KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET Oleh: NURLAILA NIM. E43011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Masih rendahnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet di Kota Pontianak menyebabkan pajak sarang burung walet belum memenuhi target yang diharapkan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan minimnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Tujuan untuk menganalisa pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan teori Agus Dharma (2003:355) meliputi tiga aspek yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu. Hasil dari penelitian ini adalah dari aspek kuantitasnya melihat jumlah dari segi tingkat keberhasilan dan penyelesaian belum dapat terukur dengan baik, seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengukuran kuantitas tersebut suatu keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan yang dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan yang nantinya berkaitan dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Aspek kualitas kerja dapat melihat pekerjaan atau tugas yang dilakukan pegawai terlebih pada hasil yang telah di laksanakan. Kemudian dari aspek ketepatan waktu dilihat dari sebuah pekerjaan dimana ketepatan waktu akan menunjukan bagaimana kinerja pegawainya dilihat dari penyelesaian dalam mengerjakan sebuah tugas dalam kurun waktu yang direncanakan. Saran dari penelitian ini adalah lebih meningkatkan kualitas kinerja pegawai pajak di dinas pendapatan daerah Kota Pontianak khususnya yang mengurusi urusan pemungutan pajak sarang burung walet dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta evaluasi bekerja secara berkala sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pontianak. Kata-kata kunci: Mekanisme, Kuantitas, Kualitas, dan Ketapatan Waktu

Abstract The low awareness of the tax payer swallow nest in Pontianak cause taxes of bird's nest has not met the expected target because of lack of socialization and lack of guidance and supervision which is conducted by clerk of Regional Revenue Office Pontianak. The aim to analyze the implementation and oversight tax collection of bird's nest by the Regional Revenue Office of Pontianak. This research use descriptive research with a qualitative approach. The study was conducted using the Agus Dharma theory (2003:355) includes three aspects: the quantity of work, quality of work and timeliness. Result of this research is from the aspect of quantity see the number of terms of the success rate and completion can not be measured well, such as lack of Human Resources (HR). Measurement of the quantity of output from a process or implementation activities that can be seen from the number of jobs which can be completed which will be related to the timeliness in completing a job. Aspects of quality of work can be viewed jobs or tasks performed especially employees on results that have been implemented. Then, from the aspect of timeliness seen from a job where the timing will show how the performance of employees viewed from a settlement in a task within the planned time. Suggestions from this research is further increasing quality performance of tax officials Dispenda of Pontianak specifically in charge of tax affairs of bird's nestby conducting education and training and periodic evaluation work so it will have an impact on tax revenues of bird's nest in Pontianak. Keywords: mechanism, quantity, quality, and timeliness

1 NURLAILA, NIM. E43011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


ini, yang baru melunasi setoran pajak hanya

A. PENDAHULUAN

84 orang dengan nilai total Rp. 104.665.500 Berdasarkan Undang-undang Nomor

dari target capaian Rp. 1.406.000.000.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Di Kota Pontianak usaha sarang

Retribusi Daerah dan keluarnya peraturan

burung walet sudah ada sejak empat tahun

daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010

terakhir. Pada tabel 1.1 dapat dikatakan

tentang pajak daerah, dimana pajak sarang

bahwa

burung walet menjadi salah satu pajak

mulai ditarik pada tahun 2011. Akan tetapi

daerah Kota Pontianak. Kemudian dalam

realisasi yang dicapai belum maksimal dari

pemungutan pajak sarang burung walet Kota

target yang ditetapkan. Perkembangan pajak

Pontianak harus dilakukan sesuai dengan

sarang

syarat-syarat pemungutan pajak daerah yang

mengalami penurunan. Pada tahun 2011-

telah ditetapkan, mengingat membebankan

2013 realisasinya mengalami penurunan

pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal

yang sangat jauh dari Rp.202.470.000

yang mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat

menjadi Rp.15.460.000 saja. Sedangkan

akan enggan membayar pajak. Namun bila

untuk

terlalu rendah, maka pembangunan tidak

realisasinya Rp.30.790.000 dan itu sangat

akan berjalan karena dana yang kurang.

jauh dengan target yang ditetapkan sekitar

Wajib Pajak (WP) adalah Orang

pajak sarang burung walet baru

burung

tahun

walet

2014

tersebut

penerimaan

selalu

atau

Rp. 925.000.000 per tahunnya.

Pribadi atau Badan menurut ketentuan

Salah

satu

faktor

rendahnya

peraturan perundang-undangan perpajakan

pengetahuan masyarakat tentang tata cara

ditentukan

kewajiban

serta hukum pajak sarang burung walet

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

banyak wajib pajak (WP) tidak melaporkan

pemotong pajak tertentu. Daftar wajib pajak

kewajiban pajaknya karena tidak tahu

sarang burung walet di Kota Pontianak

bagaimana cara mengisi dan melaporkan

hanya ada 405 wajib pajak. Dimana pada

pajaknya

tahun 2013 dan 2014 ada 404 daftar wajib

waletnya, hal ini dikarenakan pengetahuan

pajak sedangkan jumlah wajib pajak sarang

dari

burung walet pada tahun 2015 ini mencapai

kurangnya

273 saja, sehingga ada penurunan dari 404

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

menjadi 273 wajib pajak. Namun pada saat

pihak petugas DISPENDA. Dampaknya,

untuk

melakukan

serta

wajib

mendata

pajak

yang

sosialisasi

ulang

kurang, dan

usaha

serta

minimnya



perolehan

pajak

sarang

burung

walet

tersebut dapat bersifat kuantitatif atau

menjadi tidak maksimal dan tidak terpenuhi

kualitatif da tidak selalu mencerminkan

sesuai target. Penurunan capaian realisasi

potensi orang.

pajak sarang burung walet ini mungkin

b. Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit

disebabkan kurang berproduksinya rumah

yang

walet. Kemudian target yang ditetapkan

mekanisme kerja organisasi oleh kinerja

disetiap tahunnya terlalu tinggi padahal

individu

hanya ditahun 2011 dimana pajak sarang

kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran

burung

kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak

walet

terealisasi

sebesar

Rp.

dapat

diukur

dan

dari

bekerjanya

membutuhkan

standar

202.470.000,- atau 13,50% dari target

selalu mencerminkan potensi organisasi.

sebesar Rp. 1.500.000. 000,-. Setelah itu

c. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit

dilihat dari 3 tahun terakhir realisasi pajak

dan dapat diukur dari hasil kerja individu

sarang burung walet terus menurun, untuk

(produktivitas kerja), dipengaruhi oleh

tahun 2014 dengan realisasi sebesar 3,33%.

berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan

B. TINJAUAN PUSTAKA

potensi individu. Istilah kinerja merupakan terjemahan

Menurut Agus Dharma dalam bukunya

dari kata performance. Ada pula yang

Manajemen

mengartikan sebagai hasil atau prestasi kerja.

mengatakan “hampir semua cara pengukuran

Selain itu kinerja juga memiliki arti yang

kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai

luas, bukan hanya hasil kerja tetapi juga

berikut:”

bagaimana

a. kuantitas,

proses

bekerja

berlangsung

Supervisi

yaitu

jumlah

(2003:355)

yang

harus

Wibowo (2007: 7).

diselesaikan atau dicapai. Pengukuran

Adapun beberapa jenis kinerja menurut

melibatkan perhitungan keluaran dari

Sudarto (1999:3) :

proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini

a. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja

berkaitan

konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan

dapat

dipengaruhi

oleh

kinerja

sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja

dengan

pengeluaran

yang

dihasilkan. b. kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik

tidaknya). Pengukuran kualitas 3

NURLAILA, NIM. E43011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


keluaran

mencerminkan

pengukuran

C. METODE PENELITIAN

“tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

ini merupakan jenis penelitian deskriptif

c. ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan

waktu

Jenis penelitian yang peneliti lakukan

yang

direncanakan.

dengan

pendekatan

(DISPENDA),

jenis

perkembangan

menentukan

dari

pengukuran

ketepatan

yang waktu

penyelesaian suatu kegiatan. Gambar 1 Alur Pikir Penelitian Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Lokasi

penelitian di Dinas Pendapatan Daerah

Pengukuran ketepatan waktu merupakan khusus

kualitatif.

dengan Pendapatan

melihat Asli

Daerah

(PAD) terutama pada pajak sarang burung walet di Kota Pontianak, tepatnya di jalan Gusti

Sulung

Lelanang

No

1B

Kota

Pontianak, Kalimantan Barat. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan

judul,

konsultasi,

hingga

penelitian dimulai pada juli 2015 hingga Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

maret 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan wajib pajak sarang burung

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet 2. rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara serta hukum pajak sarang burung walet

walet yang ada di kota pontianak. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen pokok yang akan menetapkan fokus

Menurut Agus Dharma (2003:355) terdapat beberapa aspek untuk mengkaji kinerja yaitu: 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Ketepatan waktu

penelitian

menentukan

informan,

melakukan pengumpulan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan atas temuan dari hasil penelitian tentang kinerja pegawai dinas pendapatan daerah dalam pelaksanaan

Dapat diketahuinya apa yang menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet

pemungutannya.

Dalam

penelitian

ini,

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis data yang 4



terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi

setiap tahunnya namun target yang dicapai

data,

penarikan

sangat jauh yang diharapkan. Sebelum

kesimpulan. Agar data yang peneliti dapat

peneliti memberikan dari hasil penelitian

teruji keabsahannya maka dari itu peneliti

yang

menggunakan cara triangulasi data. Peneliti

memberikan informasi dan data berkaitan

menggunakan

dengan

penyajian

data,

dan

triangulasi

sumber

yaitu

dilaksanakan,

pelaksanaan

peneliti

pemungutan

akan

pajak

mencari data dari sumber yang beragam

sarang burung walet dimana setiap tahunnya

yang masih terkait satu sama lain dan

realisasi

triangulasi teknik yaitu mengecek data

ditetapkan.

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

tidak

mencapai

target

yang

Masalah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan DISPENDA terhadap wajib pajak. Peneliti menemukan fenomena-fenomena masalah

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

yang terjadi dalam realisasi yang setiap Data dan informasi yang diperoleh penulis

selama

proses

penelitian

akan

tahunnya tidak mencapai target. Hal tersebut diperkuat dengan data-data di lapangan.

disajikan dalam bagian ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis kemudian melakukan

pembahasan

secara

lebih

mendalam. Penelitian mengenai Pelaksanaan

1.

Mekanisme

Pemungutan

Pajak

Sarang Burung Walet “Pajak

adalah

kontribusi

Wajib

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

kepada Negara yang terutang oleh orang

oleh

Kota

pribadi atau badan yang bersifat memaksa

teknik

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

pengumpulan data, yaitu wawancara dan

mendapatkan imbalan secara langsung dan

studi dokumentasi.

digunakan untuk keperluan Negara bagi

Dinas

Pontianak

Pendapatan dengan

Daerah

berbagai

Dijelaskan bahwa tujuan penelitian

sebesarnya-besarnya kemakmuran.” Pajak

dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui

Sarang Burung Walet adalah pajak atas

dan mendeskripsikan

penerimaan pajak

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang

sarang burung walet belum memenuhi target

burung walet. Wajib Pajak Sarang Burung

dan realisasi yang diberikan terlalu besar

Walet adalah orang pribadi atau Badan yang 5



melakukan

pengambilan

mengusahakan

Sarang

Adapun

mekanisme

dan/atau

Burung

Walet.

pemungutan

pajak

pajak. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. c. Tata Cara Pembayaran

sarang burung walet yaitu:

Pembayaran pajak dilakukan di kas

a. Pengukuhan wajib pajak

daerah atau tempat lain yang ditunjuk

Wajib

Pajak,

wajib

mendaftarkan

oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang

usahanya kepada dinas dalam jangka

ditentukan

dalam

waktu

SKPDKB,

SKPDKBT

selambat-lambatnya

30

(tiga

SPTPD, dan

SKPD, STPD.

puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan

Apabila pembayaran pajak dilakukan

usahanya

ditempat

untuk

dikukuhkan

dan

lain

yang

ditunjuk,

hasil

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

penerimaan pajak harus disetor ke kas

Daerah. Apabila Wajib Pajak tidak

daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam

mendaftarkan usahanya, Kepala Dinas

atau dalam waktu yang ditentukan oleh

menetapkan secara jabatan. Tata cara

kepala daerah. Pembayaran pajak harus

pendaftaran dan pengukuhan ditetapkan

dilakukan sekaligus atau dibayar lunas.

dengan keputusan Walikota.

Kepala

b. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan

Daerah

dapat

memberikan

persetujuan kepada wajib pajak untuk

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

mengangsur pajak terutang dalam kurun

Masa pajak adalah jangka waktu yang

waktu

lamanya sama dengan 1 (satu) tahun

persyaratan yang ditentukan.

takwim. Pajak terutang dalam masa pajak

terjadi

pada

setelah

memenuhi

d. Tata Cara Penagihan Pajak

kegiatan

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

pengambilan sarang burung walet dan

surat lain yang sejenis sebagai awal

atau penjualan hasil usaha sarang burung

tindakan pelaksanaan penagihan pajak

walet. Setiap wajib pajak wajib mengisi

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat

SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas,

jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka

benar dan lengkap serta ditandatangani

waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat

oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD

Teguran atau Surat Peringatan atau surat

harus

Kepala

lain yang sejenis, wajib pajak harus

Daerah selambat-lambatnya 15 (lima

melunasi pajak yang terutang. Surat

belas) hari setelah berakhirnya masa

Teguran, Surat Peringatan atau surat lain

disampaikan

saat

tertentu,

kepada



yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat

f. Perizinan

yang ditunjuk. Apabila jumlah pajak

Setiap pengusaha / pemilik Sarang

yang masih harus dibayar tidak dilunasi

Burung Walet diwajibkan memiliki surat

dalam

izin Bupati. Permohonan izin diajukan

jangka

waktu

sebagaimana

ditentukan dalam Surat Teguran, Surat

kepada

Peringatan atau surat lain yang sejenis,

Pendapatan Daerah atau unit kerja lain

jumlah pajak yang harus dibayar ditagih

yang ditunjuk oleh Walikota. Tata cara

dengan

yang

memperoleh surat izin yang diatur oleh

ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera

walikota. Walikota dapat menghentikan

setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari

kegiatan pengusahaan Sarang Burung

sejak tanggal Surat Teguran, Surat

Walet apabila :

Peringatan atau surat lain yang sejenis.

 Tidak

surat

paksa.

Pejabat

e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

memiliki

surat

izin

Dinas

yang

 Tidak membayar pajak yang menjadi pajak

dapat

mengajukan

permohonan

pengembalian

pembayaran

pajak

Daerah

kepada

secara

kewajibannya  Tidak memberikan data dengan benar

kelebihan

 Pelanggaran lainnya.

Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

melalui

berlaku sesuai dengan ketentuan

Pajak Wajib

walikota

tertulis

g. Penerapan

dan

dan

Pemungutan

Pajak

Sarang Burung Walet

menyebutkan sekurang-kurangnya :

Sistem pemungutan atas pajak sarang

 Nama dan alamat Wajib Pajak;

burung walet adalah Self Assessment System

 Masa pajak;

sehingga pengusaha sarang burung walet

 Besarnya

kelebihan

pembayaran

pajak;

dalam masa terjadi pada saat pengambilan

 Alasan yang jelas. Kepala

Daerah

atau

sarang burung walet. pejabat

yang

ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pembayaran

melaporkan sendiri pajak yang terutang

pengembalian pajak

harus

memberikan keputusan.

2.

Kuantitas Pengukuran

kuantitas

merupakan

kelebihan

suatu keluaran dari proses atau pelaksanaan

sudah

kegiatan yang dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan yang 7



nantinya berkaitan dengan ketepatan waktu

Desember kecuali mengajukan izin untuk

dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan.

menggunakan jangka waktu lain.

Peneliti melaksanakan penggalian informasi

Masih dilihat dari segi kuantitas tata

di dinas pendapatan daerah kota Pontianak

cara

pembayaran

dimana

batas

waktu

untuk mengumpulkan informasi dengan

pembayaran dan penyetoran pajak sarang

berbagai cara diantaranya yaitu wawancara

burung walet yang terutang untuk suatu saat

kepada beberapa staf dengan memberikan

atas masa pajak ditetapkan yaitu batas waktu

beberapa pertanyaan sesuai dengan aspek

tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah

dari kuantitasnya.

saat terutangnya pajak atau masa pajak

Dilihat dari segi kuantitas mekanisme

berakhir. Dilihat dari tata cara pembayaran

pemungutan pajak sarang burung walet,

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

yaitu yang pertama pengukuhan wajib pajak

Daerah Kota Pontianak sudah berjalan cukup

sarang burung walet di Kota Pontianak

baik. Kemudian apabila terjadi penunggakan

dimana harus memiliki kelengkapan seperti

dalam pembayaran pihak dinas pendapatan

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, Wajib

daerah Kota Pontianak

Pajak badan,

Wajib Pajak badan bentuk

Dimana yang dilakukan pertama kali dengan

kerja sama operasi (Joint Operation) yang

memberikan surat teguran kemudian apabila

harus melengkapi syarat-syaratnya. Setelah

tidak direspon oleh wajib pajak sarang

itu masa pajak saat pajak terutang dan surat

burung

pemberitahuan pajak daerah, Pajak yang

penyitaan usaha walet dengan memberikan

terutang adalah pajak yang harus dibayar

surat sita kepada wajib pajak tersebut.

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam

walet

Dalam

maka

penagihan pajak.

akan

Pengembalian

dilakukan

kelebihan

Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun

pembayaran pajak sarang burung walet atau

Pajak

Restitusi

sesuai

dengan

ketentuan

dalam

Pajak

dimana

pengembalian

Undang-Undang Perpajakan. Di mana Masa

penerimaan pajak dari dinas pendapatan

Pajak sarang burung walet di Kota Pontianak

daerah Kota Pontianak kepada wajib pajak

sama dengan satu bulan kalender. Hal

(WP) sarang burung walet yang terjadi

tersebut dilakukan setelah adanya surat

apabila jumlah kredit pajak atau jumlah

pemberitahuan Tahun Pajak biasanya adalah

pajak yang dibayar lebih besar daripada

jangka waktu bulan Januari sampai dengan

jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak 8



seharusnya terutang, dengan catatan Wajib

Perubahan

peraturan

daerah

yang

Pajak (WP) tidak punya hutang pajak lain.

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Setelah itu untuk

Kota

perizinan wajib pajak

Pontianak

karena

adanya

sarang burung walet akan mendapatkan izin

ketidaksesuaian dengan peraturan daerah

usaha

dan

yang berlaku sebelumnya dimana peraturan

pemungutan pajak sarang burung walet

daerah no 6 tahun 2010 sudah tidak sesuai

memang Sistem Self Assesment, yakni

digunakan pada tahun berikutnya. Kemudian

dimana wajib pajak saraang burung walet

dalam

menghitung, menetapkan, dan menyetor

mengalami beberapa kelemahan dari segi

sendiri, serta kemudian melaporkan jumlah

sumber daya manusia dan saran serta

pajak terutang. Kemudian wewenang untuk

prasarana yang ada, seperti kurangnya

menentukan besarnya pajak terutang ada

bagian petugas lapangan untuk mengecek

pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak

langsung. Kemudian peneliti juga melihat

bersifat aktif, karena melakukan sendiri

dari

kegiatan

dan

penyelesaian belum dapat terukur dengan

melaporkan pajak terutang, sedangkan dari

baik, seperti yang dikatakan sebelumnya

pihak

kota

kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM),

Pontianak hanya berperan sebagai pengawas

dimana tingkat keberhasilan yang menjadi

(Controller).

tanggung jawab belum dikerjakan secara

tersebut.

Dalam

menghitung,

dinas

penerapan

menyetor

pendapatan

Pendapatan

Asli

daerah

segi

tingkat

tugasnya

keberhasilan

masih

dan

(PAD)

maksimal. Kemudian dalam pelaksanaan

adalah penerimaan yang diperoleh daerah

pemungutan pajak sarang burung walet

dari

wilayahnya

dimana pemungutan adalah suatu rangkaian

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

kegiatan mulai dari penghimpunan data

daerah sesuai dengan peraturan perundang-

objek dan subjek pajak atau retribusi

undangan yang berlaku di Kota Pontianak.

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang

Pendapatan

harus

terutang smapai kegiatan penagihan pajak

dievaluasi agar realisasi yang diterima dapat

atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib

diperoleh dan disalurkan dengan baik sesuai

retribusi serta pengawasan penyetorannya.

dengan kebutuhan bagi belanja pemerintah

Untuk itu perlu adanya prosedur pengenaan

dan pembangunan bagi masyarakat terutama

dan perhitungan pajak sarang burung walet.

sumber-sumber

Asli

Daerah

penyelesaian

dalam

Daerah

(PAD)

masyarakat kota pontianak. 9 NURLAILA, NIM. E43011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


3.

semakin meningkat. Setelah itu sudah

Kualitas

Kualitas kerja merupakan indikator yang

seharusnya aparat pajak mengembalikan

mempengaruhi kinerja seseorang, melalui

kelebihan pembayaran pajak.

kualitas kerja kita dapat melihat pekerjaan

kualitas kerja yang dilakukan oleh

atau tugas yang dilakukan seseorang terlebih

pihak DISPENDA sudah berjalan cukup

pada hasil yang telah di laksanakan. Salah

baik. Namun prosedur yang dijelaskan tadi

satu pengukuran kualitas kerja ini dapat

seharusnya lebih diarahkan atau difokuskan

dilihat dari aparatur yang berada di Dinas

untuk

Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebagai

pertemuan

tempat peneliti melaksanakan penelitian.

DISPENDA untuk membahas prosedur yang

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan

harus diketahui oleh wajib pajak sarang

dengan Kepala Sub Bagian.

burung walet Kota Pontianak. Kesadaran

Wajib

pajak

dalam

wajib

pajak

wajib

dengan

pajak

melakukan

dengan

pihak

melakukan

wajib pajak sarang burung walet juga perlu

pembayaran sesuai prosedur yang telah

di tingkatkan sebab dengan adanya seperti

ditetapkan.

itu

Pembayaran

pajak

memang

penerimaan

pajak

daerah

semakin

harus dilakukan dengan paksaan. Dapat

meningkat terutama pajak sarang burung

dipaksakan maksudnya adalah bahwa bagi

walet. Namun masih ada upaya yang dapat

masyarakat

yang

dilakukan

diwajibkan

membayar

menurut

ketentuan

masyarakat

sadar

tidak

sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini

membayar dapat dikenakan sanksi. Manfaat

bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika

dari pajak dapat dirasakan secara tidak

masyarakat

langsung melalui hasil nyata pembangunan

membayar pajak akan dilakukan secara

dalam bentuk sarana dan prasarana serta

sukarela bukan keterpaksaan.

program-program

yang

tetapi

sehingga

dijalankan

oleh

memiliki

kesadaran

maka

Pajak akan berjalan dengan baik

pemerintah di berbagai sektor termasuk

memang

pendidikan,

kesejahteraan

Dengan sosialisasi dapat mempermudah

masyarakat, ketertiban dan keamanan serta

wajib pajak untuk mengetahui mekanisme

berbagai sektor lainnya. Wajib pajak tidak

pajak khususnya pajak sarang burung walet.

seharusnya

Kemudian dampak baik lebih tingkatkan

kesehatan,

melakukan

penundaan

harus

melakukan

dampak

sosialisasi.

pembayaran sebab apabila tepat dalam

sedangkan

buruknya

lebih

pembayaran maka kesejahteraan masyarakat

dikurangkan sehingga dapat tercapainya 10



sesuatu

yang

membayar

diinginkan.

pajak

ini

Kesadaran hanya

yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan

memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin

kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan

semata tetapi diikuti sikap kritis juga.

dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib

Semakin

dan

pajak sehingga meningkatkan kepatuhan

tinggi

dalam pembayaran pajak. Dengan adanya

maju

pemerintahannya,

tidak

wajib pajak adalah memberikan pelayanan

masyarakat maka

semakin

kesadaran membayar pajaknya.

aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan

4.

agar dapat meningkatkan kepuasan dan

Ketepatan Waktu Sebuah pekerjaan dapat dinilai melalui

kepatuhan wajib pajak.

aspek ketepatan waktu, dimana ketepatan

Kemudian upaya peningkatan kualitas

waktu akan menunjukan bagaimana kinerja

dapat dilakukan dengan cara peningkatan

seseorang dilihat dari penyelesaian dalam

kualitas dan kemampuan teknis pegawai di

mengerjakan sebuah tugas dalam kurun

dinas pendapatan daerah Kota Pontianak,

waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu

perbaikan infrastruktur seperti perluasan

merupakan

Tempat

suatu

hal

yang

harus

Pelayanan

Terpadu

(TPT)

diwujudkan, sebab dari ketepatan waktulah

penggunaan sistem informasi dan teknologi

kita dapat melihat keseluruhan hasil kerja

untuk dapat memberikan kemudahan kepada

yang dilaksanakan. ketepatan waktu juga

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

dikatakan yaitu sesuai tidaknya dengan

perpajakannnya. Dapat dikatakan bahwa

waktu

Pengukuran

wajib pajak dari pelayanan inilah upaya

ketepatan waktu merupakan jenis khusus

terbaik agar wajib pajak membayar pajaknya

dari pengukuran yang menentukan ketepatan

tepat pada waktu yang ditentukan.

waktu penyelesaian suatu kegiatan.

daerah terutama pajak sarang burung walet

yang

direncanakan.

Pajak

Dilihat dari segi ketepatan waktunya

merupakan salah satu sumber pendanaan

mekanisme pemungutan pajak dimana Masa

penting untuk melaksanakan program dan

pajak,

kegiatan pembangunan daerah di berbagai

saat

pajak

terutang

dan

surat

pemberitahuan pajak daerah Kota Pontianak

bidang, karenanya

wajib pajak sarang

tersebut dikeluarkan sebab tidak adanya

burung walet harus membayar tepat waktu

ketepatan dalam pembayaran pajak. Salah

serta menjadi budaya di masyarakat itu

satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan

sendiri. 11



Wajib pajak (WP) seharusnya hadir

jera terhadap wajib pajak sarang burung

dalam pertemuan tersebut. Dengan begitu

walet apabila tidak melakukan pembayaran

wajib pajak dapat mengetahui apa yang akn

pajak tepat waktu.

dilakukan dalam usaha walet tersebut, sehingga prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak dispenda dapat diketahui oleh wajib

pajak

sarang

Terpenuhinya

burung

kewajiban

E. KESIMPULAN

walet.

pajak

dapat

1.

Kuantitas

memberikan indikasi positif akan tingginya

Kuantitas kerja di Dinas Pendapatan

kepedulian

Daerah

terhadap

dan

kontribusi

perkembangan

masyarakat

Pontianak

dalam

serta

penyelesaian tugasnya masih mengalami

menunjukkan itikad baik wajib pajak sarang

beberapa kelemahan dari segi sumber

burung walet untuk menjalin hubungan baik

daya manusia dan prasarana yang ada,

dengan

seperti

kurangnya

petugas

lapangan

pemerintah

daerah

Kota

daerah

melalui

pembayaran pajak sarang burung walet. Wajib pajak (WP) masih kurang dalam

bagian untuk

jumlah mengecek

langsung. Kemudian melihat jumlah

melaporkan dan membayar pajak, padahal

dari

penggunaan uang pajak meliputi mulai dari

penyelesaian

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan

dengan baik, seperti yang dikatakan

berbagai

sebelumnya kekurangan Sumber Daya

proyek

pembangunan.

segi tingkat keberhasilan dan belum

Manusia

jalan,

keberhasilan yang menjadi tanggung

sakit/puskesmas,

sekolah,

kantor

polisi

rumah dibiayai

jawab

dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Oleh karena itu membayar pajak

belum

dimana

terukur

Pembangunan sarana umum seperti jalanjembatan,

(SDM),

dapat

dikerjakan

tingkat

secara

maksimal. 2.

Kualitas

terutama pajak sarang burung walet dapat

Apabila dilihat dari segi kualitas kerja di

meningkatkan

Dinas

Pendapatan

Asli

Daerah

Pendapatan

Daerah

Kota

(PAD) Kota Pontianak. Penegakan hukum

Pontianak menunjukkan bahwa ada

memang harus di tingkatkan terutama dalam

beberapa yang masih kurang memadai

pembayaran

memberikan

dan perlu di perbaiki seperti mutu

sanksi yang tegas sehingga membuat efek

sumber daya manusianya dimana masih

pajak

dengan



kurangnya lapangan

3.

kemampuan untuk

petugas

memungut

pajak

dalam

melakukan

pembayaran

dengan

memberikan sanksi tegas sebab Ketepatan

terutama pajak sarang burung walet.

waktu merupakan salah satu faktor penting

Ketepatan Waktu

dalam menyajikan suatu informasi yang

Dilihat dari ketepatan waktu dalam

relevan

menyelesaikan

melaporkan dan menyajikan hasil laporan

tugas

dimana

menunjukan bahwa bahwa ketepatan

sehingga

aparat

pajak

dapat

keuangannya setiap tahunnya.

waktu sangat berpengaruh, hal ini disebabkan

minimnya

informasi

masyarakat akan manfaat pajak itu

G. REFERENSI

sendiri. Padahal apabila masyarakat taat akan pajak maka pembangunan dan ekonomi negara akan meningkat yang berarti kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Dharma, Agus. 2003. Manajemen Supervisi. Jakarta. Rajawali Pers. Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I jatim. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta : Rajawali Pers.

F. SARAN Peraturan Perundang-undangan : Untuk lebih meningkatkan kualitas dan

kinerja para aparat pajak khususnya

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang mengurusi urusan pemungutan pajak sarang burung walet dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta evaluasi bekerja secara berkala sehingga pelaksana pajak akan semakin baik dan akhirnya akan berdampak pada penerimaan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pontianak. Kemudian Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak lebih mempertegas lagi kepada wajib pajak sarang burung walet 13 NURLAILA, NIM. E43011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Recommend Documents