IMPLEMENTASI PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN (Studi Kasus Di Kota Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : ANDRI FAHMI NIM : 090565201004
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
IMPLEMENTASI PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN (Studi Kasus Di Kota Tanjungpinang) ANDRI FAHMI Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Implementasi Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indoensia. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, dari data tahun 2014 dari total 1787 orang Guru PNS, ada 734 orang belum bersertifikasi. Sertifikasi pendidikan guru adalah hal yang penting, untuk itu dibutuhkan proses implementasi yang baik sehingga tujuan dari program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan khususnya di Kota Tajungpinang tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan teknik Rendom sampling, Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data dimana metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Hasil penelitian memperlihatkan Implementasi Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah berjalan dengan baik, namun dibutuhkkan kesadaran khususnya bagi Guru yang belum bersertifikasi untuk segera mengikuti kegiatan tersebut dan memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan mampu untuk lebih mengoptimalkan peran dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini. Adapun saran yaitu perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Pemanfaatan database seluruh guru baik negeri maupun swasta di Kota Tanjungpinang yang akan mengikuti sertifikasi sampai tahun 2015. Hal ini untuk mengurangi persoalan jatah tiap tahun, juga memudahkan guru mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi guru, termasuk membantu guru dalam membuat perencanaan Kata Kunci
: Implementasi, Sertifikasi Guru
1
THE IMPLEMENTATION REGULATIONS MENDIKNAS NUMBER 18 OF 2007 ABOUT CERTIFICATION FOR TEACHERS IN THE OFFICE (a case study in the city of Tanjung Pinang)
ANDRI FAHMI Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
Permendiknas implementation number 18 of 2007 about Certification for teachers in the Office, was an attempt by the Government to improve education in Indonesia. The policy was implemented in the city of Tanjung Pinang, from data by 2014 of a total of 1787 teachers civil servants, there were 734 people have not been certified. Teacher education certification is important, for it required a good implementation process so that the goals of this Government program could run well. This research aims to know the Implementation Regulations Mendiknas number 18 of 2007 about Certification for teachers in that capacity particularly in the town of Tajungpinang by 2014. This research uses qualitative descriptive method. As for the technique of the withdrawal of the informant is by using the techniques of Rendom sampling, data collected After complete, the next stage is the stage of analysis of data where data analysis method chosen is interactive analysis model. Research results showed Implementation Permendiknas number 18 of 2007 about the Certification of teachers in the Office has gone well, but the dibutuhkkan awareness, especially for Teachers who have not been certified to immediately follow the activities and meet all of the applicable terms and conditions. Tanjungpinang City Government expected to be able to further optimize the role in order to implement this policy. As for the advice that need optimal socialization with empowering education and Culture Department of the city of Tanjung Pinang, the utilization of the database throughout both public and private teacher in the town of Tanjung Pinang which will follow the certification until the year 2015. This is to reduce the rations problems each year, also makes it easy for teachers to prepare in the face of the certification of teachers, including helping teachers in planning
Keywords
: Implementation, certification of teachers
2
IMPLEMENTASI PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN (Studi Kasus Di Kota Tanjungpinang)
A. Latar Belakang Guru merupakan profesi yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Profesi Guru mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia dari satu era ke era selanjutnya. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU SISDIKNAS yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai tokoh sentral dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional.
3
Kebijakan sertifikasi bagi guru merupakan salah satu upaya strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga
profesional.
Sebagai
tenaga
profesional,
guru
dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang dimulai sejak tahun 2007 mengacu pada Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Adapun tujuan yang mendasar dari pelaksanaan sertifikasi guru adalah meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, faktanya masih ada guru di kota tanjungpinang yang belum bersertifikasi guru. Guru adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan
4
kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi
kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.
Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran dengan
sertifikat
pendidik. Kualifikasi
melalui pendidikan tinggi, dan
secara
formal
dibuktikan
akademik minimum diperoleh
sertifikat kompetensi pendidik diperoleh
setelah lulus ujian sertifikasi. Di Indonesia, menurut UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
kualifikasi
pembelajaran. Sertifikat
akademik
dan
kompetensi
sebagai
agen
pendidik diberikan kepada seseorang yang telah
menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus u j i sertifikasi
pendidik.
Dalam
hal
ini,
ujian
sertifikasi
pendidik
dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu
5
melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Namun saat ini, mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan
dilaksanakan
melalui
uji
kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Kebijakan sertifikasi ini berdampak terhadap penambahan penghasilan para guru di Indonesia, dimana bagi guru yang sudah bersertifikasi akan diberikan imbalan berupa penambahan satu bulan gaji pokok. Konsekwensi dari kebijakan ini tentu berdampak pada penambahan anggaran negara, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan sertifikasi terhadap guru dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan kouta guru di masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan pengajuan masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia. Mengingat jumlah guru di Indonesia sangat banyak Berdasarkan kebijakan Kementrian Pendidikan bahwa pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan pemetaan wilayah. Sedangkan di Kota Tanjungpinang jumlah guru Total jumlah guru yang ada di Kota Tanjungpinang, sebanyak 3.052. Terdiri dari 1.787 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.268 guru honorer. (Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, 2014)
6
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 1.1 Data Sertifikasi Guru PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2007 s.d 2014
No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenjang Sekolah TK SD SMP SMA SMK SLB Jumlah
Jumlah Guru PNS
Sudah Sertifikasi
Belum Sertifikasi
47 831 370 287 221 31
20 445 248 183 128 8
27 368 122 104 93 23
1787
1032
734
Sumber Data : Disdikbud Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Dari data komposisi guru yang bersertifikat pendidik diatas terlihat sejak tahuan 2007 sampai dengan sekarang
masih ada guru yang belum
bersertifikat pendidik. Salah satu hal yang menjadi sorotan terhadap implementasi sertifikasi guru adalah anggapan syarat-syarat yang harus di penuhi terlalu banyak, sehingga ada sebagian guru senior khususunya malas untuk ikut ujian sertifikasi, seperti diutarakan Suparman Guru SD 03 Tanjungpinang bahwa beliau tidak ikut ujian sertifikasi karena sudah berumur untuk itu iya enggan mengurus berkas syarat administrasi kualifikasi. Berdasarkan pengamatan dan kasus-kasus insidental yang ditemui di lapangan, titik rawan perbedaan pemahaman prosedur sertifikasi guru (sergur) terkonsentrasi pada masalah masa kerja, usia dan pendidikan. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kebijakan sergur tidaklah statis. Meski
7
Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum (mungkin) tak berubah, kebijakan lebih teknis yang diterjemahkan dalam Peraturan atau Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, atau dalam produk hukum lain di bawahnya, tetap mesti diperhatikan oleh guru. Misalnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional alias Kepmendiknas Nomor 052/P/2011 yang ditandatangani pada 25 Maret silam, yang merevisi Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru dalam Jabatan. Perubahan terpenting dalam Kepmendiknas tersebut antara lain menghapus diktum ketiga Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 sehingga biaya penyelenggaraan PPG bagi guru dalam jabatan dibebankan pada anggaran Kemdiknas. Perubahan penting lainnya, menurut Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas, Supriadi Rustad, adalah merevisi kuota LPTK penyelenggara PPG tahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi kuota tahun 2011, 2012, dan 2013. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, melihat data yang ada saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang belum mampu seutuhnya menjalankan kebijakan tersebut.
8
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mencoba mengajukan studi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ( Study kasus di Kota Tanjungpinang). B. Landasan Teoritis 1. Implementasi Kebijakan Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka Implementasi kebijakan
merupakan tahap kedua setelah proses
perencanaan kebijakan. Secara umum Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan atau proses pelaksana penilaian kebijakan yang menyangkut subtansi, dai pelaksanaan kebijakan. Kebijakan itu sendiri merupakan proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik atas nama Negara, hal ini seperti yang dikemukakan oleh, Islamy (2003;20), beliau mengatakan kebijakan publik itu kebijaksanaan negara (public policy) dalam bentuk serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Selanjutnya, aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan publik adalah mengimplementasikannya sebagaimana amanat yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik tersebut. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk di pilih oleh police makers bukanlah jaminan bahwa
9
kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi impelementasi kebijakan publik baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Oleh karena itu, menurut Wahab (1991;50) kalau konsep ini diikuti maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Terkait dengan implementasi kebijakan, pendapat yang hampir sama dengan konsep diatas dikemukakan oleh Meter dan Horn yang menegaskan bahwa
implementasi
kebijakan
merupakan
tindakan-tindakan
yang
diperlukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino,2008;139). Kemudian, dari berbagai definisi tentang implementasi kebijakan, Agustino (2008;139) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, yang mana pelaksana kebijakan dengan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasi sebuah kebijakan secara sempurna diperlukan syarat-syarat tertentu. Terkait dengan hal tersebut untuk memperkaya pemahaman kita tentang
10
implementasi kebijakan khusususnya tentang variabel dari implementasi kebijakan, dapat dilihat dari beberapa teori berikut: Menurut Winarno (2012;177) Implementasi kebijakan adalah suatu tahap kebijakan
publik, antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut Grindle. M.S (Subasono, 2005;78)
menegaskan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy), dan lingkungan implementasi (context of implementation). Khususus mengenai Implementasi kebijakan proses sertifikasi Guru maka, pelaksana kebijakan dalam melakukan kegiatan sudah barang tentu mengaju pada ketentuan atau aturan yang telah ada. Peraturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Guna mengukur sejauhmana proses berjalannya kegiatan tersebut, teori Edward III dapat dipergunakan sebagai alat pengukur dari kebijakan sertifikasi guru tersebut khususnya di Kota Tanjungpinang. Edward III (Subarsono, 2005;76) mengemukakan sedikitnya ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Penjelasan mengenai implementasi kebijakan model Edward III ini, menurut Agustino (2008;150-153) dapat diuraikan indikator dari masingmasing variabel yaitu :
11
1) Komunikasi dengan indikator sebagai berikut: a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula; b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komuniksi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). 2) Sumberdaya dengan indikator sebagai berikut: a. Staf, yaitu sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya adalah staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya; b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan; c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan; d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 3) Disposisi dengan indikator sebagai berikut: a. Pengangkatan birokrat, yaitu disposisi atau sikap terhadap pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; b. Insentif, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. 4) Struktur birokrasi dengan indikator sebagai berikut: a. Standar Operating Prosedures (SOPs), yaitu merupakan pelaksanaan kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; b. Fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatankegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Dari pengertian dan
pendekatan teori yang dikemukakan di atas,
dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dari kebijakan
publik
yang
tersusun
dalam
bentuk
kegiatan
dengan
menedepankan kerangka program kebijakan yang telah di susun dan tentunya kebijakan tersebut harus mempunyai dampak dan tujuan yang jelas
12
sesuai dengan keinginan, dalam hal ini implementasi dilaksanakan dan digunakan oleh implementor atau pelaksana kebijakan pada setiap proses pelaksanaan kegiatan. 2. Sertifikasi Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu sebagai solusi berkaitan dengan pencapaian standar guru yang berkualitas dan professional tersebut. Kebijakan Sertifikasi Guru melalui Permendiknas No 18/2007 merupakan salah satu upaya
Departemen
Pendidikan
Nasional
(Depdiknas)
dalam
rangka
meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. Tujuan sertifikasi adalah (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Istilah sertifikasi dalam kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik,
13
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kita lihat dalam pasal 1 ayat (12), bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2), menyatakan sertifikat pendidikan tersebut hanya dapat diperoleh melalui program sertifikasi. Secara khususus sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dengan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum sebagai agen pembelajaran. C. Hasil Penelitian 1. Komunikasi Tim
Pelaksanaan
Sertifikasi
Guru
Kota
Tanjungpinang
senantiasa
menyampaikan kepada guru-guru yang mendapat kesempatan sertifikasi bahwa tujuan sertifikasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekonsistenan informasi tentang program sertifikasi. Tim Pelaksanaan Sertifikasi Guru Kota Tanjungpinang selalu menekankan bahwa sertifikasi ini bukan sebagai tujuan akhir namun sebagai salah satu cara atau proses untuk menjadi guru yang profesional.
14
2. Sumber daya Fasilitas sebagai salah satu komponen sumberdaya dalam pelaksanaan sertifikasi ini cukup memadai. Fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Tanjungpinang antara lain ruang kerja , komputer sebanyak 4 unit, terdiri dari 3 desktop dan 1 laptop, printer, dan sejumlah ATK . 3. Disposisi implementor Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang, kecenderungan implementor ini meliputi sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif. Secara umum kecenderungan implementor adalah baik sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif. Kecenderungan atau karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana ini terwujud seperti komitmen dan kejujurannya. 4. Struktur birokrasi Keterlibatan semua komponen ini juga merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru. Koordinasi internal yaitu dalam kepanitiaan sertifikasi Kota Tanjungpinang berjalan baik. Begitu juga dengan
koordinasi
eksternal
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kota
Tanjungpinang dengan LPMP Pekanbaru maupun dinas pendidikan propinsi Kepulauan Riau. Kesatuan perintah berjalan sesuai yang diharapkan dengan
15
mengacu pada struktur organisasi pelaksana sertifikasi guru Kota Tanjungpinang. Jika dalam pelaksanaan sertifikasi menemui masalah maka para pelaksana bisa mengacu pada buku pedoman atau konsultasi dengan lembaga terkait. D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ( Study kasus di Kota Tanjungpinang) sudah berjalan dengan baik. Transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru telah sumber daya dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Secara keseluruhan dianggap baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan seperti masih terbatasnya personil kerja dan kurangnya fasilitas namun semua rangkaian kebijakan dapat dilaksanakan secara maksimal. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif. Kemudian Adanya hubungan hierarkhi dan pembagian tanggung jawab yang tegas di antara personel menyebabkan struktur birokrasi menjadi efektif. Pelaksanaan pekerjaan juga dibarengi dengan pengawasan yang efektif. 2. Saran Peneliti memberikan beberapa saran dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang sebagai berikut : a. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Sosialisasi yang
16
optimal ini untuk meminimalisir ketidakjelasan para guru mengenai persyaratan masa kerja guru, Pendidikan terkahir, Pangkat/golongan dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). b. Pemanfaatan database seluruh guru baik negeri maupun swasta di Kota Tanjungpinang yang akan mengikuti sertifikasi sampai tahun 2015. Hal ini untuk mengurangi persoalan jatah tiap tahun, juga memudahkan guru mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi guru, termasuk membantu guru dalam membuat perencanaan. c. Pemerintah Kota Tanjungpinang agar lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang. Faktor pembiayaan merupakan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut selama ini. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar maka Pemerintah Kota Tanjungpinang hendaknya dapat memprioritaskan dana untuk pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang.
17
DAFTAR PUSTAKA Abidin, Zainal Said, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta. Arikunto, Suharsimi, 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Edisi Revisi V, Jakarta, Rineka Cipta. Dunn, N.William, 2001. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta , Gadjah Mada University Press. Edward, George. C.1980. Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc. Herman. 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Islamy, M Irfan, 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara. Liaw, Ponijan. 2008. Talk To Your Customer This Way. Pengaruhi dan Kuasai Pelanggan dan Orang Lain dengan 25 Jurus Bicara Tokoh-Tokoh Dunia. PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid1, Yogyakarta, PT Rineka Cipta. Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Rieneka Cipta Nugroho Riant D., 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Nurharjadmo, Wahyu, 2008, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan, Jurnal Spirit Publik, Volume 4, Nomor 2. Subarsono, A.G. 2005. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi, Edisi ke IV, Bandung, CV. Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana, 1992, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, PT. Eresco. ---------,2002. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi), Bandung, PT. Rineka Cipta.
18
Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar., 2001, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, PT Bumi Aksara. Wahab, Solichin Abdul, 1991. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, PT Bumi Aksara. Wicaksono, Kristian. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta : Graha Ilmu. Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik: Teori Dan Proses, Yogyakarta , media Perssindo. Dokumen Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
19
