1
EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
RINI DWI ROFINA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI KOTA TANJUNGPINANG 2015
EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KOTA TANJUNGPINANG
2
RINI DWI ROFINA Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH ABSTRAK Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan metode deskriptif dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dengan sampel 89 orang dari 827 orang populasi yang ada. Penentuan sampel menggunakan cara Random Sampling Design. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Sertifikasi Guru di Kota Tanjungpinang berhasil karena telah mencapai 100%”. Dalam hal tersebut input/masukan yang merupakan acuan pelaksanaan program sertifikasi dapat dipahami oleh guru di Kota Tanjungpinang, output/keluaran program sertifikasi guru sudah sesuai dengan kebutuhan, program sertifikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang, nilai rata-rata Ujian Nasional, kinerja dan disiplin guru, kompetensi mengajar serta meningkatkan kondisi ekonomi guru di Kota Tanjungpinang. Proses pelaksanaan sertifikasi guru pun dapat dilaksanakan oleh guru di Kota Tanjungpinang. Selain itu, guru di Kota Tanjungpinang mentaati aturan yang berlaku dalam pelaksanaan sertifikasi, dan dukungan seluruh konstituen pun cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan meyarankan 1). pemerintah hendaknya memberikan beasiswa jenjang pendidikan S-1 atau D-IV untuk guru yang tidak mampu menempuh pendidikan tetapi memiliki kinerja yang baik, 2). Hendaknya ada upaya yang berkesinambungan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru dalam menilai kinerja guru secara intensif serta melaporkannya ke panitia pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, 3). Pelaksanaan program sertifikasi melalui jalur portofolio perlu di kaji ulang, karena portofolio tersebut merupakan bukti atas guru profesional dan kompeten tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak kecurangan serta manipulasi berkas-berkas portofolio 4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta memberikan motivasi untuk berpartisipasi kepada guru agar melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan forum ilmiah 5). Agar Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung sepenuhnya pelaksanaan program sertifikasi guru dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas guru sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Kata kunci: evaluasi, program sertifikasi guru, pendidikan
3
EVALUATION OF THE TEACHER CERTIFICATION PROGRAMMED IN TANJUNGPINANG CITY RINI DWI ROFINA Students of Administrative Science State, FISIP ,UMRAH ABSTRACT The research was conducted in Tanjungpinang using descriptive quantitative method, with 89 samples of 827 people population. The samples using random sampling method Design. Data was collected through questionnaires, observation and documentation.The results show the implementation of the Teacher Certification Program in Tanjungpinang successful as it has reached 100%’’. In the case of input / input which is the reference implementation of the certification program can be understood by teachers in Tanjungpinang, output / output teacher certification program is in conformity with the requirements, certification programs can improve the quality of education in Tanjungpinang, the average value of the National Examination, performance and discipline of teachers, teaching competence and to improve the economic conditions of teachers in Tanjungpinang. Teacher certification process can be carried out by teachers in Tanjungpinang. In addition, teachers in Tanjungpinang obey the rules that apply in the implementation of certification, and support of all constituents is quite good, so the researchers advise 1). government should provide scholarships education S-1 or D-IV for teacher education but can not afford to have a good performance, 2). There should be a sustained effort in the implementation of the teacher certification program in assessing teacher performance intensive and report to the executive committee in the Department of Education Tanjungpinang, 3). The implementation of a certification program through the portfolio needs to be reviewed, because the portfolio is testament to the professional and competent teachers but in its implementation raises a lot of fraud and manipulation of files portfolios 4). Increasing the quantity and quality as well as provide motivation to participate to the teachers to carry out educational activities, training, and scientific forum 5). In order to fully support the Government Tanjungpinang teacher certification program implementation by facilitating activities to improve the quality of teachers so as to improve the quality of education in Tanjungpinang. Keywords: evaluation, teacher certification program, education
4
A. Latar belakang Pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan, tentunya langkah utama harus diawali dengan belajar lebih giat baik melalui pendidikan formal atau nonformal. Kedua pendidikan ini jika ditempuh dan dilaksanakan dengan sikap sempurna, dalam pengertian dijalankan dengan serius maka akan mencapai titik terang yang diharapkan. Karena secara logika, keseriusan di dalam melaksanakan pendidikan dalam berbagai fenomena baik bagi mereka yang buta huruf, atau mereka yang sudah sukses pun pendidikan akan memberikan ruang yang luas dalam berfikir menuju kemajuan. Bangsa Indonesia memandang pendidikan sebagai salah satu faktor yang terpenting dalam masa pembangunan yang akan datang dan juga sebagai salah satu pilar dasar pembangunan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah: “ Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Keberhasilan suatu pendidikan salah satu faktornya adalah memiliki kualitas pendidik yang baik dalam hal ini adalah Guru, dengan memiliki Guru yang berkualitas maka kualitas pendidikan pun akan mengikuti. Guru merupakan ujung tombak dari suksesnya dunia pendidikan, karena Guru secara
langsung
menyampaikan
ilmu
pengetahuan
kepada
murid.
Memangbenar istilah “Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari”, bahwa
5
apa saja yang dilakukan oleh Guru maka murid mengikuti nya bahkan bisa lebih dari yang Guru lakukan. Oleh sebab itu, seorang Guru harus berhati-hati dalam segala hal yang dilakukan dan dalam memberi arahan kepada murid serta secara profesional menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan bahwa: “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D.IV), menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa: ” Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
6
2005 tentang Guru dan Dosen, maka diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Setifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang memiliki tujuan yaitu untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru serta meningkatkan profesionalitas guru. Oleh karena itu seluruh elemen yang terkait dalam program sertifikasi seperti Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, serta masyarakat diharapkan mensinergikan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru pada buku Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi (Dasuki,2010:2) dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, seperti alur pelaksanaan sertifikasi pada gambar I.1.
7
Gambar I.1 Alur Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Sumber: Dasuki (2010: 6)
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu: 1.
Kualifikasi akademik
2.
Pendidikan dan pelatihan
3.
Pengalaman mengajar
4.
Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
5.
Penilaian dari atasan dan pengawas
6.
Prestasi akademik
7.
Karya pengembangan profesi
8
8.
Keikutsertaan dalam forum ilmiah
9.
Pengalaman organisasi dibidang pendidikan dan social
10.
Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat dipenuhi secara objektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum 1500, maka guru tersebut berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Akan tetapi, cukup dilematis ketika masih banyak guru yang belum memenuhi target poin yang telah ditetapkan, sehingga banyak dari mereka yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti memalsukan ijazah dan membuat sertifikat kegiatan atau piagam penghargaan padahal mereka tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen. Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi Guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Berdasarkan
hasil
studi
kepustakaan
penulis
mencoba
untuk
mengidentifikasi masalah yang akan di deskripsikan dalam penelitian ini dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut 1.
Masih terdapat 38.38% guru yang belum memiliki ijazah S1atau
D4 (sumber data: LPPD Disdikbud Kota Tanjungpinang Tahun 2013). 2.
Ketidaksiapan Guru dalam melaksanakan program sertifikasi.
9
3.
Terdapat Guru yang melalaikan tugas untuk mengurus administrasi
sertifikasi. Berdasarkan latar belakang yang terjadi tersebut, untuk mengkaji mengenai program sertifikasi guru di Kota Tanjungpinnag secara signifikan. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul ”EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KOTA TANJUNGPINANG“. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru di Kota Tanjungpinang? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengevaluasi pelaksanaan program sertifikasi Guru di Kota Tanjungpinang. D. Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat yang sangat baik terutama bagi akademik dan semua elemen masyarakat, manfaat tersebut baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 1.
Kegunaan secara akademik a. Memperbanyak khasanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam bidang kebijakan publik. b. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik.
10
c. Untuk mengetahui realisasi kebijakan publik yaitu program sertifikasi guru. E. Kerangka Teoritis Kerangka Teoritis dalam penelitian ini adalah: 1. Evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya (Ekowati, 2009:97). 2. Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas (Jalal, 2007:1) F. Konsep Operasional dan Pengukurannya Konsep operasional dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan pemerintah adalah suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Alat ukur dari Implementasi kebijakan pemerintah adalah evaluasi. Pada dasarnya evaluasi ada tiga macam (Nugroho, 2011:676) yaitu: 1. Evaluasi Administratif Evaluasi administrative adalah evaluasi yang berhubungan dengan sisi administrative, anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan pemerintah 2. Evaluasi Judisial
11
Evaluasi Judisial adalah evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum, 3. Evaluasi Politik Evaluasi Politik adalah menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan, G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Menurut Mikkelsen, metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis. Mikkelsen (2009:313) Dalam penelitian ini menggunakan cara ilmiah untuk dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi dan diteliti oleh penulis. Cara-cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan caracara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan cara-cara yang dilakukan tersebut dapat diamati oleh panca indera manusia. Sedangkan arti dari sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan langkahlangkah tertentu yang bersifat logis dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Sertifikasi Guru di Kota Tanjungpinang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif.
12
2. Lokasi penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Prioritas utama pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah bidang pendidikan yang diimplementasikan melalui pengadaan Unit Sekolah Baru (USB), pengadaan meubeler, bantuan beasiswa miskin bagi siswa dan mahasiswa, bea siswa bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya relevan dengan tujuan dari prleksanaan program sertifikasi guru. b. Komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Tanjungpinang sebagai Kota Pendidikan Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Tanjungpinang sehingga dibutuhkan guru yang berkualitas, professional, bermartabat dan sejahterah. 3. Jenis Data a. Data Primer b. Data Sekunder 4. Populasi dan Sampel Populasi (validitas eksternal) adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran generalisasi (Irawan, 2006:113). Sedangkan peneliti
13
mengambil sampel dan menelitinya sebagai generalisasi dari populasi. Peneliti mengambil sampel karena satu dan lain alasan sehingga tidak mampu meneliti seluruh populasi. Populasi penelitian ini difokuskan pada Guru yang telah disertifikasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang hingga 2014 yang berjumlah 827 guru seperti pada tabel 1.3 berikut: Tabel I.3 Populasi Penelitian No
Jenjang Pendidikan
Populasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Taman Kanak-Kanak 10 Sekolah Dasar 343 Sekolah Menengah Pertama 183 Sekolah Menengah Atas 157 Sekolah Menengah Kejuruan 123 Pengawas 11 Jumlah 827 Sumber data: Laporan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Tahun 2014
Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara berkelompok yang ada dalam populasi (Irawan, 2006: 114). Untuk
mendapatkan
sampel
yang
representatif,
peneliti
menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Prasetyo (2008:137-138) yaitu:
14
Rumus Slovin n≥
=
N 1 + Ne2
=
N 1 + Ne2
=
827 1 + (827).(0.1)2
=
827 1 + (827).(0.1)2
=
827 1 + 8.28
Keterangan : n : ukuran sampel N : ukuran populasi e : sampling error (10%) n≥
≥
=
827 9.28
=
89.12
Dibulatkan menjadi 89
Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 orang. 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain : a. Kuesioner b. Observasi c. Dokumentasi
15
H. Teknik Analisis Data 1. Editing 2. Coding dan Scoring 3. Memasukan data ke lembar Isian Data 4. Menyusun Tabel Frekuensi 5. Tabel I.6 6. Penetapan Skor Jawaban Angket Skala Likert 7.
No
Tanggapan
1.
Sangat memahami / Sangat relevan / Sangat sesuai / Sangat jelas / Sangat setuju / Sangat meningkat / Sangat disiplin / Sangat bermanfaat / Sangat mampu / Sangat banyak / Sangat mendukung Memahami / Relevan / Sesuai / Jelas / Setuju / Meningkat / Disiplin / Bermanfaat / Mampu / Banyak / Mendukung Tidak memahami / Tidak relevan / Tidak sesuai / Tidak jelas / Tidak setuju / Tidak meningkat / Tidak disiplin / Tidak bermanfaat / Tidak mampu / Sedikit / Tidak mendukung Sangat tidak memahami / Sangat tidak relevan / Sangat tidak sesuai / Sangat tidak jelas / Sangat tidak setuju / Sangat tidak meningkat / Sangat tidak disiplin / Sangat tidak bermanfaat / Sangat tidak mampu / tidak ada / Sangat tidak
2. 3.
4.
Kategori
Nilai
Sangat berhasil
4
Berhasil
3
Tidak berhasil
2
Sangat tidak berhasil
1
Data primer hasil kuesioner dianalisis dan digolongkan dalam kategori berdasarkan nilai (score) yang diperoleh dilakukan dengan cara mengalikan besarnya bobot pada kategori tertentu yang telah ditetapkan dengan jumlah responden yang masuk dalam kategori yang sama.
16
Perhitungan nilai rata-rata dan persentase skor setiap item pertanyaan mengenai Evaluasi Program Sertifikasi Guru di Tanjungpinang digunakan rumus sebagai berikut (Singararimbun & Effendy, 2009:95) P
X
=
=
F N
∑ (F.X) N
x
100%
x
100%
Keterangan : P : Persentase X : Rata-rata F : Frekuensi Σ (F.X) : Jumlah skor kategori jawaban N : Jumlah responden Untuk menentukan persentase tingkat keberhasilan Program Sertifikasi Guru di Tanjungpinang secara keseluruhan digunakan rumus sebagai berikut: Rata-rata Persen
=
Rata- rata Banyaknya Klasifikasi
x
100
Hasil dari rumus diatas diklasifikasikan kedalam table berikut: Tabel I. 7 Klasifikasi Tingkat Keberhasilan Evaluasi Program Sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang No 1. 2. 3. 4.
Kategori Sangat berhasil Berhasil Tidak berhasil Sangat tidak berhasil
Persentase (%) 81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 0 – 40%
17
LANDASAN TEORITIS A. Pengertian Kebijakan Publik Kata kebijakan atau policy dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan beberapa makna, diataranya adalah pimpinan dan cara bertindak mengenai pemerintahan, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1984:138) kebijakan diartikan sebagai berikut: “ Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”. Wicaksono (2006:53), mengemukakan bahwa makna kebijakan adalah "a course of action or plan, a set of political purposes as opposed to administration" (seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi). Berbeda dengan pandangan Dunn (2003:51), beliau mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur (Kota). Selanjutnya Wicaksono (2006:55), menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, sebagai berikut: 1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of activity)
18
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industri, atau kebijakan hukum dan ketertiban. 2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as expression of general purpose or desired state of affairs) Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pegembangan demokrasi melalui desentralisasi. 3. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal) Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar. 4. Sebagai keputusan pemerintah (as decesions of government) Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. 5. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization) Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebiijakan lainnya. 6. Sebagai sebuah program (as a programe) didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan. 7. Sebagai output (as output) Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya. 8. Sebagai hasil (as outcome) Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari program reformasi agararia. 9. Sebagai teori atau model (as a theory or model) Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industri akan berkembang. 10. Sebagai sebuah proses (as a process) Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.
19
B. Implementasi Kebijakan Kajian implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Agustino
(2006:153)
mengungkapkan
kerumitan
dalam
proses
implementasi sebagai berikut: “ . . . adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendegarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”. Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Agustino (2006:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “ Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
20
Agustino (2006:153), mendefinisikan Implementasi Kebijakan yaitu “ Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions” (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan (minimal) 3 hal, yaitu: 1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut; 2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang diejawantahkan dalam proses implementasi; 3. Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut C. Konsep Evaluasi Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian, suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, Evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan.
21
1. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. Secara rinci dapat disampaikan. 2. Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah telah berjalan seperti yang telah direncanakan. 3. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat dan merupakan bagian yang integral dari kegiatan. Evaluasi merupakan proses yang sistematis mulai dari menentukan tujuan (objektif) sampai menentukan keputusan, dimana prosesnya diawali dengan menentukan sasaran (objek) yang akan dievaluasi, menentukan instrumen (alat ukur), cara mengukur, mencatat data, menganalisis, menginterpretasi hasil analisis, mengambil kesimpulan dan menetapkan keputusan. D. Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Nugroho (2003:183) sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.
22
Sedangkan Menurut Widodo (2007:112) Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai apabila kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Menurut Parsons (2001:547) mendefinisikan evaluasi kebijakan merupakan “pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik”. Menurut Dye “Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap efek dari targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”. E. Deskripsi Sertifikasi Guru Sertifikasi Guru menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) (Jalal,2007:1) yaitu : Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sedangkan sertifikat pendidik menurut Jalal (2007:19) adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada
23
guru sebagai tenaga profesional. Peserta sertifikasi tersebut yaitu Guru dalam jabatan yang berstatus Guru PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah, maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah . Hasil Penelitian Kota Tanjungpinang selaku daerah otonom memiliki kewenangan untuk melakukan inovasi-inovasi progresif demi kemajuan pendidikan di daerahnya, dengan dinas pendidikan sebagai leading sector penyelenggaraan urusan tersebut, dalam rangka melayani setiap warga negara khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang tidak memandang ras, agama, suku, gender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi. Program sertifikasi guru merupakan program nasional yang bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan
profesionalitas
guru.
Dalam
pelaksanaannya,
program
sertifikasi tersebut melalui pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang meliputi: 1. LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan 2. Dinas pendidikan provinsi 3. LPMP
24
4. Dinas pendidikan kabupaten/kota 5. Asesor 6. Guru peserta sertifikasi, dan 7. Pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ikut menyelenggarakan pelaksanaan program sertifikasi di tingkat kota. A. Indentitas Responden Responden dalam penelitian ini adalah guru yang telah disertifikasi di Kota Tanjungpinang. Dimana jumlah guru yang telah disertifikasi berjumlah 827 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan menggunakan Rumus Slovin berdasarkan tingkat kesalahan 10% maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 orang. Kemudian Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara berkelompok yang ada dalam populasi. Dalam mengisi kuesioner, responden diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, status kepegawaian, status instansi mereka bekerja, jenjang pendidikan tempat mereka bekerja, tahun mereka disertifikasi.
25
B. Analisis Data Dari teori yang dipaparkan oleh Howlet dan Ramesh (1995), kita bisa menilai dan menjelaskan Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru di Kota Tanjungpinang. Dalam hal tersebut indikator yang penting dalam menilai keberhasilan dari pelaksanaan program kebijakan yang pertama adalah dengan cara menilai kondisi administratif program tersebut, dalam hal ini sertifikasi guru, yang di dalamnya termasuk input dari program yang akan diterapkan, karena keberhasilan suatu program sangat ditentukan dari masukan/input yang dimiliki sebagai suatu landasan/acuan, apakah responden memahami inti dari pelaksanaan program tersebut atau tidak. Selain itu, output/keluaran dari program tersebut pun mempengaruhi keberhasilan suatu program, apakah program tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hal ini mengenai peningkatan mutu pendidikan melalui profesionalisasi guru ataupun tidak. Efektivitas dan efisiensi suatu program pun menjadi sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dengan cara menilai sejauhmana sasaran atau tujuan yang ditetapkan tercapai. Sedangkan proses pelaksanaan program pun dapat menjadi indikator penilaian keberhasilan suatu program, dengan menilai kesesuaian metode/cara dengan kondisi responden yaitu guru yang telah disertifikasi. Kedua, indikator judisial pun menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan program sertifikasi, karena dengan adanya aturan hukum yang
26
berlaku dapat menilai apakah guru tersebut mentaati ataupun tidak, sehingga dapat diketahui sejauhmana aturan hukum tersebut mengikat untuk para guru. Ketiga, indikator politik juga menentukan keberhasilan program sertifikasi di Kota Tanjungpinang, karena untuk menilai seberapa besar dukungan dari seluruh konstituen agar tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya mutu pendidikan. Berikut pemaparan dari sub-sub indikator teori Howlet dan Ramesh. 1. Berdasarkan sub indikator input, rata-rata skor tingkat persetujuan responden yaitu sebesar 35.98 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator input tersebut diantaranya mengenai pemahaman guru di Kota Tanjungpinang mengenai landasan/aturan serta relevansi yang digunakan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru. 2. Berdasarkan sub indikator output, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 15.58 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya program sertifikasi guru sudah sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah pendidikan seperti mutu pembelajaran, mutu pendidikan,
profesionalisme
dan
martabat
guru,
serta
dapat
mensejahterakan guru. 3. Berdasarkan sub indikator efektivitas, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 18.19 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya program sertifikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang, nilai rata-rata Ujian Nasional, kinerja dan disiplin guru,
27
kompetensi mengajar serta meningkatkan kondisi ekonomi guru di Kota Tanjungpinang. 4. Berdasarkan sub indikator efisiensi, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 9.67 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya program sertifikasi tersebut memiliki tingkat manfaat yang tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan, mensejahterakan guru, serta meningkatkan kualitas guru di Kota Tanjungpinang. 5. Berdasarkan sub indikator proses, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 9.57 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya metode yang digunakan dalam program sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang mampu mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Tanjungpinang. 6. Berdasarkan sub indikator judisial, rata-rata skor tingkat persetujuan responden yaitu sebesar 10.19 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator judisial tersebut diantaranya mengenai keberadaan guru memalsukan ijazah dan sertifikat kegiatan yang relevan sangat banyak, keberadaan guru mendapatkan sertifikasi berdasarkan kedekatan personal pejabat pelaksana sangat banyak, keberadaan guru yang menggunakan jasa “Joki” dalam pembuatan portofolio sangat banyak, dan keberadaan guru yang melalaikan tugas demi sertifikasi serta memanipulasi jam mengajar yang sangat banyak, selain itu keberadaan guru yang terkena sanksi pelanggaran pun sangat banyak.
28
7. Berdasarkan sub indikator politik, rata-rata skor tingkat persetujuan responden yaitu sebesar 9.73 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator politik tersebut diantaranya mengenai dukungan dari seluruh guru, pihak pelaksana serta seluruh masyarakat di Kota Tanjungpinang yang sangat mendukung pelaksanaan program sertifikassi guru di Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peran guru dan mensejahterakan kehidupan guru di Kota Tanjungpinang. A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa
pelaksanaan
program
sertifikasi
guru
di
Kota
Tanjungpinang sangat berhasil.Hal tersebut dibuktikan dengan data tanggapan responden tentang evaluasi program sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang yang meliputi: 1. Berdasarkan sub indikator input, rata-rata skor tingkat persetujuan responden yaitu sebesar 35.98 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator input tersebut diantaranya mengenai pemahaman guru di Kota Tanjungpinang mengenai landasan/aturan serta relevansi yang digunakan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru. 2. Berdasarkan sub indikator output, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 15.58 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya program sertifikasi guru sudah sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah pendidikan seperti mutu pembelajaran, mutu
29
pendidikan, profesionalisme dan martabat guru, serta dapat mensejahterakan guru. 3. Berdasarkan sub indikator efektivitas, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 18.19 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya program sertifikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang, nilai rata-rata Ujian Nasional, kinerja dan disiplin guru, kompetensi mengajar serta meningkatkan kondisi ekonomi guru di Kota Tanjungpinang. 4. Berdasarkan sub indikator efisiensi, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 9.67 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya program sertifikasi tersebut memiliki tingkat manfaat yang tinggi dalam
peningkatan
mutu
pendidikan,
mensejahterakan
guru,
serta
meningkatkan kualitas guru di Kota Tanjungpinang. 5. Berdasarkan sub indikator proses, rata-rata skor tingkat persetujuan responden sebesar 9.57 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Artinya metode yang digunakan dalam program sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang
mampu mengatasi permasalahan pendidikan di Kota
Tanjungpinang. 6. Berdasarkan sub indikator judisial, rata-rata skor tingkat persetujuan responden yaitu sebesar 10.19 atau 100% atau dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator judisial tersebut diantaranya mengenai keberadaan guru memalsukan ijazah dan sertifikat kegiatan yang relevan sangat banyak, keberadaan guru mendapatkan sertifikasi berdasarkan kedekatan personal
30
pejabat pelaksana sangat banyak, keberadaan guru yang menggunakan jasa “Joki” dalam pembuatan portofolio sangat banyak, dan keberadaan guru yang melalaikan tugas demi sertifikasi serta memanipulasi jam mengajar yang sangat banyak, selain itu keberadaan guru yang terkena sanksi pelanggaran pun sangat banyak 7. Berdasarkan sub indikator politik, rata-rata skor tingkat persetujuan responden yaitu sebesar 9.73 atau 100% dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator politik tersebut diantaranya mengenai dukungan dari seluruh guru, pihak pelaksana serta seluruh masyarakat di Kota Tanjungpinang yang sangat mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peran guru dan mensejahterakan kehidupan guru di Kota Tanjungpinang. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian tentang ” Evaluasi Program Sertifikasi Guru di Kota Tanjungpinang, maka peneliti memberikan saran yaitu : 1. Hendaknya Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang memotivasi guru pada semua jenjang pendidikan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang S-1 atau D-IV sebagai syarat utama mendapatkan sertifikasi guru. 2. Agar Kepala sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kota Tanjungpinang menilai kinerja guru yang sudah mapun belum sertifikasi secara intensif dan subjektif dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk digunakan pada kenaikan pangkat jabatan fungsional.
31
3. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang hendaknya memotivasi guru di Kota Tanjungpinang untuk berpartisipasi pada kegiatan pendidikan, pelatihan, dan forum ilmiah seperti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), serta seminar – seminar pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru.
32
DAFTAR PUSTAKA Agustino. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta -------------. 2007. Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Dasuki. dkk, Achmad. 2010. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru. Jakarta: Dirjen PMPTK Kemendiknas Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Ekowati, Mas Roro,Lilik 2009. Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia Islamy, M. Irfan. 1998. Kebijakan Publik : Modul Universitas Terbuka. Jakarta:Karunika Jalal, Fasli. 2007. Tanya Jawab Tentang Sertifikasi Guru. Jakarta: Dirjen PMPTK Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Mulyasa. 2007. Standar Kompetensi & Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Rosdakarya Remaja Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo -------------. 2011. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Parsons, Wayne. 2001. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Prasetyo, Bambang. Miftahul Jannah, Lina. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo
33
Purwanto. 2007. Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Riduwan. 2008. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta Samani, Muchlas. 2010. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Jakarta: Kemendiknas Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES Solichin, Abdul Wahab. 2005. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta -------------. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik. Bandung: Alfabeta Suryabrata, Sumadi. 1992. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers Tangkilisan, Hessel N. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo. Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. Pengantar Statistika. Jakarta: PT Bumi Aksara. Wibawa. dkk, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Wicaksono, Kristian Widya 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Jogjakarta: Graha ilmu Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Sumber lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
34
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Buku 12 Tahun Cilegon Membangun Dan Berkarya Nyata (Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, MM (2010))
