Kebijakan Pusat Data dan Informasi
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 17 (1)Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
UU No 36 Th 2009 tentang Kesehatan BAB XIV INFORMASI KESEHATAN Pasal 168 (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Governance
Fragmentasi
Demand adopsi e Health
Permasalahan SIK • Governance – Belum ada standar atau pedoman – Belum ada road map – Pengembangan SIK di tk prop/kab/kota tidak terkendali – Vendor & DinKes menunggu arahan KemenKes
Fragmentasi
Demand adopsi eHealth
Permasalahan SIK Governance
Demand adopsi eHealth
• Fragmentasi – Sistem yang berbeda beda; Programs, Kab/Kota/Prov, Donor – Survey di NTB: >300 laporan/thn, 8 macam software – Terlalu banyak sistem: • Petugas tidak konsentrasi asal entry • Tiap sistem berbeda data base tidak connect • Beban administrasi terlalu tinggi
Permasalahan SIK Governance
Fragmentasi
• Demand adopsi eHealth karena – Kebutuhan data secara elektronik – Kebutuhan penggunaan TIK di tempat pelayanan – TIK bisa memastikan input data hanya 1 kali – Dengan TIK data lebih akurat dan komunikasi cepat – Lebih Hemat Sumber daya (beban administrasi <<) – Proses kerja efisien & transparan
Kondisi saat ini • 600+
Jumlah Indikator yg harus dilaporkan tiap negara berkembang per tahun
• 12+
Jumlah Database untuk program HIV/ AIDS dalam 1 negara, tidak connect.
• 16+
Form Laporan bulanan yang harus dikerjakan seorang perawat yang bekerja di rural clinic di low income country
• 100 cm Lebar register di klinik ARV/PMTCT/TB services
• 860
Pertanyaan dalam DHS standard questionnaire
Jumlah Indikator
Area Program
• 102 • 15
Kesehatan Anak Kesehatan Jiwa
• 148
Kesehatan Reproduksi
• 292
Kesehatan Remaja
• 98
Pengobatan essential
• 142
HIV/AIDS
• ???
Penyakit Tak Menular
Standar dan regulasi untuk mencapai pengambilan keputusan berbasis bukti (Evidence based decision making process)
1. Assessment SIK 2. NSPK (Pedoman) SIK 3. Roadmap SIK
Steering Committee Team Perumus
HMN guidelines POKJA
4. Peraturan Pemerintah tentang SIK
POKJA POKJA
STAKEHOLDERS
S E C R E T A R I A T E
ALUR DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) DITJEN
SET JEN
DITJEN
ITJEN
BADAN
Ditjen Ditjen Setjen Itjen Badan
PUSDATIN
Pusdatin TERINTEGRASI
DINKES PROV
RS
RS
MENUJU
Dinkes Prov
Dinkes Kab
DINKES KAB
SIKDA GENERIK
RS TERFRAGMENTASI
Pusk PUSKESMAS
LSM
Swasta
Komite Ahli dan Team Perumus SIK 23 Sept 2011
Blue Print Pengembangan TIK pada Sistem Kesehatan di Indonesia No
Area
Sistem
Metode
Infrastruktur
1.
Manajemen Pencatatan dan Kesehatan Pelaporan terintegrasi (Reporting system)
Laporan elektronik
2.
Pelayanan Kesehatan
Teleconsultation Regional/Prov Teleradiology Data mHealth Warehouse
Transfer data pasien (Transactional system)
National Data Warehouse
Standar
Waktu
Data Set Minimal Protokol Pertukaran data
2009-2012
Protokol Pertukaran data Health Data Dictionary Master Patient Index
2012-2014
Standarisasi • Menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengetahui kebutuhan saat ini dan mendatang serta memetakan kebutuhan tehnis. • Menjadi platform yang memfasilitasi upaya pengembangan kerja sama lintas sektor • Memungkinkan penggunaan tehnologi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. • Dapat membandingkan pengetahuan kesehatan antar system, daerah sehingga Sistem Informasi Kesehatan menjadi praktis dan dapat diimplementasikan • Dapat menghubungkan fasilitas (transfer data) dengan kemampuan yang berbeda (Rumah sakit besar dengan klinik di daerah terpencil)
• Teridentifikasi kerangka kerja tehnis sehingga berbagai aktor dapat berkoordinasi melalui pertukaran data
Standarisasi Reporting System SIKDA Generik (tdd Sist Informasi Puskesmas + RS) – Kementerian Kesehatan mengembangkan software gratis (free ware), dapat diintegrasikan dg software yg ada/yg akan dikembangkan – Fase 1: Menampung proses kerja di Puskesmas & DinKes (80% dr data kesehatan) • Termasuk pelaporan sektor swasta • Farmasi • Dokter, bidan
Koneksi ke Bank data kesehatan (data individu) – Fase 2: Menampung proses kerja di RS (bekerja sama dengan Dit Jen BUK)
Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas SIKDA Generik
Highlight Aktivitas dalam Roadmap untuk pengembangan Sudah Computerized
Manual - 138 kab/kota DBK/DTPK
Manual - Lainnya
Bank Data Nasional Kirim data individu Petunjuk Teknis Min data set Format pertukaran data (WHO SDMX-HD)
Komputerisasi Kirim data individu
Global Fund (2 th) USD 2 mil - Training, pendampingan USD 0.9 mil – (32 Kab/kota) Pengadaan hardware
Komputerisasi Kirim data individu
APBN / APBD Software gratis Dana utk Hardware & Implementasi
BAB V SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Pasal 27 (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Hak perlindungan hukum
• KUHP ps 50 karena jalankan UU • KUHP ps 51 atas perintah atasan
Standar untuk menentukan SDM SIK secara internasional:
Siapakah SDM SIK? Clinicians/Health Workers Medical Coder
Biostatistician
MoH HIS/Statistics Unit Manager Health Informatics Specialist
epidemiologist
District Health Information Officer
M&E adviser
eHealth Architect
Health Information Technical Officer H MoH HIS Unit Statistician Community Health Worker Data Clerk E Data Quality Manager Medical Records Dept Staff A Information & Communications Technology L Health IT Manager T Network Administrator H Primary Healthcare Worker
Registrar
Helpdesk
Statistician
CIO
Database Analyst
Uraian Tugas SDM SIK •
Bertugas dan bertanggung jawab pada pengelolaan SIK pada semua tingkat dalam Sistem Kesehatan seperti pada:
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS)
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota/Provinsi
Pusdatin Kemenkes
Penyedia Pelayanan Kesehatan Swasta
Biro Pusat Statistik / Bappenas/ Kementerian Keuangan, dll
Data Clerk Epidemiologist Health Informatics Specialist District Health Information Officer Medical Coder MoH HIS/Statistics Unit Manager eHealth Architect Primary Healthcare Worker Community Health Worker
Data Quality Manager
M&E Advisor
Health IT Manager
Clinicians/Health Workers Medical Records Dept Staff Statistician Network Administrator Biostatistician MoH HIS Unit Statistician
Registrar
Helpdesk
Database Analyst
CIO
KEGIATAN UNTUK UPAYA STANDARISASI SKILL SDM SIK • Peningkatan Kompetensi SDM – SIK – Peningkatan kompetensi teknis staff SIK di pusat/daerah dengan cepat & biaya rendah – Siswa IT/InfoKes magang : di Pusat, rencana di Kabupaten (KKN tematik 3 bulan)
• Upaya yang dilakukan – Kurikulum SIK dikembangkan bersama UGM – 30 peserta (beasiswa GIZ), 2 angkatan th 2011 (sedang berjalan di UGM) – Lanjutan : 130 (beasiswa GF), th 2012-2013 8 Centers of Excellence : UGM + 7 Univ (UI, UNAIR, USU, UNHAS, UNCEN, UNLAM, UNSRAT)
E Health • Komputerisasi Sistem Informasi Kesehatan. • Dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi SIK bila ada prosedur manual yang tertata baik.
Menjawab Demand Adopsi eGov
1. Mortality Analysis (ANACoD) 2. National Burden of Disease (NBD) 3. Routine Data Quality Assessment (RDQA) 4. Data Quality Assess Ment And Adjust ment (DQAA) 5. Health Expenditure Tracking via National Health Accounts (NHA)
6. Service Availability And Readiness Assessments (SARA)
11. Equity Analyses
7. Child Mortality Estimation (CME)
12. Health Dispar ities Calculator (HD Calc)
8. Tuberculosis Estimation Workbook (TB)
13. Health Progress and Systems Performance Review (HPSPR)
9. Maternal Mortality Assessment (MMR)
14. Policy Analysis: From theory to practice
10. Lives Saved Tool (LiST)
15. Communication of Data
TANTANGAN • Menyusun Pedoman (NSPK) SIK ... Permenkes (Tw I- 2012) • Adopsi TIK (komputerisasi) di unit layanan.....138 kab/kota bermasalah kesehatan (GF HSS 2012-2016) – Mahal – Kemampuan manajemen pelaksana lemah – SDM belum terstandar • Perlu membangun Health Data Dictionary (2012) • Perlu mengintegrasikan Bank Data Nasional Kesehatan (GF HSS 20122013) • Perlu Data Repository di tiap provinsi (?) • Implementasi “Roadmap Reformasi SIK 2011-2014” ... SK Menkes 2012
Sekian Dan Terima Kasih
