Tahapan Proses Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
LATAR BELAKANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 2 Keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kesiapan unit-unit dalam organisasi tersebut terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Data dan informasi merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Khususnya data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial.
Data seharusnya dianggap sebagai suatu sumberdaya
yang harus dikelola sama baiknya dengan sumberdaya lainnya. Ketersediaan data yang lengkap, akurat, relevan, dan up to date serta berdasarkan by name by address (BNBA) adalah prasyarat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial Data tersebut tentunya harus dikelola dengan baik, terkoordinasi dan terintegrasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pola dan mekanisme pendataan yang baku, sehingga diharapkan akan terwujud persamaan persepsi tentang pola dan mekanisme pendataan tentang PMKS dan PSKS dari petugas pendata baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.
Kondisi saat ini : Masih kurang akuratnya data yang
diperoleh dari Dinsos Prov/Kab/Kota Saat ini masih kurangnya data by name by adress Unit teknis melakukan pendataan sendiri-sendiri Membangun sistim informasi terpisah dari Pusdatin (simnapza, sim js odk, js lu, PKH
Keadaan yang diharapkan
Pusdatin merupakan pintu utama data di Kementerian Sosial RI, data tersebut meliputi database PMKS, data program dan data lainnya Terintegrasinya database PMKS dan PSKS secara online dan realtime dari seluruh Dinas Sosial Provinsi di Indonesia Terintegrasinya data program seluruh unit teknis pada Pusdatin Kesos Pusdatin memperoleh data dari Pendataan langsung (Kecacatan dan KAT) Dinsos Prov/Kab/Kota (PMKS dan PSKS) Lembaga lain (TNP2K, BPS, BNN)
Solusi Membuat kebijakan 1 (satu) pintu dalam pendataan dan sumber data Membangun koordinasi dengan Dinsos Prov/Kab/Kota, unit teknis dan lembaga terkait Membangun sistim informasi terpadu
JENIS DAN KRITERIA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) Peraturan Menteri Sosial No : 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Konsep dan Definisi PMKS dan PSKS Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar 26 JENIS PMKS
26 JENIS PMKS 1. Anak balita telantar 2. Anak terlantar 3. Anak yang berhadapan dengan hukum 4. Anak jalanan 5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 8. Lanjut usia telantar 9. Penyandang disabilitas 10.Tuna Susila 11.Gelandangan 12.Pengemis 13.Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26.
Pemasyarakatan (BWBLP) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Korban Penyalahgunaan NAPZA Korban trafficking Korban tindak kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS Korban bencana alam Korban bencana sosia Perempuan rawan sosial ekonomi Fakir Miskin Keluarga bermasalah sosial psikologis Komunitas Adat Terpencil
7 (tujuh) katagori masalah kesejahteraan sosial yang menjadi prioritas penanganan 1. Kemiskinan
2. Keterlantaran 3. Kecacatan 4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku 5. Keterasingan 6. Korban bencana,
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi & diskriminasi 10
1. Kemiskinan Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan
dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat Kemiskinan meliputi jenis PMKS
1. Perempuan rawan sosial ekonomi
2. Fakir miskin
14 Kriteria Kemiskinan 1. Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8M2/orang. 2. Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
rendah. Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah. Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC. Hidup dalam rumah tanpa listrik. Tidak mendapatkan fasilitas air bersih. Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak. Mengkonsumsi daging atau susu seminggu sekali. Belanja satu set pakaian baru setahun sekali. Makan hanya sekali atau dua kali sehari. Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat. Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,‐ per bulan. Pendidikan Kepala Keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar. Memilik tabungan kurang dari Rp. 500.000,‐
2. Keterlantaran Pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang
lanjut usia karena berbagai penyebab. Keterlantaran meliputi jenis PMKS
1. Anak balita telantar 2. Anak terlantar
3. Lanjut usia telantar
3. Kecacatan Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya
fungsi fisik maupun fungsi psikologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan, Kecacatan meliputi jenis PMKS:
1. Anak dengan kedisabilitasan (ADK) 2. Penyandang disabilitas
4. Keterpencilan Masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan
keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 229.479 KK komunitas adat terpencil yang tersebar di 182 lokasi, 158 desa, 139 kecamatan, 82 kabupaten di 30 provinsi. (Sumber: Direktorat PKAT).
Keterpencilan mencakup jenis PMKS: Komunitas Adat Terpencil
5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan
fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius Penyimpangan perilaku menyangkut ketidak sesuaian perilaku di dalam lingkungan sosialnya akibat pengaruh negatif globalisasi
Ketunaan meliputi jenis PMKS: Anak yang berhadapan dengan hukum Anak jalanan Tuna Susila Gelandangan Pengemis Pemulung Kelompok Minoritas Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 9. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 10. Korban Penyalahgunaan NAPZA 11. Keluarga bermasalah sosial psikologis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Kondisi geografis Indonesia yangberbentuk kepulauan
yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut di antara pulau-pulau. Namun karena terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Indonesia adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man-made disasters) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat
Korban Bencana meliputi jenis PMKS: 1. Korban bencana alam 2. Korban bencana sosial
7. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi mencakup jenis PMKS: 1. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 2. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 3. Korban trafficking 4. Korban tindak kekerasan 5. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Didalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial, pemerintah melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
12 jenis PSKS 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial 5. Karang Taruna 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Keluarga pioner 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis
Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) 9. Wanita pemimpin kesejahteraan 10. Penyuluh Sosial 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 12. Dunia usaha
Langkah-langkah Pendataan 1. Persiapan Penentuan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi pendataan Penyusunan instrumen pengumpulan data PMKS dan PSKS berdasarkan pendekatan pendataan (keluarga, individu, kelembagaan, masyarakat) yaitu, instrumen Formulir A, Instrumen Formulir B, Instrumen Formulir C, yang akan digunakan dalam pendataan PMKS dan PSKS dengan melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu Penghitungan penyebaran jumlah petugas pendata dan estimasi waktu pendataan. Konsolidasi tim dalam rangka menyamakan pemahaman tentang PMKS dan PSKS yang menjadi sasaran pelayanan. Koordinasi dalam pelaksanaan pendataan
lanjutan Sosialiasi program pendataan PMKS dan PSKS Pemantapan Instruktur (Koordinator Lapangan) dalam
rangka memberikan pemahaman yang sama tentang kegiatan pendataan PMKS dan PSKS melalui pemantapan materi tentang pola pendataan PMKS dan PSKS, Instrumen yang digunakan (Instrumen A,B,C), cara pengisian instrumen, waktu pendataan, pengenalan dasar-dasar tehnik pengumpulan data. Pelatihan Petugas Pendata (Surveyor) yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Instruktur (Korlap) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS. Materi pelatihan mencakup pola pendataan PMKS dan PSKS, instrumen yang digunakan, cara pengisian instrumen, waktu pelaksanaan.
2. Pelaksanaan Pendataan: 1)
Listing yaitu, membuat daftar PMKS dan PSKS (melalui instrumen A, B, dan C) yang akan dijadikan sasaran pendataan melalui kegiatan: Sebelum melakukan pendataan PMKS dan PSKS, perlu dilakukan listing di setiap wilayah pendataan lingkup desa/kelurahan tentang PMKS dan PSKS Listing dilakukan oleh pemerintah lingkup desa/kelurahan setempat yang sudah mengenal kondisi PMKS dan PSKS di desa/kelurahan masingmasing Hasil listing dari masing-masing desa/kelurahan dikirim kembali ke Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai dasar untuk tahap survey dan verifikasi.
lanjutan 2)
Survey/verifikasi yaitu, melakukan pendataan dan pencatatan sekaligus keberadaan PMKS dan PSKS by name by adress yang ada di wilayah pendataan berdasarkan data hasil listing melalui kegiatan sebagai berikut: Berdasarkan daftar/listing PMKS dan PSKS yang telah dibuat oleh aparat desa/kelurahan, dilakukan mobilisasi petugas pendata (surveyor) yang telah dibekali dengan instrumen pendataan PMKS dan PSKS untuk melakukan proses pendataan dan verifikasi terhadap PMKS dan PSKS yang tercantum dalam listing tersebut. Para petugas harus mengecek kembali (re-check) formulir hasil survey/verifikasi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika sudah sesuai maka dapat dikirimkan kembali ke Dinas Sosial. Jika belum maka perlu dilakukan kembali pengecekan ulang.
lanjutan 3)
Sweeping yaitu, melakukan pendataan PMKS dan PSKS yang ditemukan di lapangan namun tidak terdapat pada hasil listing melalui kegiatan sebagai berikut: Proses sweeping dilakukan ketika ditemukan data PMKS dan PSKS yang belum masuk kepada data listing yang telah dibuat. Proses sweeping dilakukan setelah proses survey/verifikasi selesai dilaksanakan. Proses ini dilakukan secara langsung di wilayah pendataan jika ditemukan PMKS dan PSKS yang memenuhi kriteria tetapi belum masuk listing maupun melalui hasil survey/verifikasi.
3.
Pengelolaan data (entri, editing, koding, dan tabulasi) Jenis data Jenis data PMKSdan PSKS yang dimasukan ke dalam database melalui aplikasi entri data yang terintegrasi di dalam SIKS didasarkan pada 3 jenis instrumen yaitu, Instrumen A : pendataan PMKS melalui pendekatan keluarga Instrumen B : pendataan PMKS melalui pendekatan Individu Instrumen C : pendataan PSKS melalui pendekatan kelembagaan
4. Analisa Data Jenis Data Jenis data PMKS dan PSKS yang dianalisis dapat dibagi menjadi tiga yaitu, Data PMKS dan PSKS berdasarkan by name by adress (BNBA) Data PMKS dan PSKS berdasarkan kategori Data PMKS dan PSKS prediksi
5. Penyajian data Penyajian/penyebarluasan data PMKS dan PSKS dapat dilakukan melalui website, buku, leaflet, booklet, atau media lainnya.
Tahapan, Pendekatan, Teknik dan Tata cara Wawancara
Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Secara substansi mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam arti berbeda dengan data yang lain. Jenis Statistik berdasarkan tujuan Pemanfaatannya : Statistik Dasar : Luas, Lintas Sektor, Makro, tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Sektoral : Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Statistik Khusus : Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian misalnya : survei-survei yang sering dilakukan oleh lembaga Survei Riset Indonesia (SRI).
Cara Pengumpulan Data a. Sensus
Cara pengumpulan data melalui pencacahan semua unit populasi di wilayah NKRI untuk memperoleh karakteristik populasi b. Survei Cara pengumpulan data melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan suatu populasi c. Kompilasi Produk Administrasi Pengumpulan data didasarkan pada catatan produk administrasi
Tahapan Pendataan Listing Listing adalah aktifitas memperoleh daftar PMKS dan PSKS yang mungkin dapat diperoleh suatu komunitas populasi (provinsi, kabupaten, desa). Verifikasi Setelah didapat listing, surveyor melakukan survey lapangan ke PMKS dan PSKS yang terdapat di dalam listing tersebut. Sweeping Sweeping dilakukan ketika proses pelaksanaan survey lapangan telah dilakukan. Sweeping dilakukan terhadap PMKS dan PSKS yang tidak masuk dalam daftar listing awal namun ditemukan ketika proses verifikasi berlangsung.
Pendekatan Pendekatan Rumah Tangga Pendekatan rumah tangga merupakan upaya untuk menghimpun data PMKS dengan unit analisis rumah tangga. Rumah tangga didefinisikan sebagai satuan unit yang tinggal dan hidup dalam satu BTT (Bangunan Tempat Tinggal) dan menggunakan dapur yang sama untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap anggota rumah tangga. Pendekatan Individu Pendekatan individu memuat informasi mengenai keterangan individu setiap anggota rumah tangga. Keterangan individu ini diantaranya mengenai umur, jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, keterangan kecacatan, dan lain-lain. Pendekatan Kelembagaan Pendekatan kelembagaan dimaksudkan untuk mengungkap informasi yang tidak diperoleh dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan rumah tangga dan pendekatan individu. Pendekatan ini sangat diperlukan untuk melengkapi analisis profil KAT dan analisis sosial budaya.
Teknik Pengumpulan Data Basis data pendekatan rumah tangga dan individu diperoleh dengan cara wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mengenal dengan jelas kehidupan rumah tangganya. Wawancara ini direkam dalam instrument data by name by address. Selain itu, data dapat dilakukan pula dengan cara studi dokumentasi khususnya dalam rangka penyusunan listing dan persiapan analisis profil dan analisis sosial-budaya. Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi.
Pendataan PMKS Pendekatan Rumahtangga Sumber data adalah kepala rumahtangga atau anggota rumahtangga yang mengetahui kondisi kehidupan rumahtangga. Dilakukan terhadap 7 jenis PMKS (FORM A) : 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 4. Lanjut Usia Terlantar 5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 6. Penyandang Disabilitas 7. Fakir Miskin
lanjutan Pendekatan Kelembagaan (Non-Rumahtangga) Sumber data adalah Dinas/Instansi Sosial, aparat pemerintahan, desa/kelurahan, dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta. Dilakukan terhadap 19 jenis PMKS (FORM B): 1. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 2. Anak yang berhadapan dengan hukum 3. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 4. Anak Jalanan 5. Korban Tindak Kekerasan 6. Tuna Susila 7. Pengemis 8. Gelandangan 9. Pemulung 10. Kelompok Minoritas 11. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 12. Korban Penyalahgunaan NAPZA 13. Komunitas Adat Terpencil 14. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 15. Korban Bencana Alam 16. Korban Bencana Sosial 17. Pekerja Migran Bermasalah Sosial 18. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 19. Korban Trafficking
lanjutan Pendekatan Kelembagaan /MASYARAKAT (Non-Rumahtangga) Sumber data adalah Dinas/Instansi Sosial, aparat pemerintahan, desa/kelurahan, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta maupun masyarakat. Dilakukan terhadap 12 jenis PSKS (FORM C): 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 4. Penyuluh Sosial 5. Taruna Siaga Bencana (Tagana) 6. Karang Taruna (KT) 7. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 8. Lembaga Kesejahteraan Sosial 9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10. Keluarga Pioner 11. Dunia Usaha yang melakukan UKS 12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Tugas dan Kewajiban Pendata (TKSK) 1. Mengikuti pelatihan petugas Pendata. 2. Menguasai instrumen pendataan 3. Mengajukan permohonan izin dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat 4. Mengenali lokasi dan daerah tugasnya. 5. Melaksanakan pendataan pada daerah tugasnya dengan formulir yang telah ditentukan 6. Mengikuti petunjuk dan arahan dari koordinator 7. Mengoreksi dan menandatangani formulir pendataan
Tugas dan Kewajiban Koordinator 1. Mengikuti Training Of Trainer (TOT ) Pendataan 2. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan. 3. Mengkoodinir petugas pendata dalam kegiatan pendataan 4. Mengenali dan memeriksa daerah yang akan didata bersama dengan petugas pendata 5. Mendistribusikan dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. 6. Melaksanakan pemeriksaan kebenaran isian data (Quality Control) dengan cara memeriksa kebenaran pengisian formulir yang digunakan, terutama konsistensi atau kelengkapannya. Bila isian tidak lengkap, tidak konsisten, dan tidak wajar formulir dikembalikan kepada Petugas pendata untuk dilengkapi atau diperbaiki. 7. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui oleh petugas pendata.
Tata Tertib Pendataan Untuk mendapatkan data yang akurat, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan pendataan; 2. Isilah instrumen sesuai dengan perintah yang tersedia, menggunakan pensil hitam, huruf kapital agar mudah dibaca, dan teliti kembali formulir yang telah diisi serta perbaiki bila terdapat kesalahan pengisian sebelum diserahkan ke koordinator pendata; 3. Instrumen yang telah diisi agar ditanda tangani oleh petugas pendata, koordinator dengan menggunakan ballpoint.
Tata Cara Pengisian Instrumen Dalam pengisian instrumen, perlu diperhatikan jenis aturan pengisian yang masing-masing berlaku untuk Kolom atau pertanyaan tertentu. Pada dasarnya, cara pengisian Kolom atau pertanyaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Menuliskan nama/keterangan di tempat yang tersedia kemudian membubuhkan kode yang bertalian dengan nama/keterangan yang dimaksud pada kotak yang tersedia; 2. Memberi tanda silang (X) kode jawaban, kemudian menuliskan ke kotak yang tersedia; 3. Memberi tanda silang (X) kode jawaban lebih dari 1 kotak yang tersedia ( terdapat dalam Form C ).
Tata Cara Pengisian Kuesioner 1. Menuliskan nama di tempat yang tersedia dan mengisikan kode pada kotak yang tersedia; Contoh:
Tata Cara Pengisian Kuesioner 2. Melingkari/memberi tanda silang kode jawaban, kemudian menuliskan ke kotak yang tersedia; Contoh:
3. Memberi tanda silang (X) kode jawaban lebih dari 1 kotak tersedia ( terdapat dalam Form C ).
yang
Etika Wawancara Mengatur waktu kunjungan ke responden, sehingga responden tidak
terganggu dan siap melakukan wawancara Dalam melakukan wawancara, petugas Pendata tidak diperkenankan didampingi oleh siapapun kecuali Koordinator pendataan Pada saat akan memasuki rumah responden untuk wawancara, lakukan dengan sopan seperti ucapkan salam, mengetuk pintu atau cara lain yang berlaku. Selanjutnya lakukan rangkaian wawancara dengan ramah dan menggunakan tata bahasa yang jelas Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan saudara, tunjukkan kartu/tanda pengenal petugas pendata Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan tujuan diadakannya pendataan dan berikan keyakinan bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan
lanjutan Perhatikan komunikasi dengan responden agar ia tidak
merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan benar. Bila responden tidak dapat berbahasa Indonesia, gunakan bahasa yang dikuasai oleh responden, sepanjang tidak mengubah arti pertanyaan Dalam melakukan pendataan, petugas pendata akan menemui berbagai sikap responden. Gunakan kecakapan, ketrampilan, kesabaran, dan keramahan agar wawancara berhasil Jika responden membelokkan percakapan ke hal-hal yang menyimpang dari tujuan pendataan, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah form isian Bila responden tetap menolak untuk memberikan jawaban, laporkan kepada Koordinator pendataan
lanjutan Jangan memberikan tanggapan/kesan yang tidak baik
terhadap jawaban yang diberikan. Harus mampu bersikap tenang dalam menghadapi suasana yang tidak diinginkan dan sabar dalam menghadapi rasa ingin tahu mereka dan dapat menjawab segala pertanyaan dengan tenang Setelah selesai melakukan pendataan, jangan lupa ucapkan terima kasih atas bantuan responden. Katakan kepada responden bahwa mungkin petugas akan datang lagi bila ada keterangan yang masih diperlukan, dan lanjutkan kunjungan ke keluarga lainnya Kunjungan ulang dapat dilakukan bila pada kunjungan pertama keterangan yang didapat belum lengkap atau mungkin atas perintah Koordinator pendata Petugas pendata jangan menjanjikan pemberian bantuan dalam bentuk apapun
Definisi Umum Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk
menjamin kebenaran data PMKS Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data PMKS berdasarkan kriteria yang di tentukan Pencacah adalah petugas yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan responden. Bangunan Fisik (BF) adalah tempat berlindung tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan Sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan fungsi/ penggunaan. Untuk rumah kantor (rukan) atau rumah toko (ruko) yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri, maka dihitung sebagai bangunan sensus tersendiri.
lanjutan Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang
mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga umumnya terdiri dari ibu, bapak, anak, orang tua/mertua, famili, pembantu dan lainnya (BPS).
Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga maupun yang sementara tidak ada pada waktu pendataan. Orang yang telah tinggal dalam rumah tangga selama 6 bulan atau lebih, atau yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap/berencana tinggal selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Sebaliknya anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.
lanjutan Anggota Rumah Tangga (ART) Contoh: Sutarno dan istrinya tinggal menumpang di rumah bapak ibunya (Parmo dan Supriati). Sutarno adalah pencari barang bekas dan Parmo adalah tukang becak. Penghasilan Sutarno dan Parmo setiap hari disatukan untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya. Dalam contoh ini, di rumah Pak Parmo hanya ada 1 rumah tangga. Sutarno dengan istrinya dan Supriati merupakan ART.
lanjutan Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dituakan/dianggap/ ditunjuk sebagai KRT. Khusus untuk KRT yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan), tetap dicatat sebagai KRT di rumah istri dan anak-anaknya.
lanjutan Kepala Rumah Tangga (KRT) Contoh: a. Untuk menghidupi keluarganya, Anton berjualan sate di Jakarta. Istri dan ketiga anaknya tinggal di Sukabumi yang berjarak 100 km dari Jakarta. Anton pulang ke Sukabumi setiap akhir bulan. Karena Anton adalah KRT, maka ia tetap dicatat sebagai KRT di Sukabumi. b. Ibu Martilah tinggal bersama anaknya, yang bernama Subagyo yang masih menganggur. Karena ibunya sudah tua dan menjanda, maka segala urusan dengan lingkungan dan orang lain diurus oleh Subagyo. Dalam contoh ini, Subagyo dapat dicatat sebagai KRT, karena ia ditunjuk oleh ibunya untuk menjadi kepala rumah tangga.
lanjutan Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai pertalian darah dan atau hukum yang terdiri dari suami, istri, dan atau anak-anaknya (keluarga batih atau keluarga inti) atau terdiri dari keluarga batih ditambah dengan beberapa orang yang mempunyai hubungan kekerabatan langsung (keluarga besar/extended family) dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jumlah keluarga dalam suatu rumah tangga biasanya didasarkan atas banyaknya pasangan suami-istri di rumah tangga tersebut. Bisa disebut keluarga apabila ada 2 status hubungan dengan kepala keluarga yang berbeda, misalnya suami dan istri, bapak dan anak atau ibu dan anak. (hal 8)
A. Pengolahan Data: 1. Entri Instrumen A : pendataan PMKS melalui pendekatan keluarga Instrumen B : pendataan PMKS melalui pendekatan kelembagaan Instrumen C : Pendataan PSKS melalui pendekatan masyarakat
lanjutan 2. Pemerikasaan Data (Editing) Kelengkapan pengisian Kejelasan tulisan Kejelasan makna Konsistensi/keajegan dan kesesuaian antar jawaban Relevansi jawaban Keseragaman kesatuan data
lanjutan 3. Pembuatan Kode (Coding) Manfaat: Mempermudah dan mempercepat analisis Mempermudah penyimpanan data
Sistem pengkodean berdasarkan pada jenis pertanyaan: 1. Pertanyaan yang jawabannya berupa angka 2. Pertanyaan tertutup
3. Pertanyaan setengah terbuka 4. Pertanyaan terbuka
5. Pertanyaan tertutup yang jawabannya bisa dipilih lebih dari satu
lanjutan 4. Penyederhanaan Data Dilakukan dengan membuat klasifikasi,
yaitu: menggolongkan data dari ratusan/puluhan jawaban.
B. Analisis Data Rencana analisis
Mengapa diperlukan Rencana Analisis?
Data yang dikumpulkan pada kenyataannya tidak selalu sama dengan yang ditemukan Kebutuhan analisis dapat diperinci lebih dulu dan disesuaikan dengan data yang terkumpul
lanjutan Analisis Data Identifikasi data PMKS dan PSKS Tabulasi data PMKS dan PSKS Membuat tabel frekuensi data PMKS dan PSKS Data terpilah sesuai kebutuhan Analisis hubungan antar variabel kuantitatif dan kualitatif
C. Penyajian Data
Dalam bentuk Web (PMKS, PSKS, simcat, simkat, Kube) Penyajian data dalam bentuk gambar, grafik Penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi Penyajian data dengan angka mutlak dan persen Penyajian data dalam bentuk buku
SISTIM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL A. PENGERTIAN SIKS adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. (Desa/Lurah s.d Tingkat Nasional)
Skema Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Pengumpulan Data
Sistem Informasi
Komponen Sistem
Pengolahan
Penyajian dan Diseminasi Penyimpanan
Sistem Teknologi Informasi
Tujuan SIKS Tercipta & Terbinanya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang didukung IT sehingga mampu menyajikan data / informasi yang akurat, cepat, tepat & mutakhir (update) Pendataan
Data Akurat
Hasil / Program Tercapai
Organisasi / Perencanaan Sehat
Implementasi Tepat
Pengawasan Ketat
Komponen SIKS 1. Pengumpulan data; Data dikumpulkan oleh Pusdatin Kesos dengan melakukan pendataan seperti pendataan penyandang disabilitas (33 prov), Komunitas Adat Terpencil (9 prov), kompilasi data di dinas sosial provinsi, dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu menitipkan modul kesejahteraan sosial dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional, PPLS kepada Badan Pusat Statistik, survey di daerah dan pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. 2. Pengolahan data; Data yang terkumpul diolah untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif. Proses pengolahan data meliputi entri, editing, koding, dan tabulasi Aplikasi dalam pengolahan data menggunakan excel, Dbase, SPSS, My SQL, dan Sybase Saat ini sedang dikembangkan aplikasi pengolahan dan penyajian data melalui aplikasi PMKS yang kedepan diharapkan dapat terhubung/terintegrasi ke 33 provinsi dengan menggunakan teknologi informasi
Lanjutan 3. Penyajian data; Informasi yang diperoleh dari pengolahan data dimaksud, ditampilkan melalui Sistem informasi seperti simcat, simkat, GIS, JS LU, JS ODK, dan media cetak seperti : Buku, Leaflet dan lain-lain serta media elektronik intranet dan internet. 4. Aplikasi SIKS merupakan Aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa modul aplikasi untuk mengolah data dari hasil pengumpulan data yang saat ini terdiri dari modul PMKSPSKS, IKU, PBI Jamkes, LKS ODK dan modul – modul lainnya yang akan dikembangkan ke depan 4. Penyimpanan data; Pada saat data layak untuk disajikan sangat diperlukan adanya file backup (data cadangan yang memadai) yang disimpan dalam media penyimpanan data yang tepat agar ketersediaan data dan informasi tersebut dapat mudah untuk diakses kembali pada saat diperlukan.
Kebijakan Meningkatkan Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Dengan langkah2 Standardisasi instrumen pendataan secara terpadu dan nasional (terutama dengan BPS) Pemuktakhiran data lebih akurat, rinci, valid dan up to date Peningkatan profesionalitas SDM pulahta+informasi untuk menjadi jabatan fungsional statistisi yang menguasai sistem TI Memantapkan manajemen SIKS & TI Membangun Networking SIKS secara nasional
Program dalam SIKS 1. Pengembangan SIKS antara Pusdatin dengan Unit Teknis dan Pemda Prov,Kab/Kota, Peningkatan Kapasitas pusat dan daerah dalam SIKS Pemantapan SDM Pengumpul dan Pengolah Data dan Informasi Kesos serta SIKS Peningkatan kapasitas kemampuan pengelolaan program dalam hal pengumpulan dan pengolahan database berdasar gender, pengolahan dan penyajian data dasar tentang Kemiskinan, PMKS dan PSKS Peningkatan koordinasi inter dan intra instansi pusat-daerah
2. Pengembangan sarana dan prasarana SIKS Pengembanan jaringan SIKS melalui TI Pengadaan alat pengolahan data dan aset untuk kelancaran kegiatan operasional
Strategi dalam SIKS Aplikasi TI / Pragmatis Sensivity (Kepekaan) dengan ciri – ciri penyajian data lengkap, rinci, valid dan up to date Partnership, keterlibatan instansi pusat dan daerah dalam posisi seimbang dalam kaitannya dengan data & informasi SIKS / Networking Kecepatan dan ketepatan penyajian dalam hubungannya dengan pengambilan kebijakan nasional maupun lokal / inovatif Wilingness / Win – Win Solution
SIKS INTEGRASI NASIONAL DATABASE PMKS ,PSKS DAN RUMAH TANGGA MISKIN (AKURAT, TERKINI, HANDAL) (APLIKASI PMKS & PSKS - REALTIME)
KEMISKINAN
Kepmensos no 8 tahun 2012 PMKS 26 -PSKS 12
DATA PPLS 2011
1. DATA PMKS & PSKS (DINSOS) 2. DATA PPLS TERVERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PBI JAMKESMAS)
7 PMKS (PPLS 2011) PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS 19
UU NO 11 2009 UU NO 13 2011
KEMENSOS
1. 2.
PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEND MISKIN DAN PBI JAMKESMAS
PP NO 101 2012 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH UNTUK SIKS
Teknik Pendataan PMKS DAN PSKS Pelatihan aplikasi PMKS dan PSKS
INSTANSI SOSIAL (33 PROV/497KAB/KOTA)
TERIMAKASIH
