KINERJA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Oleh : Sitti Rahma Pasambuna
abstract Otonomi Daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia. Meski demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Terdapat banyak ketimpangan dalam upaya pengimplementasian konsep otonomi daerah. Beragam realitas empirik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah otonom pasca pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu tidak jauh dari realitas empirik tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya belum begitu memadai. Selain itu, salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa dioptimalkan, daerah otonom tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Apalagi dalam konteks Kota Kotamobagu yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah. Kata kunci :Kinerja, Pendapatan
Pendahuluan
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah. Desentralisasi merupakan sebuah proses di mana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. Karena itu adalah urusan pemerintahan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan itu meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan, (g) penanggulangan masalah sosial, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, (j) pengendalian lingkungan hidup, (k) pelayanan pertanahan, (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipl, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (n) pelayanan administrasi penanaman modal, (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam urusan keuangan, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Otonomi Daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia. Meski demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Terdapat banyak ketimpangan dalam upaya pengimplementasian konsep otonomi daerah. Beragam realitas empirik dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Sebagai salah satu daerah otonom pasca pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu tidak jauh dari realitas empirik tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya belum begitu memadai. Selain itu, salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa dioptimalkan, daerah otonom tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Apalagi dalam konteks Kota Kotamobagu yang memiliki banyak
kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah. Adapun tiga bidang dalam Dinas Pendapatan mempunyai Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : A. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendapatan a. Merencanakan menyusun dan mengelola keuangan teknis dalam tata kelola administrasi pendapatan keuangan daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku b. Bidang pendapatan dalam bidangnya mempunyai fungsi ; 1. menyiapkan data potensi PAD sebagai bahan penyusunan APBD 2. Melaksanakan koordinassi antar SKPD pengelolaan PAD 3. Menyiapkan data potensi riil wajib pajak retribusi daerah sebagai bahan dalam perhitungan penetapan dan penagihan pajak/retribusidaerah 4. Mendistribusikan data riil wajib pajak retribusi daerah sebagai bahan dalam perhitungan penetapan dan penagihan pajak retribusi daerah
5. Menganalisa mengkaji secara sistematis rasional dan terukur kemungkinan adanya sumber-sumber penerimaan PAD yang baru sebagai BAhan usulan penetapan peraturan daerah 6. Menyusun target PAD 7. Melakukan proses updating secara berkala data potensi pajak retribusi daerah melalui permintaan data riil potensi PAD yang dikelola SKPD pengelola PAD 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodic 9. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan B. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Perimbangan Daerah Dan Pusat Serta Bagi Hasil Pajak Dan Non Pajak a. Seksi perimbangan daerah dan pusat serta bagi hasil pajak dan non pajak mempunyai tugas mengumpul dan mengelola data dalam rangka penatausahaanpajak non pajak b. Dalam melaksanakan tugasnya seksi perimbangan daerah dan pusat serta bagi hasil pajak non pajak mempunyai fungsi : 1. Mengumpul dan mengelola data hasil pajak dan non pajak 2.
Mencatat semua objek dan subjek bagi hasil pajak dan non pajak ke dalam buku besar penerimaan
3. Menyiapkan bahan bahan eval;uasi dan secara berkala menyampaikan laporan buku besar penerimaan 4. Menyiapkan bahan bahan eval;uasi dan secara berkala menyampaikan laporan realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak 5. Melakukan pembukuan bagi hasil pajak dan non pajak 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas 7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Pendaftaran,Penetapan Angsuran,Penagihan, Dan Penyelesaian Perkara a. Melakukan pendaftaran penetapan angsuran, penagihan dan penyelesaian perkara
b. Dalam melaksanakan tugas yg sebagai mana dimaksud dalam huruf A mempunyai fungsi : 1. Membuat program rencana kerja 2. Melakukan transformasi system secara integral berbasis teknologi komputerisasi dalam perhitungan dan penetapan pajak 3. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah 4. Menyiapkan surat perjanjian dalam penolakan angsuran pajak/retribusi daerah 5. Melakukan penagihan secara berkala di wilayah tempat/usaha berada 6. Menerima meneliti pengaduan perkara dan menyelesaikan perkara 7. Melakukan pendaftaran tempat usaha 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas 9. Melakukan tugas lainnya yang di berikan
Kota ini menyimpan kekayaan alam di sektor seperti perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang melimpah yang bisa dikelola untuk menambah sumbersumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai secara mandiri urusan rumah tangga daerah. Sektor-sektor potensial ini jika dikelola secara maksimal akan membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan menambah jumlah objek PAD. Melihat potensi kekayaan Kota Kotamobagu sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Pendapatan, Keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai salah satu SKPD, berpeluang besar untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan
efisiensi
pelaksanaan kinerja Dinas dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, juga untuk menekan defisit APBD dalam setiap tahun anggaran. Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang relevan untuk dipertanyakan. Misalnya apakah secara aktual kinerja aparat Dinas Pendapatan, Keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan yang ada?
Dalam hal strategi, apakah Pemerintah Daerah telah mengubah strategi mengenai teknis operasional lapangan terutama sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melakukan intensifikasi
dan
ekstensifikasi
terhadap
seluruh
sumber
penerimaan
daerah,
telah
mengidentifikasi secara optimal sumber-sumber PAD yag baru? Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana peranan salah satu SKPD yang banyak bergelut dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan judul “Kinerja Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kotamobagu”.
Pembahasan Penelitian ini membahas tentang kinerja dinas pendapatan,keuangan dan asset daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya di kota kotamobagu, Sulawesi Utara Indonesia. Data yang diperoleh adalah melalui hasil wawancara dengan para informan yaitu: Kepala Dinas Pendapatan, Sekretaris Dinas Pendapatan, 2 Anggota DPRD Komisi II (Badan Anggaran), Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala seksi Pajak/Retribusi Daerah Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap sebagai informan kunci, seperti kepala Dinas Pendapatan dan badan pusat statistika, dengan wawancara secara berulang ulang, apabila peneliti dapati dalam wawancara ada hal-hal khusus yang harus dikonfirmasikan dengan kepala dinas Kota Kotamobagu adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan,
dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Totabuan. Kota Kotamobagu merupakan salah satu Wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terletak antara 00 30' - 10 0' Lintang Utara dan 1230 - 1240 Bujur Timur. Pada dasarnya, pengelolaan pendapatan daerah adalah bagian integral dari pengelolaan APBD dalam setiap tahun anggaran. Demikian halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah. Selain dari pengelolaan belanja dan pembiayaan, pengelolaan pendapatan adalah bagian integral dalam pengelolaan APBD. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen dalam APBD. Berdasarkan tipe penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, maka dalam pembahasan hasil penelitian, penulis menggambarkan tentang bagaimana Kinerja DPPKAD dalam pengelolaan PAD. Dari hasil kegiatan pra penelitian, penulis menemukan fakta bahwa bidang yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan PAD adalah Bidang Pendapatan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis hanya memfokuskan pembahasan pada bagaimana Kinerja DPPKAD dalam hal ini Bidang Pendapatan dalam pengelolaan PAD. Akan tetapi, tidak berarti bahwa Kinerja bidang lain yang berhubungan dengan pengelolaan PAD tidak dibahas sama sekali, demikian halnya dengan SKPD lain yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Penulis tetap menghubungan Kinerja bidang lain dalam lingkup DPPKAD dan SKPD-SKPD lain pengelola PAD sebagai sebuah kerja sistem dalam pengeloaan keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Untuk itu, ada indikator yang penulis rumuskan dalam definisi operasional dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bidang Pendapatan dalam Pengelolaan PAD. Perlu diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi DPPKAD yang dirumuskan berupa acuan umum dalam pengelolaan PAD. Sedangkan pelaksanaan operasional tupoksi itu dijabarkan dalam kegiatan rutin setiap bidang dan seksi. Selain itu, dalam menjalankan Kinerjanya, DPPKAD juga mengacu pada visi dan misi Kota Kotamobagu yang terangkum dalam Grand Strategy. Salah satu poin dalam Grand Strategy ini dijabarkan bahwa DPPKAD harus
menerapkan pengelolaan, penatausahaan dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat, sistem informasi keuangan (SIMKEU) secara online dan terintegrasi dan asset yang diinventarisir secara tepat. Uraian dari kegiatan-kegiatan rutin DPPKAD adalah penjabaran dari indikator-indikator dalam penelitian ini,untuk menggambarkan bagaimana Kinerja DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kota Kotamobagu. Atas dasar itu, untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan PAD yang dilakukan DPPKAD, penulis merumuskan indikator pengelolaan yang terdiri dari Perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan PAD, Pengawasan atas Penatausahaan PAD, Pelaporan dan Evaluasi PAD. Setiap bidang dalam lingkup DPPKAD menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) sebagai input di Sub Bagian Urusan Perencanaan dan Program. RKT-RKT itu kemudian dikoreksi, diverifikasi dan dikompilasi untuk kemudian dijadikan RKT DPPKAD. Untuk itulah, dalam upaya untuk memantapkan perencanaan program dalam setiap tahun anggaran, Bagian Urusan Perencanaan Program melakukan koordinasi dengan bidang lain, salah satunya adalah Bidang Pendapatan Selain itu, Bagian Urusan Perencanaan dan Program juga melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran. Salah satu fungsi Bidang Anggaran adalah Salah tugas pokok dan fungsi Bidang Anggaran adalah mengumpulkan Data dan bahan dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD. Data awal dalam penyusunan APBD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota. Selain itu, sebagai data awal diambil dari Bidang Pendapatan yakni estimasi pendapatan tahun anggaran berjalan. Sedangkan data perencanaan Pendapatan Daerah termasuk PAD sepenuhnya diambil dari Bidang Pendapatan Setiap SKPD pengelola PAD di Kota Kotamobagu juga memiliki UPTD Kecamatan yang melakukan pemungutan. Untuk jenis PAD yang dikelola/dipungut oleh SKPD lain, DPPKAD hanya menerima laporan bulanan yang kemudian direkap sebagai bahan pembahasan dalam rapat evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan. Sebelum pelaksanaan pemungutan/penagihan, terlebih dahulu dilaksanakan pendaftaran dan penetapan wajib pajak dan wajib retribusi. Dalam setiap tahun ada monitoring di lapangan yang dilakukan DPPKD untuk mengidentifikasi sumber-sumber PAD. Monitoring ini adalah
pendataan awal. Misalnya monitoring terhadap sector pajak reklame. Semua pengusaha yang memasang papan reklame akan didaftar sebagai subjek pajak dan reklame sebagai objek pajak. Pelasanaan pedaftaran wajib pajak dan wajib retribusi hanya dilakukan ketika wajib pajak sudah tetap. Misalnya, untuk sektor pajak bahan galian golongan C, wajib pajaknya hanya boleh didaftar ketika terjadi transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah proses jual beli bahan galian itu. Setelah pendaftaran juga dilakukan penetapan wajib pajak dan retribusi. Adapun penetapkan pajak dan retribusi daerah itu ada dua macam yaitu penetapan nilai transaksi dan penetapan secara jabatan. Penetapan nilai transaksi, maksudnya adalah pemberlakuan pengenaan nominal pajak secara normal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, sector pajak hotel. Setiap pengunjung dikenakan biaya 10% dari transaksi. Untuk itu harus dilakukan pengawasan yang ketat karena tidak jarang pengelola hotel juga melakukan kecurangan. Namun kalau penetapan ini tidak berhasil, maka dilakukan penetapan secara jabatan. Maksudnya, ada kesepakatan bersama tentang nominal yang harus disetor restoran setiap bulan, misalnya Rp 500.000/bulan. Angka ini tidak berpatokan pada biaya 10% dari transaksi. Konsekuensinya, sedikit atau banyaknya pengunjung tidak berpengaruh pada nominal itu. Setelah pendaftaran juga dilakukan penetapan wajib pajak dan retribusi. Adapun penetapkan pajak dan retribusi daerah itu ada dua macam yaitu penetapan nilai transaksi dan penetapan secara jabatan. Penetapan nilai transaksi, maksudnya adalah pemberlakuan pengenaan nominal pajak secara normal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, sector pajak hotel. Setiap pengunjung dikenakan biaya 10% dari transaksi. Untuk itu harus dilakukan pengawasan yang ketat karena tidak jarang pengelola hotel juga melakukan kecurangan. Namun kalau penetapan ini tidak berhasil, maka dilakukan penetapan secara jabatan. Maksudnya, ada kesepakatan bersama tentang nominal yang harus disetor restoran setiap bulan, misalnya Rp 500.000/bulan. Angka ini tidak berpatokan pada biaya 10% dari transaksi. Konsekuensinya, sedikit atau banyaknya pengunjung tidak berpengaruh pada nominal itu. Pencatatan dan pelaporan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Bidang Akuntansi berdasarkan kewenangannya. Pencatatan itu meliputi data target dan realisasi PAD setiap tahun anggaran, laporan realisasi yang dimasukkan oleh petugas UPTD Kecamatan, laporan realisasi setiap SKPD pengelola PAD, termasuk laporan keuangan dari jenis PAD pada bidang perbendaharaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian dan keakuratan data laporan
pengelolaan PAD oleh DPKAD sebelum dilakukan pembahasan pada rapat pertanggungjawaban di DPRD dalam setiap tahun anggaran. Untuk melengkapi pencatatan itu, Bidang Akuntansi melakukan pencatatan terhadap bukti pembayaran/penyetoran dari setiap jenis PAD terutama dari jenis pajak dan retribusi daerah dari petugas pemungut PAD yakni dari UPTD DPKAD setiap kecamatan Pencatatan dan pelaporan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Bidang Akuntansi berdasarkan kewenangannya. Pencatatan itu meliputi data target dan realisasi PAD setiap tahun anggaran, laporan realisasi yang dimasukkan oleh petugas UPTD Kecamatan, laporan realisasi setiap SKPD pengelola PAD, termasuk laporan keuangan dari jenis PAD pada bidang perbendaharaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian dan keakuratan data laporan pengelolaan PAD oleh DPKAD sebelum dilakukan pembahasan pada rapat pertanggungjawaban di DPRD dalam setiap tahun anggaran. Untuk melengkapi pencatatan itu, Bidang Akuntansi melakukan pencatatan terhadap bukti pembayaran/penyetoran dari setiap jenis PAD terutama dari jenis pajak dan retribusi daerah dari petugas pemungut PAD yakni dari UPTD DPKAD setiap kecamatan Dari hasil pengamatan, penulis menemukan bahwa tahapan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan PAD sangat urgen dilakukan guna menemukan masalah utama yang menjadi kendala dalam merealisasikan target PAD dalam setiap tahun anggaran untuk kemudian merumuskan langkah-langkah perbaikan. Apalagi setelah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan retribusi diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan SKPD teknis pengelola PAD hanya memberikan pertimbangan teknis. Ketika UU ini diberlakukan, beberapa jenis retribusi yang sebelumnya dikelola langsung SKPD tertentu diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Tidak terkecuali DPKAD selaku koordinator pengelola PAD. Artinya, DPPKAD yang sebelumnya mengalami masalah dalam berkoordinasi dengan SPKD lain dalam pengelolaan PAD harus merumuskan langkah-langkah inovatif untuk memaksimalkan pengelolaan PAD yang pengelolaannya secara langsung telah banyak
melibatkan
SKPD
lain.
Koordinasi
ini
sangat
penting
terutama
dalam
menyelaraskan/menyesuaikan data target dan realisasi dengan SKPD lain pengelola PAD.
Apalagi dalam pengelolaan PAD selama empat terakhir DPKAD mengalami kesulitan dalam menyesuaiakan data target dan realisasi. Salah satunya disebabkan karena masih saja ada SKPD yang tidak atau terlambat memasukkan datanya sebelum dilakukan laporan pertanggungjawaban di DPRD. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan Asli Daerah kota kotamobagu mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008, PAD masih Rp 1,7 Miliar,di tahun 2009 dari target 4.3Miliar realisasi capaian naik menjadi Rp. 6,1 Miliar,kemudian pada tahun 2010 dari target Rp 6,9Miliar, Kotamobagu berhasil merealisasikan capaian PAD menjadi Rp 8,9 Miliar. Selanjutnya di tahun 2011dari target 6,5 Miliar capaian PAD menjadi Rp 9,3 Miliar”. Dan di tahun 2012 naik lg menjadi 10.9 miliar dari target 9.5Miliar. Setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Yang menggembirakan, kenaikannya bahkan melebihi target yang ditetapkan, meski dalam pelaksanannya baru difokuskan pada beberapa objek saja. Salah satunya adalah pajak yang dikelola Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu. Menurut peneliti dari Public Expenditure Analysis (PEA), Vecky AJ Masinambow, SE. MS, sumber PAD dalam bentuk retribusi yang tersebar dan dikelola dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal. Artinya perlu dimaksimalkan. Meski, data ini masih merujuk pada data 2009, data ini tidak bermaksud menunjukkan baik-buruknya pengelolaan keuangan Kotamobagu. Ini berarti dalam belanja masih sangat tergantung dari dana pusat. Perlu diketahui, saat ini sudah dihasilkan sekira 23 perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah sebagai PAD Kotamobagu. Dari jumlah itu, ada sekira 11 perda yang belum maksimal dijalankan, bahkan cenderung belum mendapatkan PAD. Diantaranya; pelayanan kesehatan, parkir tepi jalan umum, retribusi galian C, uji kendaraan bermotor, ganti biaya cetak peta, terminal, parkir khusus, rumah potong hewan, trayek dan usaha perikanan
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang kemudian dianalisis, penulis menyimpulkan beberapa hal penting yakni sebagai berikut: 1.
Seksi Bidang Pendapatan DPKAD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus tetap melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup DPKAD termasuk UPTD setiap kecamatan dan SKPD lain pengelola PAD, sebab bidang inilah yang paling mengetahui kondisi objektif potensi/sumber PAD yang memungkinkan untuk meningkatkan PAD dalam setiap tahun anggaran. Dalam menetapkan kebijakan pengelolaan PAD, ada beberapa indikator yang harus diketahui yaitu potensi PAD, dasar kewenangan, dan arah kebijakan.
2.
Perlu adanya peningkatan kinerja DPPKAD dalam hal kedisiplinan waktu, kedisiplinan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan membuka usaha-usaha baru, sehingga target PAD yang di targetkan per tahun bisa di capai.
Saran 1. DPKAD harus merumuskan langkah-langkah strategis baru untuk mengekstensifikasi sumber-sumber PAD baru yang belum ditetapakan dalam peraturan daerah dengan meningkatkan akurasi data lapangan. 2. Disiplin waktu dan disiplin kerja aparatur DPPKAD harus ditingkatkan sehingga pada gilirannya akan berpengaruh pada kerja DPPKAD dalam meningkatkan PAD Kota Kotamobagu. Selain itu, kualitas SDM aparatur DPPKAD penting untuk diperhatikan karena berbanding lurus dengan hasil kerja. 3. Akurasi data tentang objek pajak, retribusi dan komponen PAD lainnya perlu ditingkatkan sehingga dalam perencanaan target PAD dalam setiap tahun anggaran tidak berdasarkan pada kebutuhan belanja daerah tetapi berdasarkan pada potensi PAD. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya defisit yang sangat besar antara realisasi dengan target pasca perubahan target PAD dalam APBD-P.
Khususnya di sektor pajak
dan retribusi, lapangan kerja masyarakat penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
