PERAN DINAS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN2012 DI KOTA TANJUNGPINANG 2013
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
ISNAINI FITRIA NINGTIAS NIM. 100565201106
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
ABSTRAK PERAN DINAS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2012 DI KOTA TANJUNGPINANG 2013 (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2013) Tanggapan pemerintah terhadap Jaminan Persalinan sangat bervariasi. Dalam pelaksanaan Jampersal diharapkan sesuai petunjuk teknis dan mekanisme pemanfaatan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) secara filosofi untuk menurunkan angka kematian ibu maternal dan bayi. Dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/ Menkes/ Per/ XII/ 2012 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, pemerintah memberikan jaminan pada seluruh ibu hamil dengan pelayanan antenatal care (ANC) partus dan post partus dengan gratis termasuk pemakaian alat kontrasepsi (KB) pasca partus. Mengetahui Peran Dinas Kesehatan Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012 tentang Jaminan Persalinan. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain cross sectional pada Bulan April-Juli 2014 di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Kesehatan, IBI, Bidan Praktek Mandiri, dan ibu hamil/bersalin. Dan penulusuran data sekunder. Analisis secara deskriptif dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pelayanan jampersal di laksanakan oleh Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang sudah melakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan dinas kesehatan. sosialisasi Jampersal dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) melalui pertemuan di Dinas Kesehatan. Kurang aktifnya partisipasi Bidan Praktek Mandiri (BPM) dalam melaksanakan program pemerintah ini. dikarekan biaya klaim dirasakan kurang dan syarat administrasi pengajuan klaim yang di anggap berbelit-belit. Dan adanya simpang siuran informasi mengenai jampersal yang ada di masyarakat dan belum optimal karena ibu hamil/ibu bersalin yang mengetahui “pengobatan gratis” dan hasil akan rincu dengan Kebijakan Jamkesmas. Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Tanjungpinang sudah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Kebijakan Menteri Kesehatan. Tingkat kepercayaan ibu hamil dalam mencari pertolongan persalinan tenaga kesehatan Bidan Praktek Mandiri masih besar. Komitmen tenaga kesehatan dalam menjalankan Kebijakan Program Jampersal masih tinggi. Dinas kesehatan harus mengedukasi dan memberi arahan kepada Bidan Praktek Mandiri terkait pelaksanaan Jampersal, memberikan pembinaaan dan pengawasan kepada Bidan Praktek Mandiri yang melakukan pelayanan Jampersal sehingga pelaksanaan jampersal dapat terlaksana berdasarkan perjanjian kerjasama (MoU) dan Petunjuk Teknis Jampersal 2012. Kata kunci: Dinas Kesehatan, Implementasi, dan Jaminan Persalinan.
1
ABSTRACT The Role Of District Healths Office In The Implementation Of Indonesian Healthy Regulation Policy Nomor 2562 Tahun 2012 About programs maternity insurance at Tanjungpinang City (Case Study : About District Healths Office Tanjungpinang City 2012-2013 Year) The government responded to Jampersal programs having variation. The implementation of programs maternity insurance expected to follow the technical guidelines, it’s mechanisms for of Indonesian Healthy Regulation Policy regulation. The policy of maternity benefit for the uninsured (Jampersal) is based on the philosophy to reduce maternal mortality and infant. The minister of health regulation number 2562/ Menkes/ Per/ XII/2012 on a maternity benefit for the uninsured persons’s technical guidelines ensures that the government provides services to pregnant women with antenatalcare (ANC), parturition and post- parturition for free, including the use of contraceptives (KB) post parturition. To Know the role of district healths office in the Implementation Of Indonesian Healthy Regulation Policy Nomor 2562 Tahun 2012 about programs maternity insurance. Methods: This was an observational study with a cross- sectional design in april- july 2014 of district health office at Tanjungpinang. data were collected by indepth interview with district of health, Indonesian widwives group (IBI), independent practice widwives, and pregnant women/childbirth women. And secondry data search from district health office at Tanjungpinang. The policy of programs maternity insurance at Tanjungpinang city expected of Indonesian Healthy Regulation. Programs Jampersal service are provided by widwives or independent practice widwives (BPM) that signed memorandum of understanding (MoU) with the district health office. Jampersal Program should be socialized with independent practice widwive (BPM) trough meeting at the district of health. Independent practice widwives (BPM) less active participation in implementing the government’s programs. because of a perceived lack of cost claims and claims filing administrative reguirements that are considered complicated. And the disinformation about Jampersal in society and has’t been optimal. Programs Jampersal is still not known by all pregnant/childbirth women yet. The them “free treatment” is confused with the health card policy. There is a high trust level in pregnant women who ask for partus help to provides independent practice widwives (BPM). Commitment of provider in running the programs maternity insurance policy is still high. District health to educate and provide guidance related to the implementation of independent practice wedwives (BPM) Programs Jampersal, improve supervision and coaching to BPM that perform service Jampersal, it’s so the implementation can be accomplished by the cooperation agreement and technical guidance Jampersal 2012. Keywords: District Health, Implementation, and Programs Maternity Insurance.
2
Pembangunan kesehatan diselenggarakan
1. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 pasal
dengan
berazaskan
prikemanusiaan,
28 H ayat 1 menyatakan bahwa “setiap
keseimbangan,
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
penghormatan terhadap hak dan kewajiban,
bertempat
keadilan,
tinggal,
dan
mendapatkan
manfaat
gender,
perlindungan,
nondiskriminasi
dan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
norma-norma
berhak memperoleh pelayanan kesehatan“.
kesehatan
Sebagai objek dan subyek dari pelayanan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
kesehatan, masyarakat dari waktu kewaktu
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
semakin
dan
kesehatan
masyarakat
kewajibannya dalam memperoleh pelayanan
tingginya
sebagai
kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
pembangunan sumber daya manusia yang
kritis
menempatkan
hak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
agama.
Pembangunan
bertujuan
meningkatkan
yang
setinggi-
investasi
bagi
produktif secara sosial dan ekonomis.
2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa
Di
Kota
Tanjungpinang
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan
pemanfaatan dana untuk Jaminan Persalinan
salah satu unsur kesejahteraan yang harus
dari Menteri Kesehatan pada Tahun 2012
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
disebesar Rp 349.715.000 untuk Bidan
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Praktek Mandiri yang praktek bersalin
Pancasila dan UUD 1945, kemudian pada
173.465.000,-. Total dan Jampersal dan
pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa setiap
Jamkesmas
orang mempunyai hak yang sama dala
1.819.240.000,- dengan total dana yang telah
memperoleh akses atas sumber daya di
dimanfaatkan sebesar Rp 455.995.000,-, jasa
bidang kesehatan, ayat 2 ditegaskan bahwa
giro sebesar Rp 14.027.499, sehingga total
setiap
dana
orang
memperoleh
mempunyai
yang
dikembalikan
adalah
sebesar
Rp
Rp
1.377.272.499. Dana BOK adalah dana
terjangkau,
bantuan sosial yang bersumber APBN yang
selanjutnya pada pasal 6 di tegaskan bahwa
digunakan untuk kegiatan yang bersifat
setiap
mendapatkan
preventif dan promotif. Dana BOK Tahun
lingkungan yang sehat bagi pencapaian
2012 sebesar Rp 568.450.000. Pemanfaatan
derajat kesehatan.
dana sebesar Rp 566.290.050 dana yang
bermutu
orang
kesehatan
dalam
2012
yang
aman,
pelayanan
hak
Tahun
dan
dan
berhak
Pembangunan berlangsung
kesehatan
komperhesif
berkesinambungan
telah
yang
dikembalikan
dan
tercapainya Development
secara
berdampak
menyeluruh
sasaran Goals
Rp
2.229.540,
sehingga direalisasikan keuangan mencapai 99.75 %.
terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
sebesar
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
dan
Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2012
Millennium
tentang perubahan atas Peraturan Daerah
(MDG’s).
Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organinsasi
3
dan
Tata
Kerja
Dinas
Daerah
Kota
Dinas Kesehatannya yang sedikit berbelit-
Tanjungpinang, WaliKota Tanjungpinang menerbitkan
Peraturan
belit di Bidan Praktek Mandiri.
WaliKota
Dari permasalahan yang ada telah
Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2012,
diuraikan, selanjutnya rumusan masalah
tentang perubahan atas Peraturan Walikota
yang akan diteliti adalah “Bagaimana peran
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Uraian Pokok
Dinas
dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Dinas
Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan
Kesehatan Kota Tanjungpinang, dimana
Nomor
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok
Tanjungpinang 2013“?
Kesehatan
2562
dalam
Tahun
Implementasi
2012
di
Kota
membantu Walikota Kota Tanjungpinang dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
urusan
berdasarkan
C. TUJUAN PENELITIAN
azas
Tujuan penelitian yang dimaksud adalah:
otonomi dan tugas pembantuan dibidang
Untuk mengetahui peran Dinas
kesehatan.
Kesehatan
Kota
Tanjungpinang
dalam
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012 tentang
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan dari latar belakang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di Kota
diatas, maka di ketahui bahwa didalam
Tanjungpinang 2013.
Pelaksanaan Kebijakan Peratuan Menteri
D. KEGUNAAN PENELITIAN
Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012 tentang
1. Kegunaan Akademis
Petunjuk Juknis Jaminan Persalinan 2012 yang
dalam
pelaksanaan
Kota
dapat menjadi media untuk mengaplikasikan
Tanjungpinang Tahun 2013 sudah berjalan
dan mengembangkan serta sebagai rujukan
baik namun masih belum berjalan secara
bagi peneliti terhadap teori yang berkaitan
efektif dan efesien, dilihat pada masalah
dengan
partisipasi tenaga kesehatan Bidan Praktek
pemahaman
Mandiri di fasilitas kesehatannya, untuk
peran Dinas Kesehatan dalam Implementasi
perjanjian kerjasama (PKS) antara Bidan
Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan
Praktek Mandiri bersalin dengan Dinas
Nomor
Kesehatan
Jaminan
untuk
pelaksanaan
di
Hasil penelitian ini diharapkan
Program
objek
dan
yang
2562
juga
memberikan
mendalam
tentang
Persalinan
mengenai
Petunjuk 2012
Juknis Kota
Jaminan Persalinan, permasalahan itu mulai
Tanjungpinang 2013 pada bidang jaminan
dari anggaran biaya persalinan yang telah di
kesehatan terhadap proses persalinan untuk
tetapkan dari pusat dan alokasi dana klaim
ibu hamil dan ibu bersalin yang ditanggung
pembiayaan untuk Jaminan Persalinan serta
oleh pemerintah.
pengurusan kelengkapan administrasi dari
Hasil penelitian ini juga diharapkan
Bidan Praktek Mandiri yang MoU dengan
dapat menjadi acuan panduan dan masukan bagi peneliti berikutnya, untuk penelitian
4
gejala masalah yang lain berbeda namun
memahami gejala-gejala sosial yang terjadi
dengan topik permasalahan yang sama.
dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata
2. Kegunaan Praktis
dan bahasa. Jadi penelitian ini dilakukan
Penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi
pihak–pihak
dengan
maksud
untuk
mengetahui
yang
bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam
peran
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri
pelaksanaan
Kesehatan Nomor 2562 tentang Petunjuk
Kebijakan Peraturan Jaminan Persalinan di
Juknis Jaminan Persalinan 2012 Di Kota
Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini
Tanjungpinang 2013.
dapat dijadikan sebagai barometer untuk
2.
berkepentingan
dalam
pengawasan/mengontrol
melihat
upaya
pelaksanaan
Peraturan
Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian ini adalah
Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun
Dinas
Kesehatan
Kota
Tanjungpinang
2012.
sebagai lembaga/ badan pemerintahan kota
E.
METODE PENELITIAN
yang bertugas menangani pada bidang
1.
Jenis Penelitian
kesehatan masalah kesehatan masyarakat
Penelitian deskriptif
ini
adalah
kualitatif,
menggambarkan
yaitu
suatu
bersifat
Kabupaten/kota. Khususnya Kepala Dinas
berupaya
fenomena
Kesehatan
yang
bertanggung
diteliti secara apa adanya di lapangan. Sebagaimana
Nazir
Kota
Tanjungpinang
jawab
atas
yang
pelaksanaan
Jaminan Persalinan di daerahnya. Dinas
(1983:63)
Kesehatan Kota Tanjungpinang yang paling
mengemukakan bahwa penelitian deskriptif
mengetahui pelaksanaan dan pemanfaatan
adalah suatu metode dalam meneliti status
alokasi dana untuk pembiayaan Program
kelompok manusia, suatu objek, suatu
Jaminan Persalinan, keikutsertaan tenaga
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun
kesehatan yang menandatangai perjanjian
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
kerjasama (PKS)/ MoU untuk Program
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat
Jampersal.
deskripsi, gambaran atau lukisan secara
3.
sistematis, faktual dan akurat mengenai
Informan Penelitian
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
informan.
Menurut
fenomena yang diselediki.
“informan
adalah
ini
menggunakan
Maleong
(2002:90)
seseorang
yang
Menurut Arikunto (2006:16) bahwa
dimanfaatkan untuk memberikan informasi
penelitian kualitatif mengutamakan proses
tentang situasi dan kondisi latar penelitian
dari pada hasil. Penelitian kualitatif lebih
secara
ditekankan
informan, yang pertama dilakukan adalah
pada
bagaimana
gejala
itu
faktual”.
Dalam
muncul. Dari gambaran permaslahan di atas
menjabarkan
dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian
populasi objek, yang dipilih adalah informan
kualitatif adalah penelitian yang bertujuan
5
ciri-ciri/
menentukan
karakteristik
dari
yang mengetahui dengan jelas dan sesuai
antara investigator dan informan, yang dapat
dengan tujuan dari permasalahan.
diluruskan kembali oleh pewawancara jika
Adapun yang menjadi informan
percakapan menjadi menyimpang dari tema
sebanyak 6 orang. Dengan sebagai Key
studi riset tujuannya adalah mendapatkan
Informan adalah Kepala Dinas Kesehatan
data kualitatif yang mendetail.
Kota Tanjungpinang. Peneliti menentukan jumlah
informan
Jampersal/BOK
yaitu Dinas
Tanjungpinang,
Struktur
Tim Pengelola Kesehatan
Kota
Ikatan
Bidan
Ketua
wawancara
memungkinkan pengungkapan mengajukan
ini
fleksibilitas makna,
dan
yakni
kita
pertannyaan apabila
dirasa
Indonesia (IBI) Kota Tanjungpinang, Bidan
tepat,
Praktek
yang
dipengaruhi oleh bentuk susunan kata
menandatangani MoU/ perjanjian kerjasama
pertanyaan sehingga kita membutuhkan
dengan
Kota
sedikit pertanyaan formal dalam membahas
Tanjungpinang, serta peneliti menggunakan
Peran Dinas Kesehatan dalam Implementasi
2 orang ibu hamil/bersalin yang mendukung
Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan
pelaksanaan
Nomor
Mandiri
Dinas
(BPM)
Kesehatan
kebijakan
pemerintah
dan
sebab
respons
orang
sangat
2562 tentang Petunjuk
memanfaatkan Program Jaminan Persalinan
Jaminan
sebagai bahan cross cek.
Tanjungpinang
4.
pedoman wawancara yang ditujukan kepada
Teknik dan alat pengumpulan
Wawancara
2.
Dalam pelaksanaan pengumpulan data,
2013.
2012
di
Alatnya
Kota adalah
informasi kunci.
data 1.
Persalinan
Teknis
peneliti
Dokumentasi adalah setiap bahan
teknik
tertulis baik berupa pengumuman, memo,
penulis
instruksi, majalah, buletin, pernyataan, dan
menyusun daftar pertanyaan khusus yang
berita yang disiarkan media massa. Maka
ditujukan kepada informan kunci (Key
metode dokumentasi adalah pengumpulan
Informan) dan wawancara yang dilakukan
data dengan meneliti catatan-catatan penting
dengan melakukan tanya jawab dengan
yang sangat erat hubungannya dengan obyek
informan yang dianggap mampu menjawab
penelitian. Tujuan digunakan metode ini
dan dapat memberikan gambaran tentang
untuk memperoleh data secara jelas dan
peran
dalam
konkrit tentang peran Dinas Kesehatan
implementasi kebijakan peraturan jaminan
dalam Implementasi Kebijakan Peraturan
persalinan di Kota Tanjungpinang.
Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012
wawancara
Dinas
menggunakan
Dokumentasi
mendalam
Kesehatan
yaitu
kota
Menurut Lisa Harrison (2007:106)
di Kota Tanjungpinang 2013.
yaitu wawancara yang dilakukan dalam
5.
bentuk percakapan yang mengalir bebas,
Teknik Analisis Data Analisa data dalam penelitian ini
bergantung pada kualitas interaksi sosial
adalah
6
menggunakan
teknik
deskriptif
kualitatif, yaitu menganalisa data yang
posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh
diperoleh dilapangan dalam bentuk kualitatif
seseorang atau sekelompok orang dalam
dan
diberikan
penjelasan-
hubungannya dengan kelompok lain atau
penjelasan/kesimpulan
dengan
kelompok yang lebih besar dalam suatu
menggunakan pernyataan-pernyataan atau
peristiwa.
kalimat yang dapat memberikan gambaran
Menurut Biddle dan Thomas, Peran
di lapangan tentang peran Dinas Kesehatan
adalah
serangkaian
dalam Implementasi Kebijakan Peraturan
membatasi
Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012
diharapkan
di Kota Tanjungpinang 2013.
struktur organisasi tertentu.
Moleong (2001:168) menguraikan
rumusan
yang
perilaku-perilaku dari
pemegang
yang kedudukan
Berikut ini pengertian peran yang
bahwa: “Sesuai dengan jenis penelitian yang
dikemukakan oleh pakar antara lain:
digunakan
yaitu
1. W.J.S Purwodarminto (1984: 735)
kualitatif
dengan
penelitian
deskriptif
maksud
menggambarkan
untuk
Peran adalah sesuatu yang menjadi
keadaan/fenomena
bagian atau yang memegang pimpinan yang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
terutama
sebagaimana
peristiwa).
menganalisa
nyatanya, data
maka yang
dalam berhasil
digunakan
analisa
nonstatistik,
untuk
sesuatu
hal
atau
2. Astrid S. Susanto (1983: 95)
dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan
(terjadinya
Peran
akan
itu
mengandung
3
hal
penting yaitu:
memudahkan
1.
penginterprestasian”.
Peran
adalah
kedudukan
seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti disini merupakan rangakaian peraturan
B. KERANGKA TEORI
yang
1. Peran
kehidupan bermasyarakat. Peran atau peranan adalah perilaku
yang
diharapkan
akan
dilakukan
membimbing
seseorang
dalam
2. Peran adalah suatu konsep
oleh
perihal apa yang dilakukan oleh individu
seseorang yang menduduki posisi tertentu.
dalam bermasyarakat sebagai orangnya.
Seseorang yang menduduki posisi tertentu
3.
Peran dapat
juga
diartikan
diharapkan atau diduga memiliki perilaku
sebagai perilaku individu yang penting bagi
tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah
struktur sosial.
yang kemudian membentuk suatu peran
3. Soerjono Soekamto (1987: 220)
sehingga peran actor sangat tergantung dari
Peran merupakan aspek dinamika
harapan atau dugaan yang muncul.
dari status (kedudukan) apabila seseorang
Peran dapat diartikan pula sesuatu
atau beberapa orang atau organisasi yang
yang menjadi bagian atau yang memegang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
pimpinan serta didominasi dari keseluruhan
dengan kedudukannya, maka ia atau mereka
7
atau organisasi tersebut telah melakukan peran.
2. Implementasi Kebijakan Soerjono soekamto (1987: 147)
Menurut Van Meter dan Van Horn,
juga mengutip pendapat levinso bahwa
1975 (dalam Wahab, 2004:65) merumuskan
peran paling sedikit mencakup 3 hal yaitu:
“Proses implementasi sebagai tindakan-
1. Peran meliputi sarana yang
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
dihubungkan dengan posisi atau tempat
individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam
kelompok pemerintah atau swasta yang
arti ini menempatkan rangkaian peraturan
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang
yang telah digariskan dalam keputusan
membimbing
seseorang
dalam
kehidupan masyarakat.
kebijaksanaan”.
2. Peran adalah suatu konsep
Menurut Daniel A. Mazmanian dan
perihal apa yang dilakukan individu atau
Paul A. Sabatier, 1976 (dalam Wahab,
masyarakat dalam organisasi.
2004:65)
3. Peran dapat dikatakan juga
bahwa
“Proses
implementasi
kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya
sebagai perilaku individu yang penting
menyangkut
dalam struktur sosial.
administratif yang bertanggung jawab untuk
4. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
melaksanakan program dan menimbulkan
(1991: 1132) dijelaskan tentang peran
ketaatan
sebagai berikut:
melainkan
Peran diharapkan
adalah
dimiliki
oleh
sesuatu orang
perilaku
pada
diri
pula
badan-badan
kelompok
menyangkut
sasaran, jaringan
yang
kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan
yang
sosial yang langsung atau tidak langsung
memiliki kedudukan dalam masyarakat.
dapat mempengaruhi perilaku dari semua
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:
pihak yang terlibat, dan pada akhirnya
67) menyatakan bahwa :
berpengaruh tehadap dampak, baik yang
Peran adalah seperangkat tingkat
diharapkan maupun yang tidak diharapkan
yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
(spillover/negative effects)”.
berkedudukan dalam masyarakat.
Pada penyelenggaraan pemerintah
Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran
modern saat ini, umumnya kebijakan Negara
adalah suatu pelaksanaan kewajiban serta
dibuat oleh institusi pemerintah atau Negara
tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat
yang juga berperan sebagai pelaksana dari
jabatan, kedudukan atau posisi seseorang,
kebijakan yang dibuatnya. Dalam kaitan
kelompok ataupun organisasi dalam suatu
inilah maka mudah dipahami jika kebijakan
wilayah
itu setiap kali diberikan makna sebagai
tertentu
yang
dapat
berupa
masyarakat ataupun instansi tertentu.
tindakan politik yang dilakukan oleh suatu pemerintah
dalam
pemerintahannya,
8
menjalankan
karena
kebijakan
misi itu
sesungguhnya merupakan salah satu cara
Implementasi kebijakan menurut
yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok
Dwiyanto (2009:143) adalah “Tahap yang
atau suatu yang ditetapkan.
penting
Adapun
yang
dapat
saling
dalam
menentukan
kebijakan”.
apakah
kebijakan
yang
ditempuh
keberhasilan
pelaksanaan
aplikabel di lapangan dan berhasil untuk
suatu kebijakan/program menurut Teori
menghasilkan output dan outcomes seperti
David L. Weimer Dan Aidan R. Vining,
yang telah direncanakan.
1999: 396 (dalam Subarsono, 2005:103) ada
pemerintah
ini
mempengaruhi antara hubungan kinerja dan implementasi
oleh
Tahap
benar-benar
Mengimplementasikan
3 variabel, antara lain yaitu:
kebijakan
1. Logika Kebijakan
Jaminan Persalinan sebenarnya mengandung
Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksud
agar
suatu
kebijakan
untuk
suatu
pelaksanaan
Program
resiko untuk gagal, oleh karena itu peranan
yang
birokrasi pemerintah derah sebagai pembuat
ditetapkan masuk akal (reasonable) dan
dan pelaksana kebijakan sangat menentukan
mendapat dukungan teoritis. Kita dapat
keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan,
berpikir bahwa logika dari suatu jawaban
menurut Hogwood dan Gunn, 1986 (dalam
sementara terhadap rumusan masalah pada
Wahab, 2004:61) telah membagi kegagalan
suatu penelitian.
kebijakan dalam dua kategori, yaitu:
2. Lingkungan Tempat Kebijakan
1.
Dioperasikan
Nonimplementation
(tidak
terimplementasikan), yaitu suatu
Lingkungan
tempat
kebijakan
kebijakan yang tidak dilaksanakan
tersebut dioperasikan akan mempengaruhi
sesuai dengan rencana.
keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
2.
Unsuccessful
implementation
Yang dimaksud lingkungan ini mencakup
(implementasi yang tidak berhasil),
lingkungan
biasanya terjadi manakala suatu
sosial,
politik,
ekonomi,
hankam, dan fisik atau geografis. Suatu
kebijakan
kebijakan dapat berhasil diimplementasikan
dilaksanakan
di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal
rencana, namun mengingat kondisi
diimplementasikan di daerah lain, karena
eksternal
kondisi lingkungan yang berbeda.
menguntungkan.
3. Kemampuan Implementator Kebijakan
Untuk itu proses implementasi
Kemampuan Keberhasilan
suatu
implementor.
telah
sesuai
dengan
ternyata
tidak
suatu kebijakan umumnya tidak terlepas dan
dapat
sangat dipengaruhi oleh peranan birokrasi
dipengaruhi oleh tingkat kempetensi dan
pemerintah daerah, karena implementasi
keterampilan
suatu
dari
kebijakan
tertentu
para
implementator
kebijakan.
kebijakan
daerah
sebenarnya
merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan
9
fungsi birokrasi pemerintah untuk melayani
Kesehatan
masyarakat. Untuk itu semua kebijakan yang
menurut Teori David L. Weimer Dan Aidan
dibuat
oleh
R. Vining, 1999:396 (dalam Subarsono,
untuk
2005:103) di antaranya sebagai berikut:
dan
diimplementasikan
pemerintah
daerah
bertujuan
Kota
Tanjungpinang
mengatur, mengurus dan melayani semua
Logika
kepentingan barsama serta menjaga suatu
kebijakan dioperasikan dan Kemampuan
kondisi menjadi kondusif.
implementator kebijakan.
3. Analisis Kebijakan Kesehatan
1. Logika Kebijakan
Menurut
Dunn
kebijakan,
Lingkungan
2013
tempat
(1999)
Kebijakan/program dari pemerintah
mendefinisikan analisis kebijakan adalah
pusat untuk meningkatkan derajat kesehatan
suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan
masyarakat Indonesia setiap di daerah
menyajikan
rupa
kabupaten/ kota dalam hal menurunkan
sehingga dapat memberikan landasan dari
angka kematian ibu dan angka kematian
para pembuat kebijakan dalam membuat
bayi pada saat proses persalinan dengan
keputusan.
melalui memberikan jaminan kesehatan
4. Konsep Operasional
masyarakat
informasi
Peran
Dinas
sedemikian
Kesehatan
dalam
seperti
Jaminan
Persalinan
(Jampersal). Kebijakan ini akan berhasil
penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang
apabila
dilakukan baik individu-individu/pejabat-
terhadap rumusan masalah pada suatu
pejabat
kelompok-kelompok
penelitian, antara lain sebagai berikut:
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
pertama. Dinas Kesehatan Kota sebagai
tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai
pelaksana dan bertanggung jawab untuk
dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Program Jaminan Persalinan. Kedua, ada
Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012 tentang
proses perjanjian kerjasama dengan dinas
Petunjuk Juknis Jaminan Persalinan di Kota
kesehatan kota dalam Program Jaminan
Tanjungpinang 2013.
Persalinan.
atau
Kebijakan
pemerintah
dalam
mandiri
didukung
jawaban
Ketiga,
yang
ada
sementara
bidan
memanfaatkan
praktek program
penelitian ini adalah tanggung jawab dari
jampersal dan sudah melakukan perjanjian
pemerintah
kerja
peraturan
pusat
dalam Juknis
sama
dengan
dinas
kesehatan,
Jaminan
keempat. Hasil yang dicapai dibuktikan
Persalinan 2012 yang telah dilaksanakan
secara terbukti ada manfaatnya, dan kelima
oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
Dinas
Tahun 2013. Ada 3 variabel yang dapat
mampu
mempengaruhi dalam hubungan kinerja dan
Persalinan ini kepada Bidan Praktik Mandiri
pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu
(BPM) umum yang belum ikut perjanjian
program
Jaminan
program jampersal lainnya. Ini berarti
Dinas
bahwa isi dari suatu kebijakan/program
Persalinan
Petunjuk
pelaksanaan
Petunjuk Tahun
Juknis
2012
oleh
10
Kesehatan mengenali
Kota
Tanjungpinang
Program
Jaminan
harus mencakup berbagai aspek yang dapat
penelitian ini, ketika Peran Pemerintah pusat
memungkinkan kebijakan/program tersebut
dan
dapat
Indonesia sejalan dengan diluncurkannya
diimplementasikan
pada
tataran
praktis. 2.
Kementerian
Kesehatan
Republik
Kebijakan Peraturan Nomor 2562 Tentang
Lingkungan
Tempat
Petunjuk Juknis Jaminan Pesalinan 2012
Kebijakan
melalui
Dioperasikan Untuk saat ini belum semua Bidan Praktek
Mandiri
(BPM)
di
Dinas
Kesehatan
Kota
Tanjungpinang tahun 2013.
kota
tanjungpinang yang ikut perjanjian kerja
1. Peran Dinas Kesehatan dalam
sama
Implementasi Kebijakan Peratura
dengan
dinas
kesehatan
dapat
mengimplementasikan “Program Jaminan
Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun
Persalinan” sebagaimana yang dicanangkan
2012 di Kota Tanjungpinang 2013
oleh
Kementerian
Kesehatan
Republik
Dinas
Indonesia. Ini disebabkan kondisi bidan
Tanjungpinang
praktek mandiri yang sangat bervariasi. Di
perangkat daerah yang dibentuk untuk
karenakan setiap daerah itu ada pengaruh
menyelenggarakan tugas-tugas wajib dan
dalam
jaminan
pilihan pemerintahan daerah yang nyata,
persalinan sehingga ada yang berjalan
profesional dan bertanggung jawab sesuai
optimal baik dan lancar bahkan ada gagal
dengan kondisi di kota. Dinas Kesehatan
terimplementasi.
Kota
3. Kemampuan implementator kebijakan
pelaksana
pelaksanaan
program
Kesehatan merupakan
Tanjungpinang otonomi
Kota
salah
sebagai daerah
satu
unsur dibidang
Pada kasus peran Dinas Kesehatan
kesehatan yang dipimpin oleh seorang
Implementasi
Jaminan
Kepala Dinas yang dimana berkedudukan
Persalinan di Bidan Praktek Mandiri (BPM),
dibawah dan bertanggung jawab kepada
maka kualitas dan jumlah bidan praktek
Bupati/Walikota Kabupaten/Kota melalui
mandiri yang memadai dapat memberikan
sekretaris daerah. Dinas Kesehatan Kota
pertolongan
tanjungpinang
dalam
tenaga
Program
kesehatan
kepada
merupakan
aparat
masyarakat yang optimal dan signifikan bagi
pemerintahan kota yang mempunyai tugas
keberhasilan
melaksanakan
merekalah
program
tersebut,
implementator
dari
karena program
berdasarkan
tersebut.
pemerintahan azas
otonomi
daerah dan
tugas
pembantuan dibidang kesehatan dilingkup Hubungan dari 3 variabel diatas ini
kabupaten/kota.
terjadi di ranah kebijakan untuk didalam pelaksanaannya,
sehingga
Misi dari Dinas Kesehatan Kota
penelitian
Tanjungpinang adalah ingin meningkatkan
kebijakan seharusnya tidak dilihat sebagai
upaya
peneliti yang sederhana saja tapi bisa
terjangkau, ingin meningkatkan sumber daya
menjadi
kesehatan secara merata baik kuantitas
menarik
dan
dinamis.
seperti
11
kesehatan
yang
bermutu
dan
maupun kualitas, ingin menggerakkan dan
jaminan persalinan di Kota Tanjungpinang,
meningkatkan pendayaan masyarakat, dan
sebagai berikut:
ingin selalu mengoptimalkan kebijakan dan manajemen
pembangunan
Pembangunan
kesehatan
Kebijakan
kesehatan.
yang
Jampersal
pada
pelayanan persalinan baik, hanya dalam
bersifat
penyaringan disalah gunakan, kurang tepat
nasional, sehingga MDG’ 2015 dalam
sasaran,
pembangunan
keperuntukan baik orang miskin dan kaya
kesehatan
di
Indonesia
karena
tidak
ada
pembatasan
memiliki visi untuk “masyarakat sehat yang
dapat memakai
mandiri dan berkeadilan nantinya”.
pencapaian MDG’s baru menggaung satu tahun
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun
Jampersal.
sekarang,
Sehingga
mulai
Kebijakan
disebabkan
Tahun
2011.
Jampersal
dalam
2004 pasal 22 huruf “h” tentang pemerintah
pelaksanaan di lapangan dan administrasi
daerah
mengikuti sistem yang sesuai petunjuk
wajib
mengembangkan
jaminan
sosial. Menurut PP Nomor 38 Tahun 2007
teknis.
tentang pembagian urusan dan kewenangan
Tanjungpinang
dibidang kesehatan. Dimana urusan dibidang
dilakukan oleh pelayanan kesehatan di
kesehatan
fasilitas
adalah
pemerintah
Kebijakan
Jampersal
untuk
kesehatan
di
Kota
persalinan
juga
dan
tidak
terdapat
Kabupaten/kota dapat menyelengggarakan
Peraturan Walikota untuk Jampersal yang
jaminan kesehatan sesuai kondisi setempat
diterbit sejak Tahun 2011 maupun 2012.
dan kewenangan Kabupaten/kota adalah
Dinas Kesehatan begitu sangat
pengelolaan/penyelenggaraan
jaminan
sibuk
pemeliharaan
kondisi
layanan/operator
kesehatan
sesuai
setempat.
perannya,
sebagai dalam
penyedia
mempersiapkan
PPK primer sebagai provider, koordinasi
Kebijakan
Jampersal
di
Kota
dengan
organisasi
profesi
dan
juga
Tanjungpinang adalah Kebijakan Jampersal
banyaknya persiapan internal yang sangat
yang diimplementasikan ke daerah yang
dibutuhkan diberbagai program kesehatan
disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan
lainnya.
lokal yang ada di daerah tersebut. Namun
merepotkan
berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat
waktu. Sehingga fungsi sebagai regulator
kebijakan
dalam
sedikit lamban bahkan terlupakan untuk
mengimplementasikan Jampersal di Kota
Program Jaminan Persalinan itu yang sangat
Tanjungpinang. Hal ini sangat tergantung
diharapkan agar fungsi regulator Dinas
pada penentu kebijakan di daerah seperti
Kesehatan
Bupati/Walikota
terlupakan
lokal
dan
Kepala
Dinas
Kesehatan. Berikut ini pelakasaan kebijakan
Hal
tersebut
dan
jangan
yang
sangat
menghabiskan
banyak
sampai
harus
tetap
dapat
mengoptimalkan kembali pelayanannya bagi kebutuhan masyarakat.
1.
lamban dan
Kesimpulan
12
Dinas
Kesehatan
Tanjungpinang
dengan
Kota
visi
Kebijakan
untuk
biaya
mandiri
kendala/
pembangunan
sebagai
penggerak
kesehatan
di
Jaminan
Persalinan ini dilakukan untuk menghambat
terwujudnya masyarakat yang sehat dan adalah
Program
Kota
persalinan
yang
masalah
sering pada
menjadi kelompok
masyarakat dengan tingkat ekonomi yang
Tanjungpinang yang diharapkan mampu
menengah
membina,
dan
persalinan ini sesungguhnya merupakan
kesehatan
perluasan kepesertaan/ sasaran dan manfaat
dalam pelayanan sesuai dengan tugas pokok
jamkesmas kepada ibu hamil, bersalin, ibu
dan fungsinya.
dalam masa nifas dan pemasangan KB yang
mengembangkan,
melaksanakan
pembangunan
Secara umum, pencapaian program pembangunan
kesehatan
di
kebawah/
Kota
Oleh karena itu, perlunya peran dari seluruh
dengan
Kesehatan
peningkatan,
2013
bahkan
telah
mengalami
ada
yang
Jaminan
belum mempunyai jaminan persalinan.
Tanjungpinang pada Tahun 2012 sampai Tahun
miskin.
telah
jajaran
di
Kota
lingkungan
Dinas
Tanjungpinang,
Bidan
Praktek Mandiri (BPM), Ketua Ikatan Bidan
mencapai target MDG’s, walaupun beberapa
Indonesia
program/
penurunan
masyarakat yang ikut mendukung dan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
memanfaatkan jaminan dari pemerintah
Seperti hal Pencapaian Program/ Kegiatan
bahkan peran lintas sektor swasta dan
Jaminan Persalinan di Kota Tanjungpinang,
stakeholder guna terkait menyatukan gerak
ini merupakan kontribusi positif dan kerja
dan
keras
MDG’s, apalagi masih belum maksimal dan
kegiatan
dari
Tanjungpinang
Dinas
ada
Kesehatan
bersama
Kota
Bidan
Praktek
Kota
langkah
masih
Tanjungpinang
dalam
rendahnya
kesehatan di Indonesia.
Ikatan
B.
Bidan
Indonesia
(IBI)
Kota
pencapaian
dalam
Mandiri Kota Tanjungpinang serta Ketua
serta
target
pembangunan
Saran
Tanjungpinang untuk melaksanakan dan
Berdasarkan
kesimpulan
diatas,
melayani dalam kebijakan Program Jaminan
maka penulis dapat memberikan saran
Persalinan di Kota Tanjungpinang.
sebagai berikut:
Kebijakan
Program
Jaminan
a.
Memberikan
penekanan
di
Persalinan ini oleh pemerintah pusat yang
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
diselengagarakan dengan maksud untuk
Daerah untuk menepati ketentuan
mempermudah akses ibu hamil dalam
sesuai
mendapatkan
Jampersal
pelayanan
ANC
dan
juknis
bahwa
adalah
ibu
sasaran hamil,
pertolongan persalinan yang higenis oleh
bersalin, dan nifas bagi yang belum
tenaga pertolongan kesehatan Bidan Praktek
mempunyai jaminan. Pelayanan KB
Mandiri yang sudah terlatih baik dalam
pasca persalinan sebagai paket dan
persalinan normal maupun dengan kesulitan.
bagian
13
tak
terpisahkan
dari
pelayanan
Jampersal
dengan
manusia
1.
dioptimalisasi kinerja kemampuan
panjang dengan menerapkan inform
petugas pelayanan kesehatan. 3.
Pengetatan mekanisme pengawasan
mendukung pelaksanaan Program
dan sanksi yang diberikan agar
Jampersal
seluruh
seperti
BOK,
penyedia
pelayanan
Jamkesmas, jamkesda, jamsostek,
kesehatan (PPK) Jampersal tidak
dll.
menarik
Penguatan peran dinas kesehatan
penerima manfaat Jampersal serta
seperti Tim Pengelola Jamkesmas/
Bidan Praktek Mandiri yang belum
Jampersal di Dinas Kesehatan Kota
mengikuti
dalam
Program
peningkatan
kemampuan
biaya
tambahan
kerjasama
dari
untuk
Jampersal
untuk
verifikasi dan pembayaran klaim
mendukung lancarnya tujuan dan
Jampersal sebagai berikut:
pencapaian dari setiap program
Sosialisasi yang merupakan kunci
sehingga saat pembinaan dapat
penting
mencakup seluruh kegiatan.
dalam
keberhasilan,
perlibatan lintas program, lintas sector
dan
masyarakat
4.
dalam
Perlu meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan
dalam
sosialisasi yang lebih di tingkatkan,
melaksanakan peran bidan sebagai
dan masalah penganggaran pun
anggota
perlu untuk di sosialisasikan agar
meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan yang
dalam melayani.
bermutu agar derajat kesehatan
2.
dapat
didorong untuk penggunaan jangka
consent. Sumber pembiayaan dalam
b.
sehingga
5.
masyarakat
untuk
motivasi
bidan
Pemberdayaan masyarakat sangat
semakin meningkat.
penting
Perlunya peningkatan kerjasama
pelaksanaan kebijakan Jampersal.
lintas
Peningkatan
program
kesehatan
dan
untuk
mendukung
pemberdayaan
bidang pelayanan serta kerjasama
masyarakat
dengan
konseling,
informasi
pendidikan
betujuan
lintas
instansi/dinas peningkatan
sektoral
dengan
terkait
serta
kualitas/
melalui
pemberian dan untuk
kuantitas
mengatasi hambatan pada non-
sarana dan prasarana kesehatan,
medis dan non-finansial seperti
serta peningkatan sumber daya
hambatan kultural dan infomasi.
14
DAFTAR PUSTAKA Analisys. A. Buku:
Yogyakarta:
Gava
Media.
Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan Dalam Politik.
Jakarta:
Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine, S.T.
Pustaka
2008.
Indonesia.
Pemerintahan
Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : Aldi Bandung–
Kencana, Inu Syafiie. 2007. Pengantar Ilmu
Pusat
Pemerintahan
Burhan.
2011.
Penelitian
(Edisi
Revisi).
Jakarta: Mandar Maju.
KPEW Lemit UNPAD. Bungin,
Sistem
Kencana, Inu Syafiie dan Azheri. 2009.
Metodologi
Kualitatif.
Sistem
Jakarta:
Politik
Indonesia.
Bandung: PT. Refika Aditama.
Rajawali Pers.
Kencana, Inu Syafiie. 2010. Ilmu Politik.
Baron, Robert A Dan Donn Byrne. 2005.
Jakarta: Rineka Cipta.
Psikologi Sosial Jilid 2. Jakarta: Kencana,
Erlangga.
Inu
Syafiie.
Pemerintahan.
2011.
Etika
Jakarta
:
PT.
Rineka Cipta.
Budiharjo, Mariam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Maleong, Lexy. 2001. Metodelogi Penelitian
Pustaka Utama. Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijkan
Publik.
Kualitatif
(Edisi
Revisi).
Bandung:
PT
Remaja
Rosdakarya.
Yogyakarta:
Gajah Mada University Press. Nugroho. Riant D. 2003. Kebijakan Publik, Hasan,
Erliana.
2005.
Pemerintahan,
Formulasi,
Komunikasi
Bandung:
Evaluasi.
PT.
1983.
Ilmu
Jakarta: Elek Media
Pamudji, Supami. 1992. Kepemimpinan
Pemerintahan.
Pemerintahan
Jakarta: Erlangga.
Di
Indonesia,
Jakarta: PT. Bumi Aksara. Indiahono,
Dwiyanto.
Dan
Komputindo.
Rafika Aditama. Hoogerwert.
Implementasi
2009.
Kebijakan
Publik Berbasis Dynamic Policy
15
Peter Salim dan Yeni Salim. 1991. Kamus Besar
Bahasa
Surya,
Ningrat.
Indonesia
1980.
Mengenal
Pmerintahan.
Komtemporer. Jakarta. Modern
Jakarta:
Ilmu Aksara
Baru.
English Press. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Purwanto, Agus E dan Sulistyastuti, Ratih
Konsep,
D. 2012. Implementasi Kebijakan
Teori
dan
Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Public (Konsep Dan Aplikasinya Di
Indonesia).
Jakarta:
Subiyanto,
Gava
Ibnu.
2005.
(Transparan,
Media.
Pemerintahan
Demokrasi
Akuntabel). Poerwadarminto, WJS. 1997. Kamus Besar
dan
Yogyakarta:
Laksbang.
Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Sugiyono.
Balai Pustaka.
2006.
Metode
Kuantitatif Pusat
Pembinaan
dan
Bahasa.
1988.
Pengembangan Kamus
Penelitian
dan
Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
Besar Soekamto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu
Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai
Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers.
Pustaka.
Susanto,
Rasyid, Ryaas. 2001. Penjaga Hati Nurani Pemerintahan.
Astrid
S.
1983.
Pengantar
Sosiologi dan Perubahan Sosial.
Jakarta:
Jakarta. Bina Cipta.
Watampoe.
Taliziduhu Draha. 2003. Kybernologi (Ilmu
Saeful, Asep. 2008. Komunikasi Politik
Pemerintahan
Indonesia. Bandung: PT. Remaja
Baru).
Jakarta:
Bina Aksara.
Ros Dakara.
Taliziduhu Draha. 2011. Kybernologi (Ilmu
Silalahi, Ulber. 2008. Metodologi Penelitian
Pemerintahan Baru Edisi 1 dan
Sosial. Refika Aditama.
2). Jakarta: Rineka Cipta. Soewargono,
1996.
Jati
Diri
Ilmu Taliziduhu Draha. 2010. Metodologi Ilmu
Pemerintahan. IIP Pres.
Pemerintahan, Jakarta: Rineka Soekarno, SD. 1998. Pengertian Pokok
Cipta.
Untuk Memahami dan Analisa Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan
Kebijakan Pemerintah. Surabaya:
Publik. Bandung: Aipi.
Airlangga.
16
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis
Indiahono,
2009.
Kebijakan
Kebijaksanaan Dari Formulasi
Publik Berbasis Dynamic Policy
Ke
Analisys.
Implementasi
Kebijakan
Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Pokok-Pokok Kesehatan.
Media Press. B. Dokumen: Petunjuk Juknis Jaminan Persalinan Tahun 2012. Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2012. Profil Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2012. Fitriani, 2013. Pengkuran Variabel Dalam Penelitian, Peran DPRD Provinsi dalam
Konteks
Good
Governance Periode 2009-2014. Skripsi sarjana pada Fisip Umrah. Kent Buse, Nicholas Mays and Gill Walt, 2009. Making Healthy Policy Understanding Jurnal
Public
Kebijakan
Health.
Kesehatan.
Diakses 10 Februari 2014 Pukul 11.00 Wib. C. Peraturan Perundang-Undangan Menteri
Kesehatan
Gava
Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang
Teori Dan Proses. Yogyakarta:
Kepri
Yogyakarta:
Media.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik
Peraturan
Dwiyanto.
RI
No.2562/Menkes/Per/XII/2012 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2012.
17
