CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan. Pelaporan keuangan yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pelaporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang disajikan secara bersama-sama dimaksud sebagai sumber informasi keuangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan atas transaksi serta kejadian penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
Pelaporan keuangan SKPD adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercaya serta menunjukan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akutansi pemerintah. Adapun komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Tujuan dari penyusunan laporan keuangan,untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Disamping itu laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan SKPD yang bersangkutan antara lain : a. Sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkungan DPPKD.
b. Sebagai Alat untuk mengukur kineja satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) dalam pelaksanaan APBD. c. Sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan.
1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan Dalam penyelenggaraaan pemerintah yang baik berdasarkan menajemen keuangan yang transparan dan akuntabel perlu adanya aturan / landasan hukum dan pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah; 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016; 10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2015tentang Perubahan atas Perwal No.55 Th.2014 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3. Sistimatika penulisan catatan atas laporan keuangan Sistimatika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : Bab
I
Pendahuluan I.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan I.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan I.3. Sistimatika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab
II
Ekonomi makro kebijakan keuangan dan percapaian target kinerja APBD SKPD II.1 . Ekonomi makro II.2. Kebijakan keuangan II.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab
Bab
III
IV
Ikhtsar Pencapaian Kinerja Keuangan
Kebijakan Akuntansi IV.1. Entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah IV.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan IV.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan IV.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD
Bab
V
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD V.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD V.1.1. Pendapatan V.1.2. Belanja V.1.3. Aset V.1.4. Kewajiban V.1.5. Ekuitas V.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasi dengan penerapan basis kas, entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
Bab
VI
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab
VII
Penutup
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD
II.1 . Ekonomi makro Kondisi perekonomian Kota Magelang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonommian tingkat atasnya dan perekonomian global. Berbagai instrument yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian antara lain kestabilan nilai rupiah,fluktuasi suku bunga SBI harga minyak dunia serta kebijakan ekonomi dan moneter lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang didomininasi oleh sektor tersier. Dengan melihat kemajuan yang telahdicapai pada tahun-tahun sebelumnya, serta masalah-masalah pokok yang berkembang dan yang harus ditangani dalam tahun 2015-2016, maka arah kebijakan ekonomi makro daerah tahun 2015-2016 diarahkan uuntuk mendorong pertumbuhan ekonomi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan mengingat masih banyak masalah-masalah sosial mendasar yang belum terpecahkan seperti pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Langkahlangkah Pemerintah Kota Magelang dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah : 1. Peningkatan kemampuan dan manajeman keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan effisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Menciptakan peluang investasi pada sektor-sektor potensisal dan menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif 4. Perluasan lapangan kerja baru sebagai upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. 5. Menciptakan lingkungan yang berkelanjutan yang mampu memberikan kenyamanan tinggal dan berusaha. 6. Penegakan
hukum,
meningkatkan
kepastian
hukum
terhadap
usaha
dan
penyerderhanaan prosedur perijinan. 7. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan penguasaha kecil, menengah dan koperasi. 8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
II.2. Kebijakan keuangan Nota kesepakatan Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2016. Adapun penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang disusun berdasar rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Magelang tahun 2015 yang merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD ) Kota Magelang tahun 2016 dalam penyusunannya juga berpedoman pula pada prioritas dan plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Magelanng. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Magelang tahun 2016 ditetapkan dengan Perarturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015. Adapun struktur APBD DPPKD Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 terdiri dari ; 1. Pendapatan meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) -
Pendapatan Pajak Daerah
-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Belanja Daerah terdiri dari : a. Belanja Operasi b. Belanja Modal
Arah kebijakan Anggaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah ( APBD ) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah dan merupakan instrumen kebijakan fiskal. Dalam sistem kinerja arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran, disamping juga dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Berdasar perkembangan anggaran pendapatan daerah dan volume anggaran belanja daerah yang konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini maka kebijakaan anggaran Kota Magelang tahun 2016 diarahkan :
1. Untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif efisien serta bebas dari pemborosan. 2. Untuk memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian daerah dan berperan sebagai pendorongpertumbuhan ekonomi. 3. Mengatasi masalah-masalah yang mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2015, yaitu : a. Penaggulanan kemiskinan dan pengangguran b. Peningkatan investasi daerah dan kesempatan kerja. c. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan d. Penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi e. Meningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah munculnya konflik vertikal maupun horisontal f. Peningkatan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi wilayah. 4. Untuk mendukung keberlajutan proses konsolidasi fiskal dalam rangka penyelenggraan otonomi daerah.
Kebijakan Anggaran Pendapatan Pendapatan daerah meliputi penerimaan yang menjadi target daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan anggaran pendapatan pada hakekatnya merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi,misitujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah, dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum kebijakan anggaran pendapatan tahun 2016 di arahkan untuk memperdayakan potensi pendapatan daerah, melalui : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah. 2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan pendapatan daerah.
3. Peningkatan kesehatan dan kinerja BUMD yang telah ada disertai dengan langkah-langkah penerapan good corporate governance. 4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada massyarakat. 5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaaan pendapatan daerah. 6. Peningkatan koordinasi dengan unit penghasil PAD. 7. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah. 8. Peningkaatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan sumbersumber PAD dan penyetoran ke kas daerah.
Kebijakan Anggaran Belanja Kebijakan Anggaran Belanja merupakan salah satu elemen kebijaksanaan fiskaldaerah, sehingga pengalokasian anggaran belanja senantiasa diarahkan untuk mendukung upaya konsolidasi fiskal dan pembiyaan fungsi-fungsi pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disamping itu kebijakan anggaran belanja daerah diarahkan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengeluaran investasi daerah dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum, maka kebijakan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk : 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk meningkatkan dan melindungi kualitas kehidupan masyarakat, dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial. 3. Menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, antara lain :
a. Partisipassi Masyarakat Hal ini mengandung arti, bahwa pengambil keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh massyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber dana serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satu kegiatan yang dianggarkan.
c. Disiplin anggaran Prinsip disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain : Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak tercukupi kridit anggaran dalam APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD.
d. Keadilan anggaran Pajak daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan pada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar di samping dalam pengalokasian belanja
daerah harus mempertimbangkan keadilan dan
pemerataan agar dapat dinikmati seluruh lapisan massyarakat.
e. Efisiensi dan efektifitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaikmungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan anggaran belanja daerah yang dipegaruhi oleh perkembangan ekonomi makro yang merupakan kebijakan strategis
yang diambil oleh
pemerintah pusat pada tahun anggaran 2016antara lain : 1. Kenaikan gaji pokok PNS. 2. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi pegewai yang tidak menjabat, sehingga penghassilan pegawai golongan terendah menjadi minimal Rp. 1.000.000,- per bulan. 3. Kenaikan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural 4. Pemberian gaji ke 13. 5. Pemberian gaji ke 14.
II.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Dalam pelaksanaan anggaran SKPD ada beberapa indikator pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu : No 1
INDIKATOR PROGRAM
%
KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Teradministrasinya surat-surat dinas
100
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Terpenuhinya telepon kebutuhan kantor untuk
100
- Penyediaan jaskom, sumber daya air & listrik
- Terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan
100
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan
- Terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah &
100
- Penyedian jasa administrasi keuangan
- Terwujudnya kebersiahan di lingkungan kantor DPPKD
100
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Tersedianya alat tulis kantor
100
- Penyediaan jasa alat tulis kantor
- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
100
- Penyediaan barang cetakan & pengadaan
- Tersedianya alat penerangan kantor
100
- Penyedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
- Menambah wawasan pengetahuan aparatur dan
100
- Penyediaan bahan bacaan& Peraaturan perundang-undangan
- Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga berupa gas LPJ
100
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian
100
- Penyediaan makanan dan minuman
100
- Rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
memperlancar pelaksanaan tugas
dinas/operasionaal
Laporan Pertanggung jawaban
kantor
pemahaman dibidang perundang-undangan
rapat dan tamu. - Terlaksananya koordinasi antar daerah
- Tersedianya pegawai guna memperlancar pelaksanaa tugas 100
- Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
- Terpenuhinya Laporan admninistrsai kepegawaian
- Pengelolaan administrsi Kepegawaian
100
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Operasi
100
- Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Operasi
- Tersedianya peralatan kantor untuk meningkatkan kinerja
100
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Meningkatnya Kenyamanan dalam melaksanakan tugas
100
- Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
- Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional
100
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
100
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Terpeliharanya sarana kerja kantor
100
- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
aparatur
- Pengadaan jaringan/instalasi listrik/lan - Rehab sedang/berat gedung kantor - Terpeliharanya peralatan kantor
3
100
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
100
- Penyususunan laporan capain kinerja realisasi kinerja dan
Program Peningkatan Pengembanagan Sytem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan - Tersedianya laporan kinerja keuangan yang akurat dan akuntabel - Tersedianya
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan
Keuangan
yang
akurat
dan
100
- Penyususnan Laporan Keuangan Semesteran
- Tersedianya buku prognosis realisasi APBD
100
- Penyusunan pelaporan prognosis realisai anggaran
- Tresedianya laporan keuangan SKPD setiapa bulan
100
- Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD
- Dokumen pencairan dana yang diferifikasi
100
- Penyusunan & penilitian kelengkapan pencaiaran dana
akuntabel
4
- Pendataan dan Penataan Dok/arsip daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah -
5
Pengamanan arsip DPPKD Kota magelang
100
- Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah
100
- Penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan
Program Peningkatan dan Pengembanagan Pengelolaan Keuangan Daerah - Tersedianya peraturan tentang pajak daerah sebagai pedoman penetapan pajak
ritribusi
- Tersedianya Raperda dan Perda APBD
100
- Penyususnnan Raperda tenatang APBD
- Tersedianya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
100
- Penyususnan rancangan peraturan Kepala Daerahtenatang
penjabaran APBD - Tersedianya
Rangcangan
penjabaran perubahan APBD Peraturan
Daerah
100
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Tersedianya Rangcangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100
- Penyususnan Rangcangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Tercapaianya target PAD
100
- Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- Tersedianya kebijakan umum APBD
100
- Penyusunan kebijakan umum APBD
- Tersedianya prioritas platfon anggaran sementara
100
- Penyusunan prioritas platfon anggaran sementara
- Tersedianya perubahan kebijakan umum APBD
100
- Penyusunan perubahan kebijakan umum APBD
- Tersedianya perubahan prioritas dan platfon anggaran
100
- Penyusunan Perubahan prioritas & platfon anggaran
- DPA SKPD yang teliti
100
- Penelitian DPA SKPD
- Tersedianya laporan & Penatausahaan administrasi gaji
100
- Pelaporan & penatausahaan administrasi Gaji pNS/tenaga
sementara
sementara
PNS/tenaga kontrak
kontrak
- SP2D sebagai alat pencaiaran dana
100
- Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2d SKPD
- Tersedianya pengendali pelaksanaan pengeluaran belanja
100
- Pengendalian & pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan regristrasi SPM,SP2D dan Cek.
- SPD sebagai permintaan pembayaran
100
- Pengesahan dan penelitian SPD
- Tersedianya laporan keuangan bulanan
100
- Menyususun laporan keuangan konsolidasi bulanan
- Tersedianya laporan keuangan yang akurat dan akuntabel
100
- Meneliti dan asisensi laporan keuanagan SKPD
- Tersedianya SPM ssbagai bukti akurat untuk penerbitan
100
- Pengendalian dan penerbitan SPM
- Tersedianya data potensi subyek dan obyek pajak
100
- Penyususan laporan data potensi obyek pajak
- Tersedianya dokumen perjanjian rekalame
100
- penyusunan dokummen perjanjian reklame & penempatan
- Realisasi PAD dapat terpantau
100
- Evaluasi bulanan dan triwulan PAD dan PBB
- Tersedianya dasar penarkan dana dalam setiap triwulan
100
- Penyusunan anggaran Kass
- DPPA SKPD yang teliti
100
- Penelitian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (
SP2D
DPPA SKPD ) - Tersedianya administrasi dana primbangan &lain-lain
100
pendapatan - Tersedianya administrasi belanja bantuan keuangan&tak
pendapatan 100
terduga - Tersedianyalaporan data-data dan sumber-sumber dana
- Penataushaan administrasi belanja bantuan keuangan &tak terduga
100
penerimaan & pengeluaran pembiayaan - Tersedianya laopran realisasi pendapatan daerah
- Penatausahaan administrasi dan perimbangan & lain-lain
- Pengelolaan & pengkoordinasi data-data sumber-sumber dana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
100
- Penyususnan
laporan
realisasi
dan
penatausahaan
administrassi pendapatan daerah - Tersedianaya data tunggakan pajak
100
- Intensfikassi dan inventarisisasi tunggakan pajak daerah
- Persetujuan Kepala Daerah tentang permohonan
100
- Pengkajian permohonan bantuan sosial
- Terwujudnya pemahaman pengelolaan keuanagan daerah
100
- Pembiayaan pengeluaran keuangan dan implementasi paket regulasi pengelolaan keuanagan daerah
- Tercapainya target PBB
100
- Intensifikasi pemungutan PBB
- Tersediany laporan penerimaan PBB
100
- Penyusunan laporan dan Penatausahaan administrasi PBB
- Tertatanya dokumen pencaian dana SKPD
100
- Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana
- Tersedianya Rapelwal
100
- Penyusunan Rraperwal sebagai pelaksanaan perda pajak daerah
- Tertib administrasipungutan BPHTB & Pat
100
- Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB& pajak Air Tanah
6
- Tersedianaya sisdur pemungutan pajak daerah
100
- Penyusunan rencana sisdur pemungutan pajak daerah
- Kasus-kasus yang ditangani di lingkungan pemda
100
- Penanganan kasus pengaduan di linkungan Pemda
Program
Pengembangan
Sistem
- Penilaian obyek pajak perdesaan dan perkotaan
Informasi
Pertanahan - Tercapainya Target PBB P2
7
100
- Penilaian Obyek Pajak Perdesaan dan Perkotaan
100
- Publikasi kegiatan pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Terpublishnya hasil pembangunan daerah - Terwujudnya rencana strategis 5 tahunan skpd - Terwujudnya pedoman rencana kerja skpd
8
- Penyusunan Renstra SKPD 100
-
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Tercapainya target PAD
- Penyusunan Renja SKPD
100
- Sosialisai peraturan daerah
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANAGAN SKPD
II.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keungan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, Pendapatan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan daerah ditargetkan sebesar
Rp.39.374.968.000,00 yang terdiri : a. Pendapatan Asli Daerah/PAD Pajak Daerah
Rp. 24.748.872.000,00
HasilPengelolaan Kekayaandaerah yangdipishkanRp. 6.181.760.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Rp. 8.444.336.000,00
Realisasi pendapatan Dinas pendapatan dan Pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang
sampai
dengan
bulan
Desember
2016
tercapai
sebesar
Rp.44.694.126.745,00 yang terdiri dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.25.974.837.133,00, 6.182.279.953,00dan
Hasil
Pengelolaan
lain-lain
pendapatan
Kekayaan asli
Daerah
daerah
yang
sebesar sah
Rp.
sebesar
Rp.12.537.009.659,00 b. Belanja Belanja Operasi
Rp.16.721.632.000,00
Belnja Modal
Rp.. 1.543.869.000,00
Realisasi belanja Dinas pendapatan dan Pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp.16.224.517.617,00 yang terdiri dari Belnja Operasi sebesar Rp.14.810.909.172,00 dan Belanja Modal Rp.1.413.608.445,00
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
IV.1. Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah kota Magelang, susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut : 1.
Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan Keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimna dimaksud di atas Sekretaris mempunyai fungsi : Pengkoordinasi bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategi, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian dinas. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.
Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan program b. Sub bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pendapatan Asli Daerah Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bidang Pendapatan Asli Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi : Perencanaa penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah . pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah Pembinaan dan Pengendalian program dan kegiatan Bidang pendapatan Asli Daerah. Bidang Pendapatan asli daerah membawahi : a. Seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan
b. Seksi Pajak Daerah, Retribusi daerah dan lain-lain yang sah. c. Seksi Keberatan angsuran dan penagihan.
3. Bidang Pembelanjaan Kepala Bidang Pembelanjaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bidang pembelanjaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, kepala Bidang Pembelanjaan mempunyai tugas : Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembelanjaan. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembelanjaan. Pelaksanaan kegiatan Bidang pembelanjaan. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatam Bidang Pembelanjaan. Bidang pembelanjaan membawahi ; a. Seksi Belanja Gaji b. Seksi Balanja non Gaji c. Seksi Belanja bantuan dan Takk terduga.
4. Bidang Akuntansi Kepala Bidang Akuntansi Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bidang Akuntansi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Akuntasi mempunyai fungsi : Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntasi. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi. Pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatam Bidang Akuntansi. Bidang Akuntansi membawahi : a. Seksi Analisa Laporan b. Seksi Pelaporan c. Seksi Pengembangan Akuntansi
5. Bidang Perimbangan, Lain-lain dan Pembiayaan Kepala Bidang Perimbangan,Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bidang Perimbangan,Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perimbangan,Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi :
Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perimbangan,Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perimbangan,Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perimbangan,Lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan. Bidang Perimbangan, Lain-lain dan pembiayaan membawahi : a. Seksi Perimbangan,Lain-lain Pendapatan. b. Seksi Pemungutan dan Penagihan PBB c. Seksi Pembiayaan 6. Bidang Anggaran Kepala Bidang Anggaran Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bidang Anggaran Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi : Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran. Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Anggaran. Bidang Anggaran membawahi : a. Seksi Pelaksanaan Anggaran b. Seksi Penyusunan Anggaran c. Seksi Pengendalian Anggaran Personil DPPKD Kota Magelang sejumlah 72 orang terdiri dari :
PNS
sejumlah
68 orang
Golongan 1
sejumlah
1 orang
Golongan II
sejumlah
19 orang
Golongan III sejumlah Golongan IV
41 orang
sejumlah
7 orang
Non PNS sejumlah : 4 orang Dari S1
sejumlah
1 orang
Dari D3
sejumlah
1 orang
Dari SLTA
sejumlah
2 orang
Dari SD
sejumlah
- orang
IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan dasar pencatatan terhadap suatu transaksi/kejadian keuangan adalah sebagai berikut : a.
Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan dan belanja
b.
Bassis Akrual, untuk pengakuan aset kewajiban dan ekuitas dalam neraca
IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a.
Basis Kas yang berarti bahwa transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan / dicatat pada saat uang diterima atau dibayarkan
b.
Basis Akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaian Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam StandarAkuntansi Pemerintah Pada SKPD IV.4.1. ASET Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,serta dapat dihitungdalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi : a. Aset lancar b. Aset Non Lancar
a. Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas Aset Lancar terdiri dari : Kas dan setara kas Investasi jangka pendek, meliputi deposito berjangka maksimal12 bulan
Piutang, antara lain pajak, retribusi, tuntutan ganti rugi dan piutang lainya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan. Persediaan merupakan asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan guna mendukung kegiatan operasional pemerintah yang mana barang tersebut dimaksud untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
b. Aset Non Lancar Aset non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berujud, yang digunakan secara langsungatau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non Lancar terdiri dari : Investasi Jangka Panjang, investasi untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen ( Penyertaan Modal Pemerintah ) dan investasi non permanen ( Pembelian surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan pada pihak ketiga ) Aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan terdiri dari : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan , jalan irigasi dan jaringan ,aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran aset lainya, misal asset tak terwujud, tagihan penjualan angsuran,TP/TGR,kemitraan dengan pihak ke tiga. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah Pengukuran Aset Pengukuran Aset adalah sebagai berikut :
Kas dicatat sebesar nilai nominal.
Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
Asat tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap didasaarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penyusutan Aset Tetap.
IV.4.2. KEWAJIBAN Kewajiban adalah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi : yang Kewajiban jangka pendek, meliputi utang yang berasal dari pinjaman, utang bunga dan utang perhitungan pihakke tiga Kewajiban jangka panjang mencakup utang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan daripenerbitan sekuritas pemerintah Pengakuan kewajiban Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat dari : a. Transaksi dengan pertukaran ( exchange trasaction ) b.
Transaksi tanpa pertukaran ( non exchange trasaction ), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
c.
Kejadian berkaitan dengan pemerintah ( govemment acknowledged related events )
d.
Kejadian yang diakui pemerintah ( govemment acknowledged events )
Pengukuran Kewajiban Kewaajiban dicatat sebesar nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. IV.4.3. EKUITAS Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana dapat dikelompokan menjadi : a.
Ekuitas Dana Lancar Yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran cadangan piutang, cadangan
persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. b.
Ekuitas Dana Investasi Kuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tetranam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainya yang dikurangi dengan kewajiaban jangka panjang. Ekuitas dana investasidiakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan dana yang disediakan untuk pembayaan utang jangka panjang.
c.
Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peratuan perundang-undangan. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dan cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.
Dalam laporan neraca akrual hanya ada satu pengakuan ekuitas saja, tidak dipisahpisahkan .
IV.4.4. PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah.
Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah yang diterima. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah nettonya (setelah dikonpensasi dengan pengeluaran)
Pengukuran Pendapatan Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Pajak Daerah
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
IV.4.5. BELANJA Belanja yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan Belanja Belanja diakui dalam periode berjalan, saat terjadinya pengeluaran. Pengakuan belanja non modal / investasi dalam periode berjalan berdasar jumlah kas yang dikeluarkan. Sedangkan belanja modal di akui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikanya telah berpindah. Pengukuran Belanja Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan, dan menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
IV.4.6. AKUNTANSI TRANFER Transfer adalah pengeluaran uang dari aktifitas pelaporan ( Pemerintah Kota Magelang ) kepada pemerintahan di bawahnya dalam hal ini kecamatan / kelurahan, termasuk dana bagi hasil
IV.4.7. AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah transaksi seluruh keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari : pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran ( SILPA / SIKPA ) Adalah lebih / kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih /kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam SILPA / SIKPA SILPA antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode ( bulanan, triwulan, semeseteran / tahunan ) pada unit kerja merupakan sisa kas di bendahara masing unit kerja.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
V.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD V.1.1. Pendapatan Pendapatan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Magelang pada tahun Anggaran 2016 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah
Rp.25.974.837.133,00
Pengelolaan kekayaan daerah yang sah
Rp. 6.182.279.953,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.12.537.009.659,00 V.1.2. Belanja Belanja yang diperlukan Dinas pendapatan dan pengelolaan Keuangan daerah Kota Magelang dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran 2016terdiri dari : A. Belanja Operasi Belanja Pegawai
Rp.7.506.088.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Rp.9.215.544.000,00
B. Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin
Rp.979.336.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan
Rp.219.430.000,00
Belanja Mdl Jalan,Irigasi dan Jaringan
Rp. 177.593.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
Rp.
Belanja Aset Tak Berwujud
Rp.151.590.000,00
15.920.000,00
Realisasi belanja sampai dengan bulan desember 2016adalah sebagai berikut : a. Belanja Operasi Belanja Pegawai
Rp. 6.436.217.839,00
Belanja Barang dan Jasa
Rp.8.374.691.333,00
b. Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin
Rp.855.477.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan
Rp.216.978.000,00
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan
Rp. 177.538.445,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
Rp.
Belanja Aset Tak Berwujud
Rp.151.350.000,00
12.265.000,00
V.1.3. Pembiayaan V.1.4. Aset a. Aset Lancar
Rp.
-
Kas di Kas Daerah
Rp.0,00
-
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp.0,00
-
Kas di Bendahara Penerimaan
Rp.0,00
-
Investasi Jangka pendek
Rp. 0,00
-
Piutang Pendapatan
Rp.5.018.350.283,00
-
Piutang lain-lain
Rp.
-
Penyisihan Piutang
-
Persediaan
0,00
Rp. (3.144.097.545.80) Rp.33.309.350,00
b. Investasi Jangka Panjang -
Investasi Permanen
Rp.0,00
c. Aset Tetap -
Tanah
Rp.0,00
-
Pearalatan dan Mesin
Rp.
-
Gedung dan Bangunan
Rp.2.903.728.699,00
-
Jalan,Irigasi dan Jaringan
Rp. 343.464.445,00
-
Aset Tetap Lainnya
-
Akumulasi Penyusutan
d. Dana Cadangan - Dana cadangan
Rp.
6.254.560.192,00
47.320.000,00 Rp.(171.269.130.43,00 )
. Rp.
0,00
e. Aset lainnya - Aset Tak berwujud
Rp.790.337.700,00
- Aset lain-lain
Rp.2.131.540.780,00
- Amortisasi
Rp.
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Rp.
(561.133.340,00) (582.241.780,00)
V.1.5. Kewajiban a. Kewajiban Jangka Pendek - Pendapatan Diterima Dimuka - Utang Beban b. Kewajiban jangka Panjang
Rp.236.667.514 ,00 Rp.13.669.636,00 Rp. 0.00
V.1.6. Ekuitas Ekuitas
Rp. 36.283.141.630,77
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelangmerupakan dinas daerah yang berdomisili di jalan Sarwo Edi Wibowo No. 2 Magelang. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnaya disebut DPPKD adalah salah satu dinas daerah yang merupakan unsur pelaksanaa pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepaada Walikota melalui Sekretaris Daerah. DPPKD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut di atas DPPKD mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah b. Pemberian perrijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah d. Merumuskan kebijakan teknis bimbingan dan koordinasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. e. Menyelenggarakan administrasi yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. f.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional tugas unit pelaksana teknis dinas
Adapun tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serrta koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendapatan , keuangan dan kekayaan daerah yang dikelola oleh badan.dinas/kantor/bagian/unit kerja lainya di luar DPPKD. c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataaan besarnya pajak dan retribusi daerah d. Melaksanakan pungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang e. Melaksanakanpelayanan permohonan keberatan, angsuran dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
f.
Melaksanakan pembantuan pelaksanaan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB.
g. Melaksanakan penyampaian SPPT PBB, Surat Tagihan ( SPT ) PBB serta sarana administrasi PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat PBB. h. Melakasanakan penyampaian SPPTPBB, Surat Tagihan ( SPT ) PBB serta sarana administrasi PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat PBB kepada Wajib Pajak. i.
Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah.
j.
Melaksanakan
penerimaan,
penyimpanan,
pembayaran
atau
penyerahan
dan
mempertanggungjawabkan uang serta surat berharga milik daerah. k. Menyusun rencana pendapatan, pengembangan dan bimbingan teknis mengenai pendapatan daerah dan menyiapkan rencangan peraturan daerah dan keputusan
serta mengadakan
penyuluhan yang berhubungan dengan pendapat daerah. l.
Melaksanakan pengujian kebenaran penagihan,, penertiban SP2D dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta bimbingan perbendaharaan
m. Melaksanakan pembukuan, penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menyusun laporan serta melaksanakan pembayaran gaji dan tunjanganlainnya bagi PNS. n. Melaksanakan pembukuan secara sistimatis dan kronologis serta menyiapkan bahan perhitungan anggaran.. o. Menyiapkan dan menyusun Neraca daerah. p. Melaksanakan inventarisasi kekayaan daerah dan melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah q. Melaksanakan urusan ketatausahaan dinas. r.
Melaksnakan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait untuk kelancaran di bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah antara lain : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kota Kecildalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah dan Jawa Barat; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; f.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; i.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
j.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 l.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 6 Tahun 2012 tentang PBB Perdesan dan Perkotaan;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB VII PENUTUP Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelaasan secara naratif analisis atau daftar yang terinci, yang memuat laopran realisasi anggaran, neraca. Catatan atas laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan . Untuk periode laporan bulan
Desember 2016
Pendapatan daerah telah terealisir
sebesar Rp.44.694.126.745,00 terdiri dari : 1. Pajak Daerah sebesar
Rp.25.974.837.133,00
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Rp.6.182.279.953,00
3. Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang sah
Rp.12.537.009.659,00
Sedangkan untuk anggaran belanja telah terealisir sebesar
Rp.16.224.517.617,00
Yang terdiri dari : 1. BelanjaOperasi 2. Belanja Modal
Rp. 14.810.909.172,00 Rp. 1.413.608.445,00
Magelang, 31 Desember 2016
Pengguna Anggaran
ttd LARSITA,SE,M.Sc NIP.19661202 199003 1 008
