KINERJA DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGANI PENGANGGURAN DI KOTA MANADO Oleh Rehabeam Sumahi
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kota Manado.Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif.Kemudian menggambarkan faktafakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Hasil penelitian yang penulis lakukan membuktikan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kota Manado belum semaksimal seperti yang diharapkan, karena jumlah pengangguran di Kota Manado masih cukup banyak, walaupun dari data yang ada menunjukan adanya penurunan angka pengangguran dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu, 2013 berjumlah 20.947 orang (10,84%) dan tahun 2014 berjumlah 16.791 orang (8,78%) akan tetapi masyarakat Kota Manado belum seutuhnya merasa puas dengan kinerja dari Dinas Tenaga Kerja karena masala upah/gaji yang diberikan oleh para pengusaha kepada pekerja/buruh tidak sesuai dengan Upah Menimum Pegawai (UMP) Kota Manado sehinga ada sebagian yang memilih untuk menganggur bahkan masalah Sumber Daya Manusia yang masih dibawah rata-rata. Kata Kunci : Kinerja, Dinas Tenaga Kerja, dan Pengangguran. 1. Pendahuluan Kestabilan ekonomi yang diidam-idamkan setiap Negara pada umumnya diartikan sebaagai keadaan ekonomi dimana tidak terdapat pengangguran yang serius.Salah satu faktor menentukan
kemakmuran
suatu
masyarakat
dalam
suatu
Negara
adalah
tingkat
pendapatannya.Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan.Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran dalam suatu Negara. Tingginya tingkat pengangguran akan menyebabkan banyaknya sumber daya manusia yang terbuang dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Pengangguran dapat berakibat bagi perekonomian Negara yaitu penurunan pendapatan perkapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari
Page | 1
sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan dapat menambah hutang negara. Pengangguran
merupakan
masalah
ekonomi
utama
yang
dihadapi
setiap
masyarakat.Masalah ekonomi itu dapat mengakibatkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial.Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan.Pengangguran juga menjadi masalah utama di negeri ini. Pengangguran memang tidak dapat dihapuskan secara total dalam waktu singkat, tetapi setidaknya dapat ditekan sehingga keadaan perekonomian dapat stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut langkah yang dapat diambil adalah melalui peranan pemerintah itu sendiri.Hal tersebut
dikarenakan
pemerintah
memberi
pengaruh
yang
besar
terhadap
masalah
pengangguran.Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 mengatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan juga dalam Pasal 28D ayat 2 mengatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Mengacu dari ketentuan UUD 1945 di atas maka pada prinsipnya kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menjadi peran penting dalam menekan angka pengangguran di Kota Manado dan memberi kesempatan kerja kepada para pencari kerja atau pengangguran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji danmencoba menganalisis permasalahan ini berdasarakan pendekatan yang ilmia, objektif dansecara komprehensif untuk kemudian boleh mendapatkan solusi untuk dibahas secara Luas danmendalam, oleh karena itu dalam kajian ini penulis mengangakat judul : Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dalam Menangani Pengangguran Di Kota Manado. 2. Tinjauan Pustka Konsep Kinerja Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (Individu) dan kinerja organisasi.Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkang kinerja organisasi adalah
totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.
(Harbani Pasolong, 2013:196). Rue dan Byar (1981:375), mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan (1969:15), adalah berkait dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi.Murphy dan Cleveland (1995:113), Page | 2
mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaa.Ndraha (1997:112), mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodo (2006:78), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. (Harbani Pasolong, 2013:197) 1. Indikator Kinerja Indikator Kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI (1999:7), dalam H. Pasolong (2011:177) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indicator masukan (inputs) keluarga (output), hasil (outcomes), manfaat (benefist) dan dampak (impacts). Dwiyanto (2006:50-51) dalam bukunya H. Pasolong (2011:178), menjelaskan beberapa indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi public, yaitu: a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ration antara input dengan output. b. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanaan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidak puasaan public terhadap kualitas. c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan perioritas pelayan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupn implisit . Lenvine dan Dwiyanto (2006:51). e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public. Page | 3
2. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. (H. Pasolong 2011:182). Gery Dessler (2000), menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya systemmatis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yag ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bias mencapai rata-rata. (H. Pasolong 2011:182) Keban (2004:109), mengatakan bahwa pengukuran kinerja harus dilihat dari sebagai upaya yang sangat berharga bagi professionalisasi di instansi pelayanan public. (H. Pasolong 2011:184) 3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Factor-faktor yamg mempengaruhi kinerja suatuu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kemampuan. Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins (2002:50), adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. b. Kemauaan. Kemauan atau motivasi menuurut Robbbins (2002:208), adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. c. Energi. Energi menuruut Jordan E. Ayan (2002:47), adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energy psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat. d. Teknologi. Teknologi menurut Bill Creech (1996:301), adalah lebih cenderung positif dan proaktif pegawai dalam melakukan pekerjaan, karena mereka memandang eknologi sebagai teman, bukan sebagai musuh untuk meningkatkan kinerja. e. Kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. f. Kejelasan Tujuan. Menurut Widodo (2006:81), mengatakan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kinerjanya. g. Keamanan. Keamanan pekerja menurut George Strauss dan Leonard Sayles (1990:10), adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat. Page | 4
Konsep Pengangguran Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. (Sadono Sukirno, 2013 : 13). Pengertian Pengangguran secara umum, pengangguran adalah penduduk yang berusia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan apapun, yang secara aktif mencari pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran merupakan kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja. (http://jendelakampus.blogspot.com) Jenis Pengangguran berdasarkan Cirinya Berdasarkan kepada ciri penggangguran yang berlaku, pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) Pengangguran terbuka atau pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjan. (Mulyadi S. 2014 : 72). Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.Efek dari keadaan di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak mlakukan sesuatau pekerjaan. 2. Pengangguran Tersembunyi Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa.Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. 3. Pengangguran Bermusim Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan.Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur.Pada
musim
kemarau
pula
para
pesawah
tidak
dapat
mengerjakan
tanahnya.Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. 4. Setengah Menganggur
Page | 5
Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu.Di samping itu ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris: underemployed. Dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. 3. Metodelogi Penelitian Jenis Penelitian Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Andi Prastowo, 2012:22). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empiris dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya. Fokus Penelitian Dari pemaparan yang telah dibahas bahawa ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahtraan bahkan pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologi yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya, maka penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu :Bagaimana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dalam Menangani Pengangguran di Kota Manado. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada :“Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dalam menangani pengangguran di Kota Manado”. Page | 6
Informan Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Tenaga Kerja Sebagiaan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Masyarakat yang menganggur dan sementara aktif mencari pekerjaan. 4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1
Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas mebantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : -
Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
-
Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi
-
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pelayanan administrasi
-
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pemdidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan ketenagakerjaan dan otonomi daerah
-
Pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional
-
Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai lingkup bidang tenaga kerja.
2. Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi : -
Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi dinas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanan program, keuangan pelaporan, kepegawaian, umum, perlengkapan, dokumentasi, hukum data dan informasi serta hubungan antara lembaga dan masyarakat.
-
Pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
-
Pengoordinasian dan pengaturan kerja sama
-
Pengoordinasian perumusan kebijakan strategia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
-
Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
Page | 7
-
Pelaksanaan tugas lain yang dibrikan oleh atasan
4.1.2
Keadaan Umum Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Keadaan pegawai pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado saat ini masih
membutuhkan beberapa pegawai untuk menunjang kinerja dari Dinas tersebut demi pelayanan public dan kinerja yang lebih maksimal, di mana saat ada beberapa jabatan structural yang harus di isi. Dimana jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja berjumlah 40 orang, 37 orang pegawai organik, dan 3 orang tenaga honorer/THL. 5. Hasil Penelitian dan pembahasan 5.1.1
Karakteristik Informan Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11(dua belas) orang, diantaranya 6 laki-
laki dan 5 perempuan denagn latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu 5 orang dengan tingkat pendidikan SMA/SMK, 5 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1), dan Magister (S2) 1 orang. Sedangkan latar belakang pekerjaan yaitu 5 orang sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) dan 6 orang sebagai Pengangguran. 5.1.2
Hasil Wawancara 5.1.2.1 Produktivitas Menurut informan dengan inisial H.K dengan usia 39 tahun dengan pendidikan terakhir
Sarjana Hukum selaku kepala sieksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, beliau mengatakan bahwa produktivitas dari Dinas sendiri sudah cukup baik dimana Dinas Tenaga Kerja selalu melakukan pelatihan-pelatihan dimana bekerja sama dengan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada di Kota Manado untuk membekali para tenaga kerja yang masih mengaggur dalam hal ini untuk meningkatkan SDM bagi para pencari kerja/pengangguran yang telah putus sekolah. Kalaupun memungkinkan ada tenaga kerja yang akan dikirim keluar daerah atau bahkan keluar negri. Hal senada juga diungkapkan oleh informan dengan inisial T.I dengan usia 36 tahun dengan pendidikan terakhir Sarjana Hukum selaku kepala sieksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan, beliau menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah membuat situs untuk informasi pasar kerja agar bisa memperluas informasi pasar kerja demi meningkatkan produktifitas kerja dari Dinas dan juga dapat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Beliau menambahkan bahwa itu merupakan salah satu hasil atau produktifitas dari Dinas Tenaga Kerja. Page | 8
Adapun ungkapan dari informan dengan inisial L.W dengan usia 25 tahun pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, informan mengatakan bahwa Produktitivitas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado belum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat karena Dinas sendiri belum mampu menciptakan usaha mandiri bagi masyarakat, bahkan sanga sulit mencari pekerjaan dengan ijaza SMA. 5.1.2.2 Kualitas Layanan. Adapun kualitas layanan dari Disnaker menurut informan dengan inisial A.B dengan usia 50 tahun dengan pendidikan terakhir Magister Manajement selaku kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan Visi dari Dinas Tenaga Kerja, ialah “Memberdayakan dan melindungi tenaga kerja menuju manado kota model ekowisata” dan Misi dari Dinas Tenaga Kerja, ialah : Meningkatkan kesejahtraan tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja akan selalu meningkatkan kualitas layanan kami dan siap melayani masyarakat demi sebuah pelayanan public yang baik. Namun ada hal berbeda yang disampaikan oleh informan dengan inisial F.B usia 24 tahun dengan pendidikan terakhir Sekola Menengah Kejuruan, informan menjelaskan bahwa kualitas pelayann dari Dinas Tenaga Kerja belum begitu memuaskan karena masih banyak penganggurn di Kota Manado, itu berarti bahwa pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini lewat Dinas Tenaga Kerja kurang memuaskan bahkan ironisnya masih begitu banyak sarjana yang menganggur. Hal senada juga diungkapkan oleh informan dengan inisial T.M usia 41 tahun denagn pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas selaku ibu rumah tangga, informan menjelaskan bahwa ia secara pribadi tidak mau menyekolahkan anaknya sampai ditingkat sarjana dengan alasan bahwa anak dari kakaknya yang sarjana hokum saja tidak mendapatkan pekerjaan alias menganggur dan hanya menggarap ladang sawah bersama orang tuanya, orang tua sudah menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi bahkan dengan biasa yang tidak sedikit dikeluarkan tetapi saat selesai hanya menganggur. 5.1.2.3 Responsivitas Menurut informan berinisial A.K dengan usia 46 tahun dengan pendidikan terakhir Dokterandes selaku kepala sieksi penyelesaian perselisihan hubungan industry, menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja selalu merespon apapun permasalahan tenaga kerja, siap melayani setiap keluhan-keluhan dari masyarakat baik dari pihak perusahan maupun dari pihak buruh atau pekerja. Page | 9
Namun ada hal yang berbeda yang disampaikan oleh informan dengan inisial S.M umur 20 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, ia mengatakan bahwa responsivitas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dalam menangani permasalahan pengangguran sangat lambat karena bagi informan apabila upah buruh mampu diselesaikan dengan maksimal maka para penganggurpun akan lebih semangat lagi untuk mencari kerja.Hal senadapun disampaikan oleh informan dengan inisial J.M usia 22 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, ia mengatakan bahwa: masih banyak perusahan yang masih memakai standar UMP lama bahkan ada perusahan yang tidak memakai standar UMP. 5.1.2.4 Responsibilitas Menurut informan dengan inisial T.Z umur 41 tahun dengan pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi selaku Sekretaris Dinas, beliau menjelaskan bahwa responsibilitas dari Dinas Tenaga Kerja berlaku sebagai mana mestinya, artinya bahwa Dinas sendiri bekerja sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan maupun system administrasi yang ada sebagai landasan dan patokan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas. 5.1.2.5 Akuntabilitas Adapun akuntabilitas menurut informan dengan inisial A.B dengan usia 50 tahun dengan pendidikan terakhir Magister Manajement selaku kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, beliau menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja berjalan melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan instruksi dari wali kot, bahkan ada hal-hal teknis yang diistruksikan oleh Pimpinan Kota Manado yang harus diselesaikan, salah satunya ialah mennyelesaikan permasalahan UMP yang ada di Kota Manado. Adapun ungkapan dari infrorman dengan inisial R.R usia 26 tahun dengan pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, informan menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja belum mampu menyelesaikan persoalan pemecatan pegawai atau pekerja dalam perusahan suwasta dengan sembarangan dan dengan alasan yang kurang tepat bahkan tidak memberikan pesangon seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pemutusan hubungan kerja. 5.1.3
Pembahasan Hasil Penelitian Produktivitas dari Dinas Tenaga Kerja bila dilihat dari hasil wawancara yang ada maka
bisa dikatakan ada hasil yang cukup baik dimana dari Dinas sendiri sudah berusaha agar dapat meningkapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kota Manado dalam hal ini para penganggur yang sudah putus sekolah dan bhkan pemerinah sendiri dalam hal ini lewat Dinas Page | 10
Tenaga Kerja sudah berupaya untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kota Manado. Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktifitas tenaga kerja.Begitu pula dengan upaya peningkatan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dari hasil wawancara yang ada menunjukan bahwa pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Manado karena dimana masih begitu banyak pengangguran yang belum menikmati pekerjaan dan bahkan masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Padah bila dilihat dari arti pelayanan public, yaitu pemenuhan
keinginan
dan
kebutuhan
masyarakat
oleh
penyelenggara
Negara
atau
pemerintah.Dan dimana tujuan dari pelayanan public ialah untuk mencapai pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tercipta sebuah kualitas pelayanan yaitu kualitas yang terdiri atas sejumlah keistimewaan produk. Responsivitas dari Dinas Tenaga Kerja bilah dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa sudah cukup baik karena dari Dinas sendiri selalu merespon apa yang menjadi keluhan dari masyarakat baik dari pihan swasta/pengusaha maupun dari pihak buruh/pekerja namun demikian masyarakat menilai Dinas Tenaga Kerja lambat untuk merespon artinya lambat untuk bertindak mengatasi permasalahn upah buruh maupun menyiapkan lapangan kerja yang memadai bahkan kurang maksimal dalam menekan angka pengangguran. Dimana sebagai birokrasi pemerintah yang harus mendengarkan ispirasi dari masyarakat dalam hal miningkatkan kualitas ekonomi
dan
mengurangi
angka
pengangguran
demi
terciptanya
masyarakat
yang
sejahtra.Karena bila dilihat dari pengertian dari responsibilitas yaitu kemampuan birokrasi untuk rnengenal
kebutuhan
masyarakat,
menyusun
agenda
dan
prioritas
pelayanan,
serta
mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat(Tangkilisan,2005:177). Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Page | 11
masyarakat (Dilulio, 1991). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne & Plastrik, 1997). Adapun Responsibilitas dari Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan landasan atau patokan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan bahkan sesuai dengan peraturan walikota, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi capaian dari setiap program kerja yang Dinas telah kerjakan kepada atasan dalam hal ini pemimpin Kota Manado. Dan menjadi ironisnya Dinas sendiri bergerak hanya sebatas apa yang diistrksikan oleh pemimpin Kota Manado dan kurangnya kebijakan yang dilakukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bila dilihat dari hasil penelitian yang ada bisa dikatakan bahwa Dinas Tenga Kerja masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yaitu setiap sengketa yang ada dalam kalangan tenaga kerja. Dan dalam hal ini Dinas mempunyai tanggung jawab penuh atas setiap persoalan ketenagakerjaan, bertanggung jawab terhadap segenap masyarakat Kota Manado yang membutuhkan pelayanan dan perang penting untuk meningkatkan kesejahtraan dan meningkatkan kualitas perekonomian di Kota Manado. Bahkan masyarakat Kota Manado mengharapkan Dinas Tenaga Kerja mempunyai program-program kerja yang menyentuh langsung ke kebutuhan atau keinginan masyarakat dalam hal mendapatkan kesempatan kerja. 6. Penutup 6.1.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian dan uraian dari hasil analisis data penelitian yang telah
dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 1. Kinerja Dinas Tenaga Kerja apa bila dilihat dari Database yang ada maka bisa dikatakan sudah cukup baik karena mampu menekan angka pengangguran dari 10,84% menjadi 8,78%. Walaupun demikian belum sepenuhnya masyarakat Kota Manado menikmati kinerja dari Disnaker dalam hal menekan angka pengangguran karena Kota Manado masih memilik ribuan pengangguran. Page | 12
2. “Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat karena masih banya persoalan yang belum diselesaikan oleh Disnaker” dalam hal ini persoalan gaji buruh/pekerja maupun kurangnya lapangan pekerjaan. 3. Dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kota Manado kurang meningmati pelayanan, bahkan setiap kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kesejahtraan Kota Manado dalam hal ini menekan angka pengangguran. 6.1.2
Saran Dalam rangka menunjang evektifitas dari Kinerja Disnaker Kota Manado, maka yang
menjadi saran penulis seputar Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dalam Menangani Pengangguran di Kota Manado diantaranya, ialah : 1. Dinas Tenaga Kerja sebagai perpanjang tangan dari Pemerintah Kota Manado dalam menangani pengangguran di Kota Manado harus lebih giat lagi dalam menekan angka pengangguran. 2. Setiap persoalan tenaga kerja harus cepat diselesaikan salah satunya ialah masalah upah pekerja harus sesuai dengan UMP Kota Manado. 3. Dinas Tenaga Kerja diharapkan mampu menjadi jawaban bagi persoalaan tenaga kerja di Kota Manado, dan mampu mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan untuk menekan angka pengangguran dan memberi kesempatan kerja kepada penganggur. 4. Dinas Tenaga Kerja harus lebih lagi meningkatkan kualitas pelayanan public agar mampu memahami apa yang menjadi aspirasi dan keluhan dari masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Page | 13
Sukirno, Sadono.2013.Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers S, Mulyadi.2014.Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi.Jakarta.PT RajaGrafindo Persada Subekhi, Akhmad & Jauhar, Mohammad. 2012. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Jakarta: Prestasi Pustaka Pasalong, Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi.Bandung.Alfabeta Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Sinambela, P. Lijan, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara Purwanto, E. Agus & Sulistsastuti, D. Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yokyakarta: Gava Media Nopirin, Ph,D.2015.Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro.Yogyakarta : BPFE Prastowo, Andi.2012.Metode Penelitian Kualitatif.Jokjakarta: AR-RUZZ Media Suyanto, Bagong & Sutinah, dkk. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta:Preanada Media Group Sumber lainnya: Undang-Undang Dasar1945 beserta perubahannya.Tanggerang Selatan. SL Media Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan.Bandung.Citra Umbarago Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2013TentangPerluasan Kesempatan Kerja. Database Tenaga Kerja Kota Manado Tahun 2014 www.google.com http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran http://jendelakampus.blogspot.com
Page | 14
