebanyak 65 kawasan meliputi 30 kawasan agropolitan dan 35 kawasan minapolitan. Upaya mendekatkan wilayah-wilayah produksi terhadap pusat-pusat pertumbuhan, serta peningkatan konektivitas antara desa dan kota dilakukan melalui pengembangan kawasan perkotaan baru (sebelumnya disebut Kota Terpadu Mandiri/ KTM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Diharapkan kawasan transmigrasi yang sudah dibangun dan dikembangkan akan menjadi kawasan perkotaan baru sehingga dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah. Program ketransmigrasian pada tahun 2010, telah melaksanakan rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru di 34 kawasan di 21 provinsi. Pada tahun 2011 akan dibangun sebanyak 10 kawasan di 8 provinsi.
RKP 2012
II.9-13
Dalam upaya mendorong percepatan pengembangan ekonomi lokal daerah, telah dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan pengembangan produk unggulan daerah. Pada tahun 2010 volume kerja sama antar daerah telah meningkat sebanyak 10 persen dan persentase daerah penerima manfaat dari kerja sama tersebut sebesar 50 persen. Pada tahun 2011 diharapkan ada peningkatan jumlah daerah yang melakukan kerja sama dan manfaat yang dirasakan, masing-masing sebesar 15 persen dan 60 persen. Terkait pengembangan produk unggulan, pada tahun 2009 telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/1404/V/Bangda tentang Pedoman Umum Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster. Pada tahun 2010 telah dilakukan seleksi daerah percontohan pengembangan produk unggulan dengan pendekatan klaster dan One Village One Product (OVOP). Selanjutnya, pada tahun 2011 akan dilaksanakan fasilitasi pengembangan produk unggulan di daerah-daerah tersebut, dimana 3 daerah di antaranya merupakan daerah yang mendukung pengembangan koridor ekonomi, yaitu Kota Denpasar berbasis produk unggulan spa di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Kabupaten Lombok Barat berbasis produk unggulan gerabah di Koridor Ekonomi BaliNusa Tenggara dan Kabupaten Wakatobi berbasis produk unggulan rumput laut di Koridor Ekonomi Sulawesi. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di tingkat nasional. Pada tahun 2010 telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) bekerjasama dengan Forum Pemangku Kepentingan Non Pemerintah (FPNP). Melalui Fasilitasi Pendukung Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (FPPELD), TKPED dan FPNP akan memfasilitasi daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui programprogram Kementerian/ Lembaga terkait, antara lain agropolitan, minapolitan, Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan kluster UKM. 9.1.7. Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selama ini, pengembangan dan pengusahaan Kawasan lebih bersifat parsial dan kurang mendapat dukungan program serta penganggaran lintas sektor. Kebijakan KAPET yang dilahirkan lebih dini untuk pemerataan pembangunan justru kurang mendapat dukungan sektor, bahkan kebijakan untuk merevitalisasi KAPET melalui penyusunan rancangan peraturan presiden belum juga rampung penelaahannya di instansi berwenang. Sementara itu, KPBPB Batam sebagai kawasan industri pionir yang dikembangkan oleh pemerintah masih menunjukan kinerja yang cukup baik, meskipun fokus penerimaan PDRB bergeser dari sektor industri ke sektor jasa dan perdagangan. Kondisi serupa juga dialami oleh KPBPB Sabang berdasarkan observasi kontribusi PDRB antarsektor pada periode 2005/2008. Namun demikian, selain masih membutuhkan kontribusi lintas sektor, kinerja KPBPB Sabang dan KAPET masih perlu terus ditingkatkan, terutama terkait dengan peningkatan daya saing kawasan melalui penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan pengelolaan produk unggulan. II.9-14
RKP 2012
Perhatian pemerintah dalam pengembangan kawasan strategis masih perlu ditingkatkan lagi, karena upaya selama ini masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi terciptanya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) masih mengalami hambatan struktural dimana keterbatasan dan minimnya kemajuan penyediaan infrastruktur menjadi hambatan utama. Sedangkan KPBPB Batam yang dinilai sudah lebih maju, pada awal pengembangannya telah didukung dengan pola otorita yang memberikan kewenangan dan pendanaan penuh untuk penyediaan infrastruktur penunjang kawasannya. Sementara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih fokus pada tataran regulasi. Kebijakan baru pemerintah melalui Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3PI) mendorong diperlukan kebijakan yang menjaga sinergi ketiga kawasan strategis tersebut ke dalam mainstream Koridor Ekonomi. Capaian kegiatan pengembangan kawasan strategis pada Tahun 2011 yang diperkirakan berdasarkan kinerja triwulan pertama adalah 50%, diantaranya, sebagai penjabaran pelaksanaan UU 39/2009 tentang KEK, yakni telah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus, dan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. Kep-10/M.EKON/03/2011 yang merevisi keputusan sebelumnya mengenai Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, selanjutnya terbangunnya beberapa infrastruktur pendukung untuk mendukung KPBPB Sabang, serta diharapkan pada triwulan berikutnya terdapat peningkatan koordinasi yang tercermin melalui kontribusi penganggaran lintas sektor dan teridentifikasinya 3 lokasi KEK hingga tahun 2011, serta secara umum meningkatnya laju PDRB dan investasi di kawasan strategis. Berdasarkan capaian Tahun 2011 tersebut, diketahui masih terdapat sejumlah kendala, terutama minimnya infrastruktur pendukung KAPET dan KPBPB, rendahnya koordinasi lintas sektor dan daerah dalam mengembangkan kawasan, terutama terkait dalam kontribusi anggaran dalam penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi serta tersedianya moda transportasi dan jalan penghubung. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan stagnansi pengembangan kawasan yang sedianya berperan sebagai pusatpusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah hinterland-nya. 9.1.8. Kawasan Perbatasan Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan nasional. Sesuai dengan arahan pembangunan jangka panjang nasional, upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking), yaitu memandang kawasan perbatasan semata-mata sebagai wilayah pertahanan dan keamanan, menjadi berorientasi ke luar (outward looking) yaitu dengan juga memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas perdagangan dan ekonomi dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang digunakan selain dengan pendekatan keamanan juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan. Sebagai perwujudan arahan pembangunan jangka panjang nasional tersebut, RPJMN tahap kedua telah menetapkan 5 (lima) sasaran pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara pada periode 2010-2014 yaitu : (i) Terwujudnya kedaulatan wilayah RKP 2012
II.9-15
negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara; (ii) Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; (iii) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar; (iv) Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan (v) Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan. Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan yaitu "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional". Terdapat 5 (lima) fokus prioritas sebagai pengejawantahan arah kebijakan tersebut ke dalam tingkatan strategi meliputi : (i) Penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara; (ii) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; (iii) Peningkatan pertumbuhan ekonomi; (iv) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (v) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Capaian pengelolaan perbatasan selama tahun 2011 diwarnai oleh perkembangan signifikan pada isu kelembagaan, yaitu dengan dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden no. 12 Tahun 2011. Pembentukan BNPP ditujukan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan perbatasan negara secara terpadu. Hal-hal yang telah dicapai selama tahun 2011 meliputi pembentukan lembaga, pengisian pejabat dan karyawan, penyediaan anggaran, penyediaan kantor dan perlengkapannya, penataan hubungan antar instansi, penyiapan dokumen pengelolaan perbatasan, penyiapan SOP, koordinasi awal lintas sektoral, serta pengembangan jejaring kemitraan. Hingga akhir tahun 2011, BNPP telah menyusun konsepsi dokumen pengelolaan perbatasan yang akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga terkait. Pada tahun 2011, 3 (tiga) dokumen pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan ditargetkan rampun dan akan ditetapkan, serta mulai dikoordinasikan pelaksanaannya oleh BNPP meliputi:(i) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, (ii) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2014, serta (iii) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 dan 2012. Hal ini bertujuan agar tercapai hubungan kerjasama yang lebih erat antar sektor terkait dalam pengelolaan perbatasan dibawah koordinasi BNPP, penyiapan kelembagaan di daerah, koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi, serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor di kecamatan prioritas sesuai dengan Rencana Aksi 2011. 9.1.9. Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal yang berorientasi pada percepatan pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, telah dikukuhkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan strategi: (i) Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; (ii) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; (iii) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; (iv) Peningkatan pelayanan II.9-16
RKP 2012
pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; (v) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Capaian pembangunan daerah tertinggal selama tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011, diperkirakan memberikan hasil perbaikan kondisi perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal, yang antara lain diindikasikan melalui fakta dan data yang tersedia, serta data perkiraan yang dapat dicapai pada tahun 2010. Perkembangan aspek perekonomian daerah menurut indikator rata-rata PDRB Perkapita pada tahun 2010 diharapkan dapat mencapai Rp.9.377 Ribu, dan rata-rata laju pertumbuhan PDRB diharapkan meningkat menjadi 6,32 persen pada tahun 2010. Kondisi rata-rata tingkat kemiskinan di daerah tertinggal diharapkan berkurang hingga mencapai 19,4 pesen pada tahun 2010. Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia menurut indikator rata-rata IPM di daerah tertinggal, diharapkan dapat meningkat menjadi 69 pada tahun 2010. Komponen pembentuk IPM berdasarkan Umur Harapan Hidup diharapkan meningkat menjadi 67,4 tahun pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah diharapkan meningkat menjadi 7,2 tahun pada tahun 2010, sementara angka melek huruf diharapkan meningkat menjadi 90,9 persen pada tahun 2010. Perbaikan kondisi perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, secara umum dihadapi oleh setiap daerah, walaupun dengan kondisi percepatan pembangunan yang berbeda. Percepatan pembangunan antardaerah tersebut, secara umum memiliki kaitan erat dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dan sosial dasar, serta kinerja pemerintahan yang baik. Bagi daerah yang telah memiliki dukungan sarana dan prasarana dan memiliki kinerja pembangunan relatif konsisten positif, akan berpeluang menjadi bagian dari 50 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan pada tahun 2014. Koordinasi dan fasilitasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, masih perlu terus ditingkatkan efektifitasnya, dengan diikuti peningkatan kontribusi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian/Lembaga, serta perbaikan iklim investasi swasta di daerah tertinggal. Melalui berbagai upaya percepatan pembangunan tersebut, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta mewujudkan kualitas pembangunan yang inklusif. Melalui RKP 2012 ini, agenda peningkatan efektifitas koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah tertinggal perlu menjadi prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, revitalisasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) yang berjangka menengah dan Rencana Aksi Nasional (RAN PPDT) yang berjangka tahunan masih perlu dilakukan, dengan diikuti revitalisasi Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertingal (STRADA) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berjangka tahunan. Sementara itu peningkatan efektifitas dari enam instrumen percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal masih perlu terus ditingkatkan, sehingga dapat menjadi stimulan dari proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Ke-6 instrumen tersebut meliputi (i) Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT), (ii) RKP 2012
II.9-17
Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT), (iii) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT), (iv) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP), (v) Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), dan (vi) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). 9.1.10.
Kawasan Rawan Bencana
Pada tahun 2010 upaya penanggulangan bencana diarahkan kepada peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 33 Provinsi dan 351 Kabupaten/Kota. Sedangkan terkait dengan kejadian bencana banjir bandang Wasior, gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, serta kejadian bencana Merapi telah dilaksanakan kegiatan tanggap darurat serta penanganan korban bencana melalui penyediaan hunian sementara yang masih terus berlangsung sampai dengan awal tahun 2011. GAMBAR 9.2 ALUR PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PENGELOLAAN BENCANA
Terkait dengan kegiatan kesinambungan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias pada tahun 2010 terdapat beberapa kemajuan yang telah berhasil dicapai. Pada umumnya bersumber dari PHLN yang telah tertuang didalam Peraturan Gubernur Aceh No. 13 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 43 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi tahun 2010 – 2012. Masih terdapat beberapa permasalahan khususnya untuk pengalokasian pendanaan yang bersumber dari APBN Murni dan APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota sehingga tidak semua tujuan dan target bisa dicapai pada tahun pertama. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa pada dua tahun terakhir di tahun 2011 dan tahun 2012 mendatang, semua II.9-18
RKP 2012
program/kegiatan yang disusun untuk menyelesaikan sasaran rekonstruksi di Aceh dan Nias ditargetkan untuk bisa dituntaskan.
rehabilitasi
dan
Selanjutnya, perkiraan pencapaian pada tahun 2011 adalah terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di 33 Provinsi dan seluruh kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Sedangkan terkait dengan penanganan pasca bencana adalah dimulainya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang Wasior, diselesaikannya pembangunan hunian sementara pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai dan pasca erupsi Merapi, serta melanjutkan penanganan tanggap darurat akibat banjir lahar dingin Merapi yang diperkirakan masih akan berlangsung sepanjang tahun 2011. 9.1.11.
Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah
Terkait dengan desentralisasi, hubungan pusat daerah dan antardaerah maka terdapat isu-isu penting yang perlu diperhatikan yaitu tentang penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, penataan daerah, peningkatan kerjasama daerah, serta pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. 1.
Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan (i)
Proses revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih berlangsung dimana materi dari undang-undang tersebut akan dipecah menjadi 3 (tiga) undang-undang, yaitu: Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan UndangUndang tentang Desa. Seiring dengan proses revisi dan penyusunan undangundang tersebut, pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan dengan berdasarkan undang-undang yang masih berlaku;
(ii)
Terkait dengan penguatan peran gubernur, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan kementerian/lembaga di daerah dan meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, telah ditetapkan juga Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No 0442/M.PPN/11/2010; SE696/MK 2010; 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat;
(iii) Terkai dengan pelaksanaan dana transfer ke daerah, maka harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
RKP 2012
II.9-19
2.
3.
Penataan Daerah (i)
Saat ini telah tersusun draft Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai pedoman pengkajian usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), di samping Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Keduanya mengatur tentang pertimbangan, syarat, dan proses yang harus dilakukan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyikapi usulan pembentukan daerah otonom baru. Walaupun tidak direncanakan dalam bentuk Undang-Undang, namun Desartada perlu mendapat kesepakatan DPR lebih dulu untuk dapat dilaksanakan. Desartada menjadi pedoman dan standar ideal dalam penataan daerah yang ditujukan untuk mencapai daerah otonom yang maju dan mandiri.
(ii)
Capaian pada tahun 2010 adalah bahwa dari 100% daerah yang telah dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sebesar 60% pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Dari hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru, diketahui bahwa dari 57 DOB yang berusia kurang dari 3 tahun di tahun 2010, hanya 13 (tiga belas) DOB (22,80%) yang menunjukkan perkembangan yang baik.
Peningkatan Kerja Sama Daerah (i)
4.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, setiap kerja sama yang dilakukan akan dievaluasi dan dilakukan pengawasan. Pada tahun 2010, volume kerja sama antar daerah telah meningkat sebanyak 10% dan persentase daerah penerima manfaat dari kerja sama tersebut sebesar 50%. Pada tahun 2011 diharapkan ada peningkatan jumlah daerah yang melakukan kerja sama dan manfaat yang dirasakan, masing-masing sebesar 15% dan 60%.
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD), serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disusun dan terus dilakukan penyempurnaan terhadap format dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini diperlukan agar data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dihandalkan.
II.9-20
RKP 2012
9.1.12.
Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah
Fokus prioritas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah diarahkan kepada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD, serta peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, dengan uraian penjelasan sebagai berikut: 1.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD (i)
Sampai tahun 2010, telah ditetapkan 13 (tiga belas) SPM yang ditetapkan dalam peraturan menteri terkait sebagaimana termuat dalam Tabel 9.3 di bawah ini. TABEL 9.3 SPM YANG TELAH DITETAPKAN
No
SPM
1 SPM Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri 1. 2.
2 SPM Bidang Lingkungan Hidup
1.
2.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
3 SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
4 SPM Bidang Sosial
1.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
5 SPM Bidang Perumahan Rakyat 1.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
6 SPM Bidang Pendidikan Dasar
1.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
7 SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
8 SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55 /Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan
RKP 2012
II.9-21
No
SPM
Peraturan Menteri Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota
9 SPM Bidang Pekerjaan Umum
1.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
10 SPM Bidang Ketenagakerjaan
1.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
11 SPM Bidang Ketahanan Pangan 1. Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTEN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
12 SPM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.
Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi
13 SPM Bidang Kesenian
1.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2011 (ii)
2.
Di dalam penerapan SPM, beberapa daerah telah mendapatkan fasilitasi penerapan untuk 3 SPM yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Sosial dan SPM Bidang Lingkungan Hidup, dan diharapkan pada tahun 2011 akan ada 10 (sepuluh) SPM yang diupayakan untuk diterapkan oleh pemerintah daerah.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD (i)
Pada tahun 2010 telah disusun draft standar/panduan untuk penetapan jumlah pegawai di daerah yang efisien; serta penyusunan dokumen terkait pengelolaan PNS di daerah yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS di daerah;
(ii)
Pada tahun 2011 telah disusun Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat yang diharapkan mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pendidikan lanjutan (S1, S2 dan S3) dan pelatihan substantif sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam pemberian pelayananan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan pemerintah dan pembangunan daerah, serta manajemen keuangan daerah;
(iii) Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat diharapkan dapat disosialisasikan dan dilaksanakan di 33 provinsi pada tahun 2011. Untuk kegiatan yang mendukung kinerja anggota DPRD, akan dilaksanakan diklat penguatan pemerintahan dan politik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik, dan SPM di 2 (dua) provinsi. 3.
Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (i)
II.9-22
Jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 total alokasi DAK mencapai Rp 20,304 triliun sedangkan pada tahun 2011 meningkat 24,27 persen menjadi sebesar Rp 25,233 triliun. Bidang yang mendapatkan alokasi DAK juga mengalami peningkatan dari 14 bidang pada tahun 2010 menjadi 19 bidang pada tahun 2011. Penyerapan penggunaan DAK tahun 2010 adalah sebesar RKP 2012
95%. Selanjutnya di tahun 2011, Pemerintah menargetkan persentase daerah yang telah optimal dalam menyerap DAK (100% dana terserap) yang sebelumnya 70% menjadi 75%. (ii)
Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2P) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan PBB-2P dan BPHTB sebagai pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah sebab pendapatan PBB-P2 dan BPHTB akan dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan lagi Dana Bagi Hasil (DBH). Tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.213/PMK.07/2010 dan No.58 tahun 2010. Dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Standard Operating Procedure (SOP). Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dapat diadopsi secara serentak di seluruh Indonesia per 1 Januari 2011, sedangkan PBB-P2 ditargetkan dapat dialihkan menjadi pajak daerah paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014.
9.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan 9.2.1. Permasalahan 9.2.1.1. Data dan Informasi Spasial Dilihat dari pencapaian kinerja pembangunan prioritas bidang data dan informasi spasial di tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 serta dengan memperhatikan titik berat RKP tahun 2012, yaitu percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tantangan yang dihadapi dalam penyiapan data dan informasi spasial pada tahun 2012 antara lain adalah penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK, dan KAPET). Berdasarkan tantangan tersebut, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada tahun 2012 adalah: (i) belum optimalnya koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) belum memadainya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, termasuk ketersediaan data spasial untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR seluruh Kabupaten/Kota di wilayah koridor ekonomi Indonesia, serta untuk wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) belum memadainya akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) kurangnya sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan. 9.2.1.2. Penataan Ruang Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraaan Penataan Ruang pada Tahun 2010 dan 2011, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2012 adalah: (i) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007; (ii) belum serasinya peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan RKP 2012
II.9-23
UU 26/2007 termasuk diantaranya adalah UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (iii) belum ditetapkan dan direvisinya seluruh RTRWP dan RTRWK yang mengacu pada PP 26/2008; (iv) belum memadainya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain jumlah PPNS yang belum mencukupi; (v) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang penataan ruang di pusat dan daerah; serta (vi) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, termasuk di dalamnya materi Masterplan P3EI 2011-2025, dengan RTR. Penetapan peraturan pelaksanaan UU 26/2007, keserasiannya UU 26/2007 dengan berbagai UU sektoral tersebut di atas, mantapnya kelembagaan, tingginya kualitas aparat serta serasinya rencana pembangunan dengan RTR berperan penting untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang serta untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pengguna ruang yaitu masyarakat dan sektor swasta. 9.2.1.3. Pertanahan Masalah-masalah utama yang mendesak untuk diselesaikan dalam aspek pertanahan adalah ketersediaan peta pertanahan yang belum memadai, belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, dan belum optimalnya pengaturan tanah terlantar. Penyediaan peta pertanahan amat diperlukan untuk percepatan legalisasi aset tanah. Pengelolaan dan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya pelayanan pertanahan, membutuhkan data dan informasi spasial untuk memastikan lokasi geografis bidang tanah sehingga ada jaminan kepastian hukum atas obyek bidang tanah yang disertifikatkan. Ketersediaan peta dasar pertanahan yang pada tahun 2010 baru mencakup 6,1 persen dari luas daratan Indonesia. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian jaminan hak atas tanah dan meningkatnya resiko sengketa pertanahan pada bidang-bidang tanah yang belum tersedia peta dasar pertanahannnya sehingga penyediaan peta pertanahan amat diperlukan bagi percepatan sertifikasi (legalisasi) aset tanah. Dengan memperhatikan bahwa baru 39.981.696 bidang atau sekitar 46 persen dari total 86.845.839 bidang tanah yang telah disertifikatkan, maka percepatan sertifikasi tanah dapat merupakan langkah awal bagi masyarakat luas dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif (acces reform) seperti permodalan. Sertifikasi tanah yang dibiayai pemerintah tersebut dilakukan melalui Program Pertanahan Nasional (Prona) dan sertifikasi tanah lintas kementerian/lembaga (UKM, petani, nelayan, transmigran, masyarakat berpenghasilan rendah). Pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah tersebut meliputi: penyuluhan, pengumpulan, data yuridis, pengukuran bidang pemeriksaan tanah, penertiban SK Hak dan penerbitan sertipikat. Masalah penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Pada tahun 2010 telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, dan telah terindikasi terlantar seluas 111 SP (1 SP = 500 ha).
II.9-24
RKP 2012
9.2.1.4. Perkotaan Tantangan pembangunan perkotaan ke depan adalah: 1.
Kota-kota, khususnya kota besar dan metropolitan, perlu meningkatkan daya saing di tingkat internasional, karena persaingan global saat ini menuntut kota agar mampu berperan sebagai tempat beraktivitas yang kompetitif dan bertaraf internasional, dimana sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaannya.
2.
Kota-kota, khususnya yang terkena dampak langsung perubahan iklim, perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam upaya antisipasi dampak perubahan iklim, yang perlu diarusutamakan dalam seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkotaan.
3.
Kota-kota perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk penyelenggaraan pengelolaan perkotaan pada era desentralisasi dan demokratisasi tata pemerintahan melalui penguatan kerjasama antarkota maupun antara kota dengan daerah di sekitarnya.
Isu kesenjangan antara pembangunan kota-kota metropolitan dan besar, dengan kota-kota menengah dan kecil, serta kesenjangan antara kota dan desa, masih merupakan isu pokok yang perlu ditangani. Untuk itu, permasalahan pembangunan perkotaan yang mendesak untuk ditangani tahun 2012 adalah masalah yang terkait dengan: 1.
Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang pembangunan perkotaan dan menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan oleh pemerintah pusat, sektor maupun pemerintah daerah.
2.
Belum optimalnya koordinasi dan kelembagaan kerjasama antardaerah untuk pengelolaan dan pengendalian pembangunan kota metropolitan.
3.
Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di pinggiran kawasan metropolitan.
4.
Belum optimalnya pembangunan serta pengembangan pembiayaan dan penyediaan pelayanan publik di kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil.
5.
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di kota-kota besar dan metropolitan.
6.
Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan iklim investasi di kota-kota menengah dan kecil.
9.2.1.5. Perdesaan Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah sinergi pusat daerah dan koordinasi pembangunan antar sektor serta antara sektor dengan daerah yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan.
RKP 2012
II.9-25
Sedangkan masalah pembangunan perdesaan (di daerah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil) yang perlu ditangani segera tahun 2012 adalah masalah yang terkait dengan: 1.
Belum mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa mencakup: (i) Belum berjalannya pembagian kewenangan yang diberikan kabupaten kepada desa sesuai dengan beban tugas pokok dan fungsinya, karena belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. (ii) Masih terbatasnya kemampuan perangkat desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik ditinjau dari aspek pendidikan maupun kemampuan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakatnya.
2.
Masih rendahnya kapasitas dan pelibatan masyarakat serta kelembagaan perdesaan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan desanya.
3.
Masih rendahnya kesempatan kerja dan upah kerja di perdesaan.
4.
Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dasar maupun untuk peningkatan kemampuan dan keterampilannya dalam mengembangkan usaha ekonomi dan kewirausahaan.
5.
Belum optimalnya penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
9.2.1.6. Ekonomi Lokal dan Daerah Tantangan pengembangan ekonomi lokal dan daerah ke depan adalah kesenjangan antardaerah, pengangguran di perdesaan, globalisasi dan daya saing, serta lingkungan dan bencana alam. Dengan demikian, peningkatan daya saing ekonomi daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya saing nasional. Peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan mendorong keterkaitan antara desa-kota di dalam kabupaten dan provinsi, serta antara pusat-pusat pertumbuhan lokal dengan daerah pedalamannya (hinterlandnya) melalui kerjasama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah. Masalah mendasar yang perlu segera diselesaikan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah tahun 2012 adalah: 1.
Belum optimalnya kapasitas tata kelola ekonomi daerah, mencakup : (i) Dukungan peraturan dan perundangan yang mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang belum optimal, dan (ii) Peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan ekonomi daerah dalam perizinan usaha masih lemah.
2.
Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah, mencakup : (i) Kapasitas SDM aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah, dan (ii) Partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah.
II.9-26
RKP 2012
3.
Terbatasnya kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah dan kurang optimalnya fungsi lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya.
4.
Kurang efektif dan berkembangnya kerjasama antardaerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
5.
Kurang meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah terutama transportasi, energi, informasi dan telekomunikasi, serta air baku, sehingga diperlukan dukungan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tersebut, khususnya akses transportasi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kota-kota dengan desa-desa sebagai wilayah produksinya, serta melengkapi klaster-klaster kawasan prioritas dengan akses kepada infrastruktur pendukung lainnya.
9.2.1.7. Kawasan Strategis Tantangan pengembangan kawasan strategis dalam konteks KAPET, KPBPB dan KEK kedepannya adalah membangun kebijakan dan strategi yang komprehensif sehingga pengembangan kebijakan antar kawasan dapat sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta bersinergi dengan konsep koridor ekonomi nasional yang telah ditetapkan. Dalam menjawab tantangan tersebut, kebijakan diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok, yaitu: 1.
masih lemahnya aspek kelembagaan dan pengelolaan kawasan baik ditingkat pusat maupun daerah yang mampu mengawal sinergisitas kontribusi penganggaran lintas sektor.
2.
minimnya infrastruktur di kawasan strategis, terutama infrastruktur yang terkait dengan pasokan dan pemasaran produk, seperti: konsistensi pasokan energi dan ketersediaan air bersih, fasilitas kepelabuhan laut dan udara, jalan penghubung dan moda transportasi.
3.
belum rampungnya sejumlah kebijakan peraturan ditingkat pusat yang menjadi acuan penyelenggaraan kawasan dan pelimpahan wewenang, terutama yang terkait kebijakan insentif (fiskal dan non fiskal) yang dapat mendorong perwujudan iklim usaha yang kondusif.
4.
belum kondusifnya pelayanan pengembangan investasi di daerah, terutama dikaitkan dengan banyaknya peraturan yang menghambat investasi dan kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan.
9.2.1.8. Kawasan Perbatasan Pembangunan Kawasan Perbatasan secara umum masih menghadapi beberapa isu utama meliputi: (i) Segmen batas wilayah negara belum terselesaikan sehingga menimbulkan potensi konflik dengan negara tetangga; (ii) Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas negara; (iii) Belum optimalnya pengelolaan kecamatan perbatasan berbasis potensi sumberdaya lokal; (iv) Keterbatasan akses transportasi yang RKP 2012
II.9-27
menghambat upaya pengamanan wilayah, peningkatan pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan; (v) Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat; (vi) Kesenjangan pembangunan dengan wilayah negara tetangga di beberapa kawasan; dan (vii) Terbatasnya infastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti listrik, air bersih, telekomunikasi. Permasalahan dan tantangan yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2012, meliputi : 1.
Belum optimalnya keberpihakan dan sinergitas kebijakan, program, serta anggaran antar sektor dalam pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan yang disebabkan belum terwujudnya kesatuan pemahaman dan tujuan dari seluruh stakeholder sesuai dengan arahan visi, kebijakan, strategi, agenda program yang ditetapkan dalam dokumen pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan.
2.
Hambatan dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian kawasan perbatasan akibat belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, serta peraturan-peraturan yang masih menghambat investasi.
3.
Belum optimalnya upaya fasilitasi dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan terutama untuk memenuhi kebutuhan penanganan permasalahan di kecamatan perbatasan yang sangat bervariasi sesuai karakteristiknya masing-masing
9.2.1.9. Daerah Tertinggal Daerah tertinggal secara umum menghadapi isu-isu utama rendahnya kinerja perekonomian daerah dan rendahnya kesejahteraan masyarakat, yang terkait dengan permasalahan: (i) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal, yang disebabkan : rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal; lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal dan belum dimanfaatkannnya kerjasama antardaerah tertinggal pada aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; (ii) Belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal, khususnya pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (iii) Rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; dan (iv) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih. Permasalahan mendesak yang akan diselesaikan di tahun 2012 pada daerah tertinggal adalah : 1.
Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pengarusutamaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2.
Belum optimalnya fasilitasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama menghadapi beragamnya bentuk dan intensitas permasalahan antardaerah tertinggal.
II.9-28
RKP 2012
9.2.1.10. Kawasan Rawan Bencana Permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun 2012 adalah: 1.
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pemerintah daerah dan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan penanggulangan bencana.
2.
Dengan memperhatikan ancaman bencana yang masih akan terus terjadi maka kapasitas tanggap darurat yang meliputi penanganan korban bencana, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan masih perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas.
3.
Keterbatasan sumber daya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menyebabkan terhambatnya proses pemulihan wilayah pasca bencana yang memerlukan dukungan percepatan berbagai pemangku kepentingan.
4.
Koordinasi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan, komitmen alokasi anggaran, serta tata kelola dan manajemen aset.
9.2.1.11. Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah Seiring dengan langkah mewujudkan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, serta melaksanakan proses pembangunan yang lebih efisien, efektif, dan mampu meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain 1.
Masih terdapat perbedaan persepsi dan komitmen antara Pusat-Daerah mengenai pembagian urusan.
2.
Masih tingginya animo masyarakat di daerah untuk pembentukan daerah otonom baru (DOB).
3.
Kerjasama daerah belum menjadi prioritas pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani terkait peningkatan desentralisasi, serta peningkatan kualitas hubungan pusat daerah dan antar daerah adalah : 1.
Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup: (i) belum sinergisnya penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan daerah antara pusat dan daerah; (ii) masih banyak daerah yang belum menyusun perda kewenangan atau urusan; (iii) belum selesainya revisi UU No. 32 Tahun 2004.
2.
Penataan Daerah, mencakup: (i) masih terdapat banyak usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB); (ii) belum disahkannya Grand Design/Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat diimplementasikan; dan (iii) masih banyak Daerah Otonom Baru (DOB) yang berkinerja belum baik.
3.
Peningkatan Kerja Sama Daerah. Kerja sama antar daerah di Indonesia sudah mulai berjalan, tetapi masih terdapat permasalahan berupa masih banyak daerah yang
RKP 2012
II.9-29
berorientasi hanya pada pengembangan daerah dengan upaya sendiri (ego kedaerahan) sehingga belum memanfaatkan peluang kerja sama daerah di berbagai bidang. 4.
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) belum terkoordinasi dan terintegrasikannya peraturan pelaksana yang mengatur tentang evaluasi kinerja pemerintah daerah (ii) Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum fokus dan terlalu banyak dalam penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan tidak semua mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (iii) terjadi keterlambatan publikasi hasil penilaian EKPPD tahun 2009 kepada pemerintah daerah.
9.2.1.12. Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah Untuk mencapai sasaran dalam prioritas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi adalah masih dibutuhkannya pengembangan kapasitas daerah yang berkesinambungan yang mencakup aspek kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah. Beberapa masalah yang perlu ditangani yaitu menyangkut kapasitas kelembagaan, kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kapasitas keuangan daerah. Inti pokok permasalahan tersebut disampaikan sebagai berikut: 1.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup: (i) belum tersusunnya seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bersifat urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar; (ii) belum selesainya perhitungan analisis satuan biaya (costing) untuk beberapa SPM yang disusun oleh Kementerian/Lembaga; (iii) belum berjalannya kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan SPM; (iv) belum tersusunnya NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) di beberapa sektor secara lengkap untuk digunakan sebagai pedoman di daerah; dan (v) belum diterapkannya SPM yang sudah ditetapkan Kementerian/Lembaga di daerah; (iv) belum terselesaikannya revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, mencakup: (i) belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan pengelolaan atau pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, terutama di level kecamatan/kelurahan, dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan (ii) masih kurangnya sosialisasi Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat untuk dapat menjadi panduan bagi daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan substantif yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3.
Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) belum optimalnya daya serap dan realisasi pelaksanaan APBD; (ii) belum optimalnya perolehan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah; (iii) belum optimalnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
II.9-30
RKP 2012
9.2.2. Sasaran 9.2.2.1. Data dan Informasi Spasial Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sasaran prioritas bidang data dan informasi spasial yang akan dicapai pada tahun 2012 adalah: (i) meningkatnya koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR sebagian Kabupaten/Kota di wilayah koridor ekonomi Indonesia, serta untuk wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) meningkatnya kuantitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan. 9.2.2.2. Penataan Ruang Sasaran yang akan dicapai oleh Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun 2012 adalah: (i) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007; (ii) penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan UU sektoral terkait untuk memudahkan implementasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah; (iii) persetujuan substansi teknis untuk RTRW kabupaten dan kota yang belum mengacu pada PP 26/2008; (iv) penguatan kelembagaan penataan ruang; dan (v) penyerasian rencana pembangunan dengan RTR. 9.2.2.3. Pertanahan Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan agar lebih berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat banyak, sasaran yang perlu dicapai pada tahun 2012 adalah: (i) peningkatan penyediaan peta pertanahan sekitar 2,5 juta hektar; (ii) percepatan sertifikasi (legalisasi) aset tanah sebanyak 759.000 bidang; (iii) inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar seluas 446 satuan pekerjaan (SP, 1 SP=500 hektar). 9.2.2.4. Perkotaan Sasaran pembangunan perkotaan pada tahun 2012 adalah tersusunnya kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan oleh pemerintah pusat, sektor maupun pemerintah daerah; serta terlaksananya upaya-upaya pengurangan kesenjangan pembangunan antara kota metropolitan, besar, menengah melalui: 1.
Terlaksananya pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui peningkatan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan kawasan metropolitan terutama dalam pengelolaan infrastruktur lintas wilayah di daerah perbatasan kota dan untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam Koridor Ekonomi, penyediaan pelayanan publik untuk mendukung peningkatan daya saing di tingkat nasional dan internasional, peningkatan upaya-upaya pengelolaan lingkungan,
RKP 2012
II.9-31
mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim yang diarusutamakan dalam setiap kegiatan pengelolaan perkotaan, serta peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di pinggiran kawasan metropolitan. 2.
Terlaksananya percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan iklim investasi, serta penyediaan pelayanan publik terutama untuk mendukung mendorong pengembangan perekonomian di kota-kota menengah dan kecil.
9.2.2.5. Perdesaan Sasaran yang akan dicapai tahun 2012 adalah : 1.
Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, serta kelembagaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan, pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pemantapan Badan Permusyawaratan Desa, penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa (kantor desa), pengelolaan keuangan dan aset desa, penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), pendataan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan, dan penyelenggaraan sistem perencanaan yang integratif dan partisipatif.
2.
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, melalui peningkatan kesejahteraan dan pengembangan potensi sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pengembangan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat, sosial dan budaya nusantara, serta pemberdayaan perempuan.
3.
Meningkatnya pengembangan ekonomi perdesaan, melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga/masyarakat pesisir, pengembangan kewirausahaan, penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, pengembangan usaha perkreditan dan simpan pinjam, pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal dan pengembangan informasi pasar, dan penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
4.
Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang mendukung percepatan pembangunan perdesaan melalui peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana dasar, terutama terkait penyediaan rumah, air bersih, dan listrik bagi masyarakat perdesaan.
5.
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan, termasuk meningkatnya ketahanan pangan masyarakat perdesaan, melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD), pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna, pemanfaatan lahan pesisir perdesaan.
II.9-32
RKP 2012
9.2.2.6. Ekonomi Lokal dan Daerah Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk 2012 adalah: 1.
Terwujudnya iklim investasi pengembangan ekonomi daerah yang kondusif dalam mendukung koridor ekonomi dengan: (i) Tersusunnya regulasi/kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah, dan (ii) Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah.
2.
Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan program/ kegiatan pengembangan ekonomi daerah dalam mendukung koridor ekonomi, terutama di daerah dengan : (i) Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dan (ii) Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
3.
Terintegrasinya sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah mendukung koridor ekonomi dengan terwujudnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di kawasan tertinggal, perbatasan, dan strategis, termasuk kawasan agropolitan, minapolitan, dan lain-lain.
4.
Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah, termasuk pengembangan koridor ekonomi, dengan mewujudkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di kawasan tertinggal, perbatasan, dan strategis, termasuk kawasan agropolitan, minapolitan, dan lain-lain.
5.
Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, termasuk dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi, dengan terbangunnya kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah.
9.2.2.7. Kawasan Strategis Sasaran pengembangan kawasan strategis Tahun 2012, antara lain: (i) tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK; (ii) terselesaikannya sejumlah peraturan lintas kementerian dan pemerintah daerah yang sinergi dalam mendukung pengelolaan 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK, diantaranya melalui kebijakan insentif fiskal dan insentif non fiskal, pelimpahan kewenangan, dan kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan; dan (iii) pertumbuhan aktivitas ekonomi kawasan pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK.
RKP 2012
II.9-33
9.2.2.8. Kawasan Perbatasan Sasaran prioritas bidang pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2012 merupakan kelanjutan dari sasaran pembangunan tahun sebelumnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2010-2014, antara lain : 1.
Tercapainya kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian segmen batas darat dan laut antara RI dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau
2.
Menurunnya tingkat kejadian kegiatan ilegal secara gradual di seluruh kawasan perbatasan darat dan laut
3.
Meningkatnya akses masyarakat kepada sarana dan prasarana prioritas 39 kecamatan perbatasan
4.
Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan prioritas di 39 kecamatan perbatasan prioritas
5.
Terciptanya keterkaitan sistem produksi dan distribusi antara Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pusat kegiatan di kecamatan perbatasan sekitarnya dalam suatu sistem kawasan pengembangan ekonomi.
dasar, dengan
9.2.2.9. Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2012 adalah meningkatnya kinerja pembangunan daerah tertinggal yang direfleksikan oleh: 1.
Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,8 persen pada tahun 2012.
2.
Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 16.6 persen pada tahun 2012.
3.
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 69,9.
9.2.2.10. Kawasan Rawan Bencana Pada tahun 2012, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam upaya peningkatan kemampuan pengelolaan bencana, meliputi: 1.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana didaerah terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, serta terintegrasinya kebijakan pengurangan risiko bencana baik dalam sistem perencanaan pembangunan daerah maupun dalam perencanaan pemulihan pasca bencana.
2.
Terlaksananya penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
3.
Terlaksananya percepatan pemulihan wilayah pasca bencana melalui peningkatan kapasitas koordinasi perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta peningkatan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
II.9-34
RKP 2012
4.
Peningkatan koordinasi dan konsultasi di antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam pelaksaan program/kegiatan di daerah, komitmen terhadap alokasi anggaran baik di kementerian/lembaga terkait maupun di pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan kota. Tata kelola dan manajemen aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih memerlukan perhatian bersama antar stakeholder.
5.
Pelaksanaan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias.
9.2.2.11. Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah Berpedoman pada RPJMN 2010-2014, sasaran yang paling utama untuk prioritas bidang desentralisasi, hubungan pusat daerah dan antardaerah pada tahun 2012 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan tertatanya perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antartingkat pemerintahan, peningkatan kerja sama daerah, pembatasan dan penghentian pemekaran wilayah, dan terlaksananya sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah yang baik, dengan uraiannya disampaikan sebagai berikut: 1.
Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup (i) Menguatnya peran 33 gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi; (ii) Terselesaikannya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (iii) Sosialisasi peraturanperaturn bidang otonomi daerah (iv) Penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) oleh semua pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, (v)Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk 22 bidang urusan oleh K/L dan fasilitasi implementasi NSPK.
2.
Penataan Daerah, mencakup: (i) Terlaksananya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Daerah Otonom Baru yang difokuskan pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan tata kelola kepemerintahan.
3.
Peningkatan Kerja Sama Daerah, mencakup: (i) Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik; (ii) Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik.
4.
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Terwujudnya 80% daerah yang mengalami peningkatan kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; (ii) Semakin mantapnya sistem dalam pelaksanaan EPPD termasuk IKK, metode dan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah.
9.2.2.12. Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Berpedoman pada RPJMN 2010-2014, sasaran yang paling utama untuk prioritas bidang peningkatan kapasitas pemerintah daerah pada tahun 2012 adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah dalam kerangka NKRI RKP 2012
II.9-35
yang ditandai dengan terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta ditetapkannya dan dilaksanakannya peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut: 1.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup: (i) Diterapkannya 15 (lima belas) Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah.
2.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, mencakup (i) Pelaksanaan Grand Strategy Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di 33 provinsi.
3.
Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Meningkatnya persentase jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan meningkatkan persentase daerah yang telah optimal dalam penyerapan DAK; (ii) Terdapatnya 50% kabupaten/kota yang jumlah persentase rata-rata belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung; (iii) Terdapatnya 80% jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu; (iv) Meningkatnya persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi,serta hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD; (v) Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 9.3.1. Pembangunan Data dan Informasi Spasial Pada tahun 2012, kebijakan yang akan ditempuh adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pemetaan seluruh wilayah nasional serta memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui penyediaan data dan informasi spasial, dengan memusatkan perhatian pada penyediaan data spasial untuk wilayahwilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK dan KAPET). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, strategi prioritas bidang data dan informasi spasial yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah: (i) meningkatkan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada upaya menyediakan data spasial untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR sebagian Kabupaten/Kota di wilayah koridor ekonomi Indonesia, dan untuk wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) meningkatkan akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan. 9.3.2. Penyelenggaraan Penataan Ruang Arah kebijakan pada Tahun 2012 difokuskan pada: (i) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007 antara lain Revisi PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah, RPP Penatagunaan Air dan RPP Penatagunaan Udara, penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-SalatigaSemarang-Purwodadi (Kedungsepur), RTR KSN Perkotaan Gresik-Bangkalan-MojokertoII.9-36
RKP 2012
Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), RTR KSN Kawasan PangandaranKalipuncang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak), RTR KSN Candi Prambanan, RTR KSN Fasilitas Uji Terbang Roket dan Pengamat Dirgantara Pamengpeuk, RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat, RTR KSN Kawasan Toraja dan sekitarnya, RTR KSN KAPET Khatulistiwa, RTR KSN KAPET Batulicin, RTR KSN Taman Nasional Komodo, RTR KSN Tanjung Puting, RTR KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, dan RTR KSN Kawasan Timika; (ii) penyerasiannya peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan peraturan pelaksanaan UU sektoral terkait; (iii) persetujuan substansi teknis RTRW untuk 184 kabupaten dan 52 kota; (iv) penguatan kelembagaan penataan ruang, salah satunya melalui pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS); (v) penyerasian sasaran dan indikator rencana pembangunan (RKP, RPJMD dan RKPD) dengan indikasi program lima tahunan dalam RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK dan (vi) penyiapan rencana pengembangan kawasan yang termasuk dalam 6 koridor pengembangan ekonomi. 9.3.3. Pengelolaan Pertanahan Arah kebijakan prioritas bidang pertanahan adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan program dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui strategi: 1. 2. 3.
Peningkatan penyediaan peta pertanahan. Percepatan legalisasi aset tanah. Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar.
9.3.4. Pembangunan Perkotaan Dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, mengendalikan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan, serta mempercepat pembangunan kota menengah dan kecil terutama di luar Pulau Jawa untuk menjalankan peran sebagai "motor penggerak" pembangunan wilayah di sekitarnya, maka pembangunan perkotaan perlu tetap berfokus pada pengembangan kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Kebijakan pembangunan perkotaan tahun 2012 perlu lebih difokuskan kepada upaya pengendalian pengembangan kota besar dan metropolitan dan percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Fokus prioritas penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan pada tahun 2012 adalah pengendalian pembangunan kota-kota metropolitan dan kota-kota besar, dengan: 1.
Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan.
2.
Menguatkan kelembagaan dan kerjasama antarkota, yang dilakukan dengan: (i) Fasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan, (ii) Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan, (iii) Fasilitasi penyusunan Rencana Objek Kerjasama dengan prioritas pada pengelolaan transportasi dan penyediaan pelayanan publik di kawasan pinggiran kota, dan (iv) Fasilitasi forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di kawasan metropolitan, termasuk untuk mendukung koordinasi optimalisasi peran kawasan metropolitan dalam pengembangan Koridor Ekonomi.
RKP 2012
II.9-37
3.
Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan, yang dilakukan dengan : (i) Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan pengarusutamaan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan, (ii) Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, (iii) Fasilitasi pembentukan Kelompok Kerja sanitasi perkotaan, (iv) Fasilitasi peningkatan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan di kota-kota rawan bencana, dan (v) Fasilitasi peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan percontohan RTH.
4.
Menyediakan pelayanan publik untuk peningkatan daya saing pada tingkat internasional di kota-kota metropolitan dan besar, yang dilakukan dengan: (i) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam menjembatani antara perencanaan dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, dan (ii) Penyediaan sarana dan prasarana, terutama sistem transportasi perkotaan dan infrastruktur jalan.
5.
Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan, yang dilakukan dengan fasilitasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kota. Fokus prioritas pembangunan kota-kota menengah dan kecil pada tahun 2012 adalah :
1.
Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan, yang dilakukan dengan (i) Fasilitasi penyusunan strategi dan agenda pengembangan ekonomi lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan perkotaan di kota-kota menengah yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan keterkaitan dengan kawasan agropolitan dan minapolitan, (ii) Fasilitasi pembangunan pasar, (iii) Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional, dan (iv) Penyusunan pedoman tentang penataan kelembagaan ekonomi perkotaan.
2.
Menyediakan pelayanan publik untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, yang dilakukan dengan (i) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam menjembatani antara perencanaan dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan, (ii) Fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang ke Pemerintah Daerah, dan (iii) Optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
II.9-38
RKP 2012
9.3.5. Pembangunan Perdesaan Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2012 adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah. Arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diwujudkan dalam beberapa strategi yang difokuskan pada daerah perdesaan yang masih belum memenuhi kebutuhan dasar minimum, yaitu Desa-Desa di Daerah Transmigrasi, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Daerah Hutan/Konservasi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menguatkan kapasitas, peran, dan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Meningkatkan ekonomi perdesaan, termasuk membangun kerjasama antar desa. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.
9.3.6. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2012 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan (hulu-hilir). Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tata kelola yang baik dan dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi lokal dan daerah tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) fokus prioritas sebagai berikut : 1.
Meningkatkan tata kelola ekonomi daerah, dilakukan dengan: (i) Menyusun rencana tata ruang dan masterplan kegiatan kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang baru, dan (ii) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan usaha ekonomi daerah dalam perizinan usaha.
2.
Meningkatkan kapasitas SDM pengelola ekonomi daerah, dilakukan dengan (i) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang kewirausahaan (entrepreneurship), dan (ii) Meningkatkan kompetensi SDM stakeholder lokal/ daerah dalam mengembangkan usaha ekonomi daerah.
3.
Meningkatkan fasilitasi/ pendampingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: mengembangkan lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang terintegrasi secara lintas stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) di pusat dan di daerah.
4.
Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: (i) Meningkatkan kerjasama ekonomi antardaerah yang memiliki pusatpusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan daerah belakangnya, antara daerah
RKP 2012
II.9-39
tersebut dengan daerah lainnya, dan (ii) Meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah. 5.
Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: mengembangkan prasarana dan sarana kawasan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
9.3.7. Pengembangan Kawasan Strategis Berdasarkan identifikasi masalah dan sasaran capaian, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2012, difokuskan pada: (i) terciptanya efektifitas koordinasi dalam rangka pengembangan kawasan melalui sinergi penganggaran program/kegiatan lintas sektor, lintas pelaku usaha dan lintas wilayah terutama bagi penyediaan infastruktur; (ii) penyelesaian peraturan pendukung terkait dengan kebijakan insentif fiskal, non fiskal, pelimpahan kewenangan dan penyediaan (pembebasan) lahan; (iii) peningkatan laju investasi dan PDRB wilayah. Fokus kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan, sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kebijakan tahun 2012 diarahkan pada: (ii) penyelesaian revitalisasi KAPET yang terintegrasi dengan KEK dan Koridor Ekonomi; (ii) pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama yang terkait dengan pengelolaan dan penerapan teknologi yang memberikan nilai tambah dan daya saing produk-produk unggulan; (iii) penyediaan jalan kolektor yang menghubungkan pusat produksi dengan lokasi industri, pemasaran/outlet ekspor (KEK dan Koridor Ekonomi); (iv) fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka promosi, kelancaran distribusi, dan pemasaran produk-produk unggulan lokal, (v) penyiapan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kebijakan tahun 2012 diarahkan pada: (i) penyusunan peraturan pelimpahan wewenang yang mendorong penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), bagi fasilitas kepabeanan, cukai, dan kerjasama perpajakan khususnya bagi KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun; (ii) tersusunnya strategi dan kebijakan penganggaran lintas sektor dan wilayah terkait dengan penyediaan dan peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dasar energi dan telekomunikasi, serta penyediaan fasilitas kepelabuhan laut dan udara yang memenuhi standar internasional; (iii) penyediaan jaringan jalan transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri sekitarnya; d) penyelesaian masalah pembebasan dan status lahan. Sementara, oleh karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih dalam tahap persiapan, maka kebijakan lebih diarahkan pada: (i) penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan pengembangan KEK sebagai penjabaran UU No. 39 tahun 2009; (ii) penetapan dasar kriteria untuk pemilihan 5 lokasi KEK hingga tahun 2012.
II.9-40
RKP 2012
9.3.8. Pengembangan Kawasan Perbatasan Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan kawasan perbatasan tahun 2012, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2012 akan diarahkan untuk "Optimalisasi dan konsolidasi kontribusi seluruh stakeholder dalam upaya penegasan kedaulatan wilayah NKRI dan peningkatan akses masyarakat terhadap akses pelayanan ekonomi dan sosial dasar di 39 kecamatan perbatasan prioritas". Sebagai penjabaran operasional dari strategi dan arah kebijakan tahun 2012 tersebut, Prioritas Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan tahun 2012 akan memuat 9 (sembilan) kegiatan prioritas baru yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kegiatan prioritas selengkapnya pada masing-masing fokus prioritas adalah sebagai berikut : 1.
Fokus Prioritas Penyelesaian Penetapan dan penegasan batas wilayah negara, memiliki 2 (dua) kegiatan prioritas yaitu : (i) Pengelolaan Batas Wilayah Darat; dan (ii) Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara.
2.
Fokus prioritas Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum, memiliki 1 (satu) kegiatan prioritas yaitu Pengelolaan Lintas Batas Negara.
3.
Fokus Prioritas Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, memiliki 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu : (i) Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu; (ii) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat; (iii) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; (iv) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut; dan (v) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan.
4.
Fokus Prioritas Peningkatan pelayanan sosial dasar, memiliki 1 (satu) kegiatan prioritas yaitu Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan.
5.
Fokus Prioritas Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi, memiliki 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (i) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan; (ii) Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan; (iii) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.
9.3.9. Pembangunan Daerah Tertinggal Memperhatikan permasalahan dan tantangan serta sasaran pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2012, sejalan dengan tema RKP tahun 2012 yaitu "perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat" maka arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah Peningkatan sinergitas antar sektor pembangunan dan antar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut. 1.
Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, diperlukan:
RKP 2012
II.9-41
a.
Dukungan penguatan sentra produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil.
b.
Pengembangan kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana kawasan transmigrasi.
c.
Dukungan pengembangan dan pendayagunaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sektor-sektor terkait dalam Bidang Ekonomi pada Bab III, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Bab IV, dan Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam bab ini. 2.
3.
Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. Untuk meningkatkan perekonomian daerah tertinggal, diperlukan: a.
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal.
b.
Penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama antarlembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, diperlukan: a.
Pelayanan kesehatan khusus untuk daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak.
b.
Pemberian insentif khusus terhadap tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal dan pulau kecil terdepan (terluar), serta pemberian Jamkesmas.
Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 4.
Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal, diperlukan: a.
Penyediaan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan ketrampilan hidup (life-skill) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan ekonomi produktif.
b.
Keberpihakan kepada daerah tertinggal untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik melalui pemberian insentif khusus terhadap tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal.
Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya
II.9-42
RKP 2012
dan Kehidupan Beragama pada Bab II, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 5.
Strategi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yaitu pembangunan pasar tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
9.3.10.
Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
Untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah, mendorong keterlibatan dan partisipasi lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Melalui arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja penanggulangan bencana serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan peningkatan pemahaman pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Pelaksanaan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias melalui tiga agenda utama, yaitu: (i) Penuntasan Sasaran Kesinambungan Rekonstruksi; (ii) Dukungan Fungsionalisasi terhadap aset-aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta (iii) Dukungan Operasional dan Pemeliharaan aset-aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 9.3.11.
Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah
Untuk mencapai sasaran pemantapan desentralisasi dan peningkatan sinergitas pusat-daerah dan antardaerah, maka arah kebijakan prioritas bidang pemantapan desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antardaerah adalah menata pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meningkatkan kerja sama daerah, menunda untuk sementara waktu pembentukan daerah otonom baru (DOB), serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.
Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup: (i) Penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; (ii) Penyelesaian peraturan pelaksana dari Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Harmonisasi peraturan sektoral yang belum sejalan dengan regulasi tentang desentralisasi di daerah.
2.
Penataan Daerah, mencakup: (i) Meyakinkan para pemangku kepentingan atas urgensi penghentian pembentukan daerah otonom baru; (ii) Peningkatan kepasitas
RKP 2012
II.9-43
daerah otonom baru agar dapat memberikan pelayanan publik berkualitas dan mendorong peningkatan daya saing daerah secara mandiri. 3.
Peningkatan Kerja Sama Daerah, mencakup: (i) Memfasilitasi kerja sama daerah yang diusulkan agar jumlah daerah yang berminat melaksanakan kerja sama meningkat; (ii) Meningkatkan kerja sama antar daerah, termasuk di dalamnya kerja sama antar pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan koridor ekonomi yang terdiri dari berbagai lintas wilayah administrasi; (iii) Meningkatkan kualitas proses pemutakhiran dan pemantauan jumlah daerah yang sudah melakukan kerjasama daerah; (iv) Mendiseminasikan pembelajaran atau keberhasilan berbagai bentuk kerja sama daerah yang telah ada ke daerah lain.
4.
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Memantapkan pelaksanaan sistem EPPD termasuk metode, alat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terintegrasi dengan sistem evaluasi dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya; (ii) Penguatan peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam fungsi pengawasan dan koordinasi kebijakan bidang otonomi daerah; (iii) Pengawasan terhadap regulasi daerah, termasuk pengawasan dan evaluasi terhadap Perda bermasalah dan pengawasan regulasi di daerah-daerah Otonomi Khusus; (iv) Pengawasan keuangan daerah, yakni pengawasan terhadap penggunaan dana yang berasal dari anggaran publik agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan umum.
9.3.12.
Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Untuk mencapai sasaran peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah tahun 2012, arah kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah adalah membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Seluruh program dan kegiatan yang terdapat dalam prioritas bidang peningkatan kapasitas pemerintah daerah (kapasitas kelembagaan, kapasitas aparatur dan kapasitas keuangan), diharapkan mampu mendukung tercapainya sasaran pembangunan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Hal tersebut dilaksanakan dengan: 1.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup: (i) Mempercepat realisasi penetapan SPM oleh Kementerian/Lembaga terkait dan memfasilitasi serta memantau tahapan implementasi awal di daerah; (ii) Meningkatkan kapasitas kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui orientasi kepemimpinan, legislasi, penganggaran, pengawasan, serta diklat Regulatory Impact Assesment (RIA).
2.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, mencakup: (i) Melakukan sosialisasi dan melaksanakan Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat sesuai kebutuhan daerah; (ii) Mengintensifkan pelaksanaan pengembangan pendidikan lanjutan (S2 dan S3), pelatihan teknis dan subtantif aparat provinsi dan kabupaten/kota yang terfokus kepada dukungan terhadap SPM pemerintahan dan
II.9-44
RKP 2012
pembangunan daerah dan manajemen keuangan daerah; (iii) Menyusun grand strategy dan rencana aksi pengelolaan aparatur pemerintah daerah (khususnya dalam hal rekruitmen, mutasi, promosi, penggajian (remunerasi), rewards and punishments, jalur karir (career path), pensiun, dan pengembangan jabatan fungsional; (iv) Mendorong aparatur pemerintah daerah agar berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan SPM, penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah; (v) Meningkatkan kapasitas pemimpin daerah untuk dapat melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan tidak melanggar peraturan yang ada; (vi) Meningkatkan kapasitas anggota legislatif daerah, untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam menyusun regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; (vii) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. 3.
Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Dana Perimbangan, khususnya meningkatkan optimalisasi penyerapan DAK sesuai petunjuk teknis (Juknis); (ii) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, baik dari aspek pengelolaan sumber daya daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan p4engelolaan keuangan daerah; (iii) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dalam APBD; (iv) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan administrasi anggaran daerah untuk dan ketepatan waktu penetapan APBD; (v) Membina dan memantau kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dari pajak/retribusi daerah, investasi, serta pengelolaan aset daerah.
RKP 2012
II.9-45
