BAB IV PEMBAHASAN. Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan. Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang

BAB IV PEMBAHASAN

IV.1

Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang

IV.1.1 Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber penerimaan atas pajak penerangan jalan dibedakan menjadi dua yaitu: pajak penerangan jalan PLN dan pajak penerangan jalan non PLN. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan PLN adalah withholding system sedangkan pajak penerangan jalan non PLN menggunakan self assessment system. Cara menghitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan nilai jual tenaga listrik. Contoh perhitungan atas penghitungan pajak penerangan jalan yaitu: a. Pajak penerangan jalan PLN Pak Andi pelanggan tarif R-1 dengan daya tersambung 1.300 VA. Stand kWh – Meter yang dicatat pada akhir Februari 2008 adalah 03781 kWh, dan yang dicatat bulan sebelumnya adalah 03660 kWh. Besarnya rekening listrik yang dibayar tersebut adalah:

45

Stand bulan ini – Stand bulan lalu = 03781 – 03660 = 121 kWh 1.

Biaya Beban (Rp 26.271,-/kVA)

2.

= 1.3 kVA x Rp 26.271,= Rp 34.152,- dibulatkan = Rp 34.150,-

Biaya Pemakaian Blok I

Pemakaian < 20 kWh

(Rp 396 tarif Rp./kWh)

= 20 kWh x Rp 396,= 7.920,-

3.

Biaya Pemakaian Blok II (Rp 422 tarif Rp./kWh)

Pemakaian 20 kWh – 60 kWh = 40 kWh = 40 kWh x Rp 422,= Rp 16.880,-

4.

Biaya Pemakaian Blok III

= 121 – 60 kWh

(selisih jumlah kWh dari

= 61 kWh x Rp 601,-

pemakaian Blok I dan Blok II,

= Rp 36.660,-

Rp 601 tarif Rp./kWh) 5.

Pajak Penerangan Jalan

= 4% x Rp 95.610,= Rp 4.780

Total tagihan listrik = Rp 95.610 + Rp 4.780 = Rp 102.254

46

b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN Sebuah perusahaan garmen (industri), menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) dengan perincian sebagai berikut: Daya terpasang/ penggunaan = 2.115 Faktor Daya

= 0,70

Jam per bulan

= 409

Harga jual satuan listrik

= 148

Nilai Jual Tenaga Listrik

= Jumlah Biaya Pemakaian

Tarif pajak non PLN untuk industri yaitu 7%. Nilai Jual Tenaga Listrik = 2.115 x 0,70 x 409 x 148 = Rp 89.617.626 Pajak penerangan jalan yang harus dibayar = Rp 89.617.626 x 7% = Rp 6.273.233

IV.1.2 Penerapan dan Pemungutan Pajak Hotel Sistem pemungutan atas pajak hotel adalah self assessment system sehingga pengusaha hotel melaporkan pajak yang terutang atas penerimaan hotel paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. Adapun contoh perhitungan atas pajak hotel yaitu: 47

Sebuah hotel bintang 1, pada bulan Januari 2008 melaporkan omzet pendapatan yang diterima dari tamu termasuk service charge adalah Rp 10.000.000,- maka besarnya pajak yang dikenakan atas penerimaan hotel yaitu: Pajak hotel

= Rp 10.000.000 x 10% = Rp 1.000.000,-

IV.1.3 Penerapan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Sistem pemungutan atas pajak sarang burung walet adalah self assessment system sehingga pengusaha sarang burung walet melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam masa terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet. Dimana rumus untuk menghitung pajak yang terutang atas sarang burung walet adalah: Pajak sarang burung walet

= Tarif x Dasar pengenaan pajak = 15% x nilai jual sarang burung walet

Contoh: Diketahui, seorang pengusaha sarang burung walet (budidaya rumahan) mengambil dan menjual sarang burung walet jenis sriti sebanyak 3 kilogram dimana harga pasaran atas sarang burung walet adalah Rp 1.750.000. Maka besarnya pajak yang terutang = tarif pajak x nilai jual sarang burung walet

48

Nilai jual sarang burung walet

= volume x harga dasar = 3 x Rp 1.750.000 = Rp 5.250.000

Pajak yang terutang

= 15% x Rp 5.250.000 = Rp 787.500

IV.1.4 Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Pajak penerangan jalan menggunakan withholding system sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah PLN. Sehingga, PLN yang menyetor langsung penerimaan atas pajak penerangan jalan ke kas daerah. Sedangkan untuk pajak hotel, pajak sarang burung walet dan pajak penerangan jalan bukan PLN maka pembayaran pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak melalui Bendahara Penerimaan dan Penyetoran. Kemudian dalam jangka waktu 1 x 24 jam, Bendahara Penerimaan dan Penyetoran harus melakukan penyetoran atas penerimaan dari pajak daerah melalui transfer ke kas daerah (Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang pada Bank Jabar Cabang Karawang). Setelah itu, Bendahara Penerimaan dan Penyetoran memberikan laporan ke bidang akuntansi yang disertai tanda setoran pajak daerah.

49

IV.1.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Penentuan naik atau turunnya suatu target atau anggaran ditetapkan berdasarkan: a. Penghitungan potensi pajak daerah guna mengetahui seberapa besar potensi dari pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. b. Evaluasi pendapatan triwulan sebelumnya dari setiap pajak daerah (antara target dengan penerimaan sebenarnya) guna mengetahui masalah yang timbul, jika penerimaan meningkat maka hal itu menunjukkan bahwa adanya potensi untuk menaikkan target di tahun mendatang, sebagai dasar dalam melakukan intensifikasi pajak, uji petik (investigasi/penyelidikan) yang dilakukan dalam jangka waktu 5 hari atau 1 minggu.

IV.2

Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

IV.2.1 Analisis Pertumbuhan Penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan Tabel 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun

Realisasi Penerimaan (Rp)

Pertumbuhan (%)

2008

48.287.815.684

-

2009

53.008.413.753

9,76

2010

63.341.292.465

19,49

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

50

Gambar 1: Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa perkembangan penerimaan atas pajak penerangan jalan terus mengalami peningkatan selama tahun 2008-2010. Hal ini terlihat dengan adanya kenaikan persentase pertumbuhan, yang semula sebesar 9,76% menjadi 19,49%. Dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2009 karena persentase kenaikannya yaitu sebesar 9,76% sedangkan di tahun 2010 sebesar 9,73%. Penerimaan pajak penerangan jalan terus mengalami peningkatan karena semakin meningkatnya jumlah pengguna atas energi listrik serta bertambahnya daya tersambung yang digunakan oleh pemakai listrik. Dengan semakin meningkatnya daya tersambung maka semakin meningkat pula tingkat penggunaan energi listrik. Sehingga, pajak yang dikenakan atas penggunaan energi listrik itu juga akan meningkat.

51

IV.2.2 Analisis Pertumbuhan Penerimaan atas Pajak Hotel Tabel 3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun


Pertumbuhan (%)

2008

324.993.709

-

2009

341.722.378

5,15

2010

431.566.486

26,29


Gambar 2: Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan Penerimaan Pajak Hotel Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Data pertumbuhan penerimaan pajak hotel diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dengan adanya persentase kenaikan atas penerimaan Pajak Hotel di tahun 2009 sebesar 52

5,15% sedangkan persentase kenaikan di tahun 2010 sebesar 21,14%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka persentase pertumbuhan atas penerimaan Pajak Hotel mengalami perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2010.

IV.2.3 Analisis Pertumbuhan Penerimaan atas Pajak Sarang Burung Walet Tabel 4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun


Pertumbuhan (%)

2008

74.385.180

-

2009

57.980.520

-22,05

2010

50.993.350

12,05


53

Gambar 3: Pertumbuhan Kenaikan/ Penurunan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Berdasarkan tabel pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet diatas, maka dapat diketahui bahwa selama jangka waktu 2008-2010 hasil penerimaan atas pajak sarang burung walet terus mengalami penurunan. Salah satu penyebab terjadinya penurunan atas penerimaan pajak sarang burung walet yaitu munculnya isu flu burung sehingga menurunkan daya beli dari masyarakat untuk mengkonsumsi sarang burung walet.

IV.3

Analisis Tingkat Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah Daerah biasanya menetapkan target yang akan dicapai dalam

penerimaan daerah. Hal tersebut dijadikan sebagai tolok ukur bagaimana pencapaian atas penerimaan daerahnya. Jika penerimaan daerah (realisasi) mampu mencapai target yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah dianggap mampu mencapai target tersebut sehingga hasil pencapaian atas target tahun ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menaikkan target penerimaan daerah di tahun berikutnya. Dalam mengukur seberapa besar tingkat pencapaian target atas penerimaan pajak daerahnya maka rumus yang digunakan adalah:

54

IV.3.1 Analisis Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tabel 5 Tingkat Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan No

Tahun

Anggaran/ Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Tingkat Pencapaian Target (%)

1

2008

43.600.000.000

48.287.815.684

110,75

2

2009

45.497.000.000

53.008.413.753

116,51

3

2010

59.000.000.000

63.341.292.465

107,36


Gambar 4: Perbandingan antara Anggaran dengan Realisasi atas Pajak Penerangan Jalan Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Data perbandingan antara anggaran dengan realisasi diatas menujukkan bahwa selama jangka waktu 2008-2010, penerimaan atas pajak penerangan jalan selalu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini terlihat melalui persentase tingkat pencapaian target yang melebihi angka 100%. Dimana di tahun 2008 besarnya 55

persentase tingkat pencapaian targetnya yaitu 110,75%. Sedangkan untuk tahun 2009 dan 2010, besarnya persentase tingkat pencapaian target yaitu sebesar 116,51% dan 107,36%.

IV.3.2 Analisis Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Hotel Tabel 6 Tingkat Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Hotel No

Tahun


Realisasi (Rp)


1

2008

190.000.000

324.993.709

171,05

2

2009

255.850.000

341.722.378

133,56

3

2010

319.000.000

431.566.486

135,29


56

Gambar 5: Perbandingan antara Anggaran dengan Realisasi atas Pajak Hotel Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Data diatas menunjukkan bahwa hasil penerimaan atas Pajak Hotel selalu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini terlihat melalui persentase tingkat pencapaian target yang melebihi 100% selama tahun 2008-2010. Berdasarkan persentase tingkat pencapaian targetnya, maka tahun 2008 mengalami tingkat pencapaian target yang paling tinggi dibandingkan tahun 2009 dan 2010. Hal ini terlihat dimana di tahun 2008, penerimaan (realisasi) lebih tinggi 71,05% dari target yang telah ditetapkan. Dan untuk tahun 2009 dan 2010, penerimaan (realisasi) lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 33,56% dan 35,29%.

IV.3.3 Analisis Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tabel 7 Tingkat Pencapaian Target atas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet No

Tahun


Realisasi (Rp)


1

2008

100.000.000

74.385.180

74,39

2

2009

100.000.000

57.980.520

57,98

3

2010

50.000.000

50.993.350

101,99


57

Gambar 6: Perbandingan antara Anggaran dengan Realisasi atas Pajak Sarang Burung Walet Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2008 sampai

2009

penerimaan

atas

Pajak

Sarang

Burung

Walet

menunjukkan

ketidakberhasilan dalam pencapaian targetnya. Hal ini terlihat dengan hasil realisasi yang jumlahnya dibawah target yang telah ditentukan. Namun di tahun 2010, hasil penerimaan (realisasi) atas pajak sarang burung walet mampu melewati batas target yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena, adanya penurunan jumlah target yang ditentukan. Sehingga, penerimaan atas pajak sarang burung walet mampu mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2010.

58

IV.4

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah

IV.4.1 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Tabel 8 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Tahun


Pajak Daerah (Rp)

Kontribusi (%)

2008

48.287.815.684

58.543.986.502

82,48

2009

53.008.413.753

63.949.267.931

82,89

2010

63.341.292.465

77.626.636.142

81,6


Gambar 7: Persentase Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

59

Berdasarkan informasi diatas, maka dapat diketahui bahwa kontribusi hasil penerimaan pajak penerangan jalan terhadap hasil pajak daerah selama tahun 2008 yaitu sebesar 82,48% dan untuk tahun 2009 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap hasil pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 0,41% dimana persentase semula sebesar 82,48% menjadi 82,89%. Dan di tahun 2010, terjadi penurunan sebesar 1,29%.

IV.4.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Tabel 9 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Tahun


Pajak Daerah (Rp)

Kontribusi (%)

2008

324.993.709

58.543.986.502

0,56

2009

341.722.378

63.949.267.931

0,53

2010

431.566.486

77.626.636.142

0,56


60

Gambar 8: Persentase Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Berdasarkan tabel persentase diatas, maka dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah masih sangat minim. Hal ini terlihat melalui persentase tingkat kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah di tahun 2008, yaitu sebesar 0,56% dan di tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 0,03%. Sedangkan di tahun 2010, tingkat persentase kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah yang berasal dari hotel memiliki kontribusi sedikit terhadap penerimaan pajak daerah.

61

IV.4.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah Tabel 10 Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah Tahun


Pajak Daerah (Rp)

Kontribusi (%)

2008

74.385.180

58.543.986.502

0,13

2009

57.980.520

63.949.267.931

0,09

2010

50.993.350

77.626.636.142

0,07


Gambar 9: Persentase Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Berdasarkan tabel dan gambar diatas maka diketahui bahwa persentase kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap hasil pajak daerah masih 62

minim. Hal ini terlihat dari persentase kontribusi pajak sarang burung walet yang terus mengalami penurunan selama tahun 2008-2010. Jadi dapat disimpulkan bahwa diantara ketiga jenis pajak daerah tersebut, yang memiliki tingkat kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak penerangan jalan. Hal tersebut terjadi karena semakin meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat akan penggunaan energi listrik. Karena, dengan semakin meningkatnya daya tersambung maka semakin bertambah pula tingkat penggunaan energi listrik. Semakin meningkatnya penggunaan energi listrik, maka semakin bertambah juga pajak penerangan jalan yang akan dikenakan.

IV.5

Kendala-Kendala dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet Salah satu penyebab terjadinya penurunan atas penerimaan pajak daerah yaitu

munculnya hambatan/kendala dalam pelaksanaan pemungutan. Kendala yang timbul dalam pemungutan pajak daerah tidak hanya berasal dari luar (ekstern) tapi juga berasal dari dalam (intern). Kendala yang muncul dari luar (eksternal) diantaranya: a. Kendala yang muncul dalam pemungutan pajak penerangan jalan 1. Adanya

tuntutan

pengalokasian

dari

hasil

masyarakat penerimaan

desa pajak

yang

menganggap

penerangan

jalan

bahwa melalui

pembangunan lampu penerangan jalan hanya dialokasikan ke kota-kota;

63

2. Khusus untuk penerimaan pajak penerangan jalan yang berasal dari non PLN, DPPKAD belum memiliki alat pengukur KWH meter. b. Kendala yang muncul dalam pemungutan pajak hotel 1. Wajib pajak tidak memberikan data yang benar (kurangnya kesadaran dari Wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak); 2. Karawang belum memiliki potensi objek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung sehingga dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung maka semakin meningkat pula hasil penerimaan dari usaha perhotelan; 3. Karawang belum dijadikan sebagai salah satu tempat pelatihan karena pada umumnya pelatihan menggunakan sarana hotel untuk beristirahat; 4. Sistem penerimaan atas penghasilan hotel masih dilakukan secara manual sehingga sulit untuk mendeteksi besarnya penghasilan yang diperoleh; c. Kendala yang muncul dalam pemungutan pajak sarang burung walet 1. Sulitnya melakukan penagihan atas pajak sarang burung walet dan wajib pajak tidak melaporkan pajaknya; 2. Pemilik sarang burung walet berasal dari luar Karawang sehingga hal tersebut mempersulit petugas penagihan untuk melakukan penagihan pajak; 3. DPPKAD belum mengetahui secara pasti kapan waktu panen atas sarang burung walet. Sedangkan kendala yang muncul dari dalam (internal) antara lain: 1. Jumlah personil yang melakukan penagihan pajak masih minim;

64

Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah tenaga kerja yang cukup berkompeten di bidang penagihan. Dan jika dibandingkan dengan wajib pajak yang jumlahnya banyak maka proses penagihan juga akan mengalami kesulitan karena terbatasnya jumlah personil dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Jumlah kendaraan operasional masih terbatas dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang jumlahnya tidak sedikit; Jumlah kendaraan operasional yang tersedia juga akan berpengaruh dalam melakukan proses penagihan mengingat wajib pajak bertempat tinggal di daerah yang berbeda-beda. Sehingga, proses penagihan juga akan mengalami hambatan karena terbatasnya kemampuan personil untuk mencapai daerah tempat wajib pajak tinggal atau berada. 3. Ketegasan petugas dalam melakukan penagihan; Ketegasan petugas yang melakukan penagihan juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil penagihan. Petugas yang masih belum berpengalaman (tergolong masih berusia muda) tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan apalagi tidak semua wajib pajak mematuhi peraturan. Demikian halnya dengan petugas yang sudah lanjut usia (tua) maka akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan, petugas dalam usia tua cenderung mudah mengalami kelelahan pada saat melakukan penagihan. Sehingga, dibutuhkan petugas penagihan yang berpengalaman dalam bidangnya serta tergolong dalam usia muda.

65

4. Pekerja lapangan itu menggunakan tenaga kerja yang tersedia pada saat itu di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penggunaan pekerja lapangan yang hanya menggunakan tenaga kerja yang tersedia pada saat itu tentunya akan menjadi hambatan dalam proses kerja yang berada di luar lapangan. Dan hal tersebut semakin menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah personil yang bekerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

IV.6

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan atas Pajak Daerah baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi yaitu: 1. Intensifikasi Pajak a. melakukan kegiatan sosialisasi pajak melalui media elektronik seperti televisi guna memberikan informasi serta pemahaman mengenai pajak daerah; b. melakukan kegiatan penyuluhan dimana petugas memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk mengisi/ melaporkan pajaknya secara otentik dan benar; c. perbaikan atas sistem pengelolaan/ pelayanan penerimaan pajak daerah sehingga menghasilkan pelayanan pajak yang cepat dan wajib pajak 66

diberikan kemudahan dalam membayar pajak yang terutang contoh: sistem simpada; d. membenahi regulasi atas pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati) sehingga terciptalah suatu peraturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; e. melakukan pendataan atas potensi dari semua objek pajak. 2. Ekstensifikasi pajak a. memperluas objek pajak baru melalui pemungutan jenis pajak baru contohnya: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

67

BAB IV PEMBAHASAN. Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan. Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang

Recommend Documents