1
KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENANGANI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA SERANG TAHUN 2011-2013 SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh Rizqi Nurjanah 6661111897
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, JANUARI 2016
2
3
4
5
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
“ Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak “ (Aldus Huxley) “Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh” (Confusius) “ kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”. Persembahan Skripsi ini saya peruntukkan kepada: 1. Ibu (Kartini) dan Bapak (Usman Bakoran) yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan di setiap langkahku. 2. Kakak tercinta Ade Putra Firdaus, Briptu Aryo Gunawan Fermadi, Kartika Mawar P.S., S.Pd, Keluarga besar tercinta dan teman dekat tercinta Agus Budi Prasetyo. 3. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNTIRTA. 4. Sahabat-sahabatku Erin Nurfajriah, Yenita Nurmala sari., S.Sos, Ririn Amelia, Mayola Shifani, Wa ode Nusa I.K, Nurlita Amaniyah., S.Sos, dan R.R Devanita Indria R yang telah memberikan dukungannya. 5. Teman-teman Administrasi Negara 2011, terima kasih atas solidaritasnya selama ini. 6. UNTIRTA tercinta.
v
6
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqomah dan ikhlas untuk menjadi umatnya. Serta berkat Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENANGANI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA SERANG TAHUN 2011-2013”. Proposal skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Iman Nurokhman, M.I.kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
vi
7
5. Rahmawati, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Listyaningsih, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Riswanda., Ph.D Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Pembimbing I Skripsi yang senantiasa ramah dan sabar dalam memberikan saran serta bimbingan kepada peneliti. 9. Rahmawati, S.Sos.,M.Si., Pembimbing II Skripsi yang senantiasa ramah dan sabar dalam memberikan saran serta bimbingan kepada peneliti. 10. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali peneliti dengan ilmu yang bermanfaat. 11. Bapak Adang Darmawan selaku Kepala DPKD Kota Serang. 12. Bapak Dede Kurnia, SE.,MM., selaku Kepala SeksiPenetapan dan Penagihan DPKD Kota Serang yang telah memberikan bantuan kepada peneliti. 13. Seluruh Pegawai DPKD Kota Serang atas kerjasamanya saat penelitian. 14. Kedua orang tua, Ibu Kartini dan Bapak Usman yang senantiasa selalu memberikan do’a, perhatian dan limpahan kasih sayang yang takkan terbalas. Terimakasih atas segala dukungan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
vii
8
15. Kakak tercintaKartika Mawar Permata Sari, S.Pd., Briptu Aryo Gunawan Permadi, dan Ade Putra Firdaus serta teman dekat tercinta Agus Budi Prasetyo yang telah memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 16. Teman-teman terbaikku Yenita Nurmalasari.,S,Sos, Erin Nurfajriah, Ririn Amelia, Mayola Shifani, Wa ode N.I.K, Nurlita Amaniyah.,S,Sos, R.R. Devanita Indria R dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membuat cerita dan kenangan manis serta sepenggal perjalanan kehidupan yang takkan pernah terlupakan. 17. Teman-teman FISIP-ANE kelas D dan E angkatan 2011 yang selama empat tahun ini menemani hari-hari perkuliahan di kampus dengan penuh canda tawa. 18. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk membuat skripsi ini, terima kasih untuk segalanya. Selain itu, peneliti menyadari pula banyaknya kekurangan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu peneliti dengan segala keterbukaan, kerendahan hati, dan juga kelapangan dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun penulis dalam melangkah dan memutuskan, serta membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk kemudian hari.
Serang, Januari 2016
Peneliti
viii
9
ABSTRAK Rizqi Nurjanah. 6661111897, Tahun 2015. Skripsi. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr. Agus Sjafari., M.Si dan Pembimbing II : Rahmawati., M.Si.
Air tanah adalah sumber daya yang sangat berguna dan melimpah. Namun, selama pemakaian atau galian dilakukan secara berlebihandapat menyebabkan persediaan air bawah tanah semakin menipis dan akan mengancam kerusakan lingkungan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai pengelola keuangan daerah menetapkan pajak pengambilan air bawah tanah kepada masyarakat untuk membatasi penggunaan air tanah yang berlebihan demi menjaga kondisi dan kestabilan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja DPKD dalam menangani pajak air tanah di kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Moeheriono, yang mengidentifikasi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaatdan dampak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak air tanah yang berjumlah 200 wajib pajak dan sampel yang diambil sebanyak 67 wajib pajak dengan menggunakan teknik sampel cluster. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja DPKD dalam meningkatkan pajak air tanah di kota Serang termasuk kedalam kategori Baik yaitu dengan nilai rata-rata 70,79% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah, menyediakan kotak saran di dalam kantor pelayanan DPKD dan memberikan arahan kepada wajib pajak air tanah untuk menggunakan alat ukur meter air. Kata kunci : Kinerja, DPKD, Pajak air tanah, Pendapatan daerah
ix
10
ABSTRACT
Rizqi Nurjanah. 6661111897, Year 2015, Thesis. Performance of the Department of Regional Financial Management in handling the ground-water tax income in the city of Serang 20112013. Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I :Dr. Agus Sjafari.,M.Si and Advisor II : Rahmawati.,M.Si.
Ground water resources are very useful and abundant. Yet if excavation is conducted excessively, it can caused underground water supplies depleted and will threaten environmental damage. Department of Regional Financial Management (DPKD) as regional financial management assign tax about excavation of underground water for citizen to limit the use of ground water for the sake of maintaining the stability of the condition and the environment. The aim of this research is to know the level of performance of DPKD in improving the water tax in the city of Serang. This research used the theory of the accountability of government agency performance (AKIP) in Moeheriono, who had indicators such as Input, Output, Outcomes, Benefit and Impact. This research used descriptive quantitative method. The population of this research is allground-water tax payers which totaled 200 tax payers. The sample taken in this research was 67 tax payers by using a cluster samplingtechnique. The result showed that performance of DPKD in improving the water tax in the city of Serang was categorized as good with average value 70,79% from the minimal score 65%. This research also suggested is socialized and development to ground water tax payers, providing a suggestion box in the office DPKD services and give directions to ground water tax payers to use water mater.
Key word: Performance, DPKD, Ground Water Tax, Regional Income
x
11
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………………. i LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………… . ii LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………. . iii LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS……………………… iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………………
v
KATAPENGANTAR……………………………………………….. .. vi ABSTRAK …………………………………………………………… ix ABSTRACT ........................................................................................... x DAFTARISI........................................................................................... xi DAFTARTABEL ..................................................................................
xv
DAFTARGAMBAR ..............................................................................
xvi
DAFTARDIAGRAM ............................................................................
xvii
DAFTARLAMPIRAN .......................................................................... xx
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................
1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................
14
1.2 Batasan Masalah ......................................................................
14
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................
14
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................
15
1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................
15
1.5 Sistematika Penelitian .............................................................. xi
16
12
BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Kinerja Organisasi .........................................
20
2.1.2 Dimensi dan Indikator Kinerja ........................................
23
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik..
28
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi ..
29
2.1.5 Organisasi Publik............................ .................................
30
2.1.6
Pengertian
Dinas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(DPKD)............................ ................................................
33
2.1.7 Pengertian Pajak Daerah............................ ......................
33
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak Daerah............................ .......
37
2.1.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....................
38
2.1.10 Pengertian Pajak Air Tanah............................ ...............
40
2.2 Penelitian Terdahulu.................................................... .............. 45 2.3 Kerangka Berpikir.......................................................................
48
2.4Hipotesis Penelitian.......................................................................50
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan atau Metode Penelitian .........................................
53
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .............................................
54
3.3 Lokasi Penelitian......................................................................
54
3.4 Variabel Penelitian ...................................................................
55
xii
13
3.4.1 Definisi Konsep .............................................................
55
3.4.2Definisi Operasional .........................................................
56
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................
57
3.5.1 Uji Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas ......................
57
3.5.1.1 Uji Validitas .............................................................
57
3.5.1.2 Uji Reliabilitas...........................................................
59
3.5.1.1 Uji Normalitas ..........................................................
60
3.5.2Jenis dan Sumber Data .....................................................
61
3.5.2.1 Jenis Data .................................................................
61
3.5.2.2 Sumber Data .............................................................
61
3.5.3Teknik Pengumpulan Data ...............................................
61
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ...............................................
63
3.6.1 Populasi ............................................................................
63
3.6.2 Sampel ..............................................................................
64
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....................................
66
3.8 Jadwal Penelitian ............................................................................
68
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....................................................
70
4.1.1Deskripsi Kota Serang ....................................................
70
4.1.2Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) ...................................................................................................
72
4.1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKD ........
73
4.1.2.2 Struktur Organisasi ................................................... xiii
75
14
4.1.2.3 Tupoksi Satuan Organisasi DPKD Kota Serang ......
76
4.1.2.4 Visi dan Misi DPKD Kota Serang ...........................
81
4.1.2.5 Tujuan dan Sasaran DPKD Kota Serang ..................
82
4.1.2.6 Strategi dan Kebijakan SPKD Kota Serang .............
83
4.1.2.7 Susunan Kepegawaian DPKD Kota Serang .............
84
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik ................................................
88
4.2.2Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian .......................
88
4.2.3Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian .....................
91
4.2.4Hasil Uji Normalitas Data ..............................................
92
4.3 Deskripsi Data ..........................................................................
93
4.3.1Identitas Responden .......................................................
93
4.3.2Analisis Data ..................................................................
97
4.4 Pengujian Hipotesis .................................................................
122
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian .....................................................
125
4.6 Pembahasan..............................................................................
130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ...............................................................................
137
5.2 Saran .........................................................................................
138
DAFTAR PUSTAKA
xiv
15
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1.1Jumlah Penduduk Kota Serang ..........................................................
3
1.2Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 s/d2013 ..........................................................................................
8
3.1Definisi Operasional Variabel Penelitian ..........................................
56
3.2Skoring Nilai ......................................................................................
57
3.3 Kriteria Penilaian Validitas Butir Soal .............................................
59
3.4Kriteria Acuan Reliabilitas Butir Soal...............................................
60
3.5 Penentuan Teknik Sampling (cluster sampling) ...............................
65
3.6 Waktu Kegiatan ................................................................................
69
4.1 Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015..............
84
4.2Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015..................
85
4.3Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015..................
87
4.4Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian ...........................................
89
4.5Hasil Uji Reliabilitas Instrumen ........................................................
91
4.6Hasil Uji Normalitas Data..................................................................
92
4.7 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha .................................
94
4.8 Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha……………………..
96
4.9 Skoring Skala Data ...........................................................................
126
4.10 Interpretasi Persentasi Skor……………………………………… xv
129
16
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir ..............................................................
50
4.1 Peta Kota Serang ............................. ..............................................
71
4.2 Struktur Organisasi DPKD Kota Serang ......................................
75
4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Hipotesis Pihak Kanan..................................................... ..............................................
xvi
124
17
DAFTAR DIAGRAM
Diagram
Halaman
4.1Persepsi Responden Tentang Wajib Pajak Membayar Setoran Pajak Air Tanah Melalui DPKD .................................................................... 4.2Persepsi
Responden
Tentang
Jumlah
setoran
pajak
98
yang
sudah sesuai dengan penggunaan meter air tanah................................... 4.3Persepsi Responden Tentang Pegawai
DPKD yang
Responden
Tentang
Sarana
dan
99
menangani pajak air
tanah memiliki kompetensi dalam bekerja……………………. 4.4Persepsi
dibayar
100
prasarana
yang diberikan
DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik… ...... 101 4.5Persepsi
Responden
Tentang
Jumlah
jam
kerja
yang
digunakan
DPKD untuk menangani pajak air tanah sudahefektif………….…....... 102 4.6Persepsi Responden Tentang DPKD menggunakan media cetak dan elektronik dan
(misal,
Majalah)
Iklanpajak
sebagai
sarana
melalui untuk
Radio,
TV,
meningkatkan
internet,
Koran
kesadaran
wajib
pajak air tanah……………………………………………............... 103 4.7Persepsi
Responden
Tentang
DPKD
memberikan
sosialisasi
wajib pajak air tanah secara langsung………………………….…. 4.8Persepsi
Responden
Tentang
DPKD
melakukan
pembinaan
kepada 104 kepada
wajib pajak air tanah dengan rutin……………………………..…. ....... 105 4.9Persepsi
Responden
Tentang
Pegawai
DPKD
yang
menangani
pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepatwaktu….................... 106 4.10Persepsi
Responden
Tentang
DPKD
melakukan
pendekatan
secara
persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air tanah…………………………………………………………...…. ....... 107 xvii
18
4.11Persepsi
Responden
pajak
tanah
air
Tentang
melakukan
Pegawai
DPKD
kegiatan
yang
menangani
pemeriksaanmonitoring
untuk
menguji kepatuhan wajib pajak air tanah…………………………........ 108 4.12Persepsi pajak
air
Responden tanah
Pegawai
melakukan
DPKD
penagihan
yang
aktif
menangani
secaraterus
menerus
kepada wajib pajak air tanahyang menunggak………………….. ......... 109 4.13Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah………….. ....... 110 4.14Persepsi Responden Tentang TentangDPKD menerapkan prinsip Self Assessment
System
(menghitung,
menyetor
sendiri)
kepada
wajib
pajak air tanah secara akuntabel……………………………….. 4.15Persepsi pajak
air
Responden tanah
Tentang
melaksanakan
Pegawai tugas
dan
DPKD
yang
111 menangani
fungsinyasesuai
dengan
visi dan misi organisasi ...........................................................................
112
4.16Persepsi
dalam
Responden
TentangPegawai
DPKD
cekatan
menangani kebutuhan wajib pajak air tanah .......................................... 4.17Persepsi
Responden
Tentang
Pegawai
DPKD
113 memiliki
pengetahuan yang baik tentang pajak airtanah ....................................... 4.18Persepsi
Responden
Tentang
DPKD
memberikan
114
pelayanan
yang
berkualitas guna memenuhi kepuasan wajibpajak air tanah ...................
115
4.19Persepsi
untuk
Responden
Tentang
DPKD
memiliki
kotak
saran
kepuasan wajib pajak air tanah ...............................................................
116
4.20Persepsi Responden Tentang Semua wajib pajak air tanah sudah menggunakan
water
meter
sebagai
alat
ukurmeter
air
guna
memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah…. 117 4.21Persepsi
Responden
pembinaan
yang
Tentang
Hasil
kegiatan
dilaksanakanDPKDmemudahkan
dari
sosialisasi
wajib
pajak
tanah dalam membayarkewajibannya ..................................................... xviii
dan air 119
19
4.22Persepsi
Responden
pendapatan
utama
Tentang
Pajak
DPKD
yang
air
tanah
menjadi
diperuntukkanguna
kesejahteraan masyarakat ............................................................................... 4.23Persepsi yang
tegas
Responden kepada
Tentang
DPKD
wajib
pajakair
menetapkan
satu
meningkatkan 120 sanksi
tanahyang
penyalahgunaan pemakaian airtanah ..............................................................
xix
salah
hukum melakukan
121
20
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
1. Kuesioner Penelitian 2. Kuesioner Data Hasil Penelitian 3. Tabel Nilai-nilai r Product Moment 4. Tabel Nilai-nilai dalam Distribusi t 5. Hasil Perhitungan Uji Validitas Korelasi Pearson Product Moment 6. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang 7. Surat Persetujuan Ijin Penelitian/Observasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang 8. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Serang 9. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Serang 10. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang 11. Surat Permohonan Ijin Mencari Data Di Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang 12. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang 13. Catatan Hasil Bimbingan Skripsi 14. Dokumentasi 15. Daftar Riwayat Hidup
xx
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Tanah dan air pada dasarnya merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh manusia. Tanah merupakan media utama dimana manusia bisa mendapatkan bahan pangan, sandang, papan, tambang dan tempat dilaksanakannya berbagai aktivitas, sedangkan Air merupakan zat kehidupan dimana tidak satupun makhluk hidup di bumi ini yang tidak membutuhkan air. Secara kuantitas sumberdaya tanah dan air di bumi relatif tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun (Suripin, 2004:1). Air dalam pengertian ini adalah semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat (Harnanto.,dkk, 2007:19). Lapisan air yang ada di permukaan bumi ini dibedakan menjadi dua yaitu, air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan sumber air tawar terbesar di bumi, yaitu sekitar 30% dari total air tawar atau 10,5 juta km3. Saat ini pemanfaatan air tanah meningkat dengan cepat, bahkan di beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai tingkat yang membahayakan. Air tanah biasanya diambil baik untuk sumber air bersih maupun untuk irigasi melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal (Suripin, 2004:141).
1
2
Sedangkan air permukaan adalah perairan yang terdapat di permukaan tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah, atau laut. Air tanah adalah sumber daya yang sangat berguna dan melimpah. Namun, selama pemakaian atau galian dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan masalah besar untuk pengguna manusia dan lingkungan. Pemakaian air bawah tanah yang besar dan berlebihan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan persediaan air bawah tanah semakin menipis dan akan mengancam kerusakan lingkungan. Kerusakan itu berupa permukaan air akan menurun, akibatnya masyarakat setempat mengalami kesulitan air bersih. Seperti yang diungkapkan dari media online Net Tv bahwa : Kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Kota Serang khususnya warga Kilasah Dua Serang yaitu Pengadaan air bersih belum sepenuhnya dinikmati warga Serang Banten, buktinya warga Kilasah Dua Serang masih ada yang memanfaatkan air sungai sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk mandi dan mencuci pakaian. Tidak semua warga di desa Kilasah yang berpenghasilan lumayan, sebagian warga tidak mampu bahkan memilih menggunakan air sungai untuk memasak. Alasannya, mereka tidak mampu membeli air bersih. Program pemasangan air bersih di desa Kilasah Dua Serang sudah berjalan selama 1 tahun. Namun karena biaya yang tergolong mahal sebagian warga desa ini tidak bisa memasang fasilitas ini dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) setempat. Untuk biaya pemasangan tarifnya Rp. 1.300.000/1 rumah. Warga bisa membayar dengan cara mencicil, tetapi itu pun masih dirasakan sangat berat bagi warga desa Kilasah Dua Serang. (Laporan dari Susmiyatun Hayati Diterbitkan tanggal 16 Juli 2014 Net Tv, http://www.youtube.com/netmediatama).
3
Kota Serang adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Banten. Dahulu Serang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditetapkan sebagai kota pada tanggal 2 November 2007. Secara geografis Kota Serang terletak diantara 5050’6021’ LS dan 10507’-106022’ BT dan memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan Kabupaten Pandeglang dan Lebak, dan sebelah Barat Kota Serang dan Selat Sunda. Kota Serang memiliki Luas wilayah sekitar 188,70 km 2 terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan yaitu Serang, Cipocok jaya, Curug, Kasemen, Taktakan, dan Walantaka dengan jumlah penduduk 618.802 jiwa pada tahun 2013. Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun Jumlah Penduduk 2010 557.785 2011 598.407 2012 611.897 2013 618.802 Sumber data : BPS Provinsi Banten,2013 Berdasarkan tabel 1.1. diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Serang pada tiap tahunnya terus meningkat yaitu dilihat dari tahun 2010 jumlah penduduk Kota Serang sebanyak 557.785 penduduk, pada tahun 2011 sebanyak 598.407 penduduk, pada tahun 2012 sebanyak 611.897 penduduk dan pada tahun 2013 jumlah penduduk menjadi semakin meningkat yaitu sebanyak 618.802 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan air untuk berbagai keperluan cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di berbagai
4
sektor baik untuk air minum, air rumah tangga dan pertanian. Industri, pertambangan, pariwisata dan berbagai keperluan lainnya telah mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi dibandingkan nilai sosialnya. Di sisi lain, potensi sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berbagai kegiatan pembangunan tersebut semakin mengalami kemerosotan. Air tanah sebagai salah satu sumber daya air yang merupakan pemasok kebutuhan akan air yang melimpah. Pengguna air bersih dapat dikategorikan atas rumah tangga dan non rumah tangga. Air bersih untuk rumah tangga dapat bersumber dari PAM, air tanah dangkal (sumur galian) dan dengan cara membeli. Sedangkan untuk non rumah tangga biasanya bersumber dari PAM, dan air tanah dalam (sumur bor). Setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan, dan untuk kepentingan lainnya. Di kota besar umumnya penggunaan air tanah dan air permukaan oleh kalangan bisnis dikenakan pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk membatasi penggunaan air yang membabi-buta demi menjaga kondisi dan kestabilan lingkungan. Untuk itu, diharapkan masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah maupun air permukaan harus dapat berkontribusi dalam membayar pajak khususnya pajak daerah. Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah tersebut dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut
5
dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan di daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Peraturan Pemerintah ini berisi ketetapan tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi antara lain Pajak Kendaran Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Serang antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari sembilan jenis pajak daerah yang yang ada di Kota Serang, salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak air tanah. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah (Siahaan, 2006:217). Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air
6
(NPA) (Pasal 40 ayat 1). Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : (i) Jenis sumber air, (ii) Lokasi sumber air, (iii) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, (iv) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, (v) Kualitas air, (vi) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air (Pasal 40 ayat 2). Untuk tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (Pasal 41). Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 39 ayat 2). Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 38 ayat 2). Tujuan pemungutan pajak air bawah tanah adalah untuk pengendalian pengembalian dan atau pemanfaatan air bawah tanah / air permukaan dalam rangka konservasi sumberdaya air sekaligus untuk menggerakkan peran masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pajak air tanah merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai alat kontrol di dalam pengambilan air tanah dari sisi kebutuhan. Pajak air tanah yang terlalu murah, akan mendorong perilaku pemanfaatan air tanah yang cenderung eksploitatif dan tidak efisien. Jika pemanfaatan air tanah tidak dipergunakan dengan baik maka cadangan sumber daya air juga akan terjadi kerusakan dan semakin minimnya kualitas air bersih, dan jika hal ini terjadi maka air tanah akan mengalami ancaman pada mutu air tersebut yang dapat menyebabkan ketidaktersediaan air bersih yang memadai dan otomatis pasokan air bersih berkurang sehingga berdampak pada kehidupan dikarenakan air merupakan sumber daya untuk kehidupan manusia.
7
Penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Salah satunya adalah kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Pengelolaan pajak daerah merupakan bagian dari pada sistem pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengelola keuangan daerah termasuk di dalamnya pajak daerah, pemerintah daerah kota Serang membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Perangkat Daerah/Institusi yang membantu Walikota dalam rangka melaksanakan manajemen keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Peraturan Daerah Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang. DPKD Kota Serang mengelola beberapa jenis pajak daerah, Dari beberapa jenis pajak daerah yang ada di Kota Serang, salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak air tanah. Dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut :
8
Tabel 1.2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 s/d 2013 Target
Realisasi
Jenis Pajak 2011
Kontribusi terhadap PAD
Target
Realisasi 2012
Kontribusi terhadap PAD
Target
Realisasi
Kontribusi terhadap PAD
2013
Pajak Hotel
700.000.000
821.434.825
117,34 %
1.280.000.000
1.156.981.438
90,38 %
1.679.500.000
1.546.053.667
92,05 %
Pajak Restoran
3.399.000.0 00
4.192.836.381
123,35 %
4.300.000.000
5.660.644.574
131,36 %
6.395.450.000
8.353.056.474
130,60 %
Pajak Hiburan
341.000.000
346.358.469
101,57 %
405.000.000
440.100.852
108,66 %
482.200.000
502.439.957
104,19 %
Pajak Reklame
2.250.000.0 00
2.126.527.479
94,51 %
2.800.000.000
2.625.427.746
93,76 %
3.028.375.000
2.686.966.236
(88,72) %
Pajak Penerangan Jalan
6.537.000.0 00
7.129.517.436
109,06%
12.500.000.00 0
12.963.242.48 6
103,70 %
13.977.500.00 0
15.791.957.897
112,98 %
Pajak Parkir
280.000.000
345.844.700
123,51 %
500.000.000
477.788.560
(95,55) %
605.000.000
575.31.6174
(95,09) %
Pajak Air Tanah
150.000.000
169.533.959
113,02 %
160.000.000
219.474.555
133,42 %
216.000.000
264.507.297
122,45 %
Pajak Sarang Burung Walet
0
0
0
0
0
0
10.000.000
0
0
Pajak BPHTB
8.253.000.0 00
13.823.864.00 0
167,50
9.055.000.000
17.574.476.54 6
194,08 %
13.100.000.00 0
15.227.681.491
116,24 %
Sumber
:
Laporan Pemerintah Keuangan Daerah (LKPD) Realisasi PAD Kota Serang Tahun 2011 s/d 2013 (data diolah peneliti)
Pajak
Daerah
terhadap
Dengan memperhatikan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 pajak air tanah di kota Serang menyumbang kontribusi terhadap perolehan PAD sebesar 113,02 % dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 133,42 %. Namun, pada tahun 2013 kontribusi pajak air tanah terhadap perolehan PAD menjadi menurun yaitu sebesar 122,45 %. Dalam kenyataan persentase kontribusi tersebut ternyata belum bisa dikatakan dapat meningkatkan pajak air tanah di Kota Serang, hal ini terlihat dari persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang masih fluktuasi (naik-turun) dan juga dilihat dari target pajak air tanah yang dicapai lebih kecil dibandingkan pajak yang lainnya.
9
Sehingga, dari persentase tersebut juga belum bisa dikatakan signifikan jika dibandingkan dengan potensi pajak air tanah di kota Serang. Potensi pajak air tanah dapat dilihat dari banyaknya pengguna atau wajib pajak yang memanfaatkan air tanah tersebut seperti Hotel, Mall, Perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang melakukan upaya-upaya peningkatan kontribusi pajak air tanah melalui berbagai strategi. Strategi yang diterapkan diantaranya: 1. Pemuktahiran dan pendokumentasian data wajib pajak daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Pemeriksaan monitoring Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pajak air tanah di Kota Serang dengan cara melakukan uji kepatuhan kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah transaksi atau tidak. 3. Penagihan aktif pajak daerah secara terus-menerus Penagihan aktif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Luar (PDL) secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak. Tujuannya agar pembayaran pajak berjalan dengan lancar. 4. Penyuluhan/sosialiasi kepada wajib pajak daerah Penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada wajib pajak tentang perolehan pajak selama satu tahun terakhir dan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah Kota Serang.
10
Selain itu juga, strategi yang dilakukan melalui cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi itu dilihat dari wajib pajak yang sudah ada kemudian petugas lapangan melakukan observasi ke lapangan dan memberikan pembinaan kepada masing-masing wajib pajak sehingga diharapkan mereka dapat memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan, kemudian juga melakukan pendekatan dengan 2 cara yaitu pendekatan secara persuasif dan administrasi. Sedangkan ekstensifikasi yaitu menambah wajib pajak dengan melakukan sensus kepada wajib pajak baru yang sudah mempunyai surat ijin. kalaupun sudah mempunyai ijin tetapi belum melapor kepada bidang pajak daerah maka belum bisa terdaftar menjadi wajib pajak baru (Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Penagihan Bidang Pajak Daerah Bpk. Dede Kurnia, SE., MM. pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 09.21 WIB). Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Kinerja merupakan keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi
11
harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan observasi awal peneliti, dijumpai berbagai masalah yang terjadi dalam Kinerja DPKD (Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah) dalam Meningkatkan Pajak Air Tanah di Kota Serang. Pertama, kurang koordinasi antara 3 (Tiga) Dinas Pemerintah Kota Serang dalam pemuktahiran dan pendokumentasian data pengguna air tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi ditemukan ada 200 pengguna air tanah, Dinas BPTPM 17 pengguna air tanah yang memiliki ijin dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) ada 152 Wajib pajak atau pengguna air tanah. Pengguna atau pemakai air tanah yang di data adalah pengguna atau pemakai air tanah yang berada di 6 kecamatan yaitu Taktakan, Walantaka, Serang, Cipocok, Curug dan Kasemen. Sehingga, dapat dikatakan pemuktahiran dan pendokumentasian data pengguna air tanah yang dilakukan ketiga Dinas tersebut belum optimal. Kedua, adanya penyalahgunaan pemakaian air tanah yang dilakukan oleh salah satu wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari berita online
Indopos
(http://www.indopos.co.id/2014/01/pajak-air-bawah-tanah-tidak-
maksimal.html pada hari Minggu 19 Januari 2014 pukul 05:37 WIB menjelaskan bahwa : Komisi III DPRD Kota Serang menilai pajak air bawah tanah tidak maksimal. Pasalnya, ada perusahaan yang seharusnya membayar pajak tiga titik, tetapi hanya membayar satu struk saja secara global. Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Sukara mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan sidak ke salah satu perusahaan peternakan di daerah Kecamatan Curug, terkait pajak air bawah tanah. Perusahaan itu tidak hanya satu, tetapi ada tiga perusahaan yang menggunakan nama yang sama. Tapi, pas bayar pajak air bawah tanahnya hanya
12
satu. Hal itu juga diketahui saat pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang. Ketiga, masih banyak pengguna air tanah yang membayar pajak dengan flat (pembayaran dilakukan setiap bulannya tetap/sama) dan tidak mempunyai alat ukur meter air. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak stakeholders DPKD yaitu Bpk. Miftah selaku Pelaksana Teknis Air Bawah Tanah Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang ditemui pada hari Rabu 21 Januari 2015 menjelaskan bahwa masih banyak pengguna air bawah tanah khususnya menengah kebawah tidak menggunakan alat ukur meter air dan membayar dengan flat. Padahal, sebagai tolak ukur pemakaian air wajib menggunakan water meter. jika pada izin wajib pajak tersebut sudah tertulis bahwa wajib menggunakan water meter sedangkan tidak digunakan, maka perhitungannya akan menggunakan flat maksimal. Flat maksimal artinya pembayaran pajak setiap bulan nya selalu tetap dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu petugas DPKD dengan wajib pajak air tanah. Contoh, Sebuah Bengkel menggunakan pemakaian air tanah sebanyak 500 m 3 dan dari pemakaian air tersebut dikenakan harga dasar air sebesar Rp. 1.911, kemudian dikali dengan tarif pajak air tanah yaitu sebesar 20 %. Maka penghitungannya sebagai berikut : FNA (Faktor Nilai Air)
= 500 m3 x Rp. 1.911 = Rp. 955.550 x 20 % = Rp. 191.110
Berdasarkan penghitungan yang telah dijelaskan diatas, maka bengkel sebagai wajib pajak air tanah tersebut harus membayar pajak sebesar Rp. 191.110 setiap bulannya. Dan bulan berikutnya pun akan membayar pajak air tanah yang sama. Tentu saja hal ini
13
akan merugikan pendapatan kota Serang, yang seharusnya pengguna air bawah tanah dikenakan pajak besar tetapi karena tidak mempunyai alat ukur meter air menjadi bayar pajaknya flat. Sebenarnya pihak Dinas PU sudah melakukan sosialisasi kepada pengguna air tanah untuk memasang alat ukur meter air tetapi kebanyakan pengguna air tanah menolak dengan alasan baru mendirikan bangunan dan belum cukup uang untuk membeli alat ukur meter air tersebut. Melihat permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Serang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berpeluang besar untuk mengoptimalkan hasil penerimaan sumber pendapatan daerah dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan
efisiensi
pelaksanaan kinerja DPKD dalam menangani pendapatan pajak air tanah Kota Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) Kota Serang sebagai pengelola pajak daerah juga dapat melakukan perannya guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya dalam penelitian ini adalah pajak air tanah. Berdasarkan masalah yang peneliti deskripsikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang ”Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”.
14
1.2. Identifikasi Masalah Atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut : 1. Pemuktahiran dan pendokumentasian data wajib pajak air tanah belum dilakukan secara optimal. 2. Lemahnya kinerja DPKD dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak air tanah. 3. Masih kurangnya pemantauan langsung dan pembinaan terhadap perilaku wajib pajak air tanah.
1.3. Batasan Masalah Peneliti memberi batasan pada penelitian ini, yaitu hanya pada ”Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”. Sedangkan, lokus penelitiannya adalah Kantor DPKD Kota Serang Provinsi Banten.
1.4. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terkait dengan ”Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”. Rumusan masalah penelitian ini adalah Seberapa Besar Kinerja Dinas Pengelolaan
15
Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013?
1.5. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Seberapa Besar Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013.
1.6. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, antara lain : 1. Manfaat secara teoritis, yaitu : Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui kinerja (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menangani pendapatan pajak daerah umumnya dan pajak air tanah di Kota Serang khususnya. 2. Manfaat secara praktis, yaitu : Manfaat praktis penelitian tentang kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak air tanah di Kota Serang adalah memberikan umpan balik (feedback) kepada DPKD Kota Serang mengenai peningkatan pendapatan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah di Kota Serang.
16
1.7. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah yakni ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara umum lalu merujuk ke masalah yang lebih khusus. 1.2.Identifikasi Masalah yakni mengidentifikasi masalah dalam bentuk poin-poin yang berkaitan dengan judul penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan. 1.3. Batasan Masalah yakni pembatasan fokus penelitian berupa pernyataan yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti. 1.4. Tujuan Penelitian yakni berisikan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. 1.5. Rumusan Masalah yakni memilih dan menetapkan masalah inti dari masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan judul penelitian. 1.6. Manfaat Penelitian yakni menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan dari penelitian. 1.7. Sistematika Penulisan yakni tata cara penulisan/pengetikan penelitian.
17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1.Landasan Teori yakni mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan, kemudian disusun rapi dan teratur sebagai konsep penelitian yang jelas. 2.2. Penelitian Terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. 2.3.Kerangka Pemikiran adalah penjelasan secara sistematis tentang hubungan antar variabel penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel. 2.2.Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Pendekatan dan Metode Penelitian yakni metode/cara yang digunakan peneliti. 3.2.Ruang lingkup/Fokus Penelitian yaitu membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. 3.3. Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati 3.3.1. Definisi Konsep memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. 3.3.2. Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator Penelitian).
18
3.4. Instrumen Penelitian yakni alat pengumpul data, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrument penelitian, dalam hal ini peneliti sebagai instrumen. 3.5. Populasi dan Sampel Penelitian menjelaskan wilayah generalisasi atau populasi penelitian, penetapan besar sampel, dengan teknik pengambilan sampel serta rasionalisasinya. 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data yakni cara untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dengan melakukan kategorisasi data, interpretasi, dan keabsahan data serta laporan hasil penelitian. 3.7.Lokasi dan Jadwal Penelitian yaitu tempat penelitian dilaksanakan serta menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan dan ditulis dalam bentuk tabel. BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1.Deskripsi Obyek Penelitian berupa penjelasan lokasi yang dijadikan penelitian, struktur organisasi, serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. 4.2.Deskripsi Data yakni menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan teknik analisis data yang sudah ditentukan. 4.3.Pengujian Persyaratan Statistik ini dengan menggunakan uji statistik tertentu. Yaitu, uji validitas dan uji rehabilitas. 4.4.Pengujian Hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan semula, seperti korelasi atau regresi, baik sederhana maupun ganda.
19
4.5.Interpretasi hasil penellitian yaitu melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. 4.6.Pembahasan berupa pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pada akhir pembahasan dapat dikemukakan keterbatasan penelitian. BAB V PENUTUP 5.1.Kesimpulan berupa kesimpulan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan mudah dipahami. Juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. 5.2.Saran sebagai tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti dan saran praktis lebih ke operasional. DAFTAR PUSTAKA Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang dipergunakan dalam penelitian LAMPIRAN Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti, yang berhubungan dengan data penelitian, dan tersusun secara berurutan.
20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Kinerja Organisasi Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Beberapa pengertian kinerja menurut beberapa ahli. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67). Secara etimologis, Kinerja Adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com). Kinerja
merupakan
suatu
kondisi
yang
harus
diketahui
dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan
20
21
operasional. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”. Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Wirawan (2009:5) mengemukakan “keluaran yang dihasilkan oleh fungsi fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”. Sebuah organisasi
dapat
berjalan karena
ada
orang-orang yang
menjalankannya, karena itu manusia merupakan elemen utama yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk dapat menjalankan visi misinya. Begitu juga sebaliknya orang-orang membutuhkan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi
22
terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu (Mahmudi, 2005:22). Atmosudirjo, mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai secara efektif (Pasolong, 2007:177). Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengeruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Selain itu, Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi
23
tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum. 2.1.2.
Dimensi dan Indikator Kinerja Perlu adanya indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa
kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Terdapat lima indikator yang umum digunakan yaitu : (i) indikator kinerja input. Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, serta kebijakan. (ii) Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan lansung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik. (iii) Indikator kinerja outcome. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah. (iv) Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan (v) indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Mangkunegara (2009:67) kinerja karyawan dapat dinilai dari : 1.
Kualitas Kerja Menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak
mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat
24
menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 2.
Kuantitas kerja Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam
suatu waktu sehingga efisiensi dan efektifitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan. 3.
Tanggung jawab Menunjukkan
seberapa
besar
karyawan
dalam
menerima
dan
melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan prasaranan yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari. 4.
Kerjasama Kesediaan karyawan untuk berprestasi dengan karyawan yang lain secara
vertikal dan horizontal baik di dalam maupun diluar pekerjaan akan semakin baik. 5.
Inisiatif Adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan
pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya Reformasi kebijakan Publik. Indikator-indikator atau kriteria-kriteria kinerja organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Indikator-Indikator atau kriteria-kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
25
a.
Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. b.
Kualitas Layanan Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan
kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik. c.
Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi
publik karena
responsivitas secara
langsung menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
26
menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan programprogram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. d.
Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik
itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. e.
Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat (Dwiyanto, 2008 : 50-51). Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha mewujudkan visi organisasi, dimana visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana organisasi akan dibawa dan apa yang akan dicapai oleh organisasi untuk masa depan. Oleh karena itu, faktor yang paling penting dalam organisasi adalah figure seorang ketua atau pemimpin, seorang pemimpin harus memiliki agenda yang jelas yang didasarkan pada kepedulian yang besar terhadap hasil. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Moeheriono (2009:82) indikator kinerja dapat dilihat dari :
27
1. Indikator masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan. 2. Indikator keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik. 3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (outcomes) yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 4. Indikator manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 5. Indikator dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu dan teknologi. Berdasarkan pengertian kinerja organisasi dan indikator kinerja yang disampaikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dimensi-dimensi didalam mengukur indikator kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan atau instansi tersebut apakah sesuai atau tidak
28
dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah atau ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. 2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik : 1.
Memastikan pemahaman para
pelaksana
akan ukuran yang
digunakan untuk pencapaian kinerja. 2.
Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3.
Memantau
dan
membandingkannya
mengevaluasi dengan
pelaksanaan
rencana
kerja
kinerja
serta
dan
melakukan
tindakan untuk memperbaiki kinerja. 4.
Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5.
Menjadi alat komunikasi antar bawahan dna pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
29
6.
Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
8.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Yuwono dkk (2005:53) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan yang efektif. Di setiap organisasi pemerintahan (publik), setiap institusi yang ada juga memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Sebuah organisasi yang berkarakter BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) lazimnya memiliki misi untuk memberikan pelayanan publik yang optimal pada bidang-bidang langsung yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa air dan semua kekayaan yang dimiliki negara diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat secara luas. BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai salah satu komponen bagi pemasukan kas daerah dari keuntungan yang diperolehnya. Kinerja yang selama ini belum optimal pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Ada tiga faktor penting antara lain faktor sumber daya manusia, faktor struktur organisasi dan faktor kepemimpinan yang ada. Sumber daya manusia adalah faktor penggerak
30
organisasi sekaligus instrument hidup yang berhubungan dengan pelanggan dan berhubungan dengan tingkat kinerja organisasi. Kemudian kinerja organisasi yang rendah disebabkan oleh desain struktur organisasi yang kurang tepat, sehingga memberi fungsi dalam organisasi tidak berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa struktur yang ada menjadi beban atau tidak memperlihatkan kinerja yang positif. Kinerja suatu organisasi yang timpang dan tidak optimal disebabkan oleh tidak efektifnya pola dan gaya kepemimpinan, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan dianggap sebagai faktor yang mengisi kekosongan struktur yang ada, memperlancar mekanisme kerja, dan mampu memberikan motivasi yang efektif bagi karyawan untuk berkarya dan memberikan prestasi kerja yang tinggi. 2.1.5. Organisasi Publik Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus hidup. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai menurun, organisasi
harus segera
berbenah dan menyesuaikan dengan
lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat,
pemerintahan
daerah,
sejumlah
perusahaan
dimana
pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi massa. Organisasi sering
31
dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Organisasi dapat berbentuk perusahaan, divisi, departemen, group atau tim. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” berkenaan dengan masyarakat. Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non profit. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe quasi non profit. Quasi non profit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan Negara atau daerah, misalnya BUMN dan BUMD. Jadi perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi non profit, dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2006:14). Dalam Pajak daerah umumnya dan pajak air tanah khususnya merupakan bagian dari administrasi keuangan daerah yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup kajian administrasi negara atau administrasi publik. Pengertian organisasi publik
32
merupakan wadah bagi administrasi publik melaksanakan tugas dan fungsinya. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan) atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati), dan memenjarakan rakyat. Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan layanan publik. Sebuah peran bagi organisasi publik adalah suatu hal yang sangat penting, karena organisasi publik didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dibutuhkan aktifitas, kerja sama, dan tentu saja orang yang melakukan aktifitas tersebut atau sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi publik. Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik
berorientasi
profit/laba/untung.
pada
pelayanan
kepada
masyarakat
tidak
pada
33
2.1.6. Pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah perangkat daerah/institusi yang membantu walikota dalam rangka melaksanakan manajemen keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kota Serang. Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan walikota Serang nomor 36 tahun 2008 yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya yaitu (i) penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan, (ii) perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan, (iii) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan, (iv) pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan pendapatan, (v) pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas, (vi) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas, (vii) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.7. Pengertian Pajak Daerah Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Soemitro pajak adalah :
34
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2006:1). Kemudian menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2008:10). Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah
35
kabupaten/kota. Maka wewenang pemungutan nya di tetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Disamping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih dapat kewenangan untuk melakukan berbagai pungutan lainnya, antara lain : 1.
Retribusi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : a.
Retribusi Jasa Umum
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv.
Retribusi pelayanan kesehatan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Retribusi penggantian biaya cetak kartyu tanda penduduk dan akta catatan sipil Retribusi pelayanan pemakaman mayat Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Retribusi pelayanan pasar Retribusi penngujian kendaraan bermotor Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Retribusi penggantian biaya cetak peta Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus Retribusi pengolahan limbah cair Retribusi pelayanan tera ulang Retribusi pelayanan pendidikan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
b.
Retribusi Jasa Usaha
i. ii. iii. iv. v.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Retribusi tempat pelelangan Retribusi terminal Retribusi tempat khusus parkir
36
vi. vii. viii. ix. x. xi.
Retribusi tempat penginapan/pesanggahan/villa Retribusi rumah potong hewan Retribusi pelayanan kepelabuhan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Retribusi penyebrangan di air Retribusi penjualan produksi usaha daerah
c.
Retribusi Perijinan
i. ii. iii. iv. v.
Retribusi izin mendirikan bangunan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Retribusi izin gangguan Retribusi izin trayek Retribusi izin usaha perikanan
2.
Sumbangan atau iuran yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan
dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada sekelompok atau golongan pembayarnya atau golongan tertentu. Misalnya : SWP3D (Sumbangan Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Daerah). 3.
Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu.
Misalnya : cukai terhadap tembakau, cukai gula, cukai bensin, cukai minuman keras. 4.
Bea Materai yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen dengan
menggunakan benda materai ataupun cara lainnya (menggunakan mesin teraan atau pemateraian kemudian). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retbusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah :
37
1. Pajak Provinsi terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan; dan BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. 2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pajak daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut: a. Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu. Mekanisme pertama tersebut dalam sistem pemungutan
38
pajak dikenal sebagai official assessment system, yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus. b. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak Dalam mekanisme kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Dalam sistem pemungutan pajak, mekanisme ini dikenal sebagai self assessment system, wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak
daerah.
Apabila
wajib
pajak tidak
melaksanakan
kewajibannya, maka dapat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak yang terutang (Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2006:126). 2.1.9. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, propinsi/kabupaten/kota memiliki sumber-sumber pembiayaan. Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pembiayaan tersebut antara lain:
39
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah. b. Dana Perimbangan c. Pinjaman Daerah d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Solihin dan Brajakusumah, 2004:169). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya (Halim, 2004:109). Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor
40
produksi dan keadilan, sehingga setiap pungutan PAD perlu diadakan penilaian penerimaan sesuai dengan kriteria hasil dan elastisitas, keadilan, efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakannya, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Setiap daerah memiliki potensi PAD yang berbeda-beda. Potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD. Variabel yang perlu di analisa adalah: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Kondisi awal suatu daerah. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD. Perkembangan pendapatan perkapita riil Pertumbuhan penduduk Tingkat inflasi Penyesuaian tarif Pembangunan baru Sumber pendapatan baru Perubahan peraturan
2.1.10. Pengertian Pajak Air Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tangga. Sedangkan untuk bukan objek pajak air tanah diantaranya (i)
41
Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan, (ii) Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang di atur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian, dan sebagainya. Subjek dan wajib pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan
dan
atau
pemanfaatan
air
tanah.
Pemerintah
kabupaten/kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau badan yang akan mengambil dan atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha pekotaan, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati/walikota. Izin tersebut adalah: a. Izin pengeboran air tanah b. Izin pemanfaatan air tanah c. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur bor d. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali. Izin yang diberikan oleh bupati/walikota tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota dan perubahan izin harus dengan persetujuan bupati/walikota. Permohonan untuk mendapatkan izin adalah Disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dan izin tersebut diberikan oleh bupati/walikota setelah hasil
42
pemeriksaan laboratories kualitas air tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan untuk keperluan: a. Air minum dan atau dasar rumah tangga b. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada gubernur c. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial Izin pemanfaatan air tanah dapat dicabut apabila: a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan sejak izin dikeluarkan b. Kualitas air tanah tidak memenuhi persyaratan c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin d. Bertentangan
dengaan
keperntingan
umum
dan
atau
mengganggu
keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup e. Atas dasar permintaan pemegang izin Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT). Besarnya NPAT ditetapakan dengan peraturan bupati/walikota. NPAT dinyatakan
43
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbankan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air Cara menghitung NPAT (Nilai Perolehan Air Tanah) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota denga persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor diatas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh bupati/walikota dapat mengacu antara lain tarif air yang ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif yang digunakan dalam pajak air tanah yaitu tarif progresif yang artinya tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan
44
besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen. Contoh perhitungan pajak air tanah :
PABT = f x NPA = f x { NPA = Q ( m3 ) x fn air x HDA) } = 20% x { NPA = 2.400 x 6 x Rp.2.750) } = 20% x Rp.39.600.000,00 PABT = Rp.7.920.000,00 Keterangan : F
= Tarif Pajak yang dikenakan
NPA
= Nilai Perolehan Air
HDA
= Harga Dasar Air
Q (m3) = Pemakaian Air Fn Air
= Faktor Nilai Air
45
2.2. Penelitian Terdahulu
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pendapatan pajak air tanah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 1. Cipta Wayan, Suwendra Wayan, dkk. (2014). Dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 20072011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk uang yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (i) ekonomi, (ii) efisiensi, dan (iii) efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada kinerja dalam memungut PAD. a) Secara total kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berada pada kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena pada rasio ekonomi berada pada kategori sangat ekonomis, rasio efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan pada rasio efektivitas. b) Pada rasio efisiensi berada pada kriteria cukup efisien. Dispenda Kabupaten Buleleng belum menggunakan sumber dana yang ada untuk memenuhi kriteria efisiensi.
46
c) Pada rasio efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2011 persentase efektivitas tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan PAD dapat melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Lestari Hesti, Suwitri Sri, dkk. (2014). Dalam penelitiannya mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Tegal (Kajian Perda Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pajak manajemen pelaksanaan air tanah di Tegal dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan pajak air tanah yang dikelola oleh DPPKAD Tegal dan diharapkan menjadi masukan untuk menerapkan kebijakan ini. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut : a) Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak air tanah sudah baik terbukti dengan keberhasilan pencapaian pendapatan pajak air tanah, tetapi ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. b) Banyak faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, ada anggaran yang terbatas, namun Tingkat komprehensif kesadaran oleh wajib pajak, dan kurangnya partisipasi wajib pajak dan kurangnya sosialisasi karena DPPKAD tidak pernah mengadakan sosialisasi formal.
47
3. South, M.P (2013), dalam penelitiannya mengkaji tentang Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : a) Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efektifitas, pendapatan asli daerah kota Bitung terus mengalami peningkatan. b) Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungut pendapatan asli daerah masih terlalu besar. c) Secara umum Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang diukur dari kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir menggunakan Rasio Efektifitas adalah baik dan menggunakan Rasio Efisiensi, belum efisien.
48
2.3. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan alat berfikir peneliti dalam penelitian. Dari Teoriteori diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja di dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang ada dalam organisasi tersebut, serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu juga dibutuhkan strategi-strategi atau tindakan yang tepat untuk mencapai kinerja yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih atau tidak seimbang beban kerja yang ditanggung sehingga menyebabkan kinerja organisasi menjadi rendah dan lambat dalam pelaksanaan operasional. Untuk mengukur Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, peneliti menggunakan wajib pajak air tanah untuk mendukung pencapaian jawaban yang terbaik atas Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Masalah yang saat ini dirasakan yaitu Pemuktahiran dan pendokumentasian data wajib pajak air tanah belum dilakukan secara optimal. Lemahnya kinerja DPKD dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak air tanah. Dan masih kurangnya pemantauan langsung dan pembinaan terhadap perilaku wajib pajak air tanah. Dari berbagai masalah diatas, maka dibutuhkan Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang maksimal dalam menangani pendapatan pajak air tanah di
49
Kota Serang tahun 2011-2013. Dibawah ini terdapat beberapa poin yang menjadi titik acuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan indikator kinerja menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Moeheriono (2009:82) indikator kinerja dapat dilihat dari : 1. Indikator masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan. 2. Indikator keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik. 3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (outcomes) yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 4. Indikator manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 5. Indikator dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Dari kelima indikator Kinerja Organisasi diatas diharapkan dapat memberikan output yang positif bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:
50
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir
Masalah dalam Penanganan Pendapatan Pajak Air Tanah : 1.
2. 3.
Pemuktahiran dan pendokumentasian data wajib pajak air tanah belum dilakukan secara optimal Lemahnya kinerja DPKD dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak air tanah Masih kurangnya pemantauan langsung dan pembinaan terhadap perilaku wajib pajak air tanah
Indikator Kinerja menurt Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Moeheriono (2009;82) : 1. 2. 3. 4. 5.
Indikator Masukan (input) Indikator Pengeluaran (output) Indikator Hasil (outcomes) Indikator Manfaat (benerfit) Indikator dampak (impact)
Output Terciptanya Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik
Sumber : Peneliti, 2015
2.4. Hipotesis Penelitian
Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata thesis. Hypo berarti kurang dan thesis adalah pendapat. Jadi, hipotesis merupakan sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Selain itu juga, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana
51
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008:64). Ada beberapa pembagian jenis hipotesis pada penelitian yaitu Hipotesis nol (Ho), Hipotesis alternatif (Ha), dan Hipotesis kerja (Hk). Ketiga jenis hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut : a.
Hipotesis nol (Ho) disebut juga dengan Hipotesis statistik yaitu hipotesis yang diuji dengan statistik. Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan Variabel Y yang akan diteliti.
b.
Hipotesis alternatif (Ha) yaitu apabila ternyata pada suatu penelitian, hipotesis nol ditolak. Hipotesis ini menyatakan ada hubungan, yang berarti ada signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).
c.
Hipotesis kerja (Hk) adalah hipotesis spesifik yang dibangun berdasarkan masalah-masalah khusus yang akan diuji. Hipotesis kerja ini digunakan untuk mempertegas Hipotesis nol (Ho) atau Hipotesis alternatif (Ha) dalam pernyataan yang lebih spesifik pada indikator tertentu dari variabel yang dihipotesiskan (Burhan, 2009:79-81).
Peneliti
merumuskan
hipotesis
berdasarkan
pengamatan
dilapangan,
pengumpulan data di lapangan, landasan teori yang digunakan sebagai dasar
52
argumentasi. Hipotesis menggambarkan keyakinan peneliti tentang jawaban dari masalah yang akan ditelitinya. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan, baik sebagai objek pengujian maupun pengumpulan data (Burhan, 2009:75). Uji hipotesa dilakukan dengan berbagai macam uji statistik yang pada dasarnya menerima atau menolak Ho. jika Ho diterima maka hipotesa peneliti benar, sedangkan jika Ho ditolak maka hipotesa peneliti ditolak dan Ha yang diterima. Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh dari observasi peneliti dan pengumpulan data di lapangan, serta berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka peneliti dapat merumuskan Hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini, yaitu :
1. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dikatakan berhasil apabila lebih kecil atau sama dengan 65%. Hipotesis nol dalam bentuk statistik dapat ditulis sebagai berikut : H0: µ ≤ 65% 2. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dikatakan kurang berhasil apabila mencapai angka diatas 65%. Hipotesis alternatif dalam bentuk statistik dapat ditulis sebagai berikut : Ha: µ > 65%
53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan atau Metode Penelitian Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, sesuai dengan rumusan masalah yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:7). Selain itu, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkelompokkan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan (Arikunto, 2010:3).
53
54
3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Fokus pada penelitian ini adalah Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu SKPD yang berada di Kota Serang Provinsi Banten dan memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan layanan publik demi kesejahteraan daerahnya. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Pembatasan dalam penelitian kuantitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas yang akan dipecahkan, selain itu juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu (Sugiyono, 2008:207).
3.3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini diteliti pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kota Serang-Banten.
55
3.4. Variabel Penelitian 3.4.1. Definisi Konsep Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Indikator masukan (inputs), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan. 2. Indikator keluaran (outputs), yaitu kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik. 3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (outcomes) yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 4. Indikator manfaat (benefits), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 5. Indikator dampak (impacts), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu dan teknologi.
56
3.4.2. Definisi Operasional Berdasarkan teori yang melandasi dan definisi konsep yang telah dibuat, maka dirumuskan suatu variabel penelitian sebagai berikut : Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel
Indikator Indikator masukan (inputs)
a. b. c. d. e.
Indikator keluaran (outputs)
a. Tepat Waktu b. Tepat Sasaran
Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak
Indikator hasil (outcomes)
Air Tanah di Kota Serang Tahun 20112013
Sumber : Peneliti, 2015
Sub-Indikator Anggaran SDM Sarana prasarana Waktu Informasi
a. Kualitas layanan b. Produktivitas pegawai.
No. Item Instrumen 1,2,3 4,5 6,7 8,9 10,11 12,13,14 15,16,17 18,19 20,21,22
Indikator manfaat (benefits)
a. Kepuasan masyarakat b. Partisipasi masyarakat.
23,24 25,26
Indikator dampak (impacts)
a. Dampak Positif b. Dampak Negatif
27,28, 29,30
57
3.5. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket dengan jumlah variabel sebanyak 1 variabel, dan menggunakan skala likert dalam pengukuran jawaban dari responden. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata antara lain seperti : Tabel 3.2 Skoring / Nilai Pilihan Jawaban
Skor
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
4 3 2 1
Sumber : Sugiyono, 2012 3.5.1. Uji Validitas, Reliabilitas, dan Normalitas 3.5.1.1.
Uji Validitas Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan
58
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007:137). Maka dari itu untuk menguji instrument penelitian ini agar data yang didapat valid, peneliti menggunakan rumus korelasi Product Moment dengan bantuan perangkat lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) 16. Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil penelitian. Rumus uji validitas ini adalah :
Dimana : r
= Koefisien Korelasi Product Moment
∑Х = Jumlah skor dalam sebaran X ∑Y = Jumlah skor dalam sebaran Y ∑ХY = Jumlah hasil skor X dan Y yang berpasangan ∑Х² = Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran X ∑Y² = Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y N
= Jumlah sampel
59
Nilai Validitas yang diperoleh kemudian ditafsirkan kedalam kriteria seperti pada tabel 3.3. berikut : Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Validitas Butir Soal Koefisien Korelasi 0,80 – 1,00 0,60 – 0,80 0,40 – 0,60 0,20 – 0,40 0,00 – 0,20
Klasifikasi Sangat Tinggi Tinggi Cukup Rendah Sangat Rendah
Keputusan Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid (Arikunto, 2010:319)
3.5.1.2.
Uji Reliabilitas Tahap selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil penelitian dikatakan
reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2007:137). Pendekatan yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan reliabilitas konsistensi internal. Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah Cronbach’s Alpha. Variabel dikatakan reliabel jika nila alphanya lebih dari 0,60. Dengan dilakukannya uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Pengujian relliabilitas kuesioner pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) 16. Rumus Alpha Cronbach’s adalah sebagai berikut :
60
Dimana : r11 = Koefisien reliabilitas k
= Jumlah item pertanyaan
∑σt2 = Variasi butir σt2
= Varians Total
Kriteria acuan untuk reliabilitas menggunakan kriteria nilai reliabilitas pada tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4. Kriteria Acuan Reliabilitas Butir Soal Koefisien Korelasi 0,80 – 1,00 0,60 – 0,80 0,40 – 0,60 0,20 – 0,40 0,00 – 0,20
Klasifikasi Sangat Tinggi Tinggi Cukup Rendah Sangat Rendah
Keputusan Reliabel Reliabel Reliabel Tidak Reliabel Tidak Reliabel (Arikunto, 2010:75)
3.5.1.3.
Uji Normalitas Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil
penelitian, normalitas data digunakan untuk menjaga ketetapan metode statistik yang digunakan, Karena apabila data yang dihasilkan tidak normal, maka statistika yang digunakan adalah statistika non parametric sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistika yang digunakan adalah statistic parametric.
61
3.5.2. Jenis dan Sumber Data 3.5.2.1. Jenis Data 1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui kuesioner (angket), wawancara (interview), dan observasi (pengamatan). 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi, atau bahan lain yang sudah merupakan data hasil olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian. 3.5.2.2. Sumber Data 1. Responden yaitu Daftar Wajib Pajak Air Tanah Kota Serang yang dilibatkan secara langsung di dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran atau materi yang dijadikan objek penelitian. 2. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian. 3.5.3. Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2012:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara: 1. Kuesioner / Angket Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab
62
dengan alternatif jawaban yang telah tersedia. Sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Data yang akan diperoleh akan lebih efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan. 2. Studi Dokumentasi Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, UndangUndang, Laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah penelitian ini. 3. Studi Literatur atau Studi Kepustakaan Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah. 4. Pengamatan/observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Kuesioner: untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia dari responden
dengan
tertulis untuk dijawab.
memberikan
seperangkat
pernyataan
63
b. Buku catatan penelitian : untuk mencatat setiap percakapan dengan sumber data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat perkembangan penelitian di lapangan. c. Tape recorder : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya mencatat dengan buku catatan, peneliti sulit mendapatkan informasi secara lengkap. d. Camera : untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keasbsahan penelitian.
3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 3.6.1. Populasi Populasi berasal dari kata bahasa Inggris Population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Air Tanah di Kota Serang, dengan jumlah 200 Wajib Pajak Air Tanah yang memiliki badan hukum (Laporan Rekapitulasi Perusahaan Pengguna/Pemakai Air Tanah di Kota Serang Tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten).
64
3.6.2. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi adalah
tersebut
(Sugiyono,
merupakan
teknik
2008:81). pengambilan
Sedangkan sampel
teknik untuk
sampling menentukan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan
oleh
peneliti
adalah
probability
Sampling.
Menurut Sugiyono (2008:84) probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini jenis teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan Cluster Sampling (Sampel Klaster) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak yang bersifat kelompok bukan individual karena dilihat dari kategori responden yang berasal dari 6 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Curug, Kasemen, Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, dan Walantaka. Jadi, dari populasi wajib pajak air tanah yang berjumlah 200 responden (Laporan Rekapitulasi Perusahaan Pengguna/Pemakai Air Tanah di Kota Serang Tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten) akan diambil 67 responden untuk dijadikan sampel yaitu dengan menggunakan Rumus Taro Yamane dalam Riduwan (2007:65) ,
65
Keterangan : n
= Jumlah Sampel
N
= Jumlah Populasi
d²
= Tingkat Presisi (ditetapkan 10 % dengan tingkat kepercayaan 90 %)
Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :
Berikut ini tabel penentuan jumlah sampel dengan menggunakan teknik Cluster Sampling : Tabel 3.5. Penentuan Teknik Sampling (Cluster Sampling)
No
Kecamatan
Jumlah Populasi
1
Serang
101
2
Curug
36
3
Walantaka
5
4
Kasemen
3
5
Taktakan
21
6
Cipocok Jaya
34
Jumlah Wajib Pajak Air Tanah
200
Cara hitung penentuan sampel 101 x 67 200 36 x 67 200 5 x 67 200 3 x 67 200 21 x 67 200 34 x 67 200
Jumlah Sampel 34 12 2 1 7 11 67
66
Berdasarkan tabel 3.3. diatas, dapat diketahui bahwa untuk penentuan teknik sampling yaitu teknik Cluster Sampling, peneliti mengambil jumlah sampel yang telah dihitung dari jumlah populasi masing-masing kecamatan dikali dengan hasil hitung rumus Taro Yamane dibagi jumlah populasi keseluruhan. Kemudian, seluruh jumlah sampel tersebut akan diambil secara acak oleh peneliti dengan cara sistem Random Sampling. Dimana, peneliti nantinya akan turun ke lapangan langsung dan membagi kuesioner kepada masing-masing responden pajak air tanah yang berasal dari berbagai kecamatan yang berbeda diantaranya kecamatan Serang terdapat 34 Responden, Curug 12 Responden, Walantaka 2 Responden, Kasemen 1 Responden, Taktakan 7 Responden, dan Cipocok Jaya 11 Responden. 3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut mennggunakan cara sebagai berikut : 1. Editing data, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi
67
harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan akan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing ini. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrument penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu persatu lembaran instrument dan poin yang janggal tersebut. 2. Coding data, setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis, kemudian diberi skor dengan menggunakan skala Likert. 3. Tabulating data, adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyusunan data dalam tabeltabel yang mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk dianalisis. Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dimana analisis itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam masalah. Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan data yang di dapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab
68
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Berikut merupakan rumus pengujian hipotesis deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan rumus T-Test (Uji T) sebagai berikut :
Keterangan : t
= Nilai t yang dihitung = Nilai Rata-rata
µ˳ = Nilai yang dihipotesiskan s = Simpangan baku sampel n = Jumlah anggota sampel Sugiyono 2007: 207 3.8.Sumber Jadwal: Penelitian 3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian Jadwal kegiatan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
69
Tabel 3.6. Waktu Kegiatan
Waktu Pelaksanaan No
Tahun 2014-2015
Kegiatan Okt
1
2
3
Nov
Des
Pengajuan Judul Skripsi Observasi Awal Penyusunan Proposal Bimbingan dan
4
Perbaikan Proposal Seminar
5
Proposal
6
Revisi Proposal Penyusunan
7
Bab IV Penyebaran
8
Kuesioner Penyusunan
9
Hasil Penelitian
10
Sidang Skripsi
Sumber : Peneliti, 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Ags
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
70
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1. Deskripsi Kota Serang Kota Serang Merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten. Kota Serang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2007 dan diresmikan menjadi Kota Serang pada tanggal 10 November tahun 2007. Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten, juga sebagai daerah alternative dan penyangga (hinterland) Ibukota Negara. Secara administratif Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten memiliki total luas wilayah sebesar 266,74 Km 2. Luas wilayah tersebut terbagi atas 20 kelurahan dan 46 desa, yang termasuk dalam 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen. Secara geografis batas-batas wilayah Kota Serang adalah sebagai berikut : a. Batas Utara
: Teluk Banten
b. Batas Selatan
: Cikeusal, Petir dan Baros Kabupaten Serang
c. Batas Timur
: Pontang, Ciruas, dan Kragilan Kabupaten Serang
d. Batas Barat
: Pabuaran, Waringin Kurung, dan Kramatwatu Kabupaten Serang
70
71
Gambar 4.1 Peta Kota Serang Sumber: Profil Kota Serang Jumlah penduduk Kota Serang tahun 2013 adalah 317.501 jiwa dan tahun 2014 adalah 631.101 jiwa. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan berkembangnya Kota Serang, dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah perkotaan. Selain itu, kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.365 jiwa per km2 yaitu pada tahun 2014 Kecamatan Serang merupakan kepadatan penduduk paling tinggi sementara Kecamatan Curug merupakan kepadatan penduduk paling rendah . Sejak berdiri sebagai daerah otonom, Kota Serang terus tumbuh dan berkembang secara dinamis, termasuk pada aspek kesejahteraan yang terus meningkat. Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2014 mencapai angka diatas 6,46%, yang berarti berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya pada kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut banyak dikontribusi oleh sektor tersier, khususnya sektor jasa-jasa yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata berkontribusi sebesar 25,14%, diikuti dengan perdagangan, hotel dan restoran yang kontribusinya rata-rata mencapai 23,16%, serta bangunan yang mencapai 21,17%
72
dari rata-rata nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008-2014. Sementara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sekitar 10,14%,diikuti dengan sektor pertanian sebesar 8,06%, transportasi dan komunikasi sebesar 6,42%, industri pengolahan sebesar 4,33% listrik, gas dan air bersih sebesar 1,57% serta pertambangan dan galian sebesar 0,02%. 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah lahir sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Awalnya, lembaga yang menangani pendapatan daerah merupakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Serang, sedangkan lembaga pengelola keuangan daerah merupakan bagian keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Serang. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Serang, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan maka disatukanlah kedua lembaga itu menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
73
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Keuangan Daerah dibentuk menjadi lembaga baru dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 4.1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKD Terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Serang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Penyusunan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang sebagai lembaga pengelolaan keuangan lingkup pemerintahan Kota Serang menyusun program pengelolaan sekaligus koordinator pendapatan daerah melaksanakan kegiatan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai. a. Kedudukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Perangkat Daerah/Institusi yang membantu Walikota dalam rangka melaksanakan manajemen keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang adalah Peraturan Daerah Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang dan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
74
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Penyusunan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang. b. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Dinas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan Perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan; b) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pendapatan; c) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan; d) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan pendapatan; e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; f) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
75
4.1.2.2. Struktur Organisasi Struktur organisasi DPKD sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, sebagai berikut:
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang KEPALA DINAS
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABID AKUNTANSI
KABID ANGGARAN
KASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
KASI AKUNTASI PENERIMAAN
KASI PENYUSUNAN ANGGARAN
KASI AKUNTASI PENGELUARAN
KASI EVALUASI & DOKUMENTASI ANGGARAN
KASI PELAPORAN
KASUBAG KEUANGAN
KABID PERBENDAHARAA N
KABID PENDAPATAN DAERAH NON PBB P2 DAN BPHTB
KABID PENDAPATAN DAERAH PBB P2 DAN BPHTB
KASI BELANJA LANGSUNG & PEMBAYARAN
KASI PENDATAAN, PENDAFTARAN & PENILAIAN
KASI PENDATAAN DAN PENILAIAN
KASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
KASI PENETAPAN & PENAGIHAN
KASI KAS DAERAH KASI DANA PERIMBANGAN, RETRIBUSI & LAIN-LAIN
KUPT PBB P2 KECAMATAN CIPOCOK JAYA
KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KUPT PBB P2 KECAMATAN CIPOCOK SERANG
KASI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
KASI PELAYANAN PBB P2
76
4.1.2.3. Tugas Pokok Serang
dan
Fungsi
Satuan
Organisasi
DPKD
Kota
a) Kepala Dinas Kepala
Dinas
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan urusan daerah yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. b) Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi secretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. d) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi secretariat di bidang administrasi keuangan.
77
e) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan. f) Bidang Anggaran Bidang Anggaran dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. g) Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Anggaran yang berkenaan dengan perumusan kebijakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. h) Seksi Penyusunan Anggaran Seksi Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Anggaran yang berkenaan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta Rancangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
78
i) Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Anggaran yang berkenaan dengan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. j) Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagaian tugas Dinas dalam lingkup penelitian terhadap permintaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. k) Seksi Pelaporan Seksi pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Akuntansi yang berkenaan dengan pelaksanaan. l) Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Perbendaharaan.
79
m) Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan yang berkenaan dengan laporan Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dan Pembiayaan. n) Seksi Belanja Tidak Langsung Seksi Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan yang berkenaan dengan laporan Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung. o) Seksi Kas Daerah Seksi Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan yang berkenaan dengan pengelolaan Kas Daerah. p) Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pendapatan daerah bukan PBBP2 dan BPHTB.
80
q) Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Non PBBP2 dan BPHTB. r) Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan penetapan, Penagihan dan Pelayanan Pajak Non PBBP2 dan BPHTB. s) Seksi Perimbangan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Seksi Perimbangan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan rencana perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi dan dana perimbangan lain-lain. t) Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas
81
Dinas dalam lingkup pendapatan daerah yang berasal dari PBBP2 dan BPHTB. u) Seksi Penetapan dan Penagihan Seksi Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB. v) Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan BPHTB yang berkenaan dengan Pelayanan kepada wajib Pajak PBBP2 dan BPHTB. 4.1.2.4. Visi dan Misi DPKD Kota Serang Sebuah organisasi tentunya harus memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan arah dan tujuan organisasi tersebut. Perbedaan antara Visi dan Misi adalah bahwa Visi merupakan pandangan kedepan yang dapat diyakini oleh banyak orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkannya tersebut. sedangkan Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat mensukseskan visi yang telah didapatkan. Adapun Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang 2014-2018 adalah :
82
Visi “Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2014-2018” Untuk dapat mendukung program dari Visi yang telah ditetapkan maka sebagai pendukung Visi tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang menetapkan Misi nya sebagai berikut : 1.
Penguatan Organisasi/Kelembagaan
2.
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
3.
Meningkatkan Sistem Informasi dan Komunikasi Keuangan Daerah
4.
Meningkatkan Pendapatan Daerah
4.1.2.5. Tujuan dan Sasaran DPKD Kota Serang Untuk mencapai Visi dan Misi DPKD Kota Serang yang telah ditetapkan, maka adapun tujuan umum yang ingin dicapai DPKD Kota Serang adalah: 1. Meningkatkan kualitas / profesionalitas dan akuntabilitas sumber daya manussia (SDM) yang didukungn dengan sarana dan prasarana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan 3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Meningkatkan Pendapatan Daerah Adapun sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi DPKD Kota Serang adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya SDM pengelola keuangan yang terampil dan berdedikasi dengan sarana dan prasarana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan
83
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan 3. Terciptanya sistem informasi keuangan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan 4. Meningkatnya Pendapatan Daerah 4.1.2.6. Strategi dan Kebijakan DPKD Kota Serang Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung dilapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal taupun Eksternal. Adapun Strategi DPKD Kota Serang sebagai berikut : 1. Memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan membangun sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan 2. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4. Bekerjasama dengan Stakeholders Sedangkan, Kebijakan yang digunakan oleh DPKD Kota Serang sebagai berikut : 1. Peningkatan profesionalisme SDM dan pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang sesuai dengan kebutuhan
84
2. Peningkatan kualitas pelayanan umum yang bertumpu kepada standar pelayanan dengan SOP yang telah ditentukan 3. Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 4.1.2.7. Susunan Kepegawaian DPKD Kota Serang Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang didukung dengan komposisi Sumber Daya Manusia sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) Pegawai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diklasifikasikan berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan : Tabel 4.1. Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015
Jenis Kelamin No
Jumlah
Nama Bidang Perempuan
Laki-laki
1
Kepala dinas
-
1
1
2
Sekretariat
13
5
18
3
Perbendaharaan
5
3
8
4
Anggaran
3
4
7
5
Akuntansi
5
2
7
6
Pendapatan
4
8
12
7
PBB dan BPHTB
4
10
14
85
8
UPT PBB Cipocok Jaya
9
UPT PBB Kec. Serang
JUMLAH
3
-
4
1
41
34
3 5 75
Berdasarkan tabel 4.1 mengenai data dasar kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa pegawai yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebesar 34 (45,3%) pegawai dan jenis kelamin perempuan sebesar 41 (54,6%) pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Serang lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.
Tabel 4.2. Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015 Pendidikan No
1 2
Kepala dinas Sekretariat
3
Perbendaharaan
4
Anggaran
5
Jumlah
Nama Bidang
Akuntansi
SLTA
D.II
D.III
S1
S2
-
-
-
-
1
1
1
1
10
5
-
-
1
5
2
8
-
-
-
4
3
7
-
-
-
4
3
1 18
7
86
6 7
Pendapatan PBB dan BPHTB
8
UPT PBB Cipocok Jaya
9
UPT PBB Kec. Serang
JUMLAH
12
-
-
-
5
7
2
-
-
5
7
-
-
-
1
2
3
1
-
-
3
1
5
4
1
2
37
31
75
14
Berdasarkan tabel 4.2 mengenai data dasar kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 4 (5,3%) pegawai, untuk D2 sebesar 1 (1,3%) pegawai, 2 (2,6%) pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3, 37 (49,3%) pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 dan 34 (45,3%) pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2. Secara mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, hal ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki tingkat yang lebih tinggi akan lebih paham dan mengerti dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi).
Tabel 4.3. Data Dasar Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang Keadaan Per Maret 2015
87
Pendidikan No
1
2
3
4
5
6
7
Nama Bidang
Kepala dinas
Sekretariat
Perbendaharaan
Anggaran
Akuntansi
Pendapatan
PBB dan BPHTB
Jumlah II
II
II
II
III
III
a
b
c
d
a
b
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
IIIc
III
IV
IV
d
a
b
-
-
-
1
1
8
2
2
-
1
18
3
1
1
2
-
-
8
-
1
2
1
3
-
-
7
-
-
1
2
-
3
1
-
7
-
-
-
2
5
2
3
-
-
12
-
1
-
1
-
7
2
2
1
-
14
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
3
-
1
-
-
1
-
2
-
1
-
5
1
2
2
2
10
28
10
15
3
2
75
UPT PBB Cipocok 8
Jaya
UPT PBB Kec. 9 Serang JUMLAH
Berdasarkan tabel 4.2 mengenai data dasar kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan golongan, diketahui bahwa pegawai yang memiliki golongan IIa sebesar 1 (1,3%), pegawai yang memiliki golongan IIb, IIc, IId, dan IVb
88
sebesar 2 (2,6%) pegawai, 10 (13,3%) pegawai yang memiliki golongan IIIa dan IIIc, 28 (37,3%) pegawai yang memiliki golongan IIIb, untuk golongan IIId sebesar 15 (20%) dan 2 (2,6%) pegawai yang memiliki golongan IVb. Secara mayoritas pegawai memiliki golongan IIIb yaitu sebesar 28 (37,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki golongan IIIb atau mereka yang memiliki pendidikan formal jenjang S1 atau yang setingkat lebih paham dan mengerti tentang pengeloaan keuangan daerah khususnya di Kota Serang. 4.2. Pengujian Persyaratan Statistik 4.2.1.Hasil Uji Validitas Dalam penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uji validitas instrument. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas tiap butir pernyataan digunakan analisis item. Yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan suatu data sebelum data tersebut diolah secara keseluruhan. Untuk menguji validitas instrument digunakan rumus pearson product moment dengan bantuan SPSS Statistic versi 16. \ Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
89
Koefisien Korelasi No Item
rtabel
Keputusan
(r hitung) 1
0,452
0,463
Tidak Valid
2
0,501
0,463
Valid
3
0,580
0,463
Valid
4
0,393
0,463
Tidak Valid
5
0,548
0,463
Valid
6
0,350
0,463
Tidak Valid
7
0,684
0,463
Valid
8
0,285
0,463
Tidak Valid
9
0,512
0,463
Valid
10
0,778
0,463
Valid
11
0,124
0,463
Tidak Valid
12
0,778
0,463
Valid
13
0,609
0,463
Valid
14
0,616
0,463
Valid
15
0,639
0,463
Valid
16
0,776
0,463
Valid
17
0,638
0,463
Valid
18
0,621
0,463
Valid
19
0,587
0,463
Valid
20
0,487
0,463
Valid
90
21
0,765
0,463
Valid
22
0,673
0,463
Valid
23
0,751
0,463
Valid
24
0,551
0,463
Valid
25
0,441
0,463
Tidak Valid
26
0,621
0,463
Valid
27
0,675
0,463
Valid
28
0,738
0,463
Valid
29
0,551
0,463
Valid
30
0,313
0,463
Tidak Valid
Sumber : Hasil SPSS 16 For windows, 2015 Kriteria item atau butir instrumen yang digunakan adalah apabila r hitung > r tabel, berarti item atau butir instrument dinyatakan valid. Jika r hitung ≤ r tabel, berarti item atau butir instrument dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai r hitung diperoleh dari perhitungan statistik korelasi Product Moment dengan bantuan SPSS statistic versi 16. Perolehan nilai 0,463 dari r tabel merupakan perolehan dari Product Moment dengan tingkat kesalahan 10% tingkat signifikansi untuk uji satu arah. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item atau butir instrument dinyatakan sebanyak 23 item valid namun 7 item dinyatakan tidak valid, diketahui instrument nomor 1, 4, 6, 8, 11, 25, dan 30 pada taraf signifikansi 10%. Dengan kata lain memiliki tingkat kesalahan 10%,
91
artinya ketujuh instrument tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator sudah terwakili dari instrument lainnya. 4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Cronbach Alpha yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pernyataan dalam kuesioner, adapun hasil dari reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Cronbach Alpha sebesar 0,910. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,60. Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,910 > 0,60 sehingga instrument yang diuji bisa reliabel. Pengujian reliabilitas dibantu dengan perangkat lunak SPSS versi 16. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Cronbach's Alpha N of Items .910
23
Sumber : Hasil SPSS 16 For windows, 2015
92
4.2.3. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Tes normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal (Sudjana, 2009: 261). Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji KolmogorofSmirnov dibantu dengan perangkat lunak SPSS versi 16 pada Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh hasil signifikasinya sebesar 0,060. Hal ini menunjukkan bahwa hasil signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,060 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa distribusi skor pada Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah pada sampel yang telah diambil adalah normal. Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Normal Parameters(a,b) Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
KINERJA 67 65.13 7.507 .164 .164 -.097 1.341 .060
93
Normal Q-Q Plot of KINERJA
4
2
0
-2
-4 50
60
70
80
90
Observed Value Sumber : Hasil SPSS 16 For windows, 2015
4.3. Deskripsi Data 4.3.1. Identitas Responden Responden pada penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013” ini terdiri dari 67 Wajib Pajak Air Tanah di Kota Serang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability Sampling yaitu dengan menggunakan Cluster Sampling (Sampel Klaster) dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak yang bersifat kelompok bukan
94
individual. Berikut ini adalah data responden dalam penelitian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 : Tabel 4.6. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha No
Jenis Usaha
Jumlah
1
Rumah Makan
7
2
Penginapan
3
3
Dealer
2
4
Hotel
4
5
SPBU
4
6
Service Mobil
3
7
Jasa Kelistrikan
1
8
Jasa Pembiayaan
1
9
Perbankan
2
10
Pencucian Motor
2
11
Klinik
3
12
Industri Makanan
2
13
Bubut Logam
1
14
Distributor Cat
1
15
Olahraga
1
16
Gudang
2
95
17
Jasa Kesehatan
2
18
Perdagangan
6
19
Pengelola Jalan Tol
1
20
Peternakan Ayam
13
21
Pencucian Mobil
1
22
Jasa Asuransi
2
23
Bengkel
2
24
Jasa Kontraktor
1
JUMLAH
67
Sumber : Data Kuesioner, 2015
Berdasarkan tabel 4.4 mengenai identitas responden berdasarkan jenis usaha, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki jenis usaha peternakan ayam yaitu sebesar 13 (19,4%), hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenis usaha peternakan ayam dalam bidang pajak air tanah lebih banyak dibandingkan jenis usaha lainnya dikarenakan pegawai DPKD melakukan pendataan objek usaha di daerah yang sebagian besarnya memiliki jenis usaha peternakan ayam yaitu di Kecamatan Curug. Sementara di daerah lainnya yaitu Kecamatan Serang, Kasemen, Cipocok Jaya, Taktakan, dan Walantaka memiliki jenis usaha rumah makan, bengkel, perdagangan, hotel, penginapan, dan lain sebagainya.
96
Tabel 4.8. Identitas Responden Berdasarkan Lamanya Usaha No
Jenis Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rumah Makan Penginapan Dealer Hotel SPBU Service Mobil Jasa Kelistrikan Jasa Pembiayaan Perbankan Pencucian Motor Klinik Industri Makanan Bubut Logam Distributor Cat Olahraga Gudang Jasa Kesehatan Perdagangan Pengelola Jalan Tol Peternakan Ayam Pencucian Mobil Jasa Asuransi Bengkel Jasa Kontraktor JUMLAH
20 21 22 23 24
5-10 Tahun 5 2 1 1 2 1 1 1 2 4
15-25 Tahun 2 3 2 4 3 1 1 2 1 2 1 1 2
35-60 Tahun 2 -
Jumlah
-
1
-
1
-
13
-
13
1 1 22
2 1 1 43
2
1 2 2 1 67
Sumber : Data Kuesioner, 2015
7 3 2 4 4 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 6
97
Berdasarkan tabel 4.5 mengenai identitas responden berdasarkan lamanya usaha diketahui bahwa responden yang memiliki rata-rata 5-10 tahun sebesar 22 (32%) responden, 15-25 tahun sebesar 43 (64%) responden, dan 2 (3%) responden memiliki ratarata 35-60 tahun. Hal ini dapat terlihat responden yang memiliki lamanya usaha rata-rata 15-25 tahun lebih banyak dari usaha yang lainnya yaitu sebesar 43 (64%) diantaranya jenis usaha rumah makan sebesar 2 (3%), penginapan 3 (4%), hotel 2 (3%), SPBU 4 (6%), service mobil 3 (4%), jasa kelistrikan 1 (2%), jasa pembiayaan 1 (2%), perbankan 2 (3%), pencucian motor 1 (2%), klinik 2 (3%), bubut logam 1 (2%), gudang 1 (2%), perdagangan 2 (3%), pengelola jalan tol 1 (2%), peternakan ayam 13 (19%), jasa asuransi 2 (3%), bengkel 1 (2%) dan jasa kontraktor 1 (2%). 4.3.2. Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang diajukan kepada seluruh wajib pajak air tanah Kota Serang dan kuesioner diajukan kepada 67 responden yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan teori menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Moeheriono (2009:82). Dalam teori tersebut ada 5 indikator kinerja organisasi yaitu Indikator masukan (inputs), Indikator keluaran (outputs), Indikator hasil (outcomes), Indikator manfaat (benefits) dan Indikator dampak (impacts). Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert, dengan pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju dengan nilai 4, setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1.
98
Berdasarkan dengan nilai jawaban, peneliti menggunakan kuesioner berbentuk pernyataan. Pemaparan tanggapan responden atas kuesioner ini akan digambarkan dalam bentuk diagram pie disertai dengan pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan melalui kuesioner. Adapun pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut : 1. Indikator Masukan (input) Diagram 4.1 Persepsi Responden Tentang Wajib pajak membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.1 mengenai tanggapan responden atas jawaban wajib pajak membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 9 (13%), jawaban setuju sebanyak 35 (52%), jawaban tidak setuju sebanyak 23 (34%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
99
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian wajib pajak air tanah lebih memilih membayar setoran pajak melalui DPKD dibandingkan dengan bank, alasannya yaitu walaupun letaknya agak jauh tetapi wajib pajak tidak perlu bolak-balik lagi untuk memberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Kemudian, ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa beberapa responden keberatan membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD dengan alasan letaknya jauh. Diagram 4.2 Persepsi Responden Tentang Jumlah setoran pajak yang dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 2015
Berdasarkan diagram 4.2 mengenai tanggapan responden atas jawaban jumlah setoran pajak yang dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 14 (21%), jawaban setuju sebanyak 50 (75%), jawaban tidak setuju sebanyak 3 (4 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
100
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak air tanah sudah membayar pajak sesuai dengan penggunaan meter air tanah, dimana jumlah pajak yang harus dibayar sudah tertera di Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), sehingga memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar pajak. Dan masih ada responden menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa wajib pajak air tanah belum membayar pajak sesuai dengan penggunaan meter air tanah dikarenakan mereka tidak mempunyai alat ukur meter air atau water meter. Diagram 4.3 Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam bekerja
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan,2015 2015 Berdasarkan diagram 4.3 mengenai tanggapan responden atas jawaban pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam bekerja di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 1 (2%), jawaban setuju sebanyak 58 (86%), jawaban tidak setuju sebanyak 8 (12 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%).
101
Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam bekerja. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa sebagian pegawai DPKD di Kota Serang belum memiliki kompetensi dalam bekerja karena kemampuan dalam menangani pajak air tanah nya dianggap kurang. Dengan begitu diharapkan di dalam organisasi perlu adanya pelatihan bagi para pegawai baik bimbingan teknis dan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak air tanah. Diagram 4.4 Persepsi Responden Tentang Sarana dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 2015
Berdasarkan diagram 4.4 mengenai tanggapan responden atas jawaban Sarana dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 10 (15%), jawaban setuju sebanyak 53
102
(79%), jawaban tidak setuju sebanyak 4 (6 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Sarana dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik. Sehingga wajib pajak merasa mendapat pelayanan yang optimal dari DPKD. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa Sarana dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah belum baik dikarenakan masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai. Diagram 4.5 Persepsi Responden Tentang Jumlah jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah efektif
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.5 mengenai tanggapan responden atas jawaban jumlah jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah efektif di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 1 (2%), jawaban setuju sebanyak 46 (69%),
103
jawaban tidak setuju sebanyak 20 (30 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah efektif tetapi ada juga responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa jumlah jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah belum efektif dikarenakan masih ada jam kerja pegawai DPKD yang ngaret dalam melayani wajib pajak air tanah. Diagram 4.6 Persepsi Responden Tentang DPKD menggunakan media cetak dan elektronik (misal, Iklan pajak melalui Radio, TV, internet, Koran dan Majalah) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.6 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD menggunakan media cetak dan elektronik (misal, Iklan pajak melalui Radio, TV, internet, Koran dan Majalah) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 7 (10%), jawaban setuju sebanyak 32 (47 %),
104
jawaban tidak setuju sebanyak 28 (41%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD sudah menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak air tanah yaitu salah satunya dengan menggunakan media melalui Koran dan internet. Selain itu, ada juga responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa responden yang belum mengetahui penggunaan media cetak dan elektronik yang digunakan DPKD sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah. Maka hal ini dianggap penting karena sarana yang digunakan dapat menunjang pegawai dalam melakukan aktifitas kerjanya dengan baik serta dapat memberikan informasi terkait pentingnya pajak air tanah kepada wajib pajak air tanah. 2. Indikator Keluaran (Output) Diagram 4.7 Persepsi Responden Tentang
105
DPKD memberikan Sumber : Hasil Penelitiansosialisasi Lapangan,kepada 2015 wajib pajak air tanah secara langsung Berdasarkan diagram 4.7 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD memberikan sosialisasi kepada wajib pajak air tanah secara langsung di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 7 (10%), jawaban setuju sebanyak 39 (58%), jawaban tidak setuju sebanyak 21 (31 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD memberikan sosialisasi kepada wajib pajak air tanah secara langsung yaitu dengan memberikan materi berupa tata cara pembayaran pajak air tanah. Dan masih ada juga responden yang menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian responden banyak yang tidak mengikuti sosialisasi secara langsung dikarenakan tidak adanya pemberitahuan yang diberikan dari DPKD kepada wajib pajak. Diagram 4.8 Persepsi Responden Tentang
106
DPKD melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara rutin
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram 4.8 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara rutin di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 4 (6%), jawaban setuju sebanyak 37 (55%), jawaban tidak setuju sebanyak 26 (38 %), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD sudah melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara rutin yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan mengenai pajak air tanah. Dan masih ada juga responden yang menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian responden banyak yang tidak mendapatkan pembinaan secara rutin dari pegawai DPKD dikarenakan tidak adanya informasi yang diberikan dari DPKD kepada wajib pajak. Diagram 4.9
107
Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram 4.9 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 7 (10%), jawaban setuju sebanyak 53 (79%), jawaban tidak setuju sebanyak 7 (10%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa proses penanganan pajak air tanah yang ditangani pegawai DPKD dianggap masih kurang, Sehingga dibutuhkan kerjasama antar pegawai DPKD agar lebih tepat waktu dalam menyelesaikan tugas terkait dengan pajak air tanah. Diagram 4.10 Persepsi Responden Tentang
108
DPKD melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.10 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 11 (16%), jawaban setuju sebanyak 26 (39%), jawaban tidak setuju sebanyak 30 (45%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD tidak melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air tanah dengan alasan yaitu pegawai DPKD yang datang ke lokasi wajib pajak hanya sekedar memberi formulir SSPD saja dan setelah itu mereka langsung pergi ke lokasi lain tanpa memberikan pendekatan apapun. Dan masih ada responden yang menjawab sangat setuju dan setuju dapat diartikan bahwa DPKD sudah melakukan
109
pendekatan secara persuasif kepada beberapa wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air tanah. Diagram 4.11 Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan kegiatan pemeriksaan monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah
Berdasarkan 4.11 mengenai tanggapan responden atas jawaban Sumber : Hasil Penelitiandiagram Lapangan, 2015 Pegawai DPKD yang
menangani pajak air tanah melakukan kegiatan pemeriksaan
monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 2 (3%), jawaban setuju sebanyak 34 (50%), jawaban tidak setuju sebanyak 30 (44%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 (2%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah sudah melakukan kegiatan pemeriksaan monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah yang bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah transaksi atau tidak. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa
110
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah belum melakukan kegiatan pemeriksaan monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah tersebut. Diagram 4.12 Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan penagihan aktif secara terus menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.12 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan penagihan aktif secara terus menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 3 (4%), jawaban setuju sebanyak 34 (50%), jawaban tidak setuju sebanyak 30 (45%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah sudah melakukan penagihan aktif secara terus menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak yang bertujuan agar pembayaran pajak berjalan dengan lancar. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal
111
ini dapat diartikan bahwa wajib pajak air tanah sudah membayar pajak nya dengan rutin dan tidak menunggak. 3. Indikator Hasil (Outcomes) Diagram 4.13 Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.13 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 8 (12%), jawaban setuju sebanyak 54 (80%), jawaban tidak setuju sebanyak 5 (7%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah dilihat dari cara keramah-tamahan pegawai DPKD dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak air tanah. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat
112
diartikan bahwa sebagian pegawai DPKD belum melakukan komunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah dikarenakan pekerjaan pegawai DPKD yang tidak maksimal. Diagram 4.14 Persepsi Responden Tentang DPKD menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib pajak air tanah secara akuntabel
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.14 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib pajak air tanah secara akuntabel di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 6 (9%), jawaban setuju sebanyak 35 (52%), jawaban tidak setuju sebanyak 26 (39%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD sudah menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib pajak air tanah secara akuntabel dilihat dari wajib pajak air tanah yang menyetor langsung sendiri SSPD nya baik melalui Bank maupun DPKD. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa sebagian wajib pajak air tanah
113
hanya menitipkan jumlah setoran kepada pegawai DPKD tanpa menyetor langsung sendiri dan wajib pajak air tanah pun langsung menerima kuitansi SSPD tersebut. Diagram 4.15 Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi organisasi
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.15 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi organisasi di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 2 (3%), jawaban setuju sebanyak 54 (81%), jawaban tidak setuju sebanyak 11 (16%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada pegawai yang dalam menyelesaikan tupoksinya tidak tepat waktu sehingga beban pekerjaannya dibebankan atau dibantu oleh rekan kerjanya,
114
selain itu juga wajib pajak air tanah masih banyak yang tidak tahu mengenai visi dan misi dari organisasi DPKD tersebut. Diagram 4.16 Persepsi Responden Tentang Pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.16 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 4 (6%), jawaban setuju sebanyak 48 (72%), jawaban tidak setuju sebanyak 14 (21%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 (2%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak pegawai yang belum cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah dikarenakan organisasi terutama pegawai/petugas pelayanan pajak air tanah belum memahami tahapan-tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
115
Diagram 4.17 Persepsi Responden Tentang
Pegawai DPKD memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah
Berdasarkan diagram 4.17 mengenai tanggapan responden atas jawaban Pegawai DPKD memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 6 (9%), jawaban setuju sebanyak 51 (76%), jawaban tidak setuju sebanyak 10 (15%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa Pegawai DPKD Pegawai DPKD sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah, dari pengertian pajak air tanah itu sendiri sampai tahapan-tahapan tentang pajak air tanah yang sudah tertuang di Standar Operasional Prosedur (SOP) organisasi. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa
116
pegawai yang belum memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah dikarenakan mereka tidak ditempatkan dibagian bidang pajak air tanah. 4. Indikator Manfaat (Benefits) Diagram 4.18 Persepsi Responden Tentang DPKD memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.18 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 10 (15%), jawaban setuju sebanyak 45 (67%), jawaban tidak setuju sebanyak 12 (18%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah, Namun masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa
117
pelayanan yang diberikan DPKD guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah belum dilakukan secara optimal. Diagram 4.19 Persepsi Responden Tentang
DPKD memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram 4.19 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 4 (6%), jawaban setuju sebanyak 27 (40%), jawaban tidak setuju sebanyak 37 (55%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab tidak setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD tidak memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah dengan alasan wajib pajak yang hendak membayar setoran pajak ke DPKD tidak melihat satu pun kotak saran yang ada di dalam ruangan DPKD tersebut. Dan masih ada responden yang
118
menjawab sangat setuju dan setuju dapat diartikan bahwa wajib pajak masih belum memahami pernyataan mengenai kotak saran yang dimaksud. Diagram 4.20 Persepsi Responden Tentang Semua wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur
meter air guna memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air
tanah
Berdasarkan diagram 4.20 mengenai tanggapan responden atas jawaban semua wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 5 (7%), jawaban setuju sebanyak 44 (65%), jawaban tidak setuju sebanyak 18 (26%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 setuju, hal ini dapat diartikan bahwa semua wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah, Namun masih ada
119
responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa beberapa dari wajib pajak air tanah masih belum memiliki water meter sebagai alat ukur penggunaan air tanah dengan alasan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli alat ukur meter air tersebut dan ada juga yang beralasan sudah memiliki tetapi rusak. Padahal sebagai tolak ukur pemakaian air wajib menggunakan water meter. Sehingga, dalam pembayaran pajak air tanah masih banyak wajib pajak yang membayar dengan flat setiap bulannya. 5. Indikator Dampak (Impacts) Diagram 4.21 Persepsi Responden Tentang Hasil kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD
memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar kewajibannya Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.23 mengenai tanggapan responden atas jawaban hasil kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar kewajibannya di dapatkan jawaban sangat setuju
120
sebanyak 8 (12%), jawaban setuju sebanyak 50 (75%), jawaban tidak setuju sebanyak 9 (13%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa hasil kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar kewajibannya yaitu dilihat dari kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak air tanah meningkat setiap tahunnya. Namun masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa dari wajib pajak air tanah yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan sehingga menghambat dalam membayar kewajibannya.
Diagram 4.22 Persepsi Responden Tentang Pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
121
Berdasarkan diagram 4.22 mengenai tanggapan responden atas jawaban pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 10 (14%), jawaban setuju sebanyak 31 (46%), jawaban tidak setuju sebanyak 26 (39%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan masih ada responden yang menjawab tidak setuju hal ini dapat diartikan bahwa beberapa responden menganggap pajak air tanah bukanlah salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih banyak pendapatan utama DPKD yang lainnya seperti pajak hotel dan restoran. Diagram 4.23 Persepsi Responden Tentang DPKD menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah
122
13
16
JAWABAN "SS" JAWABAN "S" JAWABAN "TS" JAWABAN "STS"
38
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 Berdasarkan diagram 4.23 mengenai tanggapan responden atas jawaban DPKD menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah di dapatkan jawaban sangat setuju sebanyak 16 (23%), jawaban setuju sebanyak 38 (56%), jawaban tidak setuju sebanyak 13 (19%), dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 0 (0%). Mayoritas responden menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa DPKD menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah , yang mana tindakan tersebut benar dilakukan bertujuan untuk menghindari oknum-oknum yang menyeleweng dalam menggunakan pemakaian air tanah. Sanksi hukum yang diberikan yaitu berupa peringatan sampai 3 kali dan jika peringatan tersebut diabaikan maka usaha yang sudah dibangun akan dicabut perijinannya oleh DPKD serta bisa dimasukkan ke dalam proses jalur hukum.
123
4.4. Pengujian Hipotesis Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut: “Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dikatakan berhasil apabila lebih kecil atau sama dengan 65%” Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun perhitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut: Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah 4 x 23 x 67 = 6164 (4 = nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 23 = jumlah item pernyataan yang ada,dan 67 = jumlah responden yang ada). Sehingga mean atau rata-rata pada skor ideal instrument adalah 6164 : 67 = 92. Sehingga untuk Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, nilai yang dihipotesiskan tertinggi mencapai 65% dari yang diharapkan, ini berarti bahwa 65% = 0,65 x 92 = 59,8. Hipotesis statistiknya dapat ditulis dengan rumus :
124
H0 = µ ≤ 65% ≤ 0,65 x 6164 : 67 = 59,8 Ha = µ > 65% > 0,65 x 6164 : 67 = 59,8 Diketahui: = 4364 : 67 = 65,13 µ0 = 59,8 s
= 7,507
Ditanya: t? Jawab:
– 0
t = S
=
65,13 – 59,8 7,507 √67
=
5,33 0,91
t =
5,857
Nilai thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = (n-1) = (67-1) = 66 dan taraf kesalahan α = 10% untuk uji satu pihak kanan, di dapat nilai ttabel yaitu 1,294. Karena nilai thitung lebih besar dibandingkan dengan
125
nilai ttabel (5,857 > 1,294) dan jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal, ditemukan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, adalah : 4364 x 100% = 70% 6164 Jadi, telah diketahui bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 adalah sebesar 70%. Gambar 4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Hipotesis Pihak Kanan
Daerah Penerimaan Ho
Daerah Penolakan Ho
1,294
Sumber 4.6. :Interpretasi Sugiyono,2005 Hasil Penelitian
5,857
126
Penelitian dengan judul Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 bahwa hal yang paling penting dan utama adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013”. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, kita dapat melihat dari pembahasan yang memaparkan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus t-test sampel dengan menguji pihak kanan bahwa nilai t-hitung lebih besar (>) dari nilai ttabel, dalam hal ini dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Karena menghasilkan 70% dari angka yang di hipotesiskan yaitu 65%. Sehingga dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 mencapai angka 70% dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu 65%, Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 20112013 baik, hal itu dapat dilihat pada tabel skoring skala kategori berikut:
Tabel 4.9 Skoring Skala Kategori
127
Indikator Masukan (Input) No
Item Pernyataan
Skor Skala
Persentase
Kategori
1
Wajib pajak membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD
187
69,77%
Baik
2
Jumlah setoran pajak yang dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air tanah
212
79,10%
Baik
3
Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah memiliki kompetensi dalam bekerja
194
72,38%
Baik
4
Sarana dan prasarana yang diberikan DPKD dalam pelayanan pembayaran pajak air tanah sudah baik
207
77,23%
Baik
5
Jumlah jam kerja yang digunakan DPKD untuk menangani pajak air tanah sudah efektif
182
67,91%
Baik
6
DPKD menggunakan media cetak dan elektronik (misal, Iklan pajak melalui Radio, TV, internet, Koran dan Majalah) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah
180
67,16%
Baik
Indikator Keluaran (output) 7 8 9
DPKD memberikan sosialisasi kepada wajib pajak air tanah secara langsung DPKD melakukan pembinaan kepada wajib pajak air tanah dengan rutin Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
187
69,77%
Baik
179
66,79%
Baik
201
75%
Baik
128
DPKD melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah terkait pentingnya pajak air tanah 11 Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan kegiatan pemeriksaan monitoring untuk menguji kepatuhan wajib pajak air tanah 12 Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melakukan penagihan aktif secara terus menerus kepada wajib pajak air tanah yang menunggak Indikator Hasil (outcome)
182
67,91%
Baik
171
63,80%
Baik
174
64,92%
Baik
Pegawai DPKD memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak air tanah DPKD menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib pajak air tanah secara akuntabel Pegawai DPKD yang menangani pajak air tanah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi organisasi Pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah Pegawai DPKD memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak air tanah
204
76,11%
Baik
181
67,53%
Baik
192
71,64%
Baik
189
70,52%
Baik
197
73,50%
Baik
199
74,25%
Baik
169
63,05%
Baik
188
70,14%
Baik
10
13
14
15
16
17
Indikator Manfaat (benefit)
18
19 20
DPKD memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan wajib pajak air tanah DPKD memiliki kotak saran untuk kepuasan wajib pajak air tanah Semua wajib pajak air tanah sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung
129
pajak air tanah Indikator Dampak (impact) 21
22
23
Hasil kegiatan dari sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan DPKD memudahkan wajib pajak air tanah dalam membayar kewajibannya Pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD yang diperuntukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat DPKD menetapkan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah Jumlah Rata-rata
200
74,62%
Baik
185
69,02%
Baik
204
76,11%
Baik
4364
1628,23%
189,7
70,79%
BAIK
Rekapitulasi hasil jawaban responden dicari rata-ratanya dengan perhitungan sebagai berikut : Rata-rata skor = total skor jumlah item Rata-rata skor = 4364 23 = 189,7 Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentasi dengan perhitungan sebagai berikut : Persentasi skor = skor rata-rata x 100% skor ideal
130
Persentasi skor =
189,7 x 100% 268
= 70,79%
Dari perhitungan tersebut diperoleh persentasi skor nilai 70,79%. Sehingga apabila dimasukkan kedalam kategori persentase, yaitu : Tabel 4.10 Interpretasi Persentasi Skor N0
Kategori
Interval
1
81% - 100%
Sangat Baik
2
61% - 80%
Baik
3
41% - 60%
Cukup
4
21% - 40%
Kurang
5
0% - 20%
Sangat Kurang
Sumber : Arikunto, 2010 Hasil interpretasi skor nilai menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 termasuk kedalam kategori baik yaitu dengan nilai rata-rata 70,79%.
4.8. Pembahasan
131
Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, menunjukkan hasil perhitungan yang variatif. Dilihat dari teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori kinerja organisasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Moeheriono (2009:82) yang mempunyai lima indikator yang berguna untuk mengukur seberapa besar Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 itu sudah tinggi atau masih rendah yang diantaranya yaitu: Indikator Masukan (input), Indikator Keluaran (output), Indikator Hasil (outcomes), Indikator Manfaat (benefit), dan Indikator Keluaran (impact). 1.
Indikator Masukan (input) Merupakan hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 11 butir instrument pernyataan untuk indikator Masukan (input) didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Masukan (input) adalah 4 x 67 x 6 = 1608 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 6 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Masukan (Input)). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1162 : 1608 = 0,72 x 100% = 72%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja
132
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator masukan (input) termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 72%, yang artinya kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diantaranya wajib pajak sudah membayar setoran pajak air tanah melalui DPKD, jumlah setoran pajak air tanah yang dibayar sudah sesuai dengan penggunaan meter air, pegawai DPKD memiliki kompetensi dalam bekerja, Sarana dan Prasarana yang diberikan sudah baik, jumlah jam kerja pegawai sudah efektif serta DPKD sudah menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah dalam membayar pajak. 2.
Indikator Keluaran (output) Merupakan hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 6 butir instrument pernyataan untuk indikator Keluaran (output) didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Keluaran (output) adalah 4 x 67 x 6 = 1608 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 6 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Keluaran (output) ). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang
133
diisi oleh responden yaitu sebesar 1094 : 1608 = 0,68 x 100% = 68%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator keluaran (output) termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 68%, yang artinya DPKD sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara langsung dan rutin. Hal ini terlihat dari pegawai DPKD yang sudah menyampaikan informasi mengenai kegiatan sosialisasi dan pembinaan tentang pajak air tanah melalui undangan. Selain itu, DPKD juga sudah melakukan pendekatan secara persuasif, pemeriksaan monitoring, dan penagihan aktif kepada wajib pajak air tanah dengan baik. Namun, masih ada beberapa responden yang belum merasakan pendekatan tersebut dikarenakan petugas DPKD yang datang ke lokasi hanya sekedar memberi Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) saja, dan langsung pergi ke lokasi yang lain tanpa melakukan pendekatan apapun. 3. Indikator Hasil (outcomes) Merupakan hal yang berkenaan dengan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 5 butir instrument pernyataan untuk indikator Hasil (outcomes) didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Hasil (outcomes) adalah 4 x 67 x 5 = 1340 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden,
134
kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 5 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Keluaran (output) ). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 963 : 1340 = 0,71 x 100% = 71%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator hasil (outcome) termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 71%, yang artinya tingkat pencapaian hasil yang diperoleh DPKD sudah tercapai
diantaranya
pegawai
DPKD memiliki
komunikasi
dan
pengetahuan yang baik mengenai pajak air tanah, menerapkan prinsip Self Assessment System (menghitung, menyetor sendiri) kepada wajib pajak air tanah, serta pegawai DPKD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi organisasi salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat. Selain itu juga, pegawai DPKD cekatan dalam menangani kebutuhan wajib pajak air tanah. 4.
Indikator Manfaat (benefit) Merupakan hal yang berkenaan dengan sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 3 butir instrument pernyataan untuk indikator Manfaat (benefit) didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Manfaat (benefit) adalah 4 x 67 x 3 = 804 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban
135
pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 3 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Manfaat (benefit) ). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 512 : 804 = 0,63 x 100% = 63%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator manfaat (benefit) termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 63%, yang artinya pegawai DPKD sudah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak air tanah dan sebagian wajib pajak sudah menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air. Namun, disisi lain terdapat kekurangan dalam pelayanan DPKD yaitu di dalam kantor DPKD tidak memiliki kotak saran untuk mengetahui keluhan yang dirasakan wajib pajak air tanah mengenai pelayanan pajak air tanah, dan masih ada beberapa wajib pajak air tanah yang belum menggunakan water meter sebagai alat ukur untuk memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah. 5.
Indikator Dampak (impact) Merupakan hal yang berkenaan dengan pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 3 butir instrument pernyataan untuk indikator Manfaat (benefit)
136
didapatkan hasil, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Manfaat (benefit) adalah 4 x 67 x 3 = 804 (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 67 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 3 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator Manfaat (benefit) ). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 589 : 804 = 0,72 x 100% = 73%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 yaitu dilihat dari indikator dampak (impact) termasuk kedalam kategori Baik dengan hasil skor 73%, yang artinya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPKD berpengaruh positif terhadap wajib pajak air tanah diantaranya hasil dari kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dijalankan DPKD memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak air tanah, pajak air tanah menjadi salah satu pendapatan utama DPKD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wajib pajak air tanah, DPKD sudah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan pemakaian air tanah yaitu berupa surat peringatan sebanyak 3 kali dan jika surat peringatan tersebut diabaikan maka DPKD akan melakukan tindakan pencabutan ijin usaha kepada wajib pajak air tanah dan diberikan denda sesuai dengan pajak yang dikenakan. Selain itu, jika tindakan peringatan dan denda tersebut masih diabaikan juga maka DPKD akan membawa wajib pajak air tanah tersebut kedalam jalur hukum. Sehingga, penyalahgunaan
137
pemakaian air tanah akan mempengaruhi tingkat pendapatan pajak air tanah itu sendiri. Berdasarkan hasil interpretasi penelitian diatas dengan hasil kuesioner yang telah diolah sebelumnya terdapat hubungan antara teori yang digunakan oleh peneliti dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013.
138
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Seberapa Besar Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013, maka peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menangani Pendapatan Pajak Air Tanah di Kota Serang Tahun 2011-2013 sudah berjalan baik dengan skor perolehan nilai sebesar 70,79% dari angka minimal 65% yaitu dilihat dari lima indikator kinerja menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Moeheriono antara lain Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact. Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian ini adalah kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, DPKD sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah secara langsung dan rutin, tingkat pencapaian hasil yang diperoleh DPKD sudah tercapai, pegawai DPKD sudah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak air tanah dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPKD berpengaruh positif terhadap wajib pajak air tanah. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek yang perlu dibenahi.
137
139
5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi, berikut : 1. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan DPKD perlu ditingkatkan lagi diantaranya DPKD perlu melakukan integrasi dengan pihak terkait yaitu Bank agar wajib pajak air tanah lebih baik diarahkan membayar setoran pajak melalui Bank saja dibandingkan melalui DPKD, hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat membayar pajak air tanah dengan mudah dan tidak bolak-balik untuk menyerahkan kuitansi surat setoran pajak daerah (SSPD). Kemudian, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) harus lebih gencar lagi dalam memberikan informasi kepada wajib pajak air tanah melalui media cetak dan elektronik, karena masih banyak wajib pajak air tanah yang belum mengetahui informasi terkait pentingnya pajak air tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak air tanah. 2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak air tanah, yaitu dengan cara meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak air tanah berupa turun langsung ke masing-masing lokasi kecamatan dan bekerja sama dengan kelurahan setempat untuk mengajak masyarakat khususnya wajib pajak air tanah agar berkontribusi dalam membayar pajak.
140
3. Meningkatkan pengetahuan dan komunikasi pegawai DPKD dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pentingnya pajak air tanah. Kemudian, pegawai DPKD juga harus memberikan pengarahan kepada wajib pajak air tanah yang masih belum tahu mengenai cara sistem pemungutan pajak yang dilakukan yaitu dengan cara self assesment system secara akuntabel. Karena masih ada beberapa wajib pajak air tanah yang tidak menghitung dan menyetor sendiri ke DPKD, melainkan wajib pajak air tanah hanya menitipkan saja Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta memberikan jumlah setoran pajak air tanah kepada pegawai DPKD. 4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) diharapkan dapat menyediakan kotak saran untuk mengetahui apa saja keluhan dari wajib pajak mengenai pelayanan DPKD itu sendiri. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan dilakukan rapat evaluasi baik bulanan dan tahunan agar mengetahui dan menilai hasil yang didapat selama kegiatan itu dilaksanakan. Selain itu juga, DPKD harus lebih gencar lagi mengajak wajib pajak air tanah untuk menggunakan water meter sebagai alat ukur meter air guna memudahkan pegawai DPKD dalam menghitung pajak air tanah. 5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang diberikan DPKD guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak air tanah. Selain itu, DPKD juga harus lebih mengedepankan tindakan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang melakukan penyalahgunaan
141
dalam pemakaian air tanah yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk meminimalisir penyalahgunaan dalam pemakaian air tanah tersebut.
142
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdul, Halim. 2004. hal 109. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Brajakusumah dan Solihin. 2004. Hal 169. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta : Gramedia. Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, ekonomi, dan Kebijakan. Jakarta : Kencana Dwiyanto, Agus. Dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Harnanto Aris, Walujo Tjoek, Sunaryo M Trie. 2007. Pengelolaan Sumber Daya Air (Konsep dan Penerapannya). Jawa Timur : Bayumedia Publishing. Kurniawan Panca, Purwanto Agus.
2006.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Indonesia. Malang : Bayumedia. Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE. Mangkunegara, Prabu Anwar. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
143
Mardiasmo, 2006. Perpajakan. Yokyakarta : ANDI. Moeheriono, 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor : Ghalia Indonesia Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Riduwan, 2007. Pengantar Statistika. Untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Bandung : Alfabeta Sadili, Samsudin.
2005.
Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Pustaka
Setia Sudjana, N.2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : Remaja Rosdakarya Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. . 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. . 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. . 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suripin, 2004. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta : Andi. Siahaan, P Marihot. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Wirawan.
2009.
Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan
Penelitian. Jakarta: Salemba Empat. Zain, Muhammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
144
Jurnal : Cipta Wayan, Suwendra Wayan, dkk. 2014. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah
(PAD)
Tahun
2007-2011.
Jurnal
Manajemen.
6-7.
Lestari Hesti, Suwitri Sri, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan Pajak Ait Tanah di Kota Tegal (Kajian Perda Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah). Jurnal Of Public Policy And Management Review. 7-8.
Listya Rahayu. 2012. Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tangerang. Skripsi Muhammad Nur Alim. 2013. Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pada Bidang Tenaga Kerja). Skripsi Reza Adinardo. 2012. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Daerah di Lampung Utara. Skripsi South, M.P. 2013. Kinerja dinas pendapatan daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di kota bitung. Jurnal EMBA. 1203-1211.
Sumber Lain : Indopos, 2013. Pajak Air Bawah Tanah Tidak Maksimal. 19 Januari 2014 dari http://www.indopos.co.id/2014/01/pajak-air-bawah-tanah-tidak-maksimal.html.
145
Wikipedia. (2014, 14 oktober). Kinerja. Diperoleh 12 Desember 2014, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja.
http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/makalah-pajak-daerah.html http://130903101010.blogspot.com/2014/05/pajak-air-tanah.html http://www.youtube.com/netmediatama http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/08/fokus-penelitian.html Dokumen :
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang TA 2011 s/d 2013. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Laporan Rekapitulasi Perusahaan Pengguna/Pemakai Air Tanah di Kota Serang Tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Wajib Pajak Air Tanah (Lia Motor)
Wajib Pajak Air Tanah (Yumaga Sport Center)
Wajib Pajak Air Tanah (Serang Teknindo, CV)
Wajib Pajak Air Tanah (RM. S “Rizki”)
Wajib Pajak Air Tanah (Abadi Hotel)
Wajib Pajak Air Tanah (Penginapan Srikandi)
169
170
171
172
173
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Identitas Pribadi Nama
: Rizqi Nurjanah
NIM
: 6661111897
Tempat, tanggal lahir : Serang, 11 Mei 1993 Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
No. Hp
: 087808945523
Alamat
: Lingkungan Tegal Cabe RT 01/02 Kel. Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
2. Identitas Orang Tua Nama Ayah
: Usman Bakarani
Nama Ibu
: Kartini
3. Riwayat Pendidikan SD
: SDN Tegal Cabe Kota Cilegon
SMP
: SMP Madinatul Hadid Kota Cilegon
SMA
: SMA Negeri 3 Kota Cilegon
