IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KOTA TANJUNGPINANG
ARTIKEL E-JURNAL
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Oleh RAHMAD ADITYA PRATAMA NIM 110565201091
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ABSTRAK Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat serius di dalam pembangunan ekonomi, persoalan munculnya pengangguran di perkotaan pada prinsipnya disebabkan oleh dua masalah ekonomi sosial yaitu rendahnya tingkat permintaan kebutuhan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat. Perlu adanya penanganan khusus dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk dapat berperan aktif dalam menangani masalah pengangguran. Seperti halnya dalam pemberian penyuluhan atau kegiatan yang berupa program untuk meningkatkan produktifitas kerja dan keterampilan dalam bekerja pada sumberdaya manusianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengangguran di Kota Tanjungpinang. Konsep yang peneliti pakai dalam penelitian ini mengacu pada pendapatnya Syukur bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu adanya program atau kebijaksanaan, Target group dan unsur pelaksana atau (implementor). Metode yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Disini peneliti mengunakan teknik purposive sampling. Teknik ini juga dikenal sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya peneliti mengunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah masih terdapatnya kendala serta masalah dalam suatu pelaksanaan dalam implementasi kebijakan. Hasil dalam pemberian informasi masih belum terbuka untuk umum, petugas belum bertanggungjawab penuh dalam memberikan informasi lowongan kerja, untuk unsur pelaksana petugas sudah dalam kategori cukup baik. Dari hasil kesetiga dimensi tentang implementasi kebijakan dalam menanggulangi pengangguran hal ini dapat disimpulkan bahwa dari suatu kebijakan tersebut belum berjalan optimal serta untuk kedepannya harus adanya evaluasi guna merevisi dasar dari penetapan kebijakan yang kurang bermanfaat atau tidak tepat, hal ini perlu untuk di benahi agar suatu kebijakan kedepannya tepat sasaran dan bermanfaat bagi kalangan pengangguran yang sedang mencari kerja atau membuka usaha (berwirausaha). Kata kunci : Implementasi, Kebijakan
ABSTRACT The issue of employment is a very serious problem in economic development, the question of the emergence of unemployment in urban areas in principle caused by two social economic problems, namely the low level of demand for labour needs and the rapid population growth rate. Need for special handling of Social and Labor Department to be able to play an active role in addressing the problem of unemployment. Just as in the granting or extension of the activities of the programme to improve the productivity of work and skills in the work on its human resources. The purpose of this research is to find out about the implementation of Social Service policy and labor in tackling unemployment in the town of Tanjung Pinang. The concept that researchers use in this study refers to his opinion of gratitude that there are three essential elements in the process of implementation of the policy, namely the existence of a program or wisdom, the Target group and the implementing element or (implementor). A method that researchers use is descriptive qualitative. Here researchers using the technique of purposive sampling. This technique is also known as the technique of determination of samples with specific consideration. Next the researchers using qualitative descriptive data analysis. Data analysis consists of the data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results in this study is that there is still an obstacle as well as problems in an execution in the implementation of the policy. Results in the granting of information is still not open to the public, the clerk has not yet fully responsible in giving information on job vacancies, to managing elements of officers already in the category quite nicely. From the results of the kesetiga dimension of the implementation of the policy in tackling unemployment it can be inferred that from a policy that has not run optimally as well as for the future should be the existence of evaluation in order to revise the basis of determination of the policies that are less beneficial or is not appropriate, it is necessary to solve that one of the basic policy is right on target and beneficial for unemployment who are looking for work or open a business (entrepreneurship). Keywords: Implementation, policy
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabilalamin Puji dan Syukur teramat sangat penulis haturkan kehadirat ALLAH Subhanahuwata’ala karena atas berkat dan rahmatnya serta izinnya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul : “Implementasi
Kebijakan
Dinas
Sosial
dan
Tenaga
Kerja
Dalam
Menanggulangi Pengangguran di Kota Tanjungpinang Tahun 2015”. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan dalam bentuk pelatihan kerja di Kota Tanjungpinangt. Sebab sebagaimana diketahui salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu menanggulangi pengangguran adalah dengan memberikan pelatihan kerja untuk mengembangkan potensi masyarakat serta produktifitas masyarakat. Penulis menyadari, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan upacan terima kasih, kepada yang terhormat: 1. Prof DR. Syafsir Akhlus, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang 2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang 3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
4. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang 5. Bapak Afrizal, M.Si, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan pengarahan, masukan-masukan dan saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini 6. Bapak Nazaki S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan petunjuk, ide-ide, serta pengarahan, masukan-masukan serta saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini 7. Bapak dan ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta Staf yang bertugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang 8. Bapak Dr. Surjadi selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang beserta Staf, yang telah memberikan bantuan, baik itu saran dan masukan serta ide untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 9. Untuk Kedua Orang tuaku Kuswari Fitri Akandri dan Rosiana, Saudarasaudaraku dan sahabat, terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan, dorongan, bantuan, pengertian dan do’anya yang luar biasa, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkualiahan ini. 10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang untuk angkatan Tahun “2011” yang memberikan semangat, dorongan dan
bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkualiahan dan penulisan Skripsi ini. Selanjutnya Penulis sangat menyadari bahwa, penulisan Skripsi ini masih jauh dari pada kata Kesempurnaan, maka dari itu Penulis sangat mengharapkan dan sangat menghargai sekali adanya Kritikan-kritikan maupun bimbingan yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi kesempurnaan Skripsi ini Kedepannya lagi. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat lebih dan kegunaannya bagi semua pihak, aamiin.
Tanjungpinang, Agustus 2016 Penulis
Rahmad Aditya Pratama
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu masalah yang cukup serius dihadapi Indonesia dewasa ini adalah
masalah
ketenagakerjaan
pengangguran. yang
saat
ini
Pengangguran sudah
mencapai
merupakan kondisi
yang
masalah cukup
memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan penting dalam menangani masalah pengangguran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang yang memuat salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah Melakukan Pembinaan, Penempatan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. Dalam strategi dan arah kebijakan guna mencapai visi dan misi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdapat langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, seperti yang tertuang dalam misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu mempersiapkan angkatan kerja yang belum mandiri dan produktif
dalam aspek ekonomi. Penyiapan angkatan kerja yang belum bekerja (pengangguran) melalui proses keterampilan agar professional dan mandiri. Penyiapan angkatan kerja yang professional dan terampil berupa fasilitas alat kerja dan modal usaha. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam hal ini membuat program kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan sumber manusia guna menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan kerja yang menyasar kepada para pencari kerja/pengangguran di Kota Tanjunpinang. Program pelatihan kerja adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan keahlian kepada para pencari kerja atau pengangguran. Disamping itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Kota Tanjungpinang, meningkatkan dan menciptakan tenaga kerja yang berkompeten diberbagai bidang. A. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut
: “Bagaimana
Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015?” B. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
a. mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015. b. Faktor
yang
mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang tahun 2015 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut : a. Untuk penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. b. Untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah khususnya pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengangguran di Kota Tanjungpinang. C. Konsep Teoritis 1. Kebijakan Publik Menurut Winarto (2007:16) Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 2. Impelementasi Kebijakan Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Dapat dinyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak hal terutama oleh kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya antara lain pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana lapangan, aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran D. Konsep Operasional Pada penelitian ini peneliti membatas indikator yang diteliti dengan merujuk pada pendapat Syukur (Sumaryadi, 2005 : 396) bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu : 1. Adanya program atau kebijksanaan yang dilaksanakan 2. Target group yaitu kelompok sasaran. 3. Unsur pelaksana atau (implementor) E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang disamping itu peneliti juga melakukan sesi tanya jawab secara langsung
(wawancara) kepada informan yang
tersebar di Kota Tanjungpinang. 3. Informan Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan informan adalah berdasarkan jabatannya serta tugas
dan fungsi masing-masing jabatan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yang bersentuhan langsung dalam menanggulangi permasalahan pengangguraan. Jumlah Informan yang diambil sebanyak 10 orang informan yang meliputi ; Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang sebagai informasi kunci (key informan). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, dan 7 (Tujuh) orang pencari kerja / pengangguran. F. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang peneliti gunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk kualitatif. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011 : 247) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification B. HASIL PENELITIAN. Dalam pembahasan di bab ini akan dibahas tentang implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi Pengangguran di Kota Tanjungpinang. Analisis dilakukan dengan mengunakan data-data yang telah diperoleh dan diolah yang di dapatkan melalui wawancara dengan informan.
1. Sebelum peneliti menjabarkan hasil jawaban yang didapat dari melakukannya wawancara kebeberapa pengangguran atau pencari kerja, pegawai dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme
dari
proses
pelaksanaan
suatu
kebijakan
dalam
menanggulangi pengangguran. Kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang membuat sebuah Program Kebijakan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang No. 38 ahun 2015 tentang Kegiatan Pelatihan Tahun anggaran 2015 yang menjadi landasan
hukum untuk menjalankan Program Kegiatan
pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Sebagaimana mana yang menjadi acuan didalam Undang Undang No. 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang
berperan
penting
dalam
menangani
masalah
pengangguran di Kota Tanjungpinang. Salah satu tupoksi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi pengangguran adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas sumber daya ketenagakerjaan b. Meningkatkan peran pembinaan dan pelatihan
c. Meningkatkan upaya penepatan dan perlindungan tenaga kerja d. Meningkatkan pemecahan
masalah penyandang kesejahteraan
sosial e. Optimalisasi sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagaimana dimaksud sebelumnya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan lapoan penyelenggara sebagai urusan pemerintah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku, dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Adapun yang dijadikan pembahasan dan hasil dari penelitian ini peneliti mengacu pada pendapatnya Syukur (Sumaryadi, 2005:396) bahwa ada tiga unsur
penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu adanya program atau kebijaksanaan, adanya target group dan adanya unsur pelaksana C. Kesimpulan Adapun garis besar yang dapat peneliti simpulkan dari pembahasan di bab sebelumnya tentang penelitian tentang implementasi kebijakn Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Pengangguran yaitu sebagai berikut : 1. Dalam pemberian informasi petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak bersifat transparan (terbuka) kepada masyarakat, masih adanya informasi yang didapatkan tidak langsung dari sumbernya yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan dalam hal pemberian penjelasan atau perbekalan bagi peserta yang sudah terdata untuk mengikuti pelatihan sudah dapat dikategorikan baik, hal ini dibuktikan dari pemberian penjelasan atau perbekalan yang disampaikan petugas kepada peserta pelatihan sudah dapat di mengerti dan dipahami. 2. Pada
kenyataanya
petugas
belum
bertanggungjawab
untuk
memberikan informasi lowongan kerja setidaknya ada pemberian informasi yang disampaikan kepada peserta pelatihan. Sedangkan pemberian arahan berupa tujuan pelatihan peserta sudah dapat mengerti dan paham, namun untuk tujuan akhirnya terkadang masih belum sesuai seperti apa yang petugas sampaikan / arahkan. 3. Dalam unsur pelaksana, petugas sudah dalam kategori cukup baik, hal ini dibuktikan dari penilaian peserta pelatihan yang hampir seluruhnya
mengatakan bahwa petugas sudah sigap dalam memberi arahan yang jelas dan mudah dimengerti dalam proses kegiatan pelatihan, dan dari masalah yang timbul di pratek pelatihan tersebut petugas telah membantu memberi solusi untuk menyelesaikan tiap permasalahan yang timbul dengan maksud kedepannya peserta tidak hanya dapat mempunyai bekal skil (keahlian) dalam bekerja saja melainkan adanya pengalaman untuk menyelesaikan masalah bila yang nantinya akan timbul di tempat mereka bekerja. D. Saran Adapun saran yang dapat peneliti dalam penelitian ini dan semoga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang untuk kedepannya dapat lagi membenahi apa yang perlu untuk dibenahi, yang diantaranya sebagai berikut : 1. Dalam hal pemberian informasi bahwa pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengadakan kegiatan pelatihan harusnya pemberian informasi tersebut dapat lebih transparan (terbuka) agar kepada masyarakat yang dikatagorikan sedang menganggur dapat terdata untuk melakukan kegiatan pelatihan. 2. Harus ada pertanggungjawaban dari petugas dan arah yang telah ditetapkan dalam kebijakan berupa tujuan akhir bagi peserta yang sudah selesai mengikuti kegiatan pelatihan agar dapat dikonfirmasi untuk diberi informasi lowongan kerja, hal ini dimaksudkan agar
kebijakan dari pelaksanaan penanggulangan pengangguran dapat diminimalisir. 3. Untuk kedepannya dalam hal pegawasan di dalam keberlangsungan kegiatan pelatihan agar dapat lebih ditingkatkan lagi, hal ini dimaksudkan agar proses pemantauan dapat terlaksan
DAFTAR PUSTAKA Buku : Hasan, Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia Husni, Lalu. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Oemar, Hamalik. 2005. Kurikulum dan Pembelajaran. Bumi Askara : Jakarta. ..............., 2002 Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta. Ritongga, 2003: Ekonomi SMA, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Mankiw N Gregory, 2003. Pengantar Ekonomi Makro”, Selemba Empat, Jakarta Miles, Huberman dan Saldana, 2014. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohidi. UI Press. Jakarta. Moleong, Lexy J, 2007 . Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. Mulyadi Subri. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Grafindo Murni, Asfia, 2006. Ekonomika Makro, PT. Refika Aditama, Jakarta Nanga, Muana, 2001. Makro ekonomi teori, maslah dan kebijakan, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi.Jakarta: Media Komputindo ..............., 2008. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses. Jakarta: Elex Media Komputindo Sadono Sukirno, 2006, Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta. Sastrohadiwiryo, 2000. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Edisi 1, PT. Bumi Askara, Jakarta
..............., 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. PT. Bumi Askara, Jakarta Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. CV. Alfabeta, Bandung ..............., 2011. Metode Penelitian Pendidikan. CV. Alfabeta, Bandung Sukirno, 2000. Makro ekonomi Modern, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta, Citra Utama Sumarsono. 2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Jogyakarta : Graha Ilmu. Wahab, SA., 2001, Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta ..............., 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Keempat, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta Wahyudin, Sumpeno. 2009. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat . Edisi Pertama. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh Jurnal : Yoni Rahman. 2016 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pengangkutan Sampah oleh Petugas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi di Pasar Baru Kota Tanjungpinang)Jurnal E-Umrah. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengangguran Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional Peraturan Pemerintah RI No 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang
