MEMBANGUN PENDATAAN & PENDAFTARAN PENDUDUK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Jakarta, 6 Februari 2015
TRANSFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF Aspek pendidikan
Bantuan pangan (Raskin) Bantuan Tunai Bagi Anak (PKH dan PKSA) Asistensi sosial Penyandang Disabilitas
Asistensi sosial Lanjut Usia
Asistensi Sosial Terintegrasi Berbasis Keluarga : - Anak (pendidikan dan kesehatan) - Penyandang disabilitas - Lansia - Pangan
KARTU INDONESIA PINTAR
KARTU SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA
KARTU KELUARGA SEJAHTERA
Bantuan Siswa Miskin Aspek kesehatan
Panti Anak, ABH, Lansia, disabilitas telantar
Bantuan sosial berbasis komunitas dan institusi untuk penduduk di luar sistem keluarga (sbg alternatif terakhir)
KARTU INDONESIA SEHAT
Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP Bantuan Guncangan Ekonomi: bantuan tunai
Bantuan penghidupan berkelanjutan Jamkesmas, Jampersal
Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan & Pelayanan Terpadu: • Pendataan, updating, & outreaching; • Rujukan layanan program perlindungan & kesejahteraan sosial • Pengaduan permasalahan program
1
LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SOSIAL Peraturan Lain Amandemen UUD 1945
Tentang Pasal 28 H (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
UU No. 40/2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 24/2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
ARAH RPJP (UU No. 17/2007) - MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING • Sistem administrasi kependudukan penting dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. ARAH RPJP (UU No. 17/2007) - MEWUJJDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN • Pembangunan Kesejahteran sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yg didukung peraturan perUU, pendanaan serta sistem NIK. • Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. • SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN, yang didukung oleh perat. perUU dan pendanaan serta NIK dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.
2
LANDASAN HUKUM PENDATAAN KEMISKINAN (I) UU NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pendataan Fakir Miskin Pasal 8
(4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (5) Verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. (7) Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
Pasal 9
(1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
(2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
Pasal 10
(1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas. 3
LANDASAN HUKUM PENDATAAN KEMISKINAN (II) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Pasal 2
(1)Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. (2)Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan.
Pasal 3
Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri untuk dijadikan data terpadu.
Pasal 11
(4) Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
Regulasi Lainnya yang Terkait: 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keputusan Menteri Sosial No.146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria & Pendataan Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu 6. Keputusan Menteri Sosial No.147 Tahun 2013 Tentang Penetapan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 4
LANDASAN HUKUM PENDAFTARAN PENDUDUK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (I) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 2
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a) Dokumen Kependudukan; b) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c) perlindungan atas Data Pribadi; d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e) informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; f) ganti rugi dan pemulihan nama baik
Pasal 5
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional
Pasal 13
1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
Pasal 25
1)
Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: a.penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; c. orang terlantar; dan d. komunitas terpencil.
2)
Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependuduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
3)
Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
-
Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
-
Penduduk telantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-ciri: a) tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan; b) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan; c) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; d) Miskin
-
Saat ini istilah yang dipergunakan dalam mengidentifikasi penduduk telantar adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
-
Definisi dari PMKS: Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara 5 memadai dan wajar.
LANDASAN HUKUM PENDAFTARAN PENDUDUK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (II) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2008 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 45
Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi: a) Penduduk korban bencana alam; b) Penduduk korban bencana sosial; c) Orang terlantar; dan d) Komunitas terpencil.
Pasal 46
- Pendataan penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang telantar dan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana. - Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
Pasal 47
- Pendataan penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang telantar dan komunitas terpencil, dilakukan dengan cara: a) mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara/membuat data lokasi orang terlantar/mendatangi lokasi komunitas terpencil;b) mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;c) melakukan verifikasi dan validasi;d) mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; e) membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas/Surat Keterangan Orang Terlantar/Surat Keterangan Tanda Komunitas. - Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar dan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010 PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 2
Ruang Lingkup pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, meliputi: Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 & 20
- Pendataan terhadap pengungsi, korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil dilakukan oleh Tim. - Bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial diberikan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan/atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS). SKPTI diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan/atau KTP yang hilang atau rusak. SKPS diberikan sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak. - Bagi Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil diberikan Surat Keterangan Orang Telantar (SKOT) dan Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK). SKOT bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar. 6
HASIL ASSESSMENT-KOTA SURABAYA SUDAH ADA: • Sistem pendataan maupun informasi berbasiskan web untuk PMKS dan instrumen pendataan BNBA berdasarkan indikator PMKS. • Penugasan yang jelas dan dukungan insentif kepada PSM dan perangkat masyarakat untuk pendataan dan updating tahunan melalui Perwalikota • Pendataan PMKS di tiap panti menggunakan sidik jari dan foto (nama, tgl masuk, tgl keluar, ...). KEKURANGAN/GAP: • Metodologi – Pendataan berbasis masalah, bukan berbasis individu/keluarga • •
• •
sulit mengetahui dengan pasti jumlah individu atau keluarga yang harus ditangani Jenis data yang berbasis masalah menjadi sulit di match dengan data lain
Implementasi – Koordinasi antara PSM dan TKSK tidak saling mendukung dalam pendataan – Pelatihan pendataan belum memadai dan rutin, baik bagi PSM maupun perangkat masyarakat Sistem – Pendataan hanya untuk PMKS kota Surabaya dan tidak tersambung dg pendataan penduduk miskin yang dilaksanakan Bappeda Kota Surabaya dan Data Disdukcapil. – Pendataan antar panti tidak terintegrasi dan tidak terhubungan dg basis data lainnya. – Belum ada upaya membantu PMKS tidak berdomisili tetap mendapatkan dokumen kependudukan. 7
HASIL ASSESSMENT-PUSDATIN KEMENTERIAN SOSIAL SUDAH ADA: • Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang berbasis web • Kuesioner dan instrumen pendataan PMKS • Indikator PMKS (26 jenis) KEKURANGAN/GAP: • Implementasi – Pendataan diserahkan ke Dinsos, seringkali tidak dilaksanakan sesuai panduan dan instrumen tidak selalu digunakan – Data yang dikumpulkan Dinsos tidak terstandar BNBA dan hanya bisa disajikan secara agregat, sulit untuk di match dengan data lain (BDT) – Tidak ada pelatihan rutin dan menyeluruh untuk pendataan – Tidak ada SDM pendataan yang cukup dan qualified
•
Kesepakatan Indikator – Indikator yang digunakan belum disepakati bersama antara Bappenas, Kemensos dan TNP2K – Indikator belum sesuai dengan PPLS/BDT
•
Pemutakhiran – Tidak ada pemutakhiran rutin, terstandar, dan tersistem baik data PMKS BNBA maupun data program 8
KELOMPOK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Definisi: Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
JENIS PMKS
KELOMPOK PMKS
DEFINISI
Balita telantar; Anak telantar (usia 6-17 tahun); Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas.
Penduduk Telantar
Seseorang yang ditelantarkan oleh keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Anak dengan disabilitas; Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas
Penduduk Penyandang Disabilitas
seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak.
Fakir miskin; Perempuan rawan sosial ekonomi
Penduduk Miskin
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. (berdasarkan pendataan nasional)
Gelandangan; Pengemis; Anak jalanan; pemulung
Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap
penduduk miskin yang tidak memiliki domisili tetap dan sering berpindah tempat, serta tidak terdaftar/teregistrasi atau memiliki dokumen kependudukan.
Komunitas Adat Terpencil
Komunitas Adat Terpencil
kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.
Korban bencana alam; Korban bencana sosial
Penduduk Korban Bencana
penduduk yang menjadi korban dan terkena dampak negatif dari suatu kejadian bencana alam atau sosial.
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan; Korban tindak kekerasan (usia 18 tahun ke atas); Wanita tuna susila; Korban trafficking; Pekerja migran bermasalah
penduduk korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
kelompok penduduk yang mengalami berbagai perlakuan yang salah dalam masyarakat, dan membutuhkan bantuan untuk menghadapi perlakuan salah tersebut, atau untuk kembali berfungsi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial di masyarakat.
Anak berhadapan dengan hukum; Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya; ODHA; Kelompok minoritas; BWBLP; Keluarga bermasalah sosial psikologis; Korban Napza
Penduduk Marjinal
Penduduk yang mengalami permasalahan/risiko sosial khusus. 10
9
TAHAPAN PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PENDEKATAN PELAKSANAAN
PERSIAPAN DAN SOSIALISASI • Penyiapan Panduan Pendataan; • Persetujuan indikator, instrumen & panduan
• Sosialisasi pendataan PMKS • Bimtek petugas pendataan (Peksos, SLS)
PMKS Berbasis Keluarga (Fakir Miskin, dan Anak, Lansia serta Penyandang Disabilitas dalam keluarga, serta Korban Bencana)
Berdasarkan informasi keberadaan di lembaga kesejahteraan sosial
PMKS Individu: Tdk Berdomisili Tetap (Gelandangan, pengemis, anak jalanan, dsb)
Berdasarkan identifikasi keberadaan individu/keluarga PMKS yang belum terdata
1
4 Dukungan kelengkapan kepemilikian dokumen kependudukan, terutama bagi penduduk telantar
2
PENGELOLAAN & PENANGANAN VALIDASI DAN VERIFIKASI
Pendataan (PSM, TKSK, dll)
Database Baru 3
Database Sementara
Konsultasi dengan SLS
Penentuan jenis PMKS Petunjuk & Kriteria: - Ditentukan berdasarkan identifikasi kelompok PMKS yang ada saat ini (dasar Permensos); - Pedoman dalam pelaksanaan dibuat oleh Pemerintah Pusat; - Berdasarkan rekomendasi musyawarah desa/tokoh masyarakat & pimpinan daerah setempat
• Updating data tingkat Kab/Kota • Finding data tingkat Pusat • Pemerintah daerah (Kab/Kota/Provinsi) menggunakan data PMKS sebagai target penerima manfaat; • Pemantauan hasil penanganan
Data PMKS Nasional
server/ database
Tim Koordinasi di tingkat daerah: 1. Bagian Perencanaan; 2. Bagian Sosial; 3. Bagian Kependudukan & Catatan Sipil; 4. Bagian kesejahteraan rakyat;
Data PMKS Provinsi
Data PMKS Kabupaten/Kota
10
PENDATAAN & PENDAFTARAN PMKS BERBASIS KELUARGA Fakir Miskin, dan Anak, Lansia serta Penyandang Disabilitas dalam keluarga, serta Korban Bencana Kanwil Agama
Laporan masyarakat; Pendataan/ updating oleh Peksos/ Pendamping program
Sidang Isbat – Penerbitan buku nikah, akta cerai
Dinas Sosial
Dokumen Kependudukan Sementara/Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI); Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS); Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK)
Disdukcapil Penelusuran Kepemilikan Dokumen Kepedudukan Resmi
Belum Terdaftar
Terdaftar
Pembuatan dokumen kependudukan individu & keluarga – KTP, KK
Pembuatan rekomendasi/surat pengantar
Dokumen Kependudukan Permanen (akta nikah, buku nikah, KTP, akta lahir, KK)
PENDATAAN BDT PENDATAAN PMKS
Pemberian Pelayanan Sementara 11
PENDATAAN & PENDAFTARAN PMKS INDIVIDU: TIDAK BERDOMISILI TETAP Individu sudah dalam panti
Pekerja sosial; LSM; Polisi/Satpol PP; Masyarakat
Individu Telantar
Penerbitan Surat Keterangan Orang Telantar yang mencantumkan NIK. (Berlaku 1 tahun)
Penerbitan: Laporan temuan & Berita Acara
Panti/Rumah Singgah/Shelter /LKS lainnya Pengecekan
Pembuatan profil dasar Individu (nama, umur, kondisi ketelantaran, dll)
Pemberian Pelayanan Sementara
Dinas Sosial
Disdukcapil
Penulusuran Keberadaan Keluarga
Tidak Ada Keluarga
Pembuatan rekomendasi/surat pengantar
SKOT menjadi dasar verifikasi
Syarat: - Nomenklatur/izin lembaga pengantar dari Dinas Sosial; - Berita Acara; - Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (FR-1.05) - Formulir Orang Telantar (FR-1.03)
Ada Keluarga
Penerbitan Akta Kelahiran 1. Tanpa nama ayah & ibu; 2. Tanpa nama ayah (akta seorang Ibu)
Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Resmi Memiliki Dokumen Kependudukan Resmi
PENDATAAN BDT
PENDATAAN PMKS - SKOT merupakan bukti kependudukan sementara yang menggunakan NIK; - SKOT dapat menjadi dasar penerima program pemerintah;
- Pendaftaran individu dalam KK Panti/Rumah Singgah/Shelter/LKS lainnya; - KK sebagai dasar input dalam SIAK 12
PENUTUP UNTUK DI DISKUSIKAN…. •
•
•
•
Membangun dan menyepakati instrumen pendataan dan indikator PMKS (verifikasi dan validasi?) Membangun sistem pendataan dan pendaftaran – Standar alur proses pendataan dan pemutakhiran data PMKS, dari level pendata (pekerja sosial) sampai dengan pengelolaan di Pusdatin Kesos – Alur pendataan dilakukan spesifik berdasarkan karakteristik PMKS, diantaranya yang berbasis keluarga dan yang tidak berdomisili tetap – Skema registrasi PMKS sebagai kelanjutan dari pendataan Integrasi sistem pendataan PMKS – Integrasi sistem dan aplikasi pendataan dengan sistem rujukan terpadu – Integrasi data dengan BDT Kapasitas dan koordinasi – Peningkatan kapasitas SDM pendataan dan pengelolaan data di daerah – Skema koordinasi dan pembagian tugas antar lembaga terkait pendataan di pusat dan daerah (termasuk registrasi kependudukan) – Protokol data sharing antar lembaga
Terima Kasih
13
LAMPIRAN
14
PENGEMBANGAN SISTEM RUJUKAN & LAYANAN TERPADU Dibangun dalam satu skema: Sistem Rujukan & Layanan Terpadu
SOLUSI/PERBAIKAN •
PERMASALAHAN
Kondisi Saat Ini
• Data Penduduk Miskin & Rentan – Data belum up to date secara berkala – Mekanisme Musdes/Muskel dari Daerah ke Pusat belum optimal – PMKS & penduduk tidak berdomisili belum diakomodasi • Koordinasi Program – Pelaksanaan program belum saling komplemen – Penargetan antar program belum terfokus dan konsisten • Ketersediaan Layanan – Ketersediaan layanan terbatas dan terlalu bertumpu pada APBN – Penduduk yang membutuhkan layanan belum memiliki saluran yang jelas untuk meminta bantuan Pemerintah • Kualitas Layanan – Pelaksanaan penjangkauan belum maksimal, banyak masyarakat tidak tercakup program – Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program belum ditangani secara optimal
– Dilaksanakan melalui inisiatif Pemda: Sragen, Bantaeng, Sleman, dan Belitung Timur – Kemensos membangun Pandu Gempita yang diujicobakan di 5 kabupaten /kota selama 2013-14 – Bappenas melaksanakan studi untuk perluasan SRT
Rencana Pengembangan Sistem Rujukan & Layanan Terpadu – Pelaksanaan pilot di 10 kabupaten/kota pada 2015 oleh Bappenas dan DFAT – Perluasan kabupaten/kota mulai 2016-2019
Perbaikan Mekanisme Pemutakhiran Data
–
Pekerja Sosial dan Pemda bisa berpartisipasi secara berkala memutakhirkan data – Model perankingan (PMT) dikomunikasikan antara Pusat dan Daerah – Pemda diberikan kapasitas dan tanggung jawab pengelolaan data • Perbaikan Koordinasi Program – Penargetan program menggunakan metode penargetan yang sama supaya konsisten dan komplemen • Peningkatan Ketersediaan Layanan – Penyediaan layanan berbasiskan sistem – Informasi dan pendaftaran program disediakan dalam satu atap – Sumber pendanaan lainnya dioptimalkan dari CSR dan sumbangan masyarakat • Perbaikan Kualitas Layanan – Pelaksanaan penjangkauan diperkuat melalui Pekerja Sosial dan pelayanan yang inklusif – Penanganan pengaduan masyarakat melalui prosedur yang jelas dan bertanggung jawab
MEKANISME KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN SOSIAL TERPADU TINGKAT NASIONAL
TINGKAT PROVINSI
Badan Pusat Statistik
SKPD Penanggungjawab: TKPD; Bappeda; Dinas Sosial, dan SKPD lain yang terkait
Basis Data Terpadu-PPLS
Pengolahan data
Koordinasi pemutakhiran data kemiskinan
TINGKAT DAERAH Penetapan indikator lokal/daerah
1. Bagian data dan Sistem Informasi; 2. Bagian Pengaduan Masyarakat 3. Bagian Rujukan Program
Pusat Pelayanan & Rujukan
Data Terpadu Daerah
Rekomendasi Indikator
Seluruh SKPD terkait (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Badan KB, dll
Penyediaan Perangkat Pelaksana Pelatihan Peningkatan kemampuan pendataan setiap 6 bulan Petugas pendataan dan verifikasi
Program Perlindungan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan
Di tingkat nasional pihak yang terlibat: 1. KEMENTERIAN SOSIAL - Bimbingan teknis TKSK dan pekerja sosial; - Pelatihan SDM pemerintah daerah dalam pelaksanaan SRT; - Penyusunan pedoman pelaksanaan SRT di daerah; 2. TNP2K - Pengolahan data tingkat nasional dan daerah; - Penyusunan pedoman pendataan SRT. 3. BAPPENAS - Perencanaan pengembangan SRT di setiap daerah; - Koordinasi hasil pelaksanaan SRT dengan kementerian terkait sehingga pelaksanaan program dapat ditangani multi-sektoral.
MEKANISME PENJANGKAUAN & PELAYANAN • TPK Kecamatan • TPK Desa • TPK Padukuhan
Penyediaan Perangkat Pelaksana
MEKANISME KELUHAN DAN PELAPORAN MEKANISME VERIFIKASI DATA Pengecekan Lapangan
Langsung ke SKPD Terkait
Bupati – SMS Center
TKSM/TKSK/Pendamping Program
•
Verifikasi Data Kecamatan, Desa – Melalui Musyarawarah Desa, pengecekan langsung
Lembaga yang berpotensi menjadi koordinator pelaksana di daerah (1) TKPKD; (2) Bappeda; (3) Dinas Sosial
16
MEKANISME PENANGANAN KELUHAN & PELAPORAN SISTEM LAYANAN SOSIAL TERPADU Filterisasi dilaksanakan oleh sekretariat sistem rujukan (TKPKD, Bappeda, Dinas Sektor, atau badan lainnya)
Pekerja Sosial (TKSK, pendamping,dll)
VALIDASI DAN INPUT KELUHAN
FILTERISASI KELUHAN
Penentuan validitas keluhan • Input data dasar untuk pencocokan • Input jenis keluhan
Valid Tidak Valid Petunjuk & Kriteria Validitas
Penentuan validitas: - Hasil pengecekan kondisi lapangan; - Berdasarkan rekomendasi musyawarah desa/tokoh masyarakat & pimpinan daerah setempat
RUJUKAN KELUHAN
Pencocokan dengan data terpadu (BDT)
Pengawasan Penanganan Komplain (NGO, Masyarakat)
Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota
Tidak perlu Updating Perangkingan Penduduk Miskin Daerah
server/ database
Dinas terkait di tingkat provinsi
PENANGANAN & PENYAMPAIAN HASIL
Perangkingan Penduduk Miskin Nasional
PENGUMPULAN DATA DAN PERANGKINGAN
Perlu Updating Petunjuk & Kriteria Pendataan
PENGAJUAN KELUHAN KEMBALI
Pemerintah pusat
Pemantauan Hasil Penanganan
17
SURAT KETERANGAN ORANG TELANTAR (SKOT) Tampak dari Depan
Sumber: Lampiran BR-1.02, Permendagri No.11 Tahun 2010
Tampak dari Belakang
18
FORMULIR PENDAFTARAN ORANG TERLANTAR
Sumber: Lampiran FR-1.03, Permendagri No.11 Tahun 2010
19
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN (ORANG TELANTAR)
Sumber: Lampiran FR-1.05, Permendagri No.11 Tahun 2010
20
PELAPORAN/ REKAPITULASI HASIL PENDATAAN ORANG TERLANTAR
Sumber: Lampiran Permendagri No.11 Tahun 2010
21
