PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG NASKAH PUBLIKASI

PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG

NASKAH PUBLIKASI

Oleh : ISKANDAR NIM : 080565201031

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015

1

PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG

ISKANDAR Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah. Dalam setiap kegiatan koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang koperasi. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan: memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014 belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dalam pembinaan dibutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik khususnya tentang koperasi namun yang terjadi adalah pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang masih belum sesuai antara pendidikan yang didapatnya secara formal dengan bidang tugas yang diberikan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang Kata Kunci : Peran Pemerintah, Koperasi

1

ABSTRACT ISKANDAR Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH ABSTRACT

The development of cooperatives in Indonesia can not be separated from the role of government. In each detailing activities of cooperatives have been set adalam law that has been made by the government as in Law No. 17 of 2012 which regulates the cooperative. The government's role in the cooperative movement, among others, by: providing guidance in the form of counseling, education or conduct research for the development of cooperatives and consulting assistance to the problems of cooperatives to supervise including protection against the form of the establishment of cooperative fields of economic activity that has been successfully cultivated by the cooperative to not sought by the agency Other businesses provide facilities such as ease of capital, as well as the development of business networks and cooperation. The purpose of this research is basically knowing Role of Industry, Trade, Cooperatives Tanjungpinang In Quality Improvement Cooperative Development in Tanjungpinang. In this study, the authors use this type of qualitative descriptive study. In this study, the informants consist of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. After doing research, the research results can be disimpulakan that the role of the Department of Industry, Trade, Cooperatives Tanjungpinang In Quality Improvement Cooperative Development in Tanjungpinang not run well this can be seen from the coaching needs of employees who have a good knowledge especially on cooperatives but what happens is that there is an employee in the Department of Cooperatives and Small and Medium Tanjungpinang still does not meet the formal education he got to the field of a given task in the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Tanjungpinang Keywords: Role of Government, Cooperative

2

PERANAN DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG

A. Latar Belakang Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dalam kemajuan pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota, kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut. Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat. Koperasi pada saat ini mengalami kurang perhatiannya dari pemerintah pusat. Dikarenakan banyak penyelewengan dana atau modal koperasi itu sendiri. Inilah yang menghambat tumbuh dan kembangnya perkoperasian di Indonesia. Tanpa disadari, koperasi telah membuka lapangan kerja tersendiri dikalangan anggota. Dan juga menjaga kestabilan harga yang menguntungkan anggota koperasi. Dengan demikian pembangunan koperasi perlu dilanjutkan, karena pembangunan adalah proses yang tidak singkat dan memerlukan cukup banyak waktu, dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan untuk mengatasi semua

3

masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah pengangguran yang semakin tinggi. Perkembangan koperasi secara nasional di masa yang akan datang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan namun masih kurang secara kualitas. Untuk itu diperlukan komiten yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu mandiri sesuai dengan jatidiri koperasi. Hanya koperasi yang berkembang melaksanakan nilai dan prinsip koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Untuk mengelola koperasi yang sudah berjalan perlu dibangun sistem pendidikan yang efektif dan harus dilaksanakan untuk pengembangan organisasi, usaha dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Inilah salah satu nilai koperasi yang tidak ada pada organisasi lain yang perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan. Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Pembentukan badan usaha koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangatlah penting dalam usaha mencapai cita-cita yang diharapkan. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak kepada rakyat maka tidak akan terwujud cita- cita tersebut. Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup banyak. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara

4

dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah. Dalam setiap kagiatan koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang koperasi. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan: memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya. Pengelolaan koperasi yang berkualitas akan bisa dilaksanakan jika baik para pengelola maupun para anggota koperasi tersebut, memperhatikan atau berpegang pada tiga kriteria tingkat kesehatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian pada anggota bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan-kegiatan koperasi. Adanya kesadaran koperasi untuk hidup atas dasar anggaran dasarnya.

5

Ketiga alat perlengkapan koperasi, ialah rapat anggota, pengurus dan badan pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagian-bagian dalam koperasi bekerja normal dalam hubungan organik. Adanya komunikasi yang lancar antara para pengurus, antara pengurus dengan anggota dan antara sesama anggota, yang tercermin pada administrasi dan manajemen Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Guna mengembangkan koperasi, pemerintah membentuk suatu instansi yang dinamakan Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM ialah unsur pelaksana pemerintah provinsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang kepala dinas nan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terdapat di berbagai provinsi. Dinas Koperasi ini membidangi koperasi dan UKM di tiap-tiap daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi ini menitikberatkan pada kebijakan operasional, program maupun kegiatan dinas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Semua kegiatannya dilandasi nilai-nilai

6

semangat kerakyatan, kemartabatan, kemandirian, percaya diri, swatantra daerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Dinas koperasi dan UKM mengemban misi buat turut serta menciptakan iklim usaha nan kondusif, pengembangan kewirausahaan nan unggul dan kompetitif, meningkatkan partisipasi masyarakat dan global usaha buat pemberdayaan koperasi dan UKM terpadu, meningkatkan peran serta usaha kecil, meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan produktivitas daerah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang mempunyai visi Menjadi Fasilitator dan Motivator yang Handal Guna Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas dan mandiri Berbagai program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilaksanakan pemerintah, pada dasarnya untuk mewujudkan koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing yang tinggi, profesional dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Tanjungpinang tercatat koperasi yang aktif sebanyak 272 koperasi, namun disadari koperasi yang ada di Kota Tanjungpinang masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan, baik kelembagaan, manajemen maupun

permodalan

yang

membatasi

ruang

gerak

koperasi.

(http://info\tanjungpinang.com/2014/06/26) Koperasi yang paling banyak saat ini di Kota Tanjungpinang adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi ini adalah koperasi yang memiliki

7

usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota.Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota. Koperasi di Kota Tanjungpinang banyak juga yang tidak dapat berjalan dan bertahan. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat terbuka/transparan dan benar-benar partisipatif. Namun ada beberapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional. Masalah usaha koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan. Di antara mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan peranan dan tugas operasi yang telah ditetapkan. Kemudian masih ada administrasi koperasi yang belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan baik. Sistem informasi majemen koperasi mesih belum berkembang sehingga pengambilan keputusan belum didukung dengan informasi yang cukup lengkap dan dapat diandalkan. Di samping itu masih ada manajer yang kurang mempunyai kemampuan sebagai wirausaha. Di antara mereka bahkan masih ada yang kurang mampu untuk menyusun rencana, program,

dan kegiatan usaha. Padahal

mereka

harus memimpin

dan

menggerakkan karyawan untuk melaksanakan rencana, program, dan kegiatan usaha yang ditentukan.

8

Dari sisi produksi, koperasi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh adalah modal. Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara relatif kalah dengan output industri besar. dalam banyak kasus, output koperasi (dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang perlu suatu upaya untuk menciptakan keberhasilan koperasi yang berkualitas yang ada di Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan uraian diatas peneliti menarik untuk melihat : ”PERANAN

DINAS

TANJUNGPINANG

PASAR, DALAM

KOPERASI

DAN

PENINGKATAN

UMKM

KOTA

KUALITAS

PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014” B. Landasan Teoritis Peranan berasal dari kata peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan Menurut Soekanto (2002:243:244): “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu

9

tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Lebih lanjut Soekanto (2002:243-244) mengatakan bahwa “Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”.

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada pereanan publik untuk mencapai tujuan. Miftah Thohah (dalam buku harbani pasolong, 2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku ( Rivai, 2004: 148).

10

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan perturan- peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

penanggulangan

dan

mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab peranan merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan norma-norma. Menurut Ali (2002:464) menjelaskan: Peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi”. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa: “Istilah peranan dipakai untuk menujukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”. Suhardono mengatakan

(1994:15) peran adalah: “Peran merupakan

seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi”. Lebih lanjut dikatakan Suhardono (1994:62) yaitu: “Setiap Pelaku peran sadar akan posisinya. Karena hal menduduki posisi ini membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan

11

belum tentu dapat dipenuhi, maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama, pelaku akan memenuhinya secara lugas, atau kedua memenuhinya secara artificial”. Juga dijelaskan oleh Suhardono (1994:7) yaitu: “Bagaimana seorang individu menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di Sekitarnya, kepiawaian seseorang dalam membawakan diri tersebut mempengaruhi orang lain, dan lebih banyak lagi, kepiawaian tersebut meliputi perilaku belajar dan motivasi, cara pemberian sanksi, konformitas dan independensi antar pelaku dalam kancah sosial”. Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10) Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat serta diatur oleh norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Menurut Paul.B. Horton dan Chester L. Hunt (1996:18), Peranan adalah: ”prilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok orang yang memiliki status tertentu”. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur status yang

12

menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa “Istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang dikemukakan Soekanto (2009:146) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status”. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama ( terjadinya sesuatu hal atau peristiwa) Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: 1.

Memberi arah pada proses sosialisasi.

2.

Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

3.

Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan

4.

Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

13

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh normanorma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semkin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21). Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu : 1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi : a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak

14

akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174). 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas C. Hasil Penelitian 1.

Memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi. Setelah dilakukan wawancara dengan seluruh informan maka dapat

dianalisa bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan koperasi semua berjalan cukup baik karena selama ini

15

Dinas Koperasi sudah memberikan sosialisasi, disisi lain banyak juga yang harusnya menjadi perhatian bagi Dinas koperasi seperti memperbaharui setiap akses yang ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat berkenaan dengan pembinaan koperasi di Kota Tanjungpinang. 2.

Pengetahuan Maka dapat dianalisa bahwa dari hasil observasi di lapangan yaitu pegawai

kesuaian antara bidang pekerjaan dan pendidikan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang belum berjalan baik. Beberapa bidang bahkan diduduki oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar sekalipun. Sesuai dengan data kepegawaian yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpinang yang kebanyakan adalah tamatan pendidikan S1 tetapi orangorang tersebut tidak diletakan sesuai dengan pendidikan yang didapatnya di bangku formal. Hal ini tentu saja membuat rendahnya tingkat kemampuan pegawai. Karena pekerjaan yang dihadapi dilapangan tidak sesuai dengan yang ia dapatkan saat berada dibangku formal. Sehingga kembali membutuhkan pelatihan secara khusus agar ketidaksesuaian bidang kerja antara pendidikan dan bidang kerja dapat ditutupi dengan mendapatkan pengetahuan lewat pelatihan yang diadakan untuk menunjang kemampuan kerja pegawai. Secara umum, pengertian pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah pendidikan bagi anggota koperasi agar lebih memahami tentang seluk beluk koperasi, melalui penyuluhan, pelatihan dan studi banding ke koperasi yang lain. Menurut Sudarsono (2004: 37) pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat para anggota, perangkat

16

koperasi seperti pengurus, pengawas, dan dewan penasehat termasuk staf karyawan koperasi sadar akan ideologi koperasi, praktek usaha dan metode kerjanya. 3.

Dapat mempersatukan kelompok Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat diketahui bahwa

di Kota Tanjungpinang sudah mampu menggerakan masyarakat desa untuk berpartisipasi. Walaupun dimulai dari hal yang kecil seperti gotong royong dalam membangun koperasi. Kembali juga berdasarkan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting untuk kemajuan ekonomi di Kota Tanjungpinang. Pada tahap pembangunan biasanya peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan besarpun, partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan 4.

Menghidupkan sistem pengendali kontrol Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui pengawasan yang

dilakukan saat ini sangat jarang dilakukan. Pengawas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan koperasi, sehingga memilik signifikansi terhadap perumbuhan dan perkembangan sebuah koperasi. Untuk mendukung efektivitas kepegawasan, manajemen kepengawasan yang efektif perlu diaplikasikan secara berkesinambungan sehingga pengawas mampu berperan maksimal sebagai penjaga dan juga pendorong eksistensi sebuah koperasi. Manajemen pengawasan

17

perlu mendasarkan pada sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evalusi. Semuanya langkah-langkah kepengawasan harus dikemas untuk perbaikan yang dilakukan secara terus menerus. D. Penutup 1. Kesimpulan Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan koperasi semua berjalan cukup baik karena selama ini Dinas Koperasi sudah memberikan sosialisasi, disisi lain banyak juga yang harusnya menjadi perhatian bagi Dinas koperasi seperti memperbaharui setiap akses yang ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat berkenaan dengan pembinaan koperasi di Kota Tanjungpinang. Namun pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang jarang sekali memberikan bimbingan teknis kepada pengurus koperasi sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pengurus koperasi sudah pernah dilakukan oleh pemerintah yang mana telah namun saat ini tidak pernah lagi dilakukan.

18

2. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Sebaiknya Dinas koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang memberikan bimbingan teknis kepada pengurus koperasi berupa perencanaan, pengelolaan dan manajemen. 2. Sebaiknya untuk membina koperasi yang sudah ada dibutuhkan orangorang atau pegawai yang benar-benar memahami tentang koperasi secara baik 3. Pegawai yang menjadi pendamping koperasi sebaiknya diberikan pelatihan terlebih dahulu secara merata. 4. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara intensif agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan bahkan permasalahan yang terjadi di setiap koperasi yang ada.

19

DAFTAR PUSTAKA

Ali, hasyimi. A 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara . Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group Cipta. Labolo, Muhammad. 2005. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Grafindo Persada. Moleong, Lexy J. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah. Jakarta. Ndraha, Talidziduhu. 2005. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : CV. Rineka Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Randy R. Wrihatnolo Riant Nugroho Dwidjowijoto. Manajemen Pemberdayaan. Penerbit Erlangga Persada. Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian. Jakarta : Penerbit Aksara. Soehardono, Edy. 1994. Teori Peranan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum Soekanto, Soerjono. 2009. Teori peran. Jakarta: Rieneka Cipta. Soerjono, Soekanto. 2002. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung : PT. Alfabeta Suhady, Idup. 1999. Kelembagaan Aparatur Pemerintah. Jakarta : LAN RI. Suhardono. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Syafei, Abdul. 2005 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara

20