IMPLEMENTASI PROSES PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MALANG) Inggar Ajeng Pradina Riyanto Siti Ragil Handayani Arik Prasetya (Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRACT This research aims to know and describe the implementation of ground water tax collecting process in Malang city that conducted by Department of Regional Revenue of Malang City, the obstacles and the efforts undertaken to figure these obstacles. This research is descriptive approach. The focus of this research is the implementation of ground water tax collecting processe, the obstacles and the efforts undertaken to figure these obstacles. Based on the results of research, the implementation of ground water tax collecting process in Malang city has been conducted in accordance with the definition of collection that was found in Law Number 28 Year 2009. But ground water tax collecting processes is not full-implemented to prevailing laws. The obstacles are lack of society’s awareness about their ground water tax obligations, the arrears, water meters have yet to be full-implemented, and ambiguity on commercial household. Efforts to figure obstacles are socialization and direct-approach to the society, collection in the current month, water meters installation and increasing the price basic ground water. Key Word: Ground Water Tax, Tax Collecting, Regional Tax PENDAHULUAN
Salah satu pos PAD dalam Anggaran
Pemerintah desentralisasi
menerapkan
kekuasaan
atau
kebijakan
yang
sering
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak
daerah.
Pajak
daerah
merupakan
disebut dengan otonomi daerah pada tahun
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
1999. Hal ini disahkan dengan ditetapkannya
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
Pemerintahan Daerah. Seiring diberlakukannya
tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
otonomi daerah, Pemerintah Daerah secara
Salah satu pajak daerah adalah pajak air tanah.
bertahap
untuk
Pajak Air Tanah merupakan pajak yang
mengatur dan mengelola sendiri kepentingan
mendapatkan
cukup prospektif di masa mendatang. Dari
masyarakat sesuai dengan keadaan dan kondisi
waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus
daerah sesuai dengan undang-undang yang
meningkat. Selain untuk keperluan rumah
berlaku.
tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan
Pendanaan pemerintahan
wewenang
untuk
daerah
penyelenggaraan
digali
dari
sumber-
oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh
pesatnya
industri-industri
dan
sumber yang ditentukan oleh undang-undang,
perusahaan
yaitu:
kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai
1.
Pendapatan Daerah yang bersumber dari; Pendapatan
2.
Asli
Daerah,
Dana
diikuti
dengan
meningkatnya
sumber air bersih untuk operasional usaha. Kota Malang merupakan kota yang
Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan
dijuluki sebagai kota pendidikan sehingga
Pembiayaan yang bersumber dari: sisa lebih
menjadikan
perhitungan anggaran daerah, penerimaan
menuntut
pinjaman daerah, dana cadangan daerah,
mahasiswa. Peningkatan jumlah penduduk di
dan hasil penjualan kekayaan daerah yang
Kota Malang dimanfaatkan para pengusaha
dipisahkan
untuk membuka usaha baru atau memperlebar
Kota ilmu
Malang oleh
sebagai
pelajar,
tujuan
khususnya
Sumber pembiayaan terbesar yang ideal
usaha yang telah dimiliki. Tentunya air tanah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
sangat dibutuhkan bagi para pengusaha atau
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD
industri sebagai sumber air bersih untuk
merupakan pendapatan daerah yang potensinya
operasional usaha.
berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah
Potensi pajak air tanah di kota Malang
Daerah.. PAD terdiri atas; Hasil Pajak Daerah,
cukup tinggi. Tetapi pada kenyataannya Pajak
Hasil
Pengelolaan
Air Tanah di Kota Malang tidak cukup memiliki
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain
kontribusi yang besar bagi PAD Kota Malang.
pendapatan daerah yang sah.
Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa Pajak Air
Retribusi
Daerah,
Hasil
Tanah hanya menyumbang sekitar 0,22% bagi PAD.
Pajak Air Tanah tentunya tidak terlepas dari
Tabel 1
Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012 TH 2012
NO
1 2 3 4
URAIAN
7
TARGET
KET
berbagai hambatan dalam penyelenggaraannya. Hambatan tersebut dapat terjadi pada Dispenda Kota Malang sebagai instansi yang memiliki
REALI-
%
SASI
Reali PA
%
sesuai
tugas
dan
fungsinya
maupun pada kalangan wajib pajak sebagai
( Rp )
( Rp )
sasi
8.913.290.
9.787.551.
109,8
4,2
Hotel
057,77
997,94
1
5
Pajak
18.006.103
20.302.610
112,7
8,8
Restoran
.686,81
.876,34
5
2
maka tujuan dari penelitian ini adalah:
Pajak
1.972.989.
3.134.172.
158,8
1,3
1.
Hiburan
350,00
824,60
5
6
Pajak
8.556.778.
9.256.619.
108,1
4,0
Reklame
935,00
495,45
8
1
26.828.633
29.144.310
108,6
12,
dalam implementasi proses pemungutan
.250,00
.755,76
3
65
Pajak Air Tanah di Kota Malang.
Pajak
1,272.609.
1.796.786.
141,1
0,7
Parkir
127,00
915,00
9
8
Pajak Air
400.772.08
509.265.86
127,0
0,2
Tanah
1,00
8,70
7
2
59.877.500
85.192.801
142,2
33,
8 BPHTB
D
kewenangan
Pajak
5 PPJ 6
Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi
.269,19
.059,10
8
99
PAJAK
125.828.67
159.124.11
126,4
69,
DAERAH
6.756,77
9.792,89
6
10
pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam pembayaran Pajak Air Tanah. Berdasarkan latar belakang di atas, Untuk
mendeskripsikan
proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang. 2.
3.
Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi
Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.
TINJAUAN TEORI Pemungutan Pajak Smith
Sumber: Buku Info PAD Kota Malang tahun
dalam
mengemukakan
2012 Walaupun memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD, tidak bisa dikatakan bahwa pemungutan Pajak Air Tanah yang
implementasi
Waluyo
bahwa
pelaksanaan
pemungutan pajak harus memperhatikan empat kaidah
sebagai
pedoman,
(equality),
Malang kurang bagus. Pemungutan Pajak Air
kesederhanaan (convenience) dan
Malang telah melebihi target yang dibuat, kontribusi
Pajak
Air
Tanah
terhadap PAD, Dispenda Kota Malang perlu meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Peningkatan target penerimaan pajak daerah perlu diiringi dengan usaha intensifikasi dan Usaha intensifikasi yang dilakukan oleh
Asas
rutin
dan
1.
perpajakan
maupun
yang
dapat diiringi dengan peningkatan penerimaan
wajib
pajak
harus
dinikmatinya ini
dari
disebut
pemerintah. revenue
and
expenditure approach. 2.
Ability principle; Dalam pendekatan ini menyarankan
agar
pajak
dibebankan
kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar. Pemungutan pajak harus memenuhi
ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan Peningkatan jumlah wajib pajak diharapkan
setiap
Pendekatan
Usaha
pengawasan untuk menjaring wajib pajak baru.
adil,
membayar pajak sejalan dengan manfaat
Selain itu, usaha ekstensifikasi juga dilakukan Malang.
Benefit Principle; Dalam sistem pepajakan yang
penerimaan pajak daerah, khususnya air tanah.
pajak daerah.
prinsip
2013 : 13-14) terdapat dua macam asas keadilan
juga
usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan
Kota
dalam
Menurut Musgrave dan Musgrave (Waluyo,
yang dibebankan kepada wajib pajak. Usaha-
Dispenda
asas efisien
teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.
memperketat proses penentuan besarnya pajak
oleh
asas
dalam hal pelaksanaannya harus dipegang
perbaikan pelaksanaan proses penagihan pajak secara
keadilan
perundang-undangan
Dispenda Kota Malang dapat berupa usaha dilakukan
(certainty),
pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:
ekstensifikasi Pajak Air Tanah.
yang
kejelasan
keadilan
(efficiency).
seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1Untuk memperbesar
asas
yaitu
dilakukan oleh Dispenda (Dispenda) Kota Tanah yang dilakukan oleh Dispenda Kota
(2013)
syarat
pemungutan
pajak,
antara
lain
(Mardiasmo, 2009 : 2) : 1.
Syarat keadilan; pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai
keadilan berdasarkan undang-
2.
undang dan dikenakan secaram umum dan
adalah
merata,
pemanfaatan air tanah. Kemudian pada pasal
serta
disesuaikan
dengan
5.
pengambilan
dan/atau
selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud
Syarat yuridis; pemungutan pajak harus
dengan air tanah adalah air yang terdapat
berdasarkan undang-undang. Di Indonesia
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar
permukaan tanah. Objek
Pajak
Air
Tanah
adalah
Syarat ekonomi; pemungutan pajak tidak
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
boleh
kecuali:
menganggu
kelancaran
kegiatan
perekonomian. 4.
atas
kemampuan masing-masing.
Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 2. 3.
pajak
a.
Pengambilan
dan/atau
pemanfaatan
air
Syarat financial; pemungutan pajak harus
tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,
efisien sesuai fungsi budgetair.
pengairan pertanian dan perikanan rakyat,
Sistem pemungutan pajak harus sederhana
serta peribadatan; dan
Pemungutan pajak dapat dilakukan
b.
Pengambilan
dan/atau
pemanfaatan
air
dengan tiga cara berikut ini (Tjahjono dan
tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan
Husein, 2009 : 19) :
Daerah.
1.
Stelsel
nyata
riil;
pengenaan
pajak
didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak sehingga
pajak
baru dapat dipungut setelah diketahui jumlah objek yang sesungguhnya. 2.
Stelsel
anggapan;
pengenaan
didasarkan
pada
suatu
anggapan
tersebut
pajak
anggapan
METODE PENELITIAN
Penelitian
bunyi
Stelsel
campuran;
pengenaan
pajak
dilakukan
pada
awal
tahun
penelitian adalah: 1.
dalam
Undang-undang,
dilakukan
koreksi
atas
dan
kemudian
jumlah
a.
Sistem pemungutan pajak dibedakan Self
Assesment
System;
Suatu
2.
perpajakannya. 2.
Official Assesment System; Suatu sistem perpajakan sebagai
yang
pihak
memenuhi
memposisikan
fiskus
yang
berinisiatif
untuk
kewajiban
perpajakan
wajib
pajak. 3.
Withholding
Tax
perpajakan
yang
System;
Suatu
sistem
menempatkan
pihak
untuk
memotong atau memungut pajak terhadap suatu jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak. Pajak Air Tanah Menurut Pasal 1 ayat 33 Undangundang No 28 Tahun 2009, pajak air tanah
Hambatan
yang
dihadapi
dalam
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi yang
dihadapi
dalam
implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah interview, dokumentasi dan observasi. Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (Usman dan Akbar, 2009 : 85), yaitu sebagai berikut: 1.
Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,
menelusuri
tema,
membuat
gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan
mendapat tugas dan kepercayaan dari perpajakan
Penagihan pajak
hambatan
tertentu (pihak ketiga) sebagai pihak yang undang-undang
c.
tanah di kota Malang 3.
perpajakan yang memberikan kepercayaaan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak
Penentuan besarnya pajak
implementasi proses pemungutan pajak air
sistem
kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan
b.
d. Pengawasan penyetoran
menjadi tiga sistem, yaitu: 1.
Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak
pajak
terutang pada akhir tahun pajak.
Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang, antara lain:
berjalan
berdasarkan anggapan yang ditentukan
jenis
Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus
undang-undangnya. 3.
menggunakan
penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.
dan
tergantung
ini
data/informasi yang tidak relevan. 2.
Penyajian
data
sekumpulan memberikan
adalah
informasi
pendeskripsian tersusun
kemungkinan
yang adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
3.
Penarikan
kesimpulan
merupakan
kegiatan
atau akhir
verifikasi
subjek pajak di lapangan masih dilakukan
penelitian
sendiri oleh petugas Dispenda Kota Malang,
kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan
padahal
secara cermat dengan melakukan verifikasi,
dengan menggandeng pihak BLH Kota Malang.
baik dari segi makna maupun kebenaran
Petugas Dispenda Kota Malang mempunyai
kesimpulan yang disepakati oleh subjek
keterbatasan untuk mengetahui seluk beluk
tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna
tentang teknis dan dampak penggunaan air
yang dirumuskan harus diuji kebenaran,
tanah, sehingga tenaga ahli dari BLH Kota
kecocokan dan kekokohannya.
Malang dibutuhkan..
Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak Proses penghimpunan data objek pajak
dan subjek pajak yang dilakukan Dispenda Kota Malang sudah mewakili penghimpunan data objek dan subjek pajak seperti yang dimaksud pengertian
pemungutan.
Pendataan
dilakukan dengan melakukan monitoring objek pajak dan subjek pajak air tanah di kota Malang. Kemudian atas monitoring yang dilakukan, apabila terdapat objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 maka akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak air tanah. Proses pendataan sangat erat kaitannya dengan ekstensifikasi dan jumlah wajib pajak. Karena proses pendataan merupakan proses awal dalam pemungutan pajak yang dilakukan Dispenda Kota Malang. Jumlah wajib pajak di kota Malang ditentukan dari proses pendataan. Berikut ini disajikan grafik pertumbuhan wajib pajak air tanah di kota Malang:
Jumlah Wajib Pajak
550 500 450 400
pendaftaran. Penemuan objek pajak dan subjek pajak yang telah sesuai dengan peraturan akan sia-sia apabila tidak diikuti dengan pendaftaran. Pelaksanaan proses pendaftaran yang dilakukan Dispenda Kota Malang sudah sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur oleh Dispenda Kota Malang dan juga sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013. Proses
dokumen kelengkapan yang dibutuhkan oleh subjek
pajak.
pendaftaran
fleksibel, bisa diserahkan di Kantor Dispenda Kota Malang atau langsung di lapangan. Setelah formulir diserahkan, subjek pajak mengisi formulir dengan lengkap dan benar disertai dengan
dokumen
kelengkapan.
Dokumen
kelengkapan yang dibutuhkan antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Kemudian formulir yang telah
diisi
dan
dokumen
kelengkapan
petugas dengan cara datang ke kantor Dispenda Kota
tahun.Penurunan
jumlah
oleh
Malang
wajib
penurunan
pajak jumlah
pribadi dan non-sosial. Penurunan jumlah wajib pajak ini disebabkan terdapat sebagian wajib yang
menutup
usahanya
ataupun beralih menggunakan air dari PDAM. Proses pendataan akan lebih efektif apabila dilakukan bersama BLH Kota Malang, monitoring
ke
atau
melalui
petugas
yang
mendatangi wajib pajak. Formulir pendaftaran akan didata dan
menunjukkan
pemanfaatan air tanah untuk kepentingan non-
dalam
kepada subjek pajak bersifat
menyerahkan kembali formulir pendaftaran ke
penurunan jumlah wajib pajak dari tahun ke
khususnya
formulir
juga bersifat fleksibel. Wajib pajak dapat
2011 2012 2013
tanah
Penyampaian
pendaftaran dari wajib pajak kepada petugas
474 464
Grafik pada gambar 1
air
dengan
pengisian formulir dan penyerahan dokumen-
Air Tanah di Kota Malang
pajak
diawali
Kota Malang. Penyerahan kembali formulir
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak
disebabkan
pendaftaran
diserahkan kembali kepada petugas Dispenda
Wajib Pajak Air Tanah 511
dilakukan
subjek pajak akan diarahkan untuk melakukan
Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah
dalam
monitoring
Setelah pendataan dilakukan, maka
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
seharusnya
lapangan.
Selama ini monitoring atas objek pajak dan
diproses. Sebagai tanda dikukuhkannya subjek pajak menjadi wajib pajak, seksi pendaftaran akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD)khusus
pajak
air
tanah.
Penyampaian NPWPD kepada wajib pajak juga bersifat fleksibel, bisa diambil sendiri oleh wajib pajak atau diantar oleh petugas Dispenda Kota Malang. Dengan NPWPD air tanah yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak secara resmi mempunyai kewajiban dan hak berkaitan dengan pajak air tanah sebagaimana yang diatur
dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 dan Perwal
pajak harus didasarkan pada beberapa asas,
Nomor 20 Tahun 2013.
salah satunya asas equity (keadilan) dan equality
Penyampaian formulir pendaftaran dan formulir
yang
bersifat
fleksibel,
(kesamaan).
Penetapan
berdasarkan
SIPA
dapat
merupakan stelsel anggapan, yakni pengenaan
disampaikan melalui petugas yang ke lapangan
pajak didasarkan pada suatu anggapan dan
atau dapat diambil sendiri oleh wajib pajak
anggapan tersebut tergantung bunyi undang-
merupakan usaha Dispenda Kota Malang untuk
undangnya.
mempermudah
untuk
menimbulkan pajak terutang yang sama setiap
mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hal ini
bulannya, mengikuti data yang ada di SIPA. Hal
sesuai dengan salah satu syarat pemungutan
ini menjadi tidak adil bagi wajib pajak yang
yaitu sistem pemungutan pajak yang harus
terutang, apabila air tanah yang digunakan
sederhana. Fleksibilitas penyampaian formulir
pada bulan berjalan kurang dari jumlah yang
dan NPWPD merupakan kemudahan yang
tertera
ditawarkan oleh Dispenda Kota Malang untuk
menggunakan air tanah pada bulan tersebut.
menunjang pemungutan.
Apabila air tanah yang digunakan oleh wajib
2.
pajak pada bulan berjalan melebihi dari jumlah
masyarakat
Penentuan besarnya pajak Wajib
atau
bahkan
tidak
melakukan
menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak
pembayaran pajak atas pemanfaatan air tanah
lainnya yang membayar pajak sesuai dengan
setiap bulannya. Wajib pajak membayar pajak
volume penggunaan air tanah yang tertera di
atas penetapan yang diberikan oleh Dispenda
meter air.
tanah
telah
SIPA
SIPA
yang tertera dalam SIPA, hal ini tentunya
air
yang
dalam
berdasarkan
memiliki
NPWPD
pajak
Penetapan
wajib
Kota Malang, karena berdasarkan Peraturan
Penetapan
berdasarkan
SIPA
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pajak air
bertentangan dengan salah satu asas keadilan
tanah termasuk pajak yang menganut official
pemungutan pajak yaitu benefit principle atau
assessment. Besarnya pajak ditentukan oleh
yang sering disebut revenue and expenditure
Dispenda
approach
Kota
Malang,
tepatnya
bagian
penetapan bidang Pajak Daerah Lainnya.
terangkum
bahwa
dalam
sistem
perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus
Penentuan besarnya pajak air tanah
membayar pajak sejalan dengan manfaat yang
administratif
dengan
dinikmatinya dari pemerintah. Begitu juga
Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013.
dengan pajak air tanah. Agar dapat sejalan
Pajak air tanah ditetapkan dari dasar nilai
dengan system perpajakan yang adil, seberapa
perolehan air tanah yang kemudian dikenakan
besar air tanah yang dimanfaatkan wajib pajak,
tarif pajak air tanah. Nilai perolehan air tanah
maka sebesar itu yang seharusnya dijadikan
didapatkan
dasar pengenaan untuk pajak terutangnya.
secara
dari
sudah
perkalian
sesuai
antara
volume
pemakaian air tanah dan harga dasar air tanah.
Selain volume pemakaian air tanah,
Tarif pajak air tanah kota Malang adalah sebesar
harga
dasar
air
tanah
juga
merupakan
20%.
komponen penting dalam menentukan besarnya Volume pemakaian air dapat dilihat
pajak air tanah yang terutang. Harga dasar air
dari meter air yang berada di sumber air tanah.
terbagi menjadi 3, yaitu Non Niaga, Niaga dan
Angka yang ditunjukkan meter air pada akhir
Industri dengan bahan baku air. Harga dasar air
bulan
ini
dikurangi
angka
yang
akhir
bulan
pemakaian air tanah dan volume air yang
merupakan volume pemakaian air pada bulan
digunakan. Harga dasar air untuk tujuan non
tersebut. Apabila wajib pajak belum memiliki
niaga, niaga dan industry dengan bahan baku
meter air, maka volume pemakaian air dilihat
air berbeda dan semakin tinggi harganya sesuai
dari dokumen SIPA.
urutan. Selain itu, semakin besar volume
ditunjukkan
meter
Penetapan
dengan air
pada
melihat
tujuan
air
penggunaan air tanah maka semakin tinggi harga dasar air tanah. Hal ini sejalan dengan
dilakukan oleh Dispenda Kota Malang untuk
usaha pelestarian sumberdaya air tanah. Harga
menangani wajib pajak yang belum memiliki
dasar air yang semakin tinggi berdasarkan
meter air. Walau pun tindakan ini sudah
volume pemakaian dan tujuan pemakaian
memenuhi syarat yuridis yakni sesuai dengan
diharapkan dapat menekan pemakaian air tanah
Pasal 36 ayat 3 Peraturan Walikota Malang,
oleh masyarakat.
berdasarkan
pemakaian
dengan
berdasarkan SIPA merupakan tindakan yang
penetapan
volume
ditentukan
SIPA
menimbulkan
Setelah melakukan penetapan pajak air
ketidak-adilan. Padahal dalam pemungutan
tanah yang terutang, Dispenda Kota Malang
akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
perundang-undangan.
(SKPD)
pemberitahuan
dilunasi oleh wajib pajak yang keberatannya
kepada wajib pajak mengenai pajak terutang
ditolak atau dikabulkan sebagian. Ketentuan
yang harus dibayar. Penyampaian SKPD kepada
mengenai denda keberatan belum diterapkan
wajib pajak dilakukan dengan cara dikirimkan
oleh
atau wajib pajak sendiri yang mengambil di
ability principle. Apabila denda tetap diterapkan
kantor Dispenda Kota Malang. SKPD harus
kepada wajib pajak, ditakutkan wajib pajak
selesai
setiap
tidak sanggup membayar dan malah melakukan
bulannya, kemudian seluruh SKPD harus selesai
tax avoidance (penghindaran pajak). Sebenarnya
distribusikan pada tanggal 10 setiap bulannya.
untuk menindak wajib pajak yang lalai maupun
Distribusi pengiriman SKPD dilakukan sendiri
melakukan perlawanan terhadap kewajiban
oleh petugas Dispenda Kota Malang. Oleh
perpajakannya dapat ditindak sesuai dengan
karena itu lama pendistribusian terkadang bisa
ketentuan
mengalami keterlambatan akibat kurangnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010. Tetapi
petugas
dalam prakteknya ketentuan tersebut masih
sebagai
dokumen
diterbitkan
tanggal
Dispenda
yang
3
pada
mendistribusikan
dibanding dengan jumlah SKPD yang harus
Dispenda
Denda
dengan
pidana
50%
harus
mempertimbangkan
pada
pasal
86
dalam
belum dilaksanakan.
didistribusikan.
Selain itu dalam proses penetapan,
Atas penetapan pajak terutang yang
ditemukan kejanggalan dalam peraturan yang
tertera di SKPD, wajib pajak dapat mengajukan
mengatur tentang pelaksanaan pemungutan
keberatan. Pengajuan keberatan sesuai dengan
pajak air tanah. Peraturan Walikota Malang
Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor
Nomor
16 Tahun 2010 dan sejalan dengan syarat
menyatakan bahwa wajib pajak yang memenuhi
keadilan pemungutan yang menyatakan bahwa
kewajiban perpajakan dibayar sendiri dengan
adil dalam pelaksanaan pemungutan adalah
menggunakan
dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah
mengajukan keberatan dan banding. Selain itu,
Kurang
pengajuan keberatan ini juga sejalan dengan
Ketetapan
asas equity.
Tambahan (SKPDKBT). Kewajiban perpajakan
Wajib
pajak
dipersilahkan
untuk
20
Tahun 2013 pada
Surat
Bayar
Pemberitahuan
(SKPDKB),
Pajak
pasal
Daerah
40
Pajak
dan/atau
Surat
Kurang
Bayar
dibayar sendiri menunjukkan bahwa pajak
mengajukan keberatan sesuai dengan syarat-
tersebut
syarat yang ditentukan, kemudian petugas
Dalam peraturan ini dilampirkan bentuk, isi,
Dispenda
ke
dan tata cara pengisian SPTPD dan salah
lapangan. Setelah itu petugas Dispenda akan
satunya merupakan SPTPD atas pajak air tanah.
membuat telaah staf berdasarkan peninjauan
Hal
lapangan yang telah dilakukan.Walikota atau
masyarakat yang sedang atau akan mempelajari
Kepala Dispenda akan membuat keputusan atas
peraturan.
keberatan yang diajukan berdasarkan telaah staf
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
yang dibuat petugas Dispenda. Tetapi proses
menyatakan bahwa pajak air tanah menganut
setelah dijatuhkan keputusan atas keberatan
official assessment system yang berarti bahwa
belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
wajib pajak tidak diharuskan mengisi SPT dan
Atas keputusan keberatan berupa penolakan
tidak
atau pengabulan sebagian, wajib pajak tidak
sendiri pajak terutangnya.
dikenakan denda 50%. Hal ini bertentangan
3.
akan
melakukan
peninjauan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
merupakan
ini
self
menimbulkan Karena
boleh
assessment
kerancuan
berdasarkan
menghitung
system.
dan
bagi dengan
menetapkan
Penagihan pajak Pajak
air
tanah
merupakan
pajak
Malang Nomor 16 Tahun 2010, pada pasal 76
limpahan dari Dispenda Provinsi Jawa Timur.
ayat 3 yang berbunyi:
Pada saat pelimpahan, tunggakan atas pajak air
“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak
tanah sangat banyak. Selain tunggakan hasil
atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
limpahan, Dispenda Kota Malang juga harus
dikenai sanksi administratif berupa denda
tetap memaksimalkan pemasukan pajak air
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah
tanah per bulan yang mulai dikelolanya. Untuk
pajak berdasarkan keputusan keberatan
mengatasi
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
penagihan atas pajak air tanah dalam bulan
sebelum mengajukan keberatan.”
berjalan.
Seharusnya pemungutan pajak harus sesuai dengan syarat yuridis atau ketentuan
hal
Secara
itu,
Dispenda
prosedural,
melakukan
penagihan
pada
bulan berjalan atas pajak air tanah tidak sesuai
dengan
proses
penagihan.
Penagihan
Kurang
sadarnya
masyarakat
atas
seharusnya dilakukan setelah jatuh tempo
kewajiban pajak air tanah dapat menimbulkan
pembayaran. Tetapi Dispenda Kota Malang
beberapa akibat yang beruntun pada beberapa
mengambil langkah konservatif untuk menarik
tahap proses pemungutan, dari penghimpunan
pajak yang terutang sebelum jatuh tempo
data objek dan subjek pajak, penagihan pajak
pembayaran sehingga tidak ada tunggakan
dan penyetoran. Kurang sadarnya masyakat
pada bulan tersebut. Tindakan untuk menarik
atas kewajiban pajak merupakan suatu indikasi
pajak dalam bulan berjalan cukup efektif untuk
bahwa kepatuhan pajak kurang baik. Kepatuhan
meningkatkan penerimaan pajak air tanah.
pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan
Jumlah pajak air tanah terutang di Kota Malang
dimana
rata-rata bernilai kecil. Sehingga tindakan untuk
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
menagih pajak sebelum jatuh tempo tidak
perpajakannya
(Nurmantu,
2003:148).
memberatkan wajib pajak dan tidak menyalahi
Kepatuhan
seharusnya
dilaksanakan
asas ketepatan waktu (convenience). Sebaliknya,
ketika syarat terutang pajak terpenuhi, yaitu
tindakan ini menguntungkan bagi wajib pajak
adanya subjek pajak dan objek pajak.
karena wajib pajak tidak perlu ke kantor
2.
wajib
pajak
pajak
memenuhi
semua
Adanya tunggakan
Dispenda Kota Malang yang jauh dari pusat
Berdasarkan
penelitian,
dapat
kota untuk menyetor pajaknya.
disimpulkan bahwa tunggakan pajak air tanah
4.
lebih banyak disebabkan oleh wajib pajak yang
Pengawasan penyetoran Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara
menyepelekan kewajiban pembayaran pajaknya akibat pajak terutang yang kecil.
keseluruhan proses pembayaran pajak terutang
Tunggakan-tunggakan
yang
ada pajak
tentunya
dalam peraturan, yaitu Peraturan Walikota
dalam periode tertentu. Walau pun pada
Nomor 20 Tahun 2013. Ada pun modifikasi
akhirnya pajak yang tertunggak dibayar beserta
layanan pembayaran yang dilakukan oleh
denda, tapi hal ini mengganggu stabilitas
Dispenda Kota Malang belum diatur dalam
jumlah penerimaan pajak air tanah. Karena
suatu peraturan, tetapi merupakan bentuk
pajak yang seharusnya terkumpul pada periode
kemudahan yang diberikan Dispenda Kota
tersebut, tertangguh ke periode berikutnya.
Malang kepada wajib pajak dalam pembayaran
3.
pajak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat
Meter
Modifikasi
belum
diterapkan
secara
Dalam Peraturan Daerah Kota Malang
diharapkan
nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa meter air
dapat mengurangi keengganan wajib pajak
adalah alat ukur untuk mengetahui volume
untuk
pengambilan
menyetor
layanan
air
keseluruhan
pemungutan yaitu sistem pemungutan yang sederhana.
mempengaruhi
penerimaan
sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
pajak,
dengan
cara
dimudahkan proses pemenuhan kewajibannya.
dikalibrasi
air
oleh
yang Instansi
telah
ditera
yang
atau
berwenang.
Setelah melakukan pembayaran pajak,
Volume air tanah yang digunakan wajib pajak
pengawasan penyetoran pajak air tanah juga
menentukan seberapa besar pajak air tanah
harus
yang
dilakukan.
Pengawasan
terhadap
terutang.
Kenyataan
di
lapangan
penyetoran juga dapat menjadi data mengenai
menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak
tunggakan dalam pemungutan pajak air tanah
air
dan
Dalam
penetapan pajak terutang didasarkan atas SIPA.
yang
Padahal Peraturan Walikota Malang Nomor 20
ditekankan adalah bukti pembayaran yang sah.
Tahun 2013 pada pasal 36 ayat 2 menyatakan
Dalam hal ini, bukti pembayaran adalah SSPD.
bahwa meter air atau alat ukur lainnya wajib
SSPD dikatakan sah apabila SSPD tersebut
dipasang oleh wajib pajak pada setiap tempat
terdapat nomor seri dan cap stempel. Dari bukti
pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Walau
pembayaran, setoran penerimaan yang masuk
pun dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa
dapat diawasi dengan cara mencocokkan jumlah
wajib pajak yang pada titik pemanfaatan air
nominal setoran yang terdapat pada SSPD yang
tanah
diarsipkan dengan jumlah nominal yang ada di
menggunakan dokumen perijinan pengambilan
kas daerah.
air tanah untuk menjadi dasar perhitungan
Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan
volume air, bukan berarti wajib pajak dapat
pajak air tanah kota Malang
mengesampingkan
1.
memasang meter air.
dapat
melakukan
segera
ditindaklanjuti.
pengawasan
penyetoran,
Kurangnya Kesadaran Masyarakat
tanah
memiliki
belum
meter
terpasang
air,
meter
sehingga
air
kewajibannya
dapat
untuk
Pada dasarnya setiap wajib pajak yang
familiar bagi masyarakat. Oleh karena itu
memiliki SIPA seharusnya memiliki meter air di
seharusnya
ada
sosialisasi
khusus
untuk
pada titik pemanfaatan air tanah. Hal ini tertera
mengenalkan masyarakat atas pajak air tanah.
dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota
Sosialisasi atas pajak air tanah dapat
Malang Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi,
dilakukan melalui berbagai cara. Sosialisasi
“Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang
dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada
telah mendapatkan ijin harus dilengkapi dengan
masyarakat umum maupun wajib pajak. Selain
meter air atau alat pengukur debit air yang
itu,
sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang
sosialisasi
berwenang”. Jadi sebenarnya setiap wajib pajak
massa. Publikasi melalui media cetak maupun
yang memiliki SIPA seharusnya juga telah
elektronik telah dilakukan oleh Dispenda Kota
memiliki meter air. Tapi pada kenyataan banyak
Malang, walaupun masih dilakukan bersamaan
wajib pajak yang telah memiliki SIPA tetapi
dengan
belum
publikasi melalui media online masih belum
memiliki
meter
air,
sehingga
cara
yang
mudah
adalah
pajak
untuk
publikasi
daerah
melakukan
melalui
lainnya.
media
Sedangkan
penetapannya dilakukan berdasarkan SIPA.
dimanfaatkan secara optimal oleh Dispenda
4.
Ada kerancuan pada usaha yang melekat di
Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari
rumah tangga
kurangnya
Pemakaian air tanah yang dikenakan
Dispenda
aktifitas
pada
Kota
website
Malang,
pajak air tanah adalah pemakaian air tanah yang
dispenda.malangkota.go.id .
digunakan selain untuk keperluan dasar rumah
2.
resmi yaitu
Melakukan penagihan di bulan berjalan
tangga, pengairan pertanian dan perikanan
Berdasarkan
penelitian,
diketahui
rakyat serta peribadatan. Usaha yang melekat di
bahwa Dispenda Kota Malang melakukan
rumah tangga seperti
penagihan pajak di bulan berjalan untuk
ruko dan lain-lain,
penggunaan air tanahnya masih belum jelas.
mengatasi
Pemakaian air tanah di dalam satu bangunan
seharusnya dilakukan setelah jatuh tempo
seperti ruko terdapat dua tujuan pemakaian,
pembayaran. Tetapi Dispenda Kota Malang
yaitu untuk keperluan dasar rumah tangga dan
mengambil langkah konservatif untuk menarik
keperluan usaha. Secara praktek. sulit untuk
pajak yang terutang sebelum jatuh tempo
menentukan batasan antara pemakaian air tanah
pembayaran sehingga tidak ada tunggakan
yang digunakan untuk keperluan dasar rumah
pada bulan tersebut.
tangga dan yang digunakan untuk keperluan usaha.
tunggakan
pajak.
Berdasarkan wawancara dilakukan,
diketahui
bahwa
Penagihan
yang telah pelaksanaan
Kerancuan yang terdapat pada usaha
penagihan pajak air tanah dalam bulan berjalan
yang melekat pada rumah tangga berpengaruh
masih dilakukan oleh satu orang petugas
pada ekstensifikasi dan penerimaan pajak air
dengan waktu yang tidak dibatasi. Pelaksanaan
tanah. Dispenda Kota Malang dapat menambah
penagihan akan lebih efisien apabila petugas
jumlah wajib pajak air tanah, mengingat jumlah
yang
ruko di malang cukup banyak. Penerimaan
berjalan
pajak air tanah pun akan menjadi lebih tinggi
penagihan dapat dilakukan lebih cepat, dan
walau pun tidak terlalu siginifikan apabila
petugas
kerancuan tersebut bisa diatasi.
menyelesaikan tugas lainnya.
Upaya
yang
dilakukan
untuk
mengatasi
hambatan dalam proses pemungutan Pajak Air
3.
melakukan ditambah. Dispenda
penagihan
dalam
Sehingga Kota
bulan
pelaksanaan
Malang
dapat
Pemasangan meter air Dispenda Kota Malang telah melakukan
Tanah di Kota Malang
upaya untuk memasang meter air di tempat
1.
Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada
wajib pajak. Biaya pemasangan meter air
masyarakat
ditanggung Dispenda Kota Malang. Tetapi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
upaya tersebut masih dalam proses bertahap,
diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan
pemasangan meter air belum dilakukan secara
Dispenda Kota Malang atas pajak air tanah
menyeluruh dan serentak. Pemasangan meter
masih
masih
air masih dilakukan kepada wajib pajak air
dilakukan secara umum, bersamaan dengan
tanah yang potensial. Dispenda Kota Malang
pajak daerah yang lain. Belum ada sosialisasi
belum dapat melakukan pemasangan meter air
khusus mengenai pajak air tanah. Padahal jika
secara serentak dan merata karena biaya yang
dibandingkan dengan pajak daerah lainnya,
dikeluarkan belum tentu diimbangi dengan
pajak air tanah merupakan pajak yang belum
penerimaan penerimaan pajak air tanah. Oleh
belum
maksimal.
Sosialisasi
karena itu wajib pajak yang kurang potensial,
Tahun 2013. Tetapi dengan adanya dua
belum diprioritaskan untuk dipasang meteran.
cara penetapan berdasarkan meter air
Sesuai dengan asas efisiensi, pemungutan pajak
dan dokumen perijinan berupa SIPA)
harus dilakukan dengan menimalisir biaya dan
menimbulkan
diikuti dengan meningkatnya penerimaan.
Pelaksanaan pengajuan keberatan sudah
4.
sesuai
Menaikkan harga dasar air tanah Selain
berfungsi
dengan
Pasal
73
Peraturan
membiayai
Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun
pengeluaran-pengeluaran negara, pajak juga
2010 kecuali denda atas penolakan
memiliki
dapat
keberatan yang belum dilaksanakan.
digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuan
Selain itu dalam proses penetapan,
tertentu. Dispenda Kota Malang mempunyai
ditemukan
wacana untuk menaikkan harga dasar air tanah
Peraturan Walikota Malang Nomor 20
dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat
Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah
lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan
Nomor 91 Tahun 2010 terkait sistem
air tanah sehingga sumber daya air tanah dapat
pemungutan pajak air tanah.
fungsi
untuk
ketidak-adilan..
regulerend.
Pajak
terpelihara. Semakin tinggi pajak air tanah, tentunya
masyarakat
akan
c.
berusaha
kejanggalan
Penagihan pajak yang dilakukan oleh Dispenda
mengurangi penggunaan air tanah.
antara
Kota
Malang
belum
diterapkan sesuai dengan peraturan.
Jika dibandingkan dengan harga dasar
Hal
ini
ditunjukkan
dengan
tidak
air PDAM, harga dasar air tanah di kota Malang
tegasnya Dispenda Kota Malang dalam
masih jauh lebih rendah. Tentunya sebagai alat
menghadapi
untuk konservasi air tanah, pajak air tanah
menunggak
seharusnya lebih tinggi daripada tarif PDAM.
membayar denda. Khusus untuk pajak
Karena dengan harga dasar air yang masih di
air tanah, wajib pajak yang menunggak
bawah harga dasar air PDAM yang berlaku,
pajak bersedia membayar denda.
masyarakat akan tetap menggunakan air tanah karena
alasan
enggan
penyetoran;
Secara
tanah
terutang sudah sesuai dengan prosedur
berlebihan yang kemudian akan mengakibatkan
yang ditetapkan dalam peraturan, yaitu
dampak buruk pada lingkungan.
Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun
eksploitasi
Hal
d. Pengawasan
dan
yang
keseluruhan proses pembayaran pajak
memicu
ekonomis.
pajak
pajak
ini
berpotensi
aspek
wajib
air
2013. Ada pun modifikasi layanan
KESIMPULAN DAN SARAN
pembayaran
Kesimpulan
dalam
dengan menganalisis keterangan dan penjelasan diperoleh
maka
dapat
Implementasi proses pemungutan pajak air tanah di kota Malang secara praktek sudah dilaksanakan
sesuai
dengan
2.
pajak yang meliputi proses pendataan dan
pendaftaran
fleksibel
dan
masyarakat
dilakukan memudahkan
yang
akan
secara bagi
dikukuhkan
sebagai wajib pajak. b.
Penentuan besarnya pajak air tanah secara
administratif
sudah
sesuai
dengan Peraturan Walikota Nomor 20
yang
dihadapi
dalam
atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan
ketentuan perundang-undangan, sehingga
Penghimpunan data objek dan subjek
Hambatan
antara lain; kurang sadarnya masyarakat
dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan
pajak sudah berjalan dengan baik.
namun
pemungutan pajak air tanah di kota Malang
undang Nomor 28 Tahun 2009, tetapi belum
Penghimpunan data objek dan subjek
peraturan
pembayaran pajak.
pemungutan yang terdapat pada Undang-
a.
suatu
diberikan kepada wajib pajak dalam
pengertian
belum sepenuhnya optimal.
oleh
merupakan bentuk kemudahan yang
didapatkan
kesimpulan sebagai berikut: 1.
dilakukan
Dispenda Kota Malang belum diatur
Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang
yang
usaha yang melekat di rumah tangga. 3.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Malang antara lain; sosialisasi dan
pendekatan
langsung
kepada
masyarakat, melakukan penagihan di bulan berjalan,
pemasangan
meter
air
dan
Menaikkan harga dasar air tanah. Saran Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan,
maka berikut ini beberapa saran yang dapat
penagihan dalam bulan berjalan atas pajak
diberikan:
air tanah, agar proses penagihan lebih cepat
1.
Dalam
kegiatan
pendataan
khususnya
dalam monitoring ke lapangan sebaiknya
dilaksanakan. 6.
didampingi oleh perwakilan dari Badan
kebijakan terkait kerancuan pada usaha
Lingkungan pendataan efektif.
Hidup
Malang
agar
yang
akan
lebih
Perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan
dapat
BLH Kota Malang, PDAM Kota Malang dan
jumlah wajib pajak air
instansi lain yang diperlukan. Perumusan
yang
Hal
Kota
dilakukan
ini
mengakibatkan
diharapkan
tanah meningkat. 2.
Dalam
mengatasi
masyarakat,
kurangnya
Dispenda
Kota
rumah
tangga.
asas pemungutan. 7.
Dispenda Kota Malang melalui Pemerintah Kota Malang sebaiknya merevisi kembali
khusus terkait pajak air tanah melalui
Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013
a.
Media cetak maupun elektronik.
terutama tentang pencantuman formulir
b.
Website resmi Dispenda Kota Malang
SPTPD pada lampiran peraturan. Hal ini
Untuk
mengatasi
belum
diterapkannya
dapat
menimbulkan
kerancuan
pemahaman
pajak,
dapat
adanya SPTPD berarti wajib pajak harus
melakukan
melakukan penghitungan dan penetapan
Dispenda
Kota
Malang
untuk
a.
sendiri
serta
Karena
pembayaran
pajak
terutang
air
perhitungan sendiri. Padahal pajak air tanah
tanah
mengenai
kewajiban
pemanfaatan air tanah dengan cara penyuluhan
maupun
pendekatan
langsung. Dispenda
Kota
Malang
dapat
menyewakan meter air kepada wajib pajak dan wajib pajak harus membayar biaya sewa meter air per bulannya. Ketika biaya sewa yang dibayarkan wajib pajak per bulannya mencapai biaya
yang
dikeluarkan
untuk
pemasangan meter air, maka meter air dapat menjadi milik wajib pajak. Tetapi tentunya upaya seperti ini harus dikaji secara
cermat,
penolakan
terutama
wajib
mengenai
pajak
dan
kemungkinan adanya wajib pajak yang berhenti memanfaatkan air tanah pada periode sewa meter air. Dispenda
Kota
memberikan pajak
Malang
pemahaman
tentang
sebaiknya
kepada
prosedur
wajib
pengajuan
keberatan. Hal ini perlu dilakukan agar wajib
pajak
yang
akan
mengajukan
keberatan mengetahui konsekuensi dari pengajuan keberatan, sehingga pelaksanaan pengajuan
keberatan
yang
dilakukan
Dispenda dapat sesuai dengan apa yang diatur
dalam
Peraturan
Daerah
Kota
Malang Nomor 16 Tahun 2010. Dispenda
Kota
Malang
sebaiknya
menambah petugas yang melakukan proses
dilakukan
dengan
Sosialisasi khusus kepada wajib pajak pemasangan meter air di setiap titik
b.
pajak
peraturan.
dalam
meter air secara keseluruhan terhadap wajib
upaya sebagai berikut:
5.
pada
Malang sebaiknya melakukan sosisalisasi
mempertimbangkan
4.
melekat
kebijakan juga harus mempertimbangkan
rangka
kesadaran
3.
Dispenda Kota Malang perlu merumuskan
berdasarkan
merupakan official assessment system. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). Metodology Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak Daerah
