KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Data dan Informasi tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, kegagalan, dan hambatan yang dialami Pusat Data dan Informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2015. Kebutuhan akan data dan informasi disediakan melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis data serta penyajian informasi. Meskipun kebutuhan pada data dan informasi yang akurat makin meningkat, namun ternyata sistem informasi kesehatan saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Saat ini berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, diantaranya yaitu ketersediaan data yang tidak tepat waktu, kesiapan infrastruktur di daerah belum memadai, ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia masih terbatas, serta pengembangan sistem informasi kesehatan di daerah masih belum menjadi prioritas. Diharapkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi bersama pihakpihak berkepentingan dapat membenahi permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja Pusat Data dan Informasi selama tahun 2015 bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi perencanaan mendatang.
Jakarta,
Januari 2016
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI
dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 196010131989121001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. LATAR BELAKANG
1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
2
C. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN INFORMASI
2
3
D. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II
BAB III
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
4
A. PERENCANAAN KINERJA
4
B. PERJANJIAN KINERJA
6
AKUNTABILITAS KINERJA
9
A. CAPAIAN KINERJA
9 14
B. SUMBER DAYA
20
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN :
■
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi suatu organisasi
yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Saat ini pemerintah dituntut menjalankan tata pemerintah yang baik dan bertanggungjawab atau good governance. Good Governance ini dapat dilakukan dengan modernisasi administrasi negara baik di pusat maupun di daerah dengan mengaplikasikan teknologi, telekomunikasi, media, dan informatika, salah satunya melalui e-Government, yaitu suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan pemerintahan secara elektronis. Pusat Data dan Informasi sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, salah satunya melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja sehingga tergambar kemampuan unit organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
mengamanatkan
bahwa
setiap
Kementerian/Lembaga hingga Satuan Kerja perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja di Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Data dan Informasi sebagai satuan kerja yang menggunakan anggaran negara, secara rutin tiap tahun menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
1
2.
MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan dan bentuk
pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tahun anggaran 2015. Tujuan penyusunan yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Laporan ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan menjadi bahan menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015. 3.
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN INFORMASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan statistik kesehatan, analisis dan diseminasi informasi, serta pengembangan sistem informasi dan bank data. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.
Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang data dan informasi kesehatan.
2.
Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik kesehatan.
3.
Analisis dan diseminasi informasi.
4.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi.
5.
Pengembangan sistem informasi dan bank data.
6.
Pelaksanaan administrasi pusat.
Pusat Data dan Informasi memiliki tiga bidang dan satu bagian, yaitu Bidang Statistik Kesehatan, Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Bagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data Dan Informasi Tahun 2015
4.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun
2015 sebagai berikut: Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Bab I
Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, dan sistematika penulisan laporan. Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menjelaskan rencana aksi dan target kegiatan serta perjanjian kinerja. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja. Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan atas kinerja tahun 2015.
3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja
suatu instansi pemerintah yang cukup penting menjadi perhatian. Perencanaan kinerja menetapkan sasaran kinerja instansi sehingga menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Perencanaan kinerja tingkat kementerian terdapat pada rencana strategis kementerian yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi program di tingkat Eselon I dan rencana aksi kegiatan di tingkat Eselon II. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan ditetapkan berdasarkan potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi; beban ganda dalam pengendalian penyakit yaitu penyakit menular masih tinggi prevalensinya, sementara penyakit tidak menular bertambah penderitanya; belum maksimalnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; ketersediaan obat dan vaksin belum terdistribusi merata antar-provinsi; persebaran tenaga kesehatan yang tidak merata; berbagai riset kesehatan yang menyediakan informasi; anggaran kesehatan (APBN maupun APBD) belum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 walaupun kecenderungannya meningkat; serta manajemen, regulasi dan sistem informasi kesehatan masih perlu dibenahi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup luas, diantaranya perencanaan kesehatan melalui e-planning, e-budgeting dan e-monev. Namun masih kurang tersedianya data dan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan dan tepat waktu untuk perencanaan kesehatan. Untuk itu disusun peta jalan (roadmap) Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tahun 2015-2019 dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan SIK nasioal agar terwujud sistem informasi kesehatan yang ideal. Visi SIK 2015-2019 yaitu mencapai sistem
4
informasi kesehatan terintegrasi yang handal, yang mampu memberikan dukungan secara adekuat bagi manajemen pembangunan kesehatan. Diharapkan visi SIK mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong” dan 7 misi pembangunan, (1) terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Kesehatan menetapkan 12 sasaran strategis. Terkait dengan tugas Pusat Data dan Informasi, terdapat pada sasaran ke12, yaitu meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi. Guna mendukung visi dan misi pemerintah, dan untuk mencapai visi SIK, ditetapkan misi SIK tahun 2015-2019, sebagai berikut: a.
Memperkuat sumber daya SIK yang meliputi kebijakan, regulasi, standarisasi, koordinasi, perencanaan, pendanaan sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan.
b.
Mengembangkan indikator kesehatan yang dapat menggambarkan upaya dan capaian pembangunan kesehatan masyarakat.
c.
Memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua pemangku kepentingan.
d.
Meningkatkan kualitas manajemen data kesehatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta diseminasi informasi.
e.
Meningkatkan pemanfaatan dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan berbasis bukti.
Pusat Data dan Informasi bertugas menyelenggarakan pengelolaan statistik kesehatan, analisis dan diseminasi informasi, serta pengembangan sistem informasi dan bank data Kementerian Kesehatan. Untuk merealisasikan visi, misi dan tugas tersebut, telah ditetapkan indikator sebagai berikut: a. Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
5
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan
Kegiatan, sasaran, indikator serta target kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 20152019 terdapat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2015-2019
Program/ Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Sasaran
Indikator
Target 2015
2016
Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan 30% 40% data kesehatan prioritas Persentase tersedianya 10% 20% jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 B.
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan
2017
2018
2019
50%
60%
70%
30%
40%
50%
PERJANJIAN KINERJA Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan
telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015. Perjanjian kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang akan dicapai
antara
pimpinan
amanah/tanggungjawab
instansi
kinerja
pemerintah/unit
dengan
pihak
yang
kerja
yang
menerima
memberikannya
dan
mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran.
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator dan pengumpulan serta perangkuman data kinerja merupakan hal yang penting dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengumpulan dan perangkuman data kinerja memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan, frekuensi, pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Capaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi capaian kinerja (Tabel 3.1). Dan berdasarkan data capaian dan kondisi terakhir yang diperoleh, selanjutnya menjadi dasar perencanaan kegiatan kedepan sehingga dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Tabel. 3.1 Kategorisasi Capaian Kinerja
No.
Kategori
Rentang Capaian Kinerja >100%
1.
Sangat Baik
2.
Baik
80–100%
3.
Cukup
50–79%
4.
Kurang
<49%
Simbol Capaian
Untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan, dilakukan penilaian kinerja melalui perbandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar atau target dalam penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015 terdapat pata Tabel 3.2.
7
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
No
Indikator Kinerja
1.
Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan
2.
Target
Realisasi
Capaia n
30%
61,7%
205,7%
10%
10,5%
105,1%
Simbol Capaian
Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi selama tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi, data kesehatan prioritas merupakan muatan data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data. Data kesehatan prioritas adalah sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan. Data kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen data yang dikelompokkan menjadi data derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, determinan kesehatan atau terkait lainnya. Data kesehatan prioritas dilaporkan melalui Aplikasi Komunikasi Data. Aplikasi Komunikasi data adalah suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang digunakan untuk pertukaran data dalam rangka konsolidasi/integrasi data kesehatan prioritas yang dikirimkan dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Aplikasi ini dapat diakses di www.komdat.kemkes.go.id dan tampilan muka seperti terlihat pada Gambar 3.1.
8
Gambar 3.1 Tampilan Muka Aplikasi Komunikasi Data
Kementerian Kesehatan menetapkan 115 variabel yang menjadi data kesehatan prioritas tahun 2015. Kabupaten/kota melaporkan 115 variabel dengan periode pelaporan bulanan sejumlah 44 variabel, triwulanan 4 variabel, tahunan 79 variabel (11 variabel di awal tahun dan 68 variabel di akhir tahun). Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015 target kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas ditetapkan sebesar 30% dari total kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota yang dikategorikan melapor apabila kabupaten/kota tersebut mengirimkan laporan data prioritas kesehatan minimal 80% variabel data bulanan. Pada akhir tahun 2015 rata-rata kabupaten/kota yang melapor data bulanan yaitu 61,7%. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan. Gambar 3.2 memperlihatkan capaian kinerja tiap triwulan.
9
Gambar 3.2 Persentase Capaian Indikator Kabupaten Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas
%Target
Sumber: Bidang Statistik Kesehatan, Pusdatin, 2015
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data kesehatan prioritas dengan (1) membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi; (2) memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi; (3) pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan; (4) update Aplikasi Komunikasi Data; (5) menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta (6) menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan. Permasalahan yang dihadapi: 1) Mutasi pengelola data di daerah yang cukup cepat dan beban pekerjaan di luar tugas mengelola data. 2) Kualitas data yang dilaporkan masih belum memadai. 3) Masih kurangnya perhatian kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota atas pelaporan data kesehatan prioritas. 4) Belum optimalnya verifikasi data prioritas oleh pengelola data di unit utama.
10
5) Belum optimalnya pelaporan data dari Puskesmas ke kabupaten/kota (masih belum teratur). Upaya pemecahan masalah: 1) Mengadvokasi ke daerah bila terjadi mutasi maka petugas yang digantikan menyerahterimakan tugas dan pendampingan petugas data pengganti hingga petugas tersebut memahami alur dan proses kerja. Selain itu melakukan pelatihan data kesehatan
prioritas
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota,
menyelenggarakan
pemutakhiran data tingkat nasional dan provinsi lebih awal dan dilakukan peningkatan anggaran untuk pelatihan data kesehatan prioritas dan pemutakhiran data melalui dana dekonsentrasi, sehingga kemampuan pengelola data dapat meningkat. 2) Mengoptimalkan advokasi pemanfaatan modul penilaian kualitas data sehingga pengelola dapat menilai kualitas data kesehatan prioritas/profil secara mandiri dan implementasi penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR) di provinsi dan kabupaten/kota. 3) Rutin menyampaikan umpan balik atau feedback ke dinas kesehatan provinsi, memberikan
pemeringkatan
atas
keterisian
data
kesehatan
prioritas
serta
mengoptimalkan advokasi mengenai tanggung jawab penyelenggara komunikasi data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Permenkes Nomor 92 tahun 2014). 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi pengelola data kesehatan prioritas di unit utama dalam melakukan verifikasi data dengan daerah melalui rapat koordinasi secara rutin. 2. Persentase Tersedianya Jaringan Komunikasi Data yang Diperuntukkan untuk Pelaksanaan e-Kesehatan Jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan adalah jaringan komputer WAN dalam lingkup ekosistem kesehatan yang digunakan sebagai media koneksi pertukaran data pada penyelenggaraan sistem elektronik kesehatan seperti aplikasi sistem informasi Puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit (RS), pembelajaran kesehatan jarak jauh, telemedicine, telediagnostik, teleradiologi, dan sebagainya. Bentuk fisik jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-Kesehatan yaitu jaringan internet atau jaringan intranet (VPN) untuk menyambungkan kantor dinkes provinsi/kabupaten/kota, Puskesmas, RS, atau lainnya. Salah satu model pelaksanaan e-Kesehatan di Puskesmas dan RS yang dikembangkan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi yaitu Aplikasi SIKDA Generik. Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku
11
secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh Puskesmas, RS, dan sarana kesehatan lainnya. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikda.kemkes.go.id dan tampilan muka seperti terlihat pada Gambar 3.3. Gambar 3.3 Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Generik
Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015 target kabupaten/kota tersedia jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan ditetapkan sebesar 10% dari total kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota dikategorikan tersedia jaringan komunikasi data apabila terdapat model pelaksanaan e-Kesehatan di Puskesmas dan RS menggunakan jaringan komunikasi data di wilayahnya. Berdasarkan hasil pemetaan sistem informasi dan instrumen monitoring evaluasi sistem informasi tahun 2015 didapatkan 54 (10,5%) kabupaten/kota yang telah menerapkan model pelaksanaan e-Kesehatan.
12
Gambar 3.4 Persentase Kabupaten/Kota Menurut Pulau Yang Menerapkan Model e-Kesehatan
28% 22%
Pulau Sumatera Pulau Jawa Pulau Kalimantan
20%
Pulau Maluku 20%
6%
Pulau Bali-Nusa Tenggara Pulau Sulawesi
4%
Sumber: Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Pusdatin, 2015
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan, yaitu: 1) Sewa jaringan (intranet, internet), operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi, dan honor pengelola yang mencakup 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota melalui jaringan SIKNAS. 2) Sosialisasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 3) Pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi daerah yang telah mengembangkan aplikasi tersebut. 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan internet sampai ke Puskesmas. Permasalahan yang dihadapi: 1) Masih rendahnya anggaran daerah dalam penyediaan infrastruktur SIK. 2) Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga pengelola teknologi informasi di daerah seiring dengan pergantian kepala daerah sering diikuti pergantian pejabat di lingkungan dinas kesehatan serta rotasi staf.
13
3) Pengembangan SIK di daerah belum menjadi prioritas. Upaya pemecahan masalah: 1) Mengupayakan Dana Alokasi Khusus pengadaan perangkat sistem informasi. 2) Fasilitasi jaringan komunikasi data ke daerah dan advokasi/sosialisasi dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk sistem informasi terintegrasi melalui dana alokasi khusus. 3) Advokasi terhadap pimpinan daerah tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. 4) Sosialisasi Peta Jalan SIK 2015-2019 dan strategi e-Kesehatan nasional. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015: 1) Peringkat ke 8 PeGI (Pemeringkatan e-Goverment Indonesia) dari 34 kementerian. 2) Pengkinian surveilans sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun ke-3. 3) Telah ditetapkan sembilan standar nasional Indonesia Informatika Kesehatan yang mengadopsi secara identik dari ISO/IEC. 4) Telah disusun Kamus Data Kesehatan Indonesia sebagai acuan standar pengembangan sistem elekteronik kesehatan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terdapat perbedaan indikator yang dinilai. Merujuk pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, indikator dan capaian kinerja Pusat Data dan Informasi, yaitu sebagai berikut: 1. Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota per tahun, target 100%, capaian 89,5%, persentase pencapaian 89,5%. 2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan, target 76%, capaian 79,79%, persentase pencapaian 104,99%. 3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi, target 100%, capaian 68,18%, persentase pencapaian 68,18%. Indikator 1 dan 2 tahun 2014 selaras dengan indikator 1 tahun 2015, dan indikator 3 tahun 2014 selaras dengan indikator 2 tahun 2015.
14
B.
SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Data dan Informasi menggunakan Sumber Daya
Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai di Pusat Data dan Informasi per 31 Desember 2015 berjumlah 86 orang. Distribusi pegawai Pusat Data dan Informasi menurut golongan kepangkatan sebagian besar berada pada golongan III sejumlah 64 orang atau sebesar 79,1% dari total keseluruhan pegawai, golongan IV sejumlah 13 orang (15,1%) dan golongan II sejumlah 5 orang (5,8%). Distribusi pegawai menurut jenis jabatan, sebagian besar atau 67 orang (78%) menduduki jabatan fungsional umum, 13 orang menduduki jabatan struktural dan 6 orang menduduki jabatan fungsional khusus (1 orang statistisi dan 5 orang pranata komputer). Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4. Tabel 3.3 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015
1
Golongan Kepangkatan Golongan I
2.
Golongan II
5
5,8
3.
Golongan III
68
79,1
4.
Golongan IV
13
15,1
86
100
No
Jumlah
Persentase
0
0
Jumlah Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
Tabel 3.4 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Jenis JabatanTahun 2015 No
Jenis Jabatan
Jumlah
Persentase
1
Struktural
13
15
2.
Fungsional Khusus
6
7
3.
Fungsional Umum
67
78
86
100
Jumlah Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
15
Menurut tingkat pendidikan, 75% pegawai berpendidikan sarjana strata-1 hingga strata-3,
19%
berpendidikan
SLTA
dan
6%
berpendidikan
Diploma
III.
Jenis
kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Informasi didominasi keahlian statistik, manajemen informatika dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiologi. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK. Gambar 3.5 memperlihatkan distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan.
Gambar 3.5 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Jenis Jabatan Tahun 2015
1% 19% 36%
6%
Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma III SLTA
38%
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
Selain pegawai negeri sipil, Pusat Data dan Informasi juga memiliki tenaga honorer sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang pramubakti dan 2 (dua) orang pengemudi. SDM di Pusat Data dan Informasi cukup dapat diandalkan dan memadai namun masih perlu peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan dan diarahkan menjadi jabatan fungsional khusus, sehingga diharapkan akan lebih berdaya guna. 2. Sumber Daya Anggaran Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran yang dimiliki Pusat Data dan Informasi
16
tahun 2015 sejumlah Rp. 79.429.298.200,-. Dana tersebut bersumber APBN, hibah dan dana dekonsentrasi. Anggaran tersebut terbagi dalam 11 output, yaitu: (1) pegawai terlatih dan penguatan SDM; (2) pedoman sistem dan prosedur teknis; (3) bank data; (4) dokumen analisis; (5) standar sistem; (6) aplikasi; (7) infrastruktur jaringan; (8) dokumen perencanaan, anggaran, program dan evaluasi; (9) dokumen ketatausahaan; (10) paket data dan informasi kesehatan; dan (11) layanan perkantoran. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2015 sejumlah Rp. 69.866.527.996,- atau sebesar 87,96%. Perbandingan jumlah alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015 menurut sumber dana dapat dilihat pada Gambar 3.6. Gambar 3.6 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
80,000,000,000 70,000,000,000
Rupiah
60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 Anggaran
Total 79,429,298,2
APBN 69,775,716,0
Hibah 840,768,200
Dekon 8,812,814,00
Realisasi
69,866,527,9
61,126,035,5
840,762,154
7,899,730,31
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, & Monev DJA, 2015
Bila dirinci menurut output, sebagian besar realisasi anggaran digunakan lebih dari 90% (6 output). Realisasi anggaran terbesar yaitu untuk output aplikasi sebesar 98,58% dan terkecil yaitu untuk output pegawai yang terlatih sebesar 37,20%. Rincian persentase realisasi anggaran menurut output dapat dilihat pada Gambar 3.8.
17
Gambar 3.8 Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pusat Data dan Informasi Tahun 2015 Aplikasi
98.58
Dokumen Ketatausahaan
95.61
Dokumen Analisis
93.33
Bank Data
92.63
Dok. Perencanaan Anggaran Program & Evaluasi
92.51
Layanan Perkantoran
91.52
Infrastruktur Jaringan
86.77
Paket Data dan Informasi Kesehatan
85.72
Pedoman Sistem dan Prosedur Teknis
78.57
Standar
56.68
Pegawai yang Dilatih
37.20
-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015 per sub kegiatan Pusat Data dan Informasi untuk menunjang capaian indikator, yaitu sebagai berikut: a. Indikator persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas dengan
alokasi
sebesar
Rp.36.120.737.000,-
dan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.29,659.154.154,- (82,11%). b. Indikator tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan dengan alokasi sebesar Rp.43.308.160.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.40.207.373.842,- (92,84%). 3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Informasi sampai dengan 31 Desember 2015 bernilai Rp. 34.627.384.544,-. Rincian sumber daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.5.
18
Tabel 3.5 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Data dan Informasi Tahun 2015 No
Uraian
1
Persediaan (barang konsumsi)
2.
Peralatan dan Mesin (kendaraan
Kuantitas
Nilai
24 item
Rp.
731.277.230,-
7.038 buah
Rp.
42.298.219.243,-
2 buah
Rp.
2.838.000,-
dinas, peralatan perkantoran dan rumah tangga, peralatan ruang server) 3.
Aset Tetap Lainnya (laporan dan audio visual lainnya)
4.
Aset Tak Berwujud (software)
2.429 buah Rp.
12.260.269.695,-
5.
Aset Tetap yang Tidak Digunakan
4.756 buah Rp.
23.637.758.736,-
6
Akumulasi Penyusutan Peralatan
(-) Rp. 28.158.472.055,-
dan Mesin 7
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(-) Rp. 16.144.506.305,-
yang Tidak Digunakan Total
Rp.34.627.384.544,-
Sumber : Bagian Tata Usaha, Pusdatin, Tahun 2015
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Informasi tahun 2015 cukup memadai dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.
19
BAB IV PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Data dan Informasi merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi dalam setahun kegiatan berlangsung. Pusat Data dan Informasi dikatakan telah merealisasikan kegiatan yang dilihat dari pencapaian indikator pada perjanjian kinerja. Tahun 2015 dua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk lebih meningkatkan kinerja, pada tahun 2016 akan dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: (1) menyusun standar regulasi SIK; (2) mengembangkan dan mengintegrasikan sistem; (3) menyediakan layanan teknologi informasi; (4) melakukan pemeliharaan sistem informasi manajemen (SIM) dan aplikasi penyajian data; (5) mengelola infrastruktur SIK pusat; (6) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesehatan; (6) melakukan diseminasi informasi kesehatan; (7) menyelenggarakan pelatihan/implementasi teknologi informasi; (8) menyelenggarakan workshop bidang data dan informasi; (9) layanan internet organisasi; (10) operasional dan pemeliharaan kantor. Diharapkan di tahun berikutnya prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dengan memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dengan memperhatikan hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.
_______________
20
21
HoON1
Pu sat Data dan In fo rmas i Se kre ta riat Je n de ra l
Me n ing katnya pe ng e lo laan data da n in fo rmas ikese hata n
Pe rse n tase te rse d ia nya ja ring a n ko mu n ikas i data yang d ip e ru n tu k ka n u n tu k pe la ksa naa n e- kese hata n
Pe rse n tase ka bupate n/Kota ya ng me lapo rkan data kese hatan p riorita s
In d ika to r Kine rja
Sasa ra n Stra teg is
Ta hu n Angg aran
Un it Org a n isas iEse lo n II
Targ et
Rea lisas i
%09` 01,
PENGUKURAN KIN ERJA
%00` 90 1,
,:,
°AOC
(t')
CD CN
°/001: 1,9
(9)
L)
c/02.9` 90Z
(9)
N
c,,)
Un it Ese lon II
ln d ikato r Kine rj a
Pu sat Da ta dan in fo rmas i LC)
CN1
.......,
T-
■-....,
Pe rsen ta se ka bup ate n/ Kota yang me lap orkan da ta kese hatan p rio ritas
O
Men ing ka tny a pe ng e lo laa n da ta dan infor mas i kese ha ta n Pe rsen tase terse d iany a ja ring an komun ikas i da ta y a ng d ipe ru ntu kka n un tu k pe la ksanaan e- kese hatan
H.......,
Targ et
Ja nua ri20 15
%0 1.
C ........,
%0C
REN CANA KINERJA TAHUNA N
• (7)
E
Lc5
C
D
C CO
co
0
CO
(/) 0_ co co a)
CO
N
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hash, kami yang bertanda tangan di bawah Nama
drg. Oscar Primadi, MPH
Jabatan
Kepala Pusat Data dan Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama, Nama
: dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes
Jabatan
: Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperli kan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 28 Januari 2015 Pihak Kedua,
• Untung Suseno Sutarjo, M. Kes NIP 195810171984031004
Pihak Pertama,
/
/
7,74-0444/,Z4/01
X drg. Oscar Prirriadi, MPH NIP 196110201988031013
C■1 C
(I.)
E
111
co E
as
co E Cu
co 2
c w
Pi ha k Ke du a,
In d ikato r K inerj a
Ja karta, 28 Ja
IPer se nta se Ka bupate n/Kota ya ng me laporka n data kese hata n prioritas 2Pe rsentase te rsedia nya ja ring an komun ikas idata ya ng diperu ntu kka n untu k pe la ksa naa n e- kese hatan
: Pusat Data da n Info rmas i
Men ing katny a p e ng e lo laa n data da n info rmas i kese hata n
(z)
Sasara n Prog ra m/Keg iatan
Un it Org an isas iEse lo n
PE RJ ANJI AN KIN E RJ A
( c)
6 z 30%
Ta rget
%01. u
co
0
2
C3o
N: CO Cn 4-1 U)
03
ci
in co
Ci
