IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
FERANIKA NIM : 100563201021
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK `UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA TANJUNGPINANG FERANIKA Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH ABSTRAK Masalah penularan HIV/AIDS di Indonesia harus di waspadai. Hal ini merupakan ancaman terhadap pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia. Angka kematian kasar (terutama dari kelompok usia produktif) akan meningkat, harapan hidup akan menurun. Jumiah dan produktifitas tenaga kerja akan menurun dengan dratis, yang secara langsung mempengaruhi produktifitas dan pendapatan nasional. Biaya kesehatan (langsung dan tidak langsung), serta anggaran yang dibutuhkan untuk kesejahteraan sosial (keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anak-anak yatim piatu) sebagai dampak AIDS akan sangat meningkat. Fenomena yang terjadi saat ini Komisi Penaggulangan Aids Kota Tanjungpinang belum menjalankan tugas-tugas pokoknya seperti yang diharapkan Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di Komisi Penaggulangan Aids yang benar-benar memahami tentang penanggulangan AIDS. Kemudian masalah pendanaan yang terbatas sehingga Komisi Penaggulangan Aids tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS di KPA Kota Tanjungpinang dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan implementasi program penanggulangan HIV dan AIDS di KPA Kota Tanjungpinang. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teori Edward III. Informan dalam penelitian ini diambil berjumlah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Program Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Tanjungpinang sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari Dari dimensi Komunikasi dapat diketahui bahwa Sosialisasi sudah pernah dilakukan di Kota Tanjungpinang. Hanya saja bentuknya secara tidak langsung dan jarang melakukan kegiatan langsung hanya lewat poster maupun baliho di tempat keramaian. Dari dimensi Sumber daya dapat diketahui bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Tanjungpinang masih kekurangan pegawai dalam menjalankan program ini. Dari dimensi Disposisi diketahui bahwa penyebaran kondom secara umum belum dapat mengurangi angka penularan karna pembagian kondom tidak disejalankan dengan pegetahuan masyarakat. Dari dimensi Struktur birokrasi ditemukan bahwa dalam ssetiap kegiatan KPA beserta perwakilan BKKBN dan KPA sudah menjalani kerjasama. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi kebijakan, HIV dan AIDS
i
PREVENTION PROGRAM IMPLEMENTATION HIV AND AIDS IN AIDS PREVENTION AND CONTROL COMMISSION KOTA TANJUNGPINANG FERANIKA Students of Administrative Science State, FISIP, UMRAH ABSTRACT he problem of HIV / AIDS in Indonesia should be aware. This is a threat to development and life of the Indonesian nation. The crude mortality rate (especially of the productive age group) will increase, life expectancy will decline. Jumiah and labor productivity will decline drastically, which directly affects the productivity and national income. Health costs (direct and indirect), and the budget required for social welfare (families who have lost their livelihoods, children orphaned) as the impact of AIDS will be greatly increased. This phenomenon occurs when AIDS Commission Tanjungpinang not execute tasks as expected essentially still a lack of human resources in the AIDS Commission who really understand about AIDS. Then the problem of limited funding that AIDS Commission can not function properly. The purpose of this research is essentially to determine implementation of HIV and AIDS programs in KPA Tanjungpinang. To determine the barriers of implementation of HIV and AIDS programs in KPA Tanjungpinang. In the discussion of this thesis uses descriptive qualitative research and using the theory of Edward III. Informants in this study were taken amounted to 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. From the results it can be seen that the implementation of HIV and AIDS program In AIDS Commission (NAC) Tanjungpinang has not gone well. It can be seen from the dimensions of communication can be seen that socialization has been done in the shapeTanjungpinang. Only indirectly and only rarely do direct activities through posters and billboards in public places. the resources of the dimensions can be seen that the National AIDS Commission (NAC) Tanjungpinang still short-staffed in running this program. Disposition of dimensionis know that the spread of condoms in general have not been able to reduce the knowledge society. From the dimensions of condoms is not disejalankan the knowledge society. From the dimensions of bureaucratic struktur found that in any activities along with representatives BKKBN NAC and NAC have formed a partnership. Keywords : Policy, policy Implementation, HIV and AIDS
ii
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA TANJUNGPINANG
Pemerintah
berdasarkan
Regulasi adalah pengendalian
Undang-
yang berkesinambungan dan terfokus
Undang Dasar 1945 berhak untuk
yang dilakukan oleh lembaga publik
mengatur dan mengurusi masyarakat
terhadap kegiatan pelayanan yang
dalam
umum.
dibutuhkan
Sehingga dalam konteks birokrasi
Sedangkan
harus mampu mewujudkan tujuan
Kesehatan merupakan upaya publik
Nasional,
untuk memberikan pengaruh secara
kekuasaan
hal
masyarakat sejahtera. Pelayanan
konstitusi
kepentingan
yaitu
:
maju,
tercapainya mandiri,
Termasuk Kesehatan
oleh
masyarakat.
Regulasi
dan
langsung
atau
Fungsi
terhadap
perilaku
Pelayanan
tidak
langsung
dan
fungsi
yang
organisasi maupun perorangan yang
merupakan tugas birokrasi sebagai
menyediakan pelayanan kesehatan
alat
(Hafez, 1997:21).
pemerintahan.
Masyarakat
tentunya berhak untuk mendapatkan
Peran
pemerintah
dalam
pelayanan kesehatan secara optimal
regulasi dibedakan menjadi tiga,
tanpa
yaitu
memandang
status
sosial.
sebagai
pengarah,
peran
Pemerintah mempunyai kewajiban
sebagai regulator, dan peran sebagai
dalam
pelaksana pelayanan yang diregulasi.
mengendalikan
dan
menyempurnakan layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi. 1
Peran
sebagai
pengarah
pembiayaan bidang kesehatan. Pola
dalam regulasi pelayanan kesehatan,
penyakit
pemerintah
masyarakat Indonesia sebagian besar
menetapkan,
yang
diderita
melaksanakan, dan mementau aturan
adalah penyakit
main sistem pelayanan kesehatan,
salah
menjamin keseimbangan berbagai
Acquired
Immune
Deficiency
pihak yang terlibat dalam pelayanan
Syndrome
(AIDS)
merupakan
kesehatan, dan menyusun rencana
kumpulan
strategis untuk keseluruhan sistem
disebabkan
kesehatan.
Immunodeficiency
Sebagai
regulator,
satunya
infeksi
oleh
HIV
gejala
menular
dan
penyakit
oleh Virus
AIDS.
yang Human (HIV).
pemerintah melakukan pengawasan
Seseorang yang terinfeksi virus HIV
untuk
organisasi
atau menderita AIDS sering disebut
memberikan
dengan ODHA yang merupakan
pelayanan yang bermutu. sedangkan
singkatan dari orang yang hidup
sebagai pelaksana dapat
dengan HIV dan AIDS.
menjamin agar
pelayanan
kesehatan
melalui
HIV dan
sarana pelayanan kesehatan, dimana
AIDS telah menjadi pandemi yang
pemerintah
mengkhawatirkan masyarakat dunia,
berkewajiban
menyediakan
pelayanan
yang
bermutu.(WHO : 2000).
obat dan vaksin untuk pencegahan
Negara Indonesia hingga saat ini
masih
menghadapi
karena disamping belum ditemukan
masalah
juga memiliki “window period” dan fase asimptomatik (tanpa gejala)
kesehatan yang sangat kompleks dan
yang
menjadi
perjalanan penyakitnya.
beban
ganda
dalam
relatif
panjang
dalam
2
Masalah
penularan
penanggulangan HIV dan AIDS
HIV/AIDS di Indonesia harus di
yang lebih intensif, menyeluruh,
waspadai.
terpadu, dan terkoordinasi di wilayah
Hal
ini
merupakan
ancaman terhadap pembangunan dan
Kabupaten/Kota
kehidupan bangsa Indonesia. Angka
Komisi Penaggulangan AIDS (KPA)
kematian
kasar
(terutama
dari
sambai
kelompok
usia
produktif)
akan
Pembentukan KPA, mempunyai 6
akan
(enam) tugas pokok dalam upaya
menurun. Jumiah dan produktifitas
penanggulangan HIV dan AIDS.
tenaga kerja akan menurun dengan
Kemudian Peraturan Presiden RI
dratis,
Nomor
meningkat,
harapan
yang
mempengaruhi
hidup
secara
langsung
75
dibentuk
distrik/Kota.
Tahun
2006
dan
mengamanatkan pembentukan KPA
Biaya
Nasional, Propinsi, dan Kabupaten
dan
tidak
beserta Sekretariatnya dalam rangka
anggaran
yang
meningkatkan upaya pencegahan dan
kesejahteraan
penanggulangan AIDS yang lebih
sosial (keluarga yang kehilangan
intensif, menyeluruh, terpadu, dan
mata pencaharian, anak-anak yatim
bertanggung jawab kepada kepala
piatu) sebagai dampak AIDS akan
wilayah.
sangat meningkat.
menugaskan
pendapatan
produktifitas
kelevel
perlu
nasional.
kesehatan
(langsung
langsung),
serta
dibutuhkan
untuk
Peraturan
Menteri
Pemerintah
telah Komisi
Dalam
Penanggulangan AIDS di semua
Negeri No. 20 Tahun 2007 pasal 2
tingkat administrasi untuk memimpin
ayat 2 menjelaskan bahwa untuk
dan
mengkoordinasikan
upaya
3
penanggulangan AIDS di tanah air
Daerah.
dengan
kelengkapan
mengeluarkan
peraturan
yang
berbagai
melandasi
kerja
Komisi. layaknya
perangkat/unit
bertujuan
untuk
mengoptimalkan kinerja KPA di Daerah
Namun
Adanya
yang
bersifat
sementara
sebuah
ketika dibutuhkan dan bekerja paruh
organisasi maka KPA Provinsi dan
waktu dan atau jika diperlukan.
KPA Kabupaten/kota tentu akan
Sistem
sangat dinamis dalam menjalankan
penuh waktu, paruh waktu
tugasnya. Selanjutnya, sebaik apapun
memenuhi keretertia tertentu baik
pedoman dan kebijakan yang dibuat
yang berlaku umum maupun berlaku
maka tidak akan berjalan dengan
khusus
baik jika Sumber Daya Manusia
Setelah hampir sewindu Perpres 75
yang mengisi organisasi tersebut
tahun 2006 adalah hal yang menarik
bukan orang yang tepat dan tidak
untuk melakukan evaluasi tersendiri
memahami tujuan dari adanya KPA
tentang sistem rekrutmen dan kinerja
tersebut.
para staf sekeretariat KPA Nasional
Panduan
ini
sangat
menekankan ketepatan SDM untuk mengisi KPA.
posisi dalam
kebutuhan
keberadaan bukan
di sekretariat
kesehatan,
ini
juga
memuat
tenaga harus
KPAP/KPAK.
Penyebaran
bahwa perlunya tenaga penuh waktu KPA Kota. Panduan
untuk
dan Daerah.
organisasi
Secara khusus ditekankan
rekrutmen
pengidap
semata-mata tetapi
HIV/AIDS, HIV/AIDS, masalah mempunyai
tentang
implikasi politik, ekonomi, sosial,
perangkat/unit kelengkapan KPA di
etis, agama dan hukum bahkan
4
dampak secara nyata, cepat atau
adanya koordinasi yang baik sejak
lambat
perencanaan sampai evaluasinya.
menyentuh
semua
aspek
kehidupan bangsa dan negara. Hal
Untuk Kota Tanjungpinang,
ini mengancam upaya bangsa untuk
sejak tanggal 23 April 2007, telah
meningkatkan kualitas sumber daya
dibentuk KPA Kota Tanjungpinang
manusia.Masalah
dan Sekretariat KPAP dengan tujuan
masalah
AIDS
kesehatan
bukanlah akan
untuk pencapaian upaya pencegahan
tetapi telah menjadi masalah sosial
dan penanggulangan AIDS yang
yang
Upaya
lebih intensif, menyeluruh, terpadu
penanggulangan
dan berada dan bertanggungjawab
sangat
semata
komplek.
pencegahan
dan
memerlukan
berbagai
pendekatan
langsung kepada Walikota. Jumlah
dan diselenggarakan oleh berbagai
kasus
fihak. Peran utama dijalankan oleh
Tanjungpinang,
masyarakat
dengan
arahan
pembinaan
oleh
pemerintah.
Pemerintah
dan
sektror-sektor
HIV/AIDS
Berdasarkan Kesehatan
Kota
di
Kota
data
Dinas
Tanjungpinang,
berperan
kasus infeksi HIV baru dari tahun
sebagai pemimpin upaya pencegahan
2009 sampai dengan 2011 sudah
dan penagulangan HIV dan AIDS
mencapai 339 orang, hal ini tidak
baik di pusat maupun di daerah.
terlepas dari implementasi kegiatan
Banyaknya pemangku kepentingan
yang dilaksanakan oleh KPA Kota
yang
upaya
Tanjungpinang dengan mitra-mitra
penanggulangan
strategis, sedangkan jumlah kasus
HIV dan AIDS ini mengharuskan
Aids mengalami penurunan yang
menyelenggarakan
pencegahan
dan
5
cukup signifikan, dimana hal ini
menjalankan tugas-tugas pokoknya
terjadi karena semakin banyaknya
seperti
orang yang telah mengetahui status
kurangnya sumber daya manusia
HIV lebih dini dengan mengikuti
yang ada di KPA yang benar-benar
terapi, sehingga penggobatan dapat
memahami tentang penanggulangan
berfungsi dengan baik, namun angka
AIDS.
HIV yang meninggal dari tahun
pendanaan yang terbatas sehingga
ketahun
KPA
masih
mengalami
yang
diharapkan
Kemudian
tidak
dapat
Masih
masalah
menjalankan
peningkatan, hal ini dapat dilihat
fungsinya dengan baik. Berdasarkan
karena
orang
latar belakang diatas, maka penulis
dengan HIV yang ditemukan sudah
tertarik untuk dilakukan penelitian
masuk
dengan
masih
ke
banyaknya
fase
sebelumnya.
HIV
Aids
ditahun
yang
masih
judul
IMPLEMENTASI
PROGRAM
dianggap hanya sebagai masalah
PENANGGULANGAN HIV DAN
kesehatan menjadikan HIV sangat
AIDS
sulit untuk ditekan. Oleh karena itu
PENANGGULANGAN
peran
(KPA)
seluruh
Pemerintah
elemen
Kota
khusunya
DI
TANJUNGPINANG.
harus melakukan tindakan, guna
B. Landasan Teoritis
AIDS Tersebut
AIDS KOTA
Tanjungpinang
menekan angka penularan HIV dan
KOMISI
Abidin (2002:186) menyatakan bahwa:
“Implementasi
atau
Fenomena yang terjadi saat
pelaksanaan kebijakan terkait dengan
ini KPA Kota Tanjungpinang belum
identifikasi permasalahan dan tujuan
6
serta formulasi kebijakan sebagai
badan dan pejabat pemerintah yang
langkah awal dan monitoring serta
diformulasikan ke dalam bidang-
evaluasi sebagai langkah akhir”.
bidang
Menurut
Winarno
(2007:144)
Implementasi dipandang secara luas mempunyai
makna
undang-undang aktor,
dimana
organisasi,
teknik
bekerja
pelaksanaan berbagai
prosedur
dan
bersama-sama
kesehatan,
kesejahteraan
sosial, ekonomi, dll. Implementasi
kebijakan
merupakan
tahap
kedua
pembuatan
atau
kebijakan.
Nugroho
setelah
pengembangan (2003:158)
mengemukakan
bahwa:
menjalankan kebijakan dalam upaya
“implementasi
untuk
tujuan-tujuan
prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan. Implementasi pada sisi
kebijakan dapat mencapai tujuannya”
meraih
yang lain merupakan fenomena yang kompleks
yang
mungkin
kebijakan
Nugroho
pada
(2003:158)
dapat
mengemukakan bahwa implementasi
dipahami sebagai suatu proses, suatu
kebijakan pada prinsipnya adalah
keluaran (output) maupun sebagai
cara agar sebuah kebijakan dapat
suatu dampak (outcome).
mencapai tujuannya. Dari kedua
Pendapat lain dikemukakan oleh
pendapat
ahli
ini
adalah
yang
perlu
bahwa
tahap
Dunn(2000:109) menjabarkan bahwa
ditekankan
implementasi kebijakan merupakan
implementasi kebijakan tidak akan
rangkaian pilihan yang kurang lebih
dimulai sebelum tujuan-tujuan dan
hubungan (termasuk keputusan untuk
sasaran-sasaran
ditetapkan
tidak bertindak) yang dibuat oleh
diidentifikasikan
oleh
atau
keputusan-
7
keputusan
2. Sumber Daya
kebijaksanaan.Keberhasilan implementasi
akan
sumber daya manusia, yakni
ditentukan oleh banyak variabel dan
kompetensi implementor dan
faktor dan variabel tersebut saling
sumber
berhubungan satu sama lain, menurut
sumber daya adalah factor
Edwards III (Subarsono 2008:90-92)
penting
ada
mengimplementasi kebijakan
empat
kebijakan
Sumber daya dapat berwujud
variabel
dalam
implementasi kebijakan publik yaitu: 1. Komunikasi
daya
financial,
untuk
agar efektif. 3. Disposisi
Keberhasilan
Implementasi
Disposisi adalah watak dan
Kebijakan mensyaratkan agar
karakteristik yang dimiliki
implementor mengetahui apa
oleh
yang harus dilakukan. Apa
komitmen,
yang menjadi tujuan dan
demokratis
sasaarn
kebijakan
harus
implementor,
seperti
kejujuran,
sifat
4. Struktur Birokrasi
ditransmisikan
kepada
Birokrasi merupakan salah
kelompok
sasaran
(target
satu badan yang paling sering
sehingga
akan
bahkan secara keseluruhan
distorsi
menjadi pelaksana kebijakan.
group)
mengurangi implementasi.
Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif
akan
membuat
8
pelaksanaan
kebijakan
efektif.
telah ditetapkan dalam keputusankeputusan
kebijakan
Tindakan-tindakan Dari
pendapat
diatas
sebelumnya.
ini
mencakup
dapat usaha-usaha
untuk
mengubah
disimpulkan bahwa agar kebijakan keputusan-keputusan
menjadi
itu berhasil tindakan-tindakan operasional dalam dalam pencapaian tujuannya, maka kurun waktu tertentu maupun dalam serangkaian usaha perlu dilakukan rangka
melanjutkan
usaha-usaha
untuk
mencapai
perubahan-
diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan perubahan besar dan kecil yang kepada sasaran. Perlunya sumber ditetapkan oleh keputusan-keputusan daya
yang
berkualitas
untuk kebijakan”.
pelaksanaannya dirampungkan
dan
perlunya
struktur
pelaksana
kebijakan.
tersebut diatas, dapat disimpulkan
Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno
Berdasarkan beberapa pendapat
2007:146)
mengatakan
bahwa :
implementasi adalah
suatu
kebijakan
publik
tindakan
pejabat
pemerintah atau lembaga pemerintah
“implementasi kebijakan sebagai
dalam menyediakan sarana untuk
tindakan-tindakan yang dilakukan
melaksanakan progam yang telah
oleh
ditetapkan sehingga program tersebut
individu-individu
kelompok-kelompok) maupun
swasta
yang
(atau
pemerintah diarahkan
dampak
menimbulkan
dampak
terhadap tercapainya tujuan.
untuk mencapai tujuan-tujuan yang
9
Mazmanian
dan
Sabatier
sarana tertentu dan dalam urutan
(Wahab, 2001:68-69) merumuskan
waktu
“Proses implementasi kebijaksanaan
implementasi kebijakan adalah upaya
negara
rinci:
untuk mencapai tujuan yang sudah
“Implementasi adalah pelaksanaan
ditentukan dengan mempergunakan
keputusan kebijakan dasar, biasanya
sarana dan menurut waktu tertentu,
dalam bentuk undang-undang namun
agar dapat mencapai output/outcome
dapat
dan agar policy demands dapat
dengan
pula
lebih
berbentuk
perintah-
tertentu.
dasarnya
perintah atau keputusan keputusan
terpenuhi
eksekutif
dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan
yang
keputusan
penting
badan
Lazimnya
atas
peradilan.
keputusan
tersebut
mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,
menyebut
secara
tegas
dapat
maka
Pada
pula
kebijakan
dirumuskan
harus
sebagai
pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu. Suatu
kebijakan
yang
telah
tujuan/sasaran yang ingin dicapai
diterima dan disahkan tidaklah ada
dan
untuk
artinya
proses
Pelaksanaan
berbagai
cara
menstruktur/mengatasi implementasinya”.
jika
tidak
dilaksanakan.
kebijaksanaan
itu
haruslah berhasil. Malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang
Implementasi
kebijakan harus berhasil, akan tetapi tujuan
merupakan
aspek
yang
penting yang
akan
terkandung
dalam
dalam keseluruhan proses kebijakan kebijaksanaan itu haruslah tercapai. dan merupakan suatu upaya untuk Menurut
Agustino
(2006:185)
mencapai tujuan tertentu dengan
10
mengatakan
bahwa
pelaksanaan
diperhatikan
dan
diperhitungkan
kebijakan itu dapat gagal, tidak
faktor-faktor yang disebutkan di
membuahkan hasil, karena antara
atas.Ripley dan Franklin (dalam
lain :
Winarno
a. Teori yang menjadi dasar itu tidak tepat. Dalam hal ini demikian, maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu b. Sarana yang dipilih unutk pelaksanaan tidak efektif c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar. e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia) Dari
hal-hal
menyebabkan pelaksanaan
2007:145)
bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis
keluaran
implementasi
nyata”.
pernyataan maksud tentang tujuantujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan Frangklin (dalam
Winarno
kegagalan
dalam
banyak kegiatan :
kebijaksanaan tersebut sudah harus
2007:145-146)
mengatakan bahwa : Implemantasi
bahwa sejak dalam pembentukan
pada
sejumlah kegiatan yang mengikuti
dapat
pemerintah itu, dapatlah diketahui
Iistilah
menunjukkan
yang
kebijaksanaan
berpendapat
mencakup
1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
11
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencanareancana. 3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatankegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. 4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok target
bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran nyata sebuah kebijakan. Agar implementasinya berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mengikuti segala ketentuan
yang
adaagar
Implementasi
Program
Penanggulangan HIV dan AIDSdi Adapun penjelasan dari cakupan KPA Kota Tanjungpinang dapat kegiatan
implementasi
sebuah terlaksana dengan baik
kebijakan
sebagaimana
yang D. Hasil Penelitian
dikatakan oleh Ripley dan Franklin 1. Komunikasi diatas bahwa dalam menjalankan Dari dimensi Komunikasi dapat sebuah kebijakan harus memiliki diketahui bahwa Sosialisasi sudah sumber-sumber dalam menjalankan pernah
dilakukan
di
Kota
sebuah kebijakan adapun sumber Tanjungpinang.
Sosialisasi
yang dimaksud meliputi personil diupayakan dengan berbagai macam atau implementor, peralatan serta baik secara langsung maupun tidak sarana penunjang keberhasilan suatu langsung. Secara langsung seperti kebijakan.
Implementor
juga diskusi, penyuluhan dan ceramah.
memberikan
pelayanan
tentang KPA
Kota
Tanjungpinang
kegiatan atau apapun lainnya yang laksanakan Sosialisasi HIV AIDS di
12
sekolah-sekolah yang ada di Kota
memenuhi dan atau mencari jalan
Tanjungpinang.
agar dana yang diperlukan untuk
Kegiatan
merupakan
kegiatan
tahunnya
karena
pentingnya
pengetahuan
ini
rutin
tiap
melaksanakan
rencana
anggaran
mengingat
tersedia. Dana tersebut berasal dari
tentang
pemerintah pusat dan daerah, serta
Bahaya HIV/AIDS bagi remaja
bantuan luar negeri bilateral dan
2. Sumber daya
multilateral.
Untuk itu,
pencegahan
dan
Sumber daya dapat diketahui bahwa
Komisi
Penanggulangan
program
penanggulangan
AIDS harus menjadi bagian integral
AIDS (KPA) Kota Tanjungpinang
dari
sudah memiliki pegawai atau sumber
daerah.
daya manusia yang baik kemudian
kebijakan desentralisasi kesehatan
KPA juga sudah membagi tugas para
dalam penanggulangan HIV dan
pegawainya termasuk dalam setiap
AIDS adalah distribusi wewenang,
usaha pencegahan. Para pegawai
kemandirian,
diturunkan untuk mengawasi, serta
sumberdaya kesehatan di daerah
melakukan
terhadap
dalam menggulangi meningkatnya
kegiatan yang berhubungan dengan
epidemi HIV dan AIDS sedini
penanggulangan HIV dan AIDS.
mungkin di Kota Tanjungpinang
Kemudian regulasi serta rencana-
3. Disposisi
peninjauan
rencana ditemukan bahwa masalah
pembangunan Semangat
Disposisi sudah
dan
nasional
dan
dasar
dari
penigkatan
diketahui
bahwa
komitmen
dengan
dana merupakan permasalahan yang
KPA
ada di KPA, Pemerintah berupaya
memberikan pelayanan speerti dalam
13
pencegahan penularan virus HIV dan
dan
peningkatan
manfaatnya.
narkoba lewat
Penyalahgunaan
di
Kota
penyebaran
sosialisasi
AIDS
dan
telah
dirasakan
Tanjungpinang kondom
pengetahuan
dan
berkaitan
D. Penutup 1. Kesimpulan
dengan bahaya HIV dan AIDS
Dari hasil penelitian dapat
berikut sebab terjadi penyebarannya.
diketahui
4. Struktur Birokrasi
Penanggulangan HIV Dan AIDS
Strukrur birokrasi ditemukan
Di
bahwa
Komisi
Program
Penanggulangan
bahwaDalam setiap kegiatan KPA
AIDS
beserta Perwakilan BKKBN dan
Tanjungpinang
KPA. Dalam penanggulangan HIV
dilaksanakan.
dan AIDS di Kota Tanjungpinnag
dilihat
Kemudian Kerjasama juga tidak
mempengaruhi
hanya datang pada instansi lokal
sudah berjalan dengan baik.
seperti
2. Saran
LSM
dan
pihak
terkait
(KPA)
Kota sudah
Hal
dari
saran
ini
faktor
dapat yang
implementasi
lainnya tetapi juga internasional.
Adapun
Kerjasama internasional dengan para
disampaikan
mitra bilateral dan multilateral yang
Implementasi
dilakukan oleh pemerintah Indonesia
Penanggulangan HIV Dan AIDS Di
adalah suatu upaya yang bermakna
Komisi
dalam penanggulangan masalah HIV
(KPA) Kota Tanjungpinang agar
guna
yang
dapat
meningkatkan
Penanggulangan
Program
AIDS
lebih lagi adalah sebagai berikut :
14
1. Sebaiknya diupayakan
Sosialisasi dengan
berbagai
macam baik secara langdung maupun tidak langsung. Secara langsung
seperti
diskusi,
3. Sebaiknya KPA tidak hanya fokus pada program penanggulangannya saja namun pada pelayanan bagi para penderita HIV dan AIDS
penyuluhan dan ceramah. KPA
yang sudah terinfeksi. Kota Tanjungpinang laksanakan
4. Harusnya pemerintah Sosialisasi
HIV
dan
AIDS
disekolah-sekolah yanga ada di Kota Tanjungpinang. Kemudian pengetahuan
ini
juga
difokuskan
kepada
memberikan perhatian khusus dengan menunjang
harus
pendanaan setiap program
ibu-ibu
penanggulangan HIV dan
rumah tangga yang juga rentan
AIDS di Kota
menjadi korban.
Tanjungpinang.
2. Perlu
adanya
penambahan
para pegawai di KPA Kota Tanjungpinang agar dalam bekerja dapat lebih optimal.
15
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Adi, Tarwiyah Tuti. 2005.Kebijakan pendidikan Era 0tonomiDaerah.Jakarta: RajaGrafindo Persada. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro Bush, T., dan Coleman, M. 2006. Manajemen Strategis Kepemimpinan. Pendidikan, rogyakarta: IRCiSod Dunn, W William. 2000. Analisa kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara Islamy, M Irfal. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah. Jakarta. Bumi Aksara Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafmdo Persada. Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN. Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasidan Evaluasi.Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Putra, Fadillah. 2005. Kebijakan Tidak Untuk Publik. Yogyakarta : Penerbit Resist Book. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta.
16
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Sunindhia. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.
AIPI
Tangkilisan, Hessel. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta : Andi Wahab. Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita. Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah : Bandung : Mandar Maju Wibawa, Samodra. 1994. Intermedia.
Kebijakan Publik,
Proses dan Analisis. Jakarta :
Perundang-undangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah
17
