STRATEGI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DALAM PENANGGULANGAN TRACFFICKING DI KOTA TANJUNGPINANG NASKAH PUBLIKASI

STRATEGI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DALAM PENANGGULANGAN TRACFFICKING DI KOTA TANJUNGPINANG

NASKAH PUBLIKASI

Nama Mahasiswa : Innesthasya Prativi Simarmata Pembimbing Utama : Jamhur Poti Pembimbing Kedua : Ellya Noryadi

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

STRATEGI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DALAM PENANGGULANGAN TRACFFICKING DI KOTA TANJUNGPINANG

Innesthasya Prativi Simarmata [email protected] H. Jamhur Poti, M.Si. Ellya Noryadi, M.Si.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK Tracfficking merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum dapat terpecahkan, masih banyak instansi pemerintah maupun non pemerintah yang belum memberikan solusi yang sesuai. Salah satunya instansi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan bantuan yang berada di Kota Tanjungpinang, salah satunya yang bergerak dibidang Sosial Masyarakat adalah Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dalam menangani permasalahan yang ada di sosial masyarakat adalah dengan penanggulangan tracfficking salah satunya. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 5 informan yang terdiri dari 1 informan yang merupakan Key Informan, 2 yang berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan 2 yang berasal dari Rumah Singgah Tepak Sirih. Pada dinas tersebut yang diambil dengan teknik proposional. Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah dengan penanggulangan yang dilakukan melalui adanya pendirian Rumah Singgah Tepak Sirih serta penyediaan shelter, kemudian adanya dilakukan perlindungan korban tracfficking, dan peningkatan fasilitas yang dapat menunjang pelayanan. Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya pemahaman tracfficking dengan sungguh-sungguh oleh pegawai dan juga perlu penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan menjadi strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta perlunya penambahan fasilitas yang memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai.

Kata kunci : Strategi, Penanggulangan, Tracfficking

1

STRATEGI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DALAM PENANGGULANGAN TRACFFICKING DI KOTA TANJUNGPINANG

Innesthasya Prativi Simarmata [email protected] H. Jamhur Poti, M.Si. Ellya Noryadi, M.Si. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT Trafficking is a problem that is still yet to be resolved, there are still many government and non-government agencies that have not provided a solution accordingly. One of these government agencies are expected to provide assistance that is in Tanjungpinang, one of them in the field is the Community Social Workers and Social Service Tanjungpinang. One of the strategies undertaken by the Department of Social and Labor in addressing the social problems that exist in the community is with prevention tracfficking one of them. The goal of researchers is to find out the Strategy Department of Social Welfare and Labor in Poverty Tracfficking in Tanjungpinang. The research is a qualitative descriptive while the informants in this study amounted to 5 informants consisting of one informant who is the Key Informants, 2 derived from the Department of Social Welfare and Labor, and 2 originating from Shelter Sirih Box. At the agency were taken by proportional technique. Data analysis technique in this research is done by collecting data, data reduction, data presentation and conclusion. The conclusion of the research show that strategy conducted by the Department of Social and Labor Tanjungpinang is the reduction made through the establishment of Shelter Sirih Box as well as the provision of shelter, then the protection of victims tracfficking performed, and an increase in facilities that can support the service. Suggestions can be the author gave was the need for understanding tracfficking earnest by employees and also need additional facilities and infrastructure that have been conducted into the strategy of Social Service and Labor, as well as the need for the addition of adequate facilities, so as to provide adequate services.

Keywords: Strategy, Poverty, Tracfficking

2

gugusan Kepulauan Riau dan pesisir Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Aksi-aksi kejahatan transnasional di kawasan ini dikenal sebagai jaringan Riau. Sulitnya pengawasan kejahatan transnasional di Kepulauan Riau karea banyaknya pelabuhan “tikus” yang tersebar disepanjang pesisirnya. Pelabuhan “tikus” itu menjadi gerbang masuknya kejahatan transnasional.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan sistem organisasi telah mengalami berbagai perubahan setiap tahunnya. Baik perubahan struktur, kepemimpinan, dan strategi yang digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilakukan untuk menunjang kinerja dalam melayani setiap keluhan dan masalah yang sudah menjadi tanggungjawab dari setiap organisasi. Fokus menjadi kunci utama untuk dapat menjalani tahap-tahap dari setiap bagian pada pemecahan masalah.

Menurut Kusumawardhani (2010:23) perdagangan perempuan menjadi kejahatan terorganisir dimana kejahatan perdagangan perempuan sudah melampaui lintas batas suatu negara dan peran pelaku kejahatan terhadap perempuan mempunyai pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Dengan kondisi Kepri yang berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia merupakan jalur laut Internasional yang padat menjadi daerah asal, daerah transit, dan daerah penerima. Hal ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi setiap daerah khususnya Kota Tanjungpinang, dimana sebagai daerah yang diberikan pelimpahan tanggungjawab dari pusat untuk menyelesaikan maupun mengembalikan korban-korban ke daerah asalnya.

Menurut Rogers dalam Effendy (2007:114) memandang organisasi sebagai: “Struktur yang melangsungkan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dimana operasi dan interaksi diantara bagian yang satu dengan lainnya dan manusia yang satu dengan lainnya berjalan secara harmonis, dinamis, dan pasti.” Salah satu yang paling penting dalam organisasi adalah struktur. Dimana struktur ini menjadikan anggotanya memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilakukan. Mulai dari kepala dinas, wakil, sekretaris, kepala bagian, dan kepala seksi lainnya.”

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan faktor yang penting dalam pemecahan masalah tracfficking. Melalui instansi pemerintah ini tentunya ada proses penanggulangan yang dilakukan untuk dapat meminimalir setiap masalah yang ada. Masyarakat diberikan pengetahuan tentang proses awal hingga akhirnya menjadi korban dengan sosialisasi, adanya

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah perbatasan di Indonesia sangat rawan terhadap terjadinya tindak kejahatan transnasional. Kawasan ini meliputi

3

pengetahuan, perlindungan, sebagainya.

pemahaman, bantuan, dan

menanggulangi masalah tracfficking adalah dengan mendirikan Rumah Singgah Tepak Sirih sejak tahun 2007 yang merupakan Lembaga Perlindungan yang berada dibawah naungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Mempertahankan kelangsungan hidup berkaitan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang menjadi lembaga pemerintah dalam penanganan masalah sosial dan tenaga kerja. Tracfficking tersebut terbagi kedalam tiga bagian yaitu eksploitasi tenaga, seks, dan organ tubuh.

Menurut Schein dalam Muhammad (2009:23) organisasi menjadi suatu: “Rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggungjawab. Organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.”

Untuk melaksanakan semua tugas-tugas tersebut semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya selalu dipertimbangkan dan dikaitkan dengan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan daerah. Diperlukan adanya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap penanggulangan tracfficking agar dapat dijadikan kebijakan daerah, karena memiliki kepentingan bagi dua pihak.

Organisasi ini menjadi tempat dalam penyelesaian masalah yang dibentuk untuk tujuan masing-masing sesuai dengan instansinya. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjadi organisasi pemerintah yang dibentuk di setiap daerah tentunya dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memiliki fokus permasalahan berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Setiap lembaga atau instansi pemerintah tentu ingin berhasil mencapai tujuannya, keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya berdasarkan kemampuan yang ada pada lembaga itu saja. Disamping itu perlu adanya pengertian, penerimaan dan keikusertaan public baik internal dan eksternal.

Pusat menjadikan setiap daerah asal, transit dan penerima untuk ikut campur tangan dalam penanganan masalah tersebut. Pertimbangan pusat yang melihat korban yang bila tidak ditangani akan terlantar dan tentunya menimbulkan masalah baru untuk daerah tersebut. Secara tidak langsung membuat daerah harus tanggap akan korbankorban. Berdasarkan penjelasan yang disajikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2008:12) perdagangan orang merupakan: “Kejahatan kemanusiaan yang terjadi yang terjadi serangkaian proses

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang untuk

4

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan hutang untuk tujuan ekpoitasi termasuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual, atau transplatasi organ.”

kecantikan atau rambut, semua modus operandi ini dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong, janji, atau keadaan palsu yang dilakukan oleh para pelaku kepada para korban.” Pada tahun 2015 Rumah Singgah Tepak Sirih mencatat terdapat 9 korban yang terbagi 4 ekploitasi tenaga yang dilatar belakangi masalah keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan penipuan besar berdampak pada kekerasan fisik dan phisikis, dan mental korban, 2 ekploitasi tenaga dan seksual yang dilatar belakangi masalah ekonomi dan pendidikan yang berdampak pada trauma yang berkepanjangan, dan 3 ekploitasi tenaga dan uang yang dilatar belakangi ekonomi dan imingiming gaji besar.

Perdagangan perempuan mengandung arti sebagai pergerakan manusia meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa karena ada ancaman maupun dengan penipuan melalui iming-iming pekerjaan yang bersifat eksploitatif, menekan dan menindas secara psikologis, fisik, seksual maupun ekonomi di tempat tujuan (Kusumawardhani, 2010:6). Tracfficking menjadi masalah dan isu sensitif yang kompleks dimana melibatkan perempuan dan anak-anak di seluruh dunia yang rentan terhadap bahaya. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan yang menyangkut kekerasan fisik, mental, dan seksual.

Salah satu modus yang paling sering dilakukan pelaku tracfficking adalah dengan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dari cara inilah jumlah yang paling besar menjadi korban adalah perempuan. Memberantas perdagangan orang tidaklah semudah membalik telapak tangan, mengingat perdagangan orang memiliki sindikat, jaringan, dan sumber daya yang besar. Selain itu, para pelaku seringkali memindahkan jalur transportasi yang kurang mendapat pengawasan.

Seperti yang dikatakan oleh Kusumawardhani (2010:23) bahwa: “Modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan “perdagangan perempuan” sangat beraneka ragam, dari mulai mengiming-iming kehidupan yang lebih baik menjadi pekerja rumah tangga, memalsukan surat perjalanan keluar negeri, berkedok panti pijat, berkedok salon

Daerah tujuan dan transit hanya berimbas masalah karena meskipun korban tracfficking berangkat lewat daerah tersebut tetapi tidak pernah diberikan informasi mengenai keberangkatan mereka. Sedangkan setelah mereka bermasalah, mereka dikembalikan

5

lewat Pemerintah Daerah tujuan atau transit. Untuk itu koordinasi lintas daerah menjadi penting untuk membangun kepastian mekanisme masalah pengiriman.

Sosial dan Tenaga Kerja dalam pemberantasan tracfficking. b. Secara praktis, khususnya untuk pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat dijadikan rekomendasi dan pertimbangan guna lebih memperhatikan permasalahan strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang. c. Bagi penulis sendiri bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai strategi yang baik dan efektif agar dapat dilakukan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diketahui setiap tahunnya terdapat kasus tracfficking, implikasinya strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pemberantasan tracfficking di Tanjungpinang yang kurang efektif. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Strategi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang” B. Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Teori 1. Strategi Terdapat elemen uatama yang merupakan jantung manajemen strategi, menurut Kuncoro (2006:7) strategi memerlukan tiga proses yang berkelanjutan yaitu :

1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang menjadi fokus peneliti adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking di kota Tanjungpinang. 2. Kegunaan Penelitian Adapun manfaat yang diaharapkan dalam penelitian ini adalah : a. Secara akedemik, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi Dinas

1. Analisis 2. Keputusan 3. Aksi Menurut Ahmad dalam Ruslan (2006:133) mengatakan bahwa: “Arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning) yang pada akhirnya perencanaan

6

adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.”

kekerasan dan eksploitasi serta kepada para pihak yang berhubungan dengan korban, seperti agen tenaga kerja, majikan maupun masyarakat disekelilingnya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Menurut Effendy (2007:32) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

E. Metode Penelitian Arikunto (2006:151) menyebutkan bahwa Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Menurut J L Thompson dalam Oliver (2007:2) mendefinisikan: “Strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir: ‘hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif.”

1. Jenis penelitian Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif kualitatif ini meneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian. Sugiyono (2010:11), menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Lebih jauh Mayer dan Greenwood (Ulber, 2010:27) mengatakan deskriptif kualitatif semata-mata mengacu indentifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Deskriptif seperti ini melambangkan tahap permulaan dari perkembangan suatu disiplin.

Konsep strategi menurut Itami dalam Kuncoro (2006:1) menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas. 2. Penanggulangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kata tersebut ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi untuk permasalahan tracfficking yang mendapatkan perbuatan menyimpang seperti

7

Moleong (2007:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Cara deskripsi ini berasal dari wawancara, pengamatan, termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman dari dokumen.

yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga mampu menguasai kegiatan quality control. Dalam menentukan key informan peneliti menggunakan teknik purposive yaitu pemilihan sampel berdasarkan karateristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan strategi dan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang berkaitan dengan pemberantasan tracfficking. Penulis memilih key informan karena karateristik yang sesuai dengan tujuan dari penulis atau dianggap memiliki informasi yang lebih relevan dengan masalah pokok penelitian ini. Penulis memilih Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sangat tepat untuk menjadi key informan karena lebih mengetahui sub bagian atau seksi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu sendiri.

2. Lokasi penelitian Penelitian dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang karena: a. Perlunya mengetahui strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk melakukan pemberantasan tracfficking, hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

b. Informan Informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, orang tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dalam menggunakan informan penulis menggunakan teknik proposional dengan cara mengambil informan dari setiap divisi-divisi kerja, setiap divisi penulis memilih beberapa orang yang dianggap dapat memberi informasi kepada penulis. Informan terbagi dari Kepala bidang Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial, Kasi Jaminan Sosial, dan Koordinator Rumah Singgah Tepak Sirih, dan Sekretaris Rumah Singgah Tepak Sirih. Jumlah seluruh informan yang ada di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja sebanyak 4 orang.

b. Lokasi penelitian mempunyai relevansi terhadap penelitian ini, mengingat adanya hubungan antara yang diteliti dengan permasalahan yang ada. 3. Key Informan Informan

dan

a. Key Informan Menurut Moleong (2006:3) key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu orang

8

Tabel 1.2

dilakukan ini, observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi struktur yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan dimana tempatnya.

Daftar Informan No.

Informan

Jumlah

1

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Key Informan)

1

Kabid Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial, Kasi Jaminan Sosial, Koordinator Rumah Singgah Tepak Sirih, Koordinator Rumah Singgah Tepak Sirih.

4

Jumlah

5

2

b. Wawancara Ulber Silalahi (2010:312), menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan yang berlangsung berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (interviewe) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara ini akan dilakukan dengan key informan dan informan yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pemberantasan tracfficking di Kota Tanjungpinang.

Untuk mengumpulkan data penelitian maka digunakan teknik yaitu : a. Observasi Teknik pengumpulan data secara observasi mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2010:166), yang mengemukakan bahwa “Teknik observasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, tersusun dari berbagai proses bilogis dan proses psikologis diantatanya adalah pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian yang

F. Teknik Analisis Data Analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis data-data yang didapati dari penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman (Ulber, 2010:284) mengatakan data kualitatif merupakan sumber dari dekripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur

9

peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut dapat membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Dengan pernyataan yang dikemukakan oleh key informan serta informan kedua (i2), (i3), (i4), dan (i5) menegaskan, rapat rutin internal menjadi dasar yang dilakukan dalam upaya Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Rapat rutin ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan setiap bulannya, sehingga akan terekap semua masalah, proses dan penyelesaian selama berjalannya 1 bulan tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam indikator rapat rutin internal pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dilakukan setiap bulan atau dapat juga dilakukan rapat disesuaikan dengan permasalahan hal ini dinilai sebagai strategi yang baik, karena dengan melakukan rapat rutin internal dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi, adanya kekurangan persediaan kebutuhan, serta keperluan dalam upaya memberikan pelayanan kepada korban tracfficking. Dampak baik yang dapat dirasakan dengan rapat rutin internal salah satunya tidak terjadi minimnya komunikasi antara Kadis, Kabid, Kasi, dan Koordinator Rumah Singgah Tepak Sirih, sehingga dapat menjalin kerjasama dalam penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang.

Dalam analisis strategi dinas tersebut peneliti menggunakan konsep Manajemen Strategi Kuncoro (2006:7) yang menjabarkan ada 3 komponen penting merupakan jantung manajemen strategi yaitu Analisis, Keputusan dan Aksi. 1. Analisis Analisis diartikan sebagai pekerjaan penelaah yang secara mendalam tentang fingsi, tugas masing-masing pekerjaan dan mengkelompokkan kriteria sehingga, dapat menyelesaikan dengan tepat dari setiap pekerjaan itu. Indikator dari analisis ini bisa dilihat dari: a. Rapat Rutin Internal Rapat internal dimaksudkan adalah rapat antara pimpinan dan juga dengan pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk membahas apa saja kendala ataupun permasalahan yang ada, maupun untuk membahas tentang ide-ide yang ingin dilaksanakan.

b. Evaluasi Pegawai

10

Kinerja

Pada

Dalam menjalankan sebuah pekerjaan perlu dilakukan evaluasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan memperbaikinya. Evaluasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berfungsi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan penanganan kepada korban tracfficking dan juga memperbaiki kinerja pegawai serta meminimalkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan.

c. Memiliki Struktur Organisasi dalam Bekerja Didalam suatu organisasi yang melaksanakan pekerjaan, diperlukan struktur organisasi agar pembagian kerja menjadi jelas dan sesuai dengan hirarki pada bidang masingmasing. Dibentuknya struktur dengan jabatan yang disesuaikan dari fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diisi oleh pegawai yang sudah memahami bagiannya akan mempermudah proses pekerjaan. Dengan begitu diharapkan kinerja pegawai akan semakin meningkat setiap saat dan hasil yang diterima baik pula untuk korban tracfficking. Struktur ini sudah diatur dan ditetapkan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan mempertimbangkan beberapa hal mulai dari kriteria, masa jabatan, dan dedikasi pegawai tersebut terhadap Kota Tanjungpinang.

Pengevaluasian kinerja dengan jawaban dari informan dapat dinilai dengan penanganan korban tracfficking menjadi salah satu tolak ukur hasil kinerja pegawai di lapangan. Penanganan langsung dibutuhkan adanya penyesuaian diri terhadap korban untuk mempermudah berjalannya proses penanggulangan hingga selesai untuk dipulangkan ke daerah asal. Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan serta dengan informan lainnya dapat disimpulkan bahwa evaluasi kierja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selalu dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan yang ada atau dalam proses penyelesaian. Sehingga dengan melakukan evaluasi diharapkan penyelesaian masalah dapat memberikan bantuan agar dapat mengembalikan fungsi sosial korban kepada masyarakat umum.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan lainnya mengenai struktur organisasi dalam bekerja yaitu sudah pasti ada. Ada struktur tentu akan membantu atau terprogramnya sistem kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Terdapat locus dan focus pada struktur dapat meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan

11

pembagian yang ditetapkan. Didalam struktur dan tata pembagian kerja merupakan garis komando dari Pimpinan, manfaatnya dapat memperjelas garis koordinasi atau perintah, dan menghindari overlapping dalam pekerjaan. Dari pembagian dalam struktur tentu akan dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas agar tidak terjadinya ketimpang tindihan dalam melaksanakan tugas dan struktur atau pembagian tata kerja yang dapat menimbulkan adanya rasa tanggungjawab dalam pekerjaan karena telah mengetahui bidang dan fungsinya masing-masing.

dengan berbagai cara oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Peningkatan pencegahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari pusat untuk dapat membantu setiap program kerja yang disepakati dari Kementerian Sosial. Pembentukkan Rumah Singgah Tepak Sirih menjadi bukti dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tanjungpinang membantu untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hal utama dalam pencegahan yaitu penguasaan aturan, pemahaman psikologi, dan jaringan yang harus dimiliki setiap pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terutama Rumah Singgah Tepak Sirih yang berhubungan secara langsung dengan korban-korban.

2. Keputusan Keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah. Keputusan harus bersifat tegas dengan kata lain keputusan dapat memberikan jawaban atau unsur-unsur perencanaan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah dalam suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama key informan dan beberapa informan lainnya menyatakan, bahwa peningkatan pencegahan sudah terlaksana, hanya saja pemahaman tracfficking dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat masih menjadi pertanyaan karena masih banyak masyarakat tertipu dengan iming-imingan gaji, pekerjaan, dan lainnya.

a. Peningkatan Pencegahan Dalam masalah tracfficking diperlukan usaha-usaha pencegahan atau pemahaman terhadap tracfficking agar dapat menghindari modus operandi jaringan perdagangan manusia, seperti agen penyalur tenaga kerja illegal. Pencegahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar menghindari terjadinya proses tracfficking tersebut. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan

Hal ini masih menjadi satu tanda tanya yang harus dijawab apa mungkin tidak semua orang dapat mencerna tulisan, gambar, maupun secara lisan. Pengetahuan masyarakat akan bertambah apabila Dinas Sosial dan

12

Tenaga Kerja memberikan kunjungan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung kesaksian dari setiap korban tracfficking. b. Proteksi Manusia

Sumber

lainnya tidak dapat dijelaskan pada waktu permasalahan tersebut sedang dihadapi korban. Karena untuk mendapatkan solusi tentu harus mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Rumah Singgah Tepak Sirih terlebih dahulu, sehingga kita akan mendapatkan proses selanjutnya, maupun berupa tanggapan dari pihak dinas atau rumah singgah.

Daya

Proteksi adalah kegiatan melindungi dan menjaga orang-orang, serta korban tracfficking agar tetap melakukan upaya perlindungan sosial terutama dalam hal pencegahan dan penuntasan permasalahan sosial.

3. Aksi Aksi merupakan suatu sarana untuk mengimplementasikan strategi. Tercapainya suatu sasaran atau tujuan, tergantung pada aksi yang akan dan telah direncanakan. Dalam melaksanakan aksi diperlukan juga sumber daya yang dapat menunjang agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan.

Berdirinya Rumah Singgah Tepak Sirih pada tahun 2007 menjadi awal dioptimalkan proteksi terhadap sumber daya manusia dengan memberikan rasa aman dan layanan perlindungan awal bagi setiap yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Dalam rangka pemulihan psikososial, serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami.

a. Kerjasama Stakeholder terkait

atau

dengan Instansi

Stakeholder adalah para pemegang kepentingan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi suatu organisasi. Sudah seharusnya melakukan kerjasama, karena setiap yang bermasalah menjadi tanggungjawab bersama dari pihak manapun yang terkait dan akan lebih mudah diselesaikan secara bersama agar dapat mempermudah proses penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan perlindungan sudah terlaksana, dilakukan untuk menanggulangi masalah masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat baik dari program-program maupun dampak positif yang mereka rasakan atau terima.

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan serta informan lainnya dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan stakeholder atau instansi

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu suatu tindakan kekerasan atau yang

13

terkait sudah berjalan dengan baik. Kerjasama dengan stakeholder mengenai tracfficking telah terlaksana oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, namun karena masalah yang dihadapi berbeda-beda tentu mengakibatkan jangka waktu yang tidak bisa disesuaikan dengan Standard Operation Procedure yang ditetapkan dari dinas.

Disamping itu fasilitas juga merupakan penunjang dalam penanggulangan tracfficking, baik dari segi keamanan dan pengawasan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan key informan yaitu informan pertama dengan beberapa informan lainnya menyimpulkan bahwa perbaikan fasilitas dan aksebilitas harus perlu dilakukan setaip tahunnya atau disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Singgah Tepak Sirih. Fasilitas dan aksebilitas untuk tracfficking tidak dikhususkan karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial. Bila fasilitas dan aksebilitas terbatas atau tidak didukung tentu akan memberikan masalah baru jika tidak ditangani dengan segera. Dampak negatif yang akan diterima masyarakat atau Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan tidak adanya perbaikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa kerjasama dengan stakeholder memiliki pengaruh yang sangat banyak untuk mensukseskan program pemerintah tersebut. Pengetahuan masyarakat dan korban semakin meningkat untuk masalah tracfficking. Undang-Undang yang diatur dan prosesnya berjalan dari asal sebelum bermasalah hingga sudah bermasalah. b. Peningkatan Aksebilitas

Fasilitas

dan

Fasilitas dan aksebilitas didalam Dinas Sosial dan Tenaga Kerja secara khusus untuk tracfficking di Rumah Singgah Tepak Sirih yang akan memberikan informasi tentang keberadaan dan kondisi korban yang ditanggulangi pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Tanjungpinang, semakin mudah keluarga atau pihak dari daerah asal mengakses informasi yang diinginkan, maka akan semakin mempermudah pada proses konfirmasi hingga pemulangannya.

Para pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Rumah Singgah Tepak Sirih harus selalu bersikap tanggap dalam melakukan penanggulangan, agar di kemudian hari tidak memberikan masalah baru dan lebih sulit untuk ditangani. Dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lebih menggalakkan anti tracfficking dan sosialisasi untuk masyarakat, anak sekolah, hingga para pekerja migran dengan tujuan mencapai program

14

pemerintah untuk pemberantasan tracfficking.

analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi. SWOT iut sendiri merupakan singkatan dari S (strengths), W (weakness), O (opportunities), dan T (threa ts) yang jika diartikan secara berurutan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus lebih berusaha keras untuk melakukan pencegahan secara menyeluruh di elemen masyarakat. Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah kunci dari adanya pencegahan, penanganan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial termasuk tracfficking di Kota Tanjungpinang.

Dimana dalam metode ini harus memperhatikan berbagai faktor seperti faktor internal (S dan W), serta faktor eksternal (O dan T) guna penyusunan perencanaan yang matang pada organisasi, program, atau produk yang disiapkan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Rangkuti (2006:19) menjelaskan analisis SWOT yaitu:

Apabila analisis yang dilakukan sesuai dengan masalah-masalah berkaitan terhadap tracfficking, tepatnya mengambil keputusan sesuai dengan hasil yang diharapkan dan aksi yang dilakukan menjadi bukti nyata untuk pencapaian visi dan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Tanjungpinang. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdapat di dalam Rumah Sunggah Tepak Sirih harus saling bersinergi mengatur strategi untuk menanggulangi tracfficking di Kota Tanjungpinang.

“Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur yang saling mendukung dan melengkapi menuju kearah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran, sehingga tersusun programprogram tang efektif dan effisien maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari para pegiat organisasi. Salah satu analisis yang cukup populer dikalangan

4. Faktor Pendukung dan Penghambat pada Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking penulis menggunakan

15

pelaku organisasi adalah analisis SWOT.”

pengertian analisis SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjadi bagian dari setiap menjalankan strategi yang harus melihat faktor internal dan eksternal yang diharapkan dapat mengoptimalkan penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang. Dalam melakukan penanggulangan ini masalah yang dihadapi berkaitan dengan individu seseorang, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang intensif untuk mempermudah proses rehabilitasi di Rumah Singgah Tepak Sirih. Proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dari suatu peraturan perundangundangan dan kebijakan, sehingga dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung atau tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

1. Kekuatan (S) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan. 2. Kelemahan (W) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. 3. Kesempatan (O) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif. 4. Ancaman (T) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif. Untuk mewujudkan Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking yang menjadi faktor internal yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness).

Analisis SWOT juga dapat mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths), peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats), jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Rangkuti (2006:18) menjelaskan

1) Kekuatan yang terdapat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai berikut: a. Adanya Peraturan Menteri Sosial RI nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Rumah Singgah), Peraturan Pemerintah RI nomor 9

16

tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentnag Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 8 tahun 2005 tentang Ketertiban, Keindahan, dan Kenyamanan Lingkungan.

diterima Rumah Singgah Tepak Sirih kebanyakan rekomendasi dari pihak kepolisian yang lebih dulu menangani setelah diantarkan masyarakat atau dipulangkan dari negara tetangga. 2) Kelemahan yang terdapat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai berikut: a. Jumlah pegawai yang tidak memadai terutama pada Rumah Singgah Tepak Sirih menjadi kelemahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dari semua pegawai yang ada tidak terdapat yang lulusan psikologi dari ilmu tersebut tentu akan membantu dan memudahkan dalam proses penanganan korban tracfficking.

b. Adanya kerjasama dengan stakeholder BP2AKB, BP2TKI dan instansi terkait untuk penanggulangan tracfficking, karena manusia tersebut mendapatkan hak hidup dengan aman dan tentram, serta perlindungan dari semua pihak.

b. Anggaran yang tidak dipisahkan untuk masalah tracfficking, sehingga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sampai saat ini masih menggabungkan dengan anggaran kesejahteraan sosial yang setiap tahunnya diberikan berdasarkan pengajuan dari pihak Rumah Singgah Tepak Sirih. Padahal untuk menanggulangi korban pasca tracfficking dengan segala kebutuhan yang diperlukan dari mulai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan. Belum lagi fasilitas yang harus terus

c. Kondisi keamanan Kota Tanjungpinang yang kondusif, sehingga menciptakan rasa aman bagi korban tracfficking pada shelter Rumah Singgah Tepak Sirih. d. Aparat hukum yang memadai menjadi bagian dari berjalannya kegiatan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, karena setiap korban yang

17

diperbaiki dan ditambah baik dari kamar, tempat tidur, buku-buku, dan lain sebagainya yang tentunya kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung proses penyembuhan selama di Rumah Singgah Tepak Sirih.

dapat teraplikasikan di masyarakat. e. Rendahnya pengawasan dari aparat hukum yang tidak sesuai dengan letak strategis Kota Tanjungpinang, sehingga menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai daerah transit untuk dihubungkan dengan negara luar terutama melalui jalur laut.

c. Pencegahan tracfficking belum optimal yang berkaitan dengan tidak berjalannya kegiatan yang direncanakan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja salah satunya sosialisasi kemasyarakat. Dengan tidak terjadwalkan sosialisasi tentu akan mempengaruhi pencegahan tracfficking, padahal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah menetapkan kegiatan tersebut untuk dijalankan setiap 2 bulan sekali. Hal ini tentunya berkaitan dengan anggaran yang tidak dikhususkan, sehingga menyulitkan pegawai menjalankan setiap program.

Untuk mewujudkan Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking yang menjadi faktor eksternal yaitu peluang (opportunities) dan ancaman (threats). 1) Peluang yang terdapat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai berikut: a. Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya bisa menjadi contoh untuk daerah dan provinsi lain terkait dengan penanggulangan tracfficking. Selain itu Kota Tanjungpinang dapat selalu berinteraksi dan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait masalah tracfficking.

d. Teknologi yang dimiliki Dinas Sosial dan Tenaga Kerja masih terbatas, disimpulkan berdasarkan dari jawaban informan yang mengatakan belum memiliki website resmi untuk pemberitaan dan pemberitahuan tentang tracfficking. Dengan jaman yang semakin berkembang dapat memudahkan masyarakat mencari informasi tentang tracfficking agar pencegahan tersebut

b. Kemajuan teknologi dapat dijadikan satu cara untuk selalu berbagai informasi kepada masyarakat baik didalam negeri maupun diluar negeri. Tersedianya aplikasi dan layanan yang telah dapat memudahkan

18

dan menarik minat masyarakat terutama kaum muda menjadi ide gagasan untuk program pencegahan dan penanggulangan tracfficking di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang.

dimana saja. Minimnya informasi yang diterima masyarakat dapat memudahkan pelaku tracfiker dalam merekrut korban-korbannya. b. Ditetapkannya Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadikan padatnya transaksi perdagangan yang banyak dimanfaatkan sebagian oknum untuk pengiriman manusia keluar negeri. Hal ini akan menjadi pemicu awalnya tracfficking dikalangan manusia dengan penghasilan yang cukup besar.

c. Luasnya daerah kelautan memudahkan para aparat hukum untuk selalu memantau dan menjaga agar terhindar dari pengiriman tenaga kerja ilegal yang berakibat pada masalah tracfficking di kemudian hari. Banyaknya proses terjadinya tracfficking memakai jalur laut dengan jaringan yang sudah transnasional.

c. Wilayah Kota Tanjungpinang yang berdekatan dengan negara luar menjadikan permintaan tenaga kerja meningkat, sehingga menimbulkan banyaknya tempat yang menawarkan penyaluran tenaga kerja dengan tidak memprioritaskan kelengkapan dokumen dan keahlian yang diperlukan. Selain itu, dimanfaatkan sebagian individu atau kelompok untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia seperti ginjal dengan harga yang fantastis mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

d. Adanya organisasi masyarakat yang perduli terhadap masalah tracfficking dengan banyaknya korban dari kaum perempuan dan anak-anak. Organisasi ini dibentuk dari bentuk rasa prihatin dan keperdulian kepada sesama seperti LSM Ketapang, Anisa Kepri dan Sirih Besar semuanya aktif ambil bagian untuk memberantas tracfficking. 2) Ancaman yang terdapat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai berikut: a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya tracfficking yang dapat mengancam siapapun dan

d. Banyaknya jalur tikus yang berada di Provinsi Kepuluan Riau

19

khususnya Kota Tanjungpinang, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan transaksi yang tidak semua wilayah tersebut diberikan pengawasan yang ketat. Seperti daerah Kabupaten Bintan yang memiliki pantai trikora yang dapat menjadi jalur penyeberangan ke Negara Malaysia dengan memakan waktu dalam hitungan jam saja.

sebagai hasil pertemuan antara faktor eksternal dan faktor internal. Dimana dalam pengaplikasiannya adalah bagaimana kekuatan (strength) mampu mengambil keuntungan dari peluang (opportunities) yang ada, mengatasi kelemahan (weakness) yang mencegah keuntungan dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana kekuatan (strength) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

e. Penyalur tenaga kerja illegal di Kota Tanjungpinang yang tidak terdaftar pada kantor imigrasi. Padahal banyak persyaratan yang harus dipenuhi seperti menyediakan pembelajaran untuk Bahasa Inggris, tempat tinggal sebelum diberangkatkan, dan kelengkapan dokumen kerja.

Menurut Setiawan Hari Purnomo dan Zulkie Flimansyah dalam Rangkuti (2006:20) berdasarkan hasil analisis SWOT terdapat empat alternatif strategi yang tersedia yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Matrik SWOT digambarkan sebagai berikut:

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah Matrix SWOT. Matrix SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT menampilkan 8 kotak, yaitu 2 kotak sebelah kiri menampilkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), 2 kotak paling atas menampilkan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan 4 kotak lainnya merupakan isuisu strategis yang timbul

Gambar 4.1 Format Matrik SWOT Eksternal Internal

Opportunities

Threats

Strength

SO Strategies

ST Strategies

Weakness

WO Strategies

WT Strategies

Sumber : Rangkuty (2006:20)

Keterangan Matrik SWOT tersebut sebagai berikut: 1. SO Strategies: Ini merupakan situasi yang menguntungkan

20

organisasi memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).

Analisis SWOT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja peneliti akan memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Strategi SO yaitu diberikannya pelatihan keterampilan selama di Rumah Singgah Tepak Sirih agar dapat membentuk dan menggali segala keahlian yang dimiliki korban agar mempersiapkan diri untuk dapat bersaing di masyarakat. Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Rumah Singgah Tepak Sirih dapat memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, selain itu diharapkan dapat memotivasi setiap korban untuk memulai fungsi sosialnya kembali. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat merujuk ke lembaga yang sesuai dengan minat setiap korban agar dapat meningkatkan rasa pecaya diri dan menyembuhkan rasa traumatic yang dialami korban. Setelah korban mampu dan siap untuk menjalani fungsi sosialnya di masyarakat dan dikembalikan kepada keluarga, pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengadakan kunjungan dan komunikasi kepada korban untuk mengetahui langsung perkembangan. Selain itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalin hubungan baik dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat atau lembaga yang berkaitan dengan korban untuk dapat selalu melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap korban setelah

2. ST Strategies: Dalam situasi ini organisasi menghadapi ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalh menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk pasar). 3. WO Strategies: Dalam situasi ini organisasi menghadapi peluang pasar yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi pada situasi ini adalah meminimalkan masalahmasalah internal, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 4. WT Strategies: Ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga organisasi harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Dari gambar 4.1 dan penjelasan diatas dapat diuraikan berdasarkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang terdapat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Untuk lebih jelas peneliti akan menguraikan analisis SWOT dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan menggunakan format matrik SWOT.

21

keluar dari Rumah Singgah Tepak Sirih.

Singgah Tepak Sirih dapat lebih mengoptimalkan program penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang, karena Tanjungpinang menjadi daerah penerima pasca terjadinya tracfficking dari daerah dan negara terdekat. Setiap tahunnya dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas menjadi faktor pendukung dengan maksimalnya program penanggulangan di Rumah Singgah Tepak Sirih untuk pemulihan korban.

b. Strategi ST yaitu menyalurkan bantuan dana dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja seperti UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bila korban berniat untuk membuka usaha, kurang mampu, dan usia diatas 19 tahun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan korban. Diberikannya pendampingan setelah rehabilitasi dan pemulangan kedaerah asal untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kepribadian korban. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan para korban tracfficking kepada keluarga dan lingkungan sosial asal atau lingkungan yang baru, agar dapat diterima masyarakat dengan baik seperti sediakala. Proses pemulangan korban dilakukan komunikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja daerah asal korban.

d. Saling bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang

diharapkan

meningkatkan

dapat

pencegahan

untuk masalah tracfficking yang

sering

anak-anak

mengancam dan

wanita.

Adanya peraturan perundangundangan

dan

peraturan

daerah Kota Tanjungpinang yang dapat menjadi satu landasan untuk memberikan

c. Strategi WO yaitu dilakukannya koordinasi antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan instansi terkait untuk masalah tracfficking yang ada di Kota Tanjungpinang agar dapat memaksimalkan proses pencegahan. Dengan adanya aparat hukum yang memadai dapat meningkatkan pengawasan pada jalur-jalur rawan tindakan tracfficking. Peningkatan kinerja pegawai khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Rumah

rasa aman, nyaman, dan ketertiban

di

Tanjungpinang, melindungi

Kota serta seluruh

masyarakat yang ada. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa data yang telah diperoleh, berkenaan dengan judul Strategi Dinas Sosial

22

dan Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan dari tiga dimensi teori Kuncoro (2006:7) yaitu sebagai berikut:

diperlukan lagi rapat insidentil yang dilakukan bila menerima permasalahan baru. b. Evaluasi Kinerja Pegawai Dilakukannya evaluasi kinerja pegawai pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berfungsi untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan penanganan kepada korban tracfficking. Dengan setiap pengevaluasian kinerja terutama yang terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara rinci akar permasalahan setiap korban tracfficking. Belum berjalan efektif dan cepat dalam kinerja pegawai menjadi satu hal yang harus dilakukannya evaluasi untuk melihat tingkat kinerja pegawai.

1. Kesimpulan dari Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang, adanya rapat rutin internal, evaluasi kinerja pegawai, dan struktur organisasi sudah terlaksana dengan baik, namun belum dapat diaplikasikan secara maksimal. Hal ini telihat dengan masih banyak masalah yang sama dengan angka korban yang tidak mengalami penurunan dan masih rata-rata setiap tahunnya. Dengan dimensi analisis yang terbagi dalam 3 indikator sebagai berikut:

c. Struktur bekerja

a. Rapat rutin internal

organisasi

dalam

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja struktur organisasi telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang dipilih berdasarkan karekteristik, pengalaman dan dedikasi terhadap pembangunan Kota Tanjungpinang ke arah yang lebih baik. Didalam struktur merupakan pembagian distribusi tugas, pendelegasian, dan pengendalian kerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Sering terjadinya pelimpahan tugas dan tanggungjawab kepada bawahan menjadi pentingnya struktur organisasi, sehingga tugas dan tanggungjawab akan diemban sesuai dengan jabatan pegawai.

Setiap bulan rapat rutin internal menjadi satu kegiatan wajib bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dengan rapat ini bertujuan adanya pembahasan mengenai kendala maupun permasalahan baik yang sudah selesai atau yang sedang ditangani oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Rumah Singgah Tepak Sirih. Rapat ini menjadi musyawarah yang dilakukan guna mengambil satu kesepakatan atau keputusan untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah yang ditangani. Rapat rutin internal menjadi salah satu upaya dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan strategi terutama tentang penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang. Terlihat rapat rutin internal tidak dioptimalkan sebaik mungkin dalam pelaksanaannya, sehingga masih

2. Kesimpulan dari Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang adanya peningkatan pencegahan dan proteksi Sumber Daya Manusia

23

harus lebih ditingkatkan lagi untuk dapat melakukan pencegahan secara maksimal. Adanya keputusan yang tidak bisa dengan cepat diaplikasikan kemasyarakat dan masih minimnya pengetahuan untuk masalah tracfficking dikalangan masyarakat. Dengan dimensi keputusan yang terbagi 2 indikator sebagai berikut:

pada Peraturan Menteri Sosial RI 12/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada rumah perlindungan dan trauma center (rumah singgah), UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari sebagian peraturan yang berlaku tentu akan menjamin adanya proteksi sumber daya manusia sebagai korban maupun yang tidak menjadi korban.

a. Peningkatan pencegahan Pencegahan yang dilakukan bertujuan terhadap terjadinya proses tracfficking dikalangan masyarakat. Hal ini dilihat berdasarkan angka pendidikan, tingkat ekonomi, dan minimnya informasi bagi setiap elemen masyarakat. Dengan berbagai hal diatas menjadi satu kendala yang harus segera diatasi agar setiap tahunnya angka korban tidak berada di angka rata-rata. Sudah banyaknya korban yang berasal dari usia remaja dengan pola pikir, pergaulan dan tempat tinggal yang mendukung terjadinya tracfficking. b. Proteksi manusia

sumber

3. Kesimpulan dari Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Tracfficking di Kota Tanjungpinang adalah kerjasama dengan stakeholder atau instansi terkait dan peningkatan fasilitas dan aksebilitas, menjadi tindakan yang dapat kita lakukan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Masih kurang koordinasi yang baik antara pihak terkait terlihat dengan masih banyaknya korban yang tidak pulang kedaerah asal, bahkan melebihi waktu yang ditentukan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dengan dimensi aksi yang terbagi 2 indikator sebagi berikut:

daya

Dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bentuk proteksi sumber daya manusia yang diberikan berupa bantuan hukum, shelter dan pendampingan dengan dilakukannya proteksi akan mempercepat proses pemulihan dan pengembalian fungsi sosial korban kepada masyarakat. Pendirian Rumah Singgah Tepak Sirih menjadi tindakan nyata dalam memberikan perlindungan baik yang sudah menjadi korban atau belum. Dengan berpedoman

a. Kerjasama stakeholder terkait

atau

dengan instansi

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan dibutuhkan adanya kerjasama dengan pihak lain. Koordinasi antara pejabat yang duduk dalam suatu organisasi baik tingkat nasional, provinsi, dan daerah.

24

Dengan kerjasama dapat meringankan permasalahan yang dihadapi dan mendapat banyaknya bantuan untuk mempercepat proses penyelesaian, karena maslah tracfficking sangat kompleks dan sensitif.

penanggulangan tracfficking. Sehingga setiap program yang dijalankan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dengan hasil yang maksimal. Saran untuk setiap indikator sebagai berikut:

b. Peningkatan aksebilitas

Diadakannya rapat rutin internal setiap bulan dapat menjadi proses musyawarah atau pembicaraan dari setiap bagian struktur dan pegawai yang ada dilapangan untuk penanggulangan tracfficking dengan mengambil satu keputusan secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pada rapat insidentil dapat memberikan solusi cepat dan tanggap untuk setiap permasalahan yang dihadapi dengan sumbangan ide, gagasan, dan pikiran setiap pelaku yang memiliki peran penting Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking di kota Tanjungpinang.

fasilitas

a. Rapat rutin internal

dan

Didalam strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diperlukan peningkatan fasilitas dan aksebilitas untuk menjadi faktor pendukung kegiatan penanggulangan tracfficking. Korban tracfficking kebanyakan berasal dari luar daerah kota Tanjungpinang, sehingga memerlukan shelter sebelum dipulangkan ke daerah asal. Adanya aksebilitas seperti transportasi, akomodasi, dan komunikasi. Proses pemulangan juga akan mendapat pendampingan dari petugas agar dipastikan sampai ke daerah asal dan diterima oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja daerah tersebut dengan dilakukannya koordinasi terlebih dahulu.

b. Evaluasi kinerja pegawai Dengan evaluasi kinerja pegawai diharapkan analisis berjalan dengan baik, sehingga akan mendapatkan peningkatan kinerja pegawai terutama dalam penanggulangan tracfficking. Baik dari pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja maupun Rumah Singgah Tepak Sirih yang berkaitan satu sama lain.

B. Saran Saran untuk Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Teracfficking di Kota Tanjungpinang, yaitu: 1. Berdasarkan dimensi analisis dapat ditingkatkan pada proses penelaah untuk dapat mengambil satu kesepakatan dan diterapkan pada strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dimensi analisis harus bisa memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak mencapai keputusan yang telah ditetapkan terhadap

c. Struktur organisasi Bila struktur organisasi menjadi patokan pendistribusian tugas, sehingga bila sudah terima masalah agar cepat mengambil tindakan sesuai dengan pembagian kerja pada struktur organisasi.

25

2. Berdasarkan dimensi keputusan yang telah disepakati dan diambil dapat mengoptimalkan berjalannya Strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking di Kota Tanjungpinang yang diambil dari kesepakatan secara bersama. Dimensi keputusan disesuaikan dengan ditetapkannya aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan perubahan jaman yang semakin mengarah pada era globalisasi. Dengan membentuk tim yang turun ke masyarakat, memanfaatkan media informasi yang sudah ada, dan membuat jadwal rutin setiap bulan untuk sosialisasi atau kunjungan. Saran untuk setiap indikator sebagai berikut:

dan Tenaga Kerja dalam penanggulangan tracfficking di kota Tanjungpinang yang dapat diimplementasikan di setiap kegiatan. Dimensi aksi harus banyak menjalin hubungan yang baik dan meningkatkan rasa perduli kepada sesama. Melakukan penganggaran khusus untuk masalah tracfficking agar tidak bercampur dengan masalah sosial lainnya. Mengkhususkan shellter bagi korban tracffiking karena secara psikologi banyak mengalami gangguan dan fisik yang mengalami tindakan dengan tidak manusiawi. Saran untuk setiap indikator sebagai berikut: a. Kerjasama dengan stakeholder atau instansi terkait Harus lebih dioptimalkan dengan adanya kerjasama dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarkat. Sehingga proses kerjasama akan menghasilkan pengurangan angka korban setiap tahunnya. Dan memberitahu kepada masyarakat besarnya bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.

a. Peningkatan pencegahan Pencegahan agar lebih ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi, pembagian selebaran berisikan informasi, dan melakukan kunjungan langsung ke sekolah, masyarakat, dan daerahdaerah terpencil. Kegiatan tersebut lebih baik dilakukan setiap 2 bulan dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas yang benar-benar memahami tentang tracfficking.

b. Peningkatan aksebilitas

b. Proteksi Sumber Daya Manusia Perlindungan sumber daya manusia harus selalu dioptimalkan dengan hukum-hukum yang diatur, hal ini berkaitan dengan korban tracfficking pada usia remaja, sehingga perlunya memperketat perlindungan terutama pada Rumah Singgah Tepak Sirih. 3. Berdasarkan dimensi aksi dengan adanya tindakan nyata di dalam melaksanakan stratrgi Dinas Sosial

fasilitas

dan

Untuk selalu dipenuhi dan ditingkatkan fasilitas, baik berupa fisik bangunan, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman pada proses penanggulangan di shelter Rumah Singgah Tepak Sirih. Dapat mempercepat pemulihan fungsi sosial korban kembali ke masyarakat.

26

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Arikunto, Suharsimi. 2006, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta Rineka Cipta Buku Pedoman Pemberantasan Perdagangan Orang. 2008. Kementerian Negara Dan Pemberdayaan Perempuan Effendy. O.U. 2007, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Kuncoro, Mudrajad. 2006, STRATEGI Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta : Erlangga Kusumawardhani. 2010, HUMAN TRACFFICKING: Pola Pencegahan dan Penaggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Jakarta: PMB LIPI Oliver, Sandra. 2007, Strategi Public Relation, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama Moleong, Lexy J. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset cet. XVII Rangkuti, Freddy. 2006, Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Ruslan, Rosady. 2006, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Silalahi, Ulber. 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Refika aditama Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : CV Alfabeta Singaribuan, Masri dan Sofyan Effendi. 2005, Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES Widjaja. 2010, KOMUNIKASI: Komunikasi dan Hubungan Mayarakat, Jakarta: Bumi Aksara

27