ANALISIS DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh ANGGI DWI PANGESTU NIM. 120563201104
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ABSTRAK Pelayanan merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum dapat terpecahkan, masih banyak instansi pemerintah maupun non pemerintah yang belum memberikan pelayanan dengan layaknya. Salah satu organisasi Publik yang diharapkan memberikan pelayanan yang layak adalah BUMN. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kesehatan berada di Kota Tanjungpinang ialah BPJS. Namun sampai sekarang permasalahan yang sering terjadi ialah adanya diskriminasi pelayanan bagi peserta BPJS yang kerap kali menjadi keluhan oleh peserta. BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan Badan Usaha Milik Negara yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk–bentuk diskriminasi dan faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi itu dapat terjadi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan informan penelitian yaitu 10 informan yang tediri dari 5 peserta, 2 Dokter, 2 Perawat dan 1 kepala unit BPJS selaku key informan.Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa BPJS dalam memberikan pelayanan masih perlu di lakukan perbaikan seperti dalam hal prosedur yang masih berbelit – belit, perbedaan obat yang diberikan, dan juga prilaku dari para petugas pelaksana program yang acuh tak acuh terhadap peserta BPJS. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terdapat faktor organisasional yang meliputi prosedur yang berbelit – belit dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPJS terhadap mitra yang bekerjasama dan juga faktor individu meliputi kurangnya tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan dan juga seringnya muncul sikap acuh tak acuh. Saran yang dapat penulis berikan ialah agar BPJS terus meningkatkan mutu pelayanannya baik dalam hal prosedur maupun dalam hal sikap petugas agar angka kesehatan masyarakat indonesia lebih meningkat mengingat bahwa BPJS merupakan organisasi penjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
Kata kunci : diskriminasi, pelayanan, prosedur, prilaku
1
ABSTRACT Services is a problem that until now still can not be resolved, there are still many government and non government agencies that have not been providing services to the withdrawal. One public organization is expected to provide appropriate assistance is SOE. One of the State Owned Enterprises engaged in the field of health are in Tanjungpinang is BPJS. But until now the problems that often occurs is the existence of discrimination in services for participants BPJS often be a complaint by the participants. BPJS an acronym for Social Security Agency is a State-Owned Enterprises which specifically assigned by the government to hold health insurance for all citizens of Indonesia. According to Law No. 40 of 2004 and Act No. 24 of 2011. According to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System, BPJS a legal entity nonprofit. This study aims to look at other forms of discrimination and the factors that lead to discrimination that may occur this research use descriptive research qualitative research informants that 10 informants consisting of five participants, two doctors, two nurses and one head unit BPJS as key informan.Teknik data analysis in this research is done by collecting data, data reduction, data presentation and conclusion. The conclusion of this study revealed that BPJS in providing services still need to make improvements such as in the case of the procedures are still complicated - convolution, difference drugs given, and also the behavior of the program executive officer who is indifferent to the participants BPJS. Factors factors that cause discrimination are organizational factors that include the cumbersome procedures - cumbersome and lack of supervision conducted by the BPJS against cooperating partners and also the individual factors include a lack of officer's responsibility in providing services and also sringnya appear indifferent attitude. Suggestions to the authors give is that BPJS continue to improve the quality of service both in terms of procedures and in terms of the attitude of officers of public health figures Indonesia further increased considering that BPJS a guarantor of health organizations across Indonesian society.
Keywords: discrimination, services, procedures, behavior
2
A. Latar Belakang
mengunjungi salah satu rumah sakit
Penelitian ini di latar belakangi
yaitu RSUD kota Tanjungpinang
oleh
adanya
diskiminasi
permasalahan
pelayanan
dengan maksud agar pelayanan BPJS
kesehatan
dapat
di
maksimalkan
karena
kepada peserta Badan Penyelenggara
anggota dewan ini kerap sekali
Jaminan Sosial. Bentuk diskriminasi
mendapat keluhan dari masyarakat
yang di alami oleh peserta BPJS
tentang pelayanan BPJS yang tidak
meliputi
maksimal kepada peserta BPJS
beberapa
hal
yaitu
pelayanan seperti dalam pelayanan
( Media online, Tanjungpinang Pos,
dokter, perawat, dan juga dalam hal
6 Januari 2016 )
pemberian obat yang di batasi yang menyebabkan
lambatnya
Kesehatan
proses
penyembuhan pada pasien
berbelit
–
belit.
juga
orang karena dengan sehat manusia dapat
Fokus
mereka
penelitian ini tentang Apa saja
kepada
kesehatan diskriminasi
dan itu
peserta apa dapat
melakukan inginkan
kegiatan dan
yang
kesehatan
merupakan hak bagi setiap orang. Di
bentuk – bentuk diskriminasi yang terjadi
hal
yang sangat penting bagi setiap
prosedur yang tidak sesuai dan sangat
merupakan
Indonesia tingkat kesehatan masih
BPJS
jauh dari angka rata rata untuk itu
penyebab
pemerintah harus selalu melakukan
terjadi.
perbaikan dalam hal kesehatan dan
Berdasarkan hasil pengamatan yang
juga dalam hal pelayanannya.
di lakukan salah satu anggota dewan
Permasalahan
kota Tanjungpinang menyidak atau
yang
belum
bisa diselesaikan sampai saat ini
2
ialah masalah pelayanan publik salah
pengakuan,
satunya dengan masalah pelayanan
penggunaan hak asasi manusia dan
kesehatannya dimana masih saja
kebebasan dasar dalam kehidupan
banyak
baik individual maupun kolektif
ditemukan
sikap
atau
pelaksanaan
perilaku kurang empati dari para
dalam
aparatur pelaksana program yang
hukum, sosial, budaya dan aspek
membuat
kehidupan lainnya.
sebagian
masyarakat
merasa ada perlakuan berbeda atau
bidang
politik,
atau
Salah
perlakuan diskriminasi.
ekonomi,
satu
bentuk
diskriminasi yang sering di jumpai
Pasal 1 ayat 3 Undang-
ialah
diskriminasi
dalam
hal
Undang Nomor 39 Tahun 1999
pelayanan kesehatan. Diskriminasi
tentang
dalam
Hak
menjelaskan
Asasi
Manusia,
bahwa
diskriminasi
pengertian
menyebabkan
kesehatan
dapat
terbatasnya
akses
setiap
kesehatan dan rendahnya kualitas
atau
pelayanan seperti dalam pelayanan
pengucilan yang langsung maupun
dokter, perawat, dan juga dalam hal
tidak
pada
pemberian
obat
yang
perbedaan manusia atas dasar agama,
berkualitas
yang
menyebabkan
suku, ras, etnik, kelompok, golongan,
lambatnya proses penyembuhan pada
status sosial, status ekonomi, jenis
pasien.
pembatasan,
adalah
hal
pelecehan,
langsung
didasarkan
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang
berakibat
penyimpangan
atau
tidak
BPJS memilki visi dan misi
pengangguran,
sebagai berikut:
penghapusan
VISI :
3
Menjadi
Badan
Penyelenggara
secara
efektif,
efisien,
Jaminan Sosial (BPJS) di bidang
transparan
kesehatan berkelas dunia, terpercaya,
untuk
bersahabat
kesinambungan program.
dan
unggul
dalam
operasional dan pelayanan.
dan
akuntabel mendukung
4. Membangun BPJS Kesehatan
MISI :
yang
1. Membangun
kemitraan
strategis
dengan
berbagai
lembaga
dan
efektif
berlandaskan
prinsip-prinsip
tata
kelola
organisasi yang baik dan
mendorong
meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
pegawai
perluasan
kinerja unggul.
kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional
kompetensi
untuk
mencapai
5. Mengimplementasikan
(JKN).
mengembangkan
2. Menjalankan
dan
perencanaan
dan sistem
dan
evaluasi,
memantapkan sistem jaminan
kajian, manajemen mutu dan
pelayanan
manajemen
kesehatan
yang
risiko
atas
efektif, efisien dan bermutu
seluruh operasionalisasi BPJS
kepada
Kesehatan.
kemitraan
peserta
melalui
yang
optimal
6. Mengembangkan
dengan fasilitas kesehatan.
memantapkan
3. Mengoptimalkan pengelolaan
informasi
dana program jaminan sosial
untuk
dan dana BPJS Kesehatan
4
dan
dan teknologi komunikasi mendukung
operasionalisasi
dalam hal prosedur yang berbelit –
BPJS
Kesehatan.
belit, pelayanan dokter yang tidak
Berdasarkan visi dan misi di
sesuai dan juga obat yang di batasi,
atas menyatakan bahwa BPJS akan
dan masih banyak lagi prosedur yang
menjadi
di
program
yang
berkelas
dunia yang memberikan pelayanan
anggap
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan masyarakat.
yang bersahabat kepada masyarakat
Untuk itu secara garis besar
dan akan mewujudkan pelayanan
pelayanan kesehatan di Indonesia
yang efektif, efisien, dan bermutu.
haruslah sesuai dengan prosedur agar
Namun pada kenyataan yang terjadi
dapat terwujud
dilapangan
ini
sejahtera sebagai salah satu strategi
sekali
pembangunan Indonesia. Dari latar
keluhan terhadap program BPJS
belakang di atas maka penulis akan
kesehatan
terdapat
mengambil judul yang sesuai dengan
diskriminasi terhadap peserta BPJS.
permasalahan di atas yaitu “Analisis
Program ini awalnya banyak diminati
Perilaku
karena di anggap menjadi solusi
Kesehatan
terhadap permasalahan dalam hal
Jaminan Kesehatan BPJS di Kota
jaminan kesehatan sehingga banyak
Tanjungpinang.”
berjalan
sejak
terdapat
ini
program banyak
karena
masyarakat yang
Diskriminasi
Pelayanan
Kepada
Penerima
sekali warga Indonesia menggunakan
B. Kerangka Teoritis
jaminan
1. Diskriminasi
kesehatan
ini.
Namun
seiring berjalannya waktu program
Diskriminasi
ini dianggap merugikan masyarakat
merupakan
tindakan yang memperlakukan satu
5
orang atau satu kelompok secara
menyatakan
kurang adil atau kurang baik atau
adalah “Perlakuan secara berbeda
adanya pembedaan antara satu orang
karena keanggotaannya dalam suatu
dengan yang lainnya. Diskriminasi
kelompok etnic tertentu. Kelompok
merupakan
ketidakadilan.
etnic tersebut diantaranya adalah
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang
suku, bahasa, adat istiadat, agama,
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
kebangsaan dan lainnya”.
bentuk
Asasi Manusia, menjelaskan bahwa
bahwa
diskriminasi
Swim dalam Joko Kuncoro
pengertian diskriminasi adalah :
(2008:11) menyatakan bahwa :
“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya ”.
“ Diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik dan agama. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakatmanusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain ”. Berdasarkan pendapat di atas
Menurut Watson dalam Joko Kuncoro (2008:11)
bahwa
menyatakan
diskriminasi
adanya tindakan negatif ataupun
bahwa diskriminasi adalah perlakuan
tindakan
yang berbeda
negatif terhadap kelompok tertentu.
individu
yang
Sedangkan Brigham dalam Joko
Kuncoro
merupakan
diberikan
terhadap kepada
pelaku diskriminasi dalam hal ini
(2008:11)
salah satu hal dalam pelayanan
6
dokter oleh peserta BPJS berbeda
2. Pelayanan
dibandingkan dengan peserta yang
Pelayanan
berarti
tidak menggunakan bpjs ini salah
memberikan suatu jasa yang di
satu
butuhkan oleh masyarakat dalam
hal
dalam
diskriminasi
pelayanan. untuk melihat apa saja
segala bidang.
bentuk- bentuk diskriminasi dibawah
Albrecht dalam Sedarmayanti
ini terdapat bentuk diskriminasi yang
(2009:243), menyatakan bahwa “
terbagi menjadi 2 yaitu :
Pelayanan adalah suatu pendekatan
1.
Diskriminasi terjadi
langsung,
organisasi
yang
menjadi
saat hukum,
kualitas pelayanan yang diterima
peraturan atau kebijakan
pengguna jasa, sebagai kekuataan
jelas-jelas
penggerak
menyebutkan
karakteristik
dan
sebagainya,
menghambat
Sedangkan
dan
Sedarmayanti
peluang yang sama.
langsung,
(2009:243)
ialah “
tidak
dan atau kelompok orang atau intansi
saat
tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan
yang
kepada
masyarakat
dalam mencapai tujuan”.
bersifat netral menjadi diskriminatif
Pelayanan
Usaha yang dilakukan oleh seseorang
terjadi
peraturan
dalam
Masyarakat menurut Thoha dalam
adanya
Diskriminasi
utama
pengoperasian bisnis”.
tertentu,
seperti jeniskelamin, ras,
2.
total
Sedangkan
saat
Harbani
diterapkan di lapangan.
7
Pasolong
Monir
dalam
(2010:128)
menyatakan
bahwa
“Pelayanan
Jaminan
adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain
Sosial
Nasional,
BPJS
merupakan badan hukum nirlaba.
secara
Berdasarkan Undang-undang
langsung”.
Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan
Sedangkan menurut Kasmir
menggantikan
sejumlah
lembaga
dalam Harbani pasolong (2010:133)
jaminan sosial yang ada di Indonesia
mengatakan bahwa “ Pelayanan yang
yaitu
baik adalah kemampuan seseorang
kesehatan
dalam memberikan pelayanan yang
menjadi
dapat memberikan kepuasaan kepada
lembaga
pelanggan
ketenagakerjaan
PT
menjadi
Ketenagakerjaan.
dengan
standar
yang
ditentukan”.
lembaga
asuransi
PT
jaminan
Askes
BPJS
Indonesia
Kesehatan
jaminan
BPJS
dan sosial
Jamsostek
Transformasi PT Askes dan PT 3. Badan
Penyelenggara Jamsostek menjadi BPJS dilakukan
Jaminan Sosial (BPJS) secara bertahap. Pada awal 2014, PT Badan
Penyelenggara Askes
akan
menjadi
BPJS
Jaminan Sosial atau BPJS merupakan Kesehatan. lembaga
yang
dibentuk
untuk C. METODE PENELITIAN
menyelenggarakan program jaminan 1. Jenis Penelitian sosial di Indonesia menurut UndangMetode
penelitian
yang
undang Nomor 40 Tahun 2004 dan digunakan yaitu metode kualitatif Undang-undang Nomor 24 Tahun yang
bersifat
deskriptif,
yaitu
2011. Sesuai Undang-undang Nomor pengolahan 40 Tahun 2004 tentang Sistem
8
dan
analisa
dengan
menggunakan metode wawancara,
a. Data Primer
observasi, dan dokumentasi.
Menurut Boediono
2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kota Tanjungpinang.
Adapun
adalah
alasan
Wayan
dan
Data
Primer
(2004:7) data
dikumpulkan
yang oleh
langsung
orang
yang
peneliti melakukan penelitian di kota
berkepentingan atay yang memakai
Tanjungpinang karena masyarakat
data tersebut. Keterangan atau fakta
Tanjungpinang
mayoritas
yang diperoleh secara langsung dari
kesehatan
sumber informasi yang dicari. Data
bpjs dan bpjs merupakan program
primer ini diperoleh dari responden
asuransi yang bisa digunakan oleh
yang telah ditentukan peneliti. Dalam
masyarakat dari kalangan bawah
prakteknya diperoleh dari kuisioner
sampai kalangan atas.
dan
menggunakan
jaminan
jawaban
kousiner
Jenis data dalam penelitian ini
ataupun melalui wawancara secara
jenis
data
kualitatif
telah
pada
3. Jenis dan Sumber Data
adalah
yang
responden
diberikan
langsung kepada responden. Selain
sebagaimana kualitatif yang berupa
itu
gambaran tentang fenomena yang
terhadap situasi lokasi penelitian.
diangkat. sumber
Dalam data
penelitian
yang
ini
dari
pengamatan
langsung
b. Data Sekunder
digunakan
Sedangkan
meliputi:
menurut
Wayan
Data
sekunder
dan
Boediono
(2004:7) adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh
9
orang yang berkepentingan dengan
Penelitian
ini
dilakukan
data tersebut. Data sekunder adalah
dengan mencari informasi secara
data yang diperoleh lewat pihak lain,
langsung kepada informan satu ke
tidak
informan
langsung
diperoleh
oleh
lainnya
sesuai
dengan
peneliti dari subjek penelitiannya.
waktu informan tersebut dan data
Dalam hal ini diperoleh dari studi
yang didapat akan diperoleh sedikit
pustaka yang berasal dari membaca,
demi sedikit kemudian menjadi besar
menelaah dan mengklafisikasikan
selanjutnya diolah menjadi sumber
dokumen
data.
tertulis
atau lain
sumber-sumber
yang
mendukung
Dalam penelitian ini tidak
penelitian ini.
mengenal
4.
melainkan responden sebagaimana
Informan Penelitian
penelitian
yang
ini
merupakan
populasi
dan
sampel
yang diungkapkan oleh Sugiono
menggunakan
(2010:216)
yang
mengungkapkan
metode kualitatif yang berdasarkan
bahwa dalam penelitian kualitatif
pengambilan data bersifat snowball
tidak mengenal populasi dan sampel.
sampling yang mana data di ambil
Tabel 1.2
pada sampel sumber data yang di
Data Informan Penelitian
lakukan awalnya berjumlah sedikit,
1
lama-lama menjadi besar. hal ini dimaksudkan agar data yang di dapat sesuai dengan kebutuhan peneliti.
10
Pega
Key
Untuk
wai / infor
menget
karya
ahui
man
wan
dan
BPJS
membe
keseh
rikan
atan
inform
asi
p
tentang
peserta
prosed
BPJS
ur
2
4. Pera
Untuk
BPJS
wat
man
menget
kesehat
BPJS
IV
ahui
an
dan
Dokt
Infor
Untuk
membe
er
man
menget
rikan
BPJS
II
ahui
inform
dan
asi
membe
tentang
rikan
apakah
inform
prosed
asi
ur
tentang
sudah
apa
sesuai
saja
3
Infor
5. Pera
Infor
Untuk
keluha
wat
man
menget
n dari
BPJS
V
ahui
peserta
dan
BPJS
membe
Dokt
Infor
Untuk
rikan
er
man
menget
inform
BPJS
III
ahui
asi
bagaim
tentang
ana
bagaim
pelaya
ana
nan
pember
terhada
ian
11
obat
s yang
kepada
di
peserta
dapat
BPJS
dari
Infor
Untuk
BPJS
wat
man
menget
kesehat
BPJS
VI
ahui
an
6. Pera
8. Peser
Infor
Untuk
membe
ta
man
menget
rikan
BPJS
VIII
ahui
dan
inform
dan
asi
membe
tentang
rikan
sikap
inform
dan
asi
pelaya
tentang
nan
bentuk
dari
–
petuga
bentuk
s BPJS
diskri
7. Peser
Infor
Untuk
minasi
ta
man
menget
kepada
BPJS
VII
ahui
peserta 9. Peser
Infor
Untuk
membe
ta
man
menget
rikan
BPJS
IX
ahui
dan
inform
dan
asi
membe
tentang
rikan
fasilita
inform
12
dengan yang lainnya. Diskriminasi
asi tentang
merupakan bentuk ketidakadilan.
sikap Diskriminasi merujuk kepada
dan
pelayanan yang tidak adil terhadap
pelaya nan
individu tertentu, di mana layanan ini
dari dibuat berdasarkan karakteristik yang
petuga
1 0.
s BPJS
diwakili
Diskriminasi
Peser
Infor
Untuk
ta
man
menget
BPJS
X
ahui
oleh
individu
tersebut.
merupakan
suatu
kejadian yang biasa dijumpai dalam
apa
masyarakat manusia, ini disebabkan
saja
karena
kecenderungan
manusian
harapa untuk membeda-bedakan yang lain.
n dari
. untuk melihat apa saja
peserta BPJS
bentuk-
bentuk
bawah
ini
diskriminasi
di
Sumber: Observasi tanggal terdapat
bentuk
26 Mei 2016 diskriminasi Berdasarkan hasil penelitian D. Hasil Penelitian ini ditemukan bentuk diskriminasi Diskriminasi
merupakan dalam
hal
obat
yang
dapat
tindakan yang memperlakukan satu ditunjukan dengan pemberian obat orang atau satu kelompok secara yang dibatasi dan juga persedian obat kurang adil atau kurang baik atau sering kosong, sedangkan jika tidak adanya pembedaan antara satu orang menggunakan BPJS pasien bebas
13
mendapatkan
obat
dan
tidak
prosedur yang tidak diketahui oleh
dipungkiri bahwa persedian obat Non
peserta.
BPJS memang selalu ada dan tidak
mengharuskan peserta berdasarkan
pernah kosong sampai jangka yang
faskes harusnya bisa diubah dengan
cukup lama. Jika ditelusuri kesalahan
tidak
stock obat ini akan berdampak
sesuai
dengan
kepada penyembuhan pasien karena
bahwa
prosedur
pasien
obat
peserta jika sakit nya mendadak,
sebagaimana mestinya. Hal yang
karena tidak semua faskes 24 jam.
disampaikan
Untuk prosedur pelayanan Dokter
tidak
mendapatkan
oleh
Dokter
BPJS
Prosedur
berdasarkan
faskes
karena
hasil
wawancara
ini
merugikan
tentang obat yang diberikan memang
dan
sudah di atur dan tidak bisa melewati
berdasarkan peraturan – peraturan
batas aturan. Terkadang pun pasien
yang
ada yang mengeluh tentang obat nya,
sebagai penjamin kesehatan seluruh
karena pasien tersebut tidak sembuh
masyarakat indonesia, BPJS mampu
– sembuh. Namun Dokter pun tidak
melakukan
bisa berbuat banyak karena sudah
kesehjateraan masyarakat dalam hal
diatur dalam Formularium Nasional.
kesehatan dan melihat kebutuhan
Berdasarkan hasil penelitian dan
masyarakat.
hasil pengamatan bahwa faktor yang menyebabakan
diskriminasi
juga
yang
obat
sedang
sudah
berlaku.
diatur
Harusnya
perbaikan
untuk
Berdasarkan hasil penelitian
ialah
dan
temuan
prosedur yang terlalu berbelit – belit
terdapat
dan juga perubahan – perubahan
kesehatan
14
menyatakan
diskriminasi kepada
bahwa
pelayanan
peserta
BPJS
kesehatan
yang
beberapa
faktor
dan –
ditemukan faktor
individu tertentu, di mana layanan ini
yang
dibuat berdasarkan karakteristik yang
menjadi penyebab diskriminasi itu
diwakili
terjadi.
Diskriminasi
Adapun
beberapa
teori
oleh
individu
tersebut.
merupakan
suatu
sebagai pendukung dalam penelitian
kejadian yang biasa dijumpai dalam
diungkapkan oleh Swim dalam Joko
masyarakat manusia, ini disebabkan
Kuncoro
karena
(2008:11)
menyatakan
bahwa “Diskriminasi adalah tindakan
kecenderungan
manusian
untuk membeda-bedakan yang lain.
negatif terhadap orang yang menjadi
Berdasarkan
pernyataan
objek prasangka seperti rasial, etnik
diatas bahwa diskriminasi merujuk
dan agama. Diskriminasi merujuk
kepada pelayanan yang tidak adil
kepada pelayanan yang tidak adil
terhadap individu tertentu dan jika
terhadap individu tertentu, di mana
dihubungkan dengan hasil penelitian
layanan
bahwa
ini
karakteristik individu
dibuat yang
tersebut.
berdasarkan
diwakili
mengungkapkan
adanya
oleh
perlakuan
yang
berbeda
yang
Diskriminasi
diberikan
kepada
peserta
BPJS
merupakan suatu kejadian yang biasa
seperti dalam hal pemberian obat,
dijumpai dalam masyarakatmanusia,
prosedur yang berbelit – belit dan
ini disebabkan karena kecenderungan
juga sikap dari petugas yang acuh tak
manusian untuk membeda-bedakan
acuh kepada peserta BPJS, dan jika
yang lain ”.
dibandingkan dengan peserta non
Diskriminasi merujuk kepada
BPJS pelayanan yang diberikan lebih
pelayanan yang tidak adil terhadap
baik.
15
Dari penjelasan teori diatas
Yuswarni terjadi subordinasi dan
menyatakan bahwa perlakuan sama
pelabelan terhadap siswa difabel
yang diberikan tanpa membedakan
seperti dalam hal pemisahan tepat
akan memberikan efek positif seperti
duduk dengan siswa lainnya dan juga
dalam
kesehatan
ditemukan
pelayanan
pendidikan
hal
peserta
pelayanan
BPJS,
kesehatan
jika
yang
diberikan
tidak
sarana
pelayanan
yang
mengakomodir
tidak
kebutuhan
siswa
berbeda dengan peserta Non – BPJS
difabel ”.
maka tingkat kesehatan peserta BPJS
2. Hasil penelitian oleh Masni (2014)
akan
dengan judul penelitian “ Analisis
lebih
memeberikan
baik
dan
akan
dorongan/motivasi
Prilaku
Diskriminasi
Aparatur
kepada individu tersebut. Dalam hal
Pelayanan Publik ( studi pada RSUD
ini
Baruga
akan
berdampak
pada
kesembuhan peserta.
untuk
Timur
baru
)
Masni
menyatakan diskriminasi yang terjadi
Adapun Penelitian terdahulu
bahwa perilaku diskriminasi yang
mendukung penelitian
berlangsung
ini
dalam
pelayanan
sebagai berikut :
kesehatan di RSUD Baruga Timur
1. Hasil penelitian oleh Yuswarni
Baru diadaptasikan dari ketentuan
(2015)
dan sistem pelayanan yang berlaku
dalam penelitiannya yang
berjudul “ Diskriminasi pelayanan
dalam
pendidikan bagi difabel (studi pada
kesehatan. Ketentuan dan sistem
SDN Kapuhan dan SDN 1 Jambidan
pelayanan yang ada membentuk
di
relasi asimetris, yang menjadi acuan
Kabupaten
Bantul)
Menurut
16
lingkungan
pelayanan
normatif maupun individual aparatur
pada rendahnya derajat kesehatan
untuk
masyarakat di Indonesia
berperilaku
Munculnya
diskriminatif.
tema
penelitian
ini
3.Hasil penelitian Junie Nursyamza
berawal dari banyaknya keluhan
(2013) dengan judul penelitian “
masyarakat seputar pelayanan publik
Diskriminasi Pelayanan Masyarakat
yang diwarnai perilaku diskriminasi.
di Kantor Kecamatan Padang Utara
Institusi
Kota
pelayanan
pemerintah
Padang”
hasil
penelitian
menjadi „sarang‟ diskriminasi yang
tersebut ialah Motif sosial dan motif
banyak
berbagai
ekonomi juga menjadi penyebab
penelitian maupun media massa.
terjadinya diskriminasi pelayanan di
Satu
kecamatan padang utara. Kedudukan
terungkap
dari
diantaranya
mendapat
yang
sorotan
pelayanan
banyak
yakni
dan
posisi
seseorang
baik
di
dengan
pemerintahan dan di masyarakat
seringnya para petugas pelayanan
serta hubungan kedekatan dengan
melakukan
aparatur
Dengan
kesehatan
unit
perilaku
berbagai
diskriminasi
diskriminasi.
pola,
tersebut
perilaku
berpengaruh
umumnya
rendahnya
mereka
pelayanan
lemah.
berstatus
Perilaku
sangat
terhadap
pelayanan
yang didapatkan. Begitu juga dengan
ditimpakan kepada kaum miskin atau yang
pelayanan
ekonomi
diskriminasi
penghasilan serta
tidak
petugas tegasnya
penegakan reward and punishment
menegasikan masyarakat miskin dari
menyebabkan
pelayanan kesehatan dan berdampak
pelayanan.
17
rendahnya
kualitas
Kesimpulan
yang
terjadi
Terakhir dalam hal pembedaan sikap
kepada peserta BPJS yaitu bentuk
petugas
diskriminasi dalam hal pemberian
kerap kali ditunjukan kepada peserta
obat yang dibatasi akan berdampak
yang berobat, dengan sikap yang
kepada proses penyembuhan pasien
acuh tak acuh dan rendahnya tingkat
dan tidak hanya itu bahwa fenomena
kepedulian terhadap pasien juga akan
yang terjadi di lapangan bahwa stok
berdampak
obat BPJS sering kosong yang
penyembuhan pasien. prilaku yang
mengaharuskan pasiennya mencari
kurang menyenangkan dari para
sendiri obat di luar. Namun hal yang
petugas salah satunya dengan sikap
paling mendasar tentang perbedaan
petugas yang acuh tak acuh terhadap
obat BPJS dengan Non- BPJS ialah
pasien
stok obat Non-BPJS selalu ada.
pelayanan yang diberikan petugas
Perbedaan
prosedur
terhadap
BPJS
peseprta
BPJS
kepada
dan
proses
sering
kali
juga kurang baik seperti lambatnya
pelayanan untuk peserta BPJS juga
penanganan,
dirasa sangat berbelit – belit dan
adanya loket khusus untuk pasien
terlalu
prosedur
BPJS. Faktor – faktor penyebab
tersebut harus diikuti, seperti dalam
diskriminasi karena adanya faktor
hal
Faskes
oragnisasional dan individu. Faktor
pertama, sedangkan tidak semua
organisasional dalam hal prosedur
faskes pertama buka 24 jam dan jika
merupakan
ingin berobat ke rumah sakit harus
diskriminasi
karena
benar- benar dalam keadaan darurat.
mengaanggap
prosedur
memaksakan
berobat
berdasarkan
18
dibuktikan
faktor
dengan
penyebab peserta BPJS
sekarang jauh lebih ribet dan hanya
petugas yang acuh tak acuh kepada
menguntungkan beberapa pihak saja.
peserta.
Kurangnya pengawasan dari pihak
pelaksanaan
BPJS terhadap mitra – mitra yang
penentu berhasilnya program BPJS
bekerjasama juga akan berdampak
karena tingginya rasa tanggungjawab
pada
dimana
terhadap pelaksanaan tugas juga akan
kurangnya pengawasan tidak akan
mengurangi keluhan – keluhan yang
menyelesaikan masalah yang muncul
timbul
karena pihak BPJS tidak mengetahui
masyarakat yang menggunakan BPJS
bagaimana
kesehatan.
jalannya
Dalam
program
jelas
faktor
permasalahanya. individu
terdapat
Tanggungjawab tugas
dari
juga
dalam menjadi
berbagai
Dan
elemen
kurangnya
rasa
tanggungjawab dalam hal pelaksanan
beberapa indikasi faktor – faktor
program
penyebab diskriminasi yaitu sifat dan
permasalahan.
kepribadian individu yang ditunjukan
akan
Dari
hasil
memunculkan
penelitian dan
kepada peserta juga akan berdampak
kesimpulan tersebut, maka dapat
pada keberhasilan suatu program
diberikan saran agar dimasa yang
jaminan
akan
dan
jika
sifat
ataupu
kepribadian sudah tetap dan tidak
datang
BPJS
dapat
meningkatkan kualitasnya.
bisa berubah maka bukan tidak
Saran untuk pemberian obat
mungkin program ini akan mendapat
yang
banyak keluhan, Pihak BPJS selaku
mementingkan kepentingan peserta
program
mampu
dibanding
kepada
beberapa pihak mengingat bahwa
memeberikan
jaminan teguran
19
dibatasi
agar
dengan
BPJS
lebih
kepentigan
BPJS merupakan program gotong
mestinya dan pihak BPJS selaku
royong yang artinya yang sehat
pihak pertama agar mencari sumber
membiayai yang sakit dan tidak ada
– sumber kenapa ha tersebut bisa
batasan tentang obat yang diberikan
terjadi.
guna proses penyembuhan pasien
Saran
penulis
dalam
dan juga saran untuk ketersidaan
penelitian ini dalam hal faktor –
obat BPJS harus diperhatikan karena
faktor penyebab diskriminasi dalam
jika
hal prosedur agar dipertimbangkan
dibandingkan
dengan
obat
reguler bahwa obat reguler selalu ada
kembali
sedangkan obat BPJS selalu kosong
dalam memenuhi kebutuhan peserta.
padahal obat yang diberikan sama
Serta pengawasan dari pihak BPJS
namun obat BPJS yang selalu kosong
dirasa perlu dalam melihat kasus –
untuk
kasus apa saja yang sedang terjadi.
selanjutnya
pihak
BPJS
mencari solusinya.
sebagaimana
mestinya
Saran untuk faktor individu
Saran untuk prosedur yang
agar sikap yang diberikan kepada
berbelit – belit agar terus dilakukan
peserta agar lebih baik lagi baik dari
perbaikan karena peserta banyak
pihak BPJS maupun mitra – mitra
yang merasa bingung dan juga
yang bekerja sama dengan BPJS dan
merasa rugi.
juga
Saran terhadap petugas yang
harus
mempunyai
rasa
tanggungjawab dalam pelaksanaan
acuh tak acuh kepada peserta agar
program
diberikan teguran dalam melayani
mencapai tujuan.
peserta BPJS dengan sebagaimana
20
agar
berhasil
dalam
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan
Publik
Konsep,
Dimensi,
Indikator, DAFTAR PUSTAKA
dan
implementasinya. Yogyakarta: Gava media.
BUKU
Pasolong, Harbani.2010. Teori
Alo, Liliweri. 2004. Prasangka
administrasi
dan Konflik : Komunikasi Lintas
publik.Alfabeta:Bandung
Budaya
Poltak, Sinambela, Lijan dkk.
Masyarakat Multikultur.
2008.
Yogyakarta: LkiS.
Pelayanan Publik Teori,
C.S.Hutasoit. Publik
Pelayanan Teori
Aplikasi,
Reformasi
Kebijakan
dan
dan
Implementasinya.
Jakarta:
Jakarta: Bumi Aksara.
Magnascript Publishing,
Ratminto
dan
Winarsih,atik
Cetakan pertama, Maret
septi.2005.
2011.
pelayanan.Sinergi
Dayakisni,
T.
dan
Visi
Utama: Yogyakarta
Hudaniah.2003. Psikologi
manajemen
Sedarmayanti. 2009. Reformasi sosial.
administrasi
publik,
Universitas
Reformasi
Muhammadiyah:Malang.
dan Kepemimpinan masa
21
birokkrasi,
depan.
PT.
Refika
psikologi:UNISSUL
Aditama: Bandung
A Semarang
Sugiyono.2010.
Metode
Penelitian
Kuantitatif
kualitatif
dan
Masni.Analisis diskriminasi
R&D.
aparatur pelayanan
Alfabeta:Bandung Wayan,Boediono.2004. dan
aplikasi
dan
publik.hal Teori
statistika
probabilitas.PT
Remaja
prilaku
ilmu
sosial
Ilmu
dan
politik:Universitas
Rosdakarya
Offset:Bandung
10.Fakultas
Gadjah Mada Nursyamza Junie, Diskriminasi Pelayanan Masyarakat Kantor
di
Kecamatan
JURNAL Padang Utara Kota
Fatmawati, Stigmatisasi dan
Padang.
prilaku diskriminasi pada
Ilmu
ilmu sosial dan ilmu
perempuan
bertato.
politik:
Fakultas
Universitas
Gadjah Mada
Pendidikan:
Savitri Intan Setiawati, Membangun
Unismuh Makassar
Budaya
Joko, Kuncoro.prasangka dan diskriminasi
Fakultas
Damai
Berkesinambungan:
.hal
Pendekatan
11.Fakultas
Identitas
22
Teori Sosial,
Etnosentrisme
dan
Tanjungpinang pos, 6 Januari
Psikologi Komunitas
2016 “Dewan Desak
di
Pelayanan
Poso,Sulawesi
Tengah.
Fakultas
Psikologi
Peserta
:
Universitas
Gadjah
di
Tanjungpinang Dimaksimalkan”
Diskriminasi
pelayanan
DOKUMENTASI
pendidikan
bagi
Undang-undang No 24 Tahun
difabel (studi pada
2011 Tentang Jaminan Sosial
SDN Kapuhan dan
Undang-undang No 39 Tahun
SDN 1 Jambidan di Kabupaten
1999 Tentang HAM
Bantul)
Undang-undang No 40 Tahun
Fakultas ilmu sosial dan
2004 Tentang Jaminan Sosial
Ilmu
Undang-undang No 63 Tahun
politik:Universitas
2003 Tentang Pelayanan publik
Gadjah Mada
ARTIKEL Tanjungpinang pos , 3 April 2016 “Pasien BPJS Kerap
BPJS
RSUD
Mada Yuswarni.
Untuk
Dipandang
Sebelah Mata” 23
