BAB II PROFIL WILAYAH KAJIAN DAN LINGKUP PERENCANAAN TATA RUANG 2.1
Profil Kabupaten Aceh Selatan
2.1.1 Letak Geografis Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dan beribukota di Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,59 Km2 atau 417.658,85 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23’ 24” – 030 44’ 24” LU dan 960 57’ 36” – 970 56’ 24” BT. Dengan batas-batas wilayah adalah:
Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten AcehTenggara, dan Kota Sabulussalam;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Samudera Hindia;
Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Samudera Hindia; dan
Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim, dan Gampong. Sebahagian besar wilayah terdiri dari daratan dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari hutan berbukit- bukit dengan kemiringan curam sampai terjal.
7
Gambar 1. Peta Batas Adminitrasi Kabupaten Aceh Selatan
2.1.2 Topografi dan Morfologi Wilayah Sebagian besar wilayah di pesisir pantai Kabupaten Aceh Selatan berada pada ketinggian di bawah 100 meter, tersebar di Kecamatan Trumon, Trumon Timur, Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Selatan, Kluet Utara dan Pasieraja. Sedangkan wilayah di bagian Utara Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar mempunyai ketinggian > 100 meter dan merupakan gugusan bukit barisan, seperti pada Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Kluet Tengah dan Kluet Timur serta bagian utara Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Ketinggian di atas 1000 meter sebagian besar berada di kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar–bergelombang sampai berbukit-bukit dan pegunungan dengan kelompok kelerengan 0-8%, 8-15%, 15-25 %, 25-40%, >40%. terdiri dari: 1. Dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0–8% pada umumnya memiliki relief permukaan landai hingga berombak dengan luas 139.073,99 ha (33,30%), Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat ideal untuk dipergunakan sebagai lahan pengembangan pertanian. 8
Bentuk dataran ini juga sangat ideal untuk lokasi pengembangan perkotaan dan kegiatan budidaya jangka pendek. Dominan wilayah berombak terdapat di Kecamatan Bakongan, Bakongan Tinur, Kluet Timur, Samadua dan Sawang. 2. Wilayah landai dengan kondisi kemiringan 8–15% dengan luas 14.171,34 ha (3,39%). Wilayah dan kawasan dengan kondisi kemiringan ini mempunyai kecocokan sebagai lokasi pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan. Bentuk permukaan bergelombang ini tersebar di setiap kecamatan, yang dominan terletak di Kecamatan Trumon Timur, Bakongan Timur dan Sawang. 3. Wilayah ini merupakan wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan 15–25% tersebar disetiap kecamatan dengan luas 39.395,17 Ha (9,43%). Bentuk permukaan bergelombang paling banyak dijumpai di Kecamatan Kota Bahagia, Kluet Timur, dan Meukek. 4. Wilayah perbukitan dan curam dengan kondisi kemiringan 25–40% tersebar disetiap kecamatan dengan luas 157.698,84 ha (37,76%). Wilayah perbukitan tersebar hampir semua kecamatan yang dominan terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur, dan Meukek. 5. Wilayah pegunungan dengan kondisi kemiringan >40%, bentuk permukaannya yang sangat curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai kerucut dan puncak vulkan, lahan mudah longsor hingga kawasan ini sebaiknya hanya digunakan sebagai kawasan lindung. Wilayah pengunungan ini memiliki luas 67.319,51 (16,12%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, Meukek dan Kluet Timur. Berdasarkan kondisi morfologi wilayah tersebut, sebesar lebih kurang 46.12% wilayah Kabupaten Aceh Selatan merupakan lahan dengan tingkat kemiringan 0–25% dan 53,88% merupakan kawasan perbukitan dan pengunungan karena memiliki tingkat kemiringan di atas 25%. 2.1.3 Geologi dan Jenis Tanah Berdasarkan hasil pembacaan Peta Jenis Tanah yang disusun oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor, terdapat 7 (tujuh) jenis tanah yang di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu : (1) Andosol, (2) Komplek Podsolik Coklat, Podsolik dan Podsol dan Litosol, (3) Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol, (4) Komplek Rensing dan Litosol, (5) Organosol dan Gle Humus, (6) Podsolik Merah Kuning dan (7) Regosol.
9
Gambar 2. Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Selatan
Jenis tanah regosol merupakan jenis tanah yang paling sedikit berdasarkan luas sebarannya, yaitu berada di bagian Utara Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat dan Labuhanhaji Timur yang merupakan lereng Gunung Leuser. Sedangkan jenis tanah andosol menyebar di bagian Utara Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat, Meukek dan Kluet Tengah yang merupakan lereng Gunung Leuser. Jenis tanah Komplek Rensing dan Litosol tersebar di bagian tengah Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur dan Meukek. Sementara itu penyebaran jenis tanah Komplek podsolik coklat, Podsol dan Litosol terdapat di bagian utara Kecamatan Kluet Tengah. Jenis tanah Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol menyebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, terutama pada bagian utara dan barat Kecamatan Kluet Tengah, sebagian besar wilayah Kluet Timur serta bagian utara Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Sebagian besar wilayah penyebaran Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol merupakan morfologi lahan yang berbukit dan bergunung-gunung. Sedangkan jenis tanah Organosol dan Gle 10
Humus menyebar di bagian selatan Kecamatan Kluet Utara, Kluet Selatan, Bakongan dan Bakongan Timur serta sebagian besar wilayah Kecamatan Trumon dan Trumon Timur yang berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Trumon. Jenis tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) menyebar dari utara sampai ke selatan dari Kabupaten Aceh Selatan. Penyebaran jenis tanah PMK terdapat pada bagian selatan Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur, Kluet Tengah dan Meukek. Jenis tanah PMK juga menyebar seluruh lahan pada Kecamatan Sawang, Samadua, Tapaktuan dan Pasieraja. Jenis tanah PMK juga terdapat pada bagian tengah Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur serta pada bagian utara Kecamatan Trumon dan Trumon Timur. Ditinjau dari aspek geologi, sebagian besar batuan dasar wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersusun dari batuan gunung api, batuan sedimen dan meta sedimen serta batuan terobosan. Batuan gunung api terdiri dari andesite,Tuff dan vulcanic rock. Sebaran andesite terdapat hampir seluruh kecamatan yang membentang dari utara Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai ke Bakongan. Batuan tuff terdapat di Trumon Timur, sedangkan vulcanic rock terdapat di bagian selatan Kecamatan Bakongan Timur, bagian utara Kecamatan Trumon dan Trumon Timur. Batuan sedimen dan meta-sedimen terdiri dari arrenite-sandstone, bouldersandstone, calcilutites, conglomerate, gravel, meta-limestone, microgabro, sandstone dan sandstone-siltstone. Batuan sedimen dengan penyebaran terluas adalah arrenite-sandstone yang terdapat di bagian utara Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Meukek, Sawang, Bakongan Timur, sebagian besar Kecamatan Kluet Tengah dan Kluet Timur. Boulder-sandstone terdapat di dataran rendah dan sepanjang aliran sungai dan muara sungai serta di pesisir pantai yang menyebar di Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Pasieraja, sepanjang aliran Krueng Kluet serta sebagian besar rawa dan pesisir di Kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Sebaran batuan sedimen dan meta-sedimen selengkapnya disajikan pada peta lithologi Kabupaten Aceh Selatan. Batuan teroboson terdiri dari diorite dan granite. Diorite terdapat di Kecamatan Bakongan Timur dan Trumon sedangkan granite menyebar di Kecamatan Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Bakongan.
11
2.1.4 Iklim dan Cuaca Berdasarkan Atlas Iklim Pertanian Indonesia (Balitklimat 2007) yang disusun berdasarkan data klimatologi dari Tahun 1971-2000 menggunakan kombinasi klasifikasi iklim Oldeman dan Smith-Ferguson, pola iklim di Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar berpola IVC (97.9%) dan hanya sebagian kecil yang berpola IIIC (2.1%) di bagian utara Kecamatan Kluet Tengah. Pola Iklim IVC mempunyai bulan kering berturut-turut kurang dari 3 bulan dan bulan basah berturut-turut 7-9 bulan, sehingga dapat ditanami padi umur pendek dua kali setahun dan satu kali palawija. Sedangkan pola Iklim IIIC mempunyai curah hujan 2000–3000 mm.tahun-1 dan mempunyai bulan kering berturut-turut kurang dari 4 bulan dan bulan basah berturut-turut 6-8 bulan sehingga dapat ditanami sekali padi dan sekali palawija tetapi penanaman jangan pada bulan kering. Sebaran curah hujan di Kabupaten Aceh Selatan berkisar dari 2500-3750 mm/tahun Curah hujan tertinggi 3500–3750 mm.tahun-1 terjadi di sebelah selatan Kecamatan Kluet Selatan, sebelah selatan Kecamatan Trumon dan Trumon Timur, sedangkan yang terendah 2500–2750 mm.tahun-1 terjadi di sebelah timur laut Kecamatan Trumon Timur. Sebagian Besar curah hujan Kabupaten Aceh Selatan 3250–3500 mm.tahun-1 atau 54.32% luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan hampir jatuh di setiap kecamatan. 2.1.5 Pemerintahan Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh Selatan sama seperti wilayah lainnya di Provinsi Aceh yakni menganut 2 (dua) sistem pemerintahan yaitu sistem Pemerintahan Lokal (Aceh) dan Sistem Pemerintahan Nasional (Indonesia). Berdasarkan penjenjangannya, perbedaan adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara kecamatan dan Gampong. Kabupaten Aceh Selatan membawahi 18 Kecamatan yaitu sebagai berikut: 1. Bakongan
6. Kluet Timur
2. Bakongan Timur 7. Kluet Utara 3. Kluet Selatan
8. Labuhanhaji
4. Kluet Tengah
9. Labuhanhaji Barat
5. Kota Bahagia
10. Labuhanhaji Timur 11. Meukek 12. Pasieraja 13. Samadua
14. Sawang 15. Tapak Tuan 16. Trumon 17. Trumon Timur 18. Trumon Tengah
Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang terdiri atas beberapa kemukiman dan dibagi atas beberapa Mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas 12
gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Mukim dibagi atas kelurahan dan Gampong. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Qanun Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi Gampong atau nama lain dalam Kabupaten/Kota. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pada saat ini Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 18 wilayah kecamatan, 43 wilayah kemukiman, dan 369 desa atau gampong. Sebagaimana Kabupaten lainnya, Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh Bupati terpilih untuk periode tahun 2013 s/d 2017 yaitu H. T. Sama Indra, SH sebagai Bupati dan Kamarsyah, S.Sos., M.M sebagai Wakil Bupati. 2.1.6 Sosial dan Budaya Perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif. Berdasarkan data yang ada, selama tahun 2008-2012, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,79 persen per tahun. Pada awal Tahun 2008, penduduk di kabupaten ini adalah sebesar 210.215 jiwa. Jumlah ini terus meningkat secara signifikan menjadi 211.564 jiwa pada Tahun 2009 dan sedikit menurun menjadi 204.667 Tahun 2010, dan lalu menjadi 207.025 jiwa pada tahun 2011. Memasuki akhir Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan diperkirakan telah mencapai 208.160 jiwa. Sebagian penduduk Aceh Selatan terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai dengan aktivitas sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian (80 %) disamping usaha-usaha lainnya (20 %). Selain itu di Kabupaten ini masih ditemukan adanya masyarakat terasing di kawasan pedalaman yang populasinya diperkirakan mencapai 2.638 jiwa (458 KK). Seluruh masyarakat Aceh selatan menganut agama Islam dan terkenal dengan ketaatannya beragama walaupun ada beberapa pedagang pendatang yang bukan pemeluk agama islam. Penyebaran penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan suku adalah sebagai berikut:
13
Tabel 2 : Suku Bangsa di Aceh Selatan Suku bangsa
Kecamatan
Suku Aceh
Sawang, Meukek, Pasieraja, Kluet Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur.
Suku Aneuk Jamee
Kluet Selatan, Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur, Samadua, Tapaktuan.
Suku Kluet
Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Utara (mayoritas suku Aceh), Kluet Selatan (mayoritas suku Aneuk Jamee).
Sumber : Aceh Selatan dalam Angka 2011
Sebaran penduduk miskin Aceh lebih dominan di pedesaan yaitu 80,14 persen, sedangkan diperkotaan hanya 19,86 persen. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan sampai tahun 2012 mencapai 208.160 jiwa dengan persentase masyarakat miskin rata-rata mencapai 20%. Kategori masyarakat miskin di di kawasan pedesaan menurut BPS Aceh adalah mereka yang berpenghasilan Rp 319.416 per bulan, maka termasuk dalam katagori miskin. Pemerintah harus segera berupaya menyusun program-program pengentasan kemiskinan baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegritas menjadi prioritas. Secara struktural dan kultural, kemiskinan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dapat terlihat dari beberapa aspek antara laian adalah: (a) Tingginya tingkat pengangguran di Aceh Selatan, terlihat dari angkatan kerja pada tahun 2012 mencapai 92.134 dan pencari kerja sekitar 24.436 orang; (b) Berdasarkan catatan Badan Statistik Aceh Selatan diketahui bahwa persentase rumah tangga yang sudah mendapat distribusi jaringan listrik Negara mencapai 89,78%, (c) kondisi kemiskinan masyarakat juga tergambar dari fasilitas MCK yakni persentase rumah tangga yang mempunyai MCK sendiri hanya 44,25%, MCK bersama 4,08%, rumah tangga yang menggunakan MCK umum 5,71%, dan 45,96% rumah tangga belum menggunakan sarana MCK yang memadai dalam kehidupan rumah tangganya, (d) dilihat dari aspek akses terhadap air minum yang layak dan sehat menurut standar baku air minum ternyata hanya 5,21% rumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan yang sudah mendapat suplai air dari PDAM setempat, 12,12% rumah tangga lainnya menggunakan air isi ulang, serta selebihnya masih menggunakan sumber air berupa air sumur dan air sungai.
14
2.2
Tinjauan Singkat Materi Teknis RTRW
2.2.1 Kedudukan dan Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Selatan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan dasar baru bagi penataan ruang di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan baru yang terjadi. Mengacu pada peraturan perundangundangan yang baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tengah menyiapkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 – 2033. Penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Selatan dimulai sejak tahun 2010, yaitu sejak dimulainya penyusunan materi teknis RTRW Kabupaten Aceh Selatan. Tahap berikutnya adalah proses penetapan qanun yang memakan waktu cukup lama. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, RTRW Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2033 merupakan rencana umum. Penyusunan RTRW tersebut mengacu pula pada RTRW Provinsi Aceh dan RTRW Nasional yang ditetapkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008. Pada tahap berikutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu menyiapkan rencana rinci sebagai operasionalisasi dari rencana umum yang disusun, yaitu berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada beberapa bagian wilayah yang bersifat perkotaan, serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pula, maka penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Selatan harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Aceh Selatandan RTRW Kabupaten Aceh Selatan menjadi acuan bagi menyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Selatan. Gambar di bawah ini menggambarkan kedudukan RTRW Kabupaten Aceh Selatan dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan daerah.
15
Gambar 3. Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Sistem Penataanan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan untuk menetapkan RTRW Kabupaten melalui Peraturan Daerah, atau di wilayah Provinsi Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun. Proses untuk menetapkan RTRW Kabupaten melalui Qanun telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, yaitu:
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan awal bahwa RTRW Kabupaten harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Qanun), setelah sebelumnya mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Menteri (Pekerjaan Umum). Proses pemberian Rekomendasi Gubernur maupun Persetujuan Substansi dari Menteri dimaksudkan untuk memastikan bahwa muatan rencana tata ruang di tingkat pusat (RTRWN) maupun di tingkat provinsi (RTRWP) yang
16
berlokasi di kabupaten yang bersangkutan telah terakomodasi di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan. Hal ini untuk menjamin harmonisasi, sinkronisasi, dan keselarasan mautan rencana tata ruang secara berjenjang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka secara umum tahapan dalam proses penetapan Qanun tentang RTRW Kabupaten Aceh Selatan meliputi tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Penyusunan Materi Teknis RTRW Kabupaten Aceh Selatan; 2. Tahap Penyusunan Rancangan Qanun tentang RTRW Kabupaten Aceh Selatan; 3. Tahap Rekomendasi Gubernur Aceh; 4. Tahap Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum; 5. Tahap Kesepakatan antara Bupati/Walikota dengan DPRD; 6. Tahap Evaluasi Rancangan Qanun oleh Gubernur; dan 7. Tahap Penetapan Qanun Saat ini RTRW Kabupaten Aceh Selatan telah sampai pada tahap menunggu untuk pembahasan materi RTRW Kabupaten Aceh Selatan dengan DPR Kabupaten Aceh Selatan untuk mendapat kesepakatan antara pihak eksekutif (Bupati) dengan pihak legislatif (DPRK). Proses penetapan Ranqanun tentang RTRW Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2033 disarikan pada Tabel di bawah ini. Tabel 3 : Proses Penetapan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2013 2033 No.
Tahapan
Keterangan
1.
Tahap Penyusunan Materi Teknis RTRW Kab. Aceh Selatan
disusun pada tahun anggaran 2010 Dibantu oleh pihak ketiga (konsultan)
2.
Tahap Penyusunan Rancangan Qanun
disusun pada tahun 2011
3.
Tahap Rekomendasi Gubernur Aceh
Rekomendasi Gubernur Aceh terhadap materi RTRW Kabupaten Aceh Selatan No. 650/33022 tanggal 14 November 2012
4.
Tahap Persetujuan Substansi
Pembahasan BKPRN tanggal 28 November 2012 Persetujuan substansi telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Menteri PU No HK 01 03-Dr/535 tanggal 18 Desember 2012
5.
Tahap Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD
Saat ini PemKab Aceh Selatan sedang menunggu jadwal untuk pembahasan RanQanun dengan DPRK. Surat permohonan untuk pembahasan RanQanun kepada DPRD Kab. Aceh Selatan sudah dikirimkan oleh Bupat Aceh Selatan pada bulan Maret 2013.
17
No.
Tahapan
Keterangan
6.
Tahap Evaluasi Ranqanun oleh Gubernur Aceh
7.
Tahap Penetapan Qanun
Sumber: Pemkab Aceh Selatan, 2013 2.2.2 Iktisar Materi Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Selatan Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2013 – 2033 terdiri dari 13 Bab dan 66 pasal. Secara umum Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2013-2033 berisi: Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas Penataan Ruang Kabupaten Bab III Fungsi dan Kedudukan RTRW Kabupaten Bab IV Ruang Lingkup Penataan Ruang Kabupaten Bab V Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab VI Rencana Struktur Ruang Bab VII Rencana Pola Ruang Bab VIII Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bab IX Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Bab X Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab XI Kelembagaan Bab XII Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab XIII Ketentuan Penutup Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, secara umum muatan RTRW Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari: 1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Selatan 2. Rencana struktur ruang Kabupaten Aceh Selatan 3. Rencana pola ruang Kabupaten Aceh Selatan 4. Penetapan kawasan strategis kabupaten 5. Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Selatan 6. Ketentuan umum pengendaliaan pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Selatan Selanjutnya Tabel 4 menguraikan keenam muatan RTRW Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan RanQanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
18
