EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi Kasus pada PKL di Kelurahan Tanjungpinang Kota)
Naskah Publikasi
Oleh SRI WAHYUNI NIM : 100563201186
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi Kasus Pada PKL di Kelurahan Tanjungpinang Kota) Sri Wahyuni Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
[email protected] Abstrak Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang menjajakan dagangan dengan menggunakan gerobak, di tepi jalan-jalan umum, trotoar, dan di depan toko. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan kebijakan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan lingkungan yang didalamnya terdapat larangan berdagang di lokasi yang tidak diizinkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penataan PKL dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penataan PKL yang berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota, serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan PKL. Kemudian kegunaan dari penelitian ini yang pertama bagi akademik semoga dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian ilmu administrasi dan memperkaya referensi. Kedua bagi teoritis Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahanPKL di kotaTanjungpinang. Ketiga bagi peneliti Untuk menambah pengetahuan, mengembangkan pola piker peneliti mengenai kebijakan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam penataan Pedagang Kaki Lima. Informan atau responden dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiridari 7 responden dari instansi, 4 responden merupakan coordinator para PKL, dan 14 responden merupakan pedagang yang mengetahui data yang peneliti butuhkan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang kemudian hasilnya dijelaskan dan dianalisa secara jelas. Hasil dari penelitian ini adalah usaha Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk melakukan penataan dan penertiban PKL melalui PerdaNomor 8 Tahun 2005 menunjukkan hasil yang belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan mulai tertata rapinya tempat berjualan para PKL dan lokasi yang dilarang untuk berjualan sudah dikosongkan meskipun tidak seluruhnya, namun demikian keberhasilannya belum maksimal, masih banyak kendala dalam melakukan penataan dan penertiban PKL Kota Tanjungpinang. Saran peneliti kepada pemerintah adalah untuk semakin meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada para pedagang mengenai tujuan penataan dan penertiban PKL, serta memberikan usaha yang maksimal untuk membantu para pedagang dalam meningkatkan pendapatan mereka di lokasi yang barunanti. Kata Kunci :EvaluasiKebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan PKL
1
Abstract Pedagang Kaki Lima are trader who peddling their merchandise using a cart, on the edge of the public streets, sidewalks, and in front of the store. Tanjungpinang government has issued a policy in Perda No. 8 of 2005 on Public Order, Health and Beauty environment in which there is a ban on trade in locations that are not allowed. In this research, the researcher will provide information about the success or failure of government policy in the arrangement of PKL in Tanjungpinang with titled
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). The purpose of this research was to determine how the evaluation of government policies Tanjungpinang the arrangement of PKL who are in the Kelurahan Tanjungpinang City, and to know the inhibiting factor in the implementation of the arrangement of PKL. Then the usefulness of this study is the first for the academic may be able to contribute the development of science in the field of administration and enriching scientific study reference. Both the theoretical to contribute ideas to the government Tanjungpinang in addressing the problems of PKL in the city Tanjungpinang. Third for researchers to gain knowledge, develop the mindset of researchers regarding government policy in structuring Tanjungpinang hawkers. Informants or respondents in this study amounted to 25 people consisting of 7 respondents from institutions, 4 respondents is the coordinator of the PKL, and 14 respondents are traders who know the data that researchers need. This research is a descriptive qualitative research which intends to collect data and information needed which then results are described and analyzed clearly. The results of this research effort is the Local Government Tanjungpinang to structuring and regulating street vendors through Perda No. 8 of 2005 is already showing not yet maximal results, this is evidenced by the neatly arranged begin selling point of the street vendors and locations are prohibited from selling already emptied though not entirely , however, success has not yet maximal there are still many obstacles in organizing and regulating street vendors Tanjungpinang. Advice to government researchers is to further improve socialization and training to traders about the purpose of structuring and regulating PKL, as well as giving maximum effort to assist the traders in increasing their income at the new location later. Keywords: Evaluation of Policies, Pedagang Kaki Lima, PKL Arrangement.
2
I.
PENDAHULUAN
penertiban, namun kenyataannya PKL tetap bertahan sampai saat ini.
Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota
Untuk Perda dan kebijakan yang secara
Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah Kota
keseluruhan serta khusus membahas mengenai
Tanjungpinang mencapai 239,50 km² dengan
penertiban ataupun penataan lokasi PKL
keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan
Tanjungpinang memang belum ada, namun
lembah yang landai sampai ke tepi laut. Kota
disini Pemerintah Kota menggunakan Perda
Tanjungpinang sendiri merupakan salah satu
No. 8 Tahun 2005, tentang ketertiban,
kota perdagangan dan industri jasa yang ada di Kepulauan Riau.
kebersihan dan keindahan lingkungan dalam
Sektor perdagangan
pasal 4 yang berbunyi :
merupakan salah satu sektor yang peranannya
Setiap orang atau badan dilarang :
cukup besar dalam meningkatkan aktivitas
a.
ekonomi daerah, daerah ini memiliki potensi
sesuai dengan fungsinya
yang cukup tinggi di bidang pengembangan b.
sektor informal, termasuk di dalamnya adalah
menjajakan
merupakan
pedagang
dagangan
mereka
c.
yang
d.
e.
fasilitas
umum
yang
tidak
kegiatan
Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman dan
mereka dengan modal relatif kecil membuka
fasilitas perlengkapan lainnya
suatu usaha dagang dibidang makanan dan f.
penjualan barang-barang untuk memenuhi
Meletakkan barang barang bangunan atau benda benda lain di sepanjang
kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat
jalan, kecuali atas izin walikota atau
yang dianggap strategis, bahkan ditempat yang
pejabat yang ditunjuk
Kota, g.
khususnya disini Kota Tanjungpinang. PKL
Memanfaatkan lahan lahan kosong yang
dapat menjalankan aktifitas mereka dengan
belum
jelas
tanpa izin walikota
modal seadanya, tempat berjualan dan waktu ancaman
tempat
diperuntukan untuk itu.
menyediakan sarana
untuk pejalan kaki. PKL biasanya adalah
yang terbatas,
dan
jalan,
Mempergunakan untuk
menetapkan bahwa setiap jalan raya yang
pemerintah
hijau,
untuk itu
Belanda, peraturan pemerintah pada waktu itu
pihak
jalur
tempat lain yang tidak diperuntukan
sendiri berasal dari masa penjajahan kolonial
diizinkan
taman,
persimpangan
umum, trotoar, dan di depan toko. Istilah PKL
tidak
Berusaha dan atau berdagang di trotoar,
dengan
menggunakan gerobak, di tepi jalan-jalan
dibangun hendaknya
Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin
pedagang kaki lima (PKL). PKL
Mempergunakan jalan, trotoar tidak
pengusuran dan
3
peruntukannya
h.
i.
Mempergunakan fasilitas sosial untuk
melihat
kesenjangan
antara
kegiatan yang tidak diperuntukan
dengan
kenyataan.
Evaluasi
untuk itu
dilakukan tidak hanya pada hasil akhirnya
Menggelandang/mengemis di tempat
saja, tetapi meliputi kegiatan-kegiatan
dan di muka umum.
dalam pelaksanaan. Untuk mewujudkan
Penataan yang dilakukan para aparat
harapan yang
tujuan agar dapat tercapai dengan baik,
SATPOL PP terhadap PKL yang terdapat di
maka
wilayah
konsep teori tentang evaluasi itu sendiri.
Kelurahan
Tanjungpinang
Kota
diperlukan
suatu
pemahaman
berupa pendataan nama, jenis jualan, dan
“Evaluasi adalah kegiatan untuk
status tempat jualan mereka apakah sewa atau
menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.
punya sendiri. Pada awalnya berdasarkan
Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu
beberapa keterangan yang diberikan para PKL,
kebijakan sudah berjalan cukup waktu.
mereka mengakui bimbang karena ditakutkan
Memang tidak ada batasan waktu yang
setelah
yang
pasti kapan sebuah kebijakan harus
dilakukan aparat mereka akan digusur, tetapi
dievaluasi”. (Miranti & Lituhayu, 2010 :
mereka mulai merasa tenang setelah mendapat
15)
penataan
penjelasan
dari
dan
pandataann
aparat
bahwa
mereka
Evaluasi kebijakan itu bersifat
kemungkinan akan dicarikan tempat atau
deskriptif dan analitis sekaligus, seperti
lokasi baru untuk berjualan dengan tidak
yang terdapat pada pengertian berikut:
mengganggu lalu lintas serta keindahan Kota
“Evaluasi
Tanjungpinang. Namun untuk PKL yang
deskriptif dan analitis sekaligus,
memang sangat mengganggu jalur lalu lintas,
di satu pihak evaluator berusaha
kemudian sudah dilakukan peneguran tetapi
menggambarkan apa yang telah
tetap berjualan maka grobak atau sarana
terjadi, dan dipihak lain ia
mereka jualan diangkut dan dibongkar secara
menjelaskan mengapa hal itu
paksa,
terjadi. Dalam hal ini evaluator
tentunya
sesuai
perintah
yang
diberikan.
mengamati
II.
berlangsung
LANDASAN TEORI A. EVALUASI Evaluasi
pada
dasarnya
sebelum
dan
(Wibawa,
Selanjutnya
dipertanggungjawabkan dan sejauh mana
yang
diimplementasikan”.
keefektifan
guna
apa
kebijakan
1994 : 73)
publik
bersifat
sesudah
ditujukan untuk menilai sejauh mana kebijakan
kebijakan
penggunaan
informasi yang berasal dari evaluasi
tujuan dicapai, evaluasi diperlukan untuk
4
dapat
dilihat
berdsarkan
pengertian
untuk
berikut:
menentukan
kegunaan “Evaluasi
seharusnya
sosial
manfaat atau kebijakan
atau
program, dan bukan sekedar usaha
menghasilkan informasi penting
untuk
yang berguna, misalnya sebagai
mengenai hasil aksi kebijakan yang
umpan balik (feedback) bagi
terantisipasi atau tidak terantisipasi.
formulasi
Karena ketepatan tujuan dan sasaran
strategi.
atau
implementasi
Jika
mengumpulkan
informasi
terjadi
kebijakan
untuk
dipertanyakan, evaluasi mencakup
menghindari agar penyimpangan
prosedur untuk mengevaluasi tujuan-
tidak terjadi lagi perlu dilakukan
tujuan dan sasaran itu sendiri.
penyimpangan,
perubahan, misalnya perubahan rencana termasuk
atau
2.
selalu
Interdepedensi Fakta-Nilai, tuntutan
kegiataannya
evaluasi tergantung baik “fakta”
pengendaliannya”.
maupun “nilai”. Untuk menyatakan
(Umar, 2005 : 11)
bahwa
“Hasil evaluasi hendaknya dapat
tertentu
memperbaiki
dapat
kebijakan telah
atau
program
mencapai
tingkat
keputusan-keputusan
kinerja yang tertinggi (atau rendah)
personalia dan memberikan umpan balik
diperlukan, tidak hanya bahwa hasil-
kepada karyawan tentang pelaksanaan
hasil
mereka”. (Umar, 2005 : 41)
sejumlah individu, kelompok atau
“Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang pekerjaan,
kebijakan
seluruh
termasuk
berharga
masyarakat;
menyatakan
demikian,
bagi
untuk harus
diantaranya dalam bidang organisasi, baik
didukung oleh bukti bahwa hasil-
organisasi nirlaba maupun perusahaan”.
hasil
(Umar, 2005 : 43)
merupakan konsekuensi dari aksi-
“Evaluasi mempunyai sejumlah
aksi
kebijakan
yang
secara
dilakukan
actual
untuk
karakteristik yang membedakannya dari
memecahkan masalah tertentu. Oleh
metode-metode analisis kebijakan lainnya
karena itu, pemantauan merupakan
:
prasyarat bagi evaluasi.
1.
Fokus nilai, Evaluasi berbeda dengan pemantauan,
dipusatkan
3.
Orientasi Masa Kini dan Masa
pada
Lampau, tuntutan evaluatif berbeda
penilaian menyangkut keperluan atau
dengan tuntutan advokatif, diarahkan
nilai dari sesuatu kebijakan dan
pada hasil sekarang dan masa lalu,
program. Evaluasi merupakan usaha
ketimbang hasil di masa depan.
5
4.
Dualitas
nilai,
mendasari
nilai-nilai
tuntutan
yang
diperjelas
evaluasi
dengan
mendefinisikan
dan
mempunyai kaulitas ganda, karena
mengoperasikan tujuan
mereka dipandang sebagai tujuan
dan target. Nilai juga
dan sekaligus cara. Nilai-nilai sering
dikritik
ditata dalam suatu hirarki yang
menanyakan
merefleksikan kepentingan relative
sistematis
dan saling ketergantungan antara
tujuan dan target dalam
tujuan dan sasaran”. (Dunn, 2003 :
hubungan
608)
masalah
Evaluasi memainkan sejumlah
dengan secara kepantasan
dengan yang
dituju.
(Dunn, 2003 : 610)
fungsi utama dalam analisis kebijakan,
Terdapat beberapa kriteria
diantaranya sebagai berikut:
dalam evaluasi, yakni :
1.
Evaluasi informasi dan
dapat
memberi yang
1.
valid
yang
dipercaya
apakah
diinginkan
hasil telah
dicapai?
mengenai
kinerja
kebijakan,
yaitu
usaha
sebarapa
jauh
untuk mencapai hasil yang
dan
diinginkan?
kebutuhan,
nilai
2.
kesempatan telah dapat dicapai
3.
melalui
Efesiensi, seberapa banyak yang
tindakan-tindakan
diinginkan
publik. Dalam hal ini
masalah? 4.
diperlukan
Kecukupan, seberapa jauh pencapaian
evaluasi
2.
Efektivitas,
hasil
memecahkaan
Perataan, apakah biaya dan
mengungkapkan
manfaat
seberapa jauh tujuan-
dengan
tujuan tertentu.
kelompok-kelompok
Evaluasi
memberi
sumbangan klarifikasi
didistribusikan merata
kepada yang
berbeda?
pada dan
yang
5.
kritik
Responsivitas, apakah hasil kebijakan
memuaskan
terhadap nilai-nilai yang
kebutuhan, preferensi atau
mendasari
nilai
pemilihan
tujuan dan target. Nilai
kelompok-kelompok
tertentu?
6
6.
Ketepatan,
apakah
5.
Kurang
tersedianya
hasil/tujuan yang diinginkan
evaluator.
Pada
benar-benar berguna atau
lembaga pemerintah, kurang
bernilai. (Dunn, 2003 : 610)
tersedia
sumberdaya
manusia
yang
memiliki
kompetensi Ada beberapa kendala dalam
evaluasi.
melakukan evaluasi yaitu : 1.
2.
karena
Ini
disebabkan
belum
tercipta
budaya evaluasi, sehingga
aparat masih alergi terhadap
pemerintah tidak memiliki
kegiatan evaluasi, karena
program yang jelas untuk
dipandang berkaitan dengan
mempersiapkan
prestasi dirinya.
kerja
Kendala
ekonomis.
Kegiatan
evaluasi
untuk
pengumpulan
pengolahan untuk
data, para
administrasi,
dan
evaluasi.
di
bidang
(Miranti
&
Selanjutnya ada 6 (enam) proses
dan
dalam melakukan proses evaluasi
biaya
terhadap
pelaksanaan
staff
kebijakan:
biaya
1.
suatu
Menentukan apa yang akan di evaluasi,
evaluasi akan mengalami apabila
memiliki
Lituhayu 2010 : 18)
untuk para evaluator. Proses
hambatan
tenaga
yang
kompetensi
tidak sedikit, seperti biaya
4.
melakukan
Kendala psikologis. Banyak
membutuhkan biaya yang
3.
berbagai
2.
tanpa
Merancang
(Design)
kegiatan evaluasi,
dukungan finansial.
3.
Pengumpulan data,
Kendala teknis. Evaluator
4.
Pengolahan dan analisa
sering
dihadapkan
maslah
tidak
pada
data,
tersedianya
5.
Pelaporan hasil evaluasi,
cukup data dan informasi
6.
Tindak
lanjut
hasil
yang up to date.
evaluasi. (Umar dalam
Kendala politis. Evaluasi
Samin, 2013 : 59)
sering terbentur dan bahkan
Evaluasi dilakukan karena tidak
gagal karena alasan politis.
setiap program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan, sering
7
kali kebijakan publik gagal meraih
dapat membuahkan hasil, yaitu dengan
maksud
membandingkan
dan
ditetapkan
tujuan
yang
sebelumnya.
telah
Evaluasi
antara
hasil
yang
diperoleh dengan tujuan atau target
kebijakan ditujukan untuk melihat
kebijakan
sebab-sebab
(Muhadjir dalam Widodo 2006 : 112)
kegagalan
suatu
kebijakan atau untuk mengetahui
Untuk
apakah kebijakan publik yang telah
evaluasi
dijalankan
pembagian
meraih
dampak
publik
yang
yang
membedakan kebijakan tipe
ditentukan.
tipe
dapat
dalam dilihat
evaluasi
kebijakan
kebijakan
publik
diinginkan, secara singkat evaluasi
debagai berikut :
adalah kegiatan yang bertujuan untuk
“Evaluasi
menilai “manfaat” suatu kebijakan.
dibedakan dalam dua macam tipe.
B. EVALUASI KEBIJAKAN Evaluasi
kebijakan
Pertama,
tipe
evaluasi
hasil,
merupakan
merupakan riset yang mendasarkan
aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan
diri pada tujuan kebijakan. Ukuran
oleh para pengambil kebijakan di dalam
keberhasilan pelaksanaan kebijakan
tubuh birokrasi pemerintahan maupun
adalah
organisasi sosial dan politik. (Wibawa
menjadi
dkk,1994:1)
dicapai. Kedua, tipe evaluasi proses
Kemudian
pengertian
evaluasi
yaitu
sejauh
mana
tujuan
apa
program
riset
evaluasi
yang
mendasarkan
berikut:
pelaksanaan dan petunjuk teknis. kebijakan
merupakan
Ukuran
pada
dapat
kebijakan juga dapat dilihat dari pengertian
“Evaluasi
diri
yang
keberhasilan
petunjuk
pelaksanaan
kegiatan untuk melihat dan menilai
suatu kebijakan adalah kesesuaian
keberhasilan
kegagalan
proses implementasi suatu kebijakan
pelaksanaan suatu kebijakan publik.
dengan garis petunjuk yang telah
Oleh karena itu, evaluasi merupakan
ditetapkan” .(Mustofadijaja dalam
kegiataan
Widodo, 2006:113)
sesuatu
pemberian “fenomena”
terkandung tertentu”.
dan
nilai
atas
didalamnya
pertimbangan (Mustofadijaja
Langkah
nilai
kebijakan
evaluasi
kebijakan dari sisi praktis :
dalam 1. Mengidentifikasi tujuan program
Widodo, 2006 : 111) “Evaluasi
dalam
yang akan dievaluasi
publik
2. Analisis terhadap masalah
merupakan suatu proses untuk menilai
3. Deskripssi
seberapa jauh suatu kebijakan publik
kegiatan
8
dan
staandarisasi
4. Pengukuran terhadap tingkatan
karena dapat memberikan gambaran
perubahan yang terjadi
secara
5. Menentukan apakah perubahan
menyeluruh
kecenderungan
tentang
sosial
yang diamati merupakan akibat
kepada
dari
(Simanjuntak dalam Syafardi, 2012
kegiatan tersebut atau
karena penyebab lain 6. Beberapa
penentu
ekonomi kebijakan”.
:1)
indikator
untuk
PKL, yang selanjutnya disingkat
menentukan keberhasilan suatu
PKL,
adalah
dampak. (Nugroho, 2009 : 541)
melakukan usaha perdagangan dengan
Suatu evaluasi kebijakan tidaklah
menggunakan sarana usaha bergerak
mudah untuk dilakukan, terdapat beberapa
maupun tidak bergerak, menggunakan
kendala dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan:
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas bangunan
yang
Tujuan-tujuan kebijakan
umum,
2.
Membatasi
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat
untuk
dan
usaha
1.
kriteria
lahan
pelaku
milik
keberhasilan
sementara/tidak
3.
Efek samping
Menteri
4.
Masalah data. (Hogwood dan
Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 pasal 1
Gunn
no. 1)
dalam
Winarno,
2007:242)
menetap.
(Peraturan
Negeri
Republik
Dalam
Kemudian pengertian dari Pedagang
C. PEDAGANG KAKI LIMA
Kaki Lima juga dapat dilihat sebagai berikut:
Sektor informal merupakan salah
“Pedagang
sektor
membentuk
sebagai usaha kecil masyarakat yang
kemandirian ekomomi bagi masyarakat
bergerak di bidang perdagangan
seperti yang terdapat dalam pengertian
dengan lingkungan usaha yang relatif
berikut:
kecil, terbatas dan tidak bersifat
satu
yang
dapat
kaki
diartikan
“Sektor informal sangat menarik
tetap.
karena
dalam
pedagang kaki lima sering dilekati
menciptakan lapangan kerja dan
oleh ciri-ciri perputaran uang kecil,
menyediakan
tempat usaha yang tidak tetap, modal
serta
kemandiriannya
barang/jasa
reputasinya
murah
sebagai
katup
Dalam
lima
terbatas,
pengertian
segmen
masyarakat
merajalelanya
dan
bawah dan jangkauan usaha yang
itu
tidak terlalu luas”. (Ramli dalam
keresahan sektor
sosial.
informal
Disamping sangat
menarik
Pramatya, 2013 : 13)
9
menengah
pada
pengaman yang dapat mencegah pengangguran
kelas
pasar
ini,
ke
Pedagang Kaki Lima dilihat dari
12.
sektor informal, memiliki pengertian
Pedagang
ayam,
kambing,
burung,
sebagai berikut:
13. Pedagang beras dan penjual jasa.
“Pedagang kaki lima merupakan
(Umboh dalam Ali dan Alam,
salah bagian dari sektor informal.
2011 : 188)
Dalam pengertian ini Pedagang Kaki Lima
adalah
berjualan
pada
pedagang kaki
PKL
yang
lima,
seperti
dan
yang dianggap strategis, antara lain: a.
daerah keramaian umum trotoar
menjajakan
dagangannya di tempat-tempat umum
biasanya mengambil tempat atau lokasi
biasanya
Trotoar, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi
didepan
dari pada jalan tersebut, tempat
perdagangan,
orang berjalan kaki. Pedagang
pasar, sekolah dan gedung bioskop”.
kaki lima biasanya beraktivitas
(Dwijayanti dalam Hidayati dan
di
Hadi Wahyono, 2013:330).
bukan lagi sebagai tempat yang
pertokoan/kawasan
Jenis
dagangan
PKL
sangat
nyaman
dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di
Jenis
dagangan
sehingga
untuk
trotoar
pejalan
kaki
karena sudah beralih fungsi.
sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas.
trotoar,
b.
Bahu Jalan, yaitu bagian tepi
yang
jalan yang dipergunakan sebagai
ditawarkan pedagang kaki lima dapat
tempat untuk kendaraan yang
dikelompokkan dalam 14 jenis, yaitu :
mengalami kerusakan berhenti
1. Pedagang minuman,
atau digunakan oleh kendaraan
2. Pedagang makanan,
darurat
3. Pedagang buah-buahan,
pemadam kebakaran, polisi yang
4. Pedagang sayuran,
sedang menuju tempat yang
5. Pedagang daging dan ikan,
memerlukan
6. Pedagang rokok dn obat-obatan,
kedaruratan dikala jalan sedang
7. Pedagang buku, majalah dan surat
mengalami
kabar,
seperti
ambulans,
bantuan
kepadatan
yang
tinggi. Dari pengertian di atas, 8. Pedagang tekstil dan pakaian,
fungsi bahu jalan adalah tempat
9. Pedagang kelontong,
berhenti
10. Pedagang loak,
pergerakan pejalan kaki, namun
11. Pedagang onderdil kendaraan,
kenyataanya
bensin dan minyak tanah,
sementara
sebagai
dan
tepat
pedagang kaki lima beraktivitas.
10
c.
Badan Jalan, yaitu lebar jalan
perkotaan yang memadai dan
yang
berwawasan
dipergunakan
untuk
lingkungan.
pergerakan lalu lintas. (Miranti
(Peraturan
& Lituhayu, 2010 : 2-4)
Negeri No. 41 tahun 2012)
D. PENATAAN PEDAGANG
Menteri
Bupati/Walikota
KAKI LIMA
melakukan
penataan PKL dengan cara :
“Penataan PKL adalah upaya yang
a. Pendataan PKL;
dilakukan oleh pemerintah daerah
b. Pendaftaran PKL;
melalui penetapan lokasi
c. Penetapan lokasi PKL;
untuk
melakukan
pemindahan,
binaan
penetapan,
penertiban
d.
dan
dengan
keamanan,
ketertiban,
kebersihan
lingkungan
dan
sesuai
dengan
perundang-undangan”.
III.
METODE PENELITIAN 1.
kualitatif.
(Peraturan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau
pedagang PKL adalah :
lebih
Memberikan berusaha
kesempatan
bagi
PKL
PKL
2.
atau
Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan
kemampuan
menjadi
perbandingan,
satu dengan variabel yang lain.
dan
mengembangkan
tanpa
menguhubungkan antara variabel
peruntukannya; Menumbuhkan
(Independen)
membuat
melalui
penetapan lokasi sesuai dengan
Tanjungpinang
usaha
di
Kelurahan
Kota,
yang
meliputi 3 instansi yakni Badan
ekonomi mikro yang tangguh
Usaha
dan mandiri; dan c.
Sugiono
adalah penelitian yang dilakukan
Tujuan penataan dan pemberdayaan
usaha
Menurut
(2011:11), penelitian deskriptif
2012)
b.
Jenis Penelitian: Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif
peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun
a.
dan
Dalam Negeri No. 41 tahun 2012)
kepentingan umum, sosial, estetika, ekonomi,
PKL
e. Peremajaan lokasi PKL. ( Menteri
memperhatikan
kesehatan,
Pemindahan
penghapusan lokasi PKL; dan
penghapusan lokasi pedagang kaki lima
Dalam
Milik
Tanjungpinang
Untuk mewujudkan kota yang
Daerah
Jota
(BUMD),
Kelurahan Tanjungpinang Kota,
bersih, indah, tertib dan aman
dan Satuan Polisi Pamong Praja
dengan sarana dan prasarana
11
Kota
3.
Tanjungpinang
informan
yang
akan
(SATPOL PP).
memberikan berbagai macam
Sumber dan Jenis Data, meliputi:
informasi
a.
selama
Data Primer Menurut
4.
Kota
Arikunto
(2010:
yang
diperlukan
proses
penelitian.
Informan
penelitian
ini
22), data primer adalah data
meliputi tiga macam, yaitu
dalam bentuk verbal atau kata-
informan
kata yang diucapkan secara lisan,
informan),
gerak-gerik, atau prilaku yang
dan
dilakukan oleh subjek yang dapat
tambahan.Informan
kunci
dipercaya, dalam hal ini adalah
adalah
yang
subjek penelitian (informan) yang
mengetahui
berkenaan dengan variabel yang
berbagai
diteliti.
yang
diperlukan
dalam
b.
Data Sekunder
penelitian.Informan
utama
Menurut Arikunto (2010:22),
adalah mereka yang terlibat
data sekunder adalah data yang
secara
diperoleh
interaksi
dari
dokumen-
kunci
(key
informan
utama
informan
mereka dan
memiliki
informasi
pokok
langsung
dalam
sosial
yang
dokumen grafis, foto-foto, film,
diteliti.Sedangkan
rekaman video, benda-benda, dan
tambahan adalah mereka yang
lain-lain yang dapat memperkaya
dapat memberikan informasi
data primer.
walaupun
Informan:
Hendrarso
dalam
informan
tidak
langsung
terlibat dalam interaksi sosial
Auliyanti (2008: 22) menjelaskan
yang diteliti”.
bahwa: Informan “Penelitian
kualitatif
tidak
Penelitian
dimaksudkan untuk membuat generalisasi
dari
pihak-pihak
hasil
penelitian
yang
dilakukan
sehingga
subjek
penelitian
informasi
penelitian
secara
SATPOL
penelitian
Subjek
akan
menjadi
yang lengkap
memiliki sesuai
PP
Kota
Tanjungpinang, BUMD Kota
ditentukan
sengaja.
merupakan
kebutuhan peneliti, yaitu pihak
yang telah tercermin dalam fokus
ini
dari
Tanjungpinang, dan beberapa pedagang
yang
dapat
memberikan informasi. Pada
12
pihak
SATPOL
PP
pada
menggunakan teknik observasi,
awalnya berjumlah 1 orang
wawancara dan dokumentasi.
kemudian karena saran dari pihak
Satpol
Data yang diperoleh dari hasil
untuk
penelitian ini akan dianalisis
menambah jumlah informan
secara kualitatif, dengan cara
sehingga jumlah informan di
memberikan gambaran informasi
satpol PP berjumlah 3 orang,
masalah
dari
pada
mendalam Hasil dari gambaran
awalnya berjumlah 1 orang,
informasi akan diinterpretasikan
kemudian dengan saran pihak
sesuai dari hasil penelitian yang
BUMD
dilakukan berdasarkan dukungan
pihak
PP
6.
BUMD
untuk
informan
menambah
sehingga
secara
jelas
dan
jumlah
teori yang berkaitan denganobjek
informan dari pihak BUMD
penelitian dari responden dengan
berjumlah 2 orang, dan para
cara
koordinator
PKL,
observasi. Kemudian informasi
ketua perhimpunan HPK5TL
atau data yang diperoleh akan
serta PKL itu sendiri yang
dianalisis
dapat
keterangan
penjelasan sesuai dengan yang
mengenai data dan informasi
didapatkan dan ditarik suatu
yang
kesimpulan
lapangan
dimintai
berkaitan
dengan
penelitian ini, dimana jumlah
wawancara
dan
maupun
diberikan
mengenai
hasil
penelitian. (Pramatya, 2013 : 10)
PKL yang menjadi responden
IV.
yakni berjumlah 13 pedagang,
PEMBAHASAN A. Karakteristik Informan
dengan masing-masing lokasi
Penelitian
ini
membahas
2 pedagang yang mengetahui
terlebih dahulu mengenai identitas
data
atau
dan
informasi
yang
karakteristik informan informasi
diperlukan peneliti, dan key
mendapat
informan dalam penelitian ini
dalam menganalisis data, sehingga
1 orang yakni Kasi Penegakan
data
dan pelaksanaan Perundang-
pertanggungjawabkan kebenarannya
undangan Satpol PP Kota
dalam pembahasan dan menganalisis
Tanjungpinang.
tentang
tersebut
Pemerintah
5. Teknik dan alat pengumpulan data
dalam
penelitian
“Evaluasi Kota
yang
guna
dapat
akurat
di
Kebijakan Tanjungpinang
dalam Penataan Pedagang Kaki Lima
ini
13
(PKL) (Studi Kasus Pada PKL di
Efesiensi,
Kelurahan
Perataan, Responsivitas, Dan
Tanjungpinang
Informan
dalam
Kota). ini
Ketepatan. Untuk lebih lanjut
berjumlah 25 orang, yakni 3 orang
dan dihubungkan dengan hasil
dari Satpol PP Kota Tanjungpinang
penelitian ini dapat dilihat
yang menjadi informan yakni Kasi
dalam uraian berikut :
operasional, Kasi kerjasama dan staff
a.
operasional
penelitian
Kecukupan,
Satpol
PP
Efektifitas
Kota
Yaitu suatu ukuran yang
Tanjungpinang. Kemudian 2 orang
menyatakan seberapa
dari BUMD yakni sekretaris umum
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah
BUMD dan Juru pungut BUMD, dan
tercapai.Dimana
dari Kelurahan Tanjungpinang Kota 2
presentase target yang dicapai, makin
orang yakni Kasi pembangunan dan
tinggi efektifitasnya.
pemberdayaan
1.
bawahannya.
beserta Kemudian
staff 4
orang
jauh
makin
target
besar
Tempat berjualan PKL yang semakin tertata rapi
koordinator lapangan atau pengawas
Sejak
pemerintah
Kota
PKL, dan 14 PKL yang mengetahui
Tanjungpinang
data dan informasi yang dibutuhkan.
melakukan penataan dan penertiban
gencar-gencarnya
terhadap Pedagang Kaki Lima yang B.
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota
Tanjungpinang
berada
dalam
di
kawasan
yang
tidak
difungsikan untuk itu, lokasi dan
Penataan Pedagang Kaki Lima
tempat
(PKL) (Studi Kasus Pada PKL di
Tanjungpinang khususnya PKL yang
Kelurahan Tanjungpinang Kota)
berada
Berdasarkan penelitian
yang
hasil
berjualan
di
para
kawasan
PKL
Kelurahan
Tanjungpinang Kota mulai tertata
dilakukan,
rapi.
untuk melihat dan menilai
Dari hasil wawancara
sejauh mana suatu kebijakan
dan kuisioner yang diberikan
telah berjalan dan memuaskan
peneliti kepada 25 responden,
masyarakat
sasaran
20 orang atau 80% menyatakan
kebijakan, maka dapat dilihat
bahwa penataan dan penertiban
dari
dalam
yang
mengevaluasi menurut Dunn,
Kota
2003 : 610 yakni : Efektivitas,
membuahkan hasil meskipun
sebagai
kriteria
di
14
dilakukan
Pemerintah
Tanjungpinang
tidak 100% berhasil, tempat
diperbolehkan berjualan sudah sepi
berjualan PKL yang sebelum
pedagang, dan 6 orang menyatakan
dilakukan penataan berserakan
sama
dimana-mana namun setelah
penataan. Hal ini dikarenakan tidak
adanya
berangsur
sedikit pedagang yang tidak mau
berubah menjadi lebih rapi,
dipindahkan ke lokasi yang baru,
meskipun masih ada pedagang
dengan alasan lokasi yang baru sepi
yang
dan omset mereka bisa menurun.
penataan
tidak
mengindahkan
penataan yang telah dilakukan. 2.
b.
saja
dari sebelum
Efisiensi Merupakan suatu ukuran dalam
Lokasi yang dilarang berjualan
membandingkan
sudah ditertibkan Sebelum adanya penataan
rencana
antara
Daerah Kota Tanjungpinang terhadap
sumber yang dipergunakan.
yang
dijadikan
penggunaan
masukan dengan penggunaan serta hasil
yang dilakukan pihak pemerintahan
lokasi
adanya
pedagang
keuntungan
dengan
sumber-
1. Lokasi berjualan diberi bantuan
sebagai area mencari nafkah yang
toko atau kios.
sebenarnya tidak diperuntukan untuk
Di
Tanjungpinang
sendiri,
itu, tentunya berdasarkan Perda yang
terdapat banyak Pedagang Kaki Lima
terkait,
yang
yang berjualan di pinggir jalan dan
menggunakan jalan umum, lahan
berpindah-pindah, hal ini dikarenakan di
parkir bahkan badan jalan untuk
tempat semula merupakan tempat yang
berdagang,
dilarang
banyak
pedagang
tentunya
hal
ini
berjualan
dan
menghindari
mengganggu arus lalu lintas dan
penataan dan penertiban yang dilakukan
mengganggu
kenyaman
bagi
Satpol PP pada PKL yang menyalahi
pengendara.
Namun
setelah
aturan yang telah ditetapkan. Namun
diadakannya Pemerintah
penataan Daerah,
lokasi
oleh
setelah
diadakannya
yang
penertiban, sebagian besar PKL yang tidak
berdagang terlihat beberapa kemajuan
menggunakan gerobak sudah ada yang
dan tertata rapi. Hal ini dikutip oleh
menempati toko dan kios yang memang
peneliti
sudah
wawancara
hasil
dari
terhadap 25 responden,
disediakan
dan
dan
memang tidak diperuntukan untuk
berdasarkan
menetap
penataan
berjualan
pemerintah
Kota
Tanjungpinang, tentunya dengan syarat
19 orang menyatakan lokasi yang
dan
memang sudah ditetapkan untuk tidak
berdasarkan hasil wawancara peneliti
15
ketentuan
berlaku.
Hal
ini
dengan informan dan responden, dimana 11 responden menyatakan bahwa bahwa pemerintah memberikan bantuan toko
c. Kecukupan
atau sejenis kios bagi pedagang yang
Merupakan
Kecukupan
membutuhkan, tetapi itu disediakan tidak
berkenaan dengan seberapa jauh suatu
di lokasi Kelurahan Tanjungpinang Kota
tingkat
melainkan di lokasi Bintan Center, dan
kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
14 responden menyakan sejauh ini tidak
menumbuhkan adanya masalah.
ada bantuan seperti toko atau kios kepada
1. Pedagang tidak perlu khawatir
para pedagang.
efektivitas
memuaskan
terhadap pungutan liar Biasanya
2. Omset pedagang bertambah Dalam
setiap
kegiatan
PKL
perubahan,
identik dengan adanya pungutan
terutama dalam perubahan kebijakan
liar dari pihak-pihak yang tidak
yang menyangkut masyarakat banyak,
bertanggung jawab, maka setelah
tentu ada pro dan kontra didalam
adanya penataan dan penertiban
masyarakat terhadap pihak pemerintah
PKL di Kota Tanjungpinang, hal
yang
itu
itu sudah tidak berlaku lagi, biaya
sendiri.Yang menjadi pro dan kontra baik
yang dikeluarkan para Pedagang
masalah lahan maupun omset pedagang
Kaki
yang dapat berubah dengan adanya
koordinator lapangan lokasi yang
penglokasian
oleh
ditujukan untuk membiayai proses
pedagang.
kebersihan dan keamanan lokasi.
Untuk kasus ini, omset para PKL yang
Dari 25 responden tidak ada
berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota
satupun yang menyatakan adanya
mengalami penurunan omset berjualan,
pungutan liar di lokasi pedagang,
hal ini peneliti mengutip dari hasil
mereka hanya dikenakan uang
wawancara terhadap 25 responden dan 19
kebersihan, uang keamanan, dan
orang
ada
memutuskan
pemerintah
ke
kebijakan
lokasi
terhadap
menyatakan
berjualan
mereka
diadakannya
baru
para
bahwa
omset
berkurang
setelah
penataan,
Lima
sebagian
hanya
lokasi
kepada
yang
dikenakan biaya lapak per sekali
meskipun
jualan.
demikian mereka tetap menyetujui usaha pemerintah
untuk
kenyamanan
dan
2. Kebijakan yang diterapkan
menciptakan kerapian
dapat
Kota
pedagang
Tanjungpinang.
diterima dan
bersangkutan
16
pihak
seluruh yang
Suatu
kebijakan
yang
seluruh pedagang atau hanya kepada
dikeluarkan pemerintah memang
pedagang tertentu.
tidak seluruhnya dapat diterima
1.
dan
sesuai
dengan
kondisi
diluar jalur harus ditertibkan
masyarakat, namun pemerintah sendiri
tentunya
Semua PKL yang beroperasi
tanpa terkecuali
menginginkan
Para
PKL
yang
yang terbaik bagi masyarakatnya.
melakukan aktivitas dagang
Dari hasil wawancara kepada 25
mereka di luar jalur yang
responden
diperbolehkan
dengan
pertanyaan
Pemerintah
yang sama yaitu, apakah anda
Kota Tanjungpinang dilakukan
setuju
kebijkan
penataan dan penertiban ke
melakukan
lokasi yang memang sudah
mengenai
pemerintah
untuk
penataan
pada
PKL?.
keseluruhan
Dan
disediakan pemerintah Kota.
responden
Sebelum
menyetujui adanya penataan yang
penataan
dilakukan
diberbagai
alasan
pemerintah, yang
dengan
sama
yakni
diadakannya dan
taman
penertiban,
sudut Kota
bahkan dijadikan
terciptanya suasana nyaman dan
pedagang
sebagai
lokasi
jalanan Kota Tanjungpinang yang
berjualan
mereka,
tetapi
rapi, namun para pedagang juga
setelah
penataan
dan
menambahkan keluhan mereka
penertiban
mengenai
berada
dsiapkan
lokasi
baru
pemerintah,
yang
sebagian
pedagang
diluar
menggunakan
jalur lokasi
yang dan yang
besar pedagang merasa keberatan
akan dijadikan taman Kota
dengan lokasi baru yang dianggap
sudah sepi pedagang, seperti
sepi.
di
depan
Melayu
Square
sebelum adanya penataan dan d.
Perataan
penertiban
Merupakan hal yang berkenaan dengan
implementasi
depan
kebijakan
merupakan
terhadap masyarakat atau sasaran kebijakan
itu
tercapai,
penerapan
kebijakan
atau
namun
apakah
sepanjang Melayu lautan setelah
jalan Square PKL, adanya
penataan tidak ada satupun
suatu
pedagang yang berjualan di
program diberlakukan merata kepada
area tersebut. Hal ini sama
17
seperti yang dikatakan 20
mengenai
orang
penataan PKL yang berada
dari
25
responden
Perda
tentang
menyatakan bahwa Pedagang
dilokasi
Kaki Lima yang beroperasi
diperuntukan untuk itu pada
diluar jalur yang ditetapkan
para
sudah tidak berjualan ditempat
penelitian
biasanya, mereka kemudian
responden,
dipindahkan ke area tanah
menyatakan bahwa tidak ada
merah bagian tepi laut di
sosialiasasi
bawah
ini
pemerintah terhadap penataan
merupakan alasan mengapa
yang akan dilakukan, bahkan
meja
sekarang
mereka tidak mengetahui apa
dibatasi jumlahnya agar bisa
itu Perada No. 8 Tahun 2005
menampung
tentang
jembatan,
dan
kursi
pedagang
lain
yang
tidak
pedagang?, ini
dalam dari
25
11orang
yang
diberikan
Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan
yang dipindahkan tadi.
Lingkungan. 2.
Pemberian
terhadap
sosialisasi penataan
dilakukan
pada
e.
Responsivitas Merupakan
seluruh
kebijakan sosialiasi
dan
adanya
berlakunya
kepedulian
suatu
1.
peraturan yang ada Suatu kebijakan akan
masa, masyarakat akan merasa
berjalan dengan lancar apabila
sangat tidak dihargai oleh
masyarakat yang bersangkutan
pemerintah. Mengutip hasil
dengan
mampu
dilakukan
mematuhi
setiap
keputusan pemerintah demi
pertanyaan
kebaikan mereka dan kebaikan
apakah ada sosialisasi yang dilakukan
terhadap
Tingkat kepatuhan PKL pada
akan menakibatkan kemarahan
peneliti
masyarakat
kebijakan yang dibuat.
penataan yang akan dilakukan
yang
memuaskan
masyarakat tertentu dan sejauh mana
kebijakan ataupun terhadap
wawancara
dapat
kebutuhan suatu kelompok-kelompok
pemberian
informasi kepada masyarakat terhadap
yang
berkenaan dengan sejauh mana suatu
pedagang tanpa terkecuali Tanpa
hal
Kota itu sendiri. Dalam kasus
pemerintah
ini
18
peneliti
mengutip
pertanyaan pada wawancara
menyetujui
dengan
Pemrintah
pertanyaan,
kebijakan Kota
bagaimanakah pendapat anda
Tanjungpinang
dengan
penataan
aturan
ditetapkan
pada
yang
telah
pedagang
mengenai
PKL?.
Mereka
menyetujui
kebijakan
mengenai batasan meja dan
pemerintah untuk menata dan
kursi?.Dari 25 responden, 12
menertibkan
orang menyatakan bahwa para
mengganggu jalan dan lalu
pedagang sabagian besar tidak
lintas,
mengikuti peraturan yang ada,
juga memberikan solusi dari
sebagian
hasil
besar
pedagang
masih meletakkan meja dan kursi
melebihi
yang
PKL
tentunya
penataan
pemerintah
yang
akan
dilaksanakan tadi.
telah f.
ditentukan.
Ketepatan Merupakan
2.
yang
berkenaan
PKL menanggapi
dengan
hal
yang
sejauh
mana
dengan
sukarela
kebijakan yang diterapkan, apakah
terhadap
penataan
kebijakan
tersebut
terimplementasikan kepada sasaran
yang diterapkan
kebijakan. Penataan
yang
1.
dilakukan Pemerintah Kota
Kebijakan berhasil diterapkan pada sasaran kebijakan
Tanjungpinang terhadap para
Sasaran
PKL yang berada di Kelurahan
merupakan
Tanjungpinang Kota disambut dengan
dukungan
pedagang.
responden,
Dari
manjadi
25
berada di luar jalur yang
Pemerintah
disarankan pemerintah, dan mereka yang membutuhkan
para PKL yang perlu ditata,
lahan
pertanyaan apakah
kebijakan
Pedagang Kaki Lima yang
Kota Tanjungpinang tehadap
wawancara,
sasaran
pemerintah ialah mereka para
menyetujui adanya penataan
dengan
yang
kebijakan. Dalam hal ini yang
seluruhnya
yang dilakukan
pihak
menjadi target suksesnya suatu
dari
berbagai kalangan, termasuk para
kebijakan
atau
melakukan
anda
lokasi
untuk aktivitas
perdagangan.Dalam kasus ini
19
kebijakan yang dikeluarkan
baru
Pemerintah
Kota
pemerintah untuk para PKL?.
Tanjungpinang
yaitu
Dalam kasus ini dari 25
mengadakan kemudian
disiapkan
penataan
dan
responden,
9
orang
penertiban
dan
menyatakan
setuju
untuk
para
dipindahkan yang baru yang
yang
sudah
pemindahan pedagang
yang
lokasi ke
lokasi
direncanakan
memang sudah direncanakan
pemerintah yaitu ke lokasi
Pemerintah
Kota
Bintan Center, dan 16 orang
Tanjungpinang melalui Perda
menyatakan agar pemerintah
Nomor
2005.
untuk berfikir ulang mengenai
Berdasarkan hasil wawancara
pemindahan lokasi baru itu,
kepada 25 responden dengan
dan hal ini dikarenakan lokasi
pertanyaan
baru dianggap sepi dan tidak
8
Tahun
apakah
anda
mengetahui Perda Nomor 8 Tahun
2005?,
dan
ada pembeli.
15 V.
responden mengetahui Perda
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
tadi serta 10 responden tidak
Berdasarkan hasil analisis data
mengetahui.
yang di peroleh, berkenaan dengan 2. PKL dipindahkan pada
judul Evaluasi Kebijakan Pemerintah
lokasi yang strategis
Kota Tanjungpinang dalam Penataan Pedagang
Pengalokasian
para
tentunya
1.
dengan
Berdasarkan terhadap
sosialisasi dan pemberian info
hasil
hasil
penertiban
terlebih dahulu terhadap para pedagang
Lima
maka
mendapatkan hasil sebagai berikut:
PKL ke lokasi yang baru dilakukan
Kaki
penelitian
penataan
yang
dan
dilakukan
Pemerintah Kota Tanjungpinang
yang
sejak berlakunya PerdaNomor 8
bersangkutan.Tentunya
Tahun 2005 terdapat beberapa
pemindahan
lokasi
tidak
semestinya
merugikan
para
indikator
pedagang. Dengan pertanyaan pada wawancara bagaimana
sudah
dapat
dikatakan berhasil,
misalnya
tempat-tempat
berjualan
Pedagang
menurut anda mengenai lokasi
yang
Kaki
Lima
sudah
mulai tertata rapi, dan tempat
20
yang tidak diperbolehkan untuk
ketertiban,
kebersihan
dan
berjualan
keindahan
lingkungan
Kota
sudah
mulai
dikosongkan.
Meskipun
Tanjungpinang.
Perataan,
demikian, keberhasilan penataan
menunjukkan suatu keberhasilan,
dan penertiban Pedagang Kaki
yakni berdasarkan penelitian dari
Lima belum maksimal, masih
25 responden, 20 responden
ada sebagian pedagang yang
menyatakan jalur yang tidak
tidak mengikuti peraturan yang
diperbolehkan untuk berjualan
berlaku, seperti berjualan dengan
memang sudah ditertibkan dan
jumlah meja dan kursi melebihi
14
jumlah yang telah ditentukan.
adanya
pemberian
sosialisasi
Jika dilihat dari sudut pandang
kepada
seluruh
pedagang
indikator yang digunakan dalam
mengenai
penataan dan penertiban PKL
Responsivitas,
dari
yang
indikator
yang
pertama
responden
menyatakan
penataan. belum
diharapkan,
hal
ini
yakni Efektivitas, sudah berhasil
dikarenakan
dilihat dari tempat berjualan dan
menyatakan keberatan dengan
lokasi yang dilarang berjualan
aturan batasan meja dan kursi
sudah tertata rapi. Efisiensi,
dan melanggar aturan tersebut
nampaknya belum seperti yang
dengan melebihi batas jumlah
diharapkan, hal ini dikarenakan
meja dan kursi yang seharusnya.
dari
Ketepatan,
sudut
pengukuran
13
seperti
responden
sudah
berhasil
lapak/lokasi berjualan dijadikan
berdasarkan penelitian pada 25
sebuah toko/kios serta omset
responden,
17
pedagang
menyatakan
kebijakan
yang
diharapkan
responden yang
bertambah tidak menunjukkan
direncanakan berhasil diterapkan
hasil
diharapkan.
yakni dilihat dari penataan dan
Kecukupan, menunjukkan suatu
penertiban yang dilakukan pada
keberhasilan, hal ini dikarenakan
lokasi yang tidak diperuntukan
dari 25 responden tidak satupun
untuk itu sudah berjalan dengan
yang
baik.
yang
menyatakan
adanya
pungutan liar serta menyetujui
2.
Terdapat
beberapa
hambatan
adanya kebijakan penataan PKL
dalam pelaksanaan penataan dan
yang dilakukan pemerintah demi
penertiban PKL di Kelurahan
21
Tanjungpinang
Kota,
yakni
saja yang dibutuhkan dan apa
kurangnya lahan yang strategis
saja yang menjadi permasalahan
untuk
menampung
bagi pedagang perlu diketahui
jumlah
PKL
yang
seluruh akan
di
oleh
pemerintah.
Kepada
pindahkan, serta sebagian besar
Pemerintah Kota Tanjungpinang
PKL
keberatan
hendaknya
mengikuti aturan yang sudahd
sosialisasi
itetapkan, diantaranya lokasibaru
kepada
yang disediakan pemerintah di
Lima
Bintan Center dianggap tidak
Tanjungpinang Nomor 8 Tahun
sesuai dengan harapan pedagang
2005,
dikarenakan sepi dan berbeda
penelitian para pedagang tidak
jauh dari lokasi sebelumnya
mengetahui
yaitu tepi laut, kemudian batasan
tersebut. Untuk pedagang yang
dalam jumlah meja dan kursi
berjualan di Jl. Gambir salah
pedagang
dianggap
satu contohnya, para pedagang
mempersempit peluang rupiah
tidak mengetahui Perda Nomor 8
pedagang
Tahun 2005, sedangkan di Jl.
merasa
juga
tiap
harinya,
dan
dan
para
yang menjadi hambatan bagi
berjualan
aparatur yang akan menertibkan
Gambir
PKL.
Perda tadi.
Adapun saran-saran yang dapat
Kota
berdasarkan
tentang
terpampang di
Kaki
Perda
karena
Gambir
b.
pemahaman
Pedagang
mengenai
adanya oknum-oknum tertentu
B. Saran
memberikan
Perda
larangan
sepanjang
dengan
Jl.
dicantumkan
Dalam menghadapi hambatan pelaksanaan
penataan
dan
disampaikan dari hasil penelitian ini,
penertiban,
hendaknya
mengenai
evaluasi
kebijakan
pemerintah lebih memberikan
pemerintah
Kota
Tanjungpinang
pengertian dan pemahaman bagi
dalam penataan PKL yakni:
PKL untuk pemindahan mereka,
a.
Pemerintah Kota Tanjungpinang
dan
sendiri
dapat
mempunyai
yang
alasan yang kuat agar para
melakukan
diharapkan komunikasi
pemerintah strategi
sebagai
intensif terhadap para pekerja
pedagang
sektor informal, khususnya disini
memang seharusnya dipindahkan
para Pedagang Kaki Lima. Apa
ke
22
Bintan
merasa
harus
Center.
mereka
Kepada
oknum-oknum
tertentu
diharapkan turut bekerja sama dengan
aparatur
untuk
menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang semestinya dilakukan penataan dan penertiban, dengan adanya
oknum-oknum
yang
kurang bias bekerjasama bagi para penataan
pedagang dan
sehingga penertiban
mengalami kendala.
23
DAFTAR PUSTAKA A. Buku
B. Jurnal dan Artikel
Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam, 2011, Studi Kebijakan Pemerintah, Makasar: Refika Aditama.
Miranti, Arlinda dan Dyah Lituhayu, 2012 Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal, Jurnal kebijakan public dan manajement volume 1 nomor 1 tahun 2012, (http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jppmr/arti cle/view/206 diakses 9 Januari 2014, 05.59 Wib).
Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yogyakarta: Rineka Cipta. Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nurul, Hidayati, Nurani dan Hadi Wahyono, 2013 Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang, Jurnal Teknik PWK volume 2 Nomor 3 2013, (http://ejournals1.undip.ac.id, diakses 28 Januari 2014, 09.05 Wib).
Nugroho, Riant, 2009, Public Policy, Jakarta: Elex Cipta Komputindo. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Syafardi, Astri Ayeti, 2012, Penata Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang, Artikel Program Pascasarjana Universitas Andalas, (diakses 24 Desember 2013, 14.11 Wib)
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan ke-19, Bandung: Alfabeta. Umar,
Husein, 2005, Evaluasi Kinerja Perusahaan, Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wibawa, Samodra dkk., 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
C. Skripsi Pramatya,
Wibowo, 2012, Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers. Widodo, Joko, 2012, Analisis Kebijakan Publik setakan kedelapan, Malang: Bayumedia.
Ichsan, 2013,”Modal Sosial Pedagang Kaki Lima Di Jalan Gambir Tanjungpinang (Studi Pkl Sayur-Sayuran)”, Skripsi pada Jurusan Sosiologi Univerisitas Maritim Raja Ali Haji 2013.
Samin, Kurniawan Rio, 2013, “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertibaan, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang (Studi Kasus PKL Tepi Laut)”, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jogjakarta: CAPS.
24
Universitas Maritim Raja Ali Haji 2013. Wardhani,
Pemberdayaan Lima.
Yana Ratiqa 2013,”Strategi Pengembangan Pariwisata Museum Kota Tanjungpinang”, Skripsi Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Pedagang
Kaki
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan.
D. Dokumen
Haluan Kepri, Rabu, 04 Desember 2013. Pemko Tanjungpinang Akan Buat Zona PKL. Tanjungpinang: Haluan Kepri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan
Wikipedia Bahasa Indonesia, Rabu, 11 Juni 2014, 16.24 Wib. Sejarah Kota Tanjungpinang
.
25
