KATA PENGANTAR Keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan perencanaan yang baik yang didasarkan pada data dan informasi kesehatan yang tepat dan akurat serta berkualitas, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (evidence based). Buku kecil ini menyajikan data dan informasi mengenai keadaan sosio-demografi, derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan, dan sumber daya kesehatan di provinsi yang disajikan menurut kabupaten/kota. Adapun data dan informasi yang disajikan bersumber dari Pusdatin Kemkes RI, Ditjen BUK Kemkes RI, Ditjen PPPL Kemkes RI, Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI, Badan PPSDMK Kemkes RI, Sekretariat KKI, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri. Tim penyusun berharap data dan informasi yang terdapat pada buku ini dapat menjadi bahan masukan dalam menelaah keadaan kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
drg. Oscar Primadi, MPH NIP. 196110201988031013
DAFTAR ISI
Profil Singkat Provinsi Papua Barat Tahun 2013 1 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2013 2 Estimasi Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2013 3 Estimasi Piramida Penduduk Tahun 2013 4 Estimasi Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2013 5 Estimasi Kepadatan Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2013 6 Jumlah Puskesmas Provinsi Papua Barat per Desember 2013 7 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2013 8 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 9 Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 10 Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sesuai Standar di Indonesia Tahun 2012 11 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 12 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 13 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 14
Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Alokasi dan Realisasi Dana BOK Provinsi Papua Barat per 1 Desember 2013 Kabupaten/Kota Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Provinsi Papua Barat Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Perubahan IPKM 2007-2010 Persentase Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB di Indonesia (KB Aktif), SDKI 2012 Angka Kematian Bayi di Indonesia, SDKI 2012 Angka Kematian Balita di Indonesia, SDKI 2012
15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Indonesia Tahun 2013 28 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 29 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2013 30 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 31 Kunjungan KN1 di Indonesia Tahun 2013 32 Kunjungan KN1 Provinsi Papua Barat Tahun 2013 33 Cakupan Imunisasi Campak di Indonesia Tahun 2013 34 Cakupan Imunisasi Campak Provinsi Papua Barat Tahun 2013 35 Drop Out Rate Imunisasi DPT/HB1-Campak pada Bayi di Indonesia Tahun 2013 36 Drop Out Rate Imunisasi DPT/HB1-Campak pada Bayi Provinsi Papua Barat Tahun 2013 37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Indonesia Tahun 2013 38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Provinsi Papua Barat Tahun 2013 39 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Indonesia Tahun 2013 40
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Persentase Balita Ditimbang (D/S) di Indonesia Tahun 2013 Persentase Balita Ditimbang (D/S) di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Success Rate TB Paru di Indonesia Tahun 2013 Case Notification Rate (CNR) Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Air Minum Layak dan Air Kemasan/Isi Ulang di Indonesia Tahun 1995-2012 Persentase Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum PDAM yang Memenuhi Syarat Mikrobiologi di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2012 Persentase Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia Tahun 2012
41 42
43 44 45 46 47
48
49 50
51
PROFIL SINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 1
Jumlah kabupaten/kota ► Kabupaten ► Kota
9
Jumlah
10 1 11
2
Jumlah kecamatan
160
3
Jumlah kelurahan
78
4
Jumlah desa
5
Luas wilayah (km2)
6
Estimasi Jumlah Penduduk Tahun 2013 ► Laki-Laki ► Perempuan
7
Kepadatan penduduk (jiwa/km 2)
8,50
8
Sarana Kesehatan - Puskesmas Rawat Inap - Puskesmas Non Rawat Inap Jumlah Puskesmas Rumah Sakit
39 104 143 16
Tenaga Kesehatan ► Dokter spesialis ► Dokter gigi spesialis ► Dokter umum ► Dokter gigi ► Perawat ► Bidan ► Farmasi ► Nakes lainnya
33 0 185 33 2.710 895 279 726
1.295 99.671,63 846.711 446.542 400.169
Sumber : Kementerian Dalam Negeri; Kemkes: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Sekretariat KKI, Pusat Data dan Informasi
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia : 248.422.956
Sumber : Pusdatin, 2013 Estimasi jumlah penduduk tahun 2013 menggunakan metode geometriks. Metode ini berasumsi bahwa laju/angka pertumbuhan penduduk bersifat konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk provinsi. jumlah penduduk tertinggi di Indonesia hasil estimasi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat.
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 Estimasi Jumlah Penduduk Papua Barat : 846.711
Sumber : Pusdatin, 2013 Estimasi jumlah penduduk tahun 2013 per kab/kota menggunakan proporsi dari jumlah penduduk kab/kota tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Papua Barat terdapat di Kota Sorong dan terendah di Kab. Tambrauw. Proporsi penduduk di Kota Sorong sebesar 25,07% dan di Kab. Tambrauw sebesar 0,80%.
ESTIMASI PIRAMIDA PENDUDUK TAHUN 2013
Indonesia
Provinsi Papua Barat
Sumber : Pusdatin, 2013 Struktur penduduk di Indonesia dan Papua Barat termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun), walaupun jumlah kelahiran telah menurun jika dibandingkan dengan lima tahun yang lalu dan angka harapan hidup yang semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Badan piramida membesar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan terhadap penduduk usia tua, karena golongan penduduk ini relatif tidak produktif.
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Kemendagri, 2013; Pusdatin, 2013 Hasil estimasi penduduk menunjukkan pada tahun 2013 kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 130 penduduk per KM2. Estimasi kepadatan penduduk paling besar terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 15.063, Jawa Barat sebesar 1.285 dan Banten 1.193. Estimasi kepadatan penduduk paling kecil terdapat di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan penduduk 9, Papua sebesar 10 dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km 2 .
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Kemendagri, 2013; Pusdatin, 2013 Penyebaran penduduk di Provinsi Papua Barat belum merata. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota yang tidak sama. Kab/Kota dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kota Sorong sebesar 323 jiwa per KM2. Kepadatan terendah terdapat di Kab. Tambrauw dengan kepadatan penduduk 1 jiwa per KM2. Jumlah penduduk dan luas wilayah merupakan indikator penting dalam hal penyebaran penduduk.
JUMLAH PUSKESMAS PROVINSI PAPUA BARAT PER DESEMBER 2013 NO
Sumber : Pusdatin Kemkes RI
KABUPATEN/KOTA
RAWAT INAP
NON RAWAT INAP
JUMLAH
1
FAKFAK
7
2
9
2
KAIMANA
3
5
8
3
TELUK WONDAMA
3
3
6
4
TELUK BINTUNI
4
16
20
5
MANOKWARI
10
14
24
6
SORONG SELATAN
4
11
15
7
SORONG
1
16
17
8
RAJA AMPAT
3
16
19
9
TAMBRAUW
1
4
5
10
MAYBRAT
3
11
14
11
KOTA SORONG
0
6
6
JUMLAH
39
104
143
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Pusdatin, Desember 2013 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi di Indonesia menunjukkan nilai yang bervariasi. Rata-rata di Indonesia 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 25,730 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Banten.
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Pusdatin, Desember 2013 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Papua Barat sebesar 16,89. Pada Provinsi Papua Barat dengan estimasi jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 846.711 dan jumlah puskesmas yang telah teregistrasi sebesar 143, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 5.921 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Kab. Tambrauw dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Kota Sorong.
RUMAH SAKIT PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
KATEGORI KEPEMILIKAN RS PUBLIK Pemerintah - Kemkes - Pemda Propinsi - Pemda Kabupaten - Pemda Kota - Kementerian Lain - TNI/POLRI Swasta Non Profit RS PRIVAT SWASTA BUMN TOTAL Sumber : Ditjen BUK 01 Desember 2013
RS UMUM 12 0 0 8 2 0 2 1 2 1 16
RS KHUSUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 0 8 2 0 2 1 2 1 16
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA Jumlah fasilitas kesehatan keluarga berencana sesuai standar terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.270 . Jumlah terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 54 tempat fasilitas kesehatan keluarga berencana sesuai standar.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter umum di Indonesia tahun 2013 adalah 37,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 8,9 – 151,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 8 provinsi telah mencapai target.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Papua Barat berkisar 0,0 – 33,9 dengan rasio tertinggi Kota Sorong dan rasio terendah Kab. Raja Ampat, Kab. Tambraw, dan Kab. Maybarat. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 100 % kab/kota belum mencapai target.
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013
Rasio dokter gigi di Indonesia tahun 2013 adalah 9,7 per 100.000 penduduk, dengan rentang 2,7 – 50,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 7 provinsi telah mencapai target.
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Papua Barat berkisar 0,0 – 9,0 dengan rasio tertinggi Kota Sorong dan rasio terendah Kab. Teluk Wondama, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambraw, dan Kab. Maybarat. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 100 % kab/kota belum mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio perawat di Indonesia tahun 2013 adalah 119,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 66,9 – 320,1 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 117,5 per 100.000 penduduk, secara nasional telah mencapai target dan hanya 8 provinsi belum mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio perawat per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Papua Barat berkisar 54,8 – 653,7 dengan rasio tertinggi Kab. Sorong dan terendah Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio 117,5 perawat per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 91 % kab/kota telah memenuhi target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio bidan di Indonesia tahun 2013 adalah 55,1 per 100.000 penduduk, dengan rentang 28,5 – 204,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 100 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 4 provinsi telah mencapai target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio bidan per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Papua Barat berkisar 18,8 – 196,5 dengan rasio tertinggi Kab. Raja Ampat dan terendah Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio 100 bidan per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 63 % kab/kota telah memenuhi target.
ALOKASI DAN REALISASI DANA BOK PROVINSI PAPUA BARAT PER 1 DESEMBER 2013 NO
PROVINSI
ALOKASI DANA
PELAKSANAAN
PERSENTASE
1 Kab. Fak-fak
2 489 700 000
2 365 161 800
95,00
2 Kab. Kaimana
2 220 400 000
955 754 700
43,04
3 Kab. Teluk Wondama
1 681 800 000
1 038 806 250
61,77
4 Kab. Teluk Bintuni
4 105 500 000
3 931 390 000
95,76
5 Kab. Manokwari
6 529 200 000
6 233 077 000
95,46
6 Kab. Sorong Selatan
3 566 900 000
3 566 900 000
7 Kab. Sorong
4 644 100 000
3 976 416 525
85,62
8 Kab. Raja Ampat
5 288 500 000
5 205 890 450
98,44
9 Kab. Tambraw
1 412 500 000
1 366 000 000
96,71
10 Kab. Maybrat
1 681 800 000
1 631 400 000
97,00
11 Kota Sorong
1 681 800 000
1 600 000 000
95,14
35 302 200 000
31 870 796 725
90,28
PROVINSI
100
Sumber : http://www.gizikia.depkes.go.id diunduh tanggal 21 Januari 2014
KABUPATEN/KOTA DAERAH BERMASALAH KESEHATAN (DBK) PROVINSI PAPUA BARAT
NO
NAMA
1
Teluk Bintuni
2
Sorong Selatan
3
Raja Ampat
4
Kaimana
5
Teluk Wondama
6
Kota Sorong
7
Maybrat (Sorong Selatan)
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 73,29 naik dari tahun 2011 sebesar 72,77 dan kisaran IPM per kabupaten/kota 65,86-78,33. Seluruh provinsi di Indonesia masuk dalam kategori IPM sedang, tidak satupun provinsi dengan kategori IPM rendah maupun tinggi.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 sebesar 70,22 dengan kisaran IPM per kabupaten/kota 51,18-78,36. Berdasarkan kategori, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat termasuk IPM kategori sedang.
PERUBAHAN IPKM 2007 – 2010*) 1,00 0,90
IPKM 2007 IPKM 2010
0,80 0,70 0,60 0,50 0,40
0,30 0,20
0,00
Maluku Sulbar NTT Papua Goron… Malut Pa-bar Sulsel NTB Kalteng Banten Sultra Kalbar Sulteng Jambi Aceh Sumsel Lamp… Jabar Kalsel Sumbar Babel Sumut Riau Jawa… Jateng Beng… Sulut Kep.R… Kaltim Bali DKI DIY
0,10
*)Komposit
7 indikator Riskesdas 2007 dan 2010 untuk Provinsi: Prevalensi Gizi Kurang, Prevalensi Anak Pendek, Kunjungan Neonatus, Imunisasi, Penolong persalinan oleh nakes, pemantauan pertumbuhan, Sanitasi
PERSENTASE WANITA BERSTATUS KAWIN UMUR 15-49 YANG MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB DI INDONESIA (KB AKTIF), SDKI 2012
ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 23
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian bayi periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian bayi di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.
ANGKA KEMATIAN BALITA DI INDONESIA, HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 32
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian balita periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian balita di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4) DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Indonesia pada tahun 2013 ialah sebesar 86,52%. Hal itu berarti, belum mencapai target renstra pada tahun 2013 yang sebesar 93%. Dari 33 Provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi (30,3%) yang telah mencapai target tersebut.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 (%) PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Target Renstra 2013: 93%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 ialah sebesar 69,18%. Nilai cakupan tersebut belum mencapai target renstra tahun 2013 yaitu sebesar 93%. Meski angka capaian provinsi tersebut tidak memenuhi target renstra, namun terdapat 1 Kabupaten atau sebesar 9,09% dari 11 Kabupaten/Kota yang ada dapat mencapai target tersebut pada tahun 2013.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2013 ialah sebesar 90,88%. Hal itu berarti, capaian ini telah memenuhi target renstra pada tahun 2013 yang sebesar 89%. Dari 33 Provinsi di Indonesia, hanya 12 provinsi (36,37%) yang belum mencapai target tersebut.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN (%) DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Target Renstra 2013: 89%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Presentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 ialah sebesar 73,20%, sehingga capaian tersebut tidak memenuhi target renstra tahun 2013 yang sebesar 89%. Meski demikian, terdapat 3 Kabupaten/Kota (27,27%) di provinsi Papua Barat yang dapat mencapai target tersebut pada 2013.
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS PERTAMA (KN1) DI INDONESIA Target Triwulan IV : 89%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Sampai dengan November tahun 2013 cakupan KN 1 di Indonesia sebesar 93,34% yang telah memenuhi target triwulan IV 2013 sebesar 89%. Demikian juga dengan sebagian besar provinsi telah memenuhi target tersebut. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 97,92%, sedangkan terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 25,54%.
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS PERTAMA (KN1) PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Target Triwulan IV : 89%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Provinsi Papua Barat memiliki capaian sebesar 25,54%. Kabupaten/kota dengan capaian KN1 tertinggi adalah Kab. Sorong Selatan sebesar 56,1%. Sedangkan Kab. Tambraw memiliki capaian terendah sebesar 11,76%.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA PER DESEMBER 2013
Target WHO: 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 Capaian imunisasi campak di Indonesia sampai dengan Desember 2013 sebesar 90,82%. Capaian tertinggi adalah Provinsi Jambi. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 50,35%.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PROVINSI PAPUA BARAT PER DESEMBER 2013 Target WHO: 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 Provinsi Papua Barat memiliki capaian sebesar 61,43%. Kabupaten/kota dengan capaian imunisasi campak tertinggi adalah Kab. Tambraw. Sedangkan Kab. Maybrat memiliki capaian terendah sebesar 25,35%.
DROP OUT RATE IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013
DO Rate imunisasi DPT/HB1-Campak menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 namun tidak mendapatkan imunisasi campak, terhadap bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1. Terdapat 20 provinsi memiliki DO Rate di bawah 5%. Sedangkan sebanyak 14 provinsi memiliki DO rate lebih dari 5%.
DROP OUT RATE IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 DO Rate imunisasi DPT/HB1-Campak menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 namun tidak mendapatkan imunisasi campak, terhadap bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1. DO Rate Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 di bawah batas 5% yaitu 0,6%. Ada 3 kab/kota memiliki DO Rate di atas 5%. Sedangkan 8 kab/kota memiliki DO Rate di bawah 5%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 17provinsi sudah memenuhi target Renstra 2012 yaitu 87%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi di provinsi Papua Barat belum mencapai target Renstra yaitu 49,75%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013
Target renstra 2013 83%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan pelayanan anak balita di Indonesia (Laporan B12 tahun 2013) sebesar 69,75% berarti belum memenuhi target Renstra Kemkes yang harus dicapai pada tahun 2013 yang sebesar 83%. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan cakupan pelayanan kesehatan anak balita tertinggi. Terendah yaitu Provinsi Papua.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Target renstra 2013 83%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Provinsi Papua Barat (Laporan B12 tahun 2013) sebesar 53,64% yang berarti belum mencapai target renstra 2013 yang sebesar 83%. Tertinggi dicapai Kab. Fakfak dengan capaian 67,60% dan terendah dicapai Kab. Kaimana dengan capaian 14,87%. Seluruh kabupaten/kota di Papua Barat belum mencapai target renstra tahun 2013.
PERSENTASE BALITA DITIMBANG (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2013 Target renstra 2013 80%
Sumber: Ditjen Bina Gizi KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan D/S di Indonesia pada tahun 2013 (Laporan B.12) mencapai 80,01%. Berarti telah mencapai target Renstra Kemkes 2013 yang sebesar 80%. Cakupan tertinggi dicapai Jawa Tengah sebesar 89,43% dan terendah Papua sebesar 37,89%. Sedangkan Kalimantan Barat memiliki cakupan persentase balita ditimbang (Laporan B12 2013) sebesar 63,18%.
PERSENTASE BALITA DITIMBANG (D/S) PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Target renstra 2013 80%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan Kinerja B12 Tahun 2013
Cakupan D/S di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 (Laporan B12) mencapai 55,93%. Sementara target Renstra Kemkes 2013 sebesar 80%. Berarti Provinsi Papua Barat belum mencapai target Renstra 2013. Cakupan tertinggi dicapai Kab Maybrat sebesar 97,30% dan terendah Kab Tambraw sebesar 41,65%. Sebanyak 2 dari 11 kabupaten/kota di Papua Barat telah mencapai target renstra kemkes 2013.
SUCCESS RATE TB PARU DI INDONESIA
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI: Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2013 Success Rate (SR) di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan triwulan 3 sebesar 90,8%, yang berarti telah mencapai target WHO yang sebesar 85%. Terdapat 26 provinsi (78,79%) telah mencapai target WHO.
CASE NOTIFICATION RATE (CNR) TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI: Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2013 Case Notification Rate (CNR) Tb semua kasus di Indonesia sampai dengan triwulan 3 tahun 2013 sebesar 96 per 100.000 penduduk. Provinsi Papua menempati posisi teratas yaitu sebesar 442 dan untuk DI Yogyakarta menempati posisi paling bawah sebesar 55 per 100.000 penduduk
PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012
Target Renstra 2012: 60%
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemkes, 2013 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di Indonesia sebesar 56,2 persen. Sepuluh provinsi mempunyai persentase lebih besar dibandingkan dengan persentase nasional. Persentase terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Persentase terkecil rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat terdapat di Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Susenas Triwulan I 2012, BPS Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak di Indonesia sebesar 41,66%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk sumber air minum layak terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61,38%. Terdapat 16 provinsi yang persentasenya berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 20,40%. Terdapat 17 provinsi yang persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak kurang dari persentase nasional.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012
Sumber : Susenas 1995-2012, BPS Susenas Triwulan I 2012 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dengan air kemasan/isi ulang di Indonesia menunjukkan tren yang berlawanan. Air minum layak dalam pembahasan ini tidak termasuk air minum kemasan/isi ulang. Hal ini dikarenakan air kemasan tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan sumbernya berasal dari wilayah lain. Persentase penduduk yang mengkonsumsi air minum layak semakin menurun jika dibandingkan dengan penduduk yang mengkonsumsi air kemasan/isi ulang. Penduduk yang mengkonsumsi air dalam kemasan semakin meningkat. Pada tahun 2011 persentase penggunaan air minum layak sebesar 42,76% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 22,13%, sedangkan pada tahun 2012 persentase penggunaan air minum layak sebesar 41,66% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 23,33%.
PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM YANG MEMENUHI SYARAT MIKROBIOLOGI DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2012 Persentase hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM yang memenuhi syarat mikrobiologi di Indonesia sebesar 95,39%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 20 provinsi di Indonesia mempunyai kualitas air minum PDAM yang baik, karena dari jumlah sampel yang diuji nilainya 100% memenuhi syarat mikrobiologi. Persentase terendah terjadi di Provinsi Bali, hasil pengujian sampel hanya sebesar 34,78% yang memenuhi syarat mikrobiologi, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 62,47%.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Susenas Triwulan I 2012, BPS Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk menurut akses terhadap sanitasi layak terdapat di Provinsi Bali sebesar 87,86% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,37%. Terdapat 12 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 25,92% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 27,33%. Terdapat 21 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak dari persentase nasional
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, 2013 Persentase kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Ketiga provinsi ini 100% dari kabupaten/kota yang ada telah menyelenggarakan KKS. Kondisi yang berbeda terjadi di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang seluruh kabupaten/kotanya belum menyelenggarakan KKS
