KATA PENGANTAR Keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan perencanaan yang baik yang didasarkan pada data dan informasi kesehatan yang tepat dan akurat serta berkualitas, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (evidence based). Buku kecil ini menyajikan data dan informasi mengenai keadaan sosio-demografi, derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan, dan sumber daya kesehatan di provinsi yang disajikan menurut kabupaten/kota. Adapun data dan informasi yang disajikan bersumber dari Pusdatin Kemkes RI, Ditjen BUK Kemkes RI, Ditjen PPPL Kemkes RI, Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI, Badan PPSDMK Kemkes RI, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri. Tim penyusun berharap data dan informasi yang terdapat pada buku ini dapat menjadi bahan masukan dalam menelaah keadaan kesehatan yang ada di Provinsi Papua maupun kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
drg. Oscar Primadi, MPH NIP. 196110201988031013
DAFTAR ISI
Profil Singkat Provinsi Papua Tahun 2014 1 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2014 2 Estimasi Jumlah Penduduk Provinsi Papua Tahun 2014 3 Estimasi Piramida Penduduk Tahun 2014 4 Estimasi Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2014 5 Estimasi Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) Provinsi Papua Tahun 2014 6 Jumlah Puskesmas Provinsi Papua per Juni 2014 7 Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2014 8 Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2014 9 Jumlah Rumah Sakit, dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2014 10 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2014 11 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 12 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Provinsi Papua Tahun 2014 13 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2014 14
Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Provinsi Papua Tahun 2014 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2014 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Provinsi Papua Tahun 2014 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2014 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Provinsi Papua Tahun 2014 Kabupaten/Kota Daerah Bermasalah Kesehatan Provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2012
15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25
Persentase Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB di Indonesia (KB Aktif), SDKI 2012 Angka Kematian Bayi di Indonesia, SDKI 2012 Angka Kematian Balita di Indonesia, SDKI 2012 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Indonesia Tahun 2014 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Provinsi Papua Tahun 2014 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2014 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Tahun 2014 Cakupan Imunisasi Campak Pada Bayi di Indonesia Tahun 2014 Cakupan Imunisasi Campak Pada Bayi di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Cakupan Imunisasi Campak Pada Bayi di Provinsi Papua Tahun 2014 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Indonesia Tahun 2014
26 27 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Provinsi Papua Tahun 2014 Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Indonesia Tahun 2014 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Provinsi Papua Tahun 2014 Cakupan Balita Ditimbang (D/S) di Indonesia Tahun 2014 Cakupan Balita Ditimbang (D/S) di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2014 Cakupan Balita Ditimbang (D/S) di Provinsi Papua Tahun 2014 Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada Balita (BB/U) di Indonesia Tahun 2013 Prevalensi Kurus dan Sangat Kurus pada Balita (BB/TB) di Indonesia Tahun 2013 Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis Dokter di Indonesia Tahun 2013
39
40 41 42
43 44
45 46 47 48 49
50
Prevalensi Hipertensi Berdasarkan Diagnosis Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Provinsi Papua Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak di Provinsi Papua Tahun 2013
51
52 53
54
55 56
57 58
PROFIL SINGKAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2014
1
Jumlah kabupaten/kota ► Kabupaten ► Kota
8
Jumlah 2
Jumlah kecamatan
3
Jumlah desa/kelurahan
4
Luas wilayah (km2)
5
Estimasi Jumlah Penduduk Tahun 2014 ► Laki-Laki ► Perempuan
6
Kepadatan penduduk (jiwa/km 2)
7
Sarana Kesehatan - Puskesmas Rawat Inap - Puskesmas Non Rawat Inap Jumlah Puskesmas (Juni 2014) Rumah Sakit
28 1 29 440 4.003
Tenaga Kesehatan di fasyankes ► Dokter spesialis ► Dokter umum ► Dokter gigi ► Perawat ► Bidan ► Farmasi ► Nakes lainnya
211 738 104 5.507 1.921 513 1.905
319.036,05 3.486.432 1.850.900 1.635.532 10,93
104 290 394
Sumber : Kemkes RI: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Pusat Data dan Informasi; Kementerian Dalam Negeri
1
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2014 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia : 252.124.458
Sumber : Pusdatin, 2014
2
Estimasi jumlah penduduk tahun 2014 menggunakan metode geometriks. Metode ini berasumsi bahwa laju/angka pertumbuhan penduduk bersifat konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk provinsi. jumlah penduduk tertinggi di Indonesia hasil estimasi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara.
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 Estimasi Jumlah Penduduk Papua : 3.486.432
Sumber : Pusdatin, 2014 Estimasi jumlah penduduk tahun 2014 per kab/kota menggunakan proporsi dari jumlah penduduk kab/kota tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Papua terdapat di Kota Jayapura dan terendah di Kab. Supiori. Proporsi penduduk di Kota Jayapura sebesar 9,06% dan di Kab. Supiori sebesar 0,56%.
3
ESTIMASI PIRAMIDA PENDUDUK TAHUN 2014 INDONESIA
PAPUA
Sumber : Pusdatin, 2014
4
Struktur penduduk di Indonesia dan Papua termasuk struktur penduduk muda. Badan piramida membesar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun baik laki-laki dan perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, kondisi ini mengharuskan kebijakan terhadap penduduk usia tua, karena golongan penduduk ini relatif tidak produktif.
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2014
Sumber : Kemendagri, 2014; Pusdatin, 2014 Hasil estimasi penduduk menunjukkan pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 131 penduduk per km2. Estimasi kepadatan penduduk paling besar terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 15.263, Jawa Barat sebesar 1.309 dan Banten 1.225. Estimasi kepadatan penduduk paling kecil terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 8, Papua Barat dengan kepadatan penduduk 9, Papua sebesar 11 penduduk per km 2 .
5
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI PAPUA TAHUN 2014
Sumber : Kemendagri, 2014; Pusdatin, 2014
6
Penyebaran penduduk di Provinsi Papua belum merata. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota yang tidak sama. Kab/Kota dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kota Jayapura sebesar 338 jiwa per KM2. Kepadatan terendah terdapat di Kab. Memberamo Tengah dengan kepadatan penduduk 2 jiwa per KM2. Jumlah penduduk dan luas wilayah merupakan indikator penting dalam hal penyebaran penduduk.
JUMLAH PUSKESMAS DI PROVINSI PAPUA PER JUNI 2014 KODE
KAB/KOTA
9401 9402 9403 9404 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433 9434 9435 9436 9471
MERAUKE JAYAWIJAYA JAYAPURA NABIRE KEPULAUAN YAPEN BIAK NUMFOR PANIAI PUNCAK JAYA MIMIKA BOVEN DIGOEL MAPPI ASMAT YAHUKIMO PEGUNUNGAN BINTANG TOLIKARA SARMI KEEROM WAROPEN SUPIORI MAMBERAMO RAYA NDUGA LANNY JAYA MAMBERAMO TENGAH YALIMO PUNCAK DOGIYAI INTAN JAYA DEIYAI KOTA JAYAPURA JUMLAH
RAWAT INAP
NON RAWAT INAP 11 2 6 6 4 5 3 2 3 4 6 4 4 5 7 4 6 3 2 4 1 3 0 2 2 2 1 1 1 104
9 11 13 20 9 13 15 6 10 16 5 9 27 24 18 5 4 7 3 3 7 7 5 5 6 8 5 9 11 290
JUMLAH 20 13 19 26 13 18 18 8 13 20 11 13 31 29 25 9 10 10 5 7 8 10 5 7 8 10 6 10 12 394
Sumber : Pusdatin, 2014
7
RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI INDONESIA PER JUNI 2014
Sumber : Pusdatin, 2014 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Indonesia sebesar 1,16. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 5,03, Maluku sebesar 3,46, dan Papua sebesar 3,39. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 0,59, Jawa Barat sebesar 0,68 dan Jawa Timur sebesar 0,75.
8
RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA PER JUNI 2014
Sumber : Pusdatin, 2014 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Papua sebesar 3,39. Pada Provinsi Papua dengan estimasi jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 3.486.432 dan jumlah puskesmas yang telah teregistrasi sebesar 394, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 8.849 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk tertinggi terdapat di Kab. Pegunungan Bintang dan rasio puskesmas per 30.000 penduduk terendah terdapat di Kota Jayapura.
9
JUMLAH RUMAH SAKIT, DAN RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 Sulawesi Utara DI Yogyakarta Kalimantan Utara Sumatera Barat Papua Barat Aceh Kepulauan Riau DKI Jakarta Bali Kep. Bangka Belitung Gorontalo Bengkulu Maluku Utara Sumatera Utara Maluku Kalimantan Timur Jambi Papua Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Riau Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Jawa Tengah INDONESIA Sumatera Selatan Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Lampung Jawa Timur Banten Jawa Barat
42,4 38,8 37,2 33,8 33,5 30,4 26,1 25,9
24,7 24,3 24,2 24,0 23,7 23,2 23,0 22,8 21,3 21,2 19,7 19,7 18,7 18,6 18,4 18,1 17,0 16,8 16,8
Target tahun 2014 40 dokter umum per 100.000 penduduk
13,7 13,6 13,5 13,4 12,7 11,7 11,2 9,6 0
5
10
15
20
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
25
30
35
40
Rasio dokter umum di Indonesia yaitu 16.8 per 100.000 penduduk, dengan rentang 9.6 – 42.4 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio dokter paling tinggi adalah Prov. Sulawesi Utara dan paling rendah Prov. Jawa Barat. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter umum 40 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 1 provinsi telah mencapai target.
45
11
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA TAHUN 2014 Papua Barat
33,5
Maluku Utara
23,7
Maluku
23,0
Papua
21,2
INDONESIA
16,8
Nusa Tenggara Timur
13,5
Nusa Tenggara Barat
13,4 0
12
5
10
15
Target tahun 2014 40 dokter umum per 100.000 penduduk
20
25
30
35
40
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua berkisar 13,4 – 33,5, dengan rasio tertinggi di Provinsi Papua Barat dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter umum 40 per 100.000 penduduk, provinsi di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua belum mencapai target.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 Mamberamo Raya Supiori Sarmi Kota Jayapura Keerom Asmat Pegunungan Bintang Biak Numfor Mimika Kepulauan Yapen Mappi Boven Digoel Mamberamo Tengah Yahukimo PAPUA Puncak Jaya Merauke Nabire Nduga Yalimo Tolikara Puncak Jayawijaya Intan Jaya Paniai Dogiyai Waropen Jayapura Lanny Jaya Deiyai
43,5
30,8 29,8
61,6
47,5
84,1
71,7
26,3 25,9 25,5 23,9 23,3 22,6 21,7 21,2 20,9 20,3 18,8 17,5 Target tahun 2014 16,0 12,8 40 dokter umum per 10,5 100.000 penduduk 9,9 8,0 7,4 6,8 6,6 5,1 4,4 3,9
0 10 20 30 Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
40
50
60
70
80
90
Rasio dokter umum di Provinsi Papua yaitu 21,2 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi di Kabupaten Memberamo Raya (84,1) dan rasio terendah di Kabupaten Deiyai (3,9). Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter umum 40 per 100.000 penduduk, 17% kabupaten/kota telah mencapai target.
13
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 DKI Jakarta DI Yogyakarta Kalimantan Utara Sumatera Barat Kalimantan Timur Sulawesi Barat Maluku Sulawesi Selatan Bali Kepulauan Riau Sumatera Utara Riau Bengkulu Aceh Papua Barat Jambi INDONESIA Sulawesi Tenggara Banten Kalimantan Selatan Kep.Bangka Belitung Jawa Timur Maluku Utara Kalimantan Tengah Jawa Tengah Jawa Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Gorontalo Lampung Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Papua Kalimantan Barat Sumatera Selatan
6,1 6,1 5,9 5,8 5,5 5,2 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 3,8 3,8 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 0
3
6
7,2 7,2 7,2 7,0 6,8
11,2
8,0 8,0 7,8
12,7
Target tahun 2014 12 dokter gigi per 100.000 penduduk
9
12
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
14
14,6
Rasio dokter gigi di Indonesia yaitu 5.19 per 100.000 penduduk, dengan rentang 2.76 – 14.62 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio dokter paling tinggi adalah Prov. DKI Jakarta dan paling rendah Prov. Sumatra selatan. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter gigi 12 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 2 provinsi telah mencapai target.
15
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA TAHUN 2014 Maluku
7,2
Papua Barat
5,8
INDONESIA
5,2
Maluku Utara
4,3
Nusa Tenggara Barat
3,4
Nusa Tenggara Timur
Target tahun 2014 12 dokter gigi per 100.000 penduduk
3,2
Papua
3,0 0
2
4
6
8
10
12
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua berkisar 3,0 – 7,2 dengan rasio tertinggi di Provinsi Maluku dan terendah di Provinsi Papua. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter gigi 12 per 100.000 penduduk, provinsi di regional Nusa Tenggara-MalukuPapua belum mencapai target.
15
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 Supiori Kota Jayapura Sarmi Keerom Kepulauan Yapen Mimika Biak Numfor Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mappi Merauke PAPUA Asmat Jayawijaya Puncak Jaya Yalimo Boven Digoel Pegunungan Bintang Paniai Yahukimo Jayapura Nabire Deiyai Intan Jaya Dogiyai Puncak Lanny Jaya Nduga Waropen Tolikara
2,1 2,1 1,6 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0
3
4,4 4,1 4,0 3,3 3,0
5,9 5,8 5,8
6,7
20,5
10,1
7,4
Target tahun 2014 12 dokter gigi per 100.000 penduduk
6
9
12
15
18
21
24
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
16
Rasio dokter gigi di Provinsi Papua yaitu 3 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi di Kabupaten Supiori (20,5) dan terendah di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Tolikara (0). Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter gigi 12 per 100.000 penduduk, hanya 1 kabupaten/kota yang telah mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 Papua Barat Maluku Maluku Utara Kalimantan Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Aceh Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kepulauan Riau DKI Jakarta DI Yogyakarta Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Papua Sulawesi Tenggara Jambi Bali Sumatera Barat Sulawesi Selatan Gorontalo Sumatera Utara Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat INDONESIA Sumatera Selatan Riau Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Lampung Jawa Timur Banten Jawa Barat
66,6 65,7 0
50
85,4 85,2
96,5
100
127,5 126,6 125,8 117,2 110,2 109,9 107,2
160,6 158,5 158,0 157,2 155,7 152,8 147,3 145,3 140,9
194,3 193,5 190,8 187,5 185,0 178,2
208,2
246,5 239,6 236,5 230,1
273,6
308,9 297,1
Target tahun 2014 158 perawat per 100.000 penduduk
150
200
250
300
350
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014 Rasio perawat di Indonesia tahun 2014 yaitu 117,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 65,7 – 308,9 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi Prov. Papua Barat dan terendah Prov. Jawa Barat. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio perawat 158 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan 16 provinsi telah mencapai target.
17
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA TAHUN 2014 Papua Barat
308,9
Target tahun 2014 158 perawat per 100.000 penduduk
Maluku
297,1
Maluku Utara
273,6
Papua
158,0
Nusa Tenggara Timur
126,6
INDONESIA
117,2
Nusa Tenggara Barat
107,2
0
50
100
150
200
250
300
350
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
18
Rasio perawat di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua memiliki rentang 107,2 – 308, per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi di Provinsi Papua Barat dan terendah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio perawat 158 per 100.000 penduduk, 4 provinsi di regional Nusa TenggaraMaluku-Papua telah mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 Supiori Waropen Mamberamo Raya Kepulauan Yapen Boven Digoel Kota Jayapura Nabire Mimika Biak Numfor Asmat Merauke Sarmi Intan Jaya Mappi PAPUA Jayawijaya Puncak Jaya Jayapura Keerom Mamberamo Tengah Tolikara Paniai Deiyai Pegunungan Bintang Yahukimo Dogiyai Lanny Jaya Nduga Puncak Yalimo
Target tahun 2014 158 perawat per 100.000 penduduk
39,1 21,8 17,6
170,7 170,1 166,6 163,2 158,0 146,3 136,6 116,2 98,8 94,6 94,5 91,1 81,1 73,3 72,6 68,5 62,9
232,7 230,0 222,4 200,6
0 50 100 150 200 Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
250
278,3 271,6
300
481,2 455,2 446,9
346,8
350
400
450
500
550
Rasio perawat di Provinsi Papua yaitu 158 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi di Kabupaten Supiori (481,2) dan terendah di Kabupaten Yalimo (17,6). Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio perawat 158 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 48% kabupaten/kota telah mencapai target.
19
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 54,2
Indonesia Aceh Bengkulu Papua Barat Sumatera Utara Jambi Maluku Utara Sumatera Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Maluku Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Sumatera Selatan Gorontalo Kepulauan Riau Kalimantan Timur Papua Bali Jawa Tengah Kalimantan Barat Lampung DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Jawa Timur Banten DKI Jakarta Jawa Barat
102,0 100,4 95,3 95,1 90,7 88,9
29,6 28,3 28,0 0
201,7
139,5
77,9 77,5 73,2 70,4 70,3 69,7 65,0 62,2 61,9 61,6 60,1 59,9 57,6 57,0 55,1 52,7 51,2 Target tahun 2014 50,8 100 bidan per 100.000 47,2 penduduk 47,1 46,8 40,3
50
100
150
200
250
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
20
Rasio bidan di Indonesia tahun 2014 yaitu 54,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 28,0 – 201,7 per 100.000 penduduk, rasio tertinggi Prov. Aceh dan terendah Prov. Jawa Barat. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio bidan 100 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 4 provinsi telah mencapai target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA TAHUN 2014 Papua Barat
102,0
Maluku Utara
95,1
Maluku
77,5
Nusa Tenggara Timur
61,9
Papua
55,1
INDONESIA
Target tahun 2014 100 bidan per 100.000 penduduk
54,2
Nusa Tenggara Barat
46,8 0
20
40
60
80
100
120
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014 Rasio bidan di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua memiliki rentang 46,8 – 102 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi di Provinsi Papua Barat dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio bidan 100 per 100.000 penduduk, 1 provinsi di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua telah mencapai target.
21
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 Boven Digoel Supiori Asmat Mappi Mamberamo Raya Merauke Waropen Biak Numfor Sarmi Kepulauan Yapen Nabire Kota Jayapura Tolikara Jayapura Pegunungan Bintang Mimika PAPUA Jayawijaya Mamberamo Tengah Puncak Jaya Dogiyai Deiyai Keerom Intan Jaya Nduga Paniai Lanny Jaya Yahukimo Puncak Yalimo
122,9
97,6 97,5 97,4
0,0 0
9,6
16,3 20
32,9 31,8 31,4 30,1 30,1 29,8 24,9 24,6
39,1
44,8
40
67,1 61,8 60,3 55,9 55,4 55,1
60
76,3
85,8 85,2 83,8 82,3
132,6
91,8
Target tahun 2014 100 bidan per 100.000 penduduk
80
100
120
140
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id tanggal 1 Desember 2014
22
Rasio bidan di Provinsi Papua yaitu 55,1 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi di Kabupaten Boven Digoel (132,6) dan terendah di Kabupaten Yalimo (0). Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio bidan 100 per 100.000 penduduk, 2 kabupaten/kota telah mencapai target.
KABUPATEN/KOTA DAERAH BERMASALAH KESEHATAN (DBK) PROVINSI PAPUA NO
NAMA
NO
NAMA
1
Nabire
12
Waropen
2
Yapen Waropen
13
Supiori
3
Jayawijaya
14
Kota Jayapura
4
Paniai
15 Dogiyai
5
Puncak Jaya
16 Nduga
6
Boven Digoel
17 Lanny Jaya
7
Mappi
18 Memberamo Tengah
8
Asmat
19 Yalimo
9
Yahukimo
20 Intan Jaya
10
Pegunungan Bintang
21 Deiyai
11
Tolikara
22 Puncak 23
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012
24
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 73,29 naik dari tahun 2011 sebesar 72,77 dan kisaran IPM per kabupaten/kota 65,86-78,33. Seluruh provinsi di Indonesia masuk dalam kategori IPM sedang, tidak satupun provinsi dengan kategori IPM rendah maupun sedang. DKI Jakarta masih menempati posisi pertama dengan IPM 78,33 dan Papua di posisi terakhir.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua pada tahun 2012 sebesar 65,86 dengan kisaran IPM per kabupaten/kota 48,8076,64. Berdasarkan kategori, sebanyak 22 kabupaten/kota di Provinsi Papua termasuk IPM kategori sedang dan 7 kabupaten lainnya masuk kategori IPM rendah.
25
PERSENTASE WANITA BERSTATUS KAWIN UMUR 15-49 YANG MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB DI INDONESIA (KB AKTIF), SDKI 2012
26
ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 23
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian bayi periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian bayi di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.
27
ANGKA KEMATIAN BALITA DI INDONESIA, HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 32
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian balita periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian balita di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup.
28
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4) DI INDONESIA PER SEPTEMBER 2014
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI: Laporan pencapaian kinerja B09 2014 Cakupan kunjungan pelayanan ibu hamil K4 di Indonesia pada tahun 2014 s.d. triwulan 3 ialah sebesar 64,58%. Cakupan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah (76,24%), sedangkan yang terendah ialah di Provinsi Papua (24,93%). Cakupan s.d. triwulan III di Provinsi Kalimantan Timur sendiri (54,44%) masih lebih rendah dari cakupan nasional pada kurun waktu yang sama. Capaian tersebut merupakan kelima terendah diantara provinsi lainnya. Namun demikian, diharapkan pada akhir tahun 2014 target tersebut akan dapat dicapai.
29
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 (%) REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI: Laporan pencapaian kinerja B09 2014
30
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2014 triwulan ke tiga di Provinsi Papua (24,93%) merupakan yang terendah diantara 6 provinsi di regional Nusa Tenggara – Maluku - Papua. Cakupan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (60,05%). Secara umum, cakupan kunjungan ibu hami K4 s.d. triwulan III diantara provinsi-provinsi di regional Nusa Tenggara – Maluku - Papua masih berada dibawah cakupan nasional pada kurun waktu yang sama. Target Renstra Kemenkes pada tahun 2014 ialah sebesar 95%. Diharapkan pada akhir tahun 2014 target tersebut dapat tercapai.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4) DI PROVINSI PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI: Laporan pencapaian kinerja B09 2014 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2014 s.d. triwulan 3 memiliki variasi yang cukup lebar. Cakupan tertinggi terdapat di Kabupaten Nabire (71,55%) sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Dogiyai (4,18%). Terdapat satu kabupaten di Provinsi Papua yang cakupannya lebih besar dari cakupan nasional pada kurun waktu yang sama, yakni Kabupaten Nabire. Target Renstra Kemenkes pada tahun 2014 ialah sebesar 95%. Diharapkan pada akhir tahun 2014 target tersebut dapat tercapai.
31
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA PER SEPTEMBER 2014
32
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI: Laporan pencapaian kinerja B09 2014 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2014 s.d. triwulan 3 ialah sebesar 63,88%. Cakupan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah (79%), sedangkan yang terendah ialah di Provinsi Papua Barat (5,47%). Cakupan di Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan ke tiga tahun 2014 ialah sebesar 56,19%. Capaian tersebut merupakan kelima terendah diantara provinsi lainnya. Sedangkan target Renstra Kemenkes pada tahun 2014 ialah sebesar 90%. Diharapkan pada akhir tahun 2014 target tersebut dapat tercapai.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN (%) REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI: Laporan pencapaian kinerja B09 2014 Presentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di regional Nusa Tenggara – Maluku – Papua pada tahun 2014 triwulan ke tiga secara umum masih berada di bawah cakupan nasional pada periode waktu yang sama. Cakupan tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara (62,73%) sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua Barat (5,47%). Cakupan di provinsi Papua sendiri menempati posisi terendah ke dua diatara enam provinsi yang ada di regional Nusa Tenggara – Maluku - Papua. Target Renstra Kemenkes pada tahun 2014 ialah sebesar 90%. Diharapkan pada akhir tahun 2014 target tersebut dapat tercapai.
33
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI: Laporan pencapaian kinerja B09 2014
34
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua pada tahun 2014 s.d. triwulan III tertinggi adalah di Kabupaten Nabire (68,14%) sedangkan yang terendah ialah di Kabupaten Paniai (2,10%). Variasi cakupan diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki rentang yang cukup lebar, dimana terdapat satu kabupaten yang cakupannya melebihi cakupan nasional pada kurun waktu yang sama, yakni Kabupaten Nabire, namun kabupaten Paniai memiliki cakupan yang sangat rendah. Target Renstra Kemenkes pada tahun 2014 ialah sebesar 90%. Diharapkan pada akhir tahun 2014 target tersebut dapat dicapai.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA PER SEPTEMBER 2014
Standar WHO 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014 Cakupan imunisasi campak pada bayi di Indonesia per September 2014 sebesar 53,6% dengan provinsi tertinggi Jawa Barat (64,5%) dan terendah Papua Barat (12,2%).
35
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Standar WHO 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014
36
Dari 6 provinsi di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua per September 2014, hampir seluruh provinsi kecuali Nusa Tenggara Barat memiliki cakupan imunisasi campak pada bayi di Indonesia per September 2014 di bawah rata-rata provinsi (53,6%%). Provinsi dengan cakupan campak pada bayi tertinggi regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yaitu Nusa Tenggara Barat (59,7%) dan terendah Papua Barat (12,2%).
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI PROVINSI PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Standar WHO 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014
Cakupan imunisasi campak pada bayi Provinsi Papua per September 2014 sebesar 25,8% dengan kabupaten/kota tertinggi yaitu Kabupaten Asmat (73,6%) dan terendah Kabupaten Yalimo (2,6%). Sebanyak 12 kabupaten belum melaporkan datanya.
37
PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA PER SEPTEMBER 2014
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Indonesia per September 2014 sebesar 48,4% dengan provinsi tertinggi Bali (62,0%) dan terendah Maluku Utara (17,7%).
38
PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014
Dari 6 provinsi di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, seluruh provinsi kecuali Nusa Tenggara Barat memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di bawah rata-rata provinsi (48,4%). Provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi per September 2014 tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat (48,4%) dan terendah Maluku Utara (17,7%).
39
PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI PROVINSI PAPUA PER SEPTEMBER 2014
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi Provinsi Papua per September 2014 sebesar 20,3% dengan kabupaten/kota tertinggi yaitu Kabupaten Asmat (57,8%) dan terendah Kabupaten Yalimo (2%)
40
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014
Cakupan desa/kelurahan UCI di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 100% dengan kisaran 13,05% - 100%. Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jambi mencapai 100%. Sedangkan provinsi terendah yaitu Papua (13,05%), Papua Barat (41,21%), dan Sulawesi Tenggara (56,50%).
41
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2014 (Laporan Pencapaian Kinerja B09 2014) Cakupan kunjungan bayi di Indonesia tahun 2014 sebesar 60,90% dengan provinsi tertinggi Lampung 74,89%) dan terendah Papua (6,45%). Semua provinsi masih belum memenuhi target Renstra 2014 yaitu 90%
42
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2014 (Laporan Pencapaian Kinerja B09 2014)
Dari 6 provinsi di regional Nusa Tenggara/Maluku/Papua tidak ada satupun provinsi yang memenuhi target Renstra 2014 yaitu 90%. Provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua (6,45%).
43
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2014 (Laporan Pencapaian Kinerja B09 2014) Cakupan pelayanan kesehatan bayi Provinsi Papua pada tahun 2014 sebesar 6,5% dengan cakupan tertinggi Supiori (45,5%) dan terendah Jayapura (9,8%). Tidak ada satu pun provinsi yang memenuhi target Renstra 90% dan terdapat 21 kab/kota yang tidak ada datanya (0%).
44
CAKUPAN BALITA DITIMBANG (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2014 (Laporan Pencapaian Kinerja B09 2014) Cakupan balita ditimbang (D/S) di Indonesia tahun 2014 sebesar 76,8% dengan provinsi tertinggi Nusa Tenggara Barat (87,5%) dan terendah Papua (30,4%). Hanya 2 provinsi yang memenuhi target Renstra 2014 yaitu 85% , yaitu NTB dan Jawa Barat.
45
CAKUPAN BALITA DITIMBANG (D/S) DI REGIONAL NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2014 (Laporan Pencapaian Kinerja B09 2014)
Dari 6 provinsi di regional di Nusa Tenggara/Maluku/Papua, hanya satu provinsi pun yang memiliki cakupan balita ditimbang (D/S) tahun 2014 yang memenuhi target Renstra 2014 yang sebesar 85%, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat (87,30%) Provinsi dengan cakupan terendah yaitu Provinsi Papua (30,40%)
46
CAKUPAN BALITA DITIMBANG (D/S) DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2014 (Laporan Pencapaian Kinerja B09 2014) Cakupan balita ditimbang (D/S) Provinsi Papua pada tahun 2014 sebesar 30.4% dengan cakupan tertinggi kab. Deiyai (95,7%) dan terendah Tolikara (0%). Hanya satu kabupaten/kota yang memenuhi target Renstra 2014 yang sebesar 85% yaitu Kab. Deiyai.
47
PREVALENSI GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA (BB/U) DI INDONESIA TAHUN 2013 Bali DKI Jakarta Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau Jawa Barat DI Yogyakarta Sulawesi Utara Kalimantan Timur Banten Jawa Tengah Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Timur INDONESIA Jambi Sumatera Barat Papua Sumatera Utara Riau Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Gorontalo Aceh Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Maluku Sulawesi Barat Papua Barat Nusa Tenggara Timur
13,2 14 15,1 15,6 15,7 16,2 16,5 16,6 17,2 17,6 18,3 18,7 18,8 19,1 19,6 19,7 21,2 21,8 22,4 22,5 23,3 23,9 24,1 24,9 25,6 25,7 26,1 26,3 26,5 27,4 28,3 29,1 30,9 33
0
5
Sumber : Badan Litbangkes Kemkes: Riskesdas 2013
48
10
15
20
25
30
35
PREVALENSI KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA (BB/TB) DI INDONESIA TAHUN 2013 Bali Sulawesi Tengah DI Yogyakarta Sulawesi Utara DKI Jakarta Kep. Bangka Belitung Sulawesi Barat Jawa Barat Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sulawesi Tenggara Jawa Timur Kalimantan Timur Gorontalo Lampung Nusa Tenggara Barat INDONESIA Maluku Utara Kep. Riau Sumatra Selatan Kalimantan Tengah Sumatra Barat Kalimantan Selatan Jambi Banten Papua Bengkulu Sumatra Utara Papua Barat Nusa Tenggara Timur Riau Aceh Maluku Kalimantan Barat
8,8 9,4 9,4 9,9 10,2 10,2 10,8 10,9 11,0 11,1 11,4 11,4 11,6 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,6 12,8 13,5 13,8 14,8 14,8 14,9 15,4 15,5 15,6 15,7 16,2 18,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Sumber : Badan Litbangkes Kemkes: Riskesdas 2013
49
PREVALENSI DIABETES MELITUS BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan Litbangkes Kemkes: Riskesdas 2013
50
PREVALENSI HIPERTENSI BERDASARKAN DIAGNOSIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan Litbangkes Kemkes: Riskesdas 2013
51
PERSENTASE RUMAH TANGGA BER-PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2014
52
Pada tahun 2013, capaian PHBS di Indonesia sebesar 55,46%. Capaian tersebut belum memenuhi target Renstra 2013 sebesar 65%. Demikian juga dengan sebagian besar provinsi di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat memiliki capaian sebesar 50,02%. Terdapat 8 Provinsi yang telah memenuhi target 65%.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia sebesar 66,8%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Bali, DIY, dan Jawa Timur. Provinsi dengan persentase terendah yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kalimantan Barat memiliki persentase sebesar 67,80%.
53
PERSENTASE RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK REGIONAL NUSA TENGGARA MALUKU PAPUA TAHUN 2013
Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan
54
Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia sebesar 66,8%. Di regional Nusa Tenggara Maluku Papua, provinsi dengan persentase tertinggi adalah Maluku Utara. Provinsi dengan persentase terendah yaitu Papua.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2013
Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Provinsi Papua sebesar 45,7%. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi adalah Kab. Asmat sebesar 93,5%. Kabupaten/kota dengan persentase terendah yaitu Kab. Intan Jaya sebesar 3%.
55
PERSENTASE RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK DI INDONESA TAHUN 2013
Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan
56
Persentase rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak di Indonesia sebesar 59,8%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Provinsi dengan persentase terendah yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK REGIONAL NUSA TENGGARA MALUKU PAPUA 2013
Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan Pada tahun 2013, persentase di Indonesia sebesar 59,8%. Persentase tertinggi di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua adalah Provinsi Papua Barat sebesar 54,9%. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah di regional ini adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 30,5%.
57
PERSENTASE RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2013
Sumber : Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan
58
Persentase rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak di Provinsi Papua sebesar 30,5%. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi adalah Kota Jayapura sebesar 74,6%. Kabupaten/kota dengan persentase terendah yaitu Kab. Paniai sebesar 0,8%.
