SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

BUKU 2 PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

Buku 1

Pedoman Penetapan Peserta

Buku 2

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Buku 3

Panduan Penyusunan Portofolio

Buku 4

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio – Untuk Guru

Buku 5

Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Buku 6

Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Buku 7

Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Tim Penyusun Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti) Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK) Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd. (Ketua Tim Sertifikasi/UM) Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Sekretaris Tim Sertifikasi/Unesa) Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UM) Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY) Drs. Suyud, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY) Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/Unesa) Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Anggota Tim Sertifikasi/UPI) Drs. Sederhana Sembiring, MM. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti) Drs. E. Nurzaman A.M, M Si., MM. (Direktorat Profesi Pendidik) Dra. Santi Ambarrukmi, MEd (Direktorat Profesi Pendidik) Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti) Kontributor Dr. Haris Anwar Syafrudie, M.Pd. (UM) Dr. Wardan Suyanto, M.Ed (UNY) Penelaah Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D (Rektor UNY) Prof. Dr. Haris Supratno (Rektor UNESA) Prof. Dr. M. Idris Arief (Rektor UNM) Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata (Rektor UPI) Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi (Rektor UNP) Prof. Dr. J.L.L. Lombok (Rektor UNIMA) Dr. P. Wiryono Priyotamtama, SJ. (Rektor USD Yogyakarta)

KATA PENGANTAR Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undangundang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan 1) Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, 2) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Untuk melaksanakan sertifikasi guru pada tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas, disusunlah 7 (tujuh) buah pedoman dan rambu-rambu, yaitu: Buku Buku Buku Buku

1: 2: 3: 4:

Pedoman Penetapan Peserta Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio Panduan Penyusunan Portofolio Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio – Untuk Guru Buku 5: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Buku 6: Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Buku 7: Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan tahun 2008.

Penyunting Dr. Omay Sumarna, M.Si.

Copyright © 2008, Departemen Pendidikan Nasional Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional. ISBN 978-979-8439-57-5

Jakarta, Februari 2008 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

dr. Fasli Jalal, Ph.D. NIP 131124234NIP 131 124 234 v Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan D. Sasaran BAB II

Halaman ii iv vi 1 1 2 3 3

POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio B. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

5 5

MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO A. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara B. Penilaian Portofolio C. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) D. Sertifikat Pendidik

11 11 13 15 16

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN PORTOFOLIO DI LPTK A. Persiapan B. Pelaksanaan C. Tindak lanjut

17 17 20 23

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. Rayonisasi LPTK B. Peran dan Tugas C. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2008

25 25 27 42

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

43

BAB III

BAB IV vi

7

vii Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio

A. B. C. D. E. F. G.

Rasional Dasar Hukum Tugas Penetapan Konsorsium Organisasi Deskripsi Tugas Unsur-unsur KSG Pembiayaan

LAMPIRAN

43 44 45 45 45 47 49 51

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

Format A1 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru ......

Lampiran 2

Panduan Pengisian Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi 53 Guru Tahun 2008 ................................................................

Lampiran 3

Prosedur Pengelolaan Formulir Pendaftaran (Format A1) Dan Biodata (Format A2) Peserta Sertifikasi Guru ...............

61

Lampiran 4

Format A2 Formulir Biodata Peserta Sertifikasi Guru ...........

62

Lampiran 5

Tatacara Pemberian Nomor Peserta ................................

64

Lampiran 6

Daftar Provinsi (Digit 3 Dan 4) Dan Kabupaten/Kota (Digit 5 Dan 6) ..................................................................

66

Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran ................................

81

Lampiran 7

52

Lampiran 8

Kode Bidang Studi S1 ................................................................ 91

Lampiran 9


Lampiran 10


Lampiran 11

Format B1 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru 100 Kabupaten/Kota ................................................................

Lampiran 12

Format B2 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru Provinsi ......

101

Lampiran 13

BA-PF: 1 Berita Acara Serah Terima Berkas Sertifikasi Guru Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepada LPMP ..........

102

Lampiran 14

BA-PF: 1A Berita Acara Serah Terima Berkas Sertifikasi Guru Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepada LPMP ....

103

Lampiran 15

BA-PF: 2 Berita Acara Serah Terima Dokumen Portofolio 104 Dari Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten/Kota Kepada Rayon LPTK ................................................................

Lampiran 16

BA-PF: 3 Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Portofolio ........

Lampiran 17

Format C1 Penilaian Portofolio Individual ................................ 106

Lampiran 18

Format C2 Penilaian Portofolio Gabungan ................................ 107

Lampiran 19

Format C3 Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio ...............

Lampiran 20

Format C4 Daftar Portofolio Tiap Asesor ................................ 109

Lampiran 21

Daftar Hadir Asesor ................................................................ 110

viii

105

108

ix Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio


Lampiran 22

Tanda Pengenal Asesor ................................................................ 111

Lampiran 23

Mekanisme Penilaian Portofolio ................................................................ 112

Lampiran 24

BA-PF: 4 Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio Dari 114 PSG Kepada Asesor Untuk Dinilai ..............................................................

Lampiran 25

BA-PF: 5 Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio Dari Asesor Kepada PSG Setelah Dinilai ................................

Lampiran 26

Rambu-Rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam 116 Jabatan Kuota 2008 Melalui Penilaian Portofolio ................................

Lampiran 27

Rambu-Rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam 118 Jabatan Kuota 2008 Melalui Jalur Pendidikan ................................

Lampiran 28

Contoh Format Sertifikasi Pendidik ................................

Lampiran 29

Panduan Pengisian Blanko Sertifikat Pendidik ................................ 121

115

120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D-IV Jurusan/Program Studi PGSD/Psikologi/Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S1/DIV Jurusan/Program Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta).

x Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio


1

Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Denmark kegiatan sertifikasi guru baru dirintis dengan sungguh-sungguh sejak tahun 2003. Memang terdapat beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu.

C. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan akan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, maka diperlukan Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

D. Sasaran

B. Dasar Hukum

Pedoman sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio disusun sebagai acuan bagi instansi yang terkait terutama LPTK, dinas pendidikan provinsi, Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan kabupaten/kota agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraannya di lapangan.

Pedoman ini diperuntukkan bagi fihak terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang meliputi (1) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan, (2) dinas pendidikan provinsi, (3) LPMP (4) dinas pendidikan kabupaten/kota, (5) asesor, (6) guru peserta sertifikasi, dan (7) pihak-pihak lain yang terkait.

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

2

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

5.

Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253.

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

7.

Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

8.

Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

9.

Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

tentang

Pembentukan



3

BAB II

POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui (1) Penilaian Portofolio, dan (2) Jalur Pendidikan. Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pola ini diorientasikan kepada guru senior yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup. Sertifikasi guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan didasarkan pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007. Pola ini diperuntukkan kepada guru berprestasi.

A. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio disajikan pada Gambar 2.1. Alur sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan meliputi hal-hal sebagai berikut.

4



5

GURU DALAM JABATAN S1/D4

6)

PENILAIAN PORTOFOLIO

Tidak Lulus

KEGIATAN MELENGKAPI PORTOFOLIO

PELAKSANAAN DIKLAT

UJIAN

Lulus

Tidak Lulus

Tidak Lulus

UJIAN ULANG (2X)

Lulus

KOTA

Gambar 2.1 Alur sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

6

Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut. a.

PLPG

PEMBINAAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA/

Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

SERTIFIKAT PENDIDIK

Lulus

1)

Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.

2)

Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai.

3)

Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.

4)

Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

5)

Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA).


Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849. Apabila dalam kurun waktu satu bulan peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

b. Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk.

B. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan Sertifikasi guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan diorientasikan kepada guru yunior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP). Penyelenggara adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan waktu penyelenggaraan selama-lamanya 2 (dua) semester. Bagan alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan jalur pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Gambar 2.2.


7

GURU DALAM JABATAN S1/D4

DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

PROGRAM PENDIDIKAN LPTK

6.

Pelaksanaan pendidikan selama 2 semester di LPTK, peserta wajib lulus semua matakuliah selama program, sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik.

7.

Peserta yang lulus semua mata kuliah diikutkan uji kompetensi. Bagi peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulangan sampai 2 kali.

8.

Untuk peserta yang tidak lulus satu atau lebih mata kuliah setelah ujian ulangan sebanyak dua kali, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

9.

Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk mendapatkan pembinaan.

L TL

PKA

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

L

UJI KOMPETENSI

TL

3 x TL

REMIDI PEMBINAAN

Gambar 2.2 Alur Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut.

8

Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Pemetaan Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.

PEMBINAAN

SELEKSI ADM

SELEKSI AKADEMIK

5.

1.

Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke Dinas Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas sesuai pedoman penyelenggaraan.

2.

Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan, sesuai dengan rambu rambu yang telah ada. Masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) orang guru SMP per bidang studi dan 2 orang guru SD yang telah diseleksi ke Ditjen Dikti.

3.

Rekap calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya dikirimkan ke Ditjen Dikti.

4.

Ditjen Dikti memfasilitasi seleksi akdemik yang dilakukan LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan untuk menetapkan calon peserta program. Ditjen Dikti menetapkan alokasi peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.


Dokumen ini memberikan fokus pada sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio. Panduan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan tertuang pada Buku 6 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan dan Buku 7 tentang Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.


9

BAB III

MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO

A. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antarinstitusi penyelenggara sertifikasi disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Hubungan Kerja Antarinstitusi Penyelengara Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio

Hubungan kerja dan aktivitas antar dan setiap institusi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.

10


Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) melakukan koordinasi dengan Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK dan Depag untuk (a) merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru dan (b) melaksanakan harmonisasi dan


11

sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK menetapkan panduan-panduan sertifikasi guru berdasarkan hasil sinkronisasi dan standarisasi pelaksanaan sertifikasi guru yang dilakukan KSG. 2.

KSG melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK dan menyampaikan hasil harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru untuk dilaksanakan.

3.

Ditjen PMPTK menyampaikan informasi yang tertuang dalam panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam bentuk sosialisasi.

4.

5.

12

Dinas pendidikan provinsi meneruskan informasi yang tertuang dalam panduan-panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini bisa dilakukan secara simultan dengan sosialisasi sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan informasi dalam bentuk sosialisasi sertifikasi kepada guru. Materi sosialisasi antara lain mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

6.

Guru peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dan menyiapkan data lain yang terkait kemudian diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

7.

Dinas pendidikan kabupaten/kota mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya dan membuat rekapitulasi peserta sertifikasi, selanjutnya menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi.

8.

Daftar rekapitulasi tersebut juga diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi untuk direkap menjadi peserta sertifikasi tingkat provinsi.

9.

Dinas pendidikan provinsi menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada KSG.


10. LPMP mengadakan perjanjian dengan LPTK tentang penggunaan dana pelaksanaan sertifikasi guru. 11. LPTK memberikan laporan hasil penilaian portofolio kepada Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK melalui KSG. 12. LPTK menyerahkan hasil perjanjian tentang penilaian portofolio kepada LPMP dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi. 13. LPTK menyampaikan kabupaten/kota.

hasil

penilaian

portofolio

kepada

dinas

14. LPTK mengumumkan hasil penilaian portofolio kepada guru peserta dan memberikan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus. 15. Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik memberikan nomor registrasi kepada guru peserta sertifikasi yang lulus.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas.

B. Penilaian Portofolio Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Dokumen portofolio guru berisi data dan informasi catatan pengalaman guru dalam upaya meningkatkan profesionalitasnya dalam proses belajar mengajar. Dokumen portofolio guru dinilai oleh 2 (dua) asesor berpedoman pada buku Panduan Penyusunan Portofolio (Buku 3). Asesor yang diberi tugas untuk menilai portofolio ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Kepada asesor yang dinyatakan lulus seleksi diberikan Nomor Induk Asesor (NIA). Berdasarkan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu:


13

1.

2.

Lulus Portofolio (L)

b. terbukti secara sengaja melakukan usaha penyuapan.

Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio apabila mendapatkan skor penilaian portofolio sama dengan atau di atas skor minimal kelulusan.

Dokumen peserta akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

Melengkapi Administrasi (MA) Peserta yang harus melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolionya telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi. Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya. Peserta harus melengkapi kekurangan tersebut kemudian dokumen dikirimkan lagi ke LPTK.

3.

Gambar 3.2. di bawah menyajikan prosedur tindaklanjut bagi guru peserta sertifikasi yang termasuk kategori 1, 2, 3, dan 4. Guru peserta sertifikasi kategori 5 yang terbukti memalsukan dokumen dan guru peserta kategori 6 akan dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dilakukan pembinaan.

Melengkapi Substansi (MS) Peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan, yaitu 841-849 harus memenuhi skor minimal dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio tersebut.

4.

Mengikuti PLPG (MPLPG) Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan harus mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Jadwal PLPG ditetapkan oleh LPTK.

5.

Klarifikasi (K) Peserta yang melampirkan sebagian atau keseluruhan dokumen portofolio yang diragukan keaslian/kebenar-nya, maka diberikan kategori klarifikasi. Jika peserta terbukti melakukan pemalsuan dokumen, maka peserta didiskualifikasi.

6.

Diskualifikasi (D) Peserta sertifikasi akan didiskualifikasi apabila: a.

14

tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta; atau


Gambar 3.2. Tindaklanjut Hasil Penilaian Portofolio

C. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau PLPG) untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan persyaratan sebagai guru profesional yang ditetapkan dalam undang-undang. Peserta PLPG adalah guru peserta program sertifikasi yang belum lulus pada penilaian portofolio dan direkomendasikan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi untuk mengikuti PLPG.


15

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 5).

D. Sertifikat Pendidik Pemberian sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus sertifikasi guru dikeluarkan oleh LPTK berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Nomor 02/KSG-DIKTI/2008 tanggal 28 Februari 2008.

BAB IV

Mekanisme penilaian portofolio terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Uraian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut.

A. Persiapan a.

Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) melalui surat keputusan, minimal dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut.

No.

16


MEKANISME PENILAIAN PORTOFOLIO DI LPTK

Unsur Kepanitiaan

1.

Ketua Rayon

2.

Wakil Ketua Rayon

3.

Sekretaris dan Wakil Sekretaris Rayon

4.

Tim Ahli

5.

Bendahara dan Wakil Bendahara Rayon

6.

Ketua Pelaksana

7.

Sekretariat

Kriteria Personalia Pimpinan LPTK Induk Penyelenggara Sertifikasi. Pimpinan LPTK Mitra Penyelenggara Sertifikasi. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kesekretariatan, komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Menguasai prosedur, tata cara, dan aturan tentang sertifikasi guru, serta memiliki komitmen tinggi terhadap tugas. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; serta mampu mengelola keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk


17

No.

Unsur Kepanitiaan

8.

Divisi Penilaian

9.

Divisi Diklat Profesi Guru (PLPG)

10.

11.

Divisi Data dan Informasi

Divisi Lain

nonkependidikan yang sudah memiliki Akta V atau sertifikat Applied Approach).

Kriteria Personalia melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kemampuan mengelola data dan informasi terutama ICT, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Sesuai kebutuhan.

d. Tiap LPTK penyelenggara sertifikasi guru memilih calon asesor untuk mengikuti pelatihan/pembekalan asesesor dalam menilai dokumen portofolio guru yang diselenggarakan Rayon LPTK dengan pelatih/instruktur dari Ditjen Dikti. e. PSG melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi guru antarLPTK dalam satu rayon, dengan agenda antara lain:

b. PSG menyusun deskripsi tugas tiap unsur kepanitiaan. c.

Merekrut calon asesor1 penilaian portofolio. Kriteria asesor adalah sebagai berikut.

2)

penentuan tempat pelaksanaan penilaian portofolio,

3)

penentuan jadwal pelaksanaan penilaian portofolio,

4)

penentuan tempat dan jadwal PLPG.

f.

Rayon LPTK menerima dokumen portofolio1 dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan daftar rekapitulasi peserta sertifikasi.

g.

PSG menyiapkan Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Portofolio (BA-PF: 3) dengan format seperti pada Lampiran 16 dan menggandakan sesuai kebutuhan.

Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen atau widyaiswara yang memenuhi persyaratan dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK.

h. PSG membuat Daftar Penilaian Portofolio Individual dalam format excel yang dilengkapi dengan nama peserta, dan nama asesor (Format C1/Lampiran 17); dan mencetak sesuai dengan jumlah asesor, dalam format excel.

2)

Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas dalam menilai portofolio.

i.

3)

Memiliki komitmen, kinerja yang baik, dan sanggup melaksanakan penilaian portofolio guru secara jujur dan objektif.

PSG membuat Daftar Penilaian Portofolio Gabungan yang telah dilengkapi dengan nama peserta, dan nama dua asesor (Format C2/Lampiran 18); dan mencetak sesuai dengan jumlah pasang asesor, dalam format excel.

j.

PSG membuat Rekapitulasi Hasil Penilaian C3/Lampiran 19), dalam format excel.

k.

PSG mengidentifikasikan dan melakukan pengemasan dokumen portofolio tiap asesor disertai dengan Daftar Portofolio Tiap Asesor kepada tiap asesor (Format C4/Lampiran 20). Setiap satu dokumen portofolio dinilai

Berpendidikan minimal S2 (dapat S1 kependidikan dan S2 kependidikan; atau S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan; atau S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan, atau S1 dan S2

Asesor tahun 2007 bisa ditugasi selama yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan atau merekrut asesor baru tahun 2008 sesuai kebutuhan. Dalam merekrut asesor, LPTK bisa melibatkan widyaiswara LPMP dan atau P4TK sepanjang memenuhi persyaratan.

18

penentuan sekretariat pelaksanaan sertifikasi guru,

1)

4)

1

1)


1

Portofolio

(Format

Setiap peserta 2 (dua) eksemplar dokumen portofolio.


19

oleh 2 (dua) orang asesor. Satu kemasan terdiri atas maksimal sepuluh bendel dokumen portofolio peserta. l.

d. PSG mengadakan pertemuan teknis (technical meeting) persiapan penilaian portofolio dengan para asesor. Informasi yang diberikan antara lain sebagai berikut1.

PSG menyiapkan Daftar Hadir Asesor (Lampiran 21).

(a) Mekanisme penilaian portofolio secara umum.

m. PSG menyiapkan Tanda Pengenal Asesor (Lampiran 22).

(b) Mekanisme penilaian portofolio individual.

n. PSG menyiapkan Mekanisme Penilaian Portofolio1 (Lampiran 23).

(c) Mekanisme penyerahan hasil penilaian portofolio individual kepada petugas entry data.

o. PSG menyiapkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio tiap asesor yang telah dipak disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio Individual (kosong) dari PSG kepada setiap asesor (BA-PF: 4/Lampiran 24).

(d) Mekanisme verifikasi skor yang berbeda (di luar toleransi) antara dua asesor penilai portofolio yang sama.

p. PSG menyiapkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio tiap asesor disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio Individual (yang telah diisi oleh Asesor) dari Tiap Asesor kepada PSG (BA-PF: 5/Lampiran 25).

(e) Mekanisme entry data perbaikan skor setelah dilakukan verifikasi antar dua asesor penilai portofolio yang sama.

q. PSG menyiapkan software entry data hasil penilaian portofolio.

(f) Mekanisme penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian Portofolio.

r.

PSG menyiapkan hardware dan petugas entry data (brainware) hasil penilaian portofolio.

(g) Informasi lain yang dianggap perlu.

s.

PSG menyiapkan ATK untuk pelaksanaan sertifikasi guru.

t.

PSG menyiapkan format-format Surat Pertanggungjawaban keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. PSG mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas penilaian dokumen portofolio.

PSG menyiapkan sofware, hardware, brainware, dan ATK di tempat penilaian portofolio sesuai kesepakatan rapat rayon.

b. PSG membawa Dokumen Portofolio tiap asesor yang telah dikemas2 disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio ke tempat penilaian. c.

PSG memberikan layanan akademik dan administratif kepada para asesor.

g.

PSG menerima hasil penilaian portofolio dari asesor individual yang telah diisi oleh asesor (Format C1/Lampiran 17) dan melakukan entry data.

h. PSG mencetak Hasil Penilaian Portofolio Gabungan (Format C2/Lampiran 18) dan memberikan kembali kepada asesor untuk diverifikasi apabila terdapat skor yang berbeda secara mencolok tiap unsur antardua asesor. Dua asesor harus melakukan verifikasi hasil penilaian portofolio untuk mencapai kesepakatan jika hasil penilaian antar dua asesor di setiap unsur melebihi angka sebagai berikut.

B. Pelaksanaan a.

f.

(a) Kualifikasi dan tugas pokok (15)

PSG memberikan Dokumen Portofolio Tiap Asesor yang telah dikemas disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio Individual (kosong) kepada Asesor terkait untuk dinilai secara independen (Dengan Berita Acara BAPF: 4 pada Lampiran 24).

(b) Pengembangan profesi (35) (c) Pendukung profesi (20) i.

1

Bisa dikembangkan sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. 2 Dapat diikat dengan tali. 1

20


Meskipun beda skor antardua asesor kurang dari batasan di atas, namun bila skor total salah satu asesor di bawah batas lulus; maka kedua asesor

Bisa dikembangkan sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.


21

harus melakukan kesepakatan secara objektif. Apabila tidak terjadi kesepakatan antardua asesor maka diperlukan penilaian oleh asesor ketiga. j.

PSG melakukan re-entry data setelah dua asesor mencapai kesepakatan objektif dan perbedaan tiap unsur tidak lebih dari ketentuan skor di atas.

k.

PSG mencetak kembali Hasil Penilaian Portofolio Gabungan (Format C2/Lampiran 18) dan memberikan kepada asesor untuk ditandatangani oleh dua asesor.

l.

PSG memberikan Berita Acara Hasil Penilaian Portofolio (BA-PF: 5/Lampiran 25) untuk ditandatangani oleh asesor, dan meminta kepada asesor untuk melampirkan Hasil Penilaian Individual Tiap Asesor (Format C1) dan Hasil Penilaian Gabungan (Format C2) yang telah ditandatangani oleh asesor; dan meminta kembali Berita Acara untuk PSG serta memberikan arsipnya kepada asesor.

C. Tindak Lanjut LPTK betanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus sertifikasi memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Jika pada saat sertifikasi dan atau di kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi (oleh guru, asesor, atau PSG), LPTK menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. PSG meminta berkas hasil penilaian awal beserta skor yang dicoret dan diparaf oleh asesor terhadap hasil kesepakatan objektif untuk diarsipkan. Coretan tidak boleh dilakukan dengan tip-ex. n. PSG mencetak Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio Tiap Mapel (Format C3/Lampiran 19) dan melaporkan ke Rektor LPTK Induk. o. PSG membuat laporan pelaksanaan dan hasil penilaian portofolio kepada LPTK Induk. p. PSG mengadministrasikan Hasil Penilaian Individual (sebelum kesepakatan dan mungkin ada perbaikan skor) sebagai arsip. q. PSG mengadministrasikan dokumen portofolio setelah selesai dinilai oleh asesor sebagai arsip. r.

22

Rektor LPTK Induk selaku ketua rayon mengirim hasil pelaksanaan penilaian portofolio kepada Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, KSG, LPMP, dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.



23

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. Rayonisasi LPTK 1. Rasional Sesuai dengan Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007, pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan rayonisasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. a.

Penyebaran informasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan sertifikasi guru dari berbagai pihak antara lain Depdiknas, Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan KSG ke LPTK penyelenggara dapat dilakukan lebih mudah, efektif, dan efisien.

b. LPTK yang memiliki jumlah program studi yang terbatas, memungkinkan untuk pelaksanaan sertifikasi guru sesuai dengan jenis keahlian guru di sekolah sangat beragam dengan cara memanfaatkan asesor antar LPTK dalam satu rayon atau antar LPTK di luar rayon. c.

Objektivitas penilaian terjamin dan mengurangi beban psikologis asesor (tidak menilai portofolio guru se daerah atau yang dikenal).

2. Mekanisme Kerja Bagan organisasi Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru, disajikan pada Gambar 5.1. LPTK Induk dan mitra berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan. Mekanisme kerja Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru diuraikan sebagai berikut.

24



25

Penilaian PF

f.

Rayon LPTK melaporkan peserta yang lulus ke Ditjen PMPTK dengan tembusan KSG, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/ kota.

g.

Rayon LPTK menerbitkan Sertifikat Pendidik (Format di Lampiran 28) yang ditandatangani oleh Rektor LPTK Induk selaku Ketua Rayon dan mengirimkannya kepada guru yang telah lulus sertifikasi.

PROVINSI X Penilaian PF Penilaian PF

LPTK-MITRA

Dinas Kab/kota

Dinas Kab/kota

(LPTK INDUK)

LPTK-MITRA

Dinas Kab/kota

(LPTK INDUK)

Dinas Kab/kota

LPTK-MITRA

Dinas Kab/kota

PF diserahkan

PF diserahkan

(LPTK INDUK)

RAYON III

RAYON II

PF diserahkan

RAYON I

h. PSG merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi PLPG. i.

PSG merencanakan dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Pengaturan lebih lanjut secara operasional dituangkan dalam perjanjian kerja.

Dinas Kab/kota

B. Peran dan Tugas GURU TK-SD-SMP-SMA-SMK-SLB PESERTA SERTIFIKASI SERTIFIKASI KOORDINASI

Gambar 5.1 Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

1. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mendiknas menetapkan Peraturan dan Ketentuan tentang Sertifikasi Guru, antara lain sebagai berikut. a.

Peraturan Mendiknas tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.

Penjelasan Bagan Rayonisasi LPTK Penyelengara Sertifikasi Guru.

b. Peraturan Mendiknas tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

a.

c.

LPTK Induk bersama LPTK Mitra dalam satu rayon membentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru (PSG).

b. PSG merencanakan pelaksanaan penilaian portofolio. c.

Apabila dalam rayon tidak terdapat program studi yang relevan dengan keahlian yang dinilai maka rayon dapat meminta bantuan asesor dari rayon lain.

d. Penilaian portofolio oleh asesor dilakukan secara konsinyasi (dilakukan dalam tempat dan waktu yang sama) yang dikoordinasikan oleh LPTK Induk. e. PSG mengadministrasikan hasil penilaian portofolio.

Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

d. Keputusan Mendiknas tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). e. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. f.

Kuota sertifikasi guru dalam jabatan secara nasional.

g.

Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.

h. Keputusan Mendiknas tentang Panduan Penyusunan Portofolio.

26



27

i.

Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru.

j.

Keputusan Mendiknas tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

k.

Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

l.

Keputusan Mendiknas tentang Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

Program

m. Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Penetapan Peserta.

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Ditjen Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut. a.

b. Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dan pendidikan profesi. c.

a.

Merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru.

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim independen.

d. Melakukan koordinasi antar LPTK Penyelenggara, LPTK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP. e. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi sertifikasi guru. f.

Mengelola sistem registrasi guru yang bersertifikat.

g.

Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru.

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru.

28

i.

Menampung, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan masyarakat.

j.

Merancang rayonisasi PTPTK/LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

k.

Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru.


Menyusun naskah akademik KSG.

d. Memfasilitasi kegiatan KSG. e. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru. f.

Mengembangkan Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.

g.

Mengembangkan Panduan Penyusunan Portofolio.

2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) KSG melakukan hal-hal sebagai berikut.

Mengembangkan naskah akademik sistem sertifikasi guru.

h. Mengembangkan Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru. i.

Mengembangkan Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

j.

Mengembangkan Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

k.

Mengembangkan Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

l.

Mengembangkan pedoman penyelenggaraan sertifikasi guru prajabatan.

m. Mengembangkan instrumen tes tulis peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mengelola bank soal. n. Mengembangkan instrumen tes kinerja peserta PPG. o. Mengembangkan instrumen tes tulis dan tes kinerja bagi peserta sertifikasi guru melalui jalur pendidikan p. Mengembangkan instrumen lain yang terkait dengan sertifikasi guru. q. Menetapkan kabupaten/kota penyelenggara sertifikasi guru.

yang

menjadi

wilayah

rayon


LPTK

29

r.

Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru kepada LPTK penyelenggara.

a.

Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut. 1)

4. Direktorat Jenderal Peningkatan Kependidikan (Ditjen PMPTK)

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

a). Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 terdiri dari:

Ditjen PMPTK melakukan hal-hal sebagai berikut. a.

Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru.

b.

Mengidentifikasikan dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

c.

Mengembangkan sistem manajemen informasi peserta sertifikasi guru.

d.

Menyusun Pedoman Penetapan Peserta sertifikasi guru.

e.

Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menjabarkan rambu-rambu kriteria seleksi internal provinsi.

f.

Mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

g.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

h.

Memberi Nomor Registrasi Guru yang telah mendapat Sertifikat Pendidik untuk ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi.

i.

Memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru.

k.

Menyusun panduan penyaluran dana pelaksanaan sertifikasi guru.

l.

Menyusun panduan penyaluran dana tunjangan profesi guru.

m. Mengolah dan menganalisis data sertifikasi guru.

5. Dinas Pendidikan Provinsi Dinas pendidikan provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut.

30


Menerima dokumen dari Ditjen PMPTK sebagai berikut.

Buku 1 Buku 2

: :

Buku 3 Buku 4

: :

Buku 5

:

Buku 6

:

Buku 7

:

Pedoman Penetapan Peserta. Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio. Panduan Penyusunan Portofolio. Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru. Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

b). Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2) 3)

4) 5)

Melaksanakan sosialisasi program sertifikasi kepada dinas kabupaten/kota dan guru di wilayah kerjanya. Memonitor kegiatan dinas pendidikan kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain: rekapitulasi peserta sertifikasi guru ke dinas pendidikan provinsi, dan pengiriman berkas portofolio ke LPTK penyelenggara. Membuat rekapitulasi peserta sertifikasi guru dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Melakukan kegiatan rekrutmen peserta sertifikasi guru SLB sebagai berikut: a). Membuat daftar prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan asosiasi Guru lainnya.


31

a). Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 terdiri dari: b). Menetapkan peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi.

Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta. Buku 2 : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio. Buku 3 : Panduan Penyusunan Portofolio. Buku 4 : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru. Buku 5 : Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Buku 6 : Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. Buku 7 : Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

c). Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru di wilayahnya berdasarkan rentang yang dibuat oleh LPMP. Tatacara pemberian nomor peserta sesuai dengan Lampiran 5. 6)

Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan sertifikasi guru.

b. Bersama LPMP dan dinas pendidikan kabupaten/kota menghitung dan menetapkan kuota peserta sertifikasi kabupaten/kota. c.

Merekrut, menetapkan (dengan surat keputusan dinas pendidikan provinsi), memverifikasi dokumen portofolio guru SLB dan mengirimkan ke LPTK penyelengara sertifikasi guru dalam jabatan1.

d. Memfasilitasi kegiatan panitia sertifikasi guru.

b). Format A1 (formulir pendaftaran) dan Format A2 (Biodata) kosong dari Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik.

e. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru di wilayahnya.

c). Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru

f.

Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan diklat profesi guru di wilayahnya.

c.

g.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru di wilayahnya.

d. Bersama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota menghitung dan menyepakati kuota peserta sertifikasi kabupaten/kota.

h. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi.

e. Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk rentang menurut jenjang dan jenis pendidikan.

i.

f.

Menyalurkan nomor peserta dalam bentuk rentang ke dinas pendidikan kabupaten/kota, dan ke dinas pendidikan provinsi untuk guru Pendidikan Luar Biasa (PLB).

g.

Mendistribusikan Format A1 tentang Formulir Pendaftaran (Lampiran 1) dan Format A2 tentang Biodata Peserta Sertifikasi Guru (Lampiran 4) ke kabupaten/kota.

Memproses dan menyalurkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi.

6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) LPMP melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut. a.

Mengidentifikasikan dan menampilkan data based guru, terutama guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4.

b. Menerima dokumen dari Ditjen PMPTK sebagai berikut. 1

Disertai Rekapitulasi Peserta menggunakan Format B2 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

32


Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di LPMP untuk melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan sertifikasi guru.

h. Menerima kembali Format A1 kemudian mengirimkan format tersebut ke Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik. i.

Menerima kembali Format A2 menjadi data dalam bentuk soft file, kemudian mengirimkan data tersebut (hardcopy dan softcopy) ke Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik.


33

j.

Membuat dan melakukan perjanjian kerja dengan LPTK tentang penggunaan dana sertifikasi guru sesuai Pedoman Penyaluran Dana Sertifikasi Guru dari Ditjen PMPTK.

k.

Menyalurkan biaya penyelenggaraan sertifikasi kepada LPTK.

l.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru.

Buku 4 : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru. Buku 5 : Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Buku 6 : Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. Buku 7 : Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. b) Format A1 dan Format A2 untuk sejumlah peserta c) Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru

m. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Dirjen PMPTK melalui Direktur Profesi Pendidik. n. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

5)

Mengkomunikasikan: (a) Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk guru (Buku 4), (b) Panduan Penyusunan Portofolio (Buku 3) sejumlah peserta sertifikasi guru yang ada di wilayahnya.

6)

Mendistribusikan nomor peserta, Panduan Penyusunan Portofolio (Buku 3), Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk guru (Buku 4), Format A1 dan Format A2 kepada guru yang masuk kuota.

7)

Melakukan sosialisasi sertifikasi kepada guru di wilayahnya. Materi sosialisasi minimal mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

8)

Menugaskan kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik.

9)

Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif dan memberikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik.

Dinas pendidikan kabupaten/kota bertugas sebagai berikut. a.

Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat kabupaten/kota dengan tugas-tugas sebagai berikut. 1)

Membuat daftar prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK dan kesepakatan tingkat provinsi. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi Guru lainnya.

2)

Menetapkan peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

3)

Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru di wilayahnya berdasarkan rentang yang dibuat oleh LPMP. Tatacara pemberian nomor peserta sesuai dengan Lampiran 5.

4)

Menerima dokumen dari Ditjen PMPTK atau dinas pendidikan provinsi sebagai berikut. a) Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 terdiri dari Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta. Buku 2 : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio. Buku 3 : Panduan Penyusunan Portofolio.

34



35

10) Mengecek kebenaran dokumen-dokumen dari guru sebagai berikut:

c)

a) Format A1 dan Format A2 yang telah diisi oleh guru b) Dokumen Portofolio rangkap dua c)

Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar. Di bagian belakang setiap foto ditulis identitas peserta (nama dan nomor peserta)

11) Memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen portofolio dengan melibatkan pengawas sebelum diserahkan ke LPTK/.

17) Menyerahkan rekapitulasi peserta sertifikasi guru (Format B1 pada Lampiran 11) yang telah diisi ke dinas pendidikan provinsi. Penyerahan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAPF: 1A di Lampiran 14).

12) Membuat rekapitulasi peserta sertifikasi guru menggunakan Format B1 (Rekap Peserta Sertifikasi Kabupaten/Kota) (Lampiran 11). Dokumen dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy Excel. 13) Menyerahkan kepada LPMP dokumen-dokumen sebagai berikut:

19) Menindaklanjuti hasil penilaian portofolio sebagai berikut.

Format A1 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai rekapitulasinya (Format B11 pada Lampiran 11 yang telah diisi) dalam bentuk hard copy dan soft copy Excel.

b) Format A2 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai rekaputulasinya (Format B1 pada Lampiran 11 yang telah diisi). Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas Sertifikasi Guru (BA-PF: 1) pada Lampiran 13.

a)

Meneruskan pengumuman hasil sertifikasi guru kepada peserta sertifikasi.

b) Meminta peserta yang lulus menunggu pengumuman lebih lanjut untuk memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi dari Depdiknas. c)

Menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang melalui sekolah tempat peserta bertugas.

lulus

14) Menghimpun dokumen portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi guru (dua rangkap untuk setiap guru secara tidak terpisah).

d) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio, selanjutnya diserahkan kembali ke Rayon LPTK.

15) Merekap peserta yang menyerahkan portofolio dengan Format B1 pada Lampiran 11.

e) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus mengikuti PLPG.

16) Menyerahkan dokumen-dokumen kepada Rayon LPTK sebagai berikut:

20) Mengambil bendel pertama dokumen portofolio yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8, minimal setelah 2 minggu dari pengumuman kelulusan. Jika dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan, dokumen portofolio tersebut tidak diambil, maka di luar tanggung jawab LPTK.

a)

Portofolio, masing-masing peserta rangkap dua.

b) Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta (Format B1 pada Lampiran 11 yang telah diisi). Format B1 adalah Daftar Rekapitulasi Peserta yang telah menyerahkan: (1) Format A1, (2) Format A2, dan (3) Dokumen Portofolio. Format B1 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

36

Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Portofolio (BA-PF: 2 pada Lampiran 15).

18) Menerima dokumen rekapitulasi hasil penilaian portofolio dan sertifikat pendidik (bagi peserta yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi (Format C3 pada Lampiran 19 yang telah diisi LPTK Penyelenggara).

a)

1

Pas photo terbaru peserta, berwarna, ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 4 lembar. Di bagian belakang setiap pas photo dituliskan identitas peserta (nama dan nomor peserta).


b. Mengendalikan kualitas penyelengaraan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


37

c.

Guru Kabupaten/Kota (Format B1 pada Lampiran 11) dalam bentuk hard dan softcopy).

Memproses tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi.

h. Mengadministrasikan dokumen portofolio untuk dinilai oleh dua asesor. 8. Rayon LPTK Rayon LPTK terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra sesuai dengan penetapan Depdiknas. LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG), dengan tugas sebagai berikut. a.

Melakukan koordinasi dengan LPMP berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru.

i.

Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya.

j.

Mengundang asesor dan melakukan pengarahan (coaching).

k.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian portofolio.

l.

Melakukan entry rekapitulasinya.

b. Merencanakan penilaian portofolio. c.

Menerima dokumen Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru dari Ditjen Dikti, yang terdiri dari: Buku 1 Buku 2 Buku 3 Buku 4 Buku 5 Buku 6 Buku 7

: Pedoman Penetapan Peserta : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio. : Panduan Penyusunan Portofolio. : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru. : Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). : Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. : Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

d. Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu kriteria yang ditetapkan Ditjen Dikti (jika asesor yang direkrut tahun 2008 kurang mencukupi). e. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan nara sumber dari Ditjen Dikti (jika merekrut asesor baru).

38

f.

Meminta asesor dari rayon lain apabila dalam rayon tersebut tidak terdapat asesor program studi yang relevan (jika diperlukan).

g.

Menerima dokumen portofolio dari dinas pendidikan kabupaten/kota beserta daftar rekapitulasinya. Daftar Rekaiptulasi Peserta Sertifikasi


data

hasil

penilaian

kegiatan asesor

persiapan dan

dan

membuat

m. Menetapkan hasil penilaian portofolio: 1)

lulus sertifikasi

2)

melengkapi Administrasi

3)

melengkapi substansi

4)

mengikuti PLPG

5)

Tidak lulus sertifikasi

6)

didiskualifikasi

n. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Rektor LPTK ketua rayon. Format Sertifikat Pendidik tertera di Lampiran 28. Pengisian bangko sertifikat pendidik berpedoman pada ketentuan di Lampiran 29. o. Memverifikasi peserta yang diindikasikan melakukan pelanggaran dan jika benar peserta yang bersangkutan melakukan pelanggaran/kecurangan, LPTK menetapkan status diskualifikasi dan dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. p. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi PLPG. q. Memberi Nomor Pokok Peserta PLPG. r.

Melaksanakan penilaian ulang portofolio oleh asesor yang sama bagi peserta yang telah melengkapi kekurangan dokumen portofolio.


39

s.

Melaksanakan ujian ulang bagi peserta PLPG yang belum lulus. Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak dua kali dengan rentang waktu sekurang-kurangnya dua minggu terhitung sejak tanggal pengumuman.

prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) syarat mengikuti serifikasi, (4) prosedur penyusunan dokumen portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, dan (5) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

t.

Melaporkan hasil sertifikasi kepada Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, KSG, dan LPMP menggunakan Format C3 pada Lampiran 19, dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

b. Peserta sertifikasi memperoleh: (a) Nomor Peserta, (b) Pedoman Sertifikasi bagi Peserta untuk guru, (c) Pedoman Penyusunan Perangkat Portofolio Sertifikasi Guru (Buku 3), (d) Format A1 (Lampiran 1), dan (5) Format A2 (Lampiran 4) dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

u. Melaporkan peserta sertifikasi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Ditjen PMPTK untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru. v.

c.

Menyerahkan kepada guru melalui dinas pendidikan kabupaten/kota bendel pertama dokumen portofolio yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8, minimal setelah 2 minggu setelah pengumuman kelulusan. Jika dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan, dokumen portofolio tersebut tidak diambil, maka di luar tanggung jawab LPTK. Penyerahan dokumen dilengkapi dengan bukti serah terima secara tertulis. 1

Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi, yang meliputi: 1)

Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.

2)

Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.

3)

Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4)

Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

5)

Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama;

6)

Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

w. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

9. Peserta Sertifikasi Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dan masa kerja minimal 5 (lima) tahun. Selain itu, mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi maka dinas pendidikan provinsi atau dinas kabupaten/kota memprioritaskan (1) masa kerja/pengalaman mengajar sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan/tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

d. Peserta mengisi Format A1, Format A2, menyiapkan pas photo terbaru (6 bulan terakhir), berukuran 3 x 4 (berwarna, bukan polaroid), sebanyak 4 lembar, dan menyusun dokumen portofolio 2 (dua) bendel1 kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Di belakang setiap pas photo dituliskan nama dan nomor peserta. Pengisian Format A1 berpedoman pada Panduan Pengisian Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2008 (Lampiran 2).

Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut. a.

1

Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan materi minimal meliputi: (1)

Bukti serah terima dibuat LPTK

40


e. Peserta menunggu hasil penilaian portofolio. 1

Bukti fisik (sertifikat/piagam) untuk komponen 2 dan 8 dalam bendel pertama harus asli


41

f.

Peserta yang Lulus memperoleh Sertifikat Pendidik.

g.

Peserta yang Tidak Lulus dalam penilaian portofolio direkomendasi oleh LPTK penyelenggara sertifikasi sebagai berikut. 1)

Melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi.

2)

Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio bagi peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan yaitu memiliki skor 841-849 harus memenuhi skor minimal.

3)

Mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan uji kompetensi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh dinas pendidikan provinasi dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota.

4)

Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru PLB ke dinas pendidikan provinsi.

h. Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta atau terbukti melakukan pemalsuan dokumen portofolio dan tidak lulus ujian ulang kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota

C. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2008 Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 meliputi dua kelompok sasaran, yaitu: (1) melalui penilaian portofolio dan (2) melalui jalur pendidikan. Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio terdapat pada Lampiran 26 dan Lampiran 27 adalah jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.

42


BAB VI

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

A. Rasional Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru dan dosen adalah pendidik profesional. Untuk itu dalam rangka menjamin kualitas guru perlu dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu pendidik yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Melalui sertifikasi diharapkan kinerja guru meningkat yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan. Sesuai Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2), institusi penyelenggara sertifikasi guru adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PTPTK/LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru berdasarkan berbagai pertimbangan objektif yang terkait dengan (1) keberadaan dan kualitas sumberdaya manusia, (2) kualitas proses pembelajaran sebagai wujud pelaksanan tridharma perguruan tinggi, (3) peringkat akreditasi BAN-PT, (4) jumlah program studi kependidikan yang ada (S1, S2, dan S3), (5) komitmen perguruan tinggi dalam memberikan laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) kepada Ditjen Dikti setiap akhir semester, dan (6) ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Pelaksanaan sertifikasi guru melibatkan berbagai institusi, maka untuk standarisasi kualitas proses dan hasil sertifikasi guru diperlukan institusi berbentuk konsorsium, yakni Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007, keanggotaan KSG terdiri atas berbagai institusi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi guru, sebagai berikut.


43

1.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.

2.

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

3.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

4.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

5.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

6.

Rektor Universitas Negeri Makasar.

7.

Rektor IKIP PGRI Semarang.

8.

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.

9.

Rektor Universitas Katholik Sanata Dharma Yogyakarya.

C. Tugas 1.

Merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru.

2.

Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

D. Penetapan Konsorsium 1.

Mendiknas menetapkan Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru dengan susunan keanggotaan: ketua, wakil ketua, dan anggota konsorsium.

2.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru membentuk Pelaksana Harian yang diketuai oleh Sekretaris Eksekutif.

3.

Konsorsium Sertifikasi Guru dan Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris Eksekutif membentuk divisi-divisi dan tim ad hoc sesuai kebutuhan.

5.

KSG menetapkan tata kerja dan program kerja konsorsium berdasarkan keputusan Ketua.

10. Rektor Universitas Negeri Padang. 11. Dekan FKIP Universitas Palangkaraya.

B. Dasar Hukum

44

1.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

5.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru.

6.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.


E. Organisasi Bagan struktur organisasi KSG disajikan pada gambar 6.1. berikut ini.


45

Ketua

: Dirjen Dikti

F. Deskripsi Tugas Unsur-Unsur KSG

Wakil Ketua : Dirjen PMPTK Anggota

1. Tugas Konsorsium Sertifikasi Guru

:

a.

Merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru

a.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

b.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

c.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

c.

d.

Rektor Universitas Negeri Makasar.

e.

Rektor IKIP PGRI Semarang.

f.

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.

a.

g.

Rektor Universitas Katholik Sanata Dharma Yogyakarya.

h.

Rektor Universitas Negeri Padang.

b. Melakukan koordinasi dengan berbagai institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru

i.

Dekan FKIP Universitas Palangkaraya.

Mengkoordinasikan pelaksanaan dilakukan oleh Tim independen.

monitoring

dan

evaluasi

yang

2. Sekretaris Eksekutif

c.

Melaksanakan kebijakan KSG dalam kegiatan sehari-hari

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja divisi dan tim ad hoc

d. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja KSG Tim Monev Independen

e. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas harian Sekretaris Eksekutif

: Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti

Wakil Sekretaris Eksekutif I : Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Wakil Sekretaris Eksekutif II : Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Depag

3. Sekretariat a.

Memfasilitasi pelaksanaan tugas Sekretaris Eksekutif.

b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas divisi dan tim ad hoc. Sekretariat 1 (Ditjen Dikti)

Sekretariat 2 (Depag)

c.

Mengadministrasikan dokumen hasil kerja divisi dan tim ad hoc.

4. Divisi Penjaminan Mutu Divisi

Divisi

Penjaminan Mutu

Data dan Informasi

Tim Ad Hoc

a.

Melakukan koordinasi antar LPTK Penyelenggara, LPTK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LPTK dengan KSG

b. Melakukan pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru Rayon LPTK

Gambar 6.1 Bagan Organisasi Konsorsium Sertifikasi Guru

46


c.

Mengembangkan indikator kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

d. Menyusun Pedoman Penetapan Peserta.


47

e. Menyusun Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio. f.

Menyusun Panduan Penyusunan Portofolio.

g.

Menyusun Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru.

b. Mengembangkan instrumen tes kinerja peserta PPG. c.

d. Mengembangkan instrumen lain yang terkait dengan sertifikasi guru. e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan devisi.

h. Menyusun Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). i.

Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

j.

Menyusun Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

5. Divisi Data dan Informasi a.

f.

Menyusun naskah akademik sistem sertifikasi guru.

g.

Mengembangkan rambu-rambu kurikulum Diklat Profesi Guru (PLPG).

h. Menetapkan rayonisasi PTPTK/LPTK penyelenggara sertifikasi guru. i.

Menyusun naskah akademik dan pedoman penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan dan prajabatan.

j.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan divisi.

G. Pembiayaan

Mengembangkan dan mengelola sistem koding data sertifikasi guru.

b. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi sertifikasi guru. c.

Mengembangkan instrumen portofolio guru beserta rubriknya.

Mengelola sistem registrasi guru yang bersertifikat.

Biaya operasional kegiatan Konsorsium Sertifikasi Guru dibebankan pada: 1.

Anggaran yang relevan pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

2.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

d. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru. e. Menampung, masyarakat.

menganalisis,

dan

menindaklanjuti

masukan

f.

Menyusun laporan kegiatan divisi.

g.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal penyelenggaraan sertifikasi guru.

6. Tim AD HOC Melaksanakan kegiatan sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan sekretaris eksekutif, antara lain sebagai berikut. a.

48

Mengembangkan instrumen tes tulis perserta PPG dan mengelola bank soal.



49

LAMPIRAN

50



51

Lampiran 1 CONTOH FORMAT A1

Lampiran 2 PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2008

A. PETUNJUK UMUM 1.

Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru (Format A1) akan dibaca komputer secara digital (dengan menggunakan mesin Digital Mark Reader (DMR). Oleh karena itu, pendaftar harus membaca panduan ini dengan seksama, sehingga tidak akan membuat kesalahan.

2.

Format A1 harus diisi dengan pensil 2B (gunakan pensil 2B yang asli dan hati-hati dengan pensil tiruan). Format A1 tidak boleh diisi dengan balpoin, pen, dan pensil HB; kecuali pada kolom pernyataan dan tanda tangan.

3.

Format A1 tidak boleh kotor, sobek, terlipat, atau basah.

4.

Jika terjadi salah pengisian, hapuslah bagian/bulatan yang salah dengan penghapus pensil yang baik dan bersih.

5.

Jangan sekali-kali menghitamkan bulatan atau menulis sesuatu pada bagian formulir yang tidak diminta untuk diisi.

6.

Pada waktu menghitamkan satu bulatan, harus sehitam mungkin tetapi jangan sampai merusak formulir, kemudian perhatikan hal-hal sebagai berikut. a.

Cara mengarsir bulatan harus dihitamkan sampai penuh dan jangan sampai keluar dari garis bulatan.

b. Jangan sampai menghitamkan lebih dari satu bulatan dalam satu kolom, karena isian tersebut otomatis dianggap salah. c.

52


Periksa ulang apakah antara huruf/angka yang Anda tulis di dalam kotak dengan bulatan yang Anda arsir sudah sesuai; atau jangan sampai lupa, Anda sudah mengisi huruf/angka di dalam kotak tetapi tidak menghitamkan bulatannya.


53

B. PETUNJUK PENGISIAN

K-03 NIP (Khusus bagi PNS)

K-01 NOMOR PESERTA Isilah nomor peserta pada Format A1 pada tempat yang tersedia sesuai dengan nomor peserta Anda, kemudian hitamkan bulatan yang sesuai dengan nomor peserta. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Ketentuan pemberian nomor peserta dijelaskan secara rinci pada buku Pedoman Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Isilah NIP Anda sesuai dengan SK Pengangkatan Anda pada kolom yang tersedia (9 angka). Jika guru tetap yayasan tidak perlu menuliskan nomor ini. Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Contoh: Peserta yang memiliki NIP 132098120, tulislah secara lengkap dimulai dari sebelah kiri.

K-04 NAMA PESERTA (Tanpa Gelar) Contoh: Peserta sertifikasi guru dengn nomor peserta 08091540210101, tulislah secara lengkap 08091540210101, kemudian hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka tersebut.

K-02 NUPTK Contoh: Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah secara lengkap dimulai dari sebelah kiri.

Isilah nama Anda pada tempat yang tersedia. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga dapat tercakup dalam tempat yang tersedia (20 huruf). Susunan dan ejaan harus sesuai dengan nama yang tertulis pada SK Anda. Nama yang terlalu panjang bisa disingkat dengan singkatan yang lazim digunakan. Jika nama Anda terdiri atas dua atau lebih suku kata, maka antar suku kata diberi spasi, termasuk antara singkatan nama dan nama. Contoh: MOHAMMAD ALDI FIRMANSYAH, disingkat menjadi: M ALDI FIRMANSYAH.

54



55

K-05 NOMOR STATISTIK SEKOLAH

K-08 PENDIDIKAN Isilah nomor statistik sekolah tempat Anda bertugas. Bagi Anda yang mengajar di beberapa sekolah, gunakan nomor statistik sekolah tempat mengajar utama. Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Contoh: Nomor statistik sekolah tempat seorang peserta sertifikasi guru bertugas adalah 20.2.21.0501.005 tulislah secara lengkap dimulai dari sebelah kiri tidak disertai titik.

Hitamkan satu bulatan yang sesuai dengan kualifikasi akademik tertinggi Anda. Contoh: Jika Anda memiliki kualifikasi tertinggi S2, maka Anda harus menghitamkan bulatan S2 K-09 BIDANG STUDI S1/D-IV Isilah kode bidang studi S1/D-IV Anda, pada tempat yang tersedia (3 angka). Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Daftar Kode Bidang Studi S1/D-IV terdapat pada Lampiran 8. Contoh: Peserta dengan latar belakang S1 Pendidikan Kimia mengisikan kode 403

K-10 BIDANG STUDI S2

K-06 TANGGAL LAHIR Isilah tanggal lahir Anda pada tempat yang tersedia, dengan mengisi tanggal, bulan dan tahun masingmasing 2 angka dari belakang. Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi.

Jika memiliki ijazah S2, isilah kode bidang studi S2 Anda pada tempat yang tersedia (3 angka). Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Daftar Kode Bidang Studi S2 terdapat pada Lampiran 9.

Contoh:

Contoh: Peserta dengan latar belakang S2 Ilmu Ekonomi dan Akuntansi mengisikan kode 012

Jika Anda lahir pada tanggal 5 April 1964, maka ditulis 050464 K-11 BIDANG STUDI S3

K-07 JENIS KELAMIN Hitamkan satu bulatan yang sesuai dengan jenis kelamin Anda.

Jika memiliki ijazah S3, isilah kode bidang studi S3 Anda pada tempat yang tersedia (3 angka). Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Daftar Kode Bidang Studi S3 terdapat pada Lampiran 10. Contoh: Peserta dengan latar belakang S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat mengisikan kode 012

Contoh : Peserta sertifikasi bernama MOHAMMAD ALDI FIRMANSYAH memiliki jenis kelamin laki-laki.

56



57

K-12 TAHUN LULUS PERGURUAN TINGGI (PT) S1/D-IV

K-15 PENGALAMAN MENGAJAR

Isilah tahun ijazah S1/D-IV yang Anda miliki (4 angka). Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Jika Anda menempuh S/D-IV kedua, isikan salah satu dan dipilih yang paling relevan.

Isilah masa kerja Anda selama mengajar, dihitung dari bulan pertama kali Anda mengajar. Bagi Anda yang pernah berhenti mengajar dalam kurun waktu tertentu, masa kerja dihitung hanya selama Anda mengajar saja.

Kolom ketiga hanya memiliki dua bulatan, oleh karena itu untuk angka ketiga yang lebih dari 1, maka buatlah bulatan yang dihitamkan di kolom ketiga sejajar dengan bulatan di kiri dan kanan.

Contoh:

Contoh :Jika Anda lulus S1/D-IV pada tahun 1986, maka ditulis 1986 dan hitamkan bulatan yang sesuai.

K-13 TUGAS TAMBAHAN Jika Anda memiliki tugas tambahan, hitamkan satu bulatan yang sesuai dengan tugas tambahan yang saat ini Anda laksanakan. Jika Anda tidak memiliki tugas tambahan, kosongkan.

Jika Anda memiliki masa kerja 25 tahun 5 bulan, maka diisikan: 2505

K-16 BIDANG STUDI SERTIFIKASI Isilah kode bidang studi yang akan Anda ikuti dalam sertifikasi guru. Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Daftar Kode Bidang Studi terdapat pada Lampiran 7. Contoh: Guru yang mengikuti sertifikasi untuk bidang studi matematika SMP akan mengisikan kode 094

K-16 JENJANG PENDIDIKAN TEMPAT MENGAJAR K-14 BIDANG STUDI MENGAJAR Isilah kode bidang studi yang Anda asuh di sekolah tempat Anda mengajar sekarang pada tempat yang tersedia (3 angka). Hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang Anda isi. Daftar Kode Bidang Studi terdapat pada Lampiran 7.

Hitamkan satu bulatan yang sesuai dengan jenjang pendidikan tempat Anda mengajar. Contoh: Jika Anda mengajar di SMK, maka hitamkan bulatan SMK

Contoh: Peserta yang mengajar matematika di SMP mengisikan kode 094

58



59

Lampiran 3 PROSEDUR PENGELOLAAN

K-17 PERNYATAAN Isilah nama sekolah dan kabupaten/kota tempat Anda bertugas dengan tulisan biasa, bukan huruf cetak. Kemudian salinlah dengan balpoin pada tempat yang tersedia pernyataan: Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan dalam formulir ini adalah benar. Tulislah nama terang dan tanda tangan Anda dengan balpoin. Tanda tangan jangan sampai keluar dari kotak yang tersedia.

FORMULIR PENDAFTARAN (FORMAT A1) DAN BIODATA (FORMAT A2) PESERTA SERTIFIKASI GURU 1. 2. 3.

Formulir Pendaftaran Format A1 dan Biodata Format A2 diproduksi oleh Depdiknas, Dikirim ke LPMP dengan jumlah yang sama dengan kuota di daerah kerja LPMP tsb Dikirim dgn berita acara

1. LPMP, Dinas Pend Prov dan Dinas Pend Kab/Kota bersidang menentukan kuota guru Kab/kota 2. Berdasarkan kuota ini Format A1 dan A2 diserahkan ke Dinas Pend Kab/kota sesuai kuota masing-masing 3. Dikirim dengan berita acara

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Peserta sertifikasi mengisi formulir sesuai dengan petunjuk pengisian 2. Diserahkan ke Dinas Pend. Kab/kota

Dinas Pend Kab/Kota mengemas semua isian Format A1 dan A2 Disusun nomor kecil di atas. Dimasukkan plastik, per plastik diisi maksimum 30 peserta. Dimasukkan amplop Cover amplop diberi catatan tentang isi amplop. Dikirim ke LPMP dengan berita acara.

1. Di LPMP Format A2 di proses dan diwujudkan soft copy. 2. Soft copy ini kemudian dikirim ke PMPTK 3. Format A1 langsung dikirim ke PMPTK

1. Di PMPTK Format A1 diproses sehingga menjadi data. 2. Data dari Format A1 dan A2 kemudian dipakai untuk memverifikasi data peserta dari Dinas Pend. Kab/kota.

Hasil verifikasi merupakan data guru peserta sertifikasi.

60



61

Lampiran 4 FORMAT A2 FORMULIR BIODATA PESERTA SERTIFIKASI GURU

62



63

Lampiran 5 TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA Nomor peserta mencakup 14 (empat belas) digit dengan ketentuan pemaknaan sebagai berikut.

Digit 7, 8, dan 9 adalah kode untuk jenjang dan bidang studi yang diampu oleh guru peserta sertifikasi. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 7. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar bidang studi matematika SMP diisi dengan kode 094. Jika peserta sertifikasi adalah guru kelas SD diisi dengan kode 027. Pengisian Digit 10 Digit 10 diisi dengan kode peserta sertifikasi yang diselenggarakan oleh Depdiknas angka 1, dan oleh Departemen Agama angka 2.

Pengisian Digit 1 dan 2 Digit 1 dan 2 adalah kode untuk tahun ketika guru menjadi peserta sertifikasi, diisi tahun (dua digit dari belakang). Contoh, guru menjadi peserta sertifikasi tahun 2008, diisi 08; jika guru peserta sertifikasi tahun 2008 diisi 08.

Pengisian Digit 11, 12, 13, dan 14 Digit 11, 12, 13, dan 14 adalah nomor urut peserta sertifikasi. Nomor urut tersebut diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada peserta sertifikasi sesuai dengan urutan peserta yang mengikuti sertifikasi dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan dan kuota (jenjang TK lebih dulu, berikutnya SD, berikutnya SMP, berikutnya SMA/SMK). Misal, peserta sertifikasi nomor urut 15, digit tersebut ditulis 0015. Contoh Nomor Peserta yang Ditulis secara Lengkap:

Pengisian Digit 3 dan 4 Digit 3 dan 4 adalah kode untuk provinsi tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 6. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di Provinsi Jawa Barat, digit tersebut diisi dengan kode 02.

Peserta sertifikasi tahun 2008 (kode 08), di Provinsi Jawa Barat (Kode 02) Kabupaten Indramayu (kode 16), guru SMP pengampu mata pelajaran matematika (kode 094), guru binaan Depdiknas (kode 1), sebagai peserta sertifikasi dengan nomor urut 15; maka nomor peserta guru tersebut adalah sebagai berikut. 08021609410015

Pengisian Digit 5 dan 6 Digit 5 dan 6 adalah kode untuk kabupaten/kota tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 6. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, digit tersebut diisi dengan kode 16.

Tatacara penulisan nomor peserta tanpa indentasi (tidak diperbolehkan diberi spasi). Contoh penulisan nomor peserta yang salah adalah sebagai berikut. 08 2608 094 10108 (salah)

salah

salah

salah

Pengisian Digit 7, 8, dan 9

64



65

Lampiran 6

Provinsi

KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4) DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6) Provinsi

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

DKI Jakarta

01

01

Kabupaten Kepulauan Seribu

01

60

Kota Jakarta Pusat

01

61

Kota Jakarta Utara

01

62

Kota Jakarta Barat

01

63

Kota Jakarta Selatan

Jawa Barat

66

Nama Kabupaten/Kota

01

64

Kota Jakarta Timur

02

05

Kabupaten Bogor

02

06

Kabupaten Sukabumi

02

07

Kabupaten Cianjur

02

08

Kabupaten Bandung

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 60 61 62 63

Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Kerawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bandung Barat Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon


Jawa Tengah

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

65 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nama Kabupaten/Kota

Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Kebumen Kabupaten Purworejo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Megelang Kabupaten Boyolali Kabupaten Klaten Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen Kabupaten Grobogan Kabupaten Blora Kabupaten Rembang Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kabupaten Temanggung Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Tegal


67

Provinsi

DI Yogyakarta

Jawa Timur

68

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

29 60 61 62 63 64 65 01 02 03 04 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nama Kabupaten/Kota

Kabupaten Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulonprogo Kota Yogyakarta Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Mojokerto Kabupaten Jombang Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Kabupaten Nganjuk Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung Kabupaten Trenggalek Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang


Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18

Nama Kabupaten/Kota

Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situbondo Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sampang Kabupaten Sumenep Kabupaten Bangkalan Kota Surabaya Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Mojokerto Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Batu Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Simeulue Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Nagan Raya Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Luas


69

Provinsi

Sumatera Utara

70

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

19 20 60 61 62 63 64 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 18

Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Sabang Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat Kabupaten Karo Kabupaten Simalungun Kabupaten Dairi Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

19 20 21 22 60 61 62 63 64 65 66

Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kota Medan Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Pematang Siantar Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan

Nama Kabupaten/Kota


Provinsi

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

08 08 08 08 08 08 08

01 02 03 04 05 06 07

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

08

08

Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10

10 11 12 13 60 61 62 63 64 65 66 01 02 04 05 08 09 10 11 14 60 62 01 02 03

Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Sarolangun

Nama Kabupaten/Kota

Agam Pasaman Lima Puluh Kota Solok Padang Pariaman Pesisir Selatan Tanah Datar


71

Provinsi

Sumatera Selatan

Lampung

Kalimantan

72

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

10 10 10 10

04 05 06 07

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13

08 09 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 60 61 01

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Merangin Kota Jambi Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Banyuasin Kabupaten Oku Timur Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Sambas

Nama Kabupaten/Kota

Tanjung Jabung Barat Kerinci Tebo Muara Jambi


Provinsi

Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 60 61 01 02 03 04

Kabupaten Pontianak Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Melawi Kabupaten Sekadau Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Kotawaringin Timur

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15

05 06 07 08 09 10 11 12 13 60 01 02 03 04 05 06

Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangkaraya Kabupaten Banjar Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nama Kabupaten/Kota


73

Provinsi

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

Kalimantan Timur

15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16

07 08 09 10 11 60 61 01 02 03 04 07 08 09 10

Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru Kabupaten Balangan Kabupaten Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Bulongan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur

16 16 16 16 16

11 60 61 62 63

Kabupaten Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63

Kabupaten Bolaang Mengondow Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Mitra Kabupaten Bolmong Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu

Sulawesi Utara

74

Nama Kabupaten/Kota


Provinsi

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 01

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota Palu Kabupaten

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 26 60 61 62

Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Kabupaten Soppeng Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai Kabupaten Selayar Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo

Nama Kabupaten/Kota

Banggai Kepulauan Donggala Poso Banggai Buol Toli Toli Morowali Parigi Muotong Tojo Una-Una Maros


75

Provinsi

Sulawesi Tenggara

Maluku

Bali

Nusa Tenggara Barat

76

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 60 61 01 02 03

Kabupaten Konawe Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Wakatobi Kabupaten Bombana Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kowane Utara Kabupaten Buton Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Buru

21

04

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

21

05

Kabupaten Seram Bagian Barat

21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23

06 07 60 01 02 03 04 05 06 07 08 60 01 02 03 04

Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Kepulauan Aru Kota Ambon Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli Kabupaten Karang Asem Kota Denpasar Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa

Nama Kabupaten/Kota


Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Papua

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

23 23 23 23 23 24 24

05 06 07 60 61 01 03

Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 01 02 03 07 08 09 10 11 12

Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kota Kupang Kabupaten Jaya Pura Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Yapen Waropen Kabupaten Marauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Nabire Kabupaten Paniai Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Mimika

Nama Kabupaten/Kota


77

Provinsi

Bengkulu

Maluku Utara

Banten

78

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

25 25 25 25

13 14 15 16

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27

17 18 19 20 26 27 28 60 01 02 03 04 05 06 07 08 60 02 03 04

Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Tolikara Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Memberano Raya Kota Jayapura Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Kepahiang Kabupaten Lebong Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kota Bengkulu Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Utara

27 27 27 27 27 28 28 28 28

05 06 07 60 61 01 02 03 04

Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang

Nama Kabupaten/Kota

Boven Digul Mappi Asmat Yahukimo


Provinsi

Babel

Gorontalo

Kepulauan Riau

Irian Jaya Barat

Sulawesi Barat

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33

60 61 01 02 03 04 05 06 60 01 02 03 04 05 60 01 02 03 04 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 60 01 02 03

Nama Kabupaten/Kota

Kota Cilegon Kota Tangerang Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pouwato Kabupaten Bonebolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Kaimana Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kota Sorong Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Polewali


79

Lampiran 7 Provinsi

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

33 33

04 05

KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN

Nama Kabupaten/Kota

Kabupaten Mamasa Kabupaten Majene

(DIGIT 7, 8, DAN 9) I.

Guru TK/RA No 1

II.

Bidang Studi/Mata Pelajaran

Kode

TK/RA (Guru Kelas)

020

Guru SD/MI No


Kode

1

SD/MI (Guru Kelas)

027

2

Pendidikan Agama Islam

030

3

Pendidikan Agama Katholik

034

4

Pendidikan Agama Kristen

037

5

Pendidikan Agama Hindu

040

6

Pendidikan Agama Budha

044

7

Bidang Studi Lainnya

061

III. Guru SMP/MTs No

80



Kode

1


067

2


070

3


074

4


077

5


080

6

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

084

7

Bahasa Indonesia (Sastra)

087

8

Bahasa Inggris

090

9

Matematika

094

10

Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika)

097

11

Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu)

100


81

No


Kode

No


Kode

12

Kesenian, Budaya dan Keterampilan

104

21

Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi)

210

13

Pendidikan Jasmani (Olahraga & Kesehatan)

107

22

Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu)

214

14

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

110

23

Kesenian (dan budaya)

217

15

Geografi

114

24

Pendidikan Jasmani (Olahraga dan Kesehatan)

220

16

Sejarah

117

25

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

224

17

Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi)

120

26

Keterampilan

227

18

Biologi

124

27


230

19


125 V. GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

IV. Guru SMA/MA No

82

A. UMUM Bidang Studi/Mata Pelajaran

Kode

No


Kode

1


127

1


300

2


130

2


301

3


134

3


302

4


137

4


303

5


140

5


304

6


154

6


310

7

Bahasa Indonesia (dan Sastra Indonesia)

156

7

Bahasa Inggris

311

8

Bahasa Inggris

157

8

Bahasa Jerman

312

9

Bahasa Jerman

160

9

Bahasa Perancis

313

10

Bahasa Perancis

164

10

Bahasa Arab

314

11

Bahasa Arab

167

11

Bahasa Jepang

315

12

Bahasa Jepang

170

12

Bahasa Mandarin

316

13

Bahasa Mandarin

174

13

Bahasa Asing Lain

317

14

Bahasa Asing Lain

177

14

Matematika

318

15

Matematika

180

15

Fisika

319

16

Fisika

184

16

Kimia

320

17

Kimia

187

17

Biologi

321

18

Biologi

190

18

Bidang Studi Umum Lainnya

322

19

Sejarah

204

20

Geografi

207



83

B. BIDANG KEJURUAN No 1

Bidang Keahlian

No Program Keahlian

2

3

4

Teknik Bangunan Umum (Sipil)

400

Bangunan/Sipil

Teknik Konstruksi Baja

401

Teknik Konstruksi Kayu

402

Teknik Batu dan Beton

403

5

Tata Boga

404 6

Tata Kecantikan

405

Program Keahlian

Kode

Teknik Elektro Otomotif

430

Teknik Mesin Lainnya

431

Tataboga Umum

432

Restoran

433

Patiseri

434

Tataboga Lainnya

435

Tata Kecantikan Umum

436

Tata Kecantikan Kulit

437

406

Tata Kecantikan Rambut

438

Teknik Plumbing & Sanitasi

407

Spa

439

Teknik Bangunan/Sipil Lainnya

408

Tata Kecantikan Lainnya

440

Perabot Umum

409

Tata Busana Umum

441

Perabot Kayu

410

Design Busana

442

Perabot Logam

411

Perabot Lainnya

412

Teknik

Teknik Listrik (Elektro) Umum

Listrik/Elektro

Perabot

Teknik Mesin

7

Tata Busana

Tata Busana Lainnya

443

Budidaya Ternak Umum

444

413

Budidaya Ternak Ruminansia

445

Teknik Transmisi Tenaga Listrik

414

Budidaya Ternak Unggas

446

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

415

Budidaya Ternak Harapan

447

Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik

416

Teknik Distribusi Tenaga Listrik

417

Teknik Listrik Industri

418

Budidaya Ikan Air Tawar

450

Teknik Listrik/Elektro Lainnya

419

Budidaya Ikan Air Laut

451

Teknik Mesin Umum

420

Budidaya Ikan Air Payau

452

Teknik Las

421

Budidaya Rumput Laut

453

Teknik Pembentukan

422

Budidaya Perikanan Lainnya

454

Teknik Pengecoran

423

Teknik Pemesinan

424

Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri

425

Teknik Gambar Mesin

426

Teknik Mekanik Otomotif

427

Teknik Alat Berat

428

Teknik Body Otomotif

84

Kode

Teknik

Teknik Pekerjaan Finishing Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana Teknik Gambar Bangunan

Bidang Keahlian


429

8

9

10

Budidaya Ternak

Budidaya Ikan

448 449

Teknologi Hasil

Teknologi Hasil Pertanian

455

Pertanian

Pengolahan Hasil Pertanian Pangan Pengolahan Hasil Pertanian NonPangan Pengawasan Mutu

456

Kerajinan Umum

459

Kria Tekstil

460

Kria Kulit

461

Pengawasan mutu

11

Budidaya Ternak Lainnya Budidaya Ikan

Kerajinan


457 458

85

No

12

13

14

15

86

Bidang Keahlian

Program Keahlian

Kode

No

Kria Keramik

462

16

Kria Logam

463

Bidang Keahlian

Program Keahlian

Kode

Geologi

Geologi Pertambangan Umum

494

Pertambangan

Geologi Pertambangan

495

Kria Kayu

464

Perminyakan

496

Kria Lainnya

465

Geologi Khusus Lainnya

497

Instrumentasi

Instrumentasi Industri Umum

498

Industri

Kontrol Proses

499 500

Teknologi Pesawat

Teknologi Pesawat Terbang Umum

466

Terbang

Permesinan

467

Konstruksi Rangka Pesawat Udara

468

Kontrol Mekanik

Konstruksi Badan Pesawat Udara

469

Instrumentasi Logam

501

Air Frame & Power Plant

470

Instrumentasi Gelas

502

Teknik Perkapalan

Teknologi Tekstil

Grafika

Air Maintenance & Repair

471

Kelistrikan Pesawat Udara

472

17

18

Kimia

Instrumentasi Lainnya

503

Kimia Umum

504

Elektronika Pesawat Udara

473

Kimia Industri

505

Teknologi Pesawat Terbang Lainnya

474

Analis Kimia

506

Teknik Perkapalan Umum Pembangunan dan Perbaikan Kapal Baja Las Kapal

475

Instalasi Pemesinan Kapal

478

Listrik Kapal

479

Gambar Rancang Bangun

480

Bangunan Kapal Kayu dan Fiberglass

481

Teknik Perkapalan Lainnnya

482

Teknologi Tekstil Umum

483

Teknologi Pemintalan Serat Buatan

484

Teknologi Pembuatan Benang

485

Teknologi Pembuatan Kain Tenun

486

Teknologi Pencelupan

487

Teknologi Pencapan

488

Teknologi Tekstil Khusus Lainnya

489

Grafika Umum

490

476

19

Pelayaran

477

20

21

507 508

Nautika Kapal Niaga

509

Teknika Kapal Niaga

510

Nautka Kapal Penangkap Ikan

511

Teknika Kapal Penangkap Ikan

512

Teknika Kapal/Pelayaran Lainnya

513

Telekomunikasi Umum

514

Teknik Transmisi Radio

515

Teknik Transmisi Kabel

516

Teknik Suitsing (Swiching)

517

Teknik Akses Radio

518 519

Teknik Survei dan

Teknik Akses Kabel Teknik Telekomunikasi Khusus Lainnya Teknik Survei dan Pemetaan

521

Pemetaan

Teknik Survei dan Pemetaan

522

520

Produksi Grafika

491

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

523

Persiapan Grafika

492

dan

Rekayasa Perangkat Lunak

524

Grafika Khusus Lainnya

493

Komunikasi (TIK)

Teknik Komputer dan Jaringan

525


22

Telekomunikasi

Kimia Lainnya Pelayaran Umum


87

No

23

24

Program Keahlian

Kode

No

Bidang Keahlian

Program Keahlian

Kode

Multi Media

526

Budidaya Tanaman Buah Semusim

557

527

Budidaya Tanaman Perkebunan

558

528

Pengolahan Hasil Hutan

559

Televisi dan Film

TIK Lainnya Teknik Radio, Televisi dan Film Umum Teknik Siaran Radio

Pembibitan Tanaman

560

Teknik Elektronika

Produksi Program Pertelevisian Teknik Radio, Televisi dan Film Lainnya Teknik Elektronika Umum

Teknik Radio,

529

Budidaya Tanaman Lainnya

561

Seni Rupa Umum

562

531

Seni Murni

563

532

Grafis Komunikasi

564

Teknik Audio-Video

533

Animasi

565

Teknik Elektronika Industri

534

530

31

Seni Rupa

Seni Pertunjukan

Seni Rupa Lainnya

566

Seni Pertunjukan Umum

567

25

Teknik Pendingin dan Tata Udara

537

Seni Tari

570

26

Bisnis dan

Bisnis dan Manajemen Umum

538

Seni Karawitan

571

Manajemen

Administrasi Perkantoran

539

Seni Pedalangan

572

Akuntansi

540

Seni Teater

573

Penjualan

541

Seni Pertunjukkan Lainnya

574

Pariwisata

535

30

Teknik Elektronika Lainnya Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum Teknik Pendingin dan Tata Udara

27

88

Bidang Keahlian

536

Seni Musik Klasik

568

Seni Musik Non Klasik

569

Perdagangan

542

Keperawatan Umum

575

Perbankan

543

Perawat Medis

576

Asuransi

544

Pengatur Rawat Gigi

577

Koperasi

545

Keperawatan Lainnya

578

Kesehatan Umum

579

32

Keperawatan

Bisnis dan Manajemen Lainnya

546

Pariwisata Umum

547

Analisis Kesehatan

580

Usaha Jasa Pariwisata

548

Kesehatan Lainnya

581

Kefarmasian Umum

582

Teknik Produksi Obat

583

Kefarmasian Lainnya

584

Bidang Kejuruan Lainnya

585

Akomodasi Perhotelan

549

Pariwisata Lainnya

550

28

Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial Umum Dan Khusus

551

29

Budidaya Tanaman

Budidaya Tanaman Umum

552

Budidaya Tanaman Pangan

553

Budidaya Tanaman Sayuran

554

Budidaya Tanaman Hias

555

Budidaya Tanaman Buah Tahunan

556


33

34

35

Kesehatan

Kefarmasian

Bidang Kejuruan Lainnya


89

VI. GURU LAINNYA No.

Lampiran 8 Bidang Studi/Mata Pelajaran

1

Guru Pendidikan Luar Biasa

2

6

Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam belum tercantum Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam belum tercantum Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam belum tercantum Guru Bimbingan Konseling

7

3 4 5

Kode

KODE PROGRAM STUDI S1

800 rumpun kesehatan rumpun pertanian yang rumpun perikanan yang rumpun kesehatan yang

802

No.

804 806 808

Program Studi

Kode

Kelompok IPS

100

1

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

100

2

Pendidikan Sejarah

101

3

Pendidikan Ekonomi

102

810

4

Pendidikan Geografi

103

Guru Pendidikan Luar sekolah yang belum tercantum

812

5

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

104

8

Guru dalam rumpun pekerja sosial yang belum tercantum

814

6

Pendidikan Akuntansi

105

9

Guru bidang studi lainnya yang belum tercantum

815

7

Pendidikan Tata Niaga

106

8

Pendidikan Administrasi Perkantoran

107

9

Pendidikan Sosiologi

108

10

Pendidikan Koperasi

109

11

Pendidikan Ekonomi dan Koperasi

110

12

Akuntansi

120

13

Manajemen

121

14

Ekonomi Pembangunan

122

15

Sosiologi

123

16

Ilmu Administrasi Negara

124

17

Ilmu Administrasi Niaga

125

18

Ilmu Informasi dan Perpustakaan

126

19

Ilmu Sejarah

127

20

Ilmu Hukum

128

21

Program Studi IPS lainnya

150

Kelompok Bahasa

90


1

Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah

200

2

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

201

3

Pendidikan Bahasa Indonesia

202

4

Pendidikan Bahasa Inggris

203

5

Pendidikan Bahasa Jerman

204


91

No.

Program Studi

Kode

No.

205

7

Fisika

Kode

6

Pendidikan Bahasa Perancis

7

Pendidikan Bahasa Arab

206

8

Kimia

413

8

Pendidikan Bahasa Perancis

207

9

Statistik Terapan dan Komputasi

414

412

9

Pendidikan Bahasa Jawa

208

10

Statistika

415

10

Pendidikan Bahasa Jepang

209

11

Instrumentasi dan Komputasi

416

11

Pendidikan Bahasa Mandarin

210

12

Manajemen Informatika

417

12

Sastra Indonesia

220

13

Ilmu Komputer

418

13

Bahasa dan Sastra Indonesia

221

14

Sistem Informasi

419

14

Sastra Jawa

222

15

Program Studi MIPA lainnya

450

15

Bahasa Inggris

223

16

Sastra Inggris

224

1

Pendidikan Teknik Mesin

500

17

Bahasa dan Sastra Inggris

225

2

Pendidikan Teknik Bangunan

501

18

Sastra Perancis

226

3

Pendidikan Teknik Elektro

502

19

Bahasa Perancis

227

4

Pendidikan Teknik Elektronika

503

20

Bahasa Jepang

228

5

Pendidikan Teknik Otomotif

504

21

Bahasa dan Sastra Jerman

229

6

Pendidikan Informatika

505

22

Sastra Mandarin

230

7

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

605

23

Program Studi Bahasa lainnya

250

8

Teknik Mesin

510

9

Teknik Sipil

511

Kelompok Olahraga

Kelompok Teknologi

1

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

300

10

Teknik Elektro

512

2

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

301

11

Teknik Elektronika

513

3

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

302

12

Teknik Otomotif

514

4

Pendidikan Kepelatihan Olahraga

303

13

Teknik Mesin Produksi

515

5

Ilmu Keolahragaan

310

14

Teknologi Jasa dan Produksi Busana

516

6

Program Studi Olahraga lainnya

350

15

Teknologi Jasa dan Produksi Boga

517

16

Program Studi Teknologi lainnya

550

1

Pendidikan Biologi

400

2

Pendidikan Matematika

401

1

Pendidikan Luar Biasa

600

3

Pendidikan Fisika

402

2

Pendidikan Luar Sekolah

601

4

Pendidikan Kimia

403

3

PGSD

602

5

Biologi

410

4

PGTK

603

6

Matematika

411

5

Psikologi Pendidikan

604

Kelompok MIPA

92

Program Studi


Kelompok Ilmu Pendidikan


93

Lampiran 9 No.

Program Studi

6

Teknologi Pendidikan

606

7

Administrasi Pendidikan

607

8

Pendidikan Anak Usia Dini

608

9

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

609

10

Bimbingan dan Konseling

610

11

Psikologi

620

12

Program Studi Ilmu Pendidikan lainnya

650

Kelompok Seni

94

1

Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik

700

2

Pendidikan Seni Rupa

701

3

Pendidikan Seni Musik

702

4

Pendidikan Seni Tari

703

5

Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan

704

6

Pendidikan Seni Kerajinan

705

7

Seni Rupa

710

8

Program Studi Seni lainnya

750



Kode

No

Program Studi

Kode

1

Administrasi Bisnis

001

2

Administrasi Negara

002

3

Administrasi Niaga

003

4


004

5

Bahasa Indonesia

005

6

Bahasa Inggris

006

7

Bimbingan dan Penyuluhan

007

8

Biologi

008

9

Budidaya Perairan

009

10

Budidaya Pertanian

010

11

Ekonomi Manajemen

011

12

Ekonomi Pembangunan

012

13

Fisika

013

14

Geografi

014

15

Ilmu Administrasi

015

16

Ilmu Administrasi Niaga

016

17

Ilmu Akuntansi

017

18

Ilmu Ekonomi

018

19

Ilmu Ekonomi dan Akuntansi

019

20

Ilmu Komputer

020

21

Ilmu Komunikasi

021

22

Ilmu Lingkungan

022

23

Ilmu Manajemen

023

24

Ilmu Pendidikan

024

25

Ilmu Pendidikan Sosial

025

26

Ilmu Psikologi

026

27

Ilmu Sastra

027

28

Ilmu Sejarah

028

29

Ilmu Sosial

029


95

No

Kode

No

Program Studi

Kode

30

Ilmu-Ilmu Sosial

030

61

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

061

31

Informatika

031

62

Pendidikan Umum

062

32

Instrumentasi dan Kontrol

032

63

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

063

33

Kimia

033

64

Pengajaran Seni Pertunjukan

064

34

Linguistik

034

65

Pengembangan Kurikulum

065

35

Manajemen

035

66

Pengembangan Sumber Daya Manusia

066

36

Manajemen Pendidikan

036

67

Perencanaan dan Kebijakan Publik

067

37

Manajemen Sistem Informasi

037

68

Psikologi

068

38

Manajemen Teknologi

038

69

Psikologi Perkembangan

069

39

Matematika

039

70

Seni Rupa

070

40

Pendidikan Anak Usia Dini

040

71

Seni Rupa dan Desain

071

41

Pendidikan Bahasa

041

72

Sosiologi

072

42

Pendidikan Bahasa dan Sastra

042

73

Statistika

073

43

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD

043

74

Teknologi Hasil Pertanian

074

44

Pendidikan Bahasa Indonesia

044

75

Teknologi Industri Pertanian

075

45

Pendidikan Bahasa Inggris

045

76

Teknologi Informasi

076

46

Pendidikan Bahasa Jepang

046

77

Teknologi Kelautan

077

47

Pendidikan Biologi

047

78

Teknologi Pascapanen

078

48

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

048

79

Teknologi Pembelajaran

079

49

049

80


080

050

81

Program Studi S2 lainnya

099

51

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar Pendidikan Islam

52

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

052

53

Pendidikan Kimia

053

54

Pendidikan Linguistik Terapan

054

55


055

56


056

57

Pendidikan Matematika Sekolah Dasar

057

58

Pendidikan Olahraga

058

59

Pendidikan Sains

059

60

Pendidikan Sejarah

060

50

96

Program Studi


051


97

Lampiran 10

98

Program Studi

Program Studi

Kode 029

29


30

Pendidikan Olahraga

030

31

Pendidikan Umum

031

Kode 001

32

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

032

33

Pengembangan Kurikulum

033


No.

No.

1


2

Bimbingan dan Penyuluhan

002

34

Sains Veteriner

034

3

Biologi

003

35

Sosiologi

035

4

Biologi Reproduksi

004

36

Teknologi Industri Pertanian

036

5

Budidaya Pertanian

005

37

Teknologi Informatika

037

6

Epidemiologi

006

38

Teknologi Kelautan

038

7

Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga

007

39


039

8

Ilmu Administrasi

008

40

Program Studi S3 lainnya

040

9

Ilmu Ekonomi

009

10

Ilmu Hukum

010

11

Ilmu Kedokteran

011

12

Ilmu Kesehatan Masyarakat

012

13

Ilmu Material

013

14

Ilmu Pangan

014

15

Ilmu Penyuluhan Pembangunan

015

16

Ilmu Perairan

016

17

Ilmu Politik

017

18

Ilmu Ternak

018

19

Ilmu-Ilmu Pertanian

019

20

Kajian Budaya

020

21

Kehutanan

021

22

Opto Elektronika dan Aplikasi Laser

022

23

Pendidikan Bahasa

023

24

Pendidikan Bahasa

024

25

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

025

26

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

026

27

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

027

28


028



99

LAMPIRAN 11

LAMPIRAN 12 FORMAT B2 REKAPITULASI PESERTA SERTIFIKASI GURU PROVINSI PROVINSI: ______________________________

FORMAT B1 REKAPITULASI PESERTA SERTIFIKASI GURU KABUPATEN/KOTA1

No Urut

KABUPATEN/KOTA : __________________________ No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap2

Tempat3 dan Tgl Lahir

Bidang Studi/Guru Kelas

Sekolah Tempat Mengajar Nama Alamat

Alamat Peserta

1. 2. 3. 4. Dst

Nomor Peserta

Nama Lengkap1

Tempat2 dan Tgl Lahir

Bidang Studi/ Guru Kelas

Sekolah Tempat Mengajar Nama

Alamat

Alamat Peserta

Rayon LPTK

1. 2. 3. 4. Dst

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi_____________ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota _____________

(_______________________) Nama lengkap dan NIP/NIK Catatan: 1. 2.

Rekapitulasi Peserta Sertifikasi (peserta yang telah mengisi Format A1, Format A2, dan menyerahkan Dokumen Portofolio). Format dikirimkan ke Rayon LPTK dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi.

(_______________________) Nama lengkap dan NIP/NIK

Catatan: 1. Format ini dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Format dikirimkan ke Ditjen PMPTK (cq. Direktorat Profesi Pendidik) melalui KSG.

1

Dibuat oleh dinas kabupaten/kota. Format ini diserahkan ke LPMP dan dinas pendidikan provinsi. 2 Sesuai dengan yang diisikan pada Format A1 3 Sesuai dengan yang diisikan pada Format A1

100


1 2

Sesuai dengan yang diisikan pada Format A1 Sesuai dengan yang diisikan pada Format A1


101

Lampiran 13 Lampiran 14 1

BERITA ACARA

BERITA ACARA1 SERAH TERIMA BERKAS SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA LPMP

SERAH TERIMA BERKAS SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

BA-PF: 1

Pada hari ini: ..............................tanggal/bulan......................tahun ....., telah diserahkan oleh:

Pada hari ini: ..............tanggal/bulan ....................tahun ........…, telah diserahkan oleh:

Panitia Sertifikasi GURU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA: ..............................................................................................

Panitia Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: .....................................

Kepada:

Kepada: Kepala LPMP: .................................................

Kepala DINAS PENDIDIKAN PROVINSI: .........................................……..

1. Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi (Format A1) yang telah Diisi 2. 3.

Rekapitulasi Peserta Sertifikasi (Format B1), sebanyak ………….……………… (……………………………....................................................................) berkas, dengan jumlah peserta ………………. (………………………………….…) orang.

oleh Peserta, sebanyak ............ (……………………………………………………) eksemplar. Biodata Peserta Sertifikasi (Format A2) yang telah Diisi oleh Peserta, sebanyak ............ (…………………………………………………….…) eksemplar. Rekapitulasi Peserta Sertifikasi (Format B1), sebanyak ……….……………………… (……………………………....................................) berkas, dengan jumlah peserta ………………. (………………………………) orang. Yang Menerima

........................................ Tanda tangan dan nama lengkap

BA-PF: 1A

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

.......................................

.........................................

Tanda tangan dan nama lengkap


..................................... Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas A4 Ukuran Kertas A4

1

1

Format ini Dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota rangkap 2 (1 lembar untuk dinas pendidikan provinsi, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip).

Format ini Dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota rangkap 2 (1 lembar untuk LPMP, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip).

102



103

LAMPIRAN 15 LAMPIRAN 16

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PORTOFOLIO DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA RAYON LPTK1

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO1

BA-PF: 2

BA-PF: 3

Pada hari ini: .............tanggal/bulan:.......... 2008 Pada hari ini: ..........tanggal/bulan:.......tahun ....., telah diserahkan oleh:

hingga hari: ............. tanggal/bulan: ........... 2008,

Panitia Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: .....................

Lokasi: .................., Ruang: .............................

Kepada:

Dimulai pukul ...................hingga pukul ........................................ telah dilaksanakan Penilaian Portofolio.

Rayon LPTK: ..............................................................................

1.

Jumlah portofolio yang dinilai ......... (.................................) eks

2.

Terlampir:

Dokumen Portofolio Peserta Sertifikasi Guru

1.

Jumlah peserta ……… (……….…………………………………..) orang

2.

Jumlah Dokumen ……...…..………... (…………………………) bendel2

3.

Berkas Rekapitulasi Peserta Sertifikasi, sebanyak ……………………..… ( …………………………………………………………………………………………………).

4.

a.

Format C1………….……eksemplar

b.

Format C2………….……eksemplar

c.

Format C3 ……………...eksemplar

Hal-hal yang terjadi pada saat penilaian portofolio:

Pas Photo Berwarna, 3 X 4, @ 4 Lembar, sebanyak …….……..........… ( …………………………........................................................……) Yang Menerima

Yang Menyerahkan

.................................... Tanda tangan dan nama lengkap

............................................. Tanda tangan dan nama lengkap

Ketua Panitia Sertifikasi Guru Tingkat Rayon LPTK

Ukuran Kertas A4

.......................................................... Tanda tangan dan nama lengkap Ukuran Kertas: A4

1

Dibuat Rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Seorang peserta membuat dua eks portofolio, dengan demikian jumlah bendel portofolio sama dengan dua kali lipat jumlah peserta.

2

1

104


Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK


105

LAMPIRAN 18

LAMPIRAN 17 FORMAT C2 PENILAIAN PORTOFOLIO GABUNGAN RAYON LPTK PENYELENGGARA : MATA PELAJARAN/GURU KELAS : JENJANG PENDIDIKAN : SD/SMP/SMA/SMK/SLB1 NAMA LENGKAP PESERTA : NOMOR PESERTA (14 Digit) :

FORMAT C1 PENILAIAN PORTOFOLIO INDIVIDUAL RAYON LPTK PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/GURU KELAS JENJANG PENDIDIKAN NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 Digit)

: : : : :

SD/SMP/SMA/SMK/SLB1

SKOR ASESOR I UNSUR

UNSUR

A

B

KOMPONEN PORTOFOLIO 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

C 3.

JUMLAH SKOR KOMPONEN UNSUR

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan pelatihan Penilaian dari atasan dan pengawas Prestasi akademik Karya pengembangan profesi Keikutsertaan dalam forum ilmiah Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan JUMLAH

Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Profesi Catatan: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ………………….., ………………. 2008 Asesor I / II

A

B

C

KOMPONEN PORTOFOLIO

KOMPONEN

UNSUR

SKOR ASESOR II KOMPONEN

UNSUR

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan pelatihan Penilaian dari atasan dan pengawas Prestasi akademik Karya pengembangan profesi Keikutsertaan dalam forum ilmiah Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan JUMLAH

Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Profesi Catatan: …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….., ………………. 2008 Asesor II

Asesor I

…..………………………………………… Tanda tangan dan nama lengkap 1

Coret yang tidak sesuai

106


1

Coret yang tidak sesuai


107

LAMPIRAN 19 FORMAT C3

LAMPIRAN 20 REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO

RAYON LPTK PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/GURU KELAS JENJANG PENDIDIKAN

NO. URUT

NOMOR PESERTA

NAMA PESERTA

ASAL SEKOLAH

: : :

1

FORMAT C4 DAFTAR PORTOFOLIO TIAP ASESOR

SD/SMP/SMA/SMK/SLB2 SKOR

SKOR

ASESOR 1

ASESOR 2

SKOR RATA-RATA

KETERANGAN*)

1. 2. 3. Dst.

……………………, ……………

:

MATA PELAJARAN/GURU KELAS

:

JENJANG PENDIDIKAN

:

ASESOR 1

:

ASESOR 2

:

NO. URUT 1. 2. 3. 4. 5. Dst.

Ketua panitia Penyelenggara3

(_____________________) NIP/NIK. Catatan: Diisi: L : MA : MS : MPLPG : K : D :

RAYON LPTK PENYELENGGARA

NOMOR PESERTA

1

SD/SMP/SMA/SMK/SLB2

NAMA PESERTA

SEKOLAH ASAL

*)

……………………, ………………………

Lulus Melengkapi Administrasi Melengkapi Substansi Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Klarifikasi Diskualifikasi

Panitia Sertifikasi Guru Rayon: ……………

1

Format ini dibuat oleh Ketua Panitia Penyelenggara dan diserahkan kepada Rektor LPTK Induk Penyelengara Srtifikasi Guru. 2 Coret yang tidak sesuai. 3 Untuk Laporan Rektor LPTK Rayon kepada KSG/Ditjen Dikti/Ditjen PMPTK dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidkan Kabupaten/Kota format ini ditandatangani oleh Rektor LPTK Rayon.

108


(________________________) NIP/NIK. 1

Setiap kemasan bendel dokumen portofolio dibuat daftar dengan menggunakan Format C4. Satu kemasan bendel terdiri atas maksimum 10 bendel dokumen ortofolio. Format C4 dibuat oleh PSG Rayon. 2 Coret yang tidak sesuai


109

LAMPIRAN 21 DAFTAR HADIR ASESOR Hari/Tanggal

:

Pukul

:

Acara

:

Tempat

:

No

LAMPIRAN 22 TANDA PENGENAL ASESOR

SERTIFIKASI GURU 2008 RAYON ……… Nama

Tanda Tangan

1

…………NAMA LENGKAP……… ---------------LPTK ASAL--------------Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon: ……………

2 3

Stempel Rayon

4 5 6

(________________________) NIP.

7 8 Dst

………………, .……………………….. Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon: ……………

(________________________) NIP.

110



111

LAMPIRAN 23

kompromi. Apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua asesor maka diperlukan penilaian oleh asesor ketiga.

1

MEKANISME PENILAIAN PORTOFOLIO

9. 1.

Asesor mengikuti penjelasan teknis penilaian portofolio.

2.

Asesor menerima satu bendel (10-50) dokumen portofolio disertai dengan: Daftar Portofolio Tiap Asesor (Format C4), Lembar Penilaian Individual (Format C1), dan dokumen lain yang relevan.

3.

Langkah pertama, asesor mengecek apakah Format C4 sudah sesuai dengan dokumen portofolio/belum. a.

PSG melakukan pemasukan skor perbaikan (re-entry) data setelah dua asesor kompromi dan perbedaan tiap unsur tidak lebih dari ketentuan skor di atas.

10. PSG mencetak hasil Penilaian Portofolio Gabungan (Format C2) dan memberikan kepada asesor untuk ditandatangani oleh dua asesor. 11. PSG memberikan Berita Acara Penilaian Portofolio (BA-PF: 5/Lampiran 25) untuk ditandatangani oleh Asesor, beserta lampirannya berupa Format Hasil Penilaian Individual Tiap Asesor (Format C1) dan Hasil Penilaian Gabuangan (Format C2); dan meminta kembali Berita Acara tersebut.

Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung memberikan penilaian terhadap dokumen-dokumen portofolio guru.

12. PSG meminta hasil penilaian awal beserta skor yang dicoret dan diparaf oleh asesor hasil kompromi untuk diarsipkan. Coretan tidak boleh di tipe-x.

b. Jika belum sesuai, maka asesor dapat menghubungi panitia (PSG) untuk klarifikasi data.

13. PSG mencetak Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio Tiap Mapel (Lampiran 14).

4.

Asesor melakukan penilaian terdahap dokumen porto folio secara independen, objektif, dan jujur.

14. PSG mengadministrasikan Hasil Penilaian Individual (sebelum kesepakatan dan mungkin ada perbaikan skor) sebagai arsip.

5.

Jika proses penilaian sudah selesai atau sedang berjalan, tiap asesor dapat meminta bantuan PSG terkait untuk memasukkan data. Demikian seterusnya, sehingga proses pemasukan data selesai.

15. PSG mengadministrasikan dokumen portofolio setelah selesai dinilai oleh asesor.

6.

Jika proses pemasukan data telah selesai, maka asesor minta kepada PSG agar Format C2 yang telah terisi data untuk dicetak.

7.

Kedua asesor melakukan verifikasi data hasil penilaian portofolio; untuk mencapai kesepakatan jika hasil penilaian antar dua asesor, melebihi angka sebagai berikut. a.

Kualifikasi dan tugas pokok (15)

b. Pengembangan profesi (35) c. 8.

Pendukung profesi (20)

Meskipun beda skor atar dua asesor kurang dari batasan di atas, namun bila skor total salah satu asesor di bawah batas lulus; maka kedua asesor harus

1 Dapat dilengkapi dengan ketentuan lain oleh Rayon LPTK selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

112



113

LAMPIRAN 24

LAMPIRAN 25

BERITA ACARA PENYERAHAN BERKAS HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO DARI ASESOR KEPADA PSG SETELAH DINILAI1

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN PORTOFOLIO DARI PSG KEPADA ASESOR UNTUK DINILAI1

BA-PF: 4

BA-PF: 5

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ..................................... 2008 telah diserahkan Dokumen Portofolio dari Panitia PSG kepada Asesor untuk dinilai.

Pada hari ini: .............................tanggal/bulan:............................ 2008 telah diserahkan Berkas Penilaian Portofolio oleh ASESOR kepada PSG.

Jumlah Dokumen Portofolio yang Diserahkan untuk Dinilai ............................... (...........................................................) eksemplar.

1.

Dokumen Portofolio yang telah dinilai, sebanyak: ………………………………………… (...................................................................................) eksemplar

Terlampir:

2.

Format C1 yang diisi skor dan ditandatangani oleh asesor yang bersangkutan, sebanyak 1 (satu ) eksemplar

3.

Format C2 yang diisi skor dan ditandatangani oleh dua asesor yang bersangkutan, sebanyak 1 (satu ) eksemplar

a.

Format C1 (kosong)

b.

Format C2 (kosong)

Penerima (Asesor)

Yang Menyerahkan Yang Menyerahkan (Asesor) Penerima (PSG)

......................................

...........................................



Ukuran Kertas: A4 1

1


Asesor 1

.........................

.............................

...........................




Ukuran Kertas: A4

Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip)

114

Asesor 2

Dibuat rangkap 4 (1 lembar untuk penerima (PSG), 1 lembar untuk asesor 1, 1 lembar untuk asesor 2)


115

JADWAL TAHUN 2008

LAMPIRAN 26

No.

Februari

RAMBU-RAMBU JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2008 MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO KEGIATAN

1

Informasi kuota provinsi

2

LPMP, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota menetapkan kuota kab/kota

Februari

3

Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota menetapkan peserta

5

Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota menyerahkan SK Penetapan peserta ke LPMP

7

April

Mei

Juni

LPMP menyusun dan menyerahkan no. peserta ke Dinas Kab/Kota

4

6

Maret

Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru ke Dinas Prop, Kab/Kota, LPMP, guru, pengawas, dll

Juli

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

penyerahan nomor peserta, Format A1 dan Format A2 ke guru

JADWAL TAHUN 2008 No.

KEGIATAN

Agustus 8

Guru mengisi dan menyerahkan Format A1

9

Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota menyerahkan Format A1 ke LPMP

10

LPMP menyerahkan A1 ke Dit Profesi Pendidik

11

Guru menyusun portofolio

12

Guru menyerahkan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota

13

Dinas Kab/Kota mengirimkan dokumen portofolio ke LPTK

14

Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK

15

Pelaksanaan PLPG

Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota melakukan sosialisasi ke guru peserta sertifikasi dan

116



117

JADWAL TAHUN 2008

LAMPIRAN 27

NO.

Februari

RAMBU-RAMBU JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2008 MELALUI JALUR PENDIDIKAN KEGIATAN

1

Informasi program dan sasaran sertifikasi jalur pendidikan ke Dinas Kabupaten/Kot a dan Provinsi

Februari

2

Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru ke Dinas Prop, Kab/Kota, LPMP, guru, pengawas, dll

3

Dinas Kab/Kota melakukan sosialisasi ke Cabang Dinas dan guru peserta sertifikasi

4

Guru menyiapkan dokumen, mendaftar dan menyerahkan dokumen ke Dinas Kab/Kota

5

Dinas Kab/Kota melakukan seleksi administrasi

6

Dinas Kab/Kota mengirimkan calon terpilih ke Ditjen Dikti beserta

118

Maret

April

Mei

Juni


Juli

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

dokumen 7

LPTK dan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik

8

LPTK memanggil peserta sertifikasi

9

LPTK melaksanakan pendidikan

JADWAL TAHUN 2008 NO.

KEGIATAN

Agustus


119

LAMPIRAN 28

LAMPIRAN 29

CONTOH FORMAT SERTIFIKAT PENDIDIK

PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT PENDIDIK

A. Pendahuluan

Sertifikasi guru seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pemberian sertifikat pendidik bagi guru dilakukan melalui sebuah proses pembuktian penguasaan kompetensi guru atau uji sertifikasi guru. Uji sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui penilaian portofolio. Kepada guru yang telah terbukti menguasai kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Tahun 2007 ini ditetapkan 31 perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.

Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mencantumkan nomor sertifikat sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat. Agar nomor tersebut dapat dikenali sebagai suatu kendali dan suatu ciri khas bagi instansi yang membutuhkan, maka perlu dibuat suatu formulasi yang seragam untuk semua perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru.

B. Nomor Sertifikat Pendidik Nomor sertifikat pendidik terdiri atas 12 digit yang mencerminkan beberapa informasi sebagai berikut. 1.

120


Rayon perguruan tinggi (digit 1 dan 2)


121

2.

Tahun sertifikat (digit 3 dan 4)

2.

3.

Bidang studi (digit 5,6, dan 7)

4.

Nomor urut sertifikat (digit 8, 9, 10, 11, dan 12)

Tahun sertifikat, digit 3 dan 4 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas tahun dikeluarkannya sertifikat pendidik. Misalnya: Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2007 diberi kode tahun “07”

Formulasi Nomor Sertifikat Pendidik adalah sebagai berikut: 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Bidang studi, digit 5,6, dan 7 terdiri dari 3 angka, sebagai identitas bidang studi yang diampu oleh guru peserta sertifikasi. Kode bidang studi menggunakan kode yang telah ditentukan dalam buku pedoman sertifikasi guru. Misalnya:

Bidang Studi

Guru bidang studi matematika diberi kode “094”

Nomor Urut 4.

Tahun Sertifikat Rayon LPTK C. Ketentuan Pemberian Nomor

1.

Rayon perguruan tinggi, digit 1 dan 2 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang mengeluarkan sertifikat pendidik. Kode rayon perguruan tinggi sesuai dengan nomor urut rayon sebagaimana tercantum pada lampiran SK Mendiknas Nomor: 057/O/2007.

Nomor urut sertifikat, digit 8, 9, 10, 11, dan 12 terdiri dari 5 angka, sebagai identitas nomor urut sertifikat pendidik. Ketentuan pemberian nomor urut sertifikat ini dimulai dari nomor “00001” sampai dengan jumlah peserta yang disertifikasi. Misalnya: Universitas Negeri Medan memiliki kuota 11.539, nomor urut sertifikat dimulai dari “00001” sampai dengan “11539”. Nomor urut sertifikat ini setiap tahun dimulai dari nomor “00001” lagi.

Contoh: Universitas Negeri Medan tahun 2007 mengeluarkan sertifikat pendidik bagi peserta sertifikasi guru bidang studi matematika dan diberi nomor urut pertama, maka penulisan nomor sertifikatnya sebagai berikut:

Misalnya: Nomor rayon untuk Universitas Negeri Medan adalah 02

122


Nomor: 020709400001


123

D. Kode Perguruan Tinggi

Kode

124

Kode

Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi

23

Universitas Nusa Cendana

24

Universitas Negeri Makassar

01

Universitas Syiah Kuala

25

Universitas Tadulako

02

Universitas Negeri Medan

26

Universitas Haluoleo

03

Universitas Bengkulu

27

Universitas Negeri Manado

04

Universitas Sriwijaya

28

Universitas Negeri Gorontalo

05

Universitas Riau

29

Universitas Pattimura

06

Universitas Negeri Padang

30

Universitas Khairun Ternate

07

Universitas Lampung

31

Universitas Cenderawasih

08

Universitas Jambi

09

Universitas Negeri Jakarta

10

Universitas Pendidikan Indonesia

11

Universitas Negeri Yogyakarta

12

Universitas Negeri Semarang

13

Universitas Sebelas Maret

14

Universitas Negeri Surabaya

15

Universitas Negeri Malang

16

Universitas Jember

17

Universitas Lambung Mangkurat

18

Universitas Palangkaraya

19

Universitas Mulawarman

20

Universitas Tanjung Pura

21

Universitas Pendidikan Ganesha

22

Universitas Mataram


E. Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran Kode bidang studi/matapelajaran dapat dilihat pada Lampiran 7


125

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

Recommend Documents