KATA PENGANTAR Keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan perencanaan yang baik yang didasarkan pada data dan informasi kesehatan yang tepat dan akurat serta berkualitas, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (evidence based). Buku kecil ini menyajikan data dan informasi mengenai keadaan sosio-demografi, derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan, dan sumber daya kesehatan di provinsi yang disajikan menurut kabupaten/kota. Adapun data dan informasi yang disajikan bersumber dari Pusdatin Kemkes RI, Ditjen BUK Kemkes RI, Ditjen PPPL Kemkes RI, Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI, Badan PPSDMK Kemkes RI, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri. Tim penyusun berharap data dan informasi yang terdapat pada buku ini dapat menjadi bahan masukan dalam menelaah keadaan kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat maupun kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
drg. Oscar Primadi, MPH NIP. 196110201988031013
DAFTAR ISI
Profil Singkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 1 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2013 2 Estimasi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 3 Estimasi Piramida Penduduk Tahun 2013 4 Estimasi Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2013 5 Estimasi Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 6 Jumlah Puskesmas Provinsi Sumatera Barat per Desember 2013 7 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2013 8 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 9 Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 10 Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sesuai Standar di Indonesia Tahun 2012 11 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 12 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 13 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 14 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 15
Rasio Perawat per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Kabupaten/Kota Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Provinsi Sumatera Barat Alokasi dan Realisasi Dana BOK Provinsi Sumatera Barat per 1 Desember 2013 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Perubahan IPKM 2007-2010 Persentase Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB di Indonesia (KB Aktif), SDKI 2012 Angka Kematian Bayi di Indonesia, SDKI 2012 Angka Kematian Balita di Indonesia, SDKI 2012 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Indonesia Tahun 2013
16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Kunjungan KN1 di Indonesia Tahun 2013 Kunjungan KN1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Cakupan Imunisasi Campak di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Imunisasi Campak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Drop Out Rate Imunisasi DPT/HB1-Campak pada Bayi di Indonesia Tahun 2013 Drop Out Rate Imunisasi DPT/HB1-Campak pada Bayi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
29
30
31 32 33 34
35
36 37
38
39
40 41
Persentase Balita Ditimbang (D/S) di Indonesia Tahun 2013 Persentase Balita Ditimbang (D/S) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Success Rate TB di Indonesia Tahun 2013 Case Notification Rate (CNR) TB Paru di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Air Minum Layak dan Air Kemasan/Isi Ulang di Indonesia Tahun 1995-2012 Persentase Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum PDAM yang Memenuhi Syarat Mikrobiologi di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2012 Persentase Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia Tahun 2012
42 43 44 45 46
47
48
49 50
51
PROFIL SINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 1
Jumlah kabupaten/kota ► Kabupaten ► Kota
9
Jumlah
12 7 19
2
Jumlah kecamatan
176
3
Jumlah kelurahan
303
4
Jumlah desa
711
5
Luas wilayah (km2)
42.012,89
6
Estimasi Jumlah Penduduk Tahun 2013 ► Laki-Laki ► Perempuan
5.035.311 2.496.318 2.538.993
7
Kepadatan penduduk (jiwa/km 2)
8
Sarana Kesehatan - Puskesmas Rawat Inap - Puskesmas Non Rawat Inap Jumlah Puskesmas Rumah Sakit
Tenaga Kesehatan ► Dokter spesialis ► Dokter gigi spesialis ► Dokter umum ► Dokter gigi ► Perawat ► Bidan ► Farmasi ► Nakes lainnya
486 12 2.318 569 7.513 4.626 1.518 4.499
119,85
88 174 262 61
Sumber : Kemkes RI: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Sekretariat KKI, Pusat Data dan Informasi; Kementerian Dalam Negeri
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia : 248.422.956
Sumber : Pusdatin, 2013 Estimasi jumlah penduduk tahun 2013 menggunakan metode geometriks. Metode ini berasumsi bahwa laju/angka pertumbuhan penduduk bersifat konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk provinsi. jumlah penduduk tertinggi di Indonesia hasil estimasi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat.
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 Estimasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat : 5.035.311
Sumber : Pusdatin, 2013 Estimasi jumlah penduduk tahun 2013 per kab/kota menggunakan proporsi dari jumlah penduduk kab/kota tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Kota Padang dan terendah di Kota Padang Panjang. Proporsi penduduk di Kota Padang sebesar 17,20% dan di Kota Padang Panjang sebesar 0,97%.
ESTIMASI PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013
Indonesia
Sumatera Barat
Sumber : Pusdatin, 2013 Struktur penduduk di Indonesia dan Sumatera Barat termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun), walaupun jumlah kelahiran telah menurun jika dibandingkan dengan lima tahun yang lalu dan angka harapan hidup yang semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Badan piramida membesar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan terhadap penduduk usia tua, karena golongan penduduk ini relatif tidak produktif.
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Kemendagri, 2013; Pusdatin, 2013 Hasil estimasi penduduk menunjukkan pada tahun 2013 kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 130 penduduk per KM2. Estimasi kepadatan penduduk paling besar terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 15.063, Jawa Barat sebesar 1.285 dan Banten 1.193. Estimasi kepadatan penduduk paling kecil terdapat di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan penduduk 9, Papua sebesar 10 dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km2 .
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Kemendagri, 2013; Pusdatin, 2013 Penyebaran penduduk di Provinsi Sumatera Barat belum merata. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota yang tidak sama. Kab/Kota dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kota Bukittinggi sebesar 4.582 jiwa per km2. Kepadatan terendah terdapat di Kab. Kepulauan Mentawai dengan kepadatan penduduk 13 jiwa per KM2. Jumlah penduduk dan luas wilayah merupakan indikator penting dalam hal penyebaran penduduk.
JUMLAH PUSKESMAS PROVINSI SUMATERA BARAT PER DESEMBER 2013
Sumber : Pusdatin Kemkes RI
NO
KABUPATEN/KOTA
RAWAT INAP
NON RAWAT INAP
JUMLAH
1
KEPULAUAN MENTAWAI
2
PESISIR SELATAN
4
6
10
7
11
18
3
SOLOK
6
12
18
4
SIJUNJUNG
6
6
12
5
TANAH DATAR
7
16
23
6
PADANG PARIAMAN
10
15
25
7
AGAM
9
13
22
8
LIMA PULUH KOTA
4
18
22
9
PASAMAN
6
10
16
10
SOLOK SELATAN
2
6
8
11
DHARMAS RAYA
7
6
13
12
PASAMAN BARAT
9
8
17
13
KOTA PADANG
7
15
22
14
KOTA SOLOK
0
4
4
15
KOTA SAWAH LUNTO
2
4
6
16
KOTA PADANG PANJANG
0
4
4
17
KOTA BUKITTINGGI
0
7
7
18
KOTA PAYAKUMBUH
1
7
8
19
KOTA PARIAMAN
1
6
7
88
174
262
JUMLAH
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Pusdatin, Desember 2013 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi di Indonesia menunjukkan nilai yang bervariasi. Rata-rata di Indonesia 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 25,730 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Banten.
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Pusdatin, Desember 2013 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Sumatera Barat sebesar 5,20. Pada Provinsi Sumatera Barat dengan estimasi jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 5.035.311 dan jumlah puskesmas 262, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 19.219 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Kab. Kepulauan Mentawai dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Kota Padang.
RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
KATEGORI KEPEMILIKAN RS PUBLIK Pemerintah - Kemkes - Pemda Propinsi - Pemda Kabupaten - Pemda Kota - Kementerian Lain - TNI/POLRI Swasta Non Profit RS PRIVAT SWASTA BUMN TOTAL Sumber : Ditjen BUK 01 Desember 2013
RS UMUM 24 1 1 12 6 0 4 11 3 1 39
RS KHUSUS 2 1 1 0 0 0 0 9 11 0 22
TOTAL 26 2 2 12 6 0 4 20 14 1 61
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI Jumlah fasilitas kesehatan keluarga berencana sesuai standar terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.270 . Jumlah terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 54 tempat fasilitas kesehatan keluarga berencana sesuai standar.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter umum di Indonesia tahun 2013 adalah 37,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 8,9 – 151,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 8 provinsi telah mencapai target.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Sumatera Barat berkisar 3,8 – 161,4 dengan rasio tertinggi Kota Padang dan rasio terendah Kab. Kepulauan Mentawai. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 37% kab/kota telah mencapai target.
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter gigi di Indonesia tahun 2013 adalah 9,7 per 100.000 penduduk, dengan rentang 2,7 – 50,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 7 provinsi telah mencapai target.
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Sumatera Barat berkisar 0 – 38,9 dengan rasio tertinggi Kota Bukittinggi dan rasio terendah Kab. Kepulauan Mentawai. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 37% kab/kota telah mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio perawat di Indonesia tahun 2013 adalah 119,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 66,9 – 320,1 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 117,5 per 100.000 penduduk, secara nasional telah mencapai target dan hanya 8 provinsi belum mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio perawat per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Sumatera Barat berkisar 40,4 – 616,6 dengan rasio tertinggi Kota Bukittinggi dan terendah Kab. Agam. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio 117,5 perawat per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 63% kab/kota telah memenuhi target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio bidan di Indonesia tahun 2013 adalah 55,1 per 100.000 penduduk, dengan rentang 28,5 – 204,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 100 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 4 provinsi telah mencapai target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio bidan per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Sumatera Barat berkisar 58,4 – 155,7 dengan rasio tertinggi Kota Sawah Lunto dan terendah Kota Padang. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio 100 bidan per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 42% kab/kota belum memenuhi target.
KABUPATEN/KOTA DAERAH BERMASALAH KESEHATAN (DBK) PROVINSI SUMATERA BARAT
No.
Kabupaten/Kota
1
Kabupaten Kep. Mentawai
2
Kabupaten Solok Selatan
3
Kota Pariaman
ALOKASI DAN REALISASI DANA BOK PROVINSI SUMATERA BARAT PER 1 DESEMBER 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman Kab. Agam Kab. Lima Puluh Koto Kab. Pasaman Kab. Solok Selatan Kab. Dharmas Raya Kab. Pasaman Raya/Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman PROVINSI
ALOKASI DANA 664.870.000 1.631.538.000 1.631.538.000 1.094.724.000 2.084.743.000 2.175.384.000 1.994.102.000 1.994.102.000 1.450.256.000 725.128.000 1.087.732.000 1.631.538.000 1.994.102.000 362.564.000 543.846.000 362.564.000 634.487.000 725.128.000 543.846.000 24.132.192.000
PELAKSANAAN 1.083.916.500 768.710.000 971.053.250 1.067.391.000 1.767.420.569 976.276.000 894.306.100 652.050.000 978.543.000 820.880.500 215.805.100 483.125.000 436.477.000 260.511.050 369.419.900 323.550.500 12.069.435.469
Sumber : http://www.gizikia.depkes.go.id diunduh tanggal 21 Januari 2014
PERSENTASE 66,44 47,12 46,58 49,07 88,63 48,96 61,67 89,92 89,96 50,31 59,52 88,83 120,39 41,06 50,95 59,49 50,01
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 73,29 naik dari tahun 2011 sebesar 72,77 dan kisaran IPM per kabupaten/kota 65,86-78,33. Seluruh provinsi di Indonesia masuk dalam kategori IPM sedang, tidak satupun provinsi dengan kategori IPM rendah maupun tinggi.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 sebesar 74,70 dengan kisaran IPM per kabupaten/kota 69,26-79,07. Berdasarkan kategori, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk IPM kategori sedang.
PERUBAHAN IPKM 2007 – 2010*) 1.00
0.90
IPKM 2007 IPKM 2010
0.80 0.70 0.60
0.50 0.40 0.30 0.20
0.00
Maluku Sulbar NTT Papua Goron… Malut Pa-bar Sulsel NTB Kalteng Banten Sultra Kalbar Sulteng Jambi Aceh Sumsel Lamp… Jabar Kalsel Sumbar Babel Sumut Riau Jawa… Jateng Beng… Sulut Kep.R… Kaltim Bali DKI DIY
0.10
*)Komposit
7 indikator Riskesdas 2007 dan 2010 untuk Provinsi: Prevalensi Gizi Kurang, Prevalensi Anak Pendek, Kunjungan Neonatus, Imunisasi, Penolong persalinan oleh nakes, pemantauan pertumbuhan, Sanitasi
PERSENTASE WANITA BERSTATUS KAWIN UMUR 15-49 YANG MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB DI INDONESIA (KB AKTIF), SDKI 2012
ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 23
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian bayi periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian bayi di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.
ANGKA KEMATIAN BALITA DI INDONESIA, HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 32
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian balita periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian balita di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4) DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Indonesia pada tahun 2013 ialah sebesar 86,52%. Hal itu berarti, belum mencapai target renstra pada tahun 2013 yang sebesar 93%. Dari 33 Provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi (30,3%) yang telah mencapai target tersebut.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 (%) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Target Renstra 2013: 93%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 ialah sebesar 77,79%. Nilai capaian ini belum mencapai target renstra tahun 2013 yaitu sebesar 93%. Hanya 1 Kota dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dapat mencapai target tersebut pada tahun 2013.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2013 ialah sebesar 90,88%. Hal itu berarti, capaian ini telah memenuhi target renstra pada tahun 2013 yang sebesar 89%. Dari 33 Provinsi di Indonesia, hanya 12 provinsi (36,37%) yang belum mencapai target tersebut.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN (%) DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Target Renstra 2013: 89%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Presentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 ialah sebesar 86,24%. Angka capaian tersebut belum memenuhi target renstra tahun 2013 yang sebesar 89%. Meski di tingkat provinsi tidak dapat memenuhi target, namun sebanyak 10 Kabupaten/Kota atau sebesar 52,63% dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat mencapai target tersebut pada 2013.
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS PERTAMA (KN1) DI INDONESIA Target Triwulan IV : 89%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Sampai dengan November tahun 2013 cakupan KN 1 di Indonesia sebesar 93,34% yang telah memenuhi target triwulan IV 2013 sebesar 89%. Demikian juga dengan sebagian besar provinsi telah memenuhi target tersebut. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 97,92%, sedangkan terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 25,54%.
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS PERTAMA (KN1) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 Target Triwulan IV : 89%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Provinsi Sumatera Barat memiliki capaian sebesar 91,87% yang telah memenuhi target 89%. Kabupaten/kota dengan capaian KN1 tertinggi adalah Kab. Sijunjung sebesar 100%. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki capaian terendah sebesar 72,96%. Sebagian besar kabupaten/kota telah memenuhi target triwulan IV 2013.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA PER DESEMBER 2013
Target WHO: 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 Capaian imunisasi campak di Indonesia sampai dengan Desember 2013 sebesar 90,82%. Capaian tertinggi adalah Provinsi Jambi. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 50,35%.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PROVINSI SUMATERA BARAT PER DESEMBER 2013 Target WHO: 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 Provinsi Sumatera Barat memiliki capaian sebesar 84,12%. Kabupaten/kota dengan capaian imunisasi campak tertinggi adalah Kota Solok sebesar 97,49%. Sedangkan Kab. Agam memiliki capaian terendah sebesar 69,44%.
DROP OUT RATE IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 DO Rate imunisasi DPT/HB1-Campak menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 namun tidak mendapatkan imunisasi campak, terhadap bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1. Terdapat 20 provinsi memiliki DO Rate di bawah 5%. Sedangkan sebanyak 14 provinsi memiliki DO rate lebih dari 5%.
DROP OUT RATE IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 DO Rate imunisasi DPT/HB1-Campak menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 namun tidak mendapatkan imunisasi campak, terhadap bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1. DO Rate Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 di atas batas <5% yaitu 6,7 %. Terdapat 5 kab/kota memiliki DO Rate di bawah 5%. Sedangkan ada 13 kab/kota memiliki DO rate lebih dari 5%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 17provinsi sudah memenuhi target Renstra 2012 yaitu 87%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi di provinsi Sumatera Barat sudah mencapai target Renstra yaitu 90.32%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013
Target renstra 2013 83%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013
Cakupan pelayanan anak balita di Indonesia (Laporan B12 tahun 2013) sebesar 69,75% berarti belum memenuhi target Renstra Kemkes yang harus dicapai pada tahun 2013 yang sebesar 83%. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan cakupan pelayanan kesehatan anak balita tertinggi. Terendah yaitu Provinsi Papua.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Target renstra 2013 83%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Provinsi Sumatera Barat (Laporan B12 tahun 2013) sebesar 72,33% yang berarti belum mencapai target renstra 2013 yang sebesar 83%. Tertinggi dicapai Kota Bukit Tinggi sebesar 98,06% dan terendah dicapai Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan cakupan 27,14%. Sebanyak 3 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mencapai target renstra tahun 2013.
PERSENTASE BALITA DITIMBANG (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2013 Target renstra 2013 80%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan D/S di Indonesia pada tahun 2013 (Laporan B.12) mencapai 80,01%. Berarti telah mencapai target Renstra Kemkes 2013 yang sebesar 80%. Cakupan tertinggi dicapai Jawa Tengah sebesar 89,43% dan terendah Papua sebesar 37,89%. Sedangkan Kalimantan Barat memiliki cakupan persentase balita ditimbang (Laporan B12 2013) sebesar 63,18%.
PERSENTASE BALITA DITIMBANG (D/S) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
Target renstra 2013 80%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan D/S di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 (Laporan B12) mencapai 86,83%. Sementara target Renstra Kemkes 2013 sebesar 80%. Berarti Provinsi Sumatera Barat telah mencapai target Renstra 2013. Cakupan tertinggi dicapai Kabupaten Pasaman Barat sebesar 99,8% dan terendah Kota Padang sebesar 69,75%. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mencapai target renstra kemkes 2013 kecuali Kota Bukit Tinggi, Kab Padang Pariaman, dan Kota Padang.
SUCCESS RATE TB PARU DI INDONESIA
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI: Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2013 Success Rate (SR) di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan triwulan 3 sebesar 90,8%, yang berarti telah mencapai target WHO yang sebesar 85%. Terdapat 26 provinsi (78,79%) telah mencapai target WHO.
CASE NOTIFICATION RATE (CNR) TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI: Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2013 Case Notification Rate (CNR) Tb semua kasus di Indonesia sampai dengan triwulan 3 tahun 2013 sebesar 96 per 100.000 penduduk. Provinsi Papua menempati posisi teratas yaitu sebesar 442 dan untuk DI Yogyakarta menempati posisi paling bawah sebesar 55 per 100.000 penduduk
PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012
Target Renstra 2012: 60%
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemkes, 2013 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di Indonesia sebesar 56,2 persen. Sepuluh provinsi mempunyai persentase lebih besar dibandingkan dengan persentase nasional. Persentase terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Persentase terkecil rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat terdapat di Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Susenas Triwulan I 2012, BPS Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak di Indonesia sebesar 41,66%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk sumber air minum layak terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61,38%. Terdapat 16 provinsi yang persentasenya berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 20,40%. Terdapat 17 provinsi yang persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak kurang dari persentase nasional.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012
Sumber : Susenas 1995-2012, BPS Susenas Triwulan I 2012 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dengan air kemasan/isi ulang di Indonesia menunjukkan tren yang berlawanan. Air minum layak dalam pembahasan ini tidak termasuk air minum kemasan/isi ulang. Hal ini dikarenakan air kemasan tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan sumbernya berasal dari wilayah lain. Persentase penduduk yang mengkonsumsi air minum layak semakin menurun jika dibandingkan dengan penduduk yang mengkonsumsi air kemasan/isi ulang. Penduduk yang mengkonsumsi air dalam kemasan semakin meningkat. Pada tahun 2011 persentase penggunaan air minum layak sebesar 42,76% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 22,13%, sedangkan pada tahun 2012 persentase penggunaan air minum layak sebesar 41,66% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 23,33%.
PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM YANG MEMENUHI SYARAT MIKROBIOLOGI DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2012 Persentase hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM yang memenuhi syarat mikrobiologi di Indonesia sebesar 95,39%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 20 provinsi di Indonesia mempunyai kualitas air minum PDAM yang baik, karena dari jumlah sampel yang diuji nilainya 100% memenuhi syarat mikrobiologi. Persentase terendah terjadi di Provinsi Bali, hasil pengujian sampel hanya sebesar 34,78% yang memenuhi syarat mikrobiologi, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 62,47%.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Susenas Triwulan I 2012, BPS Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk menurut akses terhadap sanitasi layak terdapat di Provinsi Bali sebesar 87,86% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,37%. Terdapat 12 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 25,92% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 27,33%. Terdapat 21 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak dari persentase nasional
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, 2013 Persentase kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Ketiga provinsi ini 100% dari kabupaten/kota yang ada telah menyelenggarakan KKS. Kondisi yang berbeda terjadi di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang seluruh kabupaten/kotanya belum menyelenggarakan KKS