ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SERANG Irma Yulia Email :
[email protected] Maulana Yusuf Email :
[email protected] Deden Muhammad Haris Email :
[email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Abstract : The research was motivated by the implementation of tax collection billboard experiencing difficulties in implementation. This study focused on the implementation of taxation at the billboard in the Serang City. The purpose of this study was to determine the implementation of tax collection sejaumana billboard in the Serang City and any obstacles that occur in the implementation. This research using descriptive method. Techniques of data collection is done by interview, observation and literature study. The results showed that the billboard tax collection in the Serang City not performing well. That is because many problems that occur namely, WP still many who are not obedient to pay taxes, are still viewed by many billboards are delinquent taxes on the location of the study, conducted by the socialization DPKD with only carried out once a year, so it is still not to be provide information on Advertising Tax, the lack of sufficient resources in so much volume but not by a sufficient number of employees, and inadequate facilities and infrastructure and still have not met the needs of regional financial processing system applications. The suggestions is to provide strict sanctions for the delinquent tax payers, and do the billing directly to the delinquent tax payers, informal meetings such as family gathering twice a year to strengthen the relationship between the taxpayer's tax personnel, recruit employees to increase the number of staff DPKD Serang City, increase the number of infrastructures and office supplies such as tables and chairs which corresponds to the number of staff. Keywords : Advertising Tax, Self Assessment, Official Assesment
Pembiayaan
pemerintah
senantiasa
memerlukan
sumber
daerah dalam melaksanakan tugas
penerimaan yang dapat diandalkan.
pemerintahan
Kebutuhan ini semakin dirasakan
dan
pembangunan 107
sejak
selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil
diberlakukannya otonomi daerah di
pajak daerah, hasil retribusi daerah,
Indonesia, yaitu mulai tanggal 1
hasil pengelolaan kekayaan daerah
januari
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
oleh
daerah
terutama
2001.
Dengan
adanya
otonomi daerah dipacu untuk dapat
yang
berkreasi
perimbangan
mencari
penerimaan
sumber
daerah
yang
sah.
pendapatan
dapat
Selain
PAD,
dan daerah
dana
lain-lain yang
sah.
mendukung pembiayaan pengeluaran
Sedangkan yang paling potensial
daerah. Termasuk Kota Serang yang
berupa pemasukan dari sektor pajak
merupakan kota termuda di Provinsi
daerah dan retribusi daerah yang
Banten. Kota ini merupakan wilayah
tetapkan
pemekaran Kabupaten Serang yang
yang pelaksanaannya didaerah diatur
telah berusia 481 tahun. Dahulu
lebih lanjut dengan Peraturan daerah.
Serang
dari
Pada pengertian lain pemerintah
Serang,
daerah dilarang melakukan pungutan
sebagai
atau dengan sebutan lain di luar yang
merupakan
wilayah
bagian
Kabupaten
kemudian
ditetapkan
dengan
Undang-Undang
kotamadya pada tanggal 2 November
telah
2007. Dari berbagai alternatif sumber
Perimbangan Keuangan antara Pusat
penerimaan yang mungkin dapat
dan
dipungut
menjelaskan tentang pendapatan asli
oleh
daerah,
Undang-
Undang tentang Pemerintah Daerah
daerah
menetapkan
PAD.
pajak
dan
retribusi
daerah menjadi salah satu sumber
ditetapkan
Undang-Undang.
Pemerintah
Daerah
yang selanjutnya
Penerimaan
pajak
juga
disebut
daerah
penerimaan yang berasal dari dalam
memiliki kontribusi
daerah dan dapat dikembangkan
signifikan terhadap perolehan PAD
sesuai
suatu daerah. Salah satunya adalah
dengan
kondisi
masing-
masing daerah.
kontribusi penerimaan pajak daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang cukup
Daerah
terhadap perolehan PAD di Kota bersumber
Serang. Pengelolaan pajak daerah
pada pendapatan daerah terdiri atas
merupakan bagian dari pada sistem
pendapatan
pengelolaan keuangan daerah. Untuk
asli
daerah
yang 108
daerah
PAD di Kota Serang, peraturan
termasuk di dalamnya pajak daerah,
daerah mengenai reklame tersebut
pemerintah
Serang
dapat menertibkan pola tata ruang
Pengelolaan
daerah, agar terkesan tidak semrawut
mengelola
keuangan
daerah
membentuk
Kota
Dinas
dan
Keuangan Daerah (DPKD)
acak-acakan,
karena
media
reklame tersebut merupakan salah
Data dari DPKD Kota Serang PAD
satu alat untuk para produsen dapat
pajak daerah paling besar dari pajak
mengiklankan berbagai produknya di
penerangan jalan Rp 2,26 miliar,
sepanjang jalan dengan mudah dan
kemudian yang kedua pajak restoran
dapat dilihat oleh orang banyak. Saat
Rp 1,86 miliar dan yang ketiga pajak
ini jumlah reklame yang sudah
reklame Rp 1,5 miliar. Dari delapan
diterbitkan di Kota Serang berjumlah
jenis pajak daerah yang ada di Kota
1644, 1042 yang terbit pada Tahun
Serang, salah satu komponen pajak
2009 dan 602 yang terbit pada Tahun
daerah yang juga memiliki kontribusi
2010 semester 1.
mengungkapkan
Realisasi
penting terhadap Pendapatan Asli
Berdasarkan wawancara dan
Daerah (PAD) adalah pajak reklame.
pengamatan awal peneliti, dijumpai
Pajak reklame menjadi salah
berbagai masalah yang terjadi dalam
satu sumber pendapatan daerah yang
implementasi
sangat
ini,
reklame di Kota Serang. Pertama,
terutama di Kota Serang yang baru
ditemukannya tax losses (kerugian
berdiri 3 tahun,
pajak) terhadap PAD. Tax losses
potensial
peraturan
pada
saat
dengan adanya
daerah
yang
potensi
Nomor 13 Tahun 2008 maka sumber
penerimaan
pendapatan
observasi
dari
reklame tersebut dapat
pajak
tersebut merupakan selisih antara
telah
ditetapkan mengenai pajak reklame
daerah
pemungutan
pajak
pajak
dan
pajak. yang
realisasi Berdasarkan
dilakukan
oleh
peneliti, maka didapatkan data dari
dipungut
sesuai dengan ketetapan yang telah
DPKD
diberlakukan,
sehingga
dapat
menunggak pajak yaitu 22 objek
meningkatkan
pendapatan
asli
pajak reklame yaitu, reklame jenis
daerah. Selain untuk meningkatkan
billboard 2, balego 5, spanduk 7, 109
mengenai
reklame
yang
umbul-umbul keseluruhan
8, jenis
dari
representatif
jumlah
reklame
membuat
pelayanan
kepada wajib pajak menjadi kurang
yang
optimal.
berada di lokasi penelitian berjumlah
Tujuan yang hendak dicapai
161, reklame billboard 49, megatron jenis
dalam penelitian ini, adalah : untuk
reklame non permanen 54, neon box
mengetahui : lingkungan strategis apa
31, dan balego
yang
1,
spanduk/umbul-umbul
26 yang telah di
mempengaruhi
pemungutan
pajak reklame hambatan dan usaha
terbitkan. efektifnya
apa yang ada dalam pemungutan
sosialisasi dan penyuluhan terhadap
pajak reklame dan bagaimana potensi
wajib
penerimaan Pajak Reklame di Kota
Kedua,
belum
pajak
yang
selama
ini
Serang
dilakukan Dinas Pengelolaan dan
Mardiasmo
Keuangan Daerah (DPKD) Kota
(1999:
5)
sudah
memberikan definis Pajak daerah
dilakukan baru sebatas penyuluhan
adalah pajak yang dipungut oleh
kepada wajib pajak, itupun hanya
pemerintah daerah dan digunakan
dilakukan satu tahun sekali.
untuk membiayai rumah tangganya
Serang.
Sosialisasi
yang
sendiri. Contoh : pajak reklame,
Ketiga, terbatasnya jumlah petugas
pengawasan
pengendalian
operasional
pajak hiburan, pajak
dan
hotel dan
restoran, dan lain-lain. Sedangkan,
dalam
pelaksanaan kegiatan pemungutan
pengertian
pajak
menurut Davey (1988: 39) adalah :
reklame
yang
merupakan
sendiri
1)
Dinas atau Instansi atau Lembaga
pemerintah daerah dengan peraturan
Pengelola Pajak Reklame, dan Dinas
dari daerah itu sendiri; 2) Pajak yang
tersebut yaitu DPKD Kota Serang
dipungut nasional
pelaksanaan
yang
daerah
kewenangan dan tanggung jawas
Keempat,
Pajak
pajak
dipungut
berdasarkan tapi
oleh
peraturan
penetapan
tarifnya
program peningkatan pajak reklame
dilakukan oleh pemerintah daerah;
terkendala pada fasilitas kantor yang
3)
tidak memadai. Lokasi kantor DPKD
dipungut oleh Pemerintah Daerah; 4)
Kota Serang yang tidak strategis dan
Pajak 110
Pajak
yang
yang
ditetapkan
dipungut
dan
dan
diadministrasikan oleh pemerintah
daerah berhubungan dengan tugas
pusat
dan
tetapi
diberikan
hasil
pungutannya
kepada,
dibagi
kewajiban
mengatur
dan
mengurus rumah tangganya sendiri.
hasil
Tidak berbeda dengan Devas
dengan atau di bebani pungutan oleh
(1989:61) yang menyebutkan bahwa
pemerintah daerah kebanyakan
perpajakan daerah dapat diartikan
pajak daerah hanya memenuhi 1
sebagai : 1) Pajak yang dipungut
(satu) 2 (dua) karakteristik tersebut.
oleh
Sesuai dengan pengertian tersebut
pegaturan dari daerahnya sendiri; 2)
pajak daerah dengan bersifat pajak
Pajak yang dipungut berdasarkan
asli daerah, yakni jenis-jenis pajak
Peraturan Nasional tetapi penerapan
yang ditetapkan oleh daerah selaku
tarifnya dilakukan oleh Pemerintah
otonom, atau dapat pula berupa pajak
Daerah; 3) Pajak yang ditetapkan dan
yang berasal dari pajak-pajak Negara
atau
(pusat)
yang
diserahkan
kepada
daerah; 4) Pajak yang dipungut dan
daerah
untuk
menjadi
sumber
diadministrasikan oleh pemerintah
Menurut
pendapatan
Bird
daerah.
Pemerintah
dipungut
pusat
Pemungutan
tapi
pajak daerah berdasarkan peraturan
diberikan
daerah,
dengan,
namun
demikian
pajak
Daerah
oleh
hasil
kepada, atau
dengan
pemerintah
pungutannya dibagi
dibebani
hasil
pungutan
daerah tidak terlepas dari pajak
tambahan (opsen) oleh pemerintah
Negara,
daerah.
karena
pajak
daerah
merupakan bagian perpajakan secara
Davey (1988:39) mengatakan
nasional. Seperti yang dikemukakan
bahwa dalam pemungutan pajak
oleh Soelarno (1999:198), sebagai
daerah
berikut bahwa pajak daerah adalah
beberapa
pajak asli daerah maupun pajak
Kecukupan dan Elastisitas, hal ini
Negara
berarti pendapatan dari pajak harus
yang
daerah
yang
diselenggarakan diwilayah
diserahkan
kepada
perlu
mempertimbangkan
kriteria,
yaitu
1)
pemungutannya
menghasilkan
oleh
cukup besar dalam kaitannya dengan
kekuasaannya,
daerah
seluruh
yang
atau
pendapatan
:
sebagian
yang
biaya
pelayanan yang akan dikeluarkan.
gunanya membiayai penggeluaran 111
Sedangkan yang berkaitan dengan
yaitu pertama, Hasil (yield), bahwa
elastisitas menyangkut 2 hal yaitu
memadai atau tidaknya hasil suatu
Pertumbuhan
pajak
potensi
dari
dasar
dalam
kaitannya
dengan
pengenaan pajak yang bersangkutan
berbagai layanan yang dibiayainya,
dan Kemudahan untuk memungut
stabilitas
pertumbuhan
memperkirakan besar hasil itu, dan
Keadilan,
pajak yang
tersebut; berati
2)
elastisitas
bahwa
dan
mudah
hasil
tidaknya
pajak
terhadap
prinsipnya adalah beban pengeluaran
inflasi, pertumbuhan penduduk, dan
pemerintah haruslah dipikul oleh
sebagainya, juga perbandingan hasil
semua golongan dalam masyarakat
pajak dengan biaya pungut. Kedua ;
sesuai dengan kesanggupan masing-
Keadilan (equity), bahwa dasar pajak
masing golongan masyarakat; 3)
dan
Kemampuan
yaitu
harus jelas dan tidak sewenang-
Pengelolaan pajak menurut adanya
wenang, pajak bersangkutan harus
kemampuan
Sebab
adil secara horizontal, artinya beban
pungutan pajak berbeda-beda baik
pajak haruslah sama besar antara
dalam
dan
berbagai kelompok yang berbeda
keputusan, yang semuanya menuntut
tetapi dengan kedudukan ekonomi
adanya administrasi yang baik yang
yang
mampu mendukung segala kegiatan
vertical,
tersebut;
Politis
memiliki sumber daya ekonomi lebih
yakni Kemauan politik diperlukan
besar memberikan sumbangan yang
dalam mengenakan pajak ; Struktur
lebih besar dari pada kelompok yang
Tarif ; memutuskan siapa yang harus
tidak banyak memiliki sumber daya
membayar dan bagaimana pajak
ekonomi; Ketiga daya guna ekonomi
yang ditetapkan; memungut pajaknya
(economic efficiency), bahwa pajak
dan penetapan sangsi bagi yang
hendaknya mendorong (atau setidak-
melanggar.
tidaknya
Administratif,
administrasi.
jumlah,
4)
integritas
Kesepakatan
kewajiban
sama.
membayar
Harus
artinya
adil
kelompok
tidak
pajak
secara yang
menghambat)
penggunaan sumber daya secara
Terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti yang
berdaya
dikemukakan oleh Davey (1988: 61)
ekonomi, mencegah jangan sampai 112
guna
dalam
kehidupan
pilihan
konsumen
produsen
menjadi
dan
berikut: 1) Pemungutan pajak harus
pilihan
salah
adil
arah;
(Syarat
Keadilan);
2)
Kemampuan
Pemungutan pajak harus berdasarkan
Melaksanakan (ability to implement),
undang-undang (Syarat Yuridis); 3)
bahwa suatu pajak haruslah dapat
Tidak
dilaksanakan dari sudut kemauan
(Syarat Ekonomis); 4) Pemungutan
politik dan kemauan tata usaha; dan
pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Kelima adalah Kecocokan sebagai
dan 5) Sistem pemungutan pajak
sumber
penerimaan
harus sederhana.
(suitability
as
Keempat,
a
daerah
local
menggangu
perekonomian
Berdasarkan
revenue
uraian
diatas
resource), bahwa harus ada kejelasan
maka, pemungutan pajak memang
kepada daerah mana suatu pajak
seharusnya tidak membebankan para
harus dibayar, dan tempat memungut
wajib pajak yang hendak membayar
pajak sedapat mungkin sama dengan
pajak, karena semua pemungutan
tempat akhir beban pajak, pajak tidak
pajak
mudah
pendapatan
dihindari
dengan
cara
harus
memindahkan objek pajak dari suatu
bulannya.
daerah ke daerah lain, pajak daerah
pemungutan
hendaknya
hendaknya
jangan
mempertajam
sesuai
yang
dengan
didapat
setiap
Dengan
adanya
pajak
tersebut,
digunakan
untuk
perbedaan-perbedaan antara daerah,
kesejahteraan
masyarakat
dari segi potensi ekonomi masing-
pembangunan infrastruktur didalam
masing, dan pajak hendaknya tidak
berbagai aspek. Dari
menimbulkan beban yang lebih besar
beberapa
dan
pendapat
dari kemampuan tata usaha pajak
mengenai sistem pemungutan pajak,
daerah.
Mardiasmo
(2006:
(2006:23)
menyatakan
pada
Mardiasmo menyatakan
bahwa,
agar
Perpajakan.
pemungutan
pajak
tidak
pajak,
menimbulkan
hambatan
sebagai
suatu
harus
memberi
syarat
juga bukunya
pemungutan
berikut:
pertama,
official assessment System yakni
atau
perlawanan, maka pemungutan pajak memenuhi
Sistem
7)
sebagai 113
sistem
pemungutan
wewenang
yang kepada
pemerintah
(fiskus)
untuk
menentukan besarnya yang terutang
HASIL DAN PEMBAHASAN
oleh
Hasil
Wajib
Pajak.
Kedua,
Self
Assessment System yaitu suatu sistem
Lingkungan
pemungutan pajak yang memberi
Berpengaruh
Strategis
yang
Pajak
Dinas pengelolaan keuangan
untuk menentukan sendiri besarnya
daerah (DPKD) Kota Serang, sebagai
pajak yang terutang. Ketiga, With
pengelola keuangan daerah, dalam
Holding System yaitu suatu sistem
melaksanakan tugas dan fungsinya
pemungutan pajak yang memberi
banyak
wewenang
lingkungan (environment influence),
wewenang
kepada
kepada
Wajib
pihak
ketiga
dipengaruhi
yang
oleh
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak
baik
yang bersangkutan)
lingkungan (internal environment), maupun
luar
dalam
(external
Internal dan External Environment
Dalam penelitian ini penulis menggunakan
digunakan
dari
dari
environment)
METODE
deskriptif.
datang
faktor
metode
Instrumen dalam
Faktor-faktor
penelitian
lingkungan
yang
penelitian
ini
mempengaruhi
dari
yang pelaksanaan
dalam dapat tugas
berbentuk wawancara dengan Kepala
dan fungsi DPKD Kota Serang
Dinas, Kepala Bidang Pendapatan
adalah sebagai berikut : 1) Faktor
dan Pelaksana Dinas Luar (petugas
kekuatan (strengths) yang terdiri dari
lapangan) dan observasi. Penelitian
motivasi dan semangat kerja pegawai
yang dilakukan oleh peneliti adalah
cukup tinggi, adanya dukungan dari
mengeksplorasi lingkungan strategis
pimpinan dan koordinasi yang baik
yang berpengaruh, hambatan dan
dan dinamis; 2) Faktor kelemahan
upaya yang dilakukan dan potensi
(weaknesses) yang terdiri dari :
penerimaan
jumlah pegawai belum memadai,
dari
sektor
pajak
reklame. Teknik analasis data yang
Sarana
digunakan
memadai dan belum terpenuhinya
dalam
penelitian
ini
adalah statistik deskriptif kualitatif
kebutuhan 114
dan
prasarana
aplikasi
belum
sistem
pengelolaan Sedangkan
keuangan faktor
daerah.
Potensi Pajak Reklame di Kota
luar
yang
1)
faktor
Potensi objek pajak reklame
peluang (opprtunities) yang terdiri
yang dimiliki Kota Serang sebagai
dari : Potensi pajak daerah yang
sumber
belum tergali secara optimal, Kota
Potensi subjek pajak reklame Kota
Serang sebagai Pusat Pemerintahan
Serang adalah yaitu Wajib pajak dan
ibukota Propinsi Banten. 2) Faktor
dan Tempat pemasangan reklame.
mempengaruhi
adalah
Serang
tantangan (threats) yang terdiri dari : Adanya
penyempurnaan
PAD
sangat
potensial.
Berikut Tempat pemasangan
regulasi
reklame
pengelolaan keuangan daerah yang
kawasan
ditetapkan
berdasarkan :
relatif cepat dan Kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
Tabel 1 No
1.
2.
3.
Lokasi
Uraian Lokasi
Sepanjang jalan tol, baik yang ada di marka, diatas jalan maupun diluar marka jalan tol. Kawasan Khusus Meliputi seluruh lokasi dalam kawasan khusus seperti : 1. Pelabuhan laut 2. pelabuhan udara 3. Terminal 4. Mall dan sejenisnya. Meliputi : Perkotaan I 1. Jl. Jendral Sudirman 2. Jl. Ahmad Yani 3. Jl. Veteran 4. Jl. Brig. Jend. KH. Syam’un 5. Jl. Mayor Syafei 6. Jl. Yusuf Martadilaga 7. Jl. Diponegoro Jalan Tol
115
Nilai Lokasi Penempatan (Rp) Rp. 200.000,-
Rp. 225.000,-
Rp. 150.000
8. Jl. KH. Abdul Fatah Hasan 9. Jl. Trip Jamaksari 10. Jl. KH. Sochari 11. Jl. Abdul Latif 12. Jl. Abdul hadi 13. Jl. Lingkar Selatan 14. Jl. Sema’un Bakri 15. Jl. Ciwaru Raya 16. Jl. Ayip Usman 17. Jl. Pasar Rawu- Trip Jamaksari 18. Jl. Bhayangkara 19. Jl. Saleh Baimin 20. Jl. RM. djayadiningrat 21. Jl. Amin Jasuta 22. Jl. Kagungan 23. Jl. Ki Tapa 24. Jl. KH. Khatib 25. Jl. Maulana Yusuf 26. Jl. Juhdi 27. Jl. SA. Tirtayasa 28. Jl. KH. Jamhari 29. Jl. TB Makmun 30. Jl. Ki Uju 31. Jl. Empat Lima 32. Jl. Ki Mas Jong 33. Jl. Lontar baru 34. Jl. Mayor Supri Jamhari 35. Jl. M. Hasanudin 36. Jl. HO. Ternaya 37. Jl. RSU 38. Jl. TB Bakri 39. Jl. Pangeran Purbaya 40. Jl. Lingkungan Pasar Rawu 41. Jl. TB Buang 42. Jl. kaligandu Trondol 43. Jl. Penancangan 44. Jl. Letnan Jidun 45. Jl. Raya Banten-jembatan Tol (Kidemang) 46. Jl. Syech Nawawi Al Bantani-Palima 47. Jl. Raya Jakarta-Kalodran Walantaka 116
4.
Perkotaan II
5.
Kawasan Industri
48. Jl. Raya Cilegon-Taman Baru Taktakan 49. Jl. Raya pandeglangKemanisan Curug Di wilayah Kota Serang, Kecuali lokasi yang sudah ada di perkotaan I . Meliputi seluruh lokasi didalam kawasan industri.
Rp. 125.000,-
Rp. 100.000,-
Penerimaan Pajak Reklame Tabel 2 Tahun 2009 2010 Semester 1
Penerimaan Pajak reklame 2.038.562.274 1.502.037.406
Sumber: Rekapitulasi penerimaan pendapatan DPPKD Kota Serang
Tabel perolehan
di
atas
menunjukan
reklame
mengalami
ini
Pemerintah
Daerah
Serang
bersama-sama dengan legislatif atau
peningkatan, apalagi pada tahun
DPRD
2010 yang baru memasuki semester
mempertimbangkan
1 sudah mengalami peningkatan dan
pertumbuhan ekonomi dan realisasi
sudah dipastikan akan melebihi batas
tahun sebelumnya.
target
yang
telah
ditetapkan,
Kota
Dengan
trend
laju
Potensi pajak reklame di Kota
meskipun mengalami peningkatan
Serang
DPPKD
mengingat
selalu
Serang.
berusaha
dipandang
sangat
besar
usaha
dan
gairah
meningkatkan pajak reklame di masa
perdagangan
mendatang seiring dengan otomoni
meningkat. Hal tersebut dapat di
daerah. Hal tersebut menunjukan
dukung
bahwa DPPKD Kota Serang sudah
perekonomian
menghasilkan kinerja yang positif
meningkat di Kota Serang.
dalam
mengelola
pajak
reklame
yang
oleh
Dibawah
semakin
perkembangan yang
ini
cukup
merupakan
Penentuan target pajak setiap tahun
pendapatan reklame sesuai dengan
dilakukan oleh eksekutif dalam hal
jenisnya yang berada di Kota Serang
117
Tabel 3 No 1
Jenis Reklame Reklame papan/bill board/ vidiotron/megatron
Tahun 2009
Target 1.740.000.000
Realisasi 1.837.194.000
Prosentasi 105,59%
2010 1.740.000.000 1.406.163.281 (Semester 1) 2 Reklame kain 2009 75.000.000 158.039.313 2010 85.000.000 68.035.000 (Semester 1) 3 Reklame berjalan 2009 20.000.000 30.075.625 2010 20.000.000 27.838.750 (Semester 1) 4 Reklame udara 2009 7.500.000 11.662.500 2010 7.500.000 (Semsester 1) 5 Rekalame melekat 2009 3.590.000 Sumber: Rekapitulasi penerimaan pendapatan DPPKD Kota Serang
Berdasarkan membuktikan
tabel
bahwa
diatas,
80,81% 208,05% 80,04% 150,38% 139,19% 155,50%
pada tahun 2009 tidak ditetapkan
penerimaan
targetnya,
sehingga
pada
bulan
pajak reklame, selalu melebihi batas
oktober 2009, banyak biro jasa
target yang telah ditetapkan, reklame
reklame yang menggunakan jasa
papan/ billboard/vidiotron/megatron,
reklame melekat. Seharusnya pada
merupakan
yang
setiap jenis reklame yang ada di Kota
sangat diminati oleh para biro jasa
Serang hendak ditetapkan target
reklame, dan potensinnya cukup
pendapatannya,
besar
diperhitungkan
jenis
sehingga
berikutnya kembali
reklame
untuk
perlu targetnya,
tahun
ditingkatkan
agar
bisa
kontribusinya
terhadap PAD di Kota Serang.
sehingga
penerimaanya cukup besar, reklame
Hambatan
berjalan pada tahun 2010 belum
Reklame
mendapatkan
Terdapat
penerimaan
Pemungutan
dua
hambatan
Pajak
dalam
pendapatannya namun bukan berarti
pemungutan pajak reklame di Kota
reklame jenis tersebut tidak diminati,
Serang yang terdiri dari perlawanan
dan untuk reklame jenis melekat
pasif 118
dan
perlawanan
aktif.
Perlawanan pasif berarti masyarakat
ditetapkan oleh DPKD Kota Serang,
enggan (pasif) membayar pajak,
ialah sistem menetapkan sendiri (self
yang
1)
assessment), pertama yaitu ketetapan
intelektual.
pajak yang ditetapkan oleh wajib
Rendahnya kesadaran para wajib
pajak sendiri yang dilakukan dalam
pajak reklame dalam kedisiplinanya
Surat Pemberitahuan (SPT). Dan
membayar pajak reklame, ada wajib
yang
pajak yang tidak mematuhi peraturan
assessment dimana DPKD dalam
dengan memasang reklame tanpa
rangka pembinaan, penelitian dan
izin. Hal ini dapat dilihat dalam ada
pengawasan terhadap pelaksanaan
atau tidaknya stiker atau cap dalam
kewajiban pajak reklame, DPKD
reklame yang dipasangkan. Masih
masih dapat mengeluarkan ketetapan
banyaknya wajib pajak reklame yang
pajak
belum
menetapkan
disebabkan
oleh
Perkembangan
sadar
akan
:
pentingnya
kedua,
yang
adalah
official
disebut
sebagai
resmi
(official
terutama pada
assessment); 3) Kesalahan (error),
tahun 2010 yang baru memasuki
Dimana wajib pajak paham dan
semester 1, namun penerimaan denda
mengerti
pajak cukup meningkat dibanding
peraturan perundang-undangan pajak
dengan tahun 2009 oleh sebab itu hal
reklame, tetapi salah hitung datanya.
tersebut perlu diminimalisir agar
Selain itu, adanya kesalahpahaman
pada tahun berikutnya bisa lebih baik
(misunderstanding), dimana wajib
dan masyarakat bisa paham akan
pajak salah menafsirkan ketentuan
pentingnya membayar pajak karena
peraturan Perundang-undangan pajak
semua itu untuk pembangunan Kota
reklame; 4) Sistem kontrol tidak
Serang
dapat dilakukan dan dilaksanakan
membayar pajak,
agar
lebih
maju
dan
megenai
berkembang lagi; 2) Ketidaktahuan
dengan
(ignorance),
mengontrol
yaitu
wajib
pajak
baik.
DPPKD
pemasangan
reklame
tidak
tata
dan
karena terbatasnya Sumber Daya
pembayaran pajak reklame. Sistem
manusia. Dapat dilihat dari jumlah
pemungutan pajak reklame yang
tugas yang sangat berat namun
perhitungan
119
dapat
dalam
reklame tidak sadar atau tidak tahu cara
semuanya
ketentuan
terawasi
pegawainya sangat terbatas yaitu
sebagai kerugian pajak yang dapat
hanya 3 petugas, karena perkotaan 1
terdiri
sangat banyak, salah satunya, lokasi
ketentuan
peraturan
penelitian peneliti yang berada pada
undangan
perpajakan,
Jl. Sudirman, Jl. A. Yani dan Jl.
karena aparat pajak dan kerugian
Veteran.
karena wajib pajak, namun yang
Perlawanan
kedua
dari
terjadi
yaitu
kerugian
pada
karena
perundangkerugian
pemungutan
pajak
perlawanan aktif, meliputi semua
reklame di Kota Serang, kerugian
usaha dan perbuatan yang secara
tersebut disebabkan oleh wajib pajak
langsung ditunjukan kepada fiskus
reklame yang tidak membayar pajak
dengan tujuan untuk menghindari
reklame. Dilihat
pajak, bentuknya antara lain : 1) Tax avoidance yaitu usaha meningkatkan
reklame
beban pajak dengan tidak melanggar
penelitian,
Undang-undang. Ada sebagian wajib pajak
reklame
pembayarannya
didalam
meminta
dari
yang
banyaknya
berada
dilokasi
dan
jalan
tersebut
merupakan
jalan
protokol
yang
berada
Kota
Serang,
yaitu
di
sebanyak 161 objek pajak, yaitu
dengan
cara kredit sehingga meringankan
billboard
beban pajak yang ditanggungnya; 2)
spanduk/umbul-umbul 54, neon box
Tax
31, balego 26.
evasion
yaitu
usaha
49,
megatron
1,
Potensi adalah suatu yang
meringankan beban pajak dengan Undang-undang.
sebenarnya sudah ada, hanya belum
Masih ada wajib pajak reklame yang
dapat diperoleh di tangan. Untuk
membayar pajak di bawah potensi
mendapatkannya
semestinya,
memperolehnya diperlukan upaya-
cara melanggar
misalnya
potensi
di
lapangan adalah 10 namun yang
upaya
dibayarkan hanya 6, berarti masih
dilakukan upaya pajak (tax effort).
ada selisih 4 yang tidak dibayarkan;
Karena potensi tersebut sifatnya
3) Tax losses atau kerugian pajak,
masih
yaitu selisih antara potensi pajak dan
diteliti besarnya potensi pendapatan
realisasi penerimaan pajak, disebut
yang 120
tertentu
atau
misalnya
tersembunyi,
ada.
maka
Analisis
perlu
perlu
potensi
pendapatan banyak
bersifat faktor
luas yang
sebab
diidentifikasikan
harus
pendapatan.
terkait
dengan
Tarif pajak yang dikenalan pada reklame jenis billboard yang berada di Perkotaan 1 yaitu Rp 197.500,-, tarif tersebut merupakan tarif yang telah ditetapkan dalam Lampiran II dalam Peraturan Walikota Serang mengenai Ketetapan Pajak Reklame, perhitungannya yaitu : NSPR = lokasi penempatan (Rp) x sudut Pandang (score)
Lokasi
penempatan
dalam
adalan sudut pandang 2, dengan
perkotaan 1 yaitu Rp 150.000,- dan
jumlah
score
sudut pandang yang di gunakan
perhitungannya,
(1.60),
maka
yaitu
:
NSPR = 150.000 x 1.60 = 240.000,-
Setelah maka
NSR
NSPR atau
diketahui, nilai
dalam
perkotaan
1
yaitu
Rp
sewa
150.000,- dan sudut pandang yang di
reklamenya pun dapat diketahui,
gunakan adalan sudut pandang 2,
nilai jual objek pajak reklame jenis
dengan jumlah score (1.60), maka
billboard yaitu 550.000,-/tahun
perhitungannya sama seperti papan
NSR = 240.000 + 550.000 =
reklame jenis billboard.
790.000,-
Sedangkan pada jenis balego
NSR telah diketahui, maka untuk
menentukan
tarif
yaitu
pajak
Rp
38.500,-
M2/minggu,
spanduk Rp 5.000,- M2/minggu,
reklamenya, yaitu :
Perhitungan
= 790.000 x 25 %
reklame pada jenis balego, yaitu :
= 790.000 x 25/100
Nilai
= 197.000,-
dengan
jual
objek
objek
pajak
pajak
reklame jenis balego yaitu, 77.000,-
Dan untuk jenis reklame neon box
jenis
lokasi
/minggu dan perhitungannya, yaitu :
penempatan
NSPR = NJOPR x 100% 121
Pajak
= 77.000 x 100
lokasi penelitian yang berada di Jl.
= 77.000
Sudirman, Jl. A. Yani Jl. Veteran,
Setelah diketahui Nilai Sewa
yaitu :
Reklamenya,
a. Reklame papan/billboard
maka
untuk
menghitung Nilai Sewa Reklame
49 x 197.500 x 6 = 58.065.000
untuk mengetahu tarif pajaknya yaitu
b. Megatron
sebagai berikut :
1 x 560.000 x 6 = 3.360.000
NSR = NJOPR + NSPR x 25 %
c. Reklame kain spanduk/umbul-
= 77.000 + 77.000
umbul
= 154.000 x 25/100
54 x 5000 x 24 =6.480.000
= 38.500,-
d. Neon box
Dan pada objek umbul-umbul dikenakan tarif pajak reklamenya yaitu
Rp
5.000,-
31 x 147.500 x 6 =27.435.000
M2/minggu
e. Balego
perhitungannya pun sama seperti 26 x 38.500 x 6 = 6.006.000
perhitungan penetapan tarif pajak reklame jenis balego. Dibawah ini merupakan jumlah Potensi pajak reklame di
Potensi pajak = 58.065.000 + 3.360.000 + 6.480.000 + 27.435.000 +6.006.000 = 101.346.000/6 bulan (Semester 1)
Berdasarkan penghitungan di
pajak reklame berdasarkan laporan
atas, jumlah potensi pajak reklame
realisasi Kota Serang tahun anggaran
yang dimiliki oleh Kota Serang di
2009 pada semester 1 yang berada
jalan protokol yaitu Jl. Sudirman, A.
pada lokasi penelitian adalah sebesar
Yani, Jl. Veteran adalah sebesar Rp
Rp.94.502.037,-. Maka jumlah tax
101.346.000,-/6 bulan dari 239 wajib
losses (kerugian pajak) di Kota
pajak
Serang untuk sektor pajak reklame
di
seluruh
Kota
Serang.
Sedangkan untuk tahun 2009, jumlah
adalah
realisasi yang diperoleh dari sektor 122
sebesar
berikut
ini
:
Tax losses pajak – Realisasi
=
Potensi
pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
= 101.346.000 – 94.502.037
berlaku. Sehubungan dengan hal =
Rp.
tersebut DPPKD juga membentuk
6.843.963
tim Angka tersebut merupakan
merupakan
tersebut
dilokasi
memberikan
dan
penerangan
mengenai arti pentingnya membayar
yang hilang terhadap PAD, karena pajak
bertugas
pengarahan
jumlah tax losses, kerugian pajak
potensi
untuk
pajak reklame kepada masyarakat
hanya
khususnya pengusaha dan pedagang.
penelitian
Kedua, Ektensifikasi, yaitu mencari
peneliti, maka jumlahnya pun tidak
objek pajak reklame baru yang dapat
terlalu signifikan, namun apabila
dikenakan
secara terus menerus banyak reklame
pajak
reklame,
yang
objek-objek ini pada waktu yang lalu
yang menunggak, dan pada titik-titik
tidak dikenakan pajak.
lain banyak yang tidak terkontrol oleh petugas maka, potensi yang
Faktor Pendukung
hilang pun akan berdampak cukup
Dalam
signifikan.
upaya
peningkatan
penerimaan pajak reklame di Kota Serang, ditemukan beberapa faktor
Usaha Yang Ditempuh
pendukung yaitu : a) Informasi dan
Terdapat dua upaya yang
Data Objek Pajak Reklame. Di Kota
ditempuh Pemerintah Kota Serang, untuk
meningkatkan
Serang informasi dan data tentang
penerimaan
objek pajak
pajak reklame, yaitu : pertama,
tersedia
Intensifikasi, yaitu suatu cara untuk memperbesar
jumlah
baik,
hal
ini
kerjasama yang baik antara unit-unit kerja pemungut dengan DPKD Kota
yang ada pada saat ini ditingkatkan
Serang; b) Kinerja aparat dinas
jumlah penerimaannya denga cara
pemungut. Di Kota Serang kinerja
mengevaluasi, mengkaji kembali dan diperlukan
dengan
dikarenakan didukung oleh adanya
pendapatan
dimana sumber-sumber penerimaan
apabila
reklame sudah cukup
dinas-dinas pemungut dikoordinasi
menaikan
oleh DPKD Kota Serang. Untuk 122
aparat
Pajak Daerah), STPD (Surat Tagihan
pemungut pajak reklame. DPKD
Pajak Daerah), dan SSPD (Surat
bidang
Setoran Pajak Daerah).
meningkatkan
kinerja
pendapatan
berbagai
melakukan
Adapun sistem dan prosedur
pembekalan-pembekalan DPKD
perpajakan khususnya pajak reklame
kemudian orientasi lapangan yang
secara administratif, terbagi ke dalam
dibina
beberapa
yang
dilakukan
dikantor
oleh
operasional
petugas dan
pegawai
tahap,
yaitu:
Pertama,
pendaftaran atau pendataan. Untuk
pengawasan atau
menjadi wajib pajak reklame terlebih
(PDL) petugas dinas luar; c) Media
dahulu harus melengkapi syarat-
komunikasi yang memadai. Untuk
syarat administrasi diantaranya: surat
membantu
permohonan menjadi wajib pajak,
pemungutan
pajak
perkembangan
pelaksanaan reklame,
reklame
kebijakan
maka
diperlukan
pajak
mengisi formulir pendaftaran wajib
alat
pajak dengan melampirkan foto copy
komunikasi yang memadai untuk
KTP,
memperlancar arus informasi baik
Walikota Serang Cq, Kepala Badan
dari dalam maupun keluar kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Pemerintah Daerah. DPKD Kota
Modal Kota Serang, profile company
Serang memiliki beberapa media
(Akte notaris, Surat Izin Usaha
komunikasi antara lain komputer,
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
telefon, taksmile, media pamflet,
Perusahaan (TDP) dan
radio dan aplikasi SIMPAD (sistem
Tempat Usaha (SITU), peta dan
informasi pendapatan asli daerah)
photo lokasi, perhitungan analisa
yang memudahkan para operator
konstruksi disertai gambar papan
memasukan
pajak,
reklame,
surat
cepat
Bidang
Marga
sehingga
data
wajib
pelayanan
lebih
surat
permohonan
kepada
Surat Izin
rekomendasi Dinas
izin
Pekerjaan
dilakukan dan wajib pajak tidak
Umum Kota Serang, dan surat
perlu menunggu lama. SIMPAD
setoran pajak dari DPPKAD Kota
adalah
mengisi
Serang. Setelah mengajukan syarat-
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak
syarat tersebut, permohonan akan
Daerah), SKPD (Surat Ketetapan
diproses
aplikasi
untuk
123
sampai
terbitnya
Surat
Keputusan (SK) Pengukuhan wajib
menetapkan pajak terutang dengan
pajak.
SK
menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan
Pengukuhan, maka secara hukum
Pajak Daerah) yaitu surat ketetapan
wajib pajak telah memiliki Nomor
pajak yang menentukan besarnya
Pokok
jumlah pajak yang terutang.
Dengan
terbitnya
Wajib
(NPWPD). sebagai
Pajak
NPWPD identitas
Daerah
Ketiga, penyetoran. Setelah
digunakan
menerima
pribadi/badan
SKPD,
wajib
pajak
dalam membayar pajak. Pembuatan
melunasi pajaknya dan menerima
NPWPD tidak dikenakan biaya dan
Surat Setoran Pajak Daerah yang
memakan waktu paling lama dua hari
selanjutnya disingkat SSPD, yaitu
kerja.
surat yang digunakan oleh wajib Setiap
pajak untuk melakukan pembayaran
bulan wajib pajak akan dikenakan
atau penyetoran pajak yang terutang
pajak reklame sebesar 25% dari
ke kas daerah yaitu lewat rekening di
pokok
Untuk
Bank Jabar-Banten. Apabila pajak
mengetahui berapa jumlah pajak
tidak atau kurang dibayar setelah
yang dikenakan, wajib pajak wajib
lewat waktu paling lama 30 hari
mengisi Surat Pemberitahuan Pajak
sejak SPTPD diterima, wajib pajak
Daerah yang selanjutnya disingkat
akan dikenakan sanksi administrasi
SPTPD adalah surat yang digunakan
berupa bunga sebesar 2% dan pejabat
oleh wajib pajak untuk melaporkan
yang berwenang akan mengeluarkan
penghitungan dan/atau pembayaran
STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).
pajak yang terutang, obyek pajak
STPD harus dilunasi dalam jangka
dan/atau
bukan
waktu maksimal satu bulan sejak
dan/atau
harta
Kedua,
penetapan.
ketetapan
menurut
pajak.
obyek dan
kewajiban,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan daerah.
SPTPD
diserahkan bulannya. bidang
pajak,
perpajakan paling
tanggal
15
Berdasarkan pajak
tanggal diterbitkan.
daerah
Faktor Penyebab Peningkatan
lambat
Seperti telah dijelaskan di
setiap
atas, dalam kurun waktu tiga tahun
SPTPD,
terakhir sejak Kota Serang dibentuk, penerimaan
akan 124
pajak
reklame
mengalami peningkatan. Hal ini
yang tegas oleh pihak DPKD kepada
disebabkan oleh : a) Wilayah Kota
WP yang tidak membayar pajak; 2)
Serang yang sangat strategis untuk
Sosialisasi
dijadikan sebagai ajang promosi atau
pihak
tempat
b)
dilakukan 1 tahun sekali, sosialisasi
atau
tersebut hanya membahas mengenai
pemasangan
Banyaknya
reklame;
industri
perdagangan
yang
PAD
menjadikan
yang
DPKD
yang
dilakukan dengan
didapat
oleh hanya
pada
tahun
pajak
sebelumnya, sehingga dirasa masih
reklame; c) Banyaknya jumlah objek
kurang untuk dapat memberikan
pajak
Serang
informasi mengenai Pajak Reklame,
memperlancar
dan pada soasialisasi tersebut masih
pemasukan penerimaan dari pajak
banyak para WP yang tidak hadir,
reklame; d) Tarif pajak reklame
sehingga menyebabkan banyaknya
dianggap murah.
WP yang tidak mengetahui informasi
banyaknya
jumlah
reklame
sebagai
objek
di
Kota
sarana
mengenai
Pemungutan
Pajak
KESIMPULAN DAN SARAN
Reklame; 3) Kurangnya sumber daya
Kesimpulan
yang
Adapun berhasil
kesimpulan
didapatkan
dari
memadai,
seperti
masih
yang
terdapat 1 orang kepala dinas yang
hasil
menduduki
2
jabatan
sekaligus,
penelitian adalah sebagai berikut: 1)
kemudian jumlah PDL (pegawai
Masih banyaknya WP yang tidak
dinas luar) yang masih terbatas untuk
patuh untuk membayar pajak, dilihat
melakukan pendataan dan penagihan
dengan masih banyaknya reklame
kepada WP. Volume pekerjaan yang
yang menunggak pajak pada lokasi
begitu banyak namun tidak dibarengi
penelitian. Hal tersebut disebabkan
dengan
karena informasi yang diberikan oleh
memadai; 4) Sarana dan prasarana
pihak DPKD kepada WP masih
belum memadai dan masih belum
kurang jelas dan hanya bersifat
terpenuhinya
tertulis,
dalam
sistem
Pengolahan
Pajak
Daerah,
sehingga
Peraturan
yang Daerah
terdapat tentang
jumlah
pegawai
kebutuhan
125
aplikasi Keuangan
menghambat
efektifitas pegawai DPKD.
Reklame. Dan kurangnya sangsi
yang
family gathering satu tahun dua kali untuk mempererat silaturahmi antara
Saran Berdasarkan
kesimpulan
petugas pajak dengan wajib pajak.
yang diperoleh dari hasil penelitian
Pertemuan tersebut dilakukan agar
di
penelitagar
menghindari konflik yang mungkin
pemungutan pajak reklame di Kota
terjadi antara petugas pajak dan para
Serang
wajib
atas,
maka
dapat
berjalan
secara
pajak;
c)
Melakukan
maksimal, maka penulis mengajukan
rekruitmen
beberapa saran, yaitu : a) Potensi
menambah jumlah staf DPKD Kota
pajak reklame sebagai salah satu
Serang terutama bidang pendapatan,
sumber Pendapatan Asli Daerah
mengingat volume pekerjaan yang
(PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara
cukup banyak maka harus adanya
lain dengan mencari objek-objek
penambahan jumlah pegawai; d)
reklame
Menambah jumlah sarana prasarana
yang baru
yang dapat
pegawai
untuk
yang
perlengkapan kantor seperti meja dan
objek-objek ini pada waktu yang lalu
kursi yang sesuai dengan jumlah staf.
tidak
Serta pengadaan mesin penghitung
dikenakan
pajak
dikenakan
reklame,
pajak.
Serta
memberikan sanksi yang tegas bagi
uang
para WP yang menunggak pajak, dan
pembayaran
melakukan
secara
pembayaran pajak dapat dilakukan
yang
dengan cepat dan tepat sesuai dengan
langsung
penagihan kepada
WP
jumlah
menunggak pajak; b) Melakukan
untuk
pajak
menghitung pajak.
yang
jumlah Sehingga
dikenakan.
pertemuan informal seperti acara
DAFTAR RUJUKAN Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung. AIPI
Brajakusumah dan Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia.
Samudra, A. Azhari .1995. Perpajakan Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Jakarta : Gramedia 126
Purwanto. 2007. Instrument Penelitian Sosial dan Pendidikan : Pengembangan & Pemanfaatan
Islamy, M. Irfan. 1998. Kebijakan Publik: Modul Universitas Terbuka. Jakarta: Karunika. Islamy, M. Irfan. 1991. PrinsipPrinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Brotodihardjo, Santoso.1989. Ilmu Hukum pajak. Bandung, Eresco. Soelarno. Slamet. 1989. Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta. STIA LAN press.
Kaho, Riwu. Josef. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Wilayah Republik Indonesia. Jakarta. Grafindo Persada.
Subroto K, Usman B. 1980. Pajakpajak Indonesia. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
K.J Davey. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-prektek internasional dan relefansinya bagi dunia ketiga. diterjemahkan oleh Amanullah. Jakarta. UI-press.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung. 2008. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara. Jakarta. PT Bumi Aksara.
Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi 2006. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta Devas,
Nick. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. terj. Masri Maris. Jakarta. UI-press.
Van Baarle dan F E Hollander .1984. Ilmu Reklame, di terjemahkan oleh winardi. Bandung, Alumni.
Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
O’ Jones, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame.
Parson, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media.
Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame. 128
Data DPKD (Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah) Kota Serang.
129
