PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK Oleh: EKA SETIANA NIM. E43011001

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Dalam penelitian ini ada beberapa pemasalahan, yaitu masih terbatasnya jumlah pegawai pada bagian lapangan dalam menangani ±3.000 titik tiang reklame di kota Pontianak dikarenakan tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, penerimaan pajak reklame yang mengalami penurunan tahun 2013 pada pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang tidak mencapai target. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah fungsi manajmen menurut George R. Terry yang hanya memfokuskan pada pelaksanaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan untuk pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang masih belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yaitu dilihat dari segi sosialisasi yang dilakukan oleh petugas lapangan bagian pengawasan dan pengembangan, dan kurangnya jumlah pegawai bagian lapangan dalam menertibkan reklame yang menyalahi aturan yang masih belum efektif dalam pelaksanaannya, pengawasan dalam pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan belum optimal dapat dilihat dari beberapa hambatan yaitu, tidak tercapainya target yang telah ditentukan untuk pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan, serta kurangnya jumlah petugas dilapangan yang berjumlaah 5 orang menangani ±3.000 titik tiang reklame di kota Pontianak yang kurang optimal karena jumlah beban kerja tidak sesuai dengan petugas lapangan yang ada. Saran dari penelitian ini adalah perlu pembenahan pada program pengelolaan pemungutan pajak reklame, dan perlu dilakukan pengawasan secara berkala terkait dengan penertiban reklame sesuai ketentuan peraturan Walikota Pontianak. Kata-kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pajak Reklame.

Abstract In this research there are some problems, that is the limited number of employees on the field to handle ±3.000 advertisement pole point in Pontianak because not comparable with the existing workload, advertisement tax revenue that declined year 2013 the advertisement tax, fabric / banner and advertisement tax demonstrations that do not reach the target. This research aims to determine and analyze the execution and supervision tax collection fabric advertisement / banner and advertisement tax demonstration by the Department of Revenue Pontianak area. The theory used in analyzing this issue is management functions according to George R. Terry which only focused on implementation and monitoring. The method used in a descriptive research with qualitative approach. The results showed that implementation for collection of advertisement tax fabric / banner demonstration and advertisement tax that is still not optimal because of some constraints are in terms of socialization conducted by field personnel monitoring section and development, and insufficient numbers of employees of parts of the field in a bring order advertisement that violates the rules which is still not effective in practice, supervision in the collection advertisement tax fabric / banner and demonstration advertisement tax not optimal can be seen from some of the obstacles are, not achieving the targets set for advertisement tax fabric / banner and demonstration billboard tax, as

1 EKA SETIANA, NIM. E43011001 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


well as insufficient number of officers in the field, amounting to 5 people handle ±3.000 advertisement poles point in the Pontianak less than optimal because of the amount of workload does not correspond to the existing field personnel. Suggestions from this research is need to reform the management of advertisement taxation program, and necessary to supervise periodically related with the controlling advertisement under the provisions of the Mayor of Pontianak. Keywords: Implementation, Monitoring, and advertisement tax.

penyelenggaraan reklame. Reklame adalah

A. PENDAHULUAN

benda, alat, perbuatan atau media yang Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

menurut bentuk dan corak ragamnya untuk

adalah salah satu sumber keuangan daerah

tujuan

yang

dalam

memperkenalkan,

daerah

memujikan suatu barang, jasa atau orang,

otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik

serta untuk menarik perhatian umum kepada

tugas pokok maupun tugas pembantuan

suatu

dapat terlaksana secara efektif dan efisien

ditempatkan kemudian dapat dilihat, dibaca,

jika diimbangi oleh adanya PAD. Pajak

dan/atau didengar dari suatu tempat. Pajak

daerah

Reklame

juga

merupakan

penyelenggaraan

pusat

pemerintahan

merupakan

salah

satu

sumber

komersial,

barang,

dipergunakan

untuk

menganjurkan

atau

jasa

sebagai

atau

salah

orang

satu

yang

sumber

penerimaan penting yang akan digunakan

Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu

untuk

penyelenggaraan

dilakukan pemungutan secara efisien dan

pembangunan

efektif agar dapat lebih berperan dalam

daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi

usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah

penerimaan kas negara oleh karena itu

di Kota Pontianak.

membiayai

pemerintah

daerah

dan

Pemerintah terus berusaha meningkatkan

Pajak reklame di Kota Pontianak

dan menggali setiap potensi yang ada di

diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)

daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Jenis

pajak

yang

dikelola

oleh

Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak adalah pajak

Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak

reklame dan difokuskan pada pajak reklame

Daerah Kota Pontianak.

kain/spanduk dan pajak reklame peragaan. Pajak

Reklame

adalah

pajak

atas

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka didapat perumusan masalah 2

EKA SETIANA, NIM. E43011001 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


sebagai

berikut:

(1)

Bagaimanakah

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

pengelolaan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan.

Kain/Spanduk dan Pajak Reklame Peragaan oleh

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Pontianak, (2) Bagaimanakah Pengawasan

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemungutan Pajak Reklame Kain/Spanduk dan Pajak Reklame Peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

Pemungutan

pajak

reklame

kain/spanduk dan pajak reklame peragaan.

Fokus penelitian ini berada di kota

George R. Terry (dalam Siagian, 2003:85)

Pontianak mengingat kota ini merupakan

merumuskan

pusat

menjadi empat proses, yang sering disingkat

pemerintahan

di

Pontianak.

fungsi-fungsi

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi

menjadi

masalah yang telah diuraikan terdahulu,

Actuating, dan Controlling). Perencanaan

maka

adalah

fokus

penelitiannya

adalah

POAC

Manajemen

(Planning,

proses

Organizing,

mempersiapkan

secara

Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan

sistematis kegiatan yang akan dilakukan

Pajak Reklame Kain/Spanduk dan Pajak

untuk

Reklame Peragaan oleh Dinas Pendapatan

Pengorganisasian menghasilkan organisasi

Daerah Kota Pontianak.

sebagai suatu kesatuan yang bulat, yaitu

Untuk

suatu

tujuan,

dan

struktur organisasi, Pelaksanaan merupakan

menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak

aspek hubungan antar manusiawi dalam

reklame kain/spanduk dan pajak reklame

kepemimpinan yang mengikat para bawahan

peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah

untuk

Kota Pontianak. Untuk mengetahui dan

menyumbangkan tenaga kerja efektif serta

menganalisis pengawasan pajak reklame

efesien

kain/spanduk dan pajak reklame peragaan

Pengawasan dari fungsi-fungsi manajemen

oleh

terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi

Dinas

mengetahui

mencapai

Pendapatan

Daerah

Kota

Pontianak. Dapat memberikan pemahaman dan

bersedia

untuk

pengawasan digunakan

mengerti

mencapai

atau istilah

tujuan,

dan

serta

sekarang

banyak

pengendalian.

Tetapi

pengambilan kebijakan dalam pengelolaan

hanya menggunakan proses pelaksanaan dan

pemungutan pajak reklame oleh DISPENDA

pengawasan pada pengelolaan pemungutan

Kota Pontianak, melalui proses memperbaiki 3 EKA SETIANA, NIM. E43011001 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


pajak reklame oleh dinas pendapatan daerah

terutama

kota Pontianak.

pelaksanaan dan pengawasannya.

Terry

&

Rue

(2012:

mengenai

perencanaan,

01)

mendefinisikan manajemen adalah suatu

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame Kota Pontianak

atau maksud-maksud yang nyata. Kemudian menurut Prof. The Liang Gie (1997:83) manajemen

adalah

merencanakan,

ilmu

atau

seni

mengorganisasikan

serta

mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen

dibutuhkan

oleh

semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dalam pencapaian tujuannya. Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yaitu pertama, untuk mencapai tujuan

organisasi

dan

pribadi,

kedua

menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang

saling

bertentangan,

dan

ketiga,

Pengelolaan Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

Identifikasi Masalah 1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yaitu pegawai yang dibutuhkan untuk dilapangan dalam mengeksekusi reklame yang masa berlakunya sudah habis namun masih terpasang. 2. Penerimaan reklame yang mengalami penurutan tahun 2013 pada pajak Reklame Kain/Spanduk dan Reklame Peragaan tidak mencapai target.

George R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) merumuskan menjadi empat proses, yang sering disingkat menjadi POAC, hanya memfokuskan pada dua fungsi manajemen yaitu: a. Pelaksanaan (Actuating), dan b. Pengawasan (Controlling).

mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang

berbeda,

salah

satu

cara

yaitu

menetapkan optimalisasi pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan pengelolaan. Begitu pula dalam pengelolaan pajak yang dilakukan

oleh

pemerintah

OUTPUT Dapat diketahuinya faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

guna

mengoptimalkan penerimaan keuangan suatu daerah. Dalam pengelolaan pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen 4 EKA SETIANA, NIM. E43011001 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


peneliti menggunakan teknik analisis data

C. METODE PENELITIAN

Miles

dan

Huberman

dalam

Silalahi

Jenis penelitian yang peneliti lakukan

(2012:339) yaitu reduksi data, penyajian

ini merupakan jenis penelitian deskriptif

data, dan penarikan kesimpulan. Agar data

dengan

Adapun

yang peneliti dapat teruji keabsahannya

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas

maka dari itu peneliti menggunakan cara

Pendapatan

triangulasi

pendekatan

Daerah

kualitatif.

(DISPENDA)

Kota

data.

Peneliti

menggunakan

Pontianak, Pertimbangan lokasi ini dipilih

triangulasi sumber yaitu mencari data dari

karena

perkembangan

sumber yang beragam yang masih terkait

Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak

satu sama lain dan triangulasi teknik yaitu

yang mengalami penurunan pada jenis

mengecek data kepada sumber yang sama

reklame peragaan dan reklame kain/spanduk.

dengan teknik yang berbeda.

Dengan

dengan

melihat

pertimbangan

dalam

pemilihan

tempat tersebut Dispenda merupakan dinas yang

menangani

langsung

tentang

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

pendapatan daerah Kota Pontianak. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini

Untuk menganalisis permasalahan

dari pengajuan judul, konsultasi, hingga

Pembahasan sangatlah penting dalam suatu

penelitian dimulai pada Juli 2015 hingga

karya ilmiah. Pembahasan berfungsi untuk

Maret 2016. Subjek dari penelitian ini adalah

menjelaskan mengenai permasalahan yang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak,

ada dalam suatu kondisi dan apa yang

dan

menjadi penyebab timbulnya suatu masalah

Kasubag

Perencanaan,

Kabid

Pengawasan dan Pengembangan 3 Orang Petugas Lapangan 3 Orang Wajib Pajak

tersebut. Dalam pembahasan ini, peneliti akan

Reklame (Vendor). Instrumen utama dalam

menjelaskan

hasil

penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu

Pengelolaan

Pajak

dengan alat bantu penelitian berupa tape

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

recorder atau handycam. Dalam penelitian

Pontianak

ini,

teknik

Pelaksanaan

dan

pengumpulan data berupa wawancara dan

Pengelolaan

Pajak

Reklame

Di

dokumentasi.

Pontianak.

Dalam

Peraturan

WaliKota

peneliti

menggunakan

Untuk

menganalisis

data,

yang

penelitian

tentang

Reklame

Untuk

dilihat

dari

Pengawasan

aspek terhadap Kota



Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 Tentang

lepas dari peran dan fungsi organisasi

Penyelenggaraan

pemerintah

Reklame

Di

Kota

Pontianak.

yang

mengemban

tugas

pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat

1.

mendukung

Pelaksanaan Pelaksanaan atau dengan kata lain

tercapainya

tujuan

pembangunan nasional.

actuating adalah suatu proses penggerakan,

Dengan

adanya

realita

bahwa

pemberian arahan kepada bawahan oleh

kebutuhan hidup dari masyarakat yang

pimpinan

semakin kopleks dan majemuk, menjadikan

untuk

berdasarkan

menjalankan

bidang

tugas

masing-masing

Kota

Pontianak

sebagai

tempat

yang

anggotanya. Dalam penggerakan terdapat

strategis dalam mengembangkan ekonomi

beberapa unsur yaitu unsur intruksi atau

dan pendapatan terutapa di sektor informal,

perintah yang berupa strategi uraian tugas

hal ini yang menjadi salah satu pendorong

masing-masing bidang dalam menjalankan

banyak

tugasnya dan motivasi atau dorongan dari

reklame papan atau billboard, reklame

pimpinan. Agar tiap pegawai atau tiap

videotron, megatron LED (Light Emitting

anggota

diode),

organisasi

berkeinginan

dan

bermunculan

reklame

berusaha untuk mencapai tujuan yang telah

kain/spanduk,

direncanakan.

bendera,

Pembngunan

neon

seperti

box,

reklame

umbul-umbul,

baliho,

reklame

selebaran,

reklame

dasarnya

berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame

merupakan upaya yang dilakukan oleh

apung, reklame suara, reklame selebaran,

masyarakat sebagai pewajib pajak untuk

reklame film atau reklame slide, reklame

memperbaiki

dan

peragaan dan reklame branding dengan

bidang

berbagai macam bentuknya di wilayah

kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih

administratif Kota Pontianak maka peneliti

baik dari pada keadaan sebelumnya. Pewajib

hanya

pajak adalah pelaku utama pembangunan


dan

Banyaknya

ketertinggalan

keterbelakangan dalam

pemerintah

mengarahkan, menciptakan

pada

reklame

semua

berkewajiban membimbing

suasana

yang

untuk serta

menunjang.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak

dengan

fokus

pada

reklame

berbagai

dimungkinkan

pajak

yang

bentuk, terjadinya

reklame

bermunculan maka

sangat

pelanggaran

terhadap pemasangan reklame tersebut. Hal 6



ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang

perhatian penting dan serius. Bukan hanya

harus diselesaikan oleh pemerintah Kota

bagi pihak Dispenda Kota Pontianak semata,

Pontianak.

dengan

melainkan juga dengan keselamatan tim

kegiatan penertiban sekaligus melakukan

penertiban reklame yang dilakukan aktivitas

mengawasan terhadap pemasangan reklame

pembongkaran reklame serta masyarakat

yang ilegal (tidak berizin).

sekitar atau pengguna jalan bagi reklame

Terutama

berkaitan

Pelanggaran yang sering terjadi pada bagian

pelaksanaan

pengelolaan

pajak

yang berada di jalan raya. Saat ini tim penertib reklame hanya berjumlah 5 orang

reklame yang memiliki ukuran besar juga

pegawai

terjadi

Kota

reklame yang menyalahi aturan, namun tidak

Pontianak. Dari hasil dokumentasi reklame

sesuai dengan banyaknya titik tiang reklame

biasanya

yang ada di wilayah administratif Kota

di

wilayah

dapat

adminisrtatif

berupa

reklame

kain/

spanduk dan pajak reklame peragaan.

besar

yang

bertugas

mengeksekusi

Pontianak. Maka dari hasil wawancara

Pelanggaran reklame dengan ukuran

dengan

yang

diperlukan paling tidaknya berjumlah 12

sering

terjadi

merupakan

tim

penertib

tersebut

pelanggaran yang tidak dipenuhi wajib

orang untuk menangani

pajak, pada ketentuan yang telah disepakati

menyalahi aturan.

yang

reklame

yang

pada saat izin pemasangan reklame pada

Penegakkan hukum dalam upaya

bagian perizinan pajak reklame. Dari hasil

penertiban beredarnya reklame yang tidak

wawancara oleh petugas pengawasan dan

sesuai

pengembangan pada pajak reklame bahwa


penertiban yang dilaksanakan oleh tim

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

penertiban reklame tersebut tidak mudah,


jumlah SDM yang terbatas menangani

Pajak Daerah Kota Pontianak merupakan

reklame dengan ukuran iklan yang besar dan

tugas

dari

Dispenda

Kota

terletak diwilayah yang ramai penduduk atau

Penegakkan

peraturan

daerah

jalan raya dengan kepadatan lalu lintas,

peraturan walikota Pontianak dalam rangka

membutuhkan suatu peralatan khusus dan

ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam

tenaga ekstra untuk menertibkannya. Unsur

penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak,

keselamatan dalam pembongkaran reklame

sekaligus

yang berukuran besar tentu saja menjadi

administrasi.

dengan

Peraturan

merupakan

Daerah

Kota

Pontianak.

bentuk

maupun

dari



Demikian output dari pelaksanaan

yang efektif kepada pewajib pajak. Karena

tugas adalah berupa pemerintah setempat

sosialisasi yang efektif akan memperlancar

yang bertanggungjawab atas pengelolaan

jalannya proses pembangunan.

pemungutan

pajak

Kota

Dinas pendapatan daerah kota

Pontianak yaitu Dinas Pendapatan Daerah

Pontianak mempunyai tugas melaksanakan

Kota Pontianak dapat dikatakan efektif

urusan pemerintah dibidang pendapatan

apabila pemerintah tersebut berhasil dalam

daerah

melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain

pemungutan pajak reklame. Pelanggaran

keberhasilan

dalam

yang dilakukan oleh pewajib pajak sebagai

nasional banyak tergantung pada kerja dan

subjek pajak reklame yang telah mengajukan

kemampuan pegawai negeri. Dari hasil

izin pemasangan reklame di pemerintah

penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa

Kota Pontianak akan tetapi reklame tersebut

kedudukan dan peran pegawai negeri sangat

terpasang

penting

Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Hal

tugas

dan

pengelolan

reklame

di

pemerintah

menentukan

pemungutan

keberhasilan

pajak

reklame

khususnya

di

dalam

pelaksanaan

wilayah

administratif

ini menjadi masalah tersendiri bagi Dinas


Pendapatan

Tugas pemerintah tidak hanya mengatur

(Dispenda).

saja, akan tetapi juga memberi sosialisasi

Daerah

Kota

Pontianak

Dari hasil wawancara dari beberapa

kepada pewajib pajak. Fungsi sosialisasi saat

wajib

ini belum mendapat perhatian dari para

menjelaskan bahwa dispenda memberikan

pewajib pajak sebab fungsi mengaturnya

penjelasan kepada wajib pajak secara terus

lebih

porsi

menerus tentang aturan yang berlaku dan

pengawasannya. Berhasilnya pengelolaan

dasar hokum penyelenggaraan reklame,

pemungutan

pajak

melakukan sosialisasi kepada wajib pajak

Berdasarkan

hasilnya

dominan

dibandingkan

reklame

tersebut.

pengelolaan

ini

pajak

reklame,

wajib

pajak

dengan melakukan pendekatan persuasif

memerlukan sistem dan aparatur pelaksana

dengan

cara

memberikan

nasehat,

yang mampu tanggap dan kreatif serta

mengingatkan kepada wajib pajak sadar

pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-

akan pajak dan peraturan-peraturan yang

prinsip manajemen modern dalam sikap

berlaku menurut Peraturan Daerah Kota

prilaku dan kemampuan teknisnya termasuk


didalamnya adalah memberikan sosialisasi

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 8




Dari hasil wawancara di atas maka

Pajak Daerah Kota Pontianak dan Peraturan

dapat di simpulkan bahwa dengan adanya

Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014

sosialisasi

Tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame

informasi yang dibutuhkan oleh pewajib

Kota Pontianak. Dari pelanggaran tersebut

pajak

Dinas Pendapatan Daerah kota Pontianak

mengerti tentang peraturan yang ada. Pada

dalam pelaksanaan mengatasi penerimaan

kenyataannya di lapangan masih ada wajib

pajak reklame yang mengalami penurunan

pajak reklame yang mau mematuhi aturan

tahun 2013 khususnya pada pajak Reklame

dan ketentuan yang ada sesuai pada saat izin

Kain/Spanduk dan pajak Reklame Peragaan

dibagian pelayanan pajak reklame. Namun

yang tidak mencapai target pada tahun 2013,

sebaliknya apabila wajib pajak menyalahi

berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

aturan pemasangan reklame dan tidak sesuai

Bidang Pengawasan dan Pengembangan

dengan ketentukan yang berlaku setelah

Bapak Rull Sudira, S.E, beliau mengatakan

melakukan sosialisasi, maka tim bertindak

bahwa:

tegas melakukan eksekusi atau merazia

berkala

reklame

setidaknya

terutama

memberi

yang

kurang

“dengan melakukan sosialisasi secara

dengan membongkar atau melepas media

berkala terhadap pewajib pajak tentang

reklame yang terpasang, menyitanya dengan

peraturan daerah kota Pontianak mengenai

terlebih dahulu memberikan surat peringatan

pajak reklame agar mereka mengetahui dan

I, II, dan III kepada wajib pajak. Hal tersebut

memahami pentingnya mematuhi peraturan

terpaksa

yang

meningkatkan

memberikan efek jera terhadap wajib pajak

pendapatan asli daerah kota Pontianak

yang bandel kemudian blacklist brand/merk

melalui pajak daerah yaitu pajak reklame

atas nama wajib pajak tersebut.

ada

serta

dapat

yang untuk saat ini sangat komersil untuk

tim

penertiban

lakukan

guna

Dari hasil wawancara pada petugas

media promosi dan sebagainya, karena apa

lapangan

bila pewajib pajak tidak membayar pajak

kenyataannya yang ditemui di lapangan

reklame

pasang

masih terdapat reklame yang menyalahi

seharusnya melebihi batas waktu yang

aturan pemasangan reklame seperti pajak

ditentukan

tambahan

reklame kain/spanduk dan pajak reklame

sebagian besar mereka dengan sengaja tidak

peragaan yang mengakibatkan menurunnya

mau membayarnya”

pendapatan daerah kota Pontianak pada

yang

telah

dikenakan

mereka

biaya

pajak

reklame,

bahwa

pada



tahun 2013. Pelanggaran salah pasang yang

permohonan pengajuan pemasangan iklan

terpasang pada tiang listrik dan pohon ini

seolah acuh atau mengabaikan masa berlaku

terjadi

di

wilyah

administrative

kota

reklame tersebut, maka secara material

Pontianak.

Wajib

pajak

saat

pemerintah kota Pontianak akan menderita

pendaftaran pada bagian perizinan pajak

kerugian, karena sebenarnya tempat tersebut

reklame cenderung menyalahi aturan yang

dapat diisi dengan reklame baru. Disisi akan

telah

biasanya

menguntungkan pihak pemasang reklame

ditemukan terpasang didalam wilayah yang

karena terpasang lebih lama dari waktu yang

tidak sesuai dengan izin yang diajukan

ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan

dalam surat permohonan pemasangan iklan,

penanganan intensif tersebut dapat berupa

dan terjadi pula salah pasang dalam wilayah

tindakan penertiban atau eksekusi secara

administrative yang berbeda, contoh:

langsung reklame-reklame yang dianggap

a. Memasang reklame ditrotoar maupun

lewat masa berlakunya (expired).

disepakati,

dinding-dinding

b.

pada

reklame

atau

pagar

rumah

Pelanggaran

mengenai

reklame

pinggir jalan yang bukan menjadi tempat

peragaan yang tidak memiliki izin atau

yang

illegal merupakan suatu bentuk pelanggaran

diizinkan

unutuk

memasang

reklame.

serius yang tidak bisa ditawar-menawar lagi

Mengajukan izin pemasangan reklame

legalitasnya. Dalam hal ini Dispenda Kota

pada bagian perizinan pajak reklame di

Pontianak

Pemerintahan Kota Pontianak, akan

mengambil

tetapi

terpasang

reklame kain/spanduk dan reklame pergaan

Pemerintah

tersebut karena merugikan pemerintah kota

reklame

diwilayah

tersebut

administratif

Kabupaten Kubu Raya.

sudah

selayaknya

tindakan

atau

langsung

menertibkan

Pontianak dan disisi lain menguntungkan

c. Memasang reklame tanpa memiliki izin

pihak pemasang reklame.

yang belum dicap. Pelanggaran reklame insidentil yang

2.

Pengawasan

telah habisnya masa izin reklame tersebut

Pengawasan merupakan suatu proses

juga menjadi permasalahan tersendiri di

pengendalian atau pengawasan kegiatan

bagian

pengembangan

yang telah dilaksanakan atau dikerjakan

dalam melakukan pelaksanaan pengawasan

apakah sudah sesuai dengan tujuan dan

terhadap pajak reklame. Hal ini dikarenakan

arahan yang diberikan atau tidak. Hal ini

pengawasan

dan



dilakukan untuk menghindari terjadinya

Nomor

penyimpangan-penyimpangan dari tujuan

Penyelenggaraan

awal

Pontianak.

organisasi.

Didalam

pengawasan

terdapat beberapa unsur yakni unsur evaluasi dan tindakan.

45

Tahun

2014

Reklame

Kendala-kendala

apa

tentang Di

Kota

saja

yang

dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Untuk menilai keberhasilan suatu

Pontianak dalam melakukan pengawasan

proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan

pajak reklame yang melanggar peraturan

rencana

dengan jumlah pegawai khususnya pada

yang

telah

ditetapkan

atau

menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan

bidang pengawasan dan

suatu

pengawasan.

pengembangan

Dalam

fungsi

bagian petugas lapangan yang terbatas.

terdapat

tindakan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala

pelaporan yang merupakan bagian atau

Bidang Pengawasan dan Pengembangan

siklus

penting

Bapak Rull Sudira, S.E, menyatakan bahwa;

dilakukan agar tindakan lanjut pengawasan

“±3000 titik tiang reklame yang ada di

dapat dilakukan karena akan diketahui

kota Pontianak tidak sebanding dengan

tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan

beban kerja yang di tugaskan untuk petugas

kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah

lapangan yang berjumlah 5 orang sehingga

untuk mengadakan pengendalian.

perorangnya harus menangani ±600 titik

pengawasan

tersebut

manajemen.

Demikian

Pelaporan

dengan

tiang reklame, maka adanya keterlambatan

permasalahan pajak reklame yang sedang

dalam meneksekusi pajak reklame yang

dihadapai Dinas Pendapatan Daerah Kota

masa jatuh temponya sudah habis tetapi

Pontianak,

pengelolaan

masih terpasang dikarenakan kendala yang

reklame, pemerintah

dialami oleh petugas lapangan” (hasil

pemungutan

terutama pajak

halnya

dalam

setempat berupaya semaksimal mungkin

wawancara 26 November 2015)

untuk

Kemudian beliau menambahkan lagi,

mengatasi

permasalahan

ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pajak

“untuk setiap pegawai lapangan di

reklame Nomor 04 Tahun 2012 Tentang

awasi oleh satu orang kepala pelaksana

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

lapangan pada saat mengeksekusi atau


merajia reklame yang menyalahi aturan,

Pajak Daerah Kota Pontianak. Kemudian

dan satu orang kepala pengawas lapangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak

untuk

mengawasi

keseluruhan

proses 11



eksekusi atau rajia yang berlangsung.”(hasil

Seriousness,


diketahui bahwa isu metode yang digunakan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepala

bagian

pengawasan

dan

Growth)

dimaksud

dapat

dalam razia pajak reklame kurang efektif, sehingga proyek perubahan ini difokuskan

pengembangan mengalami kendala dalam

pada

melakukan

dalam

reklame melalui kegiatan razia reklame dan

mengeksekusi pajak reklame yang masa

penerapan sanksi blacklist brand/ merk di

jatuh temponya sudah habis tetapi masih

kota pontianak”(hasil wawancara tanggal

terpasang dikarenakan kurangnya jumlah

26 November 2015).

pengawasan

petugas lapangan untuk menangani masalah tersebut.

optimalisasi

penerimaan

pajak

Berdasarkan hasil wawancara diatas, strategi pemerintah tekait cukup bagus,

Berdasarkan

pengamatan

yang

terutama mengenai metode yang di gunakan

dilakukan oleh peneliti, masih banyak

yakni

pelanggaran yang terjadi yaitu reklame

reklame melalui kegiatan razia reklame dan

kain/spanduk yang menyalahi aturan seperti

penerapan sanksi blacklist brand/ merk di

spanduk yang mengikat di pohon dan tiang

kota Pontianak dalam pengelolaan pajak

listrik. Dari hasil wawancara dengan Kepala

reklame. Hal ini dilihat seperti adanya

Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendapatan

tindakan yang lebih tegas agar mereka dapat

Daerah Kota Pontianak Bapak Harjun

mematuhi peraturan yang ada.

Niardi, S.E mengenai bagaimana strategi yang

dilakukan

untuk

optimalisasi

penerimaan

pajak

Dari analisa tersebut dapat diketahui

mengatasi

bahwa kegiatan yang akan dilakukan dalam

permasalahn tersebut, beliau menyatakan

proyek perubahan ini adalah optimalisasi

bahwa:

penerimaan pajak reklame melalui razia

“Strategi yang kita lakukan terutama

pajak reklame dan pemberlakuan sanksi

dalam pengelolaan pajak reklame yakni

blacklist brand/ merk. Razia pajak reklame

metode yang digunakan dalam razia pajak

merupakan

kurang efektif, peraturan walikota belum

dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran-

optimal/ belum sempurna/ belum sesuai

pelanggaran yang terjadi. Dengan razia

kebutuhan dan belum optimalnya sarana

pajak

dalam penertiban pajak reklame. Akan

diharapkan akan meminimalisir hilangnnya

tetapi sesuai dengan analisa USG (Urgency,

potensi pajak reklame yang ada sehingga

suatu

reklame

upaya

yang

yang

optimal

dapat

maka



Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

dapat

dalam

proyek

ditingkatkan khususnya pada sektor pajak

optimalisasi

reklame.

melalui

Tugas yang dilakukan oleh karyawan dalam

sebuah

razia

pajak

pajak

adalah reklame

reklame

dan

pemberlakuan sanksi blacklist brand/ merk. Belum di sah kan oleh Walikota Pontianak

tentunya menghasilkan output yang akan

karena masih dalam tahap perencanaan.

dilaporkan kepada atasan. Demikian juga

Tetapi Kepala Bidang Pengawasan dan

dengan pengelolaan pajak reklame di Kota

Pengembangan sudah mulai menerapkan

Pontianak berdasarkan wawancara dengan

peraturan tersebut.

Bidang

atau

penerimaan

ini

instansi

Kepala

organisasi

perubahan

Pengawasan

dan

Berdasarkan

pengamatan

peneliti,

Pengembangan Bapak Rull Sudira, S.E yang

sanksi ini masih belum diterapkan. Hal ini

ditemui pada saat mengawasi kegiatan razia

dibenarkan

pajak reklame, menyatakan:

Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah

“Kalau untuk laporan lapangan kita berdasarkan absensi kantor dan membuat

razia

reklame

berupa

Kepala

Sub

Bagian

Kota Pontianak Bapak Harjun Niardi, S.E, menyatakan;

laporan berupa catatan hasil kerja atau kegiatan

oleh

“kalau untuk sanksi administratif masih belum diterapkan, karena hingga saat ini

dokumentasi” (hasil wawancara tanggal 30

kita

November 2015).

Peraturan Walikota tersebut, inilah wajib

Berdasarkan hasil wawancara diatas,

pajak

masih

masih

terus

mensosialisasikan

pingsan,

kita

sudah

kasubag perencanaan menerima laporan dari

mensosialisasikan hal ini tetapi masih saja

Kepala

wajib

Bidang

Pengawasan

dan

Pengembangan berupa catatan hasil kerja, selain itu laporan yang diberikan juga hasil

pajak

tidak

sadar-sadar”(hasil

wawancara 26 November 2015). Berdasarkan

pengamatan

peneliti,

dokumentasi sebagai bukti bahwa adanya

sebab lainnya ialah kurangnnya pengawasan

reklame yang menyalahi aturan kemudian

yang dilakukan dikarenakan kurangnnya

ditertibkan.

sumber daya manusia atau pegawai yang di

Berdasarkan

yang

lapangan. Pengawasan dilakukan hanya pada

dilakukan oleh peneliti, masih banyak

saat razia pajak reklame, sedangkan untuk

potensi

ini

pengawasan berkala dari pemerintah terkait

dikarenakan kegiatan yang akan dilakukan

masih belum ada. Sehingga wajib pajak

reklame

pengamatan

yang

hilang, hal



tidak peduli dengan Peraturan Walikota

kasubag perencanaan atau belum. Kemudian

Pontianak dan minimnya kesadaran wajib

pemerintah terkait terus berupaya untuk

pajak untuk membayar pajak.

mengatasi

Berdasarkan kepala

wawancara

bidang

pengawasan

permasalah

pajak

reklame

dengan

kain/spanduk dan reklame peragaan yang

dan

ada di Kota Pontianak dan berupaya untuk

pengembangan, beliau menyatakan bahwa:

terus menerapkan peraturan yang dibuat

“adapun bentuk evaluasi yang kita lakukan

guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

saya menerima laporan dari setiap kepala

Kota Pontianak. Hal ini akan lebih baik

pelaksana

lapangan

pengawasan

apabila ditunjang dengan tingginya tingkat

lapangan.

Laporan

tersebut

mengenai

kesadaran wajib pajak akan membayar pajak

pajak

reklame

terutama

reklame yang mereka pasang.

pengelolaan

dan

kegiatan meningkatkan pendapatan asli

Berdasarkan hasil wawancara dengan

daerah melaui merazia pajak reklame serta

salah satu petugas lapangan yang sedang

memberikan

bertugas

sanksi

blacklist

mengeksekusi

atau

merazia

brand/merk”(hasil wawancara tanggal 26

reklame yang menyalahi aturan dan masa

November 2015).

jatuh

Hal yang sama juga diungkap oleh petugas lapangan Akhmad Syafrandana, yakni;

sudah

habis,

beliau

menyatakan bahwa: “untuk setiap pegawai lapangan di awasi oleh satu orang kepala pelaksana

“Saya Bertugas Mengawasi Proses Razia

temponya

Pajak

Reklame

Dan

lapangan pada saat mengeksekusi atau

Nantinya

merajia reklame yang menyalahi aturan,

Dilaporkan Sama Kepala Bidang. Laporan

dan satu orang kepala pengawas lapangan

Kita Berbentuk Dokumentasi Dan Berupa

untuk

Laporan Tertulis Hasil Razia Reklame

eksekusi atau rajia yang berlangsung.”(hasil

”(Hasil Wawancara Tanggal 30 November


2015).

keseluruhan

proses

Salah satu petugas lapangan yang Berdasarkan hasil wawancara diatas,

tujuan

mengawasi

dilakukannya

laporan

mengenai

kegiatan pengelolaan pajak reklame untuk

bertugas

mengeksekusi

atau

merazia

reklame tersebut juga mengatakan hal yang senada yakni:

memastikan pelaksanaan tugas apakah telah

“kalo ada tiang reklame yang tingginya

sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh

tidak dapat di jangkau dan memerlukan alat 14



nah itu kendala kita kurangnnya pegawai di

membenarkan

hal

lapangan serta sarana dan prasarana yang

menjelaskan bahwa;

ini

yakni

beliau

belum memadai sehingga memperlambat

“yang dimaksud adalah pewajib pajak

kinerja yang ada” (hasil wawancara tanggal

banyak yang tidak membayar pajak dengan

30 November 2015).

alasan anyak yang tidak bayar tetapi tidak

Kurangnnya sarana yang disediakan

dipermasalahkan

tetapi

pada

dasarnya

oleh pemerintah setempat selain berdampak

mereka pewajib pajak sudah di beri surat

kepada pekerja, juga berdampak terdapat

peringatan untuk melakukan pembayaran,

lambatnya pengeksekusian atau rajia yang

apabila wajib pajak tersebut tetap saja tidak

dilakukan karena terbatasnya sarana dan

mau membayar maka mereka di black

prasarana

list”(hasil wawancara 30 November 2015).

yang

ada

kemudian

juga

pegawainya yang tidak sesuai dengan jumlah

Berdasarkan hasil wawancara dengan

wajib pajak yang di tangani oleh masing-

petugas lapangan di atas, sistem yang di

masing pegawai lapangan yang ada.

maksud adalah dengan cara blacklist itu

Berdasarkan

pengamatan

peneliti,

untuk membuat wajib pajak secara tidak

sistem yang ada belum berjalan secara

langsung harus membayar pajak, sehingga di

maksimal

hal

kemudian hari mereka akan memasang

diantaranya yakni kurangnnya sumber daya

reklame kembali di izinkan dan dapat

manusia pada bagian pengawasan dan

memasang reklame tersebut.

pengembangan terutama di bagian lapangan,

Pelaksanaan

dikarenakan

beberapa

suatu

tugas

dalam

selain itu masih banyak wajib pajak yang

sebuah organisasi tidak lepas dari kegiatan

tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang

koordinasi

ada

Walikota

mengarahkan kegiatan seluruh unit kegiatan

Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 tentang

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah

Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

ditentukan sebelumnya. Hal ini diperkuat

pada pasal 3 mengenai Dasar Pengenaan

dengan adanya pembagian tugas yang jelas

Dan Perhitungan.

seperti adanya kepala pengawasan lapangan

berdasarkan

Berdasarkan

Peraturan

wawancara

yang

berfungsi

untuk

dengan

yang bertugas mengawasi seluruh proses

salah satu petugas bidang pengawasan dan

berlangsungnnya kegiatan pengelolaan pajak

pengembangan

reklame dalah hal eksekusi atau razia

bagian

lapangan

reklame yang bermasalah. Kepala pelaksana 15 EKA SETIANA, NIM. E43011001 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


lapangan

bertugas

mengawasi

proses

1. Pelaksanaan

kegiatan eksekusi atau razia pada masing-

Untuk pemungutan pajak reklame oleh

masing petugas, serta petugas lainnya yang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

terlibat di dalamnnya.

khususnya

pada

pajak

reklame

kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang masih belum optimal dikarenakan beberapa hambatan dilihat dari segi

E. KESIMPULAN

soaialisasi yang dilakukan oleh petugas Berdasarkan hasil pembahasan pada

lapangan

bagian

pengawasan

dan

bab sebelumnya, peneliti akan menarik

pengembangan yang masih belum efektif

beberapa

dari

dalam pelaksanaannya dan juga kesadaran

pembahasan hasil penelitian yang telah

wajib pajak dalam membayar pajak

dilakukan. Sebagai bahan masukan dari

reklame masih rendah.

kesimpulan

berdasarkan

peneliti, maka akan dikemukakan pula beberapa

saran

demi

penyempurnaan

2. Pengawasan Dalam pemungutan pajak reklame belum

Pengelolaan Pemungutan Pajak Reklame

optimal

oleh

hambatan yaitu, kurangnya sumber daya

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Pontianak, seperti penjelasan berikut:

dapat

manusia

Pada pelaksanaan dan pengawasan

dilihat

khususnya

dari

pada

beberapa

bagian

pengawasan dan pengembangan (petugas

pemungutan pajak reklame oleh Dinas

lapangan),

Pendapatan

Pontianak

kain/spanduk dan pajak reklame peragaan

menghadapi beberapa hambatan. Hambatan

tidak mencapai target pada tahun 2013.

dalam

pajak

Petugas lapangan yang berjumlah 5 orang

reklame yang diperoleh Dinas Pendapatan

menangani ±3000 titik reklame di kota

Daerah

belum

Pontianak yang kurang optimal karena

optimalnya pelaksanaan dan pengawasan

jumalah beban kerja tidak sesuai dengan

pemungutan pajak reklame kain/spanduk

petugas lapangan yang ada. Target yang

dan pajak reklame peragaan.

tidak tercapai dikarenakan kurangnnya

Daerah

pengelolaan

Kota

Kota

pemungutan

Pontianak

adalah

pada

pajak

reklame

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame.



------, 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Fisip UGM.

F. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut beberapa saran yang

peneliti

berikan

kepada

Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam pemungutan pajak reklame khususnya pada bidang pengawasan dan pengembangan pada pelaksanaann peraturan Walikota Pontianak ini

dapat

lebih

ditingkatkan

Damang. 2011. Pendapatan Asli Daerah. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

sehingga

tercapainya targer yang telah ditentukan: 1. Pelaksanaan : Perlu adanya pembenahan

Digman, Laster A. 1986. Strategic Managemen Concepts, Dencisions, Cases. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keenam Belas. Jakarta: Bumi Aksara. ------, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

pada program pengelolaan pajak reklame 2. Pengawasan : perlu adanya pengawasan secara

berkala

ketertiban ketentuan

untuk

reklame yang

ada

menciptakan

sesuai sesuai

dengan dengan

Peraturan Walikota Pontianak.

G. REFERENSI

1.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Refika Aditama. Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Ndraha, Taliziduhu. 1999. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta Purwanto, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Buku-Buku:

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Bungin, 2008. Analisis Data Penelitian sKualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan. 2011. Pontianak: Universitas Tanjungpura. Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset. Sedarmayanti, 2001. Sumber Daya Retribusi Daerah. Bandung : Mandar Maju. Siahaan, Marilhot P, 2005. Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 17



Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

3.

Sugiyono, Sondang P. 1995. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara.

https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen.

------, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

4.

------, 2010. Memahami Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Penelitian

Suwatno, Priansa. 2011. Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis. Bandung. Alfabeta.

Rujukan Elektronik :

Griffin , Ricky Manajemen.

W.

2014.

Definisi

(Dikses pada tanggal 30 Agustus 2015) Tesis :

Indra. 2013. Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan di Kota Sekadau. Universitas Tanjungpura. Pontianak. Fendy. 2010. Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Terry, George R, Leslie W. Rue. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

2.

Undang-Undang Dan Peraturan :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi. Peraturan Walikota Pontianak. 2005. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Walikota Pontianak, 2008. Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pontianak. Peraturan Walikota Pontianak, 2011. Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Hasil Dokumetasi. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame pada pasal 3 mengenai Dasar Pengenaan Dan Perhitungan.


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA . FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POUTIK

\

TINGGI

"

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan

Prot Dr.IL Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78U4

LEMBAR PERNYATAAN PERSETIJJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA lLMlAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA ' Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura., yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus . Fakultasl Jurusan E-mail addresl HP

f~'

: ~.~.~ ...:S;~,]J.f.I.f.!.!'L. .

: .~.~.~.!!.2S'.L.I : .Q.~••..~.~.~.~.:'

~.~f.

1

: ISIP J •••'.km.l!...•.f.~.'!!.~.'!;.~!':!.T.f.'.!:!.':!!:'! . : ~.~~:.~.~.~~ ..~:t!n~U:.CJl!r.' ..... .!....~~!?;~f.~ ~o8

9'

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan.syarat administratif kelulusan mahasiswa (81), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa .'~~.~c:.!.'.~.~£~ ...•) pada Program Studi .I.h~.(}.... p.f€m.~.~!f.!.T..~tt.~.~ .... Fakultas Dmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclustve Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul··) :

....r.~!.'!.~ ..f¥.19..0.f.!~....e§!':!.~t!.~~I~!';-! r..~?~.~ ..!.:~~.~.~~.~ 9.~~ ...Q.~~.~

~.!.~

p.!.~f.ls. p...~.~.?.~e~.~.~~ .

f.?t.!.'!:.!~~.~~

.,..

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jumal berbak menyitnpan, mengalih-medial format-Jam, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data. (database), mendistribusikamiya,

danmenampilkanl

mempublikasikannya

di Internet atau media lain):

o Secarafolltex

C2l content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu riibninta ijin dati saya selama.tetap mencantilmkan nama saya sebagai pentilisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jumal, segala bentuk tuntutan hukum yang. timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmi~ saya ini.

Dibuat di Pada ~

b,.:

!.L!?£!!.~...::~L.

~~U~rA~A

.............. .,.........•...........

,

NIM.

I..

: ,Pontianak

.~«.i.}.9.!.tp.!?J

. .

Catatan : ·tulls nama jumal sesuai prodi masing-masing (puhlikaiGovernancei 'Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah meru:ljJpat persetujuan dati pengelola Jumal, berkas ini harus (Ii scan dalam format PDF dan dtlampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas. (submission author)

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Recommend Documents