SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN
Jumat, 11 September 2015
Sistem Jaminan Sosial Nasional Hak konstitusional setiap orang
+
Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102 tahun 1952
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Pasal 28 H ayat 3 UUD 45
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
UUD 45
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
UU SJSN dan UU BPJS
PerPres No 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PerPres No 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
” JANUARI 18/11/2014
4, PT ASKES PERSERO MENJADI BPJS KESEHATAN”
Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 Azas 1. Kemanusiaan
2. Manfaat 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5 Program 9 Prinsip 1. Jaminan Kesehatan
1. Kegotong-royongan 2. Nirlaba 3. Keterbukaan
(BPJS Kesehatan)
4. Kehati-hatian
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
5. Akuntabilitas
3. Jaminan Hari Tua
7. Kepesertaan wajib
4. Jaminan Pensiun
8. Dana amanat
5. Jaminan Kematian
9. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta
(BPJS Ketenagakerjaan)
6. Portabilitas
Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Prop. Sulteng dari Tahun 2014 sd Juli 2015
7
Peserta JKN BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Berbanding Jumlah Penduduk KANTOR CABANG BPJS Kesehatan PALU
LUWUK
Kabupaten/Kota
KAB. BUOL KAB. DONGGALA KAB. PARIGI MOUTONG KAB. POSO KAB. SIGI KAB. TOLI TOLI KOTA PALU TOTAL KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN KAB. BANGGAI LAUT KAB. MOROWALI KAB. MOROWALI UTARA KAB. TOJO UNA UNA TOTAL GRAND TOTAL
JUMLAH PENDUDUK 1.975.037 1.975.037 917.327 917.327 2.892.364
DPRD YANG TELAH BERGABUNG ADALAH : 1. KAB. DONGGALA 2. KAB. SIGI 3. KAB. BANGGAI 4. KAB. BANGGAI KEPULAUAN 5. KAB. MOROWALI 6. KAB. TOJO UNA UNA
PBI APBN 60.664 146.373 207.747 94.903 103.111 95.450 79.636 787.884 130.042 47.412 14.187 38.562 41.188 70.872 342.263 1.130.147
PESERTA TERDAFTAR 2015 NON PBI BUKAN APBD PPU PBPU PEKERJA 13.623 1.615 1.141 14.095 2.096 4.826 24.347 2.406 6.737 29.783 5.170 3.883 14.613 3.300 6.472 20.186 2.979 3.466 24.485 105.622 17.038 29.364 24.485 222.269 34.604 55.889 37.810 4.950 4.163 1.873 9.365 1.000 602 3.867 437 454 15.779 1.091 1.672 8.389 1.314 2.625 14.067 1.604 840 1.873 89.277 10.396 10.356 26.358 311.546 45.000 66.245
PESERTA BELUM TERDAFTAR JUMLAH 77.043 167.390 241.237 133.739 127.496 122.081 256.145 1.125.131 176.965 60.252 18.945 57.104 53.516 87.383 454.165 1.579.296
BELUM TERDAFTAR 1,313,068 45%
JUMLAH 1.897.994 (167.390) (241.237) (133.739) (127.496) (122.081) (256.145) 849.906 740.362 (60.252) (18.945) (57.104) (53.516) (87.383) 463.162 1.313.068
PESERTA TERDAFTAR; 1,579,296 ; 55%
% 96,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,03% 80,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,49% 45,40%
Pencapian Integrasi Jamkesda Di Provinsi Sulawesi Tengah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kantor Cabang
Palu ( Target 2015 : 58.417)
Luwuk (Target 2015 : 30.177)
Pemda Sasaran Provinsi Sulawesi Utara Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Toli-Toli Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Sigi Biromaru Kab. Poso Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Laut Kab. Tojo Una-Una Kab. Morowali Kab. Morowali Utara
Jumlah Peserta PKS di Tahun 2015 24.485
1.873
PENCAPAIAN PESERTA BADAN USAHA SD AGUSTUS 2015 PER KAB/KOTA WILKER CABANG PALU JUMLAH BU
JUMLAH JUMLAH JUMLAH BU PEKERJA BU KOTA PALU 1.229 12.558 522 KAB. DONGGALA 44 1.439 20 KAB. SIGI 23 112 6 KAB PARIGI MOUTONG 57 714 33 KAB. POSO 61 1.097 31 KAB. BUOL 8 2.561 4 KAB. TOLITOLI 69 871 29
59.57%
BU BELUM TERDAFTAR JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 30.65% PEKERJA KELUARGA BU PEKERJA 10.282 12.472 707 2.276 1.220 1.334 24 219 77 81 17 35 26.28% 558 724 24 156 20.82% 842 35.34% 88.63% 881 30 255 17.34% 2.5421.92% 4.902 4 19 310 831 40 561
BU TERDAFTAR
59.57%
Pendaftaran Badan Usaha Masih Rendah 10
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENCAPAIAN REKRUTMENT BADAN USAHA TERHADAP TARGET TAHUN 2015 WILKER CABANG PALU 59.57%
SEGMEN PESERTA
TARGET 2015 PENCAPAIAN % THD TARGET SD AGUSTUS 20.634 20.845 101% 8.139 0% 30.347 19.296 64% 941 3 0,32% 1.606 500 31% 61.667 40.644 30.65%
EKS JPK JAMSOSTEK BUMN SWASTA BARU WNA PPNPN TOTAL
26.28%
20.82%
35.34% 1.92%
88.63%
59.57%
17.34%
11
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENYEDIAAN FKTP FKTP Wilayah Prop. Sulteng yang telah Melaksanakan Kontrak Dengan BPJS Kesehatan
Kabupaten/Kota KAB. BUOL KAB. DONGGALA KAB. PARIGI MOUTONG KAB. POSO KAB. SIGI KAB. TOLI TOLI KOTA PALU KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN KAB. MOROWALI KAB. MOROWALI UTARA KAB. TOJO UNA UNA Total se-Provinsi Sulawesi Tengah
Jumlah Fasilitas Kesehatan Grand Dokter Praktek Puskesmas Praktek Klinik Apotik Optik Total Gigi Perorangan 11 16 21 23 19 14 12 24 15 19 13 187
2 2 1 1 24 1 2 2 2 37
3 2 2 3 1 3 11 3 1 1 1 1 32
1 11 12
1 4 1 6
2 3 4 1 1 11
15 21 23 28 21 20 65 33 18 23 1 17 285
PENYEDIAAN FKRTL KAB/KOTA
FKRTL Wilayah Prop. Sulteng yang telah Melaksanakan Kontrak Dengan BPJS Kesehatan
KOTA PALU
KAB. DONGGALA KAB. POSO KAB. PARIGI MOUTONG KAB. SIGI KAB. BUOL KAB. TOLI-TOLI KAB. BANGGAI KAB. TOJO UNA-UNA KAB. MOROWALI UTARA KAB. MOROWALI KAB. BANGGAI LAUT
NAMA FASKES RS Undata RSU Anutapura RS Jiwa Madani RS Wirabuana RS Bhayangkara RS Bersalin Defina RSU Islam Alkhairat RS Nasanapura RS Kabelota Donggala RSUD Poso RGKST Tentena RS Anuntaloko Parigi RSU Tombolotutu RSUD Tora BeLo RSUD Buol RS Mokopido Toli-Toli RSUD Luwuk RSUD Ampana RSUD Kolonodale RSUD Morowali RSUD Banggai
www.bpjs-kesehatan.go.id
JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH NO
NAMA DATI2
NAMA FASKES
KELAS FASKES
∑ TEMPAT TIDUR
KEPEMILIKAN 21
82
52
III 180
-
30
14
32
245
321
-
17
34
33
116
200
4
9
8
65
86
-
8
8
32
53
101
-
4
7
12
36
59
2
2
3
10
18
-
9
18
26
56
109
SWASTA
-
3
5
3
10
21
D
PEMERINTAH DAERAH
-
4
8
22
34
RSUD BUOL
D
PEMERINTAH DAERAH
-
5
12
39
67
KAB DONGGALA
RS KABELOTA DONGGALA
C
PEMERINTAH DAERAH
-
1
16
85
102
13
KAB TOLI - TOLI
RS MOKOPIDO TOLI - TOLI
C
PEMERINTAH DAERAH
-
5
13
17
58
93
14
KAB POSO
RSD POSO
C
PEMERINTAH DAERAH
-
15
18
22
85
140
15
KAB POSO
RGKST TENTENA
SD
SWASTA
-
10
10
27
20
16
KAB SIGI
RSUD TORA BELO
D
PEMERINTAH DAERAH
-
71
24
4
99
17
KAB. BANGGAI
RSUD LUWUK
C
PEMERINTAH DAERAH
-
20
16
49
110
195
18
KAB. TOJO UNA-UNA
RSUD AMPANA
C
PEMERINTAH DAERAH
-
14
10
8
92
124
19
KAB. MOROWALI UTARA RSUD KOLONODALE
C
PEMERINTAH DAERAH
3
4
6
4
39
56
20
KAB. MOROWALI
RSUD MOROWALI
C
PEMERINTAH DAERAH
7
6
5
19
40
77
21
KAB. BANGGAI LAUT
RSUD BANGGAI
D
PEMERINTAH DAERAH
2
3 -
43
48
1
KOTA PALU
RSUD UNDATA PALU
B
PEMERINTAH DAERAH
2
KOTA PALU
RS ANUTAPURA PALU
B
PEMERINTAH DAERAH
3
KOTA PALU
RS MADANI
C
PEMERINTAH PUSAT/KEMENTRIAN
4
KOTA PALU
RS BHAYANGKARA
3
POLRI
5
KOTA PALU
RS WIRABUANA
4
TNI AD
6
KOTA PALU
RS ISLAM ALKHAIRAT
SD
SWASTA
7
KOTA PALU
RSIA NASANAPURA
SD
SWASTA
8
KAB PARIGI MOUTONG
RSU ANUNTALOKO PARIGI
C
PEMERINTAH DAERAH
9
KAB PARIGI MOUTONG
RSIA DEFINA
D
10
KAB PARIGI MOUTONG
RSD RADJA TOMBOLOTUTU
11
KAB BUOL
12
VVIP 5
VIP
1
1
-
I
11 -
-
II
Total 335
Rata-Rata Jumlah Kunjungan Peserta ke BPJS Kepesertaan KANTOR CABANG
BPJS Center
Cabang Palu
BRSUD KABELOTA DONGGALA RSUD POSO BADAN RSD MOKOPIDO TOLI RSU UNDATA PALU RSUD ANUTAPURA PALU RS WIRABUANA RS JIWA MADANI RS BHAYANGKARA PALU RSU BUOL RSUD ANUNTALOKO PARIGI
Rata-Rata Kunjungan per bulan
KANTOR CABANG Cabang Luwuk
239 1,769 1,272 6,277 7,053 608 1,695 448 708 1,647
BPJS Center RSUD LUWUK
Rata-Rata Kunjungan per bulan 1.785
Data Penyelesaian Pembayaran Tagihan Klaim Rumah Sakit Bulan Pelayanan Juli 2015 21 RS (Sudah Dibayar Penuh)
21 RS (Sudah Mengajukan Klaim) 0 RS (Belum dibayar)
21 RS (TOTAL RS) 0 RS (Belum mengajukan Klaim)
www.bpjs-kesehatan.go.id
KEPESERTAAN – IURAN – PROSEDUR PENDAFTARAN
17
Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
PerPres Nomor: 111 Tahun 2013 pasal 6 (3): Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan bagi BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha mikro paling lambat 1 Januari 2015
2019
2016 2015 2014
Universal Coverage
Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha mikro
Paling lambat 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar 3. Usaha menengah 4. Usaha kecil Mulai 1 Januari 2014 1. PBI 2. TNI/POLRI 3. Eks Askes 4. Eks Jamsostek 5. Lain-lain
Peningkatan cakupan peserta dari kalangan tenaga kerja
Landasan Hukum Pasal 13 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Pasal 14 UU No.24 Thn 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial 9/14/2015
19
HAK :
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI Mendapatkan identitas BPJS Kesehatan sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan
Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan
Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI
KEWAJIBAN : Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja :
Mendaftarkan seluruh anggota keluarganya
Memberikan data dirinya berikut keluarganya dengan mengisi Daftar Isian Peserta dengan lengkap dan benar Melakukan Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (dpt dibayarkan >1 bulan diawal) Catatan : Apabila tgl 10 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI SANKSI :
PerPres R.I No. 111 TAHUN 2013 Ttg Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 17 ayat (5&6) dan Pasal 17A ayat (3&4)
Pembayaran iuran lebih dari tanggal 10 dikenakan denda 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak, maksimal 3 bulan untuk PPU dan 6 bulan untuk PBPU dan BP Lebih dari 3 bulan untuk PPU dan 6 bulan untuk BPPU dan BP, penjaminan kesehatan diberhentikan sementara
Manfaat Akomodasi
Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Pekerja Bukan Penerima Upah
Bukan Pekerja
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
Kelas I dan II
Kelas I, II dan III
Kelas I, II dan III
Kelas III
Kelas III
PT. Askes (Persero)
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA UU No.24 Thn 2011
• Wajib mendaftarkan dan memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS (Pasal 15 ayat 1 dan 2) • Pasal 19 ayat 1 dan 2
Pepres No.111 Thn 2013
• Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dengan membayar iuran (Pasal 11 Ayat 1) • wajib memungut iuran dari Pekerjanya, membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan (Pasal 17 Ayat 1)
PP No. 86 Thn 2013
Pergub 59 tahun 2015
• wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta BPJS (Pasal 3 ayat 1)
• Mengenai pengurusan dan perpanjangan izin usaha oleh perizinan
PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU)
Electronic Data BU (e-DABU) adalah: 1.
Alat bantu untuk mempermudah proses mutasi tambah/kurang peserta dan rekonsiliasi Data Peserta & Iuran Badan Usaha
2.
Prinsip kerja E-DABU adalah SELF ASSESSMENT, artinya Badan Usaha mengakses data pekerja dan anggota keluarganya yang menjadi peserta BPJS Kesehatan pada periode tertentu yang telah ditetapkan dan dapat langsung melakukan koreksi terhadap data tersebut sebelum dimigrasikan ke dalam masterfile BPJS Kesehatan
3.
Berbasis web dengan alamat : http://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/ dan https://new-
edabu.bpjs-kesehatan.go.id/ 4.
Akses diberikan setelah BU melakukan registrasi memperoleh username dan password
5.
User Manual menjadi pedoman penggunaan e-DABU.
PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH BAGI WNA
Didaftarkan oleh Pemberi Kerja
Tidak melalui Aplikasi New e-Dabu (Manual)
Persyaratan : KITAS/KITAP, Kontrak (Perjanjian) antara entitas perusahaan dengan Pemerintah Indonesia bagi Perusahan Asing/ Non Governmental Organization (NGO) yang tidak memiliki izin usaha dan NPWP
IURAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH
IURAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH BUMN/ BUMS/ BUMD Iuran
Pemberi Kerja : 4%
1 Juli 2015
Pekerja : 1%
Gaji Pokok + Tunjangan tetap sesuai PTKP K-1 Min UMP, Maks 2X PTKP K-1 Menanggung 5 Anggota Keluarga Tambahan Kel lainnya 1%
www.bpjs-kesehatan.go.id
KEBIJAKAN REGULASI TERKAIT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN UU No. 24 Tahun 2011 • Pasal 11 Huruf c,f,g dan h : • Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan • Mengenakan Sanksi Administratif • Melaporkan Kepada Instansi Yang Berwenang Mengenai Ketidakpatuhan dalam Membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain • Melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaminan Sosial
PP No. 86 Tahun 2013 • Pasal 13 : • Pengenaan Sanksi Administratif Dilakukan Berdasarkan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan • Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan Pengaduan Masyarakat • BPJS Wajib melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan • Pasal 14 • BPJS Kesehatan mengangkat Petugas Pemeriksa • Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Diatur dengan Peraturan BPJS
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 • Mengatur Tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan 30
SANKSI PEMBERI KERJA UU No.24 Tahun 2011
Pepres No.111 Tahun 2013
Pasal 17 : Ayat 1 : tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Ayat 2 : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Pasal 17 : Ayat 5 dan 6 : Keterlambatan pembayaran oleh pemberi kerja, dikenakan denda 2% dari total tagihan per-bulan, apabila menunggak sampai 3 bulan, pelayanan dihentikan
Pasal 55 : Pemberi kerja yang melanggar pasal 19 ayat (1) dan (2) pidana penjara 8 tahun atau penjara denda 1 M
PP No.86 Tahun 2013 Pasal 3 : Apabila tidak mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dikenakan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013 berupa : - Teguran tertulis (2X teguran) - Denda 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir; dan/atau - Tidak mendapat pelayanan publik tertentu
SANKSI ADMINISTRASTIF UNTUK KETIDAKPATUHAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Pemberian Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik
Teguran Tertulis 2 • Diberikan untuk jangka waktu 10 hari
•Diberikan untuk jangka waktu 10 hari sejak penyampaian
teguran tertulis 1
• Diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya teguran tertulis 2
Denda
Teguran Tertulis 1
•BPJS Kesehatan mengusulkan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik kepada Pemerintah yang menangani Pelayanan Publik tertentu
MONITORING • Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Dan Denda Dilakukan Oleh Bpjs • Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah , Pemda Provinsi, Dan Pemda Kab/ Kota Atas Permintaan BPJS
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 9 ayat (2) PP 86 tahun 2013
BENTUK SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU : PEMBERI KERJA :
SETIAP ORANG :
1. PERIZINAN TERKAIT USAHA
1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
2. IZIN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGIKUTI TENDER PROYEK
2. SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
3. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
4. PASPOR
4. IZIN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/ BURUH (PPJP/ PPJB) 5. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
3. SERTIFIKAT TANAH 5. SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)
PENDAFTARAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
Iuran Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) RANAP Rp. 25.500 PER JIWA PER BULAN KLS III RANAP KLS II
RANAP KLS I
Rp. 42.500 PER JIWA PER BULAN
Rp. 59.500 PER JIWA PER BULAN
Penjelasan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 10 huruf a bahwa BPJS Kesehatan bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta, BPJS Kesehatan telah me n e t a pk a n k e b i jak a n ba hwa mulai tanggal 1 Juni 2015 masa aktivasi pendaftaran Peserta adalah 14 (empat belas) hari kalender.
Manfaat & Prosedur Jaminan Pelayanan Kesehatan
Ketentuan Penjaminan
PerDir Nomor 211/2014
Pasal 8
39
Perpres No 12 Tahun 2013 Pasal 39 1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
Perpres No 12 Tahun 2013
Pasal 39 3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INACBG’s).
TARIF ALAT BANTU KESEHATAN NO
JENIS PELAYANAN
TARIF (RP)
1
KACAMATA (diberikan 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis : lensa silindris min 0,25D dan lensa spheris min 0,5D
kelas III : 150.000 Kelas II : 200.000 Kelas I : 300.000
2
ALAT BANTU DENGAR
MAKSIMAL : 1.000.000
3
PROTHESA ALAT GERAK
MAKSIMAL : 2.500.000
4
PROTHESA GIGI
MAKSIMAL : 1.000.000
5
KORSET TULANG BELAKANG
MAKSIMAL : 350.000
6
COLLAR NECK
MAKSIMAL : 150.000
7
KRUK
MAKSIMAL : 350.000
Perpres No 111 Tahun 2013, Pasal 25
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin a. b.
c.
d.
e. f. g. h. i.
pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; www.bpjs-kesehatan.go.id
Lanjutan... j.
gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. www.bpjs-kesehatan.go.id
KOORDINASI MANFAAT (COORDINATION OF BENEFIT)
Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan
Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri
Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan
Pelkes Tingkat Pertama
ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL
COB BPJS KESEHATAN Asuransi Kesehatan Tambahan menjamin : - Kenaikan kelas - Selisih alat bantu kesehatan - Pelayanan kesehatan lain yang tidak dijamin
DAFTAR ASURANSI KERJASAMA (52 AKT) AAUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Mitra Maparya Tbk PT Lippo General Insurance PT Arthagraha General Insurance PT Asuransi Astra Buana PT Asuransi Umum Mega PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia PT Asuansi Multi Artha Guna Tbk PT Asuransi Central Asia PT Bosowa Asuransi PT Asuransi Indrapura PT Asuransi Bintang Tbk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Bangun Askrida PT Asuransi Axa Indonesia PT Citra International Underwriters PT Asuransi Reliance Indonesia PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Asuransi Adira Dinamika PT Pan Pacific Insurance PT Asuransi Samsung Tugu PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 PT Victoria Insurance PT Asuransi Ramayana
AAJI 1 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 2 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 3 PT Axa Financial Indonesia 4 PT Axa Mandiri Financial Service 5 PT Avrist Assurance 6 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 7 PT Asuransi Takaful Keluarga 8 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 9 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 10 PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia 11 PT AIA Financial 12 PT Asuransi Jiwa Recapital 13 PT Asuransi Allianz Life Indonesia 14 PT Astra Aviva Life 15 PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 16 PT Equity Life Indonesia 17 PT Great Eastern Life Indonesia 18 PT MNC Life Indonesia 19 PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Biaya Kesehatan terus 20 PT Pelayanan Tokio Marine Life Insurance Indonesia 21 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengalami kenaikkan 22 PT ACE Life Insurance 23 PT Hanwa Life Insurance Indonesia 24 PT Kresna Life 25 PT BNI Life Insurance 26 PT Asuransi Jiwa Sequis Financial 27 PT AJB Bumiputera 1912
48
Terima kasih
Kartu Indonesia Sehat Kalau Gotong royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id
@BPJSKesehatanRI
BPJS Kesehatan
9/14/2015
BPJS Kesehatan (Akun Resmi)
BPJS Kesehatan
bpjskesehatan
49
