EKSISTENSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BINJAI DALAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA BINJAI

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

EKSISTENSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BINJAI DALAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA BINJAI Ely Anista Br Ginting Email : [email protected] Jl. Kolam No 1 Medan Estate Kampus FISIPOL UMA Program Studi Admiistras Publik Universitas Medan Area

Diterima 7 Februari 2014/ Disetujui 21 Februari 2014 Abstract One important thing is the handling of Disability Issues Social Welfare, the Department implemented the social and labor Binjai City, is in order to minimize the amount Persons with social welfare problems Social welfare programs implemented in the hope of becoming an alternative solution to the problem of social welfare. Discussion, the results obtained in this study that the program is executed quite well, and the lack of significant issues or problems, although with limited budget priorities being able to anticipate through the program, so the limitations but showed positive performance. The problems of this study is the extent of the Department of Social and Manpower reduction task Binjai City social welfare problem in the city of Binjai, relating to the efficiency and effectiveness orgsanisasi. Keywords: Existence, Department of Social Welfare and Labor: Binjai City.

Abstrak Salah satu hal penting adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahtreaan Sosial, yang dilaksanakan Dinas sosial Dan Tenaga kerja Kota Binjai, adalah dalam rangka meminimalisasi jumlah PenyandangMasalah kesejahteraan Sosial dengan harapan program yang dilaksanakan menjadi alternatif solusi bagi persoalan kesejahteraan Sosial. Pembahasan, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa program yang dijalankan cukup baik, dan minim persoalan atau masalah yang signifikan, walaupun dengan keterbatasan anggaran mampu diantisipasi melalui skala prioritas program, sehingga dengan keterbatasan namun menunjukkan kinerja yang positip. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai melaksanakan tugas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Binjai, berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas orgsanisasi Kata Kunci : Eksistensi, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja : Kota Binjai.

PENDAHULUAN Selama ini peran dan akses penyelenggaraan kegiatan birokrasi masih luput dari perhatian masyarakat. Dimana kondisi tersebut telah manrik perhatian penulis untuk menelitinya sebagai upaya membangun persepsi yang positip tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun objek yang penulis pilih adalah Dinas Sosial Dan

PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

Tenaga Kerja Kota Binjai, untuk tahun 2012. Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena birokrasi pemerintah. Khususnya pendekatan proses (internal process approach), dalam hal efisiensi pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan. Agar seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan

235

PERSPEKTIF

publik dapat berjalan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat penting dengan alasan bahwa output yang diberikan kepada lingkungan akan sangat tergantung pada tinggi rendahnya peran instansi pemerintah. Utamanya dalam hal tanggungjawab (accountability), kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Karena tujuan penyelenggaraan pelayanan publik adalah menciptakan keadilan, efektivitas dan kepuasan masyarakat sebagai indikator , dalam hal ini Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku Introduction to Social Work Practice oleh Max Siporin disebutkan “Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.” Mengingat Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai sebagai instansi yang kompeten dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maka penulis mencoba untuk mengangkat dalam bentuk penelitian guna mendapatkan pengetahuan dan informasi yang mendalam dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : ” Eksistensi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai Dalam Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Binjai. KAJIAN TEORI Pengertian Eksistensi Makna eksistensi pada dasarnya adalah keberadaan akan sesuatu sehingga timbul kesan dan gambaran terhadap sesuatu. Hal yang perlu dicermati tidak hanya dimensi fisik, tetapi juga dimensi non fisik. PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

Istilah Eksistensi atau keberadaan akan sesuatu, merupakan cerminan dari berfungsinya sumber daya yang tersedia. Hasil kerja biasanya sebagai suatu bentuk progress atau kemajuan suatu aktifitas organisasi. Seperti organisasi perusahaan, terutama mengenai profitabilitas untuk menilai perubahan potensial sumber daya yang ada. Sebagai suatu kemajuan yang dapat diperoleh dimasa depan. G. Setya Nugraha dan R. Maulina (2010:177) eksistensi berarti hal tentang berada atau keberadaan, sedangkan wujudnya yakni sesuatu yang dicapai, Prestasi yang diperlihatkan. Bagi sebuah organisasi pelayanan publik yang notabenenya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Maka untuk tercapainya sasaran organisasi harus mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan. Agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan,. Berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh pengertian bahwa eksistensi merupakan refleksi dari kemampuan organisasi melaksanakan aktifitas. Adapun aktifitas atau kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak. Umumnya dampak tersebut adalah Kualitas, kuantitas maupun output lainnya yang dapat diamati, dievaluasi, dari berbagai aspek. Tujuan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sesuai tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional yang menjadi pokok pembangunan bidang kesejahteraan sosial 2010-2014 oleh Kementerian Sosial adalah: a. Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

236

PERSPEKTIF

c.

Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran).

d.

Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.

e.

Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

f.

Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.

g.

Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

h.

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, Kabupaten dan kota.

Jenis – Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Adapun saat ini Kementerian Sosial dalam Penanggulangan PMKS sebanyak 22 jenis, berikut defenisi mencakup makna Penyandang Kesejahteraan Sosial : 1) Anak Balita Telantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan


ISSN : 2085 – 0328

perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial. 2) Anak Telantar,adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. 3) Anak Nakal, ,adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat,lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum. 4) Anak Jalanan,adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum. 5) Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 6) Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan

237

PERSPEKTIF

terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik. 7) Lanjut Usia Telantar,adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. 8) Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental. 9) Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dangan sesama atau lawan jenis secara berulangulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang,materi atau jasa. 10) Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. 11) Gelandangan, adalah orangorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. 12) Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. 13) Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. 14) Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. 15) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratanyang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. 16) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami -istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar . 17) Komunitas Adat Terpencil, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil,

238

PERSPEKTIF

dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya,sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. 18) Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami,kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja). 19) Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 20) Pekerja Migran Telantar, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi telantar. 21) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang yang PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar. 22) Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Binjai Dari berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sebagaimana disebut diatas, untuk Kota Binjai Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai menangani sejumlah 22 PMKS, dengan prioritas utama penanggulangannya pada 8 (delapan ) item antara lain : a) Anak jalanan b) Penyandang cacat c) Tuna Susila d) Pengemis e) Gelandangan f) Keluarga Fakir Miskin g) Keluarga berumah Tidak Layak Huni. h) Korban bencana Alam. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, selanjutnya dikemukakan lebih lanjut bahwa penelitian deskriptif menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Menurut Kurt dan Miller seperti yang dikutip Moleong (2000: 3) adalah sebagai berikut: “Penelitian kualitatif 239

PERSPEKTIF

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.” PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian Dalam melaksanakan tugas pelayanan yang diemban Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai, tentunya tetap dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan pembangunan yang harus diupayakan pemecahannya, oleh sebab itu diperlukan analisi yang komprehensif untuk mengetahui peran apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai berikut berbagai komponen penduklungnya. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas makna analisis : “Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya : a. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan; b. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya; penjabaran sesudah dikaji sebaikbaiknya; c. Pemecahan persoalan yg dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; dengan perkataan lain bahwa evaluasi merupakan proses menilai 33 PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan, pertumbuhan, perkembangan dalam rangka mencapai tujuan, serta dapat berupa pengumpulan bukti-bukti dan penilaian apakah suatu kompetensi telah dicapai. Dalam Proses penyusunan visi, misi dan strategi untuk menentukan ukuran kinerja, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai. Tujuan juga menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya yang kemudian dijabarkan dalam sasaran strategik dengan ukuran pencapaiannya. Melakukan komunikasi dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada staf apa yang dilakukan untuk mencapai sasaran dalam penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Binjai, hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja maksimal melalui penetapan sasaran serta menyelaraskan berbagai inisiatif yang memungkinkan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai mengintegrasikan rencana program dan rencana anggaran. Hal ini dapat dilihat melalui pemilihan prioritas dengan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, yang kemungkinan dapat menggerakkan kearah tujuan yang lebih tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dari beberapa catatan diatas berkaitan dengan pelaksanaan program Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai sesuai tugas dan fungsinya penulis memperoleh gambaran bahwa Dinas Sosial Dan tenaga Kerja Kota Binjai dalam menjalankan misi programnya memiliki : a. Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan

240

PERSPEKTIF

b. Seleksi sasaran yang merupakan prioritas capaian c. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program d. Evaluasi Kinerja Tahunan. Disamping itu Dinas Sosial Dan tenaga Kerja Kota Binjai dalam menjalankan misinya dapat bersinergi dengan memberdayakan Potensi Sumber Kedejahteraan Sosial (PSKS) seperti : 1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Organisasi Sosial 3. Karang Taruna 4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 5. Keperintisan dan Kepahlawanan 6. Dunia Usaha yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial Dengan demikian berbagai kegiatan program Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai dapat seutuhnya terlaksana, tepat waktu sehingga mendorong kreatifitas untuk melakukan yang lebih baik pada tahun – tahun berikutnya. Dukungan Staf Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Adapun kondisi pelayanan yang ingin dicapai guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial dan tenaga kerja adalah : a. Kondisi pegawai sebagian besar memiliki kompetensi dan kemauan serta mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Hal ini dimaksudkan agar setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengetahuan. b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas; c. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan/Anggaran (walau terbatas) untuk pelaksanaan program oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. d. Terbangunnya kemitraan dengan PSKS sebagai pendukung program sehingga efektifitas dan efisiensi dapat dicapai. Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2012 Bab II Pasal 2 tentang Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Sub. Bagian Umum 4. Sub Bagian Keuangan 5. Sub Bagian Program. a Bidang Rehabilitasi Sosial. - Seksi Rehabilitasi Sosial - Seksi Pemulihan Dan Advokasi Sosial Seksi Pengembangan dan Kepahlawanan. b Pemberdayaan Dan Jaminan Sosial - Seksi Pemberdayaan Sosial - Seksi Sumbangan Sosial Dan Kebutuhan Dasar - Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial c Bidang Sumber Dan Potensi Lembaga Sosial - Seksi Organisasi Dan Karang Taruna - Seksi PSM Dan WKSBM - Seksi Penyuluhan Sosial. d Bidang Pelatihan Produktifitas Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja - Seksi Penempatan Dan Informasi Pasar Kerja

241

PERSPEKTIF

- Seksi Perluasan Kesempatan Kerja Dan Pemagangan - Seksi pelatihan Tenaga Kerja Dan Perizinan Dan Sertifikasi Lembaga Latihan Kerja Bidang Hubungan Industrial Dan pengawasan - Seksi Perselisihan Hubungan Indusrial Dan pembinaan Organisasi Pekerja Dan pengusaha. - Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. - Seksi Persyaratan Kerja Dan Jamsostek Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban maka keberadaan Sumber Daya Manusia adalah hal pokok dan menentukan keberhasilan kinerja sebuah instansi, Dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja memiliki jumlah personil sebanyak 43 Orang personil yang terdiri dari : a. Pejabat Eselon II : 1 Orang b. Pejabat Eselon III : 6 Orang c. Pejabat Eselon IV : 18 Orang d. Staff : 11 Orang e. Tenaga Honorer : 13 Orang Berdasarkan Strata pendidikan komposisi SDM yang tersedia pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai terdiri : a. S-2 : 4 Orang b. S-1 / D - IV : 20 Orang c. D – 3 : 3 Orang d. SLTA : 21 Orang e. SLTP : 1 Orang f. SD : - Orang Sarana Dan Prasarana Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai saat ini memiliki sarana : 1. Tanah Dan Bangunan Kantor - Gedung seluas 25 X 15 M² -. Aula/Ruang Serba Guna Seluas : 15 X 10 M² Berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Kota Binjai. PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

Pembiayaan Untuk tahun 2012 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai telah mengalokasikan dan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk anggaran, karena pembiayaan adalah faktor yang sangat penting dan paling mempengaruhi dalam menyelenggarakan suatu program Tabel 3. Anggaran untuk tahun 2012 dialokasikan sebagai berikut : PEMBIAYAAN N K Alokasi KEGIATAN Realis o ET APBD asi ( Rp. ) Pelayanan Administrasi Kantor 1 650.648. 650.64 Dan Pemeliharaan . 000,- 8.000,Sarana Dan Prasarana 2 Pembiayaan 610.282. 610.28 . Program 530,- 2.530,44.760.0 41.412 3 Beban Kerja 00,- .000,1.302. 1.305.69 Jumlah 342.53 0.530,0,Strategi Pemecahan Masalah Keberhasilan pencapaian sasaran Tahun 2012 telah memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai Tahun 2012-2017. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya serta menjaga kesinambungan program maka kedepan perlu dirumuskan srategi antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Personalia 2. Pengembangan kelompok PMKS dan pendampingan 3. Peningkatan Fungsi Karang Taruna dan PSM sebagai Motivator dan Pendamping Program. 4. Peningkatan akses program ketenaga kerjaan yang mengacu pada peningkatan SDM.

242

PERSPEKTIF

5. Pengembangan informasi terkait program Sosial dan tenaga kerja. 6. Peningkatan Anggaran program Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai 2012 - 2017 1. Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi mandat oleh Undang-undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai berdasarkan prinsip ketentuan yang berlaku demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang efisien dan efektif diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai dapat berperan maksimal, oleh karena itu diperlukan keseriusan dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program – program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bagian dari dari keseluruhan proses pembangunan daerah. Salah satu hal penting adalah melalui perencanaan yang rasional sehingga bukan hanya rencana tertulis yang terangkum dalam program kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, sebab pembangunan adalah bagian dari perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Untuk itu perlu disusun arah dan rumusan pelaksanaan program yang tertuang pada visi dan Misi organisasi, agar setiap anggota di dalamnya memahami arah dan tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama. Melalui Visi yang didesain sedemikian rupa diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota


ISSN : 2085 – 0328

Binjai akan dapat membantu setiap pejabat dan apratur untuk apat menilai kinerja masa lalu, dan mengindentifikasi berbagai langkah penting untuk dilakukan di masa depan. Selanjutnya Visi diharapkan akan membangkitkan motivasi kerja secara kolektif, karena setiap orang dalam organisasi akan memahami tujuan-tujuan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan berpedoman pada Visi yang dibuat diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai mampu menciptakan konsensus dari setiap stakeholders sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan yang terbaik demi tercapainya cita-cita organisasi khususnya, dan pembangunan masyarakat Kota Binjai pada umumnya. Disamping itu, pernyataan visi dapat menciptakan iklim kondusif dan kesadaran kolektif diantara seluruh pejabat dan pegawai tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dirumuskan visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai untuk lima tahun kedepan sebagai berikut: “ Terwujudnya Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Ketenaga Kerjaan melalui Penataan dan peningkatan Kualitas Aparat dan Kualitas Pelayanan untuk tercapainya Kesejahteraan Masyarakat tahun 2017 ” Dengan visi tersebut diatas mengandung makna bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai sebagai lembaga pelayan publik yang dipercaya untuk melaksanakan program– program Sosial dan Tenaga Kerja di Kota

243

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

Binjai, sebagai suatu tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai tolok ukur peran maksimal aparat dalam menjalankan tugas pengabdiannya. 2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah langkah yang dilakukan berupa produk kegiatan yang nyata. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, maka dirumuskan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas aparat melalui pemahaman yang aktual tentang PMKS dengan berbagai implikasinya terhadap kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. b. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). c. Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat untuk memahami dan membantu pembangunan Kesejahteraan sosial sebagai modal sosial. d. Berupaya meminimalisasi kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung, dalam rangka pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan. e. Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. f. Peningkatan aktifitas dan kegiatan dalam bentuk kerjasama sinergis dengan PSM sebagai PSKS.


g.

Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan bagi kebutuhan masyarakat di bidang Sosial dan ketenagakerjaan,. h. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan Tenaga Kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. i. Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktifitas angkatan kerja maupun tenaga kerja. j. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja k. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. l. Pengembangan pola koordinasi dengan dinas/ badan/ kantor/ isntansi terkait dengan pembangunan sosial, ketenagakerjaan untuk kepentingan masyarakat. 3. Nilai Untuk menjaga konsestensi antara pembangunan masa lalu dengan pembangunan mendatang sebagaimana yang tertera pada Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dijabarkan dalam kebijakan pembangunan pemerintah pada periode lalu, maka penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus lebih dinamis, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya Dinas sosial Dan Tenaga Kerja tetap menjadikan nilai-nilai yg telah berkembang dan menjadi budaya masyarakat senantiasa yang menjadi pedoman dan inspirasi/ kekuatan berdasarkan pada norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma hukum dan tata pergaulan yang harmonis. Adapun nilai-nilai strategis yang menjadi bingkai dalam

244

PERSPEKTIF

penyelenggaraan pemerintah Kota Binjai didasarkan pada tradisi masyarakat dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada idealisasi yang berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Govermance ). Nilai adalah modal untuk melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai yang dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua komponen yang bertugas melaksanakan misi sesuai Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai adalah : a Penataan Administrasi dan data PMKS adalah kegiatan pengelolaan dan penerbitan dokumen PMKS melalui sebagai bentuk informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik. b Perluasan Kesempatan Kerja Dan Peningkatan Ketrampilan adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja termasuk sektor informal yang berbasis ketrampilan sehingga mengurangi pengangguran dan dapat mengisi lowongan pasar kerja luar negeri. c Kesejahteran Masyarakat adalah suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan yang berkecukupan, damai, tentram lahir bathin. Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkugan strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

Tenaga Kerja Kota Binjai (2012 : 14.), penjabaran visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai disusun spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Binjai : a Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja. b Merumuskan kebijaksanan teknis penyusunan program Pengembangan, pemberdayaan, rehabilitasi, penanggulangan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial. c Mengindetifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial. d Mengembangankan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial. e Menyelenggarakan pelayanan sosial dalam sistem administrasi terpadu. f Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal dan serta program padat karya yang berdampak positip bagi masyarakat. g Menyelenggarakan kebijakan pusat dan propinsi, dan perumusan kebijakan daerah dalam pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan tenaga kerja yang meliputi pembinaan SDM aparatur, dan penyelenggaraan iklim yang kondusif dalam hal pelayanan publik. h Membina dan mengembangkan karir personalia serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya. Dalam hal sasaran organisasi diupayakan setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi dapat melaksanakan dan

245

PERSPEKTIF

memaksimalkan capaian target yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai adalah sebagai berikut: a Terwujudnya pelayana umum di bidang sosial dan tenaga kerja. b Adanya rumusan kebijaksanan teknis penyusunan program Pengembangan, pemberdayaan, rehabilitasi, penanggulangan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial. c Terselenggaranya program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal dan serta program padat karya. Strategi dan Kebijakan Strategi dan Kebijakan pada hakekatnya menjelaskan pemikiranpemikiran secara konseptual, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai sebagai berikut; a Terwujudnya pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja. b Adanya rumusan kebijaksanan teknis penyusunan program Pengembangan, pemberdayaan, rehabilitasi, penanggulangan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial. c Terselenggaranya program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal dan serta program padat karya.. Untuk mencapai strategi dan sasaran maka diperlukan suatu aksentuasi dalam bentuk kebijakan organisasi yang merupakan dasar atau pedoman bagi pelaksanaan suatu PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dalam menetapkan unsur kebijakan bukan hanya baik secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan. Penetapan kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai disusun dengan memperhatikan Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Binjai yang relevan dengan kelembagaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai. Dalam kaitannya dengan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Membangun komitmen untuk peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang sosial, dan Ketenagakerjaan. b. Menetapkan kebijakan teknis penyusunan program Pengembangan, pemberdayaan, rehabilitasi, penanggulangan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial. c. Menciptakan perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal dan serta program padat karya. Program Kerja Tahun 2012 -2017 Berdasarkan pada UU No.11 Tahun 2009, Untuk Ketahanan pembangunan bidang sosial maka Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai telah menyusun agenda kegiatan jangka menengah yaitu. a. Pelaksanaan KIE, Konseling Dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Cacat (PACA). Dan PSKS Dan Sosialisasi Rencana Aksi nasional (RAN) Penyandang Cacat (PACA). a. Pembinaan Sosial dan Pemberian Bantuan alat bantu

246

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

dengar dan kursi roda bagi para penyandang cacat. b. Pembinaan Sosial dan Pemberdayaan PACA, Pemberian Bantuan Stimulan Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat. c. Pembinaan Sosial dan Pemberdayaan PACA, Pemberian Bantuan Stimulan. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Cacat. d. Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Penyandang Cacat (PACA). e. Operasi Sayang terhadap anak sekolah, Razia Penertiban Tuna Sosial (PSK dan Gepeng), Video Game, Kaset Porno, Undian dan Permainan Ketangkasan. f. Penyediaan Rumah singgah bagi anak jalanan. g. Pelatihan keterampilan kerja bagi anak jalanan. h. Pembinaan Sosial dan Resosialisasi Anak Jalanan. i. Sosialisasi Nilai – nilai Kepahlawanan. j. Sosialisasi Nilai – nilai Juang 45 Kepeloporan dan Keperintisan. k. Sosialisasi Kesetiakawanan Sosial Nasional, dan Kearifan Lokal. l. Peyuluhan Sosial tentang Bahaya Penyuluh Guna Narkoba. m. Rehabilitasi sedang Batu Tatengger. n. Rehabilitasi sedang Taman Makam Pahlawan (TMP) Syuhada Kota Binjai. o. Penyaluran / Pemberian tali kasih kepada para veteran dan keluarga veteran.


p. Penyuluhan dan Sosial tentang bahaya Penyalahgunaan Narkoba. q. Pelatihan Mediator Resosialisasi korban Penyalahgunaan Narkoba. r. Pendataan tentang penyalahgunaan narkoba. s. Pendataan permasalahan tentang waria t. Pembinaan dan Bimbingan Sosial serta Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Waria. 2.

Rencana Kerja Program Kesejahteraan Sosial Terkait Dengan Perlindungan Dan Jaminan Sosial. a. Pendataan bagi Jompo (LANSIA) yang tidak mampu,. b. Pendataan bagi PACA, Bisu, Cacat Ganda. c. Pendataan bagi keluarga miskin. d. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi LANSIA, PACA, dan Keluarga Miskin yang tidak tertanggung jawabkan oleh Pelayanan Kessos. e. Pelatihan penguasaan lembaga berbasis masyarakat dalam program perlindungan dan jaminan sosial.

2. Rencana Kerja Program Kesejahteraan Sosial Terkait Dengan Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan a. Penanganan masalah – masalah menyangkut tanggap capat darurat dan kejadian luar biasa / penanganan dan penanggulangan bencana. b. Penanganan masalah – masalah menyangkut tanggap capat darurat dan kejadian luar

247

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j. k. l. m.

biasa/penanggulangan pelayanan orang terlantar. Penanganan masalah – masalah menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa pelatihan pemantapan kordinasi penanganan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pelatihan pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan dalam penanggulangan bencana. Pembinaan dan Bimbingan Sosial tentang sumbangan sosial bagi orsos dan lembaga – lembaga sosial lainnya. Pembinaan dan Bimbingan Sosial tentang sumbangan sosial bagi pekerja sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama. tokoh pemuda, dll. Pembinaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana. Pembinaan dan Bimbingan Sosial tentang CSR bagi dunia usaha. Latihan keterampilan pengurus, tenaga – tenaga orsos dalam usaha penggalian, pengumpulan, penggunaan dan pertanggung jawaban, sumbangan sosial. Sosialisasi tentang penggunaan undian Pendataan tentang fakir miskin. Latihan Life Skill bagi fakir miskin berpotensial. Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi :  Keluarga miskin bidang Usaha Home Industri (rumah industri).  Keluarga miskin bidang Usaha Jualan Makanan Ringan.




Keluarga miskin Jasa Pertukangan.  Keluarga miskin Aneka Industri.  Keluarga miskin peternakan.  Keluarga miskin Pertanian.  Keluarga miskin Konveksi.

bidang bidang bidang bidang bidang

n. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).  Pemberdayaan social dan bantuan bagi Stimulan Pertumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin.  Pelatihan Pendampingan Pengembangan dan Pertumbuhan KUBE Keluarga Miskin.  Pendataan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.  Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Wanita.  Rawan sosial ekonomi dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produksi (UEP).  Pendataan bagi Keluarga Muda Mandiri (KMM).  Pembinaan dan Bimbinngan Sosial bagi Keluarga Muda Mandiri (KMN).  Pemberdayaan Sosial Pengembangan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi Keluarga Muda Mandiri.  Penyantunan Anak – anak terlantar dan Bantuan Pemakanan bagi Anak terlantar dalam panti.  Penyantunan Anak terlantar non panti, dan batuan alat perlengkapan sekolah. 248

PERSPEKTIF

 Penyuluhan sosial dan Bimbingan sosial bagi Keluarga anak terlantar.  Penyantunan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi keluarga anak terlantar.  Pendampingan, Pembinaan sosial bagi anak terlantar non panti dan keluarganya.  Pendataan tentang LANSIA yang kurang mampu.  Penyantunan bagi LANSIA tidak mampu non panti.  Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi LANSIA kurang mampu non panti.  Pendampingan pelayanan sosial bagi LANSIA kurang mampu non panti.  Pelatihan pelayanan sosial bagi LANSIA kurang mampu berbasis masyarakat.  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.  Rehabilitasi Sosial Lingkungan Kumuh.  Home Care bagi LANSIA kuranng mampu.  Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif bagi LANSIA. 3.

Rencana Kerja Program Kesejahteraan Sosial Terkait Dengan Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial. a. Pelatihan Manajemen Organisasi (M.O) dan Bantuan Stimulan alat kelengkapan organisasi karang taruna.


ISSN : 2085 – 0328

b. Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UK) dan Bantuan Stimulan Pengembangan UEP Karang Taruna. c. Pelaksanaan Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT). d. Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). e. Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). f. Pelatihan Tenaga Penyuluh sosial masyarakat. g. Pelatihan Relawan Sosial Masyarakat. h. Pembentukan Wahana kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dan Bantuan Stimulan Pengembangan Pembentukan Wahana kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat. i. Pembentukan Kelompok Satuan Sosial Masyarakat Lingkungan. j. Pelatihan Pemantapan Pekerja Sosial dalam panti. k. Pembinaan dan Bimbingan Sosial Orsos berbadan Hukum. l. Pembinaan dan Bimbingan Sosial Orsos Non berbadan Hukum berbasiskan masyarakat. m. Pelatihan Pemantapan Pelaku – pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial. n. Sosialisasi Organisasi Sosial dan Lembaga – lembaga sosial. o. Sosialisasi Koordinasi Pelaku – pelaku usaha Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha. p. Bantuan Fasilisasi kelengkapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). q. Pembinaan, Pengembangan Potensi Sumber

249

PERSPEKTIF

Kesejahteraan Sosial ( Tokoh – tokoh Masyarakat ) yang mendukung KESOS. r. Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat. Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Binjai Tahun 2012. a. Kegiatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. Anak Jalanan. Dalam upaya membantu Anak Jalanan Dinas Sosial Dan Tenaga kerja Kota Binjai telah memberikan bantuan peralatan / bahan seperti Kotak Semir berikut kelengkapan isinya yaitu Semir sepatu, sikat, kain lap, dan transport saat pertemuan dengan jumlah sebanyak 40 orang. 2. Penyandang Cacat. Dalam upaya pembinaan para penyandang cacat dan eks trautama diberikan bantuan berupa kursi roda bagi penyandang cacat untuk 10 orang. Kemudian bantuan Usaha Ekonomi produktif sesuai keahlian masing-masing yakni mesin jahit, Sembako, Sound system utk seni musik. 3. Tuna Susila. Untuk Tuna Susila dibina dan diarahkan untuk kegiatan pelatihan salon dan menjahit serta pembuatan kue, melalui Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Panti Parawarsa Brastagi. 4. Pengemis. Untuk kelompok pengemis dilakukan pendataan dan razia untuk ditempatkan di Panti Pungai sejahtera untuk direhabilitasi. 5. Gelandangan. Golongan Gelandangan dilakukan pendataan dan razia PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

untuk ditempatkan di Panti Pungai sejahtera untuk direhabilitasi. 6. Keluarga Fakir Miskin Untuk Keluarga Fakir Miskin diberikan bantuan berupa bahan dan peralatan Usaha Ekonomi Produktif seperti Stelling, baskom, kuali kompor dll. Untuk (Usaha lontong dan goreng pisang) dan usaha makanan ringan dibantu Blender, Mixer dan amphia, oven dll. 7. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni. Keluarga berumah Tidak Layak Huni dibantu untuk Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang tersebar disetiap Kecamatan di Kota Binjai dengan total 50 Rumah. 8. Korban Bencana Alam. Korban Bencana Alam diberikan bantuan untuk jatah hidup berupa Beras, sarden, telur, mie instant, gula, Minyak Goreng dll. b. Kegiatan Bagi Kategori Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Organisasi Sosial 3. Karang Taruna 4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 5. Keperintisan dan Kepahlawanan 6. Dunia Usaha yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial Rangkuman jawaban Responden dan Informan Dari uraian Tanya jawab diatas beberapa catatan saat wawancara penulis kemukakan rangkuman pendapat antara lain : ”Bahwa pelaksanaan Program dinas social dan tenaga Kerja kota Binjai, setidaknya merupakan program yang dilaksanakan dengan konsep bertindak langsung dengan melihat kondisi umum masalah yang 250

PERSPEKTIF

ada di masyarakat yang termasuk dalam criteria Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). ( Wawancara dengan Ibu Ratna Agustini, S.Sos selaku Kabid Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Binjai, 4 Oktober 2013) Hal lain yang dikemukakan oleh responden antara laian : “ Pelaksanaan Program PMKS merupakan program yang dilaksanakan mengacu kepada kebutuhan PMKS berdasarkan pendataan sehingga program lebih tepat sasaran. Artinya program yang dilaksanakan lebih berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat karena sesuai dengan harapan masyarakat. (Wawancara, dengan Ardiansyah selaku Staf Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai, 4 Oktober 2013) selanjutnya apa yang dikemukakan dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM Kota Binjai ): “Program yang dilaksanakan memang seharusnya tumbuh dari masyarakat, namun untuk kegiatan pemberdayaan PMKS memiiliki karakter tersendiri, dimana penyandang masalah kesejahteraan sosial didata berdasarkan masalah dan potensi yang mungkin dikembangkan, lalu dibina dan dibantu, artinya adanya kesesuaian antara kebutuhan PMKS dan mengacu pada konsep grass root. yakni masyarakat itu sendiri. ( Wawancara, dengan Bpk Wahyu Widodo 8 Oktober 2013) Hasil yang ditemukan dari wawancara penulis antara lain dari unsur Taruna Siaga Bencana (TAGANA) : “ Bahwa kegiatan dalam membangun PMKS sangat komleks, dalam hal tanggap darurat dimana


ISSN : 2085 – 0328

jika terjadi bencana mendadak, maka tindakan awal yang harus dilakukan adalah mempertahankan kehidupan korban yakni dengan membantu sarana untuk memasak yang dilakukan TAGANA, serta jatah hidup ( makanan) bagi korban selama masa tanggap darurat selama 5 hari. Oleh sebab itu dalam konteks kesejahteraan Sosial sangat banyak yang harus di antisipasi bahkan direhabilitasi serta di pertahankan kelanjutan hidupnya. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Dinas sosial dan Tenaga Kerja bukan kegiatan yang mudah akan tetapi nyata. (wawancara bapak Zulkhairi, ketua TAGANA Kota Binjai ). Hal lainnya sebagaimana dikemukakan oleh para penerima program : “kami memang dibina dahulu sebelum diberikan bantuan, kami bersyukur walau bagaimanapun usaha jualan saya Nampak lebih bersih dan baik, karena kami dibantu sarana steling untuk jualan, ya mudah mudahan kegiatan seperti ini berlangsung terus, karena memang banyak masyarakat yang butuh bantuan, dan kami berterimakasih pada pihak Dinas sosial dan tenaga kerja. (wawancara dengan Ibu Dani, dari unsur masyarakat) Berbagai hal umumnya senada dari hasil wawancara kami baik dari penyemir sepatu yang mendapat bantuan stimulant, maupun dari masyarakat lainnya khususnya yang mendapat bantuan rehabilitasi Rumah karena rumahnya tidak layak huni dan kini telah layak dan lebih baik sebagai sarana tempat tinggal. Menurut Pengurus Penyandang Cacat yang telah menerima bantuan : “Saya merasakan Program Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja yang dilaksanakan cukup bagus dan

251

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

tentunya karena pelaksanaannya langsung diterima PMKS dan hal ini cukup baik, karena mengurangi fitnah antar masyarakat”. (Wawancara, Sri Rahayu, 9 Oktober 2014 ) Dari paparan hasil wawancara sebagaimana dikemukakan merupakan cermin pelaksanaan seperti ini dapat ditindaklanjuti dengan mengembangkan program yang up to date dimasa mendatang. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai adalah manjadi bagian pokok dalam melaksanakan programnya, karena kompleksitas permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial memerlukan penanganan yang ready for help. 1. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai sebagai panduan dalam melaksanakan program. 2. Dari hasil perbandingan antara observasi dan interview yang dilaksanakan maupun dengan mengamati dokumen yang ada bahwa Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai dalam penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Binjai. telah melaksanakan kegiatan Penanganan PMKS sesuai acuan ketentuan yang ditetapkan untuk terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di kota Binjai. 3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai dalam Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai


solusi yakni Pembinaan dan bimbingan, Pemberian bantuan, Peningkatan Ketrampilan maupun rehabilitasi agar beban Penyandang Masalah kesejahteraan sosial dapat dikurangi dan untuk kemandirian PMKS dikemudian hari. Saran Saran – saran penulis yang dapat berikan yang bersifat membantu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai melengkapi data data yang up to date tentang PMKS dan selanjutnya disusun suatu program khusus dengan anggaran yang khusus dalam bentuk program terpadu sehingga proses Penyuluhan, pembinaan dan pendampingan serta pengembangan program PMKS lebih spesifik dan dapat menjadi ikon program dimasa mendatang. 2. Diharapkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai dapat memenuhi perangkat kebutuhan bagi Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra dalam melaksanakan program sehingga semakin memperlancar penanganan PMKS di Kota Binjai. 3. Hubungan yang selama ini berlangsung di Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Binjai diharapkan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebagai budaya birokrasi dimana dari pengamatan penulis berlangsung terbuka, familiar dan penuh persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA AA.Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Rosdakarya, Bandung, 2000.

252

PERSPEKTIF

Adi Fahrudin, Pengantar kesejahteraan Sosial, Refika Adtama,Bandung 2012 Bustami Rahman dan Purwowibowo,. Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diktat Kuliah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2006. Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya. Malang: YA3, 1990 Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta, 2006. Hariwijaya, M, Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007 Indriatoro, Nur; Supomo, Bambang., Metode Penelitian Bisnis, BPFE. Yogyakarta, 2002. Muhidin, Syarif. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung., 2002. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi VI, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (eds.) Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. 1989.


ISSN : 2085 – 0328

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta, 2008. Santoso, Gempur. Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005. Silalahi, Ulber.Metode Penelitian Sosial. Bandung: UNPAR Press. 2006. Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya). Bandung, 2002. Suyanto, Bagong & Sutinah (ed), Metode penelitian sosial: berbagai alternatif pendekatan, Kencana, Jakarta, 2005 Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang No..11 Tahun 2009, Jakarta, 2009 Kementerian Sosial RI, Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012, Jakarta, 2012. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2012, Tahun 2012. Pemerintah Kota Binjai, Peraturan Daerah Kota Binjai No. 17 Tahun 2011.

253

EKSISTENSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BINJAI DALAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA BINJAI

Recommend Documents