KATA PENGANTAR Keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan perencanaan yang baik yang didasarkan pada data dan informasi kesehatan yang tepat dan akurat serta berkualitas, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (evidence based). Buku kecil ini menyajikan data dan informasi mengenai keadaan sosio-demografi, derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan, dan sumber daya kesehatan di provinsi yang disajikan menurut kabupaten/kota. Adapun data dan informasi yang disajikan bersumber dari Pusdatin Kemkes RI, Ditjen BUK Kemkes RI, Ditjen PPPL Kemkes RI, Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI, Badan PPSDMK Kemkes RI, Sekretariat KKI, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri. Tim penyusun berharap data dan informasi yang terdapat pada buku ini dapat menjadi bahan masukan dalam menelaah keadaan kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
drg. Oscar Primadi, MPH NIP. 196110201988031013
DAFTAR ISI
Profil Singkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 1 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2013 2 Estimasi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 3 Estimasi Piramida Penduduk Tahun 2013 4 Estimasi Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2013 5 Estimasi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 6 Jumlah Puskesmas Provinsi Jawa Barat per Juni 2013 7 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2013 8 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk Provinsi Jawa Barat Thn 2013 9 Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 10 Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sesuai Standar di Indonesia Tahun 2012 11 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 12 Rasio dokter umum per 100.000 pddk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 13 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 14 Rasio dokter gigi per 100.000 pddk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 15
Rasio Perawat per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 Rasio Perawat per 100.000 pddk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Indonesia Tahun 2013 Rasio Bidan per 100.000 pddk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Kabupaten/Kota Daerah Bermasalah Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alokasi dan Realisasi Dana BOK Provinsi Jawa Barat per 1 Agustus 2013 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Perubahan IPKM 2007-2010 Persentase Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB di Indonesia (KB Aktif), SDKI 2012 Angka Kematian Bayi di Indonesia, SDKI 2012 Angka Kematian Balita di Indonesia, SDKI 2012 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Indonesia Tahun 2013
16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Kunjungan KN1 di Indonesia Tahun 2013 Kunjungan KN1 Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Cakupan Imunisasi Campak di Indonesia Thn 2013 Cakupan Imunisasi Campak Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Drop Out Rate Imunisasi DPT/HB1-Campak pada Bayi di Indonesia Tahun 2013 Drop Out Rate Imunisasi DPT/HB1-Campak pada Bayi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Prov Jawa Barat Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Indonesia Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
29
30
31 32 33 34
35
36 37
38
39
40 41
Persentase Balita Ditimbang (D/S) di Indonesia Tahun 2013 Persentase Balita Ditimbang (D/S) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Success Rate TB di Indonesia Tahun 2013 Case Notification Rate (CNR) TB Paru di Indonesia Tahun 2013 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Air Minum Layak dan Air Kemasan/Isi Ulang di Indonesia Tahun 1995-2012 Persentase Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum PDAM yang Memenuhi Syarat Mikrobiologi di Indonesia Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2012 Persentase Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia Thn 2012
42 43 44 45 46 47
48
49 50 51
PROFIL SINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 1
Jumlah kabupaten/kota ► Kabupaten ► Kota
8
Jumlah
17 9 26
2
Jumlah kecamatan
626
3
Jumlah kelurahan Jumlah desa
4
Luas wilayah (km2)
35.377,76
5
Estimasi Jumlah Penduduk Tahun 2013 ► Laki-Laki ► Perempuan
45.472.830 23.136.432 22.336.398
6
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)
7
Sarana Kesehatan - Puskesmas Rawat Inap - Puskesmas Non Rawat Inap Jumlah Puskesmas Rumah Sakit
639 5.295
Tenaga Kesehatan ► Dokter spesialis ► Dokter gigi spesialis ► Dokter umum ► Dokter gigi ► Perawat ► Bidan ► Farmasi ► Nakes lainnya
3.431 371 14.555 3.709 30.419 12.960 3.924 9.174
1.285,35
176 874 1.050 261
Sumber : Kemkes RI: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Sekretariat KKI, Pusat Data dan Informasi; Kementerian Dalam Negeri
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia : 248.422.956
Sumber : Pusdatin, 2013 Estimasi jumlah penduduk tahun 2013 menggunakan metode geometriks. Metode ini berasumsi bahwa laju/angka pertumbuhan penduduk bersifat konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk provinsi. jumlah penduduk tertinggi di Indonesia hasil estimasi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat.
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 Estimasi Jumlah Penduduk Jawa Barat: 45.472.830
Sumber : Pusdatin, 2013 Estimasi jumlah penduduk tahun 2012 per kab/kota menggunakan proporsi dari jumlah penduduk kab/kota tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kab. Bogor dan terendah di Kota Banjar. Proporsi penduduk di Kab. Bogor sebesar 11,08% dan di Kota Banjar sebesar 0,41%.
ESTIMASI PIRAMIDA PENDUDUK TAHUN 2013
Indonesia Struktur penduduk di Indonesia dan Jawa Barat termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun), walaupun jumlah kelahiran telah menurun jika dibandingkan dengan lima tahun yang lalu dan angka harapan hidup yang semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Badan piramida membesar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 2529 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan terhadap penduduk usia tua, karena golongan penduduk ini relatif tidak produktif.
Provinsi Jawa Barat
Sumber : Pusdatin, 2013
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Kemendagri, 2013; Pusdatin, 2013 Hasil estimasi penduduk menunjukkan pada tahun 2013 kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 130 penduduk per KM2. Estimasi kepadatan penduduk paling besar terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 15.063, Jawa Barat sebesar 1.285 dan Banten 1.193. Estimasi kepadatan penduduk paling kecil terdapat di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan penduduk 9, Papua sebesar 10 dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km2 .
ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Kemendagri, 2013; Pusdatin, 2013 Penyebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat belum merata. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota yang tidak sama. Kab/Kota dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kota Bandung sebesar 15.086 jiwa per KM2. Kepadatan terendah terdapat di Kab. Sukabumi dengan kepadatan penduduk 597 jiwa per KM2. Jumlah penduduk dan luas wilayah merupakan indikator penting dalam hal penyebaran penduduk.
JUMLAH PUSKESMAS PROVINSI JAWA BARAT PER DESEMBER 2013 NO
Sumber : Pusdatin Kemkes RI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KABUPATEN/KOTA BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG INDRAMAYU SUBANG PURWAKARTA KARAWANG BEKASI BANDUNG BARAT KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR JUMLAH
RAWAT INAP
NON RAWAT INAP
JUMLAH
19 5 8 5 15 15 16 6 8 9 6 9 11 2 13 9 5 8 0 0 0 4 2 0 0 1 176
82 53 37 57 50 25 36 31 49 23 26 40 29 18 37 30 26 16 15 73 22 27 30 13 20 9 874
101 58 45 62 65 40 52 37 57 32 32 49 40 20 50 39 31 24 15 73 22 31 32 13 20 10 1050
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Pusdatin, Desember 2013 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi di Indonesia menunjukkan nilai yang bervariasi. Rata-rata di Indonesia 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 25,730 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Banten.
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012
Sumber : Pusdatin, Desember 2013 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Jawa Barat sebesar 2,31. Pada Provinsi Jawa Barat dengan estimasi jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 45.472.820 dan jumlah puskesmas 1.050, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 43.307 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Kota Cirebon dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Kota Bekasi.
RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
KATEGORI KEPEMILIKAN RS PUBLIK Pemerintah - Kemkes - Pemda Propinsi - Pemda Kabupaten - Pemda Kota - Kementerian Lain - TNI/POLRI Swasta Non Profit RS PRIVAT SWASTA BUMN TOTAL Sumber : Ditjen BUK 01 Desember 2013
RS UMUM 54 1 1 33 6 0 13 54 86 4 198
RS KHUSUS 10 4 2 2 2 0 0 19 33 1 63
TOTAL 64 5 3 35 8 0 13 73 119 5 261
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA Jumlah fasilitas kesehatan keluarga berencana sesuai standar terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.270 . Jumlah terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 54 tempat fasilitas kesehatan keluarga berencana sesuai standar.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter umum di Indonesia tahun 2013 adalah 37,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 8,9 – 151,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 8 provinsi telah mencapai target.
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Jawa Barat berkisar 5,5 – 123,0 dengan rasio tertinggi Kota Bandung dan rasio terendah Kab. Tasikmalaya. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 73% kab/kota belum mencapai target.
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter gigi di Indonesia tahun 2013 adalah 9,7 per 100.000 penduduk, dengan rentang 2,7 – 50,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 7 provinsi telah mencapai target.
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan Juni 2013 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Jawa Barat berkisar 1,0 – 35,9 dengan rasio tertinggi Kota Bandung dan rasio terendah Kab. Tasikmalaya. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 73% kab/kota belum mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio perawat di Indonesia tahun 2013 adalah 119,2 per 100.000 penduduk, dengan rentang 66,9 – 320,1 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 117,5 per 100.000 penduduk, secara nasional telah mencapai target dan hanya 8 provinsi belum mencapai target.
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio perawat per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Jawa Barat berkisar 27,2 – 295,5 dengan rasio tertinggi Kota Cirebon dan terendah Kab. Tasikmalaya. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio 117,5 perawat per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 73% kab/kota belum memenuhi target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio bidan di Indonesia tahun 2013 adalah 55,1 per 100.000 penduduk, dengan rentang 28,5 – 204,5 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio dokter 100 per 100.000 penduduk, secara nasional belum mencapai target dan hanya 4 provinsi telah mencapai target.
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, update sampai dengan 1 Desember 2013 Rasio bidan per 100.000 penduduk kabupaten/kota di Prov. Jawa Barat berkisar 14,2 – 88,2 dengan rasio tertinggi Kota Cirebon dan terendah Kota Bekasi. Berdasarkan target indikator Indonesia Sehat rasio 100 bidan per 100.000 penduduk, tingkat provinsi dan 100% kab/kota belum memenuhi target.
KABUPATEN/KOTA DAERAH BERMASALAH KESEHATAN (DBK) PROVINSI JAWA BARAT
No.
Kabupaten/Kota
1
Kota Tasikmalaya
2
Kabupaten Cianjur
ALOKASI DAN REALISASI DANA BOK PROVINSI JAWA BARAT PER 1 DESEMBER 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PROVINSI Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar PROVINSI
ALOKASI DANA 8.565.150.000 4.946.700.000 3.852.750.000 5.283.300.000 5.535.750.000 3.432.000.000 4.441.800.000 3.179.550.000 4.778.400.000 2.674.650.000 2.758.800.000 4.189.350.000 3.432.000.000 1.749.000.000 4.105.200.000 3.347.850.000 2.674.650.000 2.085.600.000 1.328.250.000 6.208.950.000 1.917.300.000 2.674.650.000 2.758.800.000 1.149.150.000 1.749.000.000 896.700.000 89.715.300.000
PELAKSANAAN 2.396.818.000 2.796.923.500 1.908.687.200 1.935.998.700 2.022.384.750 2.568.135.950 1.544.543.000 2.433.663.650 1.253.882.000 1.593.359.775 1.622.641.600 1.858.831.600 702.928.600 2.667.658.000 2.104.541.100 1.050.442.450 558.524.300 1.065.883.325 1.261.895.600 513.952.688 315.713.200 486.720.000 34.664.128.988
Sumber : http://www.gizikia.depkes.go.id diunduh tanggal 21 Januari 2014
PERSENTASE 27,98 56,54 49,54 34,97 58,93 57,82 48,58 50,93 46,88 57,76 38,73 54,16 40,19 64,98 62,86 39,27 42,05 55,59 47,18 44,72 18,05 54,28 38,64
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 73,29 naik dari tahun 2011 sebesar 72,77 dan kisaran IPM per kabupaten/kota 65,86-78,33. Seluruh provinsi di Indonesia masuk dalam kategori IPM sedang, tidak satupun provinsi dengan kategori IPM rendah maupun tinggi.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012
IPM rendah
IPM sedang
IPM tinggi
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar 73,11 dengan kisaran IPM per kabupaten/kota 68,8979,71. Berdasarkan kategori, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk IPM kategori sedang.
PERUBAHAN IPKM 2007 – 2010*) 1.00
0.90
IPKM 2007 IPKM 2010
0.80 0.70 0.60
0.50 0.40 0.30 0.20
0.00
Maluku Sulbar NTT Papua Goron… Malut Pa-bar Sulsel NTB Kalteng Banten Sultra Kalbar Sulteng Jambi Aceh Sumsel Lamp… Jabar Kalsel Sumbar Babel Sumut Riau Jawa… Jateng Beng… Sulut Kep.R… Kaltim Bali DKI DIY
0.10
*)Komposit
7 indikator Riskesdas 2007 dan 2010 untuk Provinsi: Prevalensi Gizi Kurang, Prevalensi Anak Pendek, Kunjungan Neonatus, Imunisasi, Penolong persalinan oleh nakes, pemantauan pertumbuhan, Sanitasi
PERSENTASE WANITA BERSTATUS KAWIN UMUR 15-49 YANG MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB DI INDONESIA (KB AKTIF), SDKI 2012
ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 23
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian bayi periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian bayi di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.
ANGKA KEMATIAN BALITA DI INDONESIA, HASIL SDKI 2012
Target MDG’s 2015 ≤ 32
Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian balita periode 10 tahun sebelum survei. Angka kematian balita di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4) DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Indonesia pada tahun 2013 ialah sebesar 86,52%. Hal itu berarti, belum mencapai target renstra pada tahun 2013 yang sebesar 93%. Dari 33 Provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi (30,3%) yang telah mencapai target tersebut.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 (%) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Target Renstra 2013: 93%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 ialah sebesar 85,25%. Nilai capaian ini belum mencapai target renstra tahun 2013 yaitu sebesar 93%. Hanya 1 Kota dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dapat mencapai target tersebut pada tahun 2013.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2013 ialah sebesar 90,88%. Hal itu berarti, capaian ini telah memenuhi target renstra pada tahun 2013 yang sebesar 89%. Dari 33 Provinsi di Indonesia, hanya 12 provinsi (36,37%) yang belum mencapai target tersebut.
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN (%) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Target Renstra 2013: 89%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Presentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 ialah sebesar 87,53%. Angka capaian tersebut belum memenuhi target renstra tahun 2013 yang sebesar 89%. Meski di tingkat provinsi tidak dapat memenuhi target, namun sebanyak 15 Kabupaten/Kota atau sebesar 57,69% dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat mencapai target tersebut pada 2013.
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS PERTAMA (KN1) DI INDONESIA Target Triwulan IV : 89%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan Kinerja B12 Tahun 2013 Sampai dengan November tahun 2013 cakupan KN 1 di Indonesia sebesar 93,34% yang telah memenuhi target triwulan IV 2013 sebesar 89%. Demikian juga dengan sebagian besar provinsi telah memenuhi target tersebut. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 97,92%, sedangkan terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 25,54%.
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS PERTAMA (KN1) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 Target Triwulan IV : 89%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Provinsi Jawa Barat memiliki capaian sebesar 93,92% yang telah memenuhi target 89%. Kabupaten/kota dengan capaian KN1 tertinggi adalah Kab. Majalengka. Sedangkan Kota Bandung memiliki capaian terendah sebesar 74,16%. Sebagian besar kabupaten/kota telah memenuhi target triwulan IV 2013.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA PER DESEMBER 2013
Target WHO: 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 Capaian imunisasi campak di Indonesia sampai dengan Desember 2013 sebesar 90,82%. Capaian tertinggi adalah Provinsi Jambi. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 50,35%.
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PROVINSI JAWA BARAT PER DESEMBER 2013 Target WHO: 90%
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 Provinsi Jawa Barat memiliki capaian sebesar 100,05% yang telah memenuhi target WHO 90%. Kabupaten/kota dengan capaian imunisasi campak tertinggi adalah Kab. Majalengka. Sedangkan Kab. Karawang memiliki capaian terendah sebesar 74,57%.
DROP OUT RATE IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 DO Rate imunisasi DPT/HB1-Campak menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 namun tidak mendapatkan imunisasi campak, terhadap bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1. Terdapat 20 provinsi memiliki DO Rate di bawah 5%. Sedangkan sebanyak 14 provinsi memiliki DO rate lebih dari 5%.
DROP OUT RATE IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013 DO Rate imunisasi DPT/HB1-Campak menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 namun tidak mendapatkan imunisasi campak, terhadap bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1. DO Rate Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 di bawah batas <5% yaitu -19,1 %. Terdapat 22 kab/kota memiliki DO Rate di bawah 5%. Sedangkan ada 4 kab/kota memiliki DO rate lebih dari 5%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 17provinsi sudah memenuhi target Renstra 2012 yaitu 87%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI JAWA BARAT TAHUN 2013
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi di provinsi Jawa Barat belum mencapai target Renstra yaitu 88,34%.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013
Target renstra 2013 83%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013
Cakupan pelayanan anak balita di Indonesia (Laporan B12 tahun 2013) sebesar 69,75% berarti belum memenuhi target Renstra Kemkes yang harus dicapai pada tahun 2013 yang sebesar 83%. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan cakupan pelayanan kesehatan anak balita tertinggi. Terendah yaitu Provinsi Papua.
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Target renstra 2013 83%
Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA: Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Provinsi Jawa Barat (Laporan B12 tahun 2013) sebesar 76,1% yang berarti belum mencapai target renstra 2013 yang sebesar 83%. Tertinggi dicapai Kota Bogor dan terendah dicapai Kabupaten Bekasi. Sebanyak 9 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat telah mencapai target renstra tahun 2013.
PERSENTASE BALITA DITIMBANG (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2013 Target renstra 2013 80%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan D/S di Indonesia pada tahun 2013 (Laporan B.12) mencapai 80,01%. Berarti telah mencapai target Renstra Kemkes 2013 yang sebesar 80%. Cakupan tertinggi dicapai Jawa Tengah sebesar 89,43% dan terendah Papua sebesar 37,89%. Sedangkan Kalimantan Barat memiliki cakupan persentase balita ditimbang (Laporan B12 2013) sebesar 63,18%.
PERSENTASE BALITA DITIMBANG (D/S) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
Target renstra 2013 80%
Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA : Laporan kinerja B12 Tahun 2013 Cakupan D/S di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 (Laporan B12) mencapai 80,5%. Sementara target Renstra Kemkes 2013 sebesar 80%. Berarti Provinsi Jawa Barat telah mencapai target Renstra 2013. Cakupan tertinggi dicapai Kota Banjar sebesar 99,45% dan terendah Kota Depok sebesar 52,21%. Sebanyak 17 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat telah mencapai target renstra kemkes 2013.
SUCCESS RATE TB PARU DI INDONESIA
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI: Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2013 Success Rate (SR) di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan triwulan 3 sebesar 90,8%, yang berarti telah mencapai target WHO yang sebesar 85%. Terdapat 26 provinsi (78,79%) telah mencapai target WHO.
CASE NOTIFICATION RATE (CNR) TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA
Sumber : Ditjen PPPL, Kemkes RI: Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2013 Case Notification Rate (CNR) Tb semua kasus di Indonesia sampai dengan triwulan 3 tahun 2013 sebesar 96 per 100.000 penduduk. Provinsi Papua menempati posisi teratas yaitu sebesar 442 dan untuk DI Yogyakarta menempati posisi paling bawah sebesar 55 per 100.000 penduduk
PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012
Target Renstra 2012: 60%
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemkes, 2013 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di Indonesia sebesar 56,2 persen. Sepuluh provinsi mempunyai persentase lebih besar dibandingkan dengan persentase nasional. Persentase terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Persentase terkecil rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat terdapat di Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Susenas Triwulan I 2012, BPS Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak di Indonesia sebesar 41,66%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk sumber air minum layak terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61,38%. Terdapat 16 provinsi yang persentasenya berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 20,40%. Terdapat 17 provinsi yang persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak kurang dari persentase nasional.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2012
Sumber : Susenas 1995-2012, BPS Susenas Triwulan I 2012 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dengan air kemasan/isi ulang di Indonesia menunjukkan tren yang berlawanan. Air minum layak dalam pembahasan ini tidak termasuk air minum kemasan/isi ulang. Hal ini dikarenakan air kemasan tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan sumbernya berasal dari wilayah lain. Persentase penduduk yang mengkonsumsi air minum layak semakin menurun jika dibandingkan dengan penduduk yang mengkonsumsi air kemasan/isi ulang. Penduduk yang mengkonsumsi air dalam kemasan semakin meningkat. Pada tahun 2011 persentase penggunaan air minum layak sebesar 42,76% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 22,13%, sedangkan pada tahun 2012 persentase penggunaan air minum layak sebesar 41,66% dan persentase penggunaan air minum kemasan/isi ulang sebesar 23,33%.
PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM YANG MEMENUHI SYARAT MIKROBIOLOGI DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2012 Persentase hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM yang memenuhi syarat mikrobiologi di Indonesia sebesar 95,39%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 20 provinsi di Indonesia mempunyai kualitas air minum PDAM yang baik, karena dari jumlah sampel yang diuji nilainya 100% memenuhi syarat mikrobiologi. Persentase terendah terjadi di Provinsi Bali, hasil pengujian sampel hanya sebesar 34,78% yang memenuhi syarat mikrobiologi, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 62,47%.
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Susenas Triwulan I 2012, BPS Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk menurut akses terhadap sanitasi layak terdapat di Provinsi Bali sebesar 87,86% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,37%. Terdapat 12 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 25,92% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 27,33%. Terdapat 21 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak dari persentase nasional
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA TAHUN 2012
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan, 2013 Persentase kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Ketiga provinsi ini 100% dari kabupaten/kota yang ada telah menyelenggarakan KKS. Kondisi yang berbeda terjadi di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang seluruh kabupaten/kotanya belum menyelenggarakan KKS
