EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK Oleh: KORNELIUS ADE PARLINDO NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016 E-mail : [email protected]

Abstrak Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak belum tertata seluruhnya.Pedagang kaki lima membangun dagangan mereka di bahu jalan dan belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima. Teori yang digunakan menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek outputdengan indikatornya apakah hasil yang dihasilkan dan berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan kebijakanpenertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak kurang berhasil terlaksana, masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan dan rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak. Selain itu, kebijakan penertiban pedagang kaki lima dianggap bijak oleh masyarakat kota Pontianak karena tidak banyak masyarakat kota Pontianak yang melanggar kebijakan penertiban pedagang kaki lima.Saran dari penelitian ini adalah pemerintah kota Pontianak sebaiknya melakukan dialog khusus dengan para pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban. Selain itu, dalam memberikan perizinan untuk mendirikan bangunan sebaiknya pemerintah kota Pontianak lebih tegas lagi dan teliti. Kata-kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima.

Abstract We can say that Pontianakgovernment is not successfull to make seller along the street obey the rule. The street vendors sell their wares on the roadside without permitted from local government of Pontianak city. The purpose of this research is to analyse about how orderliness street vendors policy by the local government on Pontianak city. The theory used on this research is by Badjuri and Yuwono about the indicator of output aspect what the result and how many people can obey the street vendors policies. And method who used is qualikative, with kind of research is descriptive qualitative. The result of this research is to make certain that orderliness the street vendors on Pontianak city not yet carried out very well the fact show that the street vendors still doing trade activity on the sideroad and some of they there is no license from local government. Be sides that, the onderliness street vedors policies by local government have a goog opinion by the public of Pontianak it’s evidently only a little people who break the street vendors policy.Suggestion of this research is that local government of Pontianak city as soon as doing a special dialog intensively before take controll the street vendors. Be sides that, the local government should be distinctly and carefully when publishing the building permit. Keywords : Evaluation, Policy , and Roadside vendors .

1 KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


pemerintah dalam hal ini telah membuat

A. PENDAHULUAN

peratuaran 1.

untuk

terciptanya

ketertiban umum, namun masih adanya

Latar Belakang Penelitian Pemerintah

daerah

alat

masyarakat yang mengabaikan peraturan

kelengkapan negara yang memiliki fungsi

daerah kota Pontianak tersebut. Masyarakat

pembentukan

perundang-

yang mengabaikan kebijakan tersebut salah

mengatur

satunya adalah pedagang kaki lima. Ada

undangan

sebagai

peraturan dan

pertumbuhan

sekaligus

ekonomi

sekiranya

bisa

sebagian pedagang kaki lima mengabaikan

mengatasi permasalahan mendasar yang

kebijakan

terjadi

masalah

pemerintah kota Pontianak. Kebijakan yang

Namun,

dibuat oleh pemerintah kota Pontianak ini

demikian.

adalah suatu kebijakan yang salah satunya

pemerintah

untuk menertibkan para pedagang kaki lima

di

masyarakat,

perekonomian kenyataannya Banyak

yakni

rakyat. tidak

berkata

kebijakan-kebijakan

yang

justru

melemahkan

masyarakat.Berkaitan

dengan

pemerintah

pontianak

kota

telah

dibuat

oleh

yang berada di kota Pontianak.

kebijakan dalam

yang

Dalam hal ini keberadaan pedagang kaki

lima

dianggap

Pontianak

peraturan daerah kota Pontianak Nomor 03

umum. Keberadaan pedagang kaki lima

Tahun 2004 tentang ketertiban umum pada

juga selama ini dinilai membuat tidak

bagian bab IV tentang tertib bangunan dan

nyaman para pengendara, membuat situasi

usaha

20

di bahu jalan menjadi tidak teratur, dan

membangun,

masih banyak alasan lain. Berdasarkan data

terdapat

mengatakan berjualan,

pada

“dilarang

pedagang kaki lima yang tidak tertata

lapak atau melakukan aktifitas dipinggir/

berjumlah 616 dan tentu para pedagang

bahu jalan. Pada pasal bagian ini juga

yang tidak tertata ini adalah mereka yang

menegaskan setiap orang yang mendirikan

tidak memiliki izin dari pemerintah kota

bangunan

untuk

Pontianak. Rata-rata para pedagang kaki

membuat surat izin mendirikan bangunan

lima yang tidak tertata adalah mereka yang

(IMB).

tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat

baru

maupun

hal

pokok

gerobak/

ketertiban

rak/

Dua

meninggalkan

pasal

menganggu

kota

penertiban pedagang kaki lima, berdasarkan

yang

telah

pemerintah

rehab

menjadi

oleh pemerintah kota Pontianak. Meskipun

persoalan dalam pasal ini yaitu larangan

para pedagang kaki lima yang tidak tertata

membangun, berjualan di bahu jalan dan

dan belum mendapat izin dari pemerintah

harus

sebelum

mereka tetap melakukan kegiatan untuk

Meskipun

berjualan di bahu jalan dan padahal mereka

membuat

mendirikan

surat

bangunan.

yang

izin



tahu bahwa hal tersebut salah. Tuntutan

maka penulis tertarik untuk melakukan

ekonomi yang semakin sulit dan sulitnya

penelitian ’’evaluasi kebijakan pemerintah

mendapatkan pekerjaan menjadi alasan

kota Pontianak dalam penertiban pedagang

mereka untuk tetap berpropesi sebagai

kaki lima di kota Pontianak ’’.

pedagang kaki lima.

Rumusan masalah secara umum

Pedagang kaki lima yang sudah

dapat

dikatakan

bahwa

tertata di kota Pontianak dapat kita lihat

permasalahan

salah satunya di Kecamatan Pontianak

kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Kota, Kelurahan Darat Sekip tepatnya di

Dengan mengacu pada uraian terdahulu

jalan Asahan, JL.H.O.S Cokroaminoto,

tentang hasil kebijakan tentang ketertiban

Pasar

Pasar

umum dalam penertiban pedagang kaki

Cempaka.Sedangkan pedagang kaki lima

lima di kota Pontianak peneliti mengambil

yang belum tertata baik salah satunya dapat

penelitian

kita

mendeskripsikan

Mawar,

lihat

di

dan

Kecamatan

Pontianak

adalah

timbulnya

untuk

karena

adanya

mengidentifikasi masalah

yang

dan ada.

Tenggara, Kelurahan Bangka Belitung Laut

Berdasarkan hal tersebut secara sederhana

tepatnya di jalan Imam Bonjol. Dalam hal

penulis menetapkan masalahnya adalah

ini kebijakan yang mereka jalankan kurang

“Sejauhmana hasil kebijakan pemerintah

efektif

di

kota Pontianak tentang ketertiban umum

persentasekan pedagang kaki lima yang

dalam penertiban pedagang kaki lima

tertata 59 % sedangkan pedagang kaki lima

berhasil terlaksana” ?

di

mata

masyarakat.

Bila

yang belum tertata sebanyak 41 % .

Tujuan masalah sebagaimana latar

Jika dikaji lebih dalam, jumlah PKL

belakang yang sudah disajikan, maka tujuan

tidak tertata yang jumlahnya sangat besar

dari penulisan penelitian ini adalah, untuk

menurut peneliti bisa saja dipengaruhi

mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa

kebijakan pemerintah

saja datang dari dalam maupun dari luar.

tentang ketertiban umum dalam penertiban

Faktor dari dalam bisa karena para PKL

pedagang kaki lima di kota Pontianak.

kota Pontianak

yang dengan sengaja tidak mau diatur atau

Manfaat penelitian : (a). Manfaat

ditata. Faktor dari luar bisa disebabkan

teoritis penelitian ini diharapkan dapat

karena hasil yang didapatkan kurang, letak

memberikan kontribusi bagi perkembangan

tempatnya kurang atau tidak strategis, atau

ilmu pengetahuan untuk disiplin ilmu

bisa karena penegakkan perda yang kurang

pemerintahan. Selain itu, dapat dijadikan

tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,

untuk meneliti lebih lanjut mengenai hasil 3

KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


dari kebijakan pemerintah kota Pontianak

a)

Menguji apakan kebijakan yang di


implementasikan

pedagang kaki lima di kota Pontianak. (b).

tujuan.

telah

mencapai

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini

b) Menunjukan akuntabilitas pelaksanaan

diharapkan bagi pemerintah Kota Pontianak

publik terhadap kebijakan yang telah

agar lebih bijak lagi, terlebih dalam

diimplementasikan.

membuat peraturan daerah atau peraturan

c)

perundang-undangan lainnya di tingkat

Memberi masukan pada kebijakankebijakan publik yang akan datang.

daerah, dengan memperhatikan masalah-

Menurut Dunn (dalam Agustino,

masalah dan kenyataan-kenyataan yang ada

2006:187-188)

di lapangan sehingga tidak ada lagi pihak-

evaluasi kebijakan publik adalah evaluasi

pihak yang dikorbankan, namun tetap

kebijakan harus bisa memberi informasi

memperhatikan kepentingan publik.Selain

yang valid dan dipercaya mengenai kinerja

itu, pemerintah Kota Pontianak juga dapat

kebijakan,

lebih

publik

dampak dari kebijakan itu sendiri. Pada

dengan memperhatikan situasi dan kondisi

bagian ini, seorang evaluator harus bisa

sosial ekonomi masyarakat.

memberdayakan output dan outcome yang

meningkatkan

pelayanan

dihasilkan

salah

yaitu

dari

satu

fungsi

bagaimana

suatu

efek

dari

dan

implementasi

kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan

B. TINJAUAN PUSTAKA

mengacu Subarsono,

(2008:119)

memuat

kepada

empat

indikator.

Indikator-indikator yang dapat digunakan

definisi evaluasi adalah kegiatan untuk

untuk

menilai tingkat kinerja suatu kebijakan .

kebijakan daerah menurut Badjuri dan

Pendekatan yang digunakan Subarsono ini

Yuwono

menegaskan evaluasi baru dapat dilakukan

yaitu:

apabila suatu kebijakan sudah berjalan

1.

cukup waktu. Badjuri dan Yuwono (2003:132)

melakukan

(dalam

evaluasi

Nurcholis,

terhadap

2007:278)

Aspek Input, fokus penelitian atau indikatornya adalah :  Apakah sumber daya pendukung

mengemukankan bahwa evaluasi kebijakan

dan

dimaksudkan untuk memenuhi 3 tujuan

diperlukan

utama, yaitu :

kebijakan memadai ?

bahan-bahan untuk

dasar

yang

melaksanakan



 Berapakah

2.

uang,

hasil ini misalnya berapa orang yang

infrastruktur pendukung lain yang

berhasil mengikuti program tertentu, berupa

dipelukan ?

penduduk miskin yang sudah terkover

ADM,

Aspek proses, fokus penelitian atau

dalam kebijakan tertentu. Ketika berbicara

indikatornya adalah :

masalah

 Bagaimanakah

Output

dalam

mengevaluasi

kebijakan

sebuah kebijakan mengharuskan untuk

diwujudkan dalam bentuk pelayanan

mengetahui apa yang menjadi sasaran

langsung kepada masyarakat ?

utama dari sebuah kebijakan tersebut untuk

sebuah

 Bagaiman efektivitas dan evisiensi metode

mengetahui

sejauhmana

dipakai

untuk

keberhasilannya dan serta apa program

kebijakan

publik

yang telah dihasilkan.

yang

melaksanakan

dapat

tersebut ? 3.

Aspek output, fokus penelitian atau

1.

Kerangka Teori Landasan


dalam

rangka

 Apakah hasil atau produk yang

penertiban pedagang kaki lima yang ada di

dihasilkan dari sebuah kebijakan

kota Pontianak adalah Peraturan Daerah

publik ?

Kota Pontianak nomor 03 tahun 2004

 Berapa

4.

utama

orang

yang

berhasil

tentang

ketertiban

umum.

Dalam

mengikuti program atau kebijakan

melakukan penertiban pedagang kaki lima

tersebut ?

pemerintah kota Pontianak mengunakan

Aspek Outcome, fokus penelitian atau

peraturan daerah yang telah dibuat oleh


pemerintah kota Pontianak pada bagian bab

 Apakah dampak yang diterima oleh

IV tentang tertib bangunan dan usaha yang

masyarakat luas atau pihak yang

terdapat pada pasal 20. Pada pasal ini

terkena kebijakan ?

mengatakan

 Berapa banyak dampak positif yang

dampak

membangun,

berjualan, meninggalkan gerobak/rak/lapak atau melakukan aktifitas dipinggir/bahu

dihasilkan ?  Apakah

“dilarang

negatifnya

?

Seberapa dampak negatif tersebut ? Output adalah suatu yang lebih memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator

jalan”. Pada bagian ini juga mengatakan “setiap orang yang mendirikan bangunan baru maupun rehab untuk membuat surat izin mendirikan bangunan. dibuat

dalam

ketertiban

umum

rangka yang

Peraturan meningkatkan

ada

di

kota

Pontianak. 5 KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


Ada

dua

permasalahan

dalam

evaluasi

terhadap

kebijakan

daerah

penelitian ini yaitu pertama, berdasarkan

memberikan

hasil

data jumlah PKL terdapat PKL yang belum

kebijakanpublik

yang

tertata dengan baik oleh pemerintah kota

ketertiban umum dan ketertiban pedagang

Pontianak

kaki lima.

dan

membangun

dagangan

terwujudnya baik

bidang

mereka di bahu jalan. Kedua pedagang kaki lima

yang

belum

tertata

belum

2.

mendapatkan izin dari pemerintah kota

Kerangka Pikir Kurang berhasilnya kebijakan pemerintah kota pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak

Pontianak untuk berjualan. Inilah yang menjadi dasar adanya Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 03 tahun 2004 tentang

ketertiban

pemerintah

umum,

kota

sehingga

Pontianak

dalam

melakukan penertiban pedagang kaki lima menjadi lebih mudah. Adapun rumusan

1.

permasalahannya

2.

kebijakan

yaitu

pemerintah

sejauhmana

kota

Pontianak

tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima berhasil terlaksana. Untuk dibutuhkan evaluasi.

mengevaluasi indikator

Dalam

dalam

hal

Identifikasi Masalah : 1. Berdasarkan data jumlah PKL terdapat pedagang kaki lima yang belum tertata dengan baik oleh pemerintah kota Pontianak dan membangun dagangan mereka di bahu jalan. Pontianak dan membangun dagangan mereka di bahu jalan. 2. Pedagang kaki lima yang belum tertata belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak untuk berjualan.

kebijakan penilaian

ini,

penulis

menggunakan aspek penilaian evaluasi yang dikembangkan oleh Badjuri dan Yuwono, dalam penjelasannya terdapat empat aspek penilaian yaitu aspek input, aspek proses, aspek output, dan aspek

Indikator evaluasi terhadap kebijakan daerah menurut Badjuri dan Yuwono dari aspek Outputyaitu : 1. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik tentang larangan membangun, berjualan, meninggalkan gerobak atau melakukan aktifitas di bahu jalan ? 2. Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan publik tentang izin mendirikan bangunan ?

outcome. Dari keempat aspek tersebut penulis menggunakan aspek output dengan fokus penelitiannya adalah hasil atau produk

yang

dihasilkan

dari

sebuah

Terwujudnya kebijakan publik yang baik bidang ketertiban umum dan ketertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak.

kebijakan publik dan berapa orang yang berhasil yang mengikuti program atau kebijakan tersebut.Pada akhirnya, melalui 6 KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


berada di jalan Imam Bonjol masih begitu

C. METODE PENELITIAN

banyak. Alasan

digunakannya

Selanjutnya

waktu

penelitian

metode

dimulai dari proses penggumpulan data dan

penelitian dalam artikel ini yaitu untuk

penulisan laporan sekitar 9 (Sembilan)

memperoleh gambaran secara sistematik,

bulan. Dimulai dari proses penyusunan

faktual dan akurat mengenai faktor-faktor

proposal, seminar perbaikan, penelitian

atau berbagai aspek yang akan diteliti, baik

lapangan, penulisan laporan, konsultasi

dari lokasi penelitian, informan, serta

penulisan

langkah-langkah dalam penelitian. Adapun

finalisasi/perbaikan skripsi.

skripsi,

skripsi,

selanjutnya

yang menjadi informan dalam artikel

Langkah-langkah dalam penelitian

penelitian ini yaitu :(a). Kepala Satuan

kualitatif adalah sebagai berikut : (1).

Polisi Pamong Peraja Kota Pontianak

Persiapan : menyusun rancangan penelitian,

sebanyak 1 orang, (b). Kepala bidang

menentukan lokasi, mengurus perizinan,

operasional dan ketertiban kantor satuan

menjajagi dan menilai keadaan, memilih

polisi

Pontianak

dan memanfaatkan informan, menyiapkan

sebanyak 1 orang, (c). Pedagang Kaki Lima

instrument penelitian, persoalan etika dalam

di kota Pontianak sebanyak 5 orang, (d).

penelitian, kegiatanlapangan. (2). Kegiatan

Masyarakat kota Pontianak sebanyak 5

pengolahan data : reduksi data, display data,

orang.

pamong

peraja

Adapun

keempat

kota

alasan

informan

saya

memilih

analisis data, mengambil kesimpulan dan

tersebut

dengan

verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil,

pertimbangan agar dapat memperoleh data,

narasi

hasil

baik data primer maupun sekunder karena

Selanjutnya yang peneliti lakukan atas

keempat

kategori

informan

tersebut

empat hal diatas adalah setelah menetapkan

berperan

sangat

penting

dalam

lokasi penelitian, menentukan informan serta

akurat.

langkah atau tahap penelitian, peneliti

penelitian

di

pemilihan Kecamatan

penelitian

kesimpulan.

pengumpulan data, sehingga artikel ini

Sedangkan

memulai

analisis,

berdasarkan

lokasi

menguji keabsahan data untuk memperoleh

Pontianak

keakuratan data yakni melalui trianggulasi

Tenggara Kelurahan Bangka Belitung Laut

data.

Jalan Imam Bonjol Kota Pontianak, dengan pertimbangan: (a). Jarak tempat yang begitu dekat

dan

merupakan

pusat

dari

pemerintahan provinsi Kalimantan Barat, (b). keberadaan pedagang kaki lima yang 7 KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


implementasinya

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

sehingga

kebijakan

tersebut sesuai dengan keinginan yang ingin 1.

Penilaian Terhadap Out Put Kebijakan Pedagang Kaki Lima Penertiban

pedagang

kaki

lima

dalam prespektif kebijakan publik tentang ketertiban umum adalah sebuah kebijakan yang

di

buat

Pontianak.

oleh

Pemerintah

pemerintah kota

kota

Pontianak

dalam membuat sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan ketertiban umum khususnya penertiban pedagang kaki lima. Sejauh ini pemerintah kota Pontianak sudah menerapkan

peraturan

daerah

tentang

ketertiban umum salah satu isinya adalah mengatur tentang tertib bangunan dan

dicapai. Kebijakan

pemerintah

kota

Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang kaki lima menurut pandangan mereka kebijakan yang mereka buat kurang tepat. Tidak banyak dari mereka menerima kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota Pontianak

dalam

Berdasarkan

penertiban

pernyataan

yang

tersebut. telah

dikemukakan tersebut, out put tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima menurut pandangan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

usaha. Dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima perlu adanya pengkajian produk yang dihasilkan serta berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada bagian latar belakang, jumlah pedagang kaki lima yang tertata dan tidak tertata masih begitu banyak. Pedagang kaki lima yang tidak tertata merupakan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Tentu hal tersebut melanggar peraturan yang sebagaimana terdapat pada latar belakang masalah.

Sangat dibutuhkan kerjasama

dalam

menyelenggarakan

tersebut

agar

tepat

kebijakan

sasaran

dalam

1. Penerapan

kebijakan

perlu

adanya

solusi tidak hanya untuk menerapkan tetapi pemerintah juga memberikan solusi dari dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima. Perlu adanya solusi yang

tepat

sebelum

menerapkan

peraturan daerah. Penertiban pedagang kaki lima bukan satu-satu nya cara untuk meningkatkan ketertiban umum dan bukan hanya mereka menyebabkan kemacetan

namun

masih

banyak

penyebab lain. 2. Tuntutan ekonomi, SDM yang masih kurang, dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan para pedagang kaki lima untuk tetap bertahan. Ketika kebijakan bertentangan dengan ekonomi dalam hal 8



ini

pedagang

kaki

lima

akan

penulis ternyata pedagang kaki lima yang

menyebabkan pro dan kontra antara

berada di Jalan Imam Bonjol rata-tara

masyarakat dengan pemerintah. Maka

belum mendapatkan izin dari pemerintah

antara kebijakan dengan kepentingan

Kota Pontianak. Maka dalam hal ini tidak

masyarakat harus seimbang.

mengherankan kalau petugas Satuan Polisi

3. Rasa kecewa dan tidak adanya keadilan

Pamong

Peraja

kota

Pontiank

sering

peringatan

dan

bahkan

yang dirasakan oleh pedagang kaki lima

memberikan

dalam penerapan kebijakan tersebut.

membongkar lapak bahkan gerobak tempat

Emosional

manusia tentu memiliki

mereka

berjualan.

batas-batas tertentu sikap yang di

tersebut

sering

nampakan pedagang kaki lima dalam

dilakukan penertiban oleh satuan polisi

hal ini membuktikan bahwa kebijakan

pamong

pemerintah belum

menjadikan efek jera dan bahkan takut

memihak kepada

Meskipun

mereka

peraja

kota

Pontianak

pedagang kaki lima yang seperti ini

tonjolkan menjadi contoh keberpihakan

megakibatkan keberadan pedagang kaki

pemerintah

kecil

lima di kota Pontianak salah satunya yang

dirasakan mereka masih sangat kurang

terdapat di Jalan Imam Bonjol masih begitu

dari apa yang ingin diharapkan.

banyak dan tampak menganggu aktifitas

Penilaian Terhadap Masyarakat Kota Pontianak yang Berhasil Mengikuti Kebijakan Pedagang Kaki Lima.

Sikap

tidak

lima tentunya. Sikap yang mereka

rakyat

kembali.

saat

untuk

pengendara . Tentu 2.

rasakan

rakyat kecil dalam hal ini pedagang kaki

terhadap

berjualan

tindakan

para

kegiatan tersebut

menganggu masyarakat kota Pontianak. Dalam

hal

ini

masyarakat

sangat

mendukung pemberlakuan kebijakan yang di terapkan kepada pedagang kaki lima dan

Berdasarkan latar belakang yang telah

di

uraikan

sebelumnya

bahwa

keberadaan pedagang kaki lima di kota Pontianak masih begitu banyak. Dapat kita lihat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bawa tampak di Jalan Imam Bonjol salah satunya masih terdapatnya pedagang kaki lima yang tidak tertib dan dianggap menganggu kemacetan serta keindahan kota Pontianak. Hasil penelitian yang dialakukan

bahkan seluruh masyarakat kota Pontianak. Ketertiban umum yang ingin dirasakan oleh masyarakat

sangat

dirindukan

sesungguhnya. Berdasarkan

seluruh

pernyataan

yang telah dikemukakan oleh masyarakat kota Pontianak menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pandangan mereka terhadap

kebijakan

pemerintah

kota

Pontianak tentang ketertiban umum dalam 9



penertiban pedagang kaki lima adalah

belum tertata bahkan larangan berupa

sebagai berikut:

stiker berisi perda mereka abaikan.

1. Keberadaan pedagang kaki lima yang

Berdasarkan

berada

di

jalan

Imam

wawancara

dan

Bonjol

pengamatan yang dilakukan peneliti

menganggu ketertiban umum salah

memang keberadaan pedagang kaki

satunya

kemacetan.

lima yang terdapat di jalan Imam

Berdasarkan hasil wawan cara dan

Bonjol rata-rata dari mereka belum

pengamatan yang dilakukan peneliti

mendapatkan izin mendirikan bangunan

memang tampak keberadaan pedagang

sehingga sering dari mereka mendapat

kaki lima yang terdapat di jalan Imam

surat peringatan dari pemerintah kota

Bonjol

Pontianak.

menyebabkan

memnagggu keindahan dan

menyebabkan

kemacetan.

Kejadian

4. Keberadaan pedagang kaki lima tidak

tersebut dapat kita rasakan dan lihat

hanya memiliki pandangan yang negatif

pada saat

dimata masyarakat namun memiliki

waktu-waktu tertentu akan

terasa dan ketahuan.

pandangan yang positif juga. Pandangan

2. Harapan masyarakat pemerintah kota

yang

di

dinilai

oleh

masyarakat

Pontianak harus memberikan sebuah

terhadap pedagang kaki lima tidak

regulasi berupa penangulangan yang

semata hanya pandangan yang negatif.

tepat disamping menertibkan pedagang

Ada masyarakat beranggapan pedagang

kaki lima. Sebuah harapan yang baik

kaki lima membantu

dari masyarakat kota Pontianak untuk

memperoleh kebutuhan yang jauh dapat

keadilan

kepada

dijangkau karena adanya pedagang kaki

pedagang kaki lima. Harapan tersebut

lima. Tidak dapat di pungkiri alasan

sebaiknya

seperti

yang

diberikan

pemerintah

sebagai

ini

pengambil kebijakan perlu di respon

masyarakat

dengan

masyarakat

baik,

karena

masyarakat

menginginkan sebuah keadilan bagi seluruh

masyarakat

mereka dalam

sering kita jumpai

di

karena pada dasernya zaman

sekarang

ingin

sesuatu serba instan dan gampang.

Indonesia.

Berdasarkan dengan

yaitu sila ke 5.

disebutkan sebelumnya, penulis menilai bahwa

masyarakat

seperti

wawancara

Sebagaimana tertulis dalam pancasila

3. Pedagang kaki lima yang berada di jalan

informan

hasil

masih

yang

sudah

memberikan

Imam Bonjol belum mendapat izin dari

tanggapan yang positif atas kebijakan

pemerintah

adalah

Pemerintah Daerah kota Pontianak. Dalam

kolompok pedagang kaki lima yang

hal ini kebijakan yang diterapkan sudah

dan

mereka



tepat

namun

tingkat

kembali

kesadaran

lagi bagaimana

masyarakat

untuk

lapangan pekerjaan menjadikan pedagang kaki lima tetap ada di kota Pontianak.

melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara

dengan

beberapa

Belum lagi kalau kita berbicara

subjek

tingkat SDM yang ada di kota Pontianak

sebagai sampel, hampir mengatakan hal

yang terkesan sangat masih kurang. Tingkat

yang sama atas pertanyaan wawancara

SDM serta sulitnya mencari pekerjaan

peneliti. Hal ini berarti lebih banyak orang

merupakan contoh sederhana mengapa PKL

(sampel mewakili keseluruhan warga) puas

tetap ada dan masih bertahan meskipun

dengan penertiban pedagang kaki lima,

pemerintah

yang mana itu berarti kebijakan pemerintah

Berdasarkan

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota

keberadaan pedagang kaki lima masih

Pontianak dianggap sudah tepat.

begitu banyak salah satunya yang berada di

Meski kebijakan sudah dianggap

jalan

sudah

Imam

membuat

data

yang

Bonjol.

kebijakan.

ada

Tampak

bahwa

jelas

tepat namun tentu belum menunjukan hasil

keberadaan pedagang kaki lima yang

yang baik bagi masyarakat. Bagaimana

terdapat di sepanjang jalan Imam Bonjol

hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut

tidak teratur dan tampak semberautan. Hal

tentu jauh dari apa yang diharapkan oleh

tersebut menunjukan bahwa keberadaan

pemerintah kota Pontianak. Berdasarkan

pedagang kaki lima di kota Pontianak

data pedagang kaki lima yang terdapat pada

sesungguhnya

latar belakang masalah menunjukan bahwa

sepenuhnya teratasi meskipun kebijakan

keberhasilannya masih terkesan kurang dan

tentang ketertiban umum telah diterapkan.

terbukti data tersebut mengatakan masih

masih

Berdasarkan

ada

dan

seluruh

belum

pernyataan

adanya keberadaan pedagang kaki lima

yang telah dijelaskan oleh informan serta

yang ada di kota Pontianak. Keberadaan

pengamatan langsung yang dilakukan oleh

pedagang kaki lima yang terdapat di jalan

penulis selama dilapangan, menunjukan

Imam Bonjol tentu menjadi bukti bahwa

bahwa kebijakan tentang ketertiban umum

memang adanya pedagang kaki lima yang

di

belum

kota

pedagang kaki lima telah banyak yang

Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara

mengikuti. Banyaknya masyarakat kota

dan pengamatan yang dilakukan peneliti

Pontianak yang mengikuti dapat kita lihat

banyak alasan mengapa mereka tetap

pada

berpropesi

kaki

masyarakat kota Pontianak dan jumlah

lima.Tuntutan ekonomi yang semakin hari

pedagang kaki lima di kota Pontianak.

semakin

Berdasarkan data yang dipeoleh peneliti

tertata

oleh

sebagai

tinggi

dan

pemerintah

pedagang

sulitnya

mencari

kota

Pontianak

perbandingan

dalam

antara

penertiban

jumlah



menunjukan

bahwa

lebih

banyaknya

Kesalahan

yang dilakukan oleh

masyarakat yang dalam hal ini tidak

pedagang kaki lima yaitu mereka belum

melakukan pelanggaran peraturan daerah

mendapat

yang telah dibuat oleh pemerintah kota

Pontianak untuk

Pontianak.

masyarakat

berjualan mengenai bahu jalan dan tampak

mengikuti peraturan tersebut, memang ada

jelas pelanggaran yang mereka lakukan ada

sebagian dari mereka yang melanggar

terdapat dalam peraturan daerah kota

peraturan tersebut salah satunya pedagang

Pontianak tentang ketertiban umum yang

kaki lima yang terdapat di jalan Imam

sebagaimana terdapat pada latar belakang

Bonjol .

masalah penelitian tertulis. Berdasarkan

Meski

banyak

Rata- rata dari pedagang kaki lima

izin

dari

pemerintah

kota

mendirikan bangunan,

hasil wawancara dan pengamatan yang

yang terdapat di jalan Imam Bonjol

dilakukan

peneliti

berdasarkan

dan

mendasar

menjadi

pengamatan yang dilakukan peneliti belum

kebijakan

pemerintah

mendapatkan izin mendirikan bangunan.


Maka dari itu kebijakan yang dibuat

pedagang kaki lima berhasil terlaksana.

pemerintah sudah tepat namun tinggal

Penilaian ini menjadi hal yang mendasar

bagaimana kesadaran dari masyarakat untuk

dalam

ikut

ketertiban

evaluasi keberhasilan kebijakan . Didalam

umum yang ada di kota Pontianak. Dalam

melakukan penilaian evaluasi menjadi perlu

hal ini yang salah dalam kebijakan yang

untuk menilai kembali apa yang dihasilkan

telah dibuat oleh pemerintah kota Pontianak

dari kebijakan.

hasil

berpartisipasi

wawancara

menjaga

melakukan

dua

masalah

penilaian kota

penilaian

yang apakah

Pontianak

terhadap

bukan terletak pada pemerintah namun

Penilaian yang pertama yaitu apakah

terletak pada pedagang kaki lima itu

hasil atau produk yang dihasilkan dari

sendiri. Selama ini pedagang kaki lima rata-

kebijakan

rata dari mereka tahu bahwa kebijakan yang

tentang larangan membangun, berjualan,

dibuat oleh pemerintah kota Pontianak telah

meninggalkan gerobak atau melakukan

berlaku untuk meningkatkan ketertiban

aktifitas di bahu jalan dalam penertiban

umum

Pontianak.

pedagang kaki lima berhasil terlaksana.

Kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki

Penilaian yang kedua yaitu berapa orang

mereka maka peraturan tersebut mereka

yang berhasil mengikuti program dari

abaikan. Apalah artinya apabila peraturan

kebijakan

hanya diabaikan saja.

tentang izin mendirikan bangunan dalam

yang

ada

di

kota

pemerintah

pemerintah

kota

kota

Pontianak

Pontianak

penertiban pedagang kaki lima berhasil 12 KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


terlaksana. Kedua penilaian yang dilakukan

Imam Bonjol masih begitu banyak dan rata-

peneliti berdasarkan hasil wawancara dan

rata dari mereka belum mendapatkan izin

pengamatan langsung menunjukan bahwa

mendirikan bangunan dari pemerintah kota

pada penilaian yang pertama kebijakan

Pontianak. Sikap nekat dan tidak mau tahu

pemerintah yang tertuang dalam peraturan

terhadap peraturan daerah kota Pontianak

daerah kota Pontianak tentang ketertiban

yang dilakukan pedagang kaki lima tentu


menjadi

lima

keindahan serta ketentraman yang ada di

tentang

berjualan,

larangan

meninggalkan

membangun, gerobak

atau

dampak

bagi

ketertiban

dan

kota Pontianak. Ketika peraturan yang ada

melakukan aktifitas dibahu jalan yang

di

terdapat di jalan Imam Bonjol masih belum

masalah.Pernyataan yang di beri oleh

sepenuhnya berhasil terlaksana .

informan tidak begitu jauh berbeda dengan

Belum

berhasil

abaikan

tentu

akan

menjdi

sepenuhnya

yang lainnya sebagaimana yang ada pada

terlaksana karena masih adanya pedagang

hasil wawancara yang dilakukan peneliti

kaki lima yang berjualan dibahu jalan yang

dan

terdapat di jalan Imam Bonjol serta

langsung di lapangan. Hal ini menunjukan

meninggalkan gerobak dan masih adanya

pernyataan yang mereka lontar memang

aktifitas pedagang kaki lima. Meskipun

benar adanya.

melakukan

pengamatan

secara

dalam hal ini pemerintah kota Pontianak

Kedua penilaian yang dilakukan

telah dianggap bijak dan peraturan tersebut

oleh peneliti menunjukan bahwa kebijakan

dianggap

kota

yang di terapkan pemerintah kota Pontianak

Pontianak. Kemudian hasil penilaian kedua


yaitu kebijakan pemerintah yang tertuang

pedagang kaki lima di kota Pontianak

dalam peraturan daerah tentang ketertiban

kurang berhasil terlaksana dengan baik.Dua


masalah mendasar menjadi bahan evaluasi

lima tentang izin mendirikan bangunan

pemerintah

yang terdapat di jalan Imam Bonjol rata-

menerapkan kebijakan. Penilaian tersebut

rata pedagang kaki lima belum memiliki

merupakan hasil penelitian yang dilakukan

izin mendirikan bangunan.

oleh peneliti sebagaimana yang terdapat

baik

oleh

masyarakat

kota

Pontianak

dalam

Dalam program atau kebijakan ini

pada hasil wawancara dan pengamatan

bahwa tidak berhasil dilaksanakan untuk

yang dilakukan peneliti selama berada di

pedagang kaki lima yang berada di jalan

lapangan.

Imam Bonjol. Dapat kita lihat bahwa pedagang kaki lima yang terdapat di jalan 13 KORNELIUS ADE PARLINDO, NIM. E43011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN


jalan Imam Bonjol. Dapat kita lihat

E. PENUTUP

bahwa pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol masih

a) Kesimpulan 1. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam

peraturan

daerah

kota

Pontianak tentang ketertiban umum

begitu banyak dan rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak.

dalam penertiban pedagang kaki lima tentang larangan membangun, berjualan, meninggalkan gerobak

b) Saran 1. Pemerintah

kota

Pontianak

atau melakukan aktifitas dibahu

sebaiknya melakukan dialog khusus

jalan yang terdapat di jalan Imam

dengan para pedagang kaki lima

Bonjol masih belum sepenuhnya


berhasil terlaksana. Dianggap belum

sebelum

berhasil

Dalam dialog tersebut tentu akan

sepenuhnya

terlaksana

melakukan

penertiban.

karena masih adanya pedagang kaki

menghasilkan

lima yang berjualan dibahu jalan

yang akan kita terapkan dan itu atas


dasar kesepakatan pedagang kaki

serta meninggalkan gerobak dan

lima. Pelebaran jalan yang terdapat

masih adanya aktifitas pedagang

di

kaki lima. Meskipun Pemerintah

dilakukan oleh pemerintah kota

telah dianggap bijak dan peraturan

Pontianak

tersebut

pengendara begitu banyak apalagi

dianggap

baik

oleh

masyarakat. 2. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang

jalan

sebuah

Imam

ditambah

kebijakan

Bonjol

karena

adanya

harus

aktifitas

keberadaan

pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.

ketertiban umum dalam penertiban

2. Dalam memberikan perizinan untuk

pedagang kaki lima tentang izin

mendirikan bangunan yang terdapat

mendirikan bangunan yang terdapat

di jalan Imam Bonjol sebaiknya

di jalan Imam Bonjol rata-rata

pemerintah kota Pontianak

pedagang kaki lima belum memiliki

tegas lagi dan teliti karena rata-rata

izin mendirikan bangunan. Dalam

pedagang kaki lima yang berada di

program atau kebijakan ini bahwa

jalan

tidak berhasil dilaksanakan untuk

mendapatkan izin dari pemerintah

pedagang kaki lima yang berada di

kota

Imam

Pontianak.

Bonjol

Kesadaran

lebih

belum

dari 14



pedagang kaki lima dan peran serta masyarakat dalam masalah ini perlu

Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

untuk terciptanya ketertiban umum Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

di kota Pontianak.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

F. REFERENSI Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta. ------,2007. Perihal Ilmu Yogyakarta: Graha Ilmu.

Politik.

Badjuri, Abdulkahar., dan Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publising. Widoyoko, Eko Putro. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Luankali, Bernardus. 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta: Amelia Perss. Martani dan Lubis. 1987. Teori Organisasi. Bandung: Ghalia Indonesia. Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo. Pasolong, Harbani. Administrasi Publik. Alfabeta.

2008. Teori Bandung: CV


EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Recommend Documents