KEBIJAKAN MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN MELALUI PROGRAM PELATIHAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA MAGELANG
RINGKASAN SKRIPSI
OLEH : IRMA ARFIANI NIM. 10417141025
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014
KEBIJAKAN MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN MELALUI PROGRAM PELATIHAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA MAGELANG Oleh: Irma Arfiani dan Argo Pambudi, M.Si
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan mengetahui gambaran penyelesaian masalah kemasyarakatan mengenai kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja di Disnakertransos Kota Magelang dan mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan maupun faktor penghambat penyelenggaraan program tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja, sehingga dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan dapat dipercaya, antara lain tim pelaksana dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang, Instruktur Program Pelatihan Kerja tahun 2013, dan Peserta Program Pelatihan Kerja tahun 2013. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja ini telah berjalan optimal. Peran Disnakertransos Kota Magelang ialah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana program pelatihan kerja. Terdapat 11 jenis pelatihan kerja dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 240 orang. Hal-hal terkait tujuan, peserta, materi, metode, media dan manfaat pelatihan telah sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan, selain itu output telah benar-benar sampai ke kelompok sasaran. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan program yaitu berkaitan dengan ketersediaan waktu, instruktur, dan fasilitas. Faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kata kunci: kebijakan, pengangguran, program pelatihan kerja
2
A. PENDAHULUAN Pengangguran adalah kondisi saat seseorang tidak bekerja dalam usia produktif antara 15 hingga 65 tahun. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup pelik, bukan hanya menjadi masalah lokal atau regional tetapi juga telah menjadi perhatian internasional. Hal ini terbukti dengan kepedulian ILO dalam mengatasi masalah pengangguran dengan diterbitkannya Konvensi ILO No. 88 dan telah ditindaklanjuti pemerintah dengan meratifikasinya melalui Keppres No. 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja. Sehubungan dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut, pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 menempatkan peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai salah satu fokus Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014. Peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dan UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kedua Undang-undang tersebut mengamanatkan peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sistem Pelatihan Kerja Nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi. Sistem Pelatihan Kerja Nasional, disusun dan dikembangkan sejalan dengan Rekomendasi International Labor Organization (ILO) No.195 Tahun 2004 Tentang Human Resource Development. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan pentingnya 3
pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat ”Life long learning”. Berdasarkan pengamatan bidang ketenagakerjaan, penyebab pengangguran di Kota Magelang ialah karena adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja yang diminta perusahaan, jenis jabatan dan lokasi penempatan yang kurang diminati oleh para pencari kerja, serta kompetensi tenaga kerja yang kurang sesuai dangan jabatan yang tersedia. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan diharapkan memberikan kemudahan pelayanan informasi, penyediaan fasilitas, serta melaksanakan program-program yang menunjang karier mereka di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang untuk menekan angka pengangguran ialah melalui penyelenggaraan program pelatihan kerja. Program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama yang harus diberdayakan secara maksimal karena program tersebut mulai menunjukkan hasil yang signifikan untuk menekan angka pengangguran di Kota Magelang, terbukti dengan rendahnya TPT Kota Magelang tahun 2012, yaitu sebesar 8,71 persen. Meskipun demikian, penyelenggaraan program tersebut masih kurang optimal. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan program pelatihan kerja tahun 2013 sebagai upaya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam meminimalisir jumlah pengangguran. B. KAJIAN PUSTAKA 1. Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Departemen Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada. (Sendjun Manulang, 1990:31) 4
Soerjono Soekanto (1987:221) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih jelas, peran tersebut diuraikan sebagai berikut. a. Stabilisator Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. b. Innovator Dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. c. Modernisator Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. d. Pelopor Selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara. e. Pelaksana Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.
5
2. Kebijakan Publik Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Winarno, 2007:16) Kebijaksanaan dalam mengatasi pengangguran ialah memperluas kesempatan bekerja dan hal ini menjadi tugas penguasa. Jika penempatan dalam lapangan pekerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan kecakapan mereka yang bersangkutan maka tertolonglah, tidak hanya sebagian besar para pengangguran biasa dan pengangguran musiman tetapi juga apa yang biasanya disebut setengah penganggur (Oemar Hamalik, 1990:50-51) Pengangguran menurut Sadono Sukirno (2006:328), yaitu suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Berikut beberapa jenis pengangguran yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain: a. Pengangguran normal atau friksional Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggure sebelum mendapatkan pekerjaan lain tersebut. b. Pengangguran siklikal Kemerosotan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal. c. Penganggurean struktural Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. d. Pengangguran teknologi Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.
6
e. Pengangguran terbuka Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Jadi, mereka menganggur secara nyata atau separuh waktu. f. Pengangguran tersembunyi Kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam suatu kegiatan ekonomi digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. g. Setengah menganggur Seseorang yang terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Adapula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti itu digolongkan sebagai setengah menganggur. 3. Pendidikan dan Pelatihan Kerja Pendidikan dan pelatihan merupakan dua hal yang hampir sama maksud pelaksanaannya, namun ruang lingkupnya yang membedakan karakteristik kedua kegiatan tersebut. Seperti yang dijelaskan Sastrohadiwiryo (2000:199), yaitu: “Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang tenaga kerja. Sedangkan pelatihan merupakan pendidikan dalam arti yang agak sempit, terutama dengan instruksi, tugas khusus, dan disiplin. Pelatihan merupakan suatu proses aplikasi, terutama terhadap peningkatan kecakapan.” Pelatihan kerja yang merupakan hak setiap pekerja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian sesuai bakat, minat, dan kemampuannya diselenggarakan oleh lembaga perwakilan pemerintah, swasta, dan perusahaan. Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan Sastrohadiwiryo (2005:16) sebagai berikut: a. Tersedianya tenaga pelatihan b. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja
7
c. Kurikulum d. Akreditasi e. Sarana dan prasarana pelatihan kerja Menurut Hamalik (2005:35-36) dan Gomes (2003:206-208), pelaksanaan program pelatihan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Tujuan pelatihan Dalam merencanakan pendidikan dan latihan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan tujuan. Adanya tujuan pendidikan dan pelatihan membuat kegiatannya dapat terarah. b. Manfaat pelatihan Setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk individu maupun organisasi. Adanya manfaat bagi individu menjadikan orang termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas sumber dayanya. c. Peserta pelatihan Penetapan peserta erat kaitannya dengan keberhasilan suatu pelatihan, oleh karena itu perlu dilakukan seleksi untuk menentukan peserta agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti: 1) Persyaratan akademik yang berupa jenjang pendidikan dan keahlian 2) Jabatan 3) Pengalaman kerja 4) Motivasi dan minat terhadap pekerjaannya 5) Tingkat intelektualitas yang diketahui melalui tes seleksi d. Pelatih (instruktur) Pelatih atau instruktur sebagai penyampai materi memegang peranan penting terhadap kelancaran dan keberhasilan program pelatihan, maka pelatih yang terpilih harus ahli dan berkualifikasi professional. Syarat pelatih yang dapat digunakan sebagai pertimbangan adalah: 1) Telah disiapkan secara khusus sebagai pelatih yang ahli dalam spesialisasi tertentu 2) Memiliki kepribadian yang baik 3) Berasal dari dalam lingkungan organisasi itu sendiri e. Waktu pelatihan Lamanya pelatihan berdasarkan pertimbangan berikut: 1) Jumlah dan mutu kemampuan yang hendak dipelajari dalam pelatihan tersebut lebih banyak dan lebih tinggi bermutu, kemampuan yang ingin diperoleh mengakibatkan lebih lama diperlukan latihan.
8
f.
g.
h.
i.
2) Kemampuan belajar para peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan 3) Media pengajaran yang menjadi alat bantu bagi peserta dan pelatih. Materi atau bahan pelatihan Materi yang diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan. Fasilitas Fasilitas yang diperlukan dalam pelatihan yang mendukung kegiatan. Model atau metode pelatihan Penggunaan metode pelatihan tergantung dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Model pelatihan adalah suatu bentuk pelaksanaan pelatihan yang di dalamnya terdapat program pelatihan dan tata caranya. Media pelatihan Media pelatihan adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai unsur penunjang proses pelatihan, dan mengunggah gairah motivasi belajar. Pemilihan dan penggunaan media ini mempertimbangkan tujuan dan materi pelatihan, ketersediaan media itu sendiri, serta kemampuan pelatih untuk menggunakannya.
4. Penelitian yang Relevan a. Penelitian yang dilakukan oleh Hayu Dyah Prawesti (2011) dengan judul “Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Mengatasi pengangguran”. b. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurnia Widyastuti (2013) dengan judul “Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan Institusional di UPT BLK Kabupaten Sleman”.
9
5. Kerangka Berfikir Tingginya Angka Pengangguran
Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
Kebijakan Menekan Angka Pengangguran
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan program pelatihan: tujuan, manfaat, peserta, instruktur, waktu, materi, fasilitas, metode, dan media
Program Pelatihan Kerja
Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Program
Hambatan dan Upaya Penyelesaian
C. METODE PENELITIAN Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Magelang yaitu dari tanggal 1 Desember 2013 hingga 28 Februari 2014. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja, antara lain tim pelaksana dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang, Instruktur Program Pelatihan Kerja tahun 2013, dan Peserta Program Pelatihan Kerja tahun 2013. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan
data
yang
digunakan
adalah
wawancara,
observasi,
dan
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.
10
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang terletak di Kota Magelang. Dinas tersebut memiliki peran sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang, khususnya di Bidang Ketenagakerjaan. Seperti yang tercantum pada visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang “Terwujudnya
Pelayanan
Ketenagakerjaan,
Ketransmigrasian,
yaitu dan
Kesejahteraan Sosial yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan”. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang berusaha mengoptimalkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat lokal. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang mengadakan sebelas jenis pelatihan kerja pada tahun 2013. Program pelatihan kerja tahun 2013 ini menggunakan dana dari APBD untuk TA.2012. Pelatihan kerja tersebut adalah pelatihan berbasis masyarakat (Community Based Training) dengan kurikulum pelatihan kerja yang dibuat oleh para instruktur sesuai jenis pelatihan kerja. Berikut beberapa hal yang mendukung kelancaran penyelenggaraan program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang: a. Tujuan Pelatihan Kerja Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang pada tahun 2013 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut: Tujuan a) Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan khususnya bagi pengangguran;
11
b) Membangun atau menciptakan usaha baru yang bersifat produktif dan mempunyai nilai tambah secara ekonomi, serta dibutuhkan oleh masyarakat; c) Melaksanakan kegiatan proses alih pengetahuan dan ketrampilan teknis kepada masyarakat agar mampu mengolah bahan baku / bahan mentah menjadi barang jadi melalui sentuhan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan sumber daya lokal; d) Membentuk kelompok wirausaha baru dengan kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan; e) Membuka lapangan kerja baru, serta kesempatan berusaha bagi warga masyarakat perkotaan. Sasaran a) Mendayagunakan tenaga kerja, khususnya pengangguran; b) Kelompok wirausaha yang sudah ada di Kota Magelang; c) Kelompok home industri yang sudah ada di Kota Magelang. b. Peserta Pelatihan Kerja Mengingat kedudukan
meningkatnya
peserta
dalam
animo
pendaftar,
penyelenggaraan
serta
pelatihan
pentingnya kerja,
maka
dilaksanakan proses rekruitmen yang terdiri dari tahap pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan peserta pelatihan kerja. Terdapat 240 siswa untuk mengisi 11 jenis pelatihan kerja yang dibuka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang. c. Materi Pelatihan Kerja Pembagian jam pelajaran pelaksanaan program pelatihan kerja didasarkan pada ketentuan pelaksanaan yaitu 25% teori dan 75% praktek. Kegiatan pelatihan kerja ini mengacu pada kurikulum masing-masing jenis pelatihan kerja yang telah dibuat oleh para instruktur berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat Kota Magelang akan pelatihan kerja dan analisis
12
kebutuhan industri/pasar kerja baik di Kota Magelang maupun lingkup nasional. d. Metode Pelatihan Kerja Metode dasar yang digunakan dalam pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang ini adalah pelatihan berbasis masyarakat,
dengan
hasil
dari
pelatihan
tersebut
adalah
untuk
memberdayakan masyarakat itu sendiri. Demi terwujudnya tujuan tersebut, pembelajaran di kelas lebih banyak digunakan untuk praktek kerja. Metode pembelajaran dengan praktek kerja yaitu instruktur memberikan contoh langsung pada bidang kerja yang tersedia, kemudian mempersilahkan peserta untuk mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. Beberapa jenis pelatihan kerja juga didukung dengan adanya program pemagangan. Proses pemagangan tersebut memberikan peluang atau kesempatan pada peserta yang telah lolos mengikuti pelatihan kerja untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa pelatihan kerja berlangsung, sehingga dapat menerapkan pada dunia kerja
yang
sesungguhnya. e. Media Pelatihan Kerja Untuk mendukung peserta menguasai materi baik teori maupun praktek, maka akan disediakan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan. Instruktur juga akan memberikan modul sebagai pedoman untuk memudahkan peserta dalam mengikuti materi yang sedang diajarkan. f. Manfaat Pelatihan Kerja Manfaat positif yang diterima berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan kerja ini bermanfaat bagi organisasi juga bagi individu, dalam hal ini ialah para peserta pelatihan kerja tahun 2013 yang telah berhasil mengikuti program pemerintah tersebut dengan baik.
13
Selain unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan program, terdapat beberapa unsur yang menghambat atau menjadi kendala bagi keberlangsungan program tersebut. Bidang Penta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam melaksanakan program pelatihan kerja menghadapi beberapa hambatan sebagai berikut: a. Waktu Kegiatan pelatihan dilaksanakan enam hari dalam seminggu, libur pada Hari Minggu kecuali pelatihan batik jumputan yang berdasar kesepakatan diliburkan pada Hari Jumat. Waktu istirahat, shalat, dan makan setiap harinya adalah pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00, sedangkan pada Hari Jumat istirahat dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.00. Ratarata jam pelajaran untuk masing-masing jenis pelatihan kerja mencapai tujuh jam pelajaran per hari, dengan hitungan 45 menit untuk satu jam pelajaran. Sehingga, pencapaian pelaksanaan pada setiap minggunya ialah maksimal 42 jam pelajaran. Jam pelajaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan peserta akan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan. b. Instruktur Instruktur berasal dari LPK, Universitas, maupun SMK baik yang berada di wilayah Kota Magelang maupun di luar Kota Magelang. Belum ada syarat pendidikan minimal secara khusus dalam pemilihan instruktur, hanya merupakan penilaian sebagai pengajar yang berkualitas dan berkompeten, dan sering diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Keterbatasan instruktur dikarenakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang belum memiliki BLK sendiri untuk wilayah Kota Magelang, sehingga tidak dapat menyediakan pengajar-pengajar yang direkrut melalui tes CPNSD. Dengan demikian, instruktur juga tidak dapat diajukan untuk mengikuti Diklat Dasar (Dikdas) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan kompetensi instruktur.
14
c. Fasilitas Fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja masih sangat terbatas. Fasilitas yang paling utama dan sampai saat ini belum tersedia ialah gedung atau bangunan tempat pelaksanaan pelatihan kerja. Jumlah peralatan yang tersedia untuk pelatihan kerja tahun 2013 sudah memadai untuk menunjang siswa melaksanakan pelatihan per individu, namun kondisi beberapa peralatan yang tersedia terkadang menjadi kendala dalam kegiatan ini. Terdapat beberapa peralatan yang berkarat atau mengalami kerusakan, namun untuk kegiatan pelatihan kerja tahun berikutnya peralatan yang rusak tersebut akan diganti. 2. Pembahasan Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih jelas, peran tersebut diuraikan sebagai berikut. a. Stabilisator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang berperan sebagai stabilisator dalam program pelatihan kerja, karena bertujuan untuk menekan angka pengangguran sehingga diharapkan mampu mewujudkan perubahan pada kondisi sosial masyarakat, supaya masalah pengangguran tidak menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Peran stabilisator tersebut dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah: merencanakan jenis pelatihan kerja dengan menganalisa dan menyeleksi kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta mengajarkan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kerja secara bertahap dan berkesinambungan.
15
b. Innovator Dalam memainkan peran selaku innovator, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai pencetus program-program baru yang mendukung visi dan misi lembaga pemerintahan. Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, serta mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pencegahan dan pengendalian permasalahan sosial telah mendukung perencanaan program pelatihan kerja yang bertujuan untuk
menekan
angka
pengangguran.
Innovasi
dilakukan
dengan
merencanakan metode yang digunakan dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja. c. Modernisator Segala macam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dilatarbelakangi karena pemerintah menginginkan Kota Magelang menjadi kota yang kuat, mandiri, dan diperlakukan baik oleh daerah-daerah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran, sehingga mampu mengolah sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, tenaga kerja dari Kota Magelang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah-daerah lainnya untuk mendapatkan posisi di pasar kerja, khususnya yang tersedia di Kota Magelang. d. Pelopor Selaku pelopor, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor yang dimaksud ialah dalam bentuk hal-hal positif yang diajarkan saat program pelatihan kerja berlangsung, seperti memberikan panutan untuk bekerja seproduktif mungkin, berlaku adil dan selalu mengajarkan
16
kedisiplinan kerja pada setiap peserta, serta membiasakan peserta untuk peduli terhadap lingkungan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam menjalankan perannya sebagai pelopor sudah cukup baik. Namun, masyarakat kurang menyadari dan memahami tujuan pelatihan kerja tersebut, sehingga rasa kedisiplinan dan kepedulian yang tertanam pada masing-masing peserta pelatihan saat mengikuti kegiatan belajar mengajar masih kurang. Sementara itu, masyarakat merupakan komponen pokok dalam
penyelenggaraan
program,
sehingga
keberadaannya
akan
mempengaruhi kelancaran dari pencapaian tujuan program tersebut. e. Pelaksana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai tim pelaksana dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja bekerjasama dengan pihak swasta karena Kota Magelang belum memiliki UPTD BLK sebagai pelaksana teknis untuk kegiatan latihan kerja. Pihak swasta yang mendukung program pelatihan kerja ini ialah LPK, perusahaan maupun universitas swasta yang terdapat di Kota Magelang. Program pelatihan kerja menggunakan dana dari APBD, Pemerintah Daerah Kota Magelang sebagai penguasa dana dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai pengelola dana. Dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang bertanggungjawab untuk menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan saat kegiatan pelatihan kerja berlangsung. Berdasarkan penelitian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana sudah cukup baik. Secara umum, peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat telah sesuai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang. Hanya saja, masih belum 17
didukung dengan ketersediaan UPTD BLK sehingga penyelenggaraan kegiatan masih kurang efektif dan efisien. Program pelatihan kerja tahun 2013 di Disnakertransos Kota Magelang merupakan program pelatihan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di tingkat daerah. Program ini menggunakan dana APBD. Terdapat 11 jenis pelatihan kerja yaitu: teknisi komputer, teknisi handphone, montir sepeda motor, tata boga, tata rias, bahasa inggris, cenderamata fiber, batik jumputan, batik kayu, bordir, dan menjahit. Jumlah peserta secara keseluruhan terdapat 240 orang, tempat dan waktu pelaksanaan menyesuaikan masing-masing jenis pelatihan kerja. Dalam upaya penyelenggaraan program, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: a. Tujuan pelatihan Perumusan tujuan telah mampu memenuhi kriteria tujuan pendidikan dan pelatihan yakni peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pencapaian tujuan tersebut telah dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kerja secara maksimal, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan instruktur dan fasilitas yang tersedia. b. Peserta pelatihan Pencari kerja adalah sasaran dari program pelatihan kerja, sehingga mampu menentukan ketercapaian tujuan program. Kriteria penentuan peserta telah memenuhi persyaratan melalui tes seleksi. c. Materi pelatihan Materi telah disesuaikan dengan tujuan pelatihan. Kegiatan praktek memiliki komposisi yang lebih banyak karena diharapkan peserta memperoleh pengalaman atau keterampilan praktis sehingga siap memasuki dunia kerja.
18
d. Metode pelatihan Instruktur menggunakan metode pelatihan campuran untuk menciptakan sumber daya yang berkompeten, mengatasi keragaman latar belakang pendidikan dan perbedaan motivasi mengikuti pelatihan kerja. e. Media pelatihan Pelatihan ini menggunakan media benda asli, gambar, papan tulis, dan modul. Peserta menilai baik dari media yang digunakan. f. Manfaat pelatihan Terdapat manfaat positif yang diterima peserta maupun penyelenggara berupa
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan,
sikap
kerja,
dan
pengalaman mengoperasikan mesin maupun peralatan. Perubahan selalu terjadi dan tidak dapat diprediksi, pemerintah pasti menghadapi
berbagai
hambatan
yang
mengganggu
kelancaran
penyelenggaraan kegiatannya. Pelaksanaan program pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran di wilayah Kota Magelang tersebut juga tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara program. Bidang Penta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dalam melaksanakan program pelatihan kerja menghadapi beberapa hambatan sebagai berikut: a. Waktu Pencapaian target waktu pelaksanaan telah sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan, namun dengan ketersediaan waktu tersebut peserta belum terpenuhi kebutuhannya secara keseluruhan mengingat kemampuan masingmasing peserta dalam memahami materi juga berbeda satu sama lain. b. Instruktur Belum tersedianya pengajar (instruktur) tetap untuk program pelatihan kerja setiap tahunnya karena wilayah Kota Magelang belum memiliki BLK. Solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan instruktur tersebut selain dengan mengkaryakan tim pelaksana dari Disnakertransos Kota Magelang 19
beserta pengajar dari LPK, Universitas, maupun SMK, juga dengan mengajukan permohonan personel tenaga pengajar dari BLK Kabupaten Magelang. c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Belum adanya tempat khusus yang digunakan untuk lokasi pelatihan kerja dikarenakan wilayah Kota Magelang belum memiliki BLK sebagai UPT dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang. Untuk mengatasi keterbatasan gedung yang diperlukan tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang menyewa suatu tempat yang dianggap layak untuk melaksanakan praktek kerja, maupun menyewa ruangan di LPK yang telah ditunjuk. E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kota Magelang ialah mempertahankan agar tidak adanya gejolak sosial masyarakat (stabilisator), melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan program pelatihan kerja (innovator), mengelola sumber daya yang dimiliki dengan berorientasi pada masa depan (modernisator), menjadi panutan untuk bekerja seproduktif mungkin (pelopor), dan sebagai pelaksana program pelatihan kerja. Penyelenggaraan program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang tahun 2013 cukup optimal. Terdapat 11 jenis pelatihan kerja dengan jumlah peserta keseluruhan 240 orang. Dalam upaya penyelenggaraan program, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah tujuan pelatihan, peserta pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan, media pelatihan, serta manfaat pelatihan. Hal-hal tersebut telah sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan, selain itu output telah benarbenar sampai ke kelompok sasaran yaitu masyarakat Kota Magelang.
20
Dalam pelaksanaan program pasti terdapat faktor penghambat yang muncul dan mengganggu berjalannya penyelenggaraan suatu kegiatan. Faktor yang menghambat program pelatihan kerja tersebut diantaranya adalah waktu, instruktur, dan fasilitas. Namun, ketiga hambatan tersebut dapat diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. 2. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, untuk memperbaiki penyelenggaraan program pelatihan kerja di Disnakertransos Kota Magelang sebagai upaya dalam menekan angka pengangguran, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran: a. Program pelatihan kerja dapat didukung dengan diadakannya program pelatihan keliling atau yang diselenggarakan dengan menggunakan sebuah unit mobil yang berisi alat-alat praktek suatu jenis pelatihan kerja tertentu, dengan tujuan agar sasaran yang akan dijangkau lebih merata. b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang perlu segera mempersiapkan dan mengusulkan dibentuknya BLK. c. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan anggaran untuk peminjaman modal usaha bagi para peserta pelatihan.
21
DAFTAR PUSTAKA Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta:Media Pressindo Lexy Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Mathew B. Miles & A. Michael Hubberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UI Press. Oemar
Hamalik. 1990. Pendidikan Tenaga Kerja Nasional:Kejuruan, Kewiraswastaan dan Manajemen. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sadono Sukirno. 2006. Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan. Jakarta:Prenada Media Group Siswanto Sastrohadiwiryo. 2000. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrastif dan Operasional. Jakarta:Bumi Aksara Soeharsono Sagir. 1989. Membangun Manusia Karya:Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Surabaya:Pustaka Sinar Harapan Soerjono Soekanto. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Raja Grafindo Persada Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
22
