IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG
Naskah Publikasi
Oleh IRAWATI NIM : 100563201262
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG Irawati Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
[email protected] Abstrak Implementasi e-Government merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat karena didalam pemerintahan diperlukan pelayanan yang lebih transparan/terbuka baik itu informasi-informasinya maupun kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di dalam sebuah pemerintahan. e-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam penerapan e-Government (website) diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian agar dapat mengelola dan mengolah informasi dengan baik serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini juga merupakan salah satu cara agar penerapan e-Government berhasil.Permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Implementasi e-Government (website) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi e-Government (website) yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dan mengenai transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada publik/masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitiannya adalah deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pendidikan dasar, Kepala Bidang Subbag Penyusunan Program, Kepala seksi SMA, Kepala seksi SMP, Pegawai/ staf Pendidikan Menengah, Staf/Pembuat Website di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Kepala Sekolah, Wakil kepala Kesiswaan/Wakil kepala Humas/Tata Usaha, dan 10 % dari siswa/siswi kelas 11 SMA Negeri Sekota Tanjungpinang. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan/ penerapan e-Government (website) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang sudah lama vakum (tidak di up date), informasi yang ada masih berupa informasi tahun 2011-2012, untuk saat ini website yang baru sudah ada hanya masih dalam server local dan dalam proses pengurusan pengajuan domain.co.id. dan memang belum seperti yang diharapkan hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden mengenai transparansi informasi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kata Kunci: Implementasi, e-Government(website)
1
Abstract Implementation of e-Government is one of the ways to provide service of governance that is better to the community because the government needed service that is more transparent/opened both the information to the activities of the information and is taking place in a government. e-Government is use of the information technology developed by the government to improve the service quality and providing information that is needed and beneficial for the community. In implementation of e-Government website human resources required that has the capability and expertise in order to be able to manage and prepare information with good and availability information technology infrastructure that adequate because this facility is also one of the ways in order to get the application e-Government succeeded. The problems that brought up by researchers in this research is (1) How implementation of e-Government (website) in the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang? This research aims to know implementation of e-Government (website) that is in the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang on transparency and information provided by the government to the public/community. This research uses an approach qualitative research, the type of Applicants is descriptive. The subject or is heads of the Education Office Area of basic education, Head of The Preparation of the Multi Division, the section Head section senior high school, junior high school, Civil Servants/ Education staff Medium-sized enterprises, the staff/Producer website in the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang,
Head
of
the
school,
Vice
chief
Student
Field/Vice
head
of
Public
Relations/Administration, and 10% of jse students/grade 11 state senior high school all Tanjungpinang. Now that is used data collection interview, and documentation. On field observations showed that implementation/ application of e-Government (website) in the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang has long been vacuum (not up-to-date), information is available information is still in the form of 2011-2012, for the time being a new website has been there is still in the process of applying local and in the proposed domain.co.id . and, indeed, there has not been like that it is hoped that this is due to limited Human Resources (SDM) and infrastructure facilities. Based on interviews with respondents on transparency information is given from the government to current society has yet to show results expected. Key words: Implementation, e-Government (website)
2
I.
PENDAHULUAN
kantor
Tanjungpinang adalah Ibu Kota dari
keterbukaan
ProvinsiKepulauan Riau,
dan
diharapkan
juga
adanya
dapat
merubah
yang
hubungan antara pemerintah dan masyarakat
terdiri dari berbagai Kabupaten Kota yang
menjadi lebih baik. Selain itu didalam
mana di setiap instansi memiliki website
membangun dan menerapkan e-Government
dalam mengakses informasi yang berkaitan
dibutuhkan
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
mempunyai skiil atau kemampuan didalam
instansi tersebut. Seperti di Dinas Pendidikan
pengelelolaan dan pengolahan informasi agar
dan Kebudayaan yang memiliki situs web
penggunaan e-Government dapat berjalan
dalam memberikan informasi dan pelayanan
dengan baik.
kepada
masyarakat.
Indonesia,
pemerintah
Di
dalam
sebuah
sumber
daya
manusia
yang
Manfaat terpenting dari Implementasi e-
pemerintahan di perlukan jaringan informasi
Government,
untuk meningkatkan pelayanan publik dalam
Akadun (2009: 136),
hal ini dengan memanfaatkan Teknologi
pemerintahan yang lebih bertanggung jawab
Informasi
web
(accountable) bagi warganya. Selain akan
(website).Pemanfaatan Teknologi Informasi
lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses
Komunikasi di dalam sebuah pemerintahan
informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan
disebut dengan Elektronik Pemerintahan(e-
efektif,
Government).
pemerintahan
yang
berupa
situs
Implementasi e-Government merupakan
menurut
serta
dalam
adalah terwujudnya
akan yang
Tjahjanto
tercipta
lebih
layanan
sesuai
dengan
kebutuhan masyarakat. Artinya pemerintah
salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan
berusaha
pemerintahan yang lebih baik karena di dalam
kemudahan informasi kepada publik atau
pemerintahan diperlukan pelayanan yang lebih
masyarakat
transparan/terbuka
informasi-
menyampaikan saran dan kritik terhadap
informasinya maupun kegiatan-kegiatan yang
segala informasi dan kegiatan-kegiatan yang
sedang
sebuah
pemerintah berikan melalui website dari dinas
pemerintahan. Oleh karena itu, Penerapan e-
terkait. Melalui pemanfaatan e-Government,
Government di daerah masing-masingperlu
kewajiban berkunjung dari satu kantor ke
dilaksanakan
kantor lain juga akan semakin berkurang
baik
berlangsung
selain
itu
di
dalam
untuk
memperbaiki
memberikan
dan
pelayanan
juga
karena
informasi juga disediakan 24 jam sehari, 7 hari
informasi yang dibutuhkan dari situs web yang
dalam seminggu sehingga masyarakat akan
sudah tersedia.
mudah
untuk
mengakses
atau
Untuk
mendapatkan informasi tanpa harus datang ke
dapat
bisa
kualitas kehidupan masyarakat, Informasi-
lebih
masyarakat
masyarakat
dan
implementasi
memperoleh
e-Government,
pemerintah telah mengeluarkan
3
Kebijakan
dan Strategi Nasional tentang Pengembangan
content website tidak pernah di up date dan
e-Government yang tertuang melalui INPRES
terlihat informasi yang ada masih berupa
No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan
informasi pada tahun 2011/2012,
Pendayagunaan
Indonesia,
kegiatan juga tidak di up date. Sehingga
INPRES No. 3 tahun 2003 tentang Strategi
masyarakat tidak bisa memperoleh data atau
dan Kebijakan Nasional pengembangan e-
informasi terbaru dari website yang sudah
Government
Menteri
tersedia, karena informasi yang ada tidak up to
No.
date. Dan saat ini website yang baru masih
Telematika
dan
Komunikasi
di
Peraturan
dan
Informasi
57/Kep/M.Kominfo/12/2003
tentang
dalam
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-
proses
pengurusan
Berdasarkan masalah yang ditemukan di
presiden membentuk Dewan TIK (Teknologi
lapangan,
Informasi dan Komunikasi) untuk mendorong
melakukan
percepatan penggunaan teknologi informasi
“Implementasi
dan komunikasi di indonesia. Visi yang
Pendidikan
diemban
Tanjungpinang”.Adapun
mewujudkan
pengajuan
domain.co.id.
Government Lembaga.Di akhir tahun 2006
adalah
Agenda
masyarakat
berbasis pengetahuan pada tahun 2025.
maka
peneliti
tertarik
penelitian
dengan
e-Government dan
untuk judul
Di
Dinas
Kebudayaan
Kota
yang
menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi e-Government
Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi media publikasi
(website)
di
Dinas
Pendidikan
informasi elektronis dengan memanfaatkan
Kebudayaan Kota Tanjungpinang” ?
dan
teknologi jaringan internet. Berdasarkan sifat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
transaksi informasi dan pelayanan publik yang
Implementasi e-Government (website) yang
disediakan oleh pemerintah melalui jaringan
ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
informasi,
Kota
pengembangan
e-Government
Tanjungpinang
dan
mengenai
mengacu pada INPRES No. 3 Tahun 2003,
transparansi informasi yang diberikan oleh
yaitu melaksanakan strategi keenam dengan
pemerintah kepada public/masyarakat.
melaksanakan sistematik
pengembangan
melalui
secara
tahapan-tahapan
Penelitian
yang
ini
di
harapkan
dapat
memberikan manfaat bagi berbagai pihak,
realistis dan terukur, maka dapat dilaksanakan
yaitu;
dalam
menambah ilmu pengetahuan/wawasan dan
empat
tingkatan
yaitu
persiapan,
pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.
sebagai
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
pertama,
referensi
bagi
akademik
atau
literature
untuk
untuk
penelitian sejenis dalam pengembangan ilmu
Kota Tanjungpinang sendiri sudah mempunyai
administrasi.
situs web atau jaringan teknologi, tetapi
memberikan sumbangan pemikiran kepada
4
Kedua,
bagi
lokasi
dapat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
perencanaan
Tanjungpinang
untuk
implementasi dapat terealisasikan dengan
Government
dalam
memanfaatkan
e-
penyelenggaraan
yang
matang
agar
baik.
pemerintahan dan kemudahan akses informasi
Menurut Edward III dalam Nugroho
untuk masyarakat umum. Ketiga, bagi peneliti
(2012:693), menegaskan bahwa masalah
untuk
administrasi publik adalah sebagai berikut:
menambah
pengetahuan
mengenai
pemanfaatan website didalam penyelenggaraan
“Kurangnya
pemerintahan
terhadappelaksanaan.
dan
untuk
mengetahui
perhatian Tanpa
sejauhmana transparansi pemerintah dalam
Implementasi
yangefektifkeputusan
memberikan informasi kepada masyarakat.
yangpembuat
kebijakantidakakan
II.
LANDASAN TEORI
dilakukandengan
A. Implementasi
menyarankan untuk memerhatikan
Howlet dan Ramesh dalam Subarsono
kebijakan
Kebijakan
communication,
proses
Edward
empat isu pokok agar implementasi
(2010:13), mendefinisikan Implementasi yaitu
sukses.
untuk
menjadi
yaitu
resources,
melaksanakan kebijakan supaya mencapai
disposition
hasil.
bureaucratic structures”. Menurut Van Meter dan Van Horn
or
efektif,
attitudes,
dan
Berdasarkan hasil pendapat diatas,
dalam Winarno (2012:149), membatasi
dapat
Implementasi kebijakan sebagai Tindakan-
implementasi dapat berjalan dengan efektif
tindakan yang dilakukan oleh individu-
yaitu yang pertama dengan memperhatikan
individu
kelompok-kelompok)
komunikasi, artinya diperlukan komunikasi
pemerintah maupun swasta yang diarahkan
yang baik, baik itu antar pimpinan dan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
pegawai maupun kepada masyarakat agar
ditetapkan
perintah dari pimpinan atau informasi yang
(atau
dalam
keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya.
disimpulkan
bahwa
suatu
disampaikan dapat di pahami oleh pegawai
Berdasarkan dari pendapat diatas,
ataupun masyarakat. Yang kedua dengan
dapat disimpulkan bahwa Implementasi
memperhatikan sumber daya nya, dalam
merupakan suatu proses atau kegiatan yang
hal ini skill/kemampuan yang dimiliki oleh
dilakukan oleh pemerintah atau swasta,
pegawai didalam menerapkan konsep e-
dimana mempunyai tujuan yang ingin di
Government maupun
capai, dalam hal ini untuk mencapai hasil
yang lengkap dan kemampuan masyarakat
yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan
dalam pemanfaatan e-government, yang
yang telah dibuat sebelumnya di perlukan
ketiga memiliki sikap yang tegas didalam
5
sarana, prasarana
membuat
dan
mengambil
keputusan-
organisasi
(public
keputusan mengenai suatu kebijakan. Yang
prosedur,
dan
ke empat memiliki Standard Operating
sinergistis yang digerakkan untuk
Procedures (SOP)
bekerjasama
karena SOP menjadi
atau
privat),
teknik
secara
guna
menerapkan
pedoman bagi setiap implementor dalam
kebijakan ke arah tertentu yang
bertindak dan struktur birokrasi/pembagian
dikehendaki”.
tugas yang jelas agar proses implementasi
Menurut
Nugroho
(2012:674),
dapat berjalan dengan efektif. Apabila
mengatakan bahwa implementasi adalah
suatu implementasi dapat terealisasikan
cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
dengan baik maka dapat memberikan
tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.
dampak yang positif bagi instansi tersebut.
Untuk
Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:
148),
menjelaskan
mengimplementasikan
kebijakan
publik, ada dua pilihan langkah yang ada,
bahwa
implementasi sebagai berikut:
yaitu
langsung
dalam
bentuk
mengimplementasikan program-program
atau
“Apa yang terjadi setelah undang-
melalui formulasi kebijakan derivat atau
undang ditetapkan yang memberikan
turunan dari kebijakan publik tersebut.
otoritas
program,
kebijakan,
Grindle dalam Winarno (2012:149),
keuntungan (benefit), atau suatu jenis
memberikan
keluaran yang nyata (tangible output).
implementasi dengan mengatakan bahwa
Implementasi
secara umum, tugas implementasi adalah
tindakan
mencakup
oleh
khususnya
beberapa
para
dimaksudkan
tindakan-
membentuk suatu ikatan (linkage) yang
yang
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa
membuat
direalisasikan sebagai dampak dari suatu
program berjalan”. Wahab
(2012:133),
kegiatan pemerintah. menjelaskan
Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa implementasi sebagai berikut: “Implementasi
tentang
aktor,
birokrat, untuk
pandangannya
sering
bahwa implementasi merupakan suatu
dianggap
sebagai
proses/kegiatan yang di lakukan oleh
bentuk
pengoperasionalisasian
organisasi/pemangku
atau
kepentingan
ditetapkan berdasarkan
dan
undang-undang,
penyelenggaraan aktivitas yang telah
baik itu kebijakan maupun program-
ditetapkan
undang-
program yang sedang berjalan maupun
undang dan menjadi kesepakatan
yang akan dilakukan melalui turunan dari
bersama diantara beragam pemangku
kebijakan publik seperti dengan di mulai
kepentingan
dari program, ke proyek, ke kegiatan dan
berdasarkan
(stakeholders),
actor,
6
memperoleh manfaat serta tujuan yang
Wescott dalam Indrajit (2006: 4),
akan dicapai.
mendefinisikan
B. e-Government
e-Government
adalah
sebagai berikut:
e-Government menurut World Bank
“PenggunaanTeknologi Informasi dan
dalam Habibullah (2010: 188), “adalah
Komunikasi(ICT)
penyelenggaraan pemerintahan berbasis
mempromosikanpemerintahan
teknologi informasi untuk meningkatkan
lebih
kinerja pemerintahan dalam hubungannya
memfasilitasipelayanan
dengan masyarakat, komunitas bisnis dan
pemerintahyang
kelompok terkait lainnya menuju good
memungkinkanaccespublikyang
government“.
besarterhadap
Menurut
Mustopadidjaja
dalam
untuk
efisiendan
yang
hemat
biaya,
lebih
nyaman,
informasi,
membuatpemerintahlebih
Habibullah (2010: 188), e-Government
kepadamasyarakat”.
didefinisikan sebagai berikut:
Pemerintah
New
lebih dan
akuntabel
Zealand
dalam
”e-Government juga dapat dipahami
Indrajit (2006: 4), mengatakan bahwa e-
sebagai
government
penggunaan
berdasarkan
teknologi
WEB
merupakan
sebuah
cara
(jaringan),
pemerintah untuk menggunakan teknologi
komunikasi internet, dan dalam kasus
baru dalam menyediakan akses mudah bagi
tertentu
orang
merupakan
interkoneksi
untuk
aplikasi
lain
dan
pelayanan
informasi
memfasilitasi
pemerintah, untuk meningkatkan kualitas
komunikasi dan memperluas akses ke
pelayanan dan menyediakan kesempatan
dan atau dari pemberian layanan dan
yang lebih besar bagi masyarakat dalam
informasi
proses institusi yang demokrasi.
pemerintah
kepada
penduduk, dunia usaha, pencari kerja,
Menurut pendapat diatas dapat di
dan pemerintah lain, baik instansional
tarik kesimpulan bahwa e-Government
maupun antar negara”.
merupakan
Menurut Wyld dalam Akadun (2009:
informasi dan komunikasi didalam sebuah
131),
e-Government
pemrosesan
elektronik
pemerintahan
untuk
teknologi,
memberikan
yang
informasi-informasi yang dibutuhkan dari
untuk
pemerintah kepada masyarakat, sekaligus
mengkomunikasikan, menyebarkan atau
memperbaiki dan meningkatkan kualitas
mengumpulkan informasi sebagai fasilitas
pelayanan menjadi lebih baik. Karena
transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan.
dengan
digunakan
secara
merupakan
penggunaan
pemerintah
maka
7
memanfaatkan memudahkan
jaringan
(web)
masyarakat
untuk
mendapatkan
data-data dan informasi-
dengan pemerintah setiap harinya
informasi dari situs web yang sudah
tidak berkisar pada hal-hal yang
tersedia,
antar
berbau diploma semata, namun
pemerintah dan masyrakat, Selain biayanya
lebih jauh lagi untuk memperlancar
terjangkau juga memperluas akses baik
kerjasama
dalam dunia bisnis maupun instansi-
kerjasama antar entiti-entiti negara
instansi lainnya. Jadi masyarakat dan
(masyarakat, industri, perusahaan,
pemerintah juga bisa menjalin kerja sama
dan lain-lain) dalam melakukan
antar instansi pemerintah dan lainnya.
hal-hal yang berkaitan dengan
adanya
transparansi
antar
negara
dan
administrasi perdagangan, prosesMenurut Suaedi dalam Resta (2013: 4-5),
di
dalam
konsep
proses
elektronik
lain sebagainya.
klasifikasi, berdasarkan realitas kehidupan
4.
Government to Employees (G-to-
modern di antaranya adalah:
E). Aplikasi e-government yang
Government to Citizens (G-to-C). Tipe
G-to-C
ini
diperuntukkan untuk meningkatkan
merupakan
kinerja dan kesejahteraan para
aplikasi e-government yang paling
pegawai negeri yang bekerja di
umum, yaitu di mana pemerintah membangun berbagai
dan
sejumlah
menerapkan
portofolio
interaksi
memperbaiki dengan
cara
hubungan
mengkategorikan
pelayanan
masyarakat
berjalan
aplikasi
e-
ingin
di
yang
Aspek
manfaat,
menyangkut
sebagaimana mestinya.
hal-hal
yaitu yang
berhubungan dengan besarnya
Government to Governments (GKebutuhan
sebuah
rumit
bangun dan di terapkan.
kondusif agar roda perekonomian
to-G).
seberapa
Government
sebuah lingkungan bisnis yang
3.
adalah
Aspek Kompleksitas, yaitu yang
anatomi
pemerintahan adalah membentuk
dapat
e-Government
menyangkut
Salah satu tugas utama dari sebuah
negara
pada
jenis-jenis
dengan melihat dua aspek utama:
Government to Business (G-to-B).
sebuah
pemerintahan
Menurut Indrajit (2006:29), Salah satu
(rakyat). 2.
institusi
sebagai pelayan masyarakat.
teknologi
informasi dengan tujuan utama untuk
mekanisme
hubungan sosial dan budaya, dan
pemerintahan (e-Government), ada 4 jenis
1.
politik,
manfaat yang dirasakan oleh para
untuk
penggunanya.
berinteraksi antar satu pemerintah
8
Berdasarkan dua aspek di atas, maka
Al Gore dan Tony Blair dalam
jelasjenis-jenis proyek e-Government dapat
Andrianto
dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu:
manfaat yang didapat diperoleh dengan
-
Publish
menjelaskan
1.
Memperbaiki Kualitas Pelayanan
terjadi adalah sebuah komunikasi
pemerintah
satu arah, dimana pemerintah
stakeholder-nya
mempublikasikan berbagai data
kalangan
dan informasi yang dimilikinya
industri), terutama dalam hal
untuk dapat secara langsung dan
kinerja efektivitas dan efisiensi
bebas di akses oleh masyarakat
di berbagai kehidupan bernegara.
dan
pihak-pihak
2.
para
(masyarakat,
usahawan,
dan
transparansi,
berkepentingan melalui internet.
kontrol,
dan
akuntabilitas
Interact
penyelenggaraan
pemerintahan
Pada kelas interact telah terjadi
dalam rangka penerapan konsep
komunikasi
good corporate governance.
arah
yang
kepada
Meningkatkan
dua
lain
antara
pemerintah dengan mereka yang
-
46),
adanya e-government sebagai berikut:
Didalam kelas publish ini yang
-
(2007:
3.
Mengurangi
secara
signifikan
berkepentingan.
total biaya administrasi, relasi
Transact
dan interaksi yang dikeluarkan
Yang terjadi pada kelas ini
pemerintah maupun stakeholder-
adalah interaksi dua arah seperti
nya untuk keperluan aktivitas
pada kelas interact, hanya saja
sehari-hari.
terjadi sebuah transaksi yang berhubungan
4.
dengan
Memberikan peluang pemerintah untuk
mendapatkan
sumber-
perpindahan uang dari satu pihak
sumber pendapatan yang baru
kepihak lainnya (tidak gratis,
melalui
masyarakat harus membayar jasa
pihak-pihak
pelayanan yang diberikan oleh
berkepentingan.
pemerintah mitra kerjanya).
5.
interaksinya
dengan yang
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat
baru
yang
menjawab permasalahan
dapat
berbagai yang
dihadapi
secara cepat dan tepat sejalan
9
dengan perubahan global dan
b.
trend yang ada. 6.
Menurut Arikunto (2010: 22),
Memberdayakan masyarakat dan
data sekunder adalah data yang
pihak-pihak yang lain sebagai
diperoleh
mitra pemerintah dalam proses
grafis, foto-foto, film, rekaman video,
pengambilan kebijakan publik
benda-benda, dan lain-lain yang dapat
secara merata dan demokratis.
memperkaya data primer.
III. METODE PENELITIAN 1.
Jenis
Penelitian:
dilakukan
ini
Penelitian bersifat
yang
dokumen-dokumen
Informan: Hendrarso dalam Auliyanti (2008: 22) menjelaskan bahwa: kualitatif
kualitatif. Menurut Sugiono (2011:
dimaksudkan
untuk
11),
adalah
generalisasi dari hasil penelitian yang
untuk
dilakukan sehingga subjek penelitian
mengetahui nilai variabel mandiri,
yang telah tercermin dalam fokus
baik
penelitian ditentukan secara sengaja.
penelitian
satu
deskriptif
deskriptif
yang
dilakukan
variabel
(Independen)
atau
tanpa
lebih
membuat
Subjek
penelitian
tidak membuat
akan
menjadi
perbandingan, atau menguhubungkan
informan yang akan memberikan
antara variabel satu dengan variabel
berbagai
yang lain.
diperlukan selama proses penelitian.
Lokasi
Penelitian:
dilakukan Kebudayaan
3.
4.
dari
“Penelitian
penelitian
2.
Data Sekunder
informasi
yang
ini
Informan penelitian ini meliputi tiga
di Dinas Pendidikan dan
macam, yaitu informan kunci (key
Kota
Penelitian
macam
Tanjungpinang
informan),
informan
utama
dan
Provinsi Kepulauan Riau.
informan tambahan. Informan kunci
Sumber dan Jenis Data, meliputi:
adalah mereka yang mengetahui dan
a.
Data Primer
memiliki berbagai informasi pokok
Menurut Arikunto (2010: 22),
yang diperlukan dalam penelitian.
data primer adalah data dalam bentuk
Informan utama adalah mereka yang
verbal atau kata-kata yang diucapkan
terlibat
secara lisan, gerak-gerik, atau prilaku
interaksi
yang dilakukan oleh subjek yang
Sedangkan
dapat dipercaya, dalam hal ini adalah
adalah
subjek penelitian (informan) yang
memberikan
berkenaan
tidak
dengan
variabel
yang
diteliti.
secara sosial
langsung
dalam
yang
diteliti.
informan mereka
yang
informasi
langsung
tambahan dapat walaupun
terlibat
interaksi sosial yang diteliti”.
10
dalam
Penentuan Informan kunci dalam
Michael dalam sugiono (2011:98) untuk
penelitian ini adalah Kepala Dinas,
tingkat kesalahan, yaitu 1%, 5%, dan
informan utama yaitu Kepala Bidang
10%.
Pendidikan Dasar, Kepala Bidang bagian
5.
Teknik dan alat pengumpulan data
Program, Kasi SMA, Kasi SMP, Staf
dalam penelitian ini menggunakan
Pendidikan Menengah, Staf Pendidikan
teknik wawancara dan dokumentasi.
Dasar/Pembuat Pendidikan
website
dan
pada
Dinas
Penelitian
Kebudayaan
Kota
langsung
Tanjungpinang dan informan tambahan
ini
dilakukan
dengan
secara pedoman
wawancara.
pada Instansi sekolah dan siswa kelas 11
6.
Analisis data ini mengacu pada teori
sekota tanjungpinang. Untuk informan
Bogdan dan Biklen dalam Moleong
pada pegawai di dinas pendidikan dan
(2011: 248), di mana analisis data
kebudayaan
kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dilakukan
serta secara
instansi sengaja
sekolah (purposive
dengan jalan bekerja
dengan data,
sampling). Menurut Sugiyono (2011:96),
menggorganisasikan data, memilah-
Purposive
teknik
milahnya menjadi satuan yang dapat
penentuan sampel dengan pertimbangan
dikelola, mensistesiskannya, mencari
tertentu.
cocok
dan menemukan pola, menemukan apa
digunakan untuk penelitian kualitatif atau
yang penting dan apa yang dipelajari,
penelitian-penelitian
dan memutuskan apa yang di ceritakan
sampling
sampel
adalah
ini
lebih
yang
tidak
melakukan generalisasi.
kepada orang lain.
Sedangkan untuk siswa SMA Negeri Sekota
Tanjungpinang
IV. PEMBAHASAN
penentuan
A. Karakteristik Informan
responden dilakukan secara acak (Simple Random
Sampling)
sebesar
Penelitian
10%.
dahulu
ini
mengenai
membahas
terlebih
identitas
atau
Sugiono (2011:93) mengatakan bahwa
karakteristik informan guna
dikatakan simple (sederhana) karena
informasi yang akurat dalam menganalisis
pengambilan
dari
data, sehingga data tersebut dapat di
populasi dilakukan secara acak tanpa
pertanggungjawabkan kebenarannya dalam
memperhatikan
di
pembahasan dan menganalisis tentang
populasi itu. Cara demikian dilakukan
“Implementasi e-Government di Dinas
bila anggota populasi dianggap homogen.
Pendidikan
Penentuan jumlah sampel dari populasi
Tanjungpinang”.
tertentu yang dikembangkan Isaac dan
penelitian ini berjumlah 163 orang, yaitu
anggota
strata
sampel
yang
ada
11
dan
mendapat
Kebudayaan Informan
Kota dalam
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menjelaskan kepada pegawai apa yang
Kota Tanjungpinang, 1 Kabid Pendidikan
harus dilakukan agar suatu pekerjaan
Dasar, 1 Kabid Bagian Program, 1 Kasi
dapat terlaksana sesuai dengan arahan
SMA, 1 Kasi SMP, 2 Pegawai/staf
dari pemberi pesan/komunikator.
Pendidikan Menengah/Dasar, 6 Kepala Sekolah/Wakil Sekota
Kepala
Sekolah
SMA
dalam Nasir,dkk (2011:203) menyebut
6
Waka
ada
SMA/TU
Sekota
Tanjungpinang,
Kesiswaan/Humas
Pakar komunikasi Joseph de Vito
lima
kualitas
dipertimbangkan
Tanjungpinang, dan 10 % dari seluruh
sebuah
Siswa/siswi
keterbukaan,
SMA
Tanjungpinang.
Kelas
11
Karakteristik
Sekota informan
umum
untuk
komunikasi,
efektivitas
yaitu
saling
yang
adanya
mendukung,
bersikap positif, memahami perasaan
yang peneliti jelaskan adalah data tentang
orang lain, dan adanya kesetaraan.
tentang jenis kelamin, tingkat pendidikan,
Komunikasi berkenaan dengan
umur dan status/posisi.
bagaimana
kebijakan
B. Implementasi e-Government di dinas
komunikasikan
pada
dan/atau
publik
dan
sikap
serta
dari
para
pihak
yang
pendidikan
dan
kebudayaan
kotatanjungpinang
tanggapan
Berdasarkan hasil penelitian yang
terlibat.
Dapat
di organisasi
dikatakan
bahwa
dilakukan, penelitian ini mengacu pada
kemampuan pegawai dalam menerima
teori model Edward III dalam Riant
pesan
(2012:693), untuk memerhatikan empat isu
pemanfaatan situs web bagi dinas
pokok
kebijakan
pendidikan dan kebudayaan masih
communication,
belum maksimal. Sedangkan untuk
resources, disposition or attitudes, dan
sosialisasi antara pemerintah dengan
bureaucratic structures.
masyarakat/publik
menjadi
a.
agar
implementasi
efektif
yaitu
dari
pimpinan
mengenai
mengenai
Komunikasi
websitedapat dikatakan masih belum
Komunikasi merupakan proses
maksimal karena banyak diantaranya
penyampaian pesan yang di sampaikan
yang berpendapat bahwa sosialisasi
kepada
dari
belum terlaksana. Sosialisasi sangat
baik
diperlukan
komunikan
komunikator/pemberi secara
langsung/tidak
pesan
agar
masyarakat
tahu
langsung,
program apa yang sedang dan akan
komunikasi dapat efektif apabila pesan
dilakukan oleh pemerintah, khususnya
tersebut dapat di terima dan dipahami
ketersediaan website agar masyarakat
oleh pihak penerima pesan. Misalnya
bisa memperoleh data dan informasi
12
dari website yang sudah tersedia.
bermanfaat.Berdasarkan
karena
e-
penelitian dapat di simpulkan bahwa
Government dalam sebuah instansi
sumber daya manusia yang ada untuk
maka
mengolah
dengan
menerapkan
akan
memudahkan
dan
dari
hasil
mengembangkan
masyarakat/publik untuk mengetahui
website masih terbatas. Sedangkan
perkembangan pendidikan di kota
untuk
tanjungpinang
dengan
penggunaan website sangat penting
informasi-
karena dengan pemahaman siswa
informasi yang dibutuhkan tanpa harus
dalam penggunaan website maka
datang kekantor tersebut.
dapat memudahkan para siswa untuk
b.
Sumber daya
memperoleh
Sumber daya di sini berkenaan
yang di perlukan yang berkaitan
mudah
dan
dapat
memperoleh
kemampuan
siswa
dalam
informasi-informasi
dengan ketersediaan sumber daya
dengan
pendukung, khususnya sumber daya
pendidikan di kota Tanjungpinang.
manusia yaitu sumber daya yang
Dapat di katakan bahwa bisa dilihat
mempunyai kemampuan dan keahlian
bahwa rata-rata siswa SMA sudah
di dalam memanfaatkan dan mengolah
paham dalam penggunaan website
situs
karena mereka bisa menilai mengenai
web
agar
Government
Implementasi
khususnya
e-
sebuah
pendidikan
ketersediaan
khususnya
website
dinas
website berjalan sesuai dengan yang di
pendidikan dan kebudayaan kota
harapkan
tanjungpinang,
dan
informasi-informasi
walaupun
ada
yang disajikan juga bermanfaat sesuai
beberapa diantaranya yang kurang
dengan visi dari e-Government yang
paham mengenai website. Apalagi
sudah
semakin
ditetapkan
dan
juga
canggihnya
teknologi
ketersediaan infrastruktur teknologi
sekarang bahkan banyak diantaranya
informasi
menggunakan jejaring sosial seperti
harus
memadai
agar
pelaksanaan/penerapan e-Government
facebook,
ini berhasil dan berjalan lancar.
dengan
twitter ini
dan
tentunya
diharapkan
Penggunaan dan pemanfaatan e-
semakin
Government khususnya yang berbasis
mengerti
website
teknologi berbasis e-Government ini.
diperlukan
sumber
daya
manusia yang mampu mengelola dan mengolah website dengan baik agar fungsi
website
lebih
13
banyaknya
lain-lain,
dan
orang
paham
yang dengan
c.
Watak
terhadap
Disposition berkenaan dengan
d.
untuk carry out kebijakan publik Kecakapan
mencukupi,
tanpa
komitmen
untuk
saja
akan
Struktur birokrasi Struktur
tidak
kesediaan
yang
diambil.
kesediaan dari para implementor
tersebut.
kebijakan
birokrasi
berkenaan
dengan kesesuaian organisasi birokrasi
dan
yang
penyelenggara
implementasi
kebijakan
kebijakan.Pengambilan keputusan di
Prosedur
Standar
perlukan
dan
Procedures (SOP) dari masing-masing
memiliki komitmen agar keputusan
instansi itu penting agar perencanaan
yang di ambil tepat dan dapat di
pengembangan e-Government menjadi
pertanggungjawabkan
jelas, dapat di terapkan dan terlaksana
sikap
melaksanakan
menjadi
yang
tegas
sehingga
atau
tujuan yang akan dicapai dapat
dengan
terlaksana
perencanaan.Dalam
dengan
Implementor penting
baik.Karena
mempunyai
agar
peranan
penerapan
baik
publik. Operating
sesuai
dengan
penggunaan
website bagi setiap instansi harus
e-
memiliki
SOP
yang
jelas
agar
Government di setiap instansi dapat
perencanaan pengembangan website
berjalan dengan efektif dan salah satu
dapat terlaksana dengan baik sesuai
kunci
dengan tugas dan fungsi masing-
keberhasilan
terletak
pada
e-Government
pemimpin
yang
masing.sebuah
instansi/kantor
juga
memiliki keahlian dibidangnya agar
harus memiliki struktur birokrasi agar
keputusan
akan
pembagian kerjanya menjadi jelas dan
berkualitas dan berdampak baik pada
sesuai dengan tugas dan fungsi dari
instansi itu sendiri.
masing-masing
Dari simpulkan
yang
hasil
diambil
penelitian
dalam
dapat
bagian/bidang
tersebut.
pengambilan
Berdasarkan dari hasil penelitian
keputusan dilakukan dengan baik dan
dapat disimpulkan, terkait dengan
ditetapkan dengan serius dan tegas
pembagian tugas yang ada sudah
untuk kepentingan bersama. Serta
ditetapkan dengan jelas sesuai dengan
dalam menetapkan sebuah kebijakan
tugas dan fungsi dari masing-masing
sebelumnya memberikan kesempatan
bagian/bidang.
kepada pegawai untuk berpartisipasi
pembagian
atau memberikan saran serta pendapat
dalam setiap instansi pemerintahan
Dalam
tugas/struktur
hal
ini
birokrasi
sangat di perlukan, karena dengan
14
adanya pembagian tugas yang jelas
pengurusan pengajuan domain.co.id
maka setiap pegawai/staf tahu apa
dan situs web nya sudah sesuai
yang
dengan tugas dan fungsi dari Dinas
sudah
menjadi
tanggungjawabnya dan lebih fokus
Pendidikan
pada
Dengan demikian berdasarkan dari
pekerjaan
yang
sudah
di
berikan/di limpahkan kepadanya. V.
sifat
KESIMPULAN DAN SARAN
Tanjungpinang.
transaksi
informasi
dan
pelayanan publik oleh pemerintah
A. Kesimpulan
pengembangan e-Government dapat
Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh,
Kota
berkenaan
laksanakan
empat
pertama
tingkat
tingkatan
di
Dinas
persiapan, pematangan, pemantapan,
Kebudayaan
Kota
dan tingkat pemnfaatan. Dalam hal
Tanjungpinang maka mendapatkan hasil
ini dinas pendidikan dan kebudayaan
sebagai berikut.
berada di tingkat persiapan dan
Pendidikan
1.
Belum
e-Government dan
maksimalnya
pelaksanaan
penerapan/
e-Government
yang
melalui
judul
Implementasi
dengan
di
pematangan.
Sedangkan
menurut
yang
informan transparansi informasi yang
berbasis situs web ini dikarenakan
ada di dinas pendidikan masih kurang
sumber
dan banyak diantara informan yang
daya
manusia
untuk
mengelola website masih kurang,
sudah
sarana dan prasarana atau jaringan
dalam penggunaan website hanya saja
internet yang kurang bagus, dan
masih ada beberapa yang kurang
anggaran sehingga dalam penggunaan
paham dengan ketersediaan website
e-Government
tersebut.
belum
bisa
dimanfaatkan dengan baik, dalam
2.
mengerti
Penyampaian
dan
mengetahui
pesan/arahan
dari
pengembangan e-Government yang
kepala dinas kepada pegawai bisa
berbasis website juga di perlukan 3
dilakukan secara langsung (tatap
atau 5 orang pegawai yang memiliki
muka) maupun tidak langsung, tetapi
kemampuan dan pengalaman dalam
dalam
mengolah/ mengelola website, tetapi
pesan/arahan mengenai pemanfaatan
untuk
dinas
website masih minim, dan untuk
pendidikan dan kebudayaan kota
instansi sekolah sendiri penyampaian
tanjungpinang yang baru sudah ada
informasi
namun masih dalam server local
pemerintah
karena
mengenai
saat
ini
masih
website
dalam
proses
15
hal
ini
atau
penyampaian
sosialisasi
kepada website
dari
sekolah/siswa masih
kurang
sehingga banyak dari kalangan siswa
penerapannya dapat berjalan dengan baik
SMA
maka perlu diperhatikan beberapa hal,
yang
tidak
mengetahui
ketersediaan website tersebut karena
seperti:
tidak banyak dari siswa yang pernah
1.
membuka situs web Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan Kota
dan
Tanjungpinang sendiri perlu adanya
Kebudayaan
Kota
Tanjungpinang. 3.
Dalam
tindakan
proses
pengambilan
dalam
menerapkan
e-
Government secara menyeluruh pada
keputusan, dilakukan secara bertahap,
setiap
keputusan yang diambil juga di
administrasi perkantoran, dan juga
tetapkan dengan serius agar bisa di
kemampuan sumber daya manusia
pertanggungjawabkan,
layanan
pendudukan
dan
dan
dalam
harus di tingkatkan lagi dengan
untuk
dinas
memberikan pelatihan khusus kepada
pendidikan juga mendapat dukungan
pegawai didalam pemanfaatan e-
yang baik dari pimpinan, dan disporsi
government dalam sebuah instansi,
(watak) pimpinan dalam hal ini juga
dan
baik
keterbukaan
prasarana yang lengkap agar website
antara pimpinan ke pegawai, selain
yang sudah ada dapat dimanfaatkan
itu pegawai diberikan kesempatan
dan diolah dengan baik berdasarkan
dalam mengemukakan pendapat/saran
dengan tugas dan fungsinya masing-
mengenai suatu kebijakan.
masing.
Selain itu SOP dan struktur birokrasi
sebuah website, sumber daya manusia
yang ada mengacu kepada tugas dan
yang
fungsi-fungsi dari
kompetensi
pmbuatan
4.
Implementasi e-Government di Dinas
website
karena
adanya
masing-masing
menyediakan
Karena
mampu dan
sarana
untuk
dan
mengolah
dan
memiliki
keahlian
yang
bidang. Dengan SOP dan struktur
dibutuhkan dalam mengelola website
birokrasi yang jelas di dalam suatu
agar penerapan e-Government dapat
instansi
sesuai
maka
pembagian
kerja
menjadi jelas dan lebih terarah. 2. saran-saran
yang
dapat
Pemanfaatan
e-Government
yang
yang
berbasis website ini sangat penting
disampaikan dari hasil penelitian ini,
bagi
mengenai
masyarakat/publik
e-Government(website)
manfaat
diharapkan.
B. Saran Adapun
dengan
di
instansi/kantor
juga
karena
bagi dengan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
adanya website di setiap instansi
Tanjungpinang,
maka akan memudahkan pemerintah
agar
implementasi/
16
dalam memberikan segala informasi yang
di
butuhkan
Meningkatkan
sosialisasi
antara
publik,
pemerintah khususnya antara Dinas
sehingga publik tidak akan terlalu
Pendidikan dan Kebudayaan Kota
sering untuk mengunjungi kantor
Tanjungpinang
tersebut,
publik/kalangan
Untuk
transparansi perlukan
oleh
3.
itu
informasi
agar
keterbukaan/ sangat
masyarakat
di
dengan pelajar
mengenai
program atau apa yang akan dan
dapat
dibuat
oleh
instansi
tersebut
mengetahui dengan jelas apa-apa saja
mengenai ketersediaan website dari
kegiatan/ program yang dibuat oleh
masing-masing instansi.
pemerintah.
17
DAFTAR PUSTAKA Akadun,
2009,
Teknologi
Informasi
Administrasi(cetakan
Sugiyono,
2011,
ke-1),
Administrasi
Wahab,
Solichin
Andrianto, Nico, 2007, Transparansi dan
(cetakan
Penelitian
Praktik(cetakan
ke-19),
Analisis
Formulasi
Ke
Kebijakan
ke-1),
Jakarta,
Publik Bumi
Aksara.
Prosedur Winarno,
Pendeketan
ke-14),
2012,
Model-Model
Implementasi (cetakan
2010, Suatu
Abdul,
Penyusunan
ke-1),
Malang, Bayumedia. Suharsimi,
(cetakan
Kebijakan:Dari
Akuntabilitas Publik Melalui e-
Arikunto,
Penelitian
Bandung, Alfabeta.
Bandung, Alfabeta.
Government
Metode
Budi,
2012,
Kebijakan Publik
(cetakan ke-1), Yogyakarta, PT
Jakarta,
Buku Seru.
Rineka Cipta.
Auliyanti, Adelia, 2008, “Gambaran Faktor Indrajit, Richardus Eko, 2006, Electronic Government-
faktor
Strategi
yang
Bertahannya
Berperan Remaja
dalam
Perempuan
Pembangunan dan Pembangunan
dalam Relasi Pacaran Berkekerasan”,
Sistem Pelayanan Publik Berbasis
Skripsi, Jurusan Sosiologi Universitas
Teknologi Digital. (cetakan ke-3),
Negeri Yogyakarta.
Yogyakarta, Andi.
Dokumen:
Moleong, Lexy J, 2011, Metodelogi Penelitian Kualitatif
(cetakan
INPRES No.3 Tahun 2003
ke-29),
Jurnal:
Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
Habibullah,
Nasir, Abdul,dkk., 2009, Komunikasi dalam
Achmad,
2010,
Kajian
Pemanfaatan dan Pengembangan e-
Keperawatan:Teori dan Aplikasi
Government,
Jurnal
Ilmu
(cetakan ke-1), Jakarta, Salemba
Administrasi
Negara,
Fisip,
Medika.
Universitas Jember, Jilid 23 No. 3,
Nugroho, Riant, 2012, Public Policy (cetakan
(diakses 29 Januari 2013, 13:32:52
ke-4), Jakarta, Gramedia. Subarsono,
2010,
Analisis
WIB). Kebijakan
F, Adi Resta, 2013, Peran Bagian Pengolahan
Publik:Konsep, Teori, dan Aplikasi
Data
(cetakan ke-5), Yogyakarta, Pustaka
Penyelenggaraan
Pelajar.
(Studi Pendayagunaan Website Resmi Kota
18
Elektronik
Dalam E-Government
Semarang), Jilid 1, No. 1,
(diakses
20April
2014,
23:17:26
WIB).
19
