Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Di Kota Surakarta

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Di Kota Surakarta

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh : Novan Andrianto D 0105107

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing

Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si NIP.196411231988031001

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada hari

:

Tanggal

:

Panitia Penguji : 1.

2.

3.

Drs. Sukadi, M. Si NIP. 194708201976031001

Ketua

Dra, Sudaryanti, M. Si NIP. 195704261986012002

Sekretaris

Drs. Wahyu Nurhajadmo, M.Si NIP. 196411231988031001

Penguji

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prof. Drs. Pawito, Ph.D

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

NIP. 195408051985031002

MOTTO

demikian itu sangatlah berat, kecuali bagi orang -(Q.S Al Baqarah : 45)Barang siapa yang mengajak orang lain kepada kebenaran maka ia akan menerima pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. - HR. Muslim Seseorang yang mencoba melakukan sesuatu dan gagal jauh lebih baik dibanding seseorang yang tidak mencoba melakukan sesuatu dan sukses. -Llyod JonesMusuh yang sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. -Penulis-

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

PERSEMBAHAN

Dengan rasa cinta dan ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

pengorbanannya serta selalu mengharap keberhasilan buah hatinya Saudara-saudaraku tersayang Sahabat-sahabatku Taufiq, Lubis, Aris, Irfianto, Joko, Rita, Edwin, Desi, Arnold, Alwi, Candra dan temen-temen angkatan 05 yang belum sempat tertulis saya ucapkan terima kasih telah mendorong dan memberi semangat Masa Depanku Almamater

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

KATA PENGANTAR Assalamu

arohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdul

alamin. Segala puji penulis panjatkan kepada

Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan

penulisan

skripsi

dengan

judul

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BELAKANG KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si selaku pembimbing skripsi, yang telah memeberikan pengarahan dalam menyelesaikan tulisan ini. 2. Dra. Sudaryanti, M.Si selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh studi. 3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 5. Segenap dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah menularkan pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

6. Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Msi selaku Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta. 7. Seluruh staf karyawan/ karyawati Dinas Pengelolaan Pasar, khususnya pada Bidang Pengelolaan PKL yang telah membantu memperoleh data dalam penelitian ini. 8. Orang

tua dan

saudara-saudaraku atas semangat dan masukan-

masukannya. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Demikian skripsi ini penulis susun, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini.

Surakarta,

April 2012

Penulis

Novan Andrianto

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

......................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN

..........................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN

..........................................................

iii

......................................................................

iv

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

..........................................................

v

......................................................................

vi

DAFTAR ISI

..................................................................................

viii

DAFTAR TABEL

..................................................................................

xi

DAFTAR BAGAN ..................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................

xiii

ABSTRAK

..................................................................................

xiv

ABSTRACT

..................................................................................

xv

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Rumusan Masalah

6

C. Tujuan Penelitian

6

D. Manfaat Penelitian

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Evaluasi Implementasi Kebijakan .....

.

8

1. Kebijakan Publik .........................................................................

8

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

2. Evaluasi Kebijakan

10

3. Implementasi Kebijakan

22

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan

33

5. Pedagang Kaki Lima

38

B. Kerangka Pemikiran

40

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

46

B. Lokasi Penelitian

46

C. Sumber Data

47

D. Teknik Pengumpulan data

48

E. Teknik Penarikan Sampel

50

F. Teknik Analisis Data

50

G. Validitas Data

52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian

54

1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

54

2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

57

3. Persebaran Pedagang Kaki Lima

68

4. Tujuan Penataan Pedagang Kaki Lima

72

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

75

1. Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Surakarta

75

2. Implementasi Kebijakan PKL

78

a. Tahap Sosialisasi Kebijakan

commit to user

78


digilib.uns.ac.id 10

b. Tahap Penataan

83

c. Tahap Penertiban

86

d. Tahap Pembinaan

90

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Relokasi PKL

94

a. Sikap Pelaksana

94

b. Komunikasi

99

c. Sumber Daya

103

d. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

105

5. Evaluasi Implementasi Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus UNS

111

6. Dampak yang timbul atas Implementasi Relokasi PKL Belakang Kampus UNS

117

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan

121

B. Saran

123

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Indikator Evaluasi Kebijakan .................................................

16

Tabel IV.1 Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta .....................

68

Tabel IV.2 Type Bangunan/Tempat PKL yang Cenderung Menetap........

69

Tabel IV.3 Jenis Dagangan PKL di Jl. Ki Hajar Dewantara.....................

69

Tabel IV.4 Waktu Berdagang PKL

70

...........

Table IV.5

71

Tabel IV.6 Kebersihan dan Kerapian

71

Tabel IV.7 Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Belakang Kampus UNS ........................................................................

110

Table IV.8 Matrik Tahapan Kegiatan Relokasi PKL Belakang Kampus UNS ........................................................

commit to user

115



DAFTAR BAGAN

Bagan II.1

Kebijakan Sebagai Suatu Proses ..................................

14

Bagan II.2

Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

24

Bagan II.3

Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Dan Van Horn

Bagan II.4

29

Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian Dan Sabatier

32

Bagan II.5

Skema Kerangka Pemikiran

42

Bagan III.1

Model Analisis Interaktif.................................................

51

commit to user



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Papan Petunjuk Arah Ke Pasar Panggung Rejo

118

Gambar IV.2 Pemugaran Pagar Pasar Panggung Rejo Menjadi Lebih Pendek

119

Gambar IV.3 Gapura Panggung Rejo

commit to user

119



ABSTRAK Novan Andraianto, D0105107, Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, Hal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan relokasi dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program kebijakan relokasi pedagang kaki lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta serta dampak yang timbul dari kebijakan relokasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Dinas Pengelolaan Pasar, serta para PKL belakang kampus UNS. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yang dikuatkan dengan snowball. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi data dimana triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator evaluasi implementasi yang digunakan yaitu sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret di terbagi ke dalam empat tahapan yaitu tahap sosialisasi kebijakan, tahap penataan, tahap penertiban, dan tahap pembinaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret sesuai dengan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Dalam tahap sosialisasi dan tahap penataan faktor yang menghambat dalam relokasi PKL adalah faktor sumber daya serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Dalam tahap pembinaan tidak semua program dilaksanakan. Dampak yang timbul setelah relokasi adalah menurunnya pendapatan para PKL. Untuk mengatasi dampak tersebut pemerintah kota Surakarta melakukan upaya-upaya mempromosikan pasar Panggung Rejo supaya dapat menarik konsumen untuk datang ke pasar tersebut.

commit to user



ABSTRACT Novan Andrianto, D0105107, Evaluation of Policy Implementation Relocation Street Vendor Seller Behind Campus Sebelas Maret University in Surakarta, Thesis, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sebelas Maret, Surakarta, 2012, Page. This study aimed to evaluate the relocation policy and the factors to be obstacles to the implementation of relocation policy street vendor seller behind campus Sebelas Maret University in Surakarta and the effects of the relocation policy. The research method used in this research is descriptive qualitative research method that can describe the process of relocation policy implementation street vendor seller behind campus Sebelas Maret University. Study sites are in the Market Management Department, as well as street vendors seller behind the campus UNS.The source data used include the primary data and secondary data. The data is obtained from several sources through interviews, documentation and observation. Sampling method used is purposive sampling was strengthened with the snowball.Validity test data using data triangulation technique is similar to test data from various sources, where the triangulation is a triangulation of sources used. The data analysis technique used is an interactive analysis technique which consists of three components, namely data reduction, data display, and conclusion. Evaluation indicators used by the implementation of executive attitudes, communication, resources , and compliance and the responsiveness of the target group. Results from research show that implementation of relocation policy implementation street vendor seller behind campus Sebelas Maret University in divided into four stages including Dissemination Policy, Restructuring, Reform and Development. From the results of these studies concluded that the process implementation of relocation policy implementation street vendor seller behind campus Sebelas Maret University has been in accordance with the rules or guidelines which have been specified. In this stage of socialization and structuring phase factors that impede the relocation of street vendors are a factors of resources and compliance and the responsiveness of the target group. In the development stage, not all programs are implemented. Impacts that arise after the relocation of street vendors seller is reduced revenue. To cope with the impact of Surakarta city government to make efforts to promote market Rejo stage in order to entice consumers to come to market.

commit to user



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Berkembangnya suatu kota, maka permasalahan yang dihadapinya pun menjadi semakin kompleks. Masalah yang paling jelas adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan pekerjaan di sektor formal maka sektor informal menjadi pilihan utama. Sektor informal bidang perdagangan banyak dipilih oleh masyarakat perkotaan karena dalam bidang ini mereka langsung dapat menikmati hasil kerjanya serta tidak membutuhkan modal yang terlalu tinggi, sehingga banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang di pinggir jalan atau trotoar sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini tidak memerlukan modal yang besar dan tanpa memerlukan ketrampilan serta pengetahuan yang tinggi. Hanya dengan modal dan ketrampilan yang rendah mereka dapat terus bekerja untuk mempertahankan hidup. Pesatnya perkembangan sektor informal sekarang ini sebagai penopang kehidupan ekonomi, tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai PKL mengembangkan usahanya di daerah yang dianggap srategis / dekat pusat keramaian. Hal ini memungkinkan usahanya menjadi alternatif dalam membuka lapangan kerja dengan skala besar serta dengan omzet penjualan yang relatif besar pula. Bahkan mereka yang semula terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan beralih profesi sebagai PKL telah berhasil mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di berbagai tempat. Fenomena ini dapat dilihat di Kota Solo

commit to user



yang terkenal dengan pusat jajanan kaki limanya. Di antaranya Si Jack dan Pak Kumis, pengusaha susu segar dan Hik, yang telah membuka cabang di beberapa tempat di Kota Solo. Disamping itu bertambahnya jumlah PKL juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari retribusi PKL. Sampai saat ini sektor informal memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemasukan PAD sebagai modal pembangunan daerah. Sektor informal meskipun menjadi bagian dari pendukung perekonomian , namun keberadaan mereka di sisi lain berdampak negatif. Dampak negatif ketika keberadaan PKL mulai mengganggu ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota. Para PKL banyak yang berjualan di tempat-tempat umum yang tidak semestinya. Seperti di pinggir jalan, trotoar, taman-taman kota, alun-alun dan berbagai tempat umum yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi PKL. Meningkatnya jumlah PKL di berbagai tempat menambah permasalahan baru, keberadaan mereka menjadikan penyebab kekumuhan kota. Keberadaan PKL tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks, bukan hanya terbatas pada permasalahan tata ruang kota tapi juga akan berakibat pada permasalahan sosial yang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung keberadaan PKL sangat mempengaruhi kondisi dan lingkungan kota. Pada dasarnya permasalahan PKL bukan hanya pada persoalan kebersihan, keindahan, keamanan, dan tata ruang kota, tapi juga menyangkut masalah sosial seperti pekerjaan, pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemiskinan. Penyelesaian permasalahan PKL harus memperhatikan permasalahan sosial yang lain karena kesalahan dalam penanganan

terhadap PKL akan menimbulkan

commit to user



permasalahan yang mungkin lebih kompleks lagi. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggungjawab

terhadap

ketertiban,

kerapian,

keindahan,

kesehatan

lingkungan, dan keamanan sekitar tempat usaha. Akan tetapi hal ini jauh dari apa yang diharapkan. Karena PKL tidak menghiraukan dan bebas menggunakan lahan dan trotoar yang ada di belakang kampus UNS. Keberadaan PKL bagaikan pisau bermata dua. Sebagai sektor informal PKL menjadi katup-katup pengaman ekonomi saat terjadi krisis moneter yang berlanjut pada krisis multidimensional. PKL mampu bertahan dan menampung korban-korban PHK sehingga rasa frustasi akibat kehilangan pekerjaan / mata pencaharian dapat terobati. Roda perekonomian yang secara nasional hampir terhenti/ lesu, namun PKL sebagai alternative usaha mampu menggerakkannya. Di sisi lain keberadaan PKL yang tak terkendali

menjadi bumerang bagi

keberlangsungan hidup Pemerintah Kota Surakarta sendiri. Karena keberadaan PKL yang hanya melihat kepentingan sesaat dan pribadi saling bertabrakan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang mengakomodir kepentingan umum atau banyak pihak. Sehingga dalam perjalanannya, keberadaan PKL telah memunculkan

masalah-masalah yang merupakan buah simalakama bagi

pemerintah Kota Surakarta. Sering terjadi benturan-benturan kepentingan PKL dengan warga, warga dengan warga, PKL dengan PKL, PKL dengan warga serta warga dengan Pemerintah Surakarta.

commit to user



Sebagai salah satu alternatif mempertahankan hidup dan memperbaiki keadaan, dengan modal yang pada umumnya tidak besar, PKL tumbuh secara sporadis, menempel di hampir seluruh kegiatan / pusat keramaian dan di tempattempat strategis. Salah satu dari kelompok PKL yang ada adalah kelompok PKL yang menempati lahan belakang kampus, persis menempel dipagar belakang UNS. Hal ini tidak sesuai dengan Perda kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008 yang melarang trotoar dan jalan dipakai untuk berjualan. Terlepas dari adanya polemik, dengan keberadaan mereka, tidak sedikit yang memperoleh manfaat, termasuk para mahasiswa UNS sendiri, meski tidak kurang juga masalah yang ditimbulkan. Berkembangnya PKL di belakang kampus UNS ini, berawal sejak tahun 1990-an. Para PKL tersebut kemudian mendirikan paguyuban yang diberi nama PPSK pada tahun 2000. Seiring dengan meningkatnya jumlah PKL tersebut, pihak Kampus UNS menanggapi dengan melayangkan surat kepada Walikota Surakarta, Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2006 dengan Nomor: 766/J27/TU/2006. Dalam surat tersebut Rektor UNS, Prof. Dr. dr. H. Much Syamsulhadi, Sp. KJ, meminta keberadaan PKL disekitar kampus UNS, baik di Kentingan, Mesen, maupun di Pabelan, untuk ditertibkan. Karena keberadaan PKL telah mengakibatkan kampus menjadi kumuh dan berpengaruh pada citra negatif Kampus UNS di mata masyarakat. Disamping itu, ketertiban dan keamanan kampus kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, PKL di sekitar Kampus UNS ternyata cukup mengganggu kenyamanan lalu lintas sekitar kampus. Dengan pertimbangan inilah maka PKL di belakang kampus UNS ,

commit to user



Di relokasi ke tempat yang telah disediakan Pemkot di belakang kantor kecamatan Jebres yang sekiranya dapat mengakomodir kegiatan PKL. Upaya yang dilakukan

Pemerintah Kota dalam penanganan PKL di

belakang kampus UNS diantaranya dengan membuatkan 100 kios di belakang kantor kecamatan untuk menampung PKL di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara. Sebanyak 93 kios PKL di belakang kampus UNS, Solo telah diruntuhkan semua. Sementara 66 PKL yang belum mendapatkan kios bakal diakomodasi dengan pembangunan kios baru di sepanjang jalan mulai Pedaringan hingga Kantor Kecamatan Jebres. Pembangunan kios baru itu diambilkan dari APBD 2009 senilai Rp. 2,4 miliar. Pembersihan bangunan kios tak berizin itu untuk mengembalikan kondisi jalan semula. Selain itu juga untuk membuka akses Solo Techno

Park

dan

Kantor

Badan

Pertahanan

Nasional

(BPN).

(http://quilljournal.wordpress.com/PPSK berang tak dilibatkan dalam proses pendataan relokasi PKL). Rencana relokasi PKL oleh Pemkot Surakarta yang ditargetkan selesai akhir tahun 2008. Sampai pertengahan tahun 2009 relokasi belum juga sukses dilaksanakan dikarenakan bangunan gedung yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Pada Oktober 2009 barulah para PKL belakang kampus UNS bisa menempati tempat baru mereka di belakang Kecamatan Jebres. Memang dari apa yang ditemukan di lapangan program ini cukup berhasil, tetapi bagaimanapun tak ada gading yang tak retak. penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan dampak

commit to user



jangka pendek yang ditimbulkan oleh program relokasi serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan relokasi.

B. Perumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah proses implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS Oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang berlaku? Faktor

faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan relokasi

PKL? Dampak jangka pendek yang muncul setelah relokasi PKL dari tempat lama ke tempat yang baru ?

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Operasional Mengetahui

implementasi relokasi PKL belakang kampus UNS oleh

Pemerintah Kota Surakarta telah sesuai dengan rencana atau aturan implementasi yang diharapkan, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi relokasi PKL belakang dan mengetahui dampak jangka pendek yang muncul setelah relokasi PKL belakang ke tempat baru. 2. Tujuan Fungsional

commit to user



Sebagai sumbangan dalam pengujian dan penerapan teori Administrasi Negara terhadap masalah publik terutama masalah yang berkaitan dengan PKL sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan memperbaiki penelitian yang ada sebelumnya. 3. Tujuan Individu Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Praktis : a. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi

organisasi

yang

terkait

dalam

meningkatkan

kualitas

implementasi program relokasi PKL. b.

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, bagi pembaca maupun pihak Pemerintah Kota Surakarta, sebagai

baik

pengetahuan, masukan dan bahan

pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan relokasi PKL 2. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam dunia kepustakaan yang dapat membantu bagi terlaksananya penelitian selanjutnya.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Implementasi Kebijakan Untuk mempermudah penyampaian teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, maka penyusunannya adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik Menurut Widodo (2007: 188-189), kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik di masyarakat yang memiliki banyak macam, variasi dan intensitasnya. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk memikirkan dan mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Lebih lanjut menurut Widodo dengan menyimpulkan pendapat dari Walker dan Jones, masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi: a) Dinilai penting dan membawa dampak besar bagi banyak orang b) Mendapatkan perhatian dari Policy Maker c) Sesuai dengan platform politik (program politik) d) Kemungkinan besar bisa dipecahkan. Pengertian

lain

dari

kebijakan,

menurut

Raksasatya

(dalam

Islamy,1994:17-18), diartikan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan

commit to user



untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu: a)

Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b)

Taktik atau strategi beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c)

Penyediaan beberapa input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Mustopadidjaja menjelaskan mengenai kebijakan sebagai berikut: Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan Pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya (dalam Nurcholis.2005:158). Friedrich menjelaskan tentang kebijakan : Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan,

atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Wahab.2005:3) Pengertian kebijakan menurut Anderson (dalam Islamy,1994:17) diartikan sebagai

an action in dealing with a . (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan menurut Nugroho (2003:54) kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan-dibiarkan.

commit to user



Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk memecahkan masalah publik dengan disertai indikator yang jelas dan strategi untuk mencapai tujuan tujuan tertentu yang ingin dicapai kebijakan tersebut.

2. Evaluasi Kebijakan Suatu program dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tetapi sekalipun program dirancang sedemikian rupa dan direncanakan dengan matang, tidak selalu dapat mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Agar tujuan tercapai maka proses perencanaan program, dan pelaksanaan program harus dilakukan sebaik mungkin. Dalam setiap pelaksanaan program akan ada akibat atau dampak yang timbul yaitu keberhasilan atau kegagalan. Dalam hal ini maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan program berhasil atau gagal perlu dilakukan suatu kegiatan evaluasi kebijakan. Istilah evaluasi menurut William N. Dunn (2003:132) adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan, kemudian masih dalam menurut William N. Dunn (2003:608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (approcial), pemberian angka (rating) dan penilaian (assassment). Secara lebih spesifik, evaluasi dinyatakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. James Anderson mengungkapkan evaluasi sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

commit to user



penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan (Budi Winarno, 2007:227). Jurnal Internasional yang dikemukakan oleh Thomson Reuters tentang pengertian evaluasi sebagai berikut :

across the social sciences and related disciplines, including, but not limited to: Politics, economics and public administration Psychology, sociology and anthropology Education, health and law I Program evaluation is a systematic method for collecting, analyzing, and using information to answer basic questions about project, policies, and

bersama dari lintas ilmu sosial dan berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain yang tidak terbatas pada : Ilmu Politik, ilmu Ekonomi, dan ilmu Administrasi Negara Ilmu Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi

commit to user



Pendidikan, Kesehatan, dan Hukum Ilmu Informasi dan Teknologi Informasi/TI. Evaluasi Program adalah sebuah metode sistematis yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan

pertanyaan mendasar tentang beberapa proyek, kebijakan, dan Evaluation :The International Journal of Theory, Research and

Practice, p. 98, Vol. 14. Thomson Reuters 2007, Tavistock Institute, London, UK) Dalam Jurnal Internasional yang dikemukakan oleh Gene Shackman, menyatakan pengertian Evaluasi adalah sebagai berikut: nt. Evaluations should follow a systematic and mutually agreed on plan. Plans will typically include the following: Determining the goal of the evaluation: What is the evaluation question, what is the evaluation to find out. How will the evaluation answer the question: What methods will be used. Making the results useful, how will the results be reported so that they can be used

.

Evaluasi harus mengikuti perencanaan yang sistematis dan telah disepakati. Perencanaan berisi tentang :

commit to user



Penentuan tujuan evaluasi : Apakah masalah - masalah yang ada dalam proses evaluasi, apakah yang diperoleh dari evaluasi. Bagaimana evaluasi dapat menyelesaikan masalah - masalah : Apa metode yang akan digunakan. Membuat hasil yang berguna, bagaimana melaporkan hasil evaluasi sehingga hasil tersebut dapat digunakan oleh organisasi sebagai sarana

(What is Program Evaluation p. 101. Vol. 11, Gene Shackman, 2007, Washington DC). Tujuan dari evaluasi dalam AG. Subarsono (2005:120-121) dapat dirinci sebagai berikut: a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. d. Mengukur dampak suatu kebijakan Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

commit to user



e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. BAGAN II.1 Kebijakan Sebagai Suatu Proses Input

Output

Outcome

Dampak

Proses Kebijakan

Umpan Balik Sumber: AG. Subarsono, 2005:121

Input adalah bahan baku (raw material) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan atau jasa, dan program. Sebagai contoh, output dari proyek irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian kilo meter. Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contoh: proyek irigasi, maka

commit to user



outcomes-nya adalah tersedianya supplai air berjumlah sekian kubik, peningkatan jumlah luas sawah yang mendapat irigasi. Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai suatu konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh: Proyek irigasi, maka dampaknya adalah meningkatnya frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi, dan meningkatnya pendapatan petani. Evaluasi perlu dilakukan karena: a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya. b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. d. Menunjukkan pada stakeholder manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi

commit to user



kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik Lester dan Stewart dalam Budi Winarno (2007:226) mengungkapkan evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu: a. Menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas pertama ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? b. Menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua ini menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu dikembangkan beberapa indikator evaluasi. Dunn mengemukakan indikator evaluasi sebagai berikut: Tabel II.1 Indikator Evaluasi Kebijakan No.

Kriteria

1

Efektivitas

2

Kecukupan

3

Pemerataan

Penjelasan Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah? Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?

commit to user



4

Responsivitas

Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?

5

Ketepatan

Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: AG. Subarsono 2005: 126

Menurut Charles O. Jones dalam Budi Winarno (2004:166) untuk memenuhi tugas di atas, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan yaitu: a. Pengkhususan Merupakan kegiatan yang paling penting di antara kegiatan yang lain dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. b. Pengukuran Ukuran atau kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut pengumpulan informasi yang relevan untuk objek evaluasi. c. Analisis Penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. d. Rekomendasi Penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. James Anderson dalam Budi Winarno (2007:227-229) membagi tipe evaluasi kebijakan sebagai berikut: a. Tipe evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional

commit to user



Dalam tipe ini, evaluasi kebijakan dipandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan- pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapat pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama. b. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, tipe evaluasi ini cenderung menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat. c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhirakhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Tipe ini melihat secara objektif program-program yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakankebijakan dan program-program sekarang dan membantu

commit to user



dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah

langkah dalam evaluasi

kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman. Suchman dalam Budi Winarno (2007:230-231) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni: a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi b. Analisis terhadap masalah c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaaan suatu dampak Secara

rinci

Ripley

dalam

Samodra

Wibawa

dkk

(1994:8-9)

mengemukakan beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi adalah sebagai berikut ini : a. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan? b. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur? c. Apakah program didesain secara logis? d.

Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?

commit to user



e.

Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?

f. Apakah program dilaksanakan sesuai standart efisiensi dan ekonomi? Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat? g. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program? h. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non sasaran? Apa jenis dampaknya? i.

Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, terhadap masyarakat?

j.

Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?

k. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Sementara itu Kasley dan Kumar dalam Samodra Wibawa dkk (1994: 9) menyarankan 3 pertanyaan berikut : a. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek? b. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut? c. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka? Samodra Wibawa dkk dalam Evaluasi Kebijakan Publik (1994:9) mengambil kesimpulan dari berbagai persoalan tersebut diatas, evaluasi kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui empat aspek yaitu: a. Proses pembuatan kebijakan b. Proses implementasi c. Konsekuensi kebijakan

commit to user



d. Efektivitas dampak kebijakan Di pihak lain, evaluasi dapat dilakukan sebelum atau maupun sesudah kebijakan dilaksanakan. Menurut Dunn dalam Samodra Wibawa dkk (1994:9), Keduanya disebut evaluasi summatif dan formatif. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua tadi disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Secara keseluruhan Dunn dan Ripley dalam Samodra Wibawa dkk (1994: 10-11), evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi sebagai berikut: a. Eksplanasi Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. b. Kepatuhan Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. c. Auditing Melalui evaluasi dapat diketahui apakah benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan dan kebocoran? d. Akunting

commit to user



Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Mengacu pada pembagian evaluasi di atas, penelitian tentang Evaluasi implemetasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS ini hanya berfokus pada penilaian proses implementasi kebijakan yang dibandingkan dengan aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi program kebijakan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak jangka pendek dari implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS.

3. Implementasi Kebijakan implementation Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier (dalam Wahab, 2002:54-55) sebagai berikut :

corporated a state but which cam also take the from or important executive orders or court decisions ideally, that decisions identifies the problem to be addressed, stipulates the objectives to be persued and in variety of process. The process normally runs through anumber of stages beginning with passages of the basic statue, followed by the policy output (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions the actual impact of agencies decisions, and finally, important revisions (or attem-ted revisions) in Implementasi adalah pelaksanaan kebijaksanaan dari suatu keputusan yang mendasar, biasanya berbentuk undangundang (peraturan) yang dikeluarkan oleh suatu lembaga dapat juga berasal dari perintah seorang eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Keputusan ini untuk mengidentifikasikan masalah yang menjadi pusat perhaian, menetapkan tujuan yang hendak dicapai dan berbagai cara penyusunan proses implementasi. Proses ini pada permulaan biasanya menghabiskan sejumlah pernyataan uraian dari undang-undang diikuti dengan pelaksanaan dari hasil kebijaksanaan

commit to user



(keputusan), pemenuhan tujuan kelompok berdasarkan keputusan yang telah ditentukan. Hasil nyata antara yang diharapkan, pengaruh dari keputusan dan yang terakhir adalah perbaikan-perbaikan yang penting (atau usahaBintoro Tjokroamidjojo (1995, 28) berpendapat bahwa implementasi adalah merealisasikan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan ke dalam rencana kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan politik. Menurut kamus Webster (dalam Wahab, 2002: 64) implementasi diartikan sebagai berikut : to implement is to provide the means for carrying out and to give practical effect to menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak akibat

Sedangkan implememtasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2002: 50) adalah: private individuals or groups that directed at the -individu atau pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yag telah digariskan dalam

Menurut

Barrett

dalam

Implementation

and

Integration

of

EU

Environmental Directives.

Studies of implementation processes show that implementation is not just a rational follow-up of decision making but a process in which different actors compete over the meaning and the consequences of a policy (Barrett, 2004). {Proses pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak hanya yang rasional tindak lanjut pengambilan keputusan, tetapi sebuah proses di mana aktor-aktor yang berbeda bersaing atas makna dan konsekuensi dari kebijakan (Barrett, 2004)}

commit to user



Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tindakan yang nyata dari rencana yang telah di tetapkan. Suatu program untuk mencapai kinerja sesuai tujuan ditentukan oleh banyak faktor dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi kinerja suatu program akan nampak dalam model-model implementasi yang ada. Di bawah ini disajikan model-model implementasi kebijakan : a. Model dari Grindle Grindle dalam Wibawa (1994:22) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan secara garis besar dipengaruhi oleh 2 variabel utama yaitu isi kebijakan dan konteks implentasinya. BAGAN II.2 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT GRINDLE

Tujuan Kebijakan

Program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai

Melaksanakan Kegiatan dipengaruhi oleh: a. Isi Kebijakan 1. Kepentingan yang dipengaruhi 2. Tipe Manfaat 3. Derajat perubahan yang diharapkan 4. Letak Pengambilan Keputusan 5. Pelaksanaan Program 6. Sumberdaya yang diharapkan b. Konteks implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang tepat 2. Karakteristik Lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap

Tujuan yang ingin dicapai

commit to user



Program yang dijalankan seperti yang direncanakan?

Hasil Kebijakan: 1. Dampak pada masyarakat,individu, dan kelompok 2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Pengukuran Keberhasilan

Keterangan : 1) Isi Kebijakan Mencakup a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan Suatu kebijakan sebaiknya mampu secara optimal menampung kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak dari suatu kebijakan tersebut. Semakin optimal suatu kebijakan dalam menampung kepentingan banyak pihak maka semakin sedikit pihak yang menentang kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. b) Jenis manfaat yang dihasilkan Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan manfaat yang besar dan jelas manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut maka semakin besar

dukungan

terhadap

kebijakan

tersebut

untuk

segera

diimplementasikan. c) Derajat perubahan yang diinginkan Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan perubahan kearah kemajuan secara nyata dan rasional. Suatu kebijakan yang terlalu

commit to user



menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran akan lebih sulit untuk diimplementasikan. d) Kedudukan pembuat kebijakan Pembuat kebijakan yang mempunyai wewenang (otoritas) yang tinggi dapat dengan mudah mengkoordinasikan bawahannya didukung oleh komunikasi yang baik sehingga keduduka pembuat kebijakan dapat mempengaruhi proses implementasinya. e) Pelaksanaan program Pelaksana program harus mempunyai kualitas pemahaman yang baik mengenai kondisi lapangan dan tugas yang harus dijalaninya. Koordinasi haruslah baik supaya program berjalan efektif dan lancar. f) Sumber daya yang dilibatkan Sumber daya yang dimaksud adalah semua komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan program seperti keuangan, administrasi dan sebagainya. 2) Konteks Kebijakan mencakup a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat Banyaknya aktor dari berbagai tingkat pemerintahan maupun non pemerintahan yang memiliki kepentingan serta strategi yang mungkin saja

berbeda

berpengaruh

terhadap

kebijakan. b) Karakteristik lembaga dan penguasa

commit to user

pengimplementasian

suatu



Apa yang diimplementasikan sebenarnya adalah hasil dari perhitungan berbagai kelompok yang berkompetisi memperebutkan sumber daya yang terbatas, yang semua interaksi tersebut terjadi dalam konteks suatu lembaga. c) Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik

menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran. b. Model dari Van Meter dan Van Horn Van Meter dan Van Horn dalam buku Wibawa (1994:19-21) mengemukakan 6 variabel yang memperlihatkan hubungan

yang

mempengaruhi kinerja atau hasil suatu kebijakan. Enam variable tersebut adalah : 1) Standard dan sasaran kebijakan Standard dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret sehingga kita bisa mengukur sejauh mana telah dilaksanakan dan bagaimana pula tingkat keberhasilannya karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana pula tingkat keberhasilannya. 2) Sumber daya

commit to user



Kebijakan menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana maupun insentif yang lain yang kemungkinan dapat mendorong terlaksananya implementasi secara efektif. 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan Aktivitas Suatu kebijakan agar berhasil dalam implementasinya haruslah tercipta suatu komunikasi yang baik (terpadu) antar organisasi pelaksana serta adanya penetapan (pengukuhan) dan kejelasan dari serangkaian tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. 4) Karakteristik Birokrasi Pelaksana Karakteristik yang bisa disebut antara lain kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan serta kebebasan komunikasi dan keterbukaan kaitan dengan pembuat kebijakan. 5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Hal ini berdasarkan pada beberapa pertanyaan, misalnya : apakah sumber daya ekonomi yang

dimiliki

mendukung

keberhasilan

implementasi?. Bagaimana keadaan sosial ekonomi dari masyarakat yang dipengaruhi kebijakan?. 6) Sikap Pelaksana Sikap individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap keterkaitan antar variable tersebut. Wujud respons pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi.

commit to user



BAGAN II.3 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT VAN METER DAN VAN HORN Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas

Standar dan saran kebijakan

Kinerja Kebijakan

Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi

Sikap Pelaksana

Kondisi sosial, ekonomi,politik

Sumber Daya

c. Model dari Mazmanian dan Sabatier Kerangka berpikir mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan milik Van Meter dan Van Horn serta Grindle. Dalam hal perhatiannya

commit to user



terhadap dua persoalan mendasar (kebijakan dan lingkungan kebijakan). Hanya saja pemikiran Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan teknis). Model ini sering disebut sebagai model top down (pendekatan dari atas ke bawah). Mazmanian

dan

Sabatier

dalam

buku

Wibawa

(1994:25)

menyatakan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable, yaitu : 1) Karakteristik masalah Dalam implementasi program akan dijumpai karakteristik masalah yang bisa terdiri dari empat variable yaitu bagaimana ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat dari populasi dan derajat perubahan. 2) Daya dukung peraturan Implementasi akan efektif bila pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan yang ditetapkan. Aturan-aturan yang disarankan yaitu: kejelasan atau konsistensi tujuan yang merupakan standar evaluasi dan saran lebal bagi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan, integrasi organisasi pelaksana, direksi pelaksana, rekruitmen

dari

pejabat

pelaksana

dan

akses

keorganisasian lain sebagai suatu bentuk koordinasi.

commit to user

formal

pelaksana



3) Variable non Pemerintah Dalam implementasi juga memerlukan variable lain di luar peraturan seperti kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan public, sikap sumber daya kelompok sasaran, dukungan kewenangan serta komtmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Ketiga variabel di atas merupakan hal-hal yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Implememtasi adalah suatu proses yang terhadap proses implementasi. Implementasi adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan itu juga merupakan input bagi keberhasilan tahap yang lain. Tahap tersebut yaitu keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana, kesesuaian keluaran kelompok sasaran, dampak actual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan dan perbaikan peraturan. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan. Adapun model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

commit to user



BAGAN II.4 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT MAZMANIAN DAN SABATIER

Karakteristik Masalah 1. Ketersediaan teknologi dan teori 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Sifat populasi 4. Derajat perilaku yang diharapkan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Variabel non peraturan Kondisi social ekonomi dan teknologi Perhatian pers terhadap masalah kebijakan Dukungan publik Sikap dan sumber daya kelompok sasaran Dukungan kewenangan Komitmen kemampuan pelaksaan

Daya dukung peraturan 1. Kejelasan/konsistensi tujuan dan sasaran 2. Teori kausal yang memadai 3. Sumber keuangan yang memadai 4. Direksi pelaksana 5. Rekruitmen dari pejabat pelaksana 6. Akses formal pelaksana ke organisasi lain

Proses Implementasi

commit to user Keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana



Kesesuaian keluar kebijakan dengan kelompok sasaran

Dampak Aktual Keluaran

Dampak yang diperkirakan

(Sumber Wibawa,1994: 26) Dalam pelaksanaan

Perbaikan peraturan

suatu program ada beberapa komponen yang perlu

diperhatikan. Komponen-komponen yang ada merupakan hasil pemilihan dari pendapat atau model dari para ahli. Komponen-komponen yang ada tidak secara otomatis berlaku secara bulat dan utuh artinya ada suatu faktor yang dikemukakan sebagai kesatuan, adakalanya dipisah dan diadaptasikan dengan kondisi lapangan.

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan Mengikuti Prof. Sofyan Effendi dalam Riant Nugroho (2006:162), tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator

indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan

pokok, yaitu : a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dan outcome) terhadap variable independent tertentu.

commit to user



b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijkan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijkan. c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenan dengan untuk memilih variable-variabel yang dapat diubah atau actionable variable, variable yang bersifat natural atau variable lain yang tidak bias diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variable evaluasi. Menurut Samodra Wibawa dkk (1996:29), ada dua jenis kegiatan evaluasi, yaitu : a. Evaluasi Implementasi yang berusaha melihat proses pelaksanaan / implementasi, yang terkait adalah pelaksana dan bagaimana pelaksanaannya. b. Evaluasi dampak kebijakan memberi perhatian lebih besar pada output

dan

dampak kebijakan dibandingkan

kepada proses

pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi mengamati dampak jangka pendek atau dampak sementara, sedangkan evaluasi dampak mengamati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Dalam penelitian ini jenis evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi untuk mengamati dampak jangka pendek kebijakan.

commit to user



Sedangkan menurut Pariata Westra (1991:46-47), ada tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu : a. Evaluasi Pra Program (ex-ante evaluation) Dilaksanakan

sebelum

program

diimplementasikan,

hal

ini

dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau perregion b. Evaluasi Tengah Berlangsung (on going / concurrent evaluation) Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi. c. Evaluasi Setengah Berlangsung (ex-post evaluation) Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu. Penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS merupakan jenis penelitian evaluasi yang setengah berlangsung (expost evaluation) karena implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS merupakan kebijakan yang sudah terlaksanakan. Kebijakan relokasi tersebut dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu

commit to user



program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi implementasi merupakan penilaian terhadap implementasi atau pelaksanaan suatu program kebijakan dimana evaluasi tersebut ditujukan untuk melihat kinerja program dalam mewujudkan tujuan-tujuaan program yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selain itu evaluasi implementasi juga bertujuan untuk melihat dampak-dampak jangka pendek yang ditimbulkan oleh implementasi program tersebut. Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut : a. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses b. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan c. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek. Penelitian evaluasi implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS ini merupakan jenis evaluasi implementasi yaitu penelitian yang ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan relokasi yang dilaksanakan pada tahun 2006 sampai tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak jangka pendek yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk itu dalam penelitian ini mengembangkan beberapa indikator yang digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi, indikator-indikator tesebut antara lain:

commit to user



a. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn) Dukungan sikap pelaksana program meliputi keahlian, keaktifan, kreatifitas serta dedikasi pelaksana yang berpengaruh selama proses pelaksanaan serta kekuasaan, kepentingan dan strategi aparat yang terlibat proses pelaksanaan. Sikap pelaksana yang mendukung program akan menimbulkan kreatifitas agar pelaksanaan lebih efektif. Sikap ini ditentukan oleh pemahaman terhadap tujuan program. Seringkali terjadi sikap pelaksana berubah karena mempunyai kepentingan atau pengaruh lain dari luar. b. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn) Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program, terlebih yang menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan koordinasi. Komunikasi menghubungkan antara sesama aparat pelaksana (pemerintah) ataupun antara aparat dengan publik (kelompok sasaran) dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para pelaksana dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan. Secara garis besar komunikasi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua yakni komunikasi mendatar (horizontal communication) dan komunikasi vertikal. Komunikasi mendatar terjadi antar aparat yang berkedudukan sejajar untuk mengkoordinasikan tugas dan peranan agar tidak terjadi overlapping tugas-tugas atau kekosongan perhatian terhadap sesuatu. Komunikasi vertikal terjadi antar atasan dengan bawahan yang

commit to user



bisa berwujud perintah, informasi, teguran dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. c. Sumber daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier) Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, perlengkapan yang dibutuhkan maupun sumber daya manusianya. d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model Implementasi Grindle ) Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran.

5. Pedagang Kaki Lima Istilah kaki lima dulu, pertama diperkenalkan pada jaman Belanda yang masih dibawah kekuasaan administratif Inggris pada saat itu gubernur jendral di Indonesia, SIR Thomas Raffles, mengintruksikan sistem lalu lintas disebelah kiri jalan raya sekaligus mengeluarkan peraturan bahwa tepi-tepi jalan harus dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31 cm dan lebarnya 150 cm atau "five feet". Karena di trotoar itu lama kelamaan berkembang jadi tempat usaha orang-orang untuk berjualan, jadi yang berjualan trotoar disebut pedagang five

commit to user



feet atau sekarang yang biasa kita kenal dengan sebutan "Pedagang Kaki Lima (PKL)" (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). PKL adalah orang yang dengan modal sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Aktivitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Akhirudin dalam Tri Kurniadi dan Hesel Nogi. Tangkilisan: 32) Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008, PKL adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas, yang dimaksud dengan PKL adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa secara mandiri dan bersifat informal yang berdagang di tempat-tempat umum dan strategis namun kegiatan usahanya dengan jaringan sosial ekonomi yang melingkupinya. Pengertian PKL sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri -ciri yang dikemukakan oleh Kartini Kartono dkk. (1980:3 -7) sebagai berikut: Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. PKL di perkotaan tidak saja merupakan pelembagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelembagaan sosial.

commit to user



Banyak problema muncul dengan adanya PKL tersebut, terutama berkaitan dengan penataan lalu lintas, keindahan, kebersihan kota dan kesehatan lingkungan. Penanganan PKL bisa menimbulkan kebimbangan dan penuh pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi kehadiran PKL dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota namun di sisi lain banyak harapan tertumpu pada sektor ini. PKL dapat merupakan katub pengaman, artinya sebagai penyaluran sementara bagi penganggur dan juga mengatasi kesulitan ekonomi lemah di kota. Terkadang ironis bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor ini terhadap perekonomian nasional cukup besar namun belum mampu menghapus citra buruk sektor ini.

B. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir seseorang yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar faktor maupun variable dengan berpijak pada landasan teori. Sebagai salah satu dari berbagai jenis usaha informal, tidak dapat dipungkiri bahwa para PKL mampu menjadi solusi bagi para pengangguran dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bergeraknya roda ekonomi bangsa. Namun, keberadaan mereka tetap menjadi sebuah dilema bagi pemerintah. Di satu sisi keberadaan PKL berdampak positif sebagai katup penyelamat terhadap terbukanya lapangan kerja dan di sisi lain PKL juga berdampak negatif, karena

commit to user



menimbulkan kesemrawutan kota serta mengganggu ketertiban kota yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik.

untuk Dilakukan relokasi terhadap mereka. Hal inilah yang dihadapi Pemkot Surakarta dalam usahanya merelokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara (belakang Kampus UNS), sebab di kawasan lama para PKL sudah memiliki pelanggan yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Selain itu, kawasan belakang Kampus UNS letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau. Namun di sisi lain pihak Kampus UNS merasa terganggu dengan keberadaan PKL yang menimbulkan kesemrawutan serta mengganggu arus lalu lintas sekitar kampus. Implementasi relokasi PKL Jl. KH. Dewantoro memiliki dasar hukum yaitu Perda Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL. Adanya desakan warga masyarakat untuk dilakukan penataan PKL Jl. KH. Dewantoro juga menjadi dukungan kepada pemerintah supaya segera merelokasi PKL. Relokasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Surakarta mempunyai tujuan supaya penataan kota dan tempat berdagang PKL menjadi rapi, tertib dan tertata. Tujuan akhir dari relokasi PKL di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantoro adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Berseri (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah). Implementasi program ini tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program. Apabila faktor-faktor yang menghambat tadi dapat diatasi maka pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil.

commit to user



Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

commit to user

Masalah yang ditimbulkan PKL : - Keberadaan PKL mengganggu ketertiban dan kenyamanan lalu lintas sekitar kampus UNS - Membuat kumuh lingkungan kota

Program Relokasi PKL

Dasar Kebijakan : Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

commit to user

Evaluasi : Menilai Proses Pelaksanaan Mengetahui faktor faktor yang menghambat Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL

Implementasi : - Tahap Sosialisasi - Tahap Penataan - Tahap Penertiban - Tahap Pembinaan Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program : - Sikap Pelaksana - Komunikasi - Sumber Daya - Kepatuhan dan - Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Skema Kerangka Pemikiran

Bagan II.5

Tujuan : - Tertatanya PKL yang rapi,tertib dan bersih - Terwujudnya kota Surakarta sebagai kota BERSERI (Bersih,Sehat,Rapi dan Indah)

42

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


digilib.uns.ac.id

Langkah Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan PKL di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantoro yaitu dengan merelokasi ketempat baru. Implementasi relokasi PKL K.H. Dewantara dilaksanakan melalui 4 tahap, meliputi : - Tahap Sosialisasi - Tahap Penataan - Tahap Penertiban - Tahap Pembinaan Dalam implementasi relokasi PKL belakang kampus UNS dipengaruhi oleh : 1. Sikap pelaksana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan program yang berupa keahlian, keaktifan, kreatifitas serta dedikasi pelaksana. Sikap dan dukungan yang positif dari aparat pelaksana akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasarannya 2. Komunikasi, dengan adanya komunikasi dapat dijadikan penghubung antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran. Selain itu juga mendukung dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan, kejelasan dalam memberikan infomasi akan mempermudah kelompok sasaran untuk mengetahui isi, tujuan, manfaat dan ketentuan dari kebijakan tersebut. 3. Sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut dapat berupa

biaya, perlengkapan

yang

dibutuhkan maupun

manusianya.

commit to user 54

sumber

daya



4. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran akan mempengaruhi hasil akhir dari implementasi suatu program. Kepatuhan dan dukungan ini muncul seiring dengan kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari implementasi program. Keseluruhan faktor ini nantinya akan berpengaruh satu sama lain terhadap implementasi relokasi PKL Belakang Kampus UNS. Dalam penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki kima belakang Kampus UNS aspek kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah : 1. Mendeskripsikan Proses Implementasi Kebijakan Relokasi PKL Kampus UNS. Hasil deskripsi proses implementasi kebijakan relokasi PKL Kampus UNS bertujuan untuk melihat aspek kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 2. Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi PKL belakang Kampus UNS. Faktor

faktor yang ingin dilihat dalam penelitian implementasi

kebijakan relokasi tersebut adalah: a. Sikap Pelaksana Indikator-indikator yang sangat penting dalam konteks sikap pelaksana terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana 2) Insentif b. Komunikasi

commit to user



Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu : 1) Transmisi 2) Kejelasan 3) Konsistensi c. Sumberdaya Indikator sumber-sumber daya yang menentukan keberhasilan variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 1) Staf 2) Informasi 3) Wewenang 4) Fasilitas d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran 3. Mengidentifikasi dampak jangka pendek yang timbul atas implementasi relokasi PKL belakang Kampus UNS.

commit to user



BAB III METODOLOGI A. Jenis Penelitian Penelitian ini berusaha untuk

mengungkapkan suatu keadaan

sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002:11). Pada prinsipnya dengan metode deskriptif, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai pelaksanaan relokasi PKL belakang kampus UNS oleh Pemkot Surakarta. B. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas

commit to user



Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dan wilayah belakang Kampus UNS. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Karena Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai pelaksana kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Surakarta termasuk PKL di belakang kampus UNS. 2. Wilayah belakang Kampus UNS merupakan daerah yang menjadi sasaran program relokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta C. Sumber Data 1. Data Primer Sumber data primer yaitu merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai

pengumpul

data

(Susanto,2006:125-126).

Data

ini

diperoleh melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari : a. Aparat Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta yaitu, Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Kasie Penataan dan Kasie Pembinaan PKL, Kasie Pengendalian PKL. b. Ketua Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK). c. Para PKL belakang kampus UNS 2. Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara

commit to user



langsung dari sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder diantaranya adalah arsip, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B. Sutopo, 2002:54). D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode : 1. Observasi Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitan untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Sedangkan menurut H.B. Sutopo (1998 : 64) Observasi merupakan pengamatan perilaku yang relevan dengan kondisi lingkungan yang tersedia di lokasi penelitian. Tehnik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki, dimana Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Observasi Langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, pelaksanaannya langsung di mana suatu peristiwa terjadi.

commit to user



Adapun sistem yang disepakati pada Observasi langsung adalah Non participant Observation dimana kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat bukan anggota penuh dari objek yang sedang diteliti. 2. Wawancara Merupakan

kegiatan

untuk

memperoleh

informasi

dengan

memberikan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara (Lexy J. Moleong, 2002:136). Teknik ini dilakukan secara mendalam dengan mempersiapkan garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam H.B. Sutopo (2002 : 58) Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konsep mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. 3. Dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data-data dengan cara mencatat data-data, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang

diambil

dari

beberapa

sumber

penganalisaannya.

commit to user

demi

kesempurnaan



E. Teknik Penarikan Sampel Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini adalah menggunakan cuplikan atau sampel pada informan yang dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti. Menurut H.B Sutopo (2002: 36) pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan snowball sampling, sepanjang data-data yang diperoleh belum lengkap dan mendalam. Teknik ini digunakan, apabila informasi yang didapat sangat terbatas, yaitu dengan cara bertanya kepada informan pertama barangkali informan pertama mengetahui siapa yang lebih mengetahui informasi, sehingga penulis bisa menemui informan berikutnya dan bertanya lebih jauh dan mendalam, demikian seterusnya. F. Teknik Analisa Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif, menurut H.B Sutopo (2002 : 91-93) teknik tersebut meliputi : 1. Data Reduction (pengumpulan data) Merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari sebelum pengumpulan data dilakukan.

commit to user



2. Data Display (Penyajian Data) Merupakan

sekumpulan

informasi

secara

sistematis

yang

memungkinkan penarikan suatu kesimpulan dapat diambil. 3. Conclusion drawing (Penarikan Simpulan) Penarikan simpulan ini dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan. Setelah menganalisis data-data tersebut, dicari tema,ketentuan, penjelasan dan kesamaan-kesamaan yang muncul. Dalam proses ini landasan-landasan yang

kuat

sangat

diperlukan

agar

verifikasiyang

dibuat

dapat

dipertanggungjawabkan

Dalam proses analisanya, ketiga komponen tersebut di atas aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap bergerak diantara komponen pengumpulan data tersebut. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: Bagan III.1 Model Analisis Interaktif Pengumpulan data

Reduksi data

Penyajian data

Penarikan simpulan

commit to user



Sumber: H.B Sutopo, 2002: 96. Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti pemahaman segala peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan penelitinya supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami, dengan dilengkapi perabot sajian yang diperlukan (matriks, gambar, dan sebagainya) yang sangat mendukung kekuatan sajian. Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pegumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data(H.B. Sutopo, 2002: 95-96). G. Validitas Data

commit to user



Supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya

maka

perlu

dilakukan

uji

validitasnya.

Uji

validitas

dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar sesuai dengan kenyataan apa yang ada di lokasi penelitian. Penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang terkumpul. Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Lexy J. Moleong, 2002 : 178). Dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda-beda maka data yang sejenis atau sama akan lebih terjamin kebenarannya.

commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Surakarta di bidang pengelolaan pasar. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan

tata

kerja,

Dinas

Pengelolaan

Pasar

mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai beberapa fungsi yaitu : a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. pengelolaan pendapatan pasar d. pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar e. pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima f. pengaturan los dan kios pasar g. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima h. penyelenggaraan sosialisasi i. pembinaan jabatan fungsional

commit to user



Selain itu sebagai pelaksana di bidang pengelolaan pasar, Dinas Pengelolaan Pasar juga memiliki visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Visi : Citra pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman Misi : a. Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha Tujuan

:

Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pedagang dan masyarakat.

Sasaran

:

Tersedianya

lahan

usaha

bagi

pedagang

atau

pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraannya.

b. Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar Tujuan

:

Menciptakan kondisi dan situasi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengguna pasar.

Sasaran

:

Terciptanya kondisi dan situasi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman.

c. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang Tujuan

:

Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pasar yang memadai.

Sasaran

:

Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas pasar yang memadai.

d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

commit to user



Tujuan

:

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sasaran

:

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam penyediaan data yang lebih akurat, tertib

dalam

administrasi,

pengelolaan

retribusi

maupun perijinan usaha perdagangan. Untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar menetapkan kebijakan dan strategi. Kebijakan : perekonomian masyarakat melalui peningkatan pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas pasar yang cukup memadai guna menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran pembangunan P Strategi : a. Meningkatkan pemeliharaan bangunan gedung seluruh pasar. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana kebersihan pasar. c. Meningkatkan fasilitas pasar termasuk pemeliharaan jaringan, elektrikal dan mekanikal pasar. d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar. e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia(SDM)

commit to user



dengan penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan. f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas Pengelolaan Pasar Pengeloaan Kota Surakarta sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima memiliki Tugas dan Fungsi pokok yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai berikut : Kepala Dinas, membawahkan : a) Sekretaris, membawahkan : 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan : 1) Seksi Pendataan dan Penetapan 2) Seksi Penagihan dan Penerimaan 3) Seksi Pembukuan c) Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan : 1) Seksi Peralatan dan Kebersihan 2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar 3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar

commit to user



d) Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan : 1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang 2) Seksi Keamanan dan Ketertiban 3) Seksi Pengawasan Pedagang e) Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan : 1) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima f) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi : o Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; o Penyusunan

rencana

program,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan; o Pengelolaan pendapatan pasar; o Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar; o Pegawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima; o Pengaturan los dan kios pasar; o Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima; o Penyelenggaraan sosialisasi; o Pembinaan jabatan fungsional. b.

Sekretariat

commit to user



Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan

administrasi,

perencanaan,

evaluasi

kepegawaian.

Untuk

dan

dan

pelaoran,

melaksanakan

pelaksanaan

di

keuangan,

umum

tugas

bidang dan

tersebut

Sekretariat

teknis,

pembinaan,

mempunyai fungsi : o Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; o Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; o Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahi : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

commit to user



Subbagian Perencanan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian

penyelenggaraan

tugas

secara

terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 2) Subbagian Keuangan; Subbagian penyiapan

Keuangan

bahan

mempunyai

perumusan

kebijakan

tugas

melakukan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

pembinaan,

pengkoordinasian

perumusan

kebijakan

penyelenggaraan

tugas

teknis, secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan

kepegawaian,

kepegawaian,

meliputi

hukum,

humas,

:

pengelolaan organisasi

dan

administrasi tatalaksana,

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas. c.

Bidang Pendapatan Pasar Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan

commit to user



penetapan, penagihan dan penerimaan serta pembukuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendapatan Pasar mempunyai fungsi : o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan dan penetapan; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pemninaan dan pelaksanaan di bidang penagihan dan penerimaan; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan; o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pendapatan Pasar, membawahi : 1) Seksi Pendataan dan Penetapan; Seksi

Pendataan

dan

Penetapan

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, meliputi : pendataan dan penetapan retribusi pasar dan PKL, pengaturan dan pembagian kios, los, perijinan dan hak penempatan pedagang. 2) Seksi Penagihan dan Penerimaan; Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan PKL serta penyusunan laporan perhitungan pendapatan pasar dan PKL.

commit to user



3) Seksi Pembukuan. Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan, meliputi : melakukan pembukuan semua hasil dan penerimaan retribusi pasar dan PKL, penyiapan data secara periodic penerimaan dan tunggakan retribusi pasar dan PKL. d.

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan kebersihan, pemeliharaan fasilitas pasar dan pemeliharaan bangunan pasar. Untuk melakukan tugas tersebut Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi : o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan pasar; o Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahi : 1) Seksi Peralatan dan Kebersihan;

commit to user



Seksi melakukan

Peralatan

dan

penyiapan

Kebersihan

bahan

perumusan

mempunyai

tugas

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan, meliputi : penyediaan peralatan, pengaturan pengunaanya dan menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan serta perbaikan sarana prasarana pasar. 2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar; Pemeliharaan Fasilitas Pasar melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar, meliputi : pengelolaan fasilitas, menyusun jadwal pengawasn dan perbaikan serta pemeliharaan pasar. 3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar. Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan pasar, meliputi : pengelolaan bangunan,

menyusun

jadwal

pengawasan

dan

pengelolaan

bangunan serta perbaikan dan pemeliharaan bangunan pasar. e.

Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bidang melakukan

Pengawasan

penyiapan

pemberdayaan

dan

dan

Pembinaan

perumusan pembinaan

commit to user

kebijakan pedagang,

mempunyai teknis

di

tugas bidang

keamanan

dan



ketertiban serta pengawasan pedagang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas : o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di keamanan dan ketertiban; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang; o Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi : 1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang; Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, meliputi : perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar. 2) Seksi Keamanan dan Ketertiban; Seksi melakukan

Keamanan penyiapan

dan

Ketertiban

mempunyai

tugas

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban, meliputi : kegiatan keamanan, ketertiban, menyusun jadwal dan

commit to user



membentuk satuan penertiban serta patroli pasar. 3) Seksi Pengawasan Pedagang. Seksi Pengawasan Pedagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di

bidang

pengawasan

pedagang,

meliputi

:

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan pedagang pasar. f.

Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta pengendalian pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengeolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi : o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima; o Melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pedagang kaki lima; o Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahi : 1) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

commit to user



Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, meliputi : penyiapan bahan petunjuk teknis penempatan, rekomendasi penempatan, dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima. 2) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pedagang kaki lima, meliputi : penyiapan bahan petunjuk teknis pengendalian mengenai kualitas dan kuantitas pedagang kaki lima. g.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional

yang terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

commit to user

commit to user SEKSI PEMELIHARAAN FASILITAS PASAR (Mulyono)

SEKSI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN (Bambang Yunianto, SE,MM)

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

SEKSI PEMELIHARAAN BANGUNAN PASAR (Ir. Suhardi,MM)

SEKSI PERALATAN DAN KEBERSIHAN (Arief Setioboedi, SH,M.Hum)

SEKSI PENDATAAN DAN PENATAAN (Sudarmono,SH)

SEKSI PEMBUKUAN (Nanang Slamet Sukatno,SE)

KA.BID KEBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN PASAR (Drs. Pompi Wahyudi,MM.)

KA. BID PENDAPATAN PASAR (Sigit Prakoso,S.Sos, MM)

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKSI PENGAWASAN PEDAGANG (Sujarwadi,Sh,MH)

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Drs. Pardijo, MM)

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG (Wulan Tendra Dewayani, SH,MH)

KA.BID. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (Dra Budiaji Kristianawati, MH)

SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (Erni Susiatun, SH, MSi)

(Drs. Subagiyo, MM)

KEPALA

SEKSI PENGENDALIAN PKL (Nur Iskak Aljufri, S.Pd)

SEKSI PENATAAN DAN PEMBINAAN PKL (Didik Anggono HKS, S.HUT, MSi)

KA.BID PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Drs. Dwi Wuryanto, MM)

KA. SUB. BAG KEUANGAN (Christina Nuraini, SH)

(Anton Herdinarto, S.Sos)

SEKRETARIS

BAGAN VI.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA

KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN (Dra. Tuti Rahayu, MM)

78




3. Persebaran Pedagang Kaki Lima Berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara sensus dapat diketahui jumlah dan penyebaran PKL. Jumlah PKL di Kota Surakarta pada tahun 2009 sebanyak 3.917 PKL, tersebar di 5 wilayah Kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di Kecamatan Banjarsari tedapat 1.050 PKL (26,91%) dan di Kecamatan Jebres 1.172 PKL (29,92%). Tabel IV.1 Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta No 1 2 3 4 5

Kecamatan Banjarsari Jebres Laweyan Pasar Kliwon Serengan Total

Jumlah

%

1.050 1.172 697 617 381 3.917

26,81 29,92 17,79 15,75 9,73 100

Sumber : Direktori Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

Pedagang Kaki Lima di Jalan Ki Hajar Dewantara sendiri berjumlah sekitar 160 PKL. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan PKL dengan bangunan permanen (seluruh maupun sebagian bangunan selalu berada di tempat), jumlahnya mencapai 82 PKL. PKL dengan bangunan permanen memiliki variasi yang cukup banyak, antara lain, permanen seluruhnya dan permanen sebagian. Type bangunan permanen juga sering disebut

dengan

bangunan

bongkar

pasang,

gerobag

atau

gelaran/dasaran/lesehan. PKL dengan bangunan bongkar pasang jumlahnya 45 PKL. Yang menarik, banyak PKL yang menggunakan mobil sebagai sarana untuk berdagang, jumlahnya mencapai 6 mobil dari total PKL Yang cenderung menetap.

commit to user



Tabel IV.2 Type Bangunan/Tempat PKL yang Cenderung Menetap Di Jl. Ki Hajar Dewantara No 1 2 3 4 5

Type Bangunan/Tempat

Jumlah

Permanen Bongkar Pasang/tenda Gerobag (cenderung berhenti) Mobil (cenderung berhenti) Gelaran/Oprokan Jumlah

82 24 20 6 1 160

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

Umumnya Jenis usaha PKL di Jl. Ki Hajar Dewantara ini adalah warung makanan dan minuman, bengkel kendaraan, tambal ban, rental jasa pengetikan, counter hp dan pulsa, warung rokok, jasa fotocopy, pakaian, toko komputer, toko kelontong dan warnet. Usaha PKL ini berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan para mahasiswa. Para PKL tersebut kemudian mendirikan paguyuban yang diberi nama PPSK pada tahun 2000. Tabel IV.3 Jenis Dagangan PKL Di Jl. Ki Hajar Dewantara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Dagangan Makanan dan minuman Voucher HP Pakaian Jasa Fotocopy Bengkel Kendaraan Toko Kelontong Tambal Ban Rental Jasa Pengetikan Toko Komputer Warnet Onderdil Duplikat Kunci Koran Sol Sepatu Helm

commit to user

Jumlah 60 17 4 11 2 6 5 10 7 5 7 2 2 1 3



16 17 18 19 20 21 22 23

Radiator Material Cuci Motor Penjahit Toko Rokok Plat Nomor Potong Rambut Kaos Kaki Jumlah Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar

1 1 2 3 7 1 2 1 160

Ditinjau dari waktu berdagang, jumlah PKL yang menempati lokasi secara relatif permanen jumlahnya cukup besar mencapai 82 PKL. Lamanya waktu berdagang PKL biasanya terkait dengan bangunan tempat berdagang PKL, semakin permanen bangunan, semakin lama pula PKL menempati area tersebut. Lihat tabel IV.4 Tabel IV 4 Waktu Berdagang PKL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waktu berdagang Jumlah Pagi 8 Siang 14 Sore 23 Malam 3 Pagi-siang 5 Pagi-sore 47 Pagi-malam 10 Siang-sore 35 Siang-malam 6 Sore-malam 9 Jumlah 160 Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar

Tingkat Kesadaran PKL dalam pengelolaan limbah masih sangat rendah. Daeri seluruh PKL yang menghasilkan limbah, 44 PKL diantaranya masih belum dapat mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik. Jika dikaitkan dengan jenis dagangannya, PKL yang yang relatif menghasilkan

commit to user



limbah adalah PKL yang menjual makanan (PKL jenis ini sebesar 60PKL, Hal ini berarti hanya 16 PKL penjual makanan yang telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik) Tabel IV.5 Pengelolaan Limbah PKL No 1

Keterangan

Jumlah

PKL mengelola limbah dengan

44

baik 2

PKL

tidak

mengelola

limbah

16

dengan baik Jumlah

60

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Kerapian Lingkungan secara fisik belum begitu bersih dan terlihat kumuh terlihat dari jumlah PKL yang bersih dan rapi sebesar 72 PKL masih dibawah jumlah PKL yang belum bersih dan rapi sebesar 88 PKL. maka dari itu dengan merelokasi PKL ke tempat yang telah disediakan Pemkot diharapkan tercipta PKL yang bersih dan rapi. Tabel IV.6 Kebersihan dan Kerapian lingkungan PKL No

Lingkungan PKL

Jumlah

1

Bersih dan rapi

72

2

Belum bersih dan rapi

88

Jumlah

160

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Umumnya jenis usaha PKL di Kecamatan Jebres adalah warung makanan dan minuman, bengkel kendaraan, tambal ban, rental jasa pengetikan, toko voucher pulsa, warung rokok, jasa fotocopy, pakaian, toko

commit to user



komputer, warnet dan sebagainya. Usaha PKL ini berkembang pasca terjadinya krisis moneter yang merusak roda perekonomian masyarakat. Keberadaan para PKL awalnya hanya sedikit dan hanya berjualan di malam hari, dan barang dagangan yang dijual hanya barang-barang kebutuhan para mahasiswa. Seiring bertambahnya kebutuhan para mahasiswa maka mereka membuka usaha mereka dari pagi hari.Untuk jumlah tenaga kerja biasanya Cuma satu orang saja atau self employed (usaha mandiri). Setiap lapak atau kios usaha PKL bersifat permanen, yaitu berdinding bata plester dan beratap genteng. Lebar masing-masing PKL hampir seragam yaitu sekitar 3 m sesuai dengan lebar trotoar yang ada. Waktu berdagang PKL di Kecamatan Jebres seperti pagi-sore, siang, siang-malam. Tetapi PKL paling banyak yaitu pada waktu pagi-sore. Pada malam hari kebanyakan berdagang makanan.

4. Tujuan Penataan Pedagang Kaki Lima Penataan di sini mengandung arti sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Pemkot untuk membuat kondisi dari PKL agar mempunyai nuansa budaya dan lingkungan sesuai dengan visi Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, perdagangan, pariwisata dan olahraga dengan memberikan tempat usaha yang layak, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan serta memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Konsep penataan dari Dinas Pengelolaan Pasar yaitu bagaimana

commit to user



mengembalikan fungsi-fungsi dari tempat atau fasilitas umum sesuai dengan fungsi aslinya seperti yang dituangkan dalam perda No 3 tahun 2008. Konsep Penataan PKL dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Kota Surakarta melalui zoning-zoning PKL yang diwujudkan dalam : a. Pembentukan Kawasan PKL, yaitu tempat atau lokasi yang digunakan untuk

menampung

PKL

yang direlokasi.

Pembentukan

kawasan

diaplikasikan apabila pada satu wilayah terdapat PKL dalam jumlah yang besar dengan potensi ekonomi yang tinggi namun tidak tersedia lahan di wilayah tersebut untuk menata PKL, di lain pihak tersedia lokasi lain untuk menampung dan menata PKL. Relokasi diakukan dengan tujuan memberikan kepastian usaha melalui pemberian izin usaha sehingga merubah status PKL dari pedagang informal menjadi pedagang formal serta memberikan kepastian usaha dengan menempatkan PKL kedalam pasar. Pasca relokasi pada kawasan ini akan diberikan penanganan khusus sehingga kawasan tersebut dapat menjadi terkenal dan dapat menarik perhatian calon konsumen untuk datang. b. Pembentukan Kantong-kantong PKL Apabila relokasi tidak dapat dilaksanakan maka dibentuklah kantongkantong PKL yang diaplikasikan melalui pembangunan : 1) Shelter PKL Knock Down Pembangunan shelter PKL knockdown dilakukan apabila terdapat lahan untuk mendirikannya tanpa menimbulkan gangguan terhadap

commit to user



lingkungannya. Ukuran : 2 x 3 m Kerangka besi, lantai plester, atap multi roof dengan partisi khas Solo. Bangunan denan system dapat dibongkar pasang tanpa merusak bentuk awal shelter kecuali lantai plester. 2) Tenda Knock down Apabila tidak tersedia lahan untuk mendirikan shelter PKL, maka tenda knock down merupakan alternatif yang diberikan PKL. Ukuran : 2 x 3 m Kerangka besi dan tenda terpal tahan air. 3) Gerobak dorong/ Gerobak kaca/ gerobak Tenda Bantuan diberikan pada PKL yang tidak dimungkinkan untuk didirikannya tenda maupun shelter PKL dan diberikan pada PKL dengan mobilitas yang tinggi. c. Apabila dari semua pilihan diatas PKL tidak mau maka diambil tindakan Yustisi. Adalah tindakan hukum, bahwa ada aturan hukum tentang penataan dan penertiban PKL tetapi PKL melanggarnya maka akan dibawa ke pengadilan. Secara umum tujuan dari pembentukan kantong-kantong PKL adalah mewujudkan tata ruang kota yang indah dan harmonis sesuai peruntukannya, meningkatkan daya tarik dan citra kota, meningkatkan kesejahteraan PKL, Pembatasan dasaran atau ruang usaha PKL, memudahkan pendataan dan

commit to user



pembinaan, serta menciptakan terwujudnya sentra usaha yang berkarakter khusus.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.

Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta Pada dasarnya kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah ingin mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi,tertib yang dapat menjadikan kota Surakarta Bersih, Sehat, Rapi dan Indah. Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta telah dilaksanakan sejak tahun 1995. Pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang bekerjasama deengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah PKL di Surakarta, maka dibentuklah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta pada tahun 2001 dan mulai 2008 melebur menjadi satu ke dalam Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima bertugas untuk mengimplemetasikan kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota Surakarta. Pelaksanaan Program Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang

commit to user



Kaki Lima di Kota Surakarta dilaksanakan di seluruh wilayah Surakarta. Dari keseluruhan kecamatan penulis mengambil 1 sampel, yaitu PKL di belakang kampus UNS yang berada di jalan Ki Hajar Dewantara yang telah di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu di belakang Kecamatan Jebres yang sekarang menjadi Pasar Panggung Rejo. Pesatnya pertumbuhan jumlah PKL tidak terlepas dari semakin pesatnya pertumbuhan kota. Semakin banyak tempat-tempat pusat keramaian merupakan lahan yang berpotensi untuk berkembangnya PKL. Sebagaimana diungkapkan oleh Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si berikut ini : "Begini mas,setiap keramaian dan ada trotoar yang nganggur pasti akan dijadikan tempat berdagang PKL, apalagi dekat kampus yang nilai ekonominya sangat tinggi dan strategis ( Wawancara, 08 Maret 2012) Pendapat di atas menjelaskan bahwa maraknya PKL di belakang kampus

disebabkan karena alasan faktor ekonomi. Faktor ekonomi tetap

menjadi alasan dominan yang mendorong masyarakat terjun ke usaha informal. PKL menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut penuturan Bapak Nardi, seorang PKL rental komputer : karena mahasiswa pasti butuh rental komputer dan penghasilannya pun lumayan mas . ( Wawancara, 09 Maret 2012) Pendapat tersebut sejalan dengan pengakuan Ibu Sarwani, seorang pedagang makanan yang mengemukakan alasan menjadi PKL : saya berjualan dekat kampus karena tempatnya strategis mas.. ( Wawancara, 09 Maret 2012)

commit to user



Selain itu latar belakang pendidikan juga menjadi alasan PKL sehingga cari kerja sulit, seperti yang diungkapkan mas Agung, PKL yang membuka bengkel : SMK,mau nglamar dimana tho mas?. Cari kerja susah lagi (Wawancara , 9 Maret 2012) Faktor modal juga menjadi alasan terjunnya masyarakat di usaha PKL. Hal ini diutarakan oleh Agus, seorang PKL tambal ban keliling : usaha yang modalnya sedikit dan mudah dilakukan ya ini tambal ban dan sol ( Wawancara, 9 Maret 2012) Tidak jauh beda dengan pengakuan Didik, seorang PKL rokok berikut ini : Sudah tidak ada kerja lain, nglamar kerja sulit., jadinya saya jualan (Wawancara, 09 maret 2012) Keadaan PKL yang semrawut dan tidak tertata rapi mengundang banyak protes dan keluhan dari warga sekitar. PKL telah dianggap sebagai sumber masalah di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Seperti yang diungkapkan Bapak Bambang, warga di Daerah Jalan K.H. Dewantara sebagai berikut : sudah di ingatkan kalau mereka mengganggu lalulintas, banyak kecelakaan yang terjadi disini disebabkan oleh semakin sempitnya jalan, banyak yang parkir sembarangan, serta membuat lingkungan jadi kumuh tapi tetap saja nekat (Wawancara, 09 Maret 2012) Trotoar

beralih fungsi sebagai tempat berjualan. Sebenarnya para

warga telah berupaya untuk membujuk mereka agar pindah tetapi para PKL tetap tidak bersedia, sehingga mendorong para warga untuk melapor ke

commit to user



Pemkot agar segera merespon keluhan dari masyarakat.

2.

Implementasi Relokasi PKL Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses implementasi kebijakan relokasi PKL yang prosesnya mengalami tahap dan bentuk kegiatan sebagai berikut : a. Tahap Sosialisasi Kebijakan b. Tahap Penataan c. Tahap Penertiban d. Tahap Pembinaan Selain pelaksanaan program, indikator-indikator yang mempengaruhi pelaksanaan program seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, kepatuhan dan daya tanggap kelompok

sasaran serta hambatan-hambatan

yang terjadi dalam implementasi program dan pencapaian tujuan dalam keberhasilan program akan dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini akan dijelaskan dan dibahas secara berurutan sebagai berikut: a.

Tahap Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi kebijakan tentang Penataaan dan Pembinaan Pedagang

Kaki Lima sebagaimana tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2008 merupakan dasar hukum bagi Pemkot Surakarta untuk mengatasi persoalan PKL. Untuk memperjelas pemahaman tentang pelaksanaan peraturan tersebut, Pemkot Surakarta terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan

commit to user



mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam Perda yang mengatur PKL. Diantara peraturan tersebut berisi tentang ketentuan umum, larangan tempat berusaha PKL, kewajiban PKL, perizinan, pencabutan izin, dan pembinaan. Sosialisasi ini bertujuan mengadakan pendekatan kepada PKL agar mematuhi Perda sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kota. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan beberapa instansi dan pihak yang terkait, antara lain Dinas Pengelolaan Pasar, Satpol PP dan Paguyuban PKL. Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Kota Surakarta dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan mulai bulan Februari 2008 sampai bulan Juni 2008. Tahap 2 dilaksanakan bulan Januari 2009 sampai bulan Juni 2009. Sikap yang digunakan pada tahap sosialisasi menggunakan cara persuasif, yaitu dengan secara langsung, memberikan penjelasan mengenai Perda secara door to door , yaitu aparat petugas mensosialisasikan kepada setiap PKL dengan mendatangi mereka untuk diberi penjelasan dan pengarahan atau dengan cara mengundang mereka untuk berkumpul di Kecamatan ataupun Dinas Pengelolaan Pasar

untuk

diberikan informasi dan pengarahan kepada PKL. Setelah PKL tahu diharapkan mereka dapat memahami dan mematuhi aturan agar apa yang sudah menjadi tujuan program dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Seksi Penataan dan Pembinaan PKL, bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si:

dua cara yaitu dengan door to door, mendatangi langsung PKL di

commit to user



belakang kampus dan mengajak PKL undang langsung ke Dinas Pengelolan PKL (Wawancara, 07 Maret 2012) Dalam

sosialisasi

secara

langsung

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pengelolaan Pasar dengan melibatkan paguyuban PKL yang ada. Keuntungan Pemkot dalam bekerjasama dengan paguyuban PKL adalah mendapatkan masukan, saran, atau kritik dari PKL mengenai masalah-masalah yang ada sehingga PKL juga dilibatkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang PKL rental komputer, bapak Nardi seperti berikut Kita diundang dan didatangi langsung oleh Pemkot untuk datang ke gedung Kecamatan dan Dinas Pengelolaan PKL. Di sana kita dijelaskan mengenai informasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL (Wawancara, 15 Maret 2012) Dari pernyataan di atas kegiataan sosialisasi dilakukan bersifat preventif, bertujuan mencegah adanya pelanggaran dengan mengenalkan terlebih dahulu tentang aturan dalam Perda, selain itu sosialisasi juga bersifat kuratif, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran PKL agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi yang mengarah pada kegiatan pembinaan PKL. Dalam TUPOKSI Dinas Pengelolaan Pasar tidak ada kegiatan yang bersifat represif tapi bersifat eksekusi. Eksekusi dimaksudkan dengan penyitaan, perampasan merupakan kewenangan Satpol PP, jadi Dinas Pengelolaan Pasar hanya merekomendasikan, ketika sudah memberikan tahap pembinaan, penataan, dan penertiban para PKL tetap tidak bersedia mematuhi

commit to user



Perda maka dilakukan koordinasi dengan Satpol PP serta dinas terkait sehingga wewenang eksekusi tetap ada pada penegak Perda yaitu Satpol PP. Agar pelaksanaan Perda berjalan secara maksimal maka jadwal sosialisasi dilaksanakan setiap hari seiring dengan upaya penataan dan penertiban PKL yang terangkum dalam program kerja tahunan yang dijabarkan dalan program rutin setiap bulannya dengan lokasi sasaran yang berbeda, seperti yang diungkapkan Seksi Penataan dan Pembinaan PKL, bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si: Jadwal sosialisasi dibuat dalam program kerja tahunan yang dijabarkan dalam program rutin setiap bulan dengan tempat pelaksanaan yang berbeda. (Wawancara,07 Maret 2012) Hambatan sosialisasi dapat dilihat dari tanggapan yang diungkapkan Pak Nardi PKL rental komputer : sih setuju-setuju saja klo mau dipindah, tapi kita semua serantak harus pindah biar sepi atau ramai ditanggung bersama (Wawancara, 15 Maret 2012) Begitu pula yang dikatakan Ibu Sarwani, seorang PKL makanan sebagai berikut : keberatan sih mas karena di tempat yang baru ini saya harus nyari konsumen lagi dan juga tempatnya tidak terlalu terlihat dari jalan (Wawancara, 15 Maret 2012) Kurangnya sosialisasi menimbulkan respon pro kontra dari para PKL, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si :

commit to user



tidak tampak secara langsung. Diberi tahu aturan diam dan bilang setuju tapi nyatanya tidak melaksanakan komitmen yang ada.Kebanyakan mereka meminta tambahan waktu lagi... (Wawancara, 07 Maret 2012) Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Kota Surakarta dilakukan melalui 2 cara persuasif, yaitu dengan secara langsung, memberikan penjelasan mengenai Perda secara door to door. Cara ke-2 yaitu dengan cara memanggil para PKL datang ke Dinas Pengelolaan Pasar untuk lebih bisa menjelaskan tentang Perda. Dari wawancara di atas kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran dalam tahap sosialisasi ini masih kurang. Hal ini terlihat dari rendahnya PKL masih ada yang kurang memahami terhadap program. Kekurangpahaman PKL terhadap aturan menyebabkan ada beberapa PKL yang masih melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga didorong dengan tujuan program yang kurang berpihak pada kepentingan PKL sehingga memunculkan adanya pro dan kontra. Diantara mereka ada yang mendukung dan menyetujui program dan beberapa yang menolak serta tidak setuju. Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah kejelasan informasi yang menyebabkan PKL kurang paham dengan maksud dan tujuan program, sehingga mereka enggan untuk mematuhi aturan. Selain itu

tingkat

pendidikan

PKL

yang

berbeda-beda

namun

umumnya

berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan untuk membuat sadar PKL dalam mentaati aturan.

commit to user



b. Tahap Penataan Penataan dilaksanakan dalam 2 tahap pula. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan September 2008 sampai November 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan September 2009 sampai November 2009. Sedangkan tahap ini ingin membuat PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik, tidak ramah menjadi ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan PKL itu sendiri. Upaya Pemkot untuk menata PKL kawasan belakang Kampus UNS adalah dengan relokasi. Relokasi dilakukan karena jumlah PKL di kawasan tesebut sangat banyak dan memusat sehingga menimbulkan kekumuhan, kesemrawutan, dan juga rawan kecelakaan. Tempat relokasi yang baru terdapat di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres. Di lokasi yang baru, para PKL diberi kios secara gratis serta dibebaskan biaya izin. Di sisi lain lokasi yang ditinggalkan yaitu belakang kampus UNS menjadi asri sehingga dapat mengembalikan fungsi semula yaitu sebagai kawasan publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si berikut ini : epat adalah relokasi karena jumlah PKL yang sangat banyak sehingga (Wawancara, 07 Maret 2012) Tahap pertama adalah pendataan PKL untuk menempati kios baru. Beberapa persyaratan administrasi yang lain diantaranya adalah KTP, Kartu Keluarga dan foto diri. Dalam pendataan ulang berikutnya PKL harus

commit to user



mencantumkan

jenis

usahanya,

berikutnya

adalah

pembagian

kios.

Pelaksanaan pindah dilakukan secara bersamaan (bedol kampung) dengan aman dan tertib secara sukarela tanpa ada sikap anarkhis dari para PKL. Setelah kios baru siap, pembagian kios (penempatan pedagang) telah selesai serta alat angkut yang telah disediakan Pemkot telah tersedia maka para PKL mengemasi barang dagangan yang nantinya akan digelar lagi di tempat kios yang baru. Hambatan dalam tahapan pendataan ini adalah sebagian PKL bukan pemilik tempat usaha tersebut. Sebagian mereka hanya menyewa tempat tersebut dari orang lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si berikut ini :

menyewa bangunan saja dari pemilik yang lain. Sehingga menyebabkan kesulitan pendataan mana yang benar(Wawancara, 07 Maret 2012) Untuk mengatasi hal tersebut PKL Dinas Pengelolaan Pasar memberikan surat peringatan sampai tiga kali. Jika masih tidak mematuhi maka yang tidak mendaftarkan diri akan ditinggal, selanjutnya lahan yang diprioritaskan untuk mereka akan disewakan ke PKL lain yang mau menempati kios tersebut. Seperti yang diungkapkan Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si:

peringatan sampai tiga kali jika tidak mematuhi maka akan ditinggal (Wawancara, 07 Maret 2012) Keuntungan yang didapat dari relokasi ke belakang Kantor Kecamatan

commit to user



Jebres antara lain adanya jaminan usaha, tersedianya fasilitas usaha yang sangat layak, peningktan status usaha, perizinan resmi diberikan gratis oleh Pemkot seperti : SIUP, SHP, pelatihan manajemen, bantuan modal usaha dan penjaminan pinjaman perbankan dari Pemkot serta menguatnya kesohoran (brand image) usaha. Kondisi belakang Kantor Kecamatan Jebres dulunya merupakan lahan kosong yang tidak ada bangunan dengan luas lahan yang tersedia adalah 3.364 m². Kemudian Pemkot merencanakan membuat lahan kosong tersebut menjadi pasar yang terdiri dari kios berukuran 2 x 3 m sebanyak 200 unit dimana bangunan kios berlantai dua, Mushola, Lavatori (kamar mandi dan toilet umum), Gedung Kantor Pengelola ukuran 2 x 3 m. Di tempat kios yang baru ini dibuat zoning sesuai dengan jenis usahanya, selain untuk memudahkan pembeli juga untuk keteraturan penataan internal lokasi baru. Untuk pengundian kios dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar yang melibatkan paguyuban PKL. Upaya Pemkot untuk menata PKL belakang Kampus UNS adalah dengan relokasi. Proses Penataan yang dilakukan Pemkot tidak berjalan lancar karena tidak semua PKL menempati kios

kios tersebut. Dari 100an PKL yang direlokasi ternyata hanya 50an

yang mau pindah ke tempat yang baru. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Suroto, Kepala Pasar Panggung Rejo sebagai berikut :

asli,mereka hanya menyewa tempat saja dari pemilik asli jadi ya (Wawancara, 13 Maret 2012) Kios yang baru pun masih banyak kekurangan dari tempat yang

commit to user



kurang strategis kurang terlihat dari jalan raya karena tembok pasar terlalu tinggi, kios-kios terlalu sempit sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman, dan juga drynasenya buruk karena saat terjadi hujan airnya tidak mengalir dengan lancar. Dari wawancara di atas kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran dalam tahap penataan menunjukan respon yang baik. Hal ini terbukti para PKL bersedia membongkar kios mereka yang menempel di dinding pagar kampus UNS dengan sukarela. Mayoritas PKL belakang kampus UNS mau direlokasi ke tempat baru di Pasar Panggung Rejo belakang kantor kecamatan Jebres meskipun sebagian PKL ada yang tidak menempati tempat tersebut. c.

Tahap Penertiban Setelah dilakukan penataan PKL maka tahap selanjutnya adalah tahap

penertiban. Dalam Perda No. 3 Tahun 2008 pasal 5 para PKL dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum seperti : parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, taman pahlawan, dan sekitar bangunan tempat ibadah. Penertiban PKL di belakang Kampus UNS dilakukan melalui 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Juli 2008 sampai Agustus 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juli 2009 sampai seterusnya. Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perda dan produk hukum yang lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di belakang

commit to user



Kampus UNS adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (door to door). Tindakan eksekusi baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabila para PKL tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan berkalikali. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si : door to door, mendatangi langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolan PKL bisa juga lewat (Wawancara, 07 Maret 2012) Keberadaan PKL sudah banyak dan mengganggu arus lalu lintas selain itu juga mengurangi keindahan dan kerapian lingkungan sekitar kampus karena tempat itu merupakan ruang publik. Sebelum diserbu PKL tanah lapang belakang kampus UNS digunakan tempat pedestrian atau trotoar. Sejak ada PKL nyaris tidak ada ruang untuk publik. Selain itu warga sekitar kampus UNS juga merasa terganggu akan keberadaan mereka. Sangat jelas jika para PKL yang menempati ruang publik atau fasilitas umum telah melanggar ketentuan SK Walikota. PKL yang berjualan di wilayah pedestrian atau sekitar tempat pendidikan tentu saja menimbulkan permasalahan baru. PKL menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, kecelakaan serta kebersihan lingkungan sekitar kampus tidak diperhatikan. Seperti yang diungkapkan yusuf, mahasiswa fakultas hukum sebagai berikut : L di sini sangat mengganggu sekali. Untuk jalan kaki saja susah sedangkan banyak mahasiswa yang berjalan kaki, kebersihan tidak

commit to user



dijaga serta lingkungan terlihat semrawut. Dan lagi disini rawan kecelakaan juga (Wawancara, 13 Maret 2012) Bagi mereka berjualan di lokasi tersebut sangat menguntungkan karena letaknya yang strategis. Kekhawatiran lain yang juga muncul untuk pindah antara lain : sulit menjalin hubungan dengan pelanggan baru, selain itu masalah tempat jika nanti pindah tempatnya lalu digunakan pedagang lain, sehingga akan memunculkan PKL baru yang jelas akan menguntungkan PKL baru tersebut. Setelah mendapat penjelasan dan informasi yang jelas mengenai relokasi ke tempat yang baru, akhirnya para PKL belakang Kampus UNS dengan sukarela direlokasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

sudah dijadwalkan. jika ada pelanggaran, maka tim gabungan Dinas Pengelolaan Pasar (Wawancara, 07 Maret 2012) Jika para PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban dengan cara persuasif yang lebih diutamakan sebelum mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Bapak Drs. Yusroni.M.Si mantan Kepala Bidang Pengelolaan PKL : adalah dengan mendatangi PKL kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan kemudian di relokasi ke belakang kecamatan Jebres itu. Dan pada saat operasi penertiban, PKL yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan secara santun sesuai eti

commit to user



(Wawancara,09 Maret 2012) Kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot untuk PKL kawasan belakang Kampus UNS mendapat respon baik. Sebagian besar PKL menerima untuk dipindah ke lokasi baru yaitu di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres yang telah disediakan oleh pemkot dengan tertib. Pernyataan mengenai tindakan yustisi yang dilakukan Pemkot diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut : maka akan diberikan surat peringatan Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika mereka nekad maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan mana yang dilanggar akan (Wawancara, 07 Maret 2012) Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak menghiraukannya , petugas dari Kantor Satpol PP akan menindak mereka dengan tindakan penyitaan dan perampasan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut : Setelah kita bina, tata sampai pemberian surat peringatan tiga kali belum bisa berjalan dengan baik maka kita rekomendasikan ke Kantor Satpol PP sebagai Penegak Perda di lapangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan, pen (Wawancara, 07 Maret 2012) Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemkot akan bertindak tegas kepada PKL yang masih melanggar. Sebelum dilaksanakan penertiban di lapangan, Dinas Pengelolaan Pasar dan instansi terkait telah

commit to user



memperingatkan terlebih dahulu kepada PKL yang melanggar. Jika mereka masih melanggar, Satpol PP selaku Penegak Perda akan turun langsung ke lapangan untuk menertibkannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Belakang Kampus UNS adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (door to door). Kesadaran PKL untuk pindah ke lokasi yang telah ditentukan cukup baik sebab dari pihak Pemkot langsung

terjun ke lapangan dan menggunakan cara-cara yang santun

kepada PKL. Adanya kebijakan supaya semua PKL pindah ketempat yang baru secara serentak dilaksanakan dengan tertib. Pada tahap penertiban ini kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran sudah cukup baik. Hal ini terbukti sudah tidak adanya PKL yang kembali ke tempat yang lama setelah direlokasi ke tempat yang baru. Jika masih ada PKL yang melanggar akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Jika mereka masih melanggar, maka akan menindak mereka dengan tindakan penyitaan dan perampasan setelah itu akan ditindak secara yustisi yaitu diajukan ke peradilan sesuai dengan peraturan yang dilanggar PKL. d. Tahap Pembinaan Pembinaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2008 sampai seterusnya. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai seterusnya. Konsep pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh Pemkot dengan jalan membina perilaku dan fisik PKL. Pembinaan ini

commit to user



bertujuan untuk mengarahkan para PKL agar mau mentaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum. Kegiatan ini merupakan upaya Pemkot Surakarta disamping melakukan kegiatan yang bersifat tindakan (action) di lapangan, juga melakukan tindakan yang besifat persuasif atau pembinaan yang bersifat ajakan. Jadi disini aparat dalam melakukan pembinaan selain melalui penjelasan-penjelasan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

untuk mengajak mereka agar menjaga kebersihan dan menaati isi perda (wawancara 07 Maret 2012) Dari pembinaan melalui sosialisasi program kerja , para PKL pada khususnya diharapkan memahami dan dapat mentransfer konsep PKL yang baik dan ideal. Langkah tersebut harus didukung data yang akurat mengenai jumlah , jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa Pemkot sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Keberadaan ekonomi menjadi bagian dari realitas ekonomi perkotaan, namun di sisi lain keberadaan mereka jangan sampai menimbulkan akses

commit to user



yang negatif. Terlebih lagi PKL menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembinaan dilakukan agar mereka bisa berkembang dengan pembangunan kota. Pembinaan dilakukan melalui dua cara : 1) Pembinaan dilakukan secara door to door dengan mendatangi secara langsung setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menekankan agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat jualan serta ditekankan agar bentuk lapak atau dasaran yang semula permanen / semi permanen untuk diganti menjadi bongkar pasang. 2) Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait. Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog, dan pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas. Pembinaan dilaksanakan dengan konsep

-

yaitu

PKL tidak dianggap mengganggu lingkungan dan masyarakat masih membutuhkan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dilakukan setiap hari dengan lokasi yang berbeda sesuai jadwal kegiatan. Untuk PKL belakang kampus UNS yang bersedia di relokasi dan telah menempati kios-kios di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan

commit to user



Jebres, kegiatan pembinaan dilakukan secara bersamaan di lokasi yang baru tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Bapak Drs. Yusroni.M.Si mantan Kepala Bidang Pengelolaan PKL Sebagai berikut : kenapa kok gak laku? kenapa kok gak rame? hal-hal seperti itu kan kita evaluasi. Yang membuat tidak laku itu apa? yang membuat tidak rame itu apa? kita cari solusinya bersama(Wawancara,09 Maret 2012) Kegiatan pembinaan pedagang pasca relokasi antara lain seperti pelatihan manajemen bagi pedagang, dukungan media promosi untuk penyebaran informasi lokasi dan produk data konsumen seperti petunjuk arah lokasi, baliho dan leaflet, bantuan penyediaan dana penjaminan untuk pinjaman modal pada perbankan, dan Bantuan pinjaman lunak untuk pedagang. Upaya pembinaan PKL di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres dilakukan dengan cara mendatangi kios-kios satu-persatu. Dengan mengunakan cara persuasif diharapkan PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap pembinaan kepatuhan dan daya tanggap sasaran sudah cukup baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyadi, seorang PKL makanan berikut : diundang ke dinas Pengelolaan Pasar untuk (Wawancara, 13 Maret 2012) Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sarwani, seorang PKL makanan sebagai berikut :

commit to user



kantor mas waktu diadakan pembinaan tentang kebersihan dan ketertiban dari dinas Pengelolaan (Wawancara, 13 Maret 2012) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran telah berjalan dengan baik. Para PKL dengan sukarela menghadiri Pembinaan yang diadakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Relokasi PKL di Belakang Kampus UNS Keberhasilan dari program relokasi PKL belakang kampus UNS tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pemahaman tentang sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran yang telah berjalan selama ini akan diketahui lebih jauh seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan relokasi PKL. a. Sikap Pelaksana Unsur pelaksana memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima. Suatu program dapat berjalan dengan baik walaupun sudah ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang cukup mendukung belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai pelaksana program mereka yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Keberhasilan pelaksanaan relokasi PKL juga sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menjalankan tugas. Setiap aparat pelaksana memiliki

commit to user



tugas dan wewenang sesuai dengan bidang unit kerjanya. Mereka dituntut menjalankan tugas dan wewenang tugas tersebut dengan loyalitas dan totalitas penuh agar menghasilkan kinerja yang memuaskan. Pengaruh sikap pelaksana terhadap keberhasilan program juga terlihat dari pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Sikap pelaksana tersebut berawal dari bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan PKL sebelum mengambil tindakan selanjutnya, sehingga terbentuk suatu sikap yang akan dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas. Meskipun untuk menyikapi permasalahan PKL setiap unit kerja memiliki persepsi yang berbeda sehingga perlu dilakukan koordinasi diantara para stakeholders. Namun perbedaan persepsi itu berusaha disatukan agar langkah yang diambil dapat seiring dengan sikap pelaksana dengan melihat situasi dan kondisi. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si sebagai berikut : Kebijakan Pembinaan dan Penataan PKL diperlukan koordinasi diantara unit-unit kerja sebagai bentuk teamwork. Saya tidak bisa melaksanakan suatu program secara institusi semata dalam mengatasi masalah PKL, namun melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang memiliki kewenangan mengatur trotoar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang mengelola taman, serta Kantor Satpol PP sebagai (Wawancara, 08 Maret 2012) Berdasar penuturan di atas jelas bahwa pelaksanaan kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL melibatkan berbagai institusi yang saling bekerja sama demi kelancaran program tersebut. Lebih lanjut Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL, menjelaskan bahwa setiap institusi mempunyai kewenangan sendiri-sendiri

commit to user



ketika mengambil tindakan terhadap PKL, sehingga perlu disamakan pola pikir agar tujuan tidak salah arah. Berikut penjelasannya :

tidak hanya melibatkan kita saja. Sebagai aparat pelaksana dalam menyamakan pola pikir harus disesuaikan tujuannya agar tidak salah (Wawancara, 08 Maret 2012) Aparat pelaksana dituntut untuk benar-benar paham terhadap tujuan Program Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima di belakang kampus UNS. Kepahaman aparat pelaksana terhadap tujuan program diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut : -benar tahu dan paham terhadap tujuan program penertiban PKL, karena sebelum berangkat melaksanakan operasi di lapangan mereka telah kami breaving terlebih dahulu. Saya meminta agar mereka jangan semena-mena dalam bertindak dan haruslah sesuai arahan (Wawancara, 08 Maret 2012) Sikap pelaksana dalam Pembinaan dan Penataan PKL di Belakang Kampus UNS menguasai tujuan program dimana tujuan dari Pembinaan ini supaya para PKL tersebut dapat ditata, dibina, dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan para PKL. Sikap mendukung aparat pelaksana adalah relatif baik. Hal ini dilihat dari ketaaatan dan tanggung jawab penuh dari pihak pelaksana dalam melakukan tugasnya melaksanakan pembinaan, penataan dan penertiban di lapangan. Sebagai aparat pemerintah yang baik maka dituntut untuk mempunyai sikap ketaatan dan tanggung jawab serta loyalitas kepada lembaga. Ketaatan dan kepatuhan aparat pelaksana juga dapat dilihat dari kesesuaian antara aparat pelaksana dengan prosedur yang berlaku

commit to user



dalam melaksanakan program. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut :

dihadapai manusia, kalau hanya berpegang pada satu aturan saja susah. Sebenarnya aparat bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur baku tetapi kita juga harus bisa melihat situasinya. Ada syarat tertentu yang harus dilaksanakan tetapi bila hal itu benar-benar dilaksanakan maka, akan terjadi benturan. Jadi dalam melaksanakan program kita cenderung memakai pendekatan psikologis sehingga mereka jadi lunak, istilahnya di sini adalah win-win solution (Wawancara, 08 Maret 2012) Menurut penjelasan di atas, teori dan praktek yang dilaksanakan di lapangan dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan PKL memang bisa berbeda. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana harus melihat situasi dan kondisi di lapangan yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya benturan dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Berikut ini penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL: door to door, mendatangi langsung PKL. Kami juga bekerjasama dengan paguyuban PKL yang ada atau kita undang lansung ke Dinas Pengelolaan Pasar bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag. (Wawancara, 08 Maret 2012) Jika pendekatan persuasif sudah tidak mampu mengatasi masalah PKL, sehingga untuk menghindari tindakan represif, maka aparat pelaksana melakukan tindakan yustisi. Lebih lanjut penjelasan yang diungkapkan oleh

commit to user



Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL berikut ini :

Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika mereka nekad maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan mana yang dilanggar akan diajukan ke pengadila (Wawancara, 08 Maret 2012) Selain dukungan dan sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas juga dapat dilihat dari bagaimana pemantauan dan penilaian dilakukan. Pemantauan dilaksanakan setiap hari terhadap PKL yang ada di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Berikut ini penuturan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL berikut ini :

kan penilaian masyarakat. Kalau mereka tidak puas kan sudah ada SMS Hotline Walikota, ada Kring Solopos sehingga dapat langsung kita respon. raja yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat (Wawancara, 08 Maret 2012) Sikap aparat pelaksana tersebut tercermin dari pahamnya mereka terhadap tujuan program, ketaatan dan loyalitas terhadap program serta pemantauan dan penilaian aparat pelaksana secara rutin terhadap pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Sedangkan di pihak PKL sendiri memiliki anggapan yang berbeda tentang sikap aparat pelaksana ketika melaksanakan tugas. Seperti yang diungkapkan Bapak Joko, seorang PKL penjahit pakaian :

sosialisasi dilakukan langsung ke kios satu-persatu. mulanya kami juga ogah-ogahan tapi setelah dijelaskan akhirnya kami nurut juga untuk (Wawancara, 15 Maret 2012)

commit to user



Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Fitriani, seorang PKL yang menilai sikap aparat sebagai berikut :

aturan kadang sering seenaknya sendiri sehingga PKL sering tidak merespons aturan yang disosialisasikan. Setelah sering dilakukan (Wawancara, 15 Maret 2012) Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari pihak aparat

sebagai

pelaksana

program

secara

keseluruhan

telah

dapat

melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat bersikap represif karena mereka suka bertindak keras ketika penertiban dengan menyita dan merampas barang secara paksa. Menurut PKL di Belakang Kampus UNS yang telah relokasi ke Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres, sikap aparat pelaksana yang tegas tersebut dikarenakan konsisten terhadap aturan yang ada. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Ada juga di kalangan PKL yang menilai bahwa aparat bersikap santun karena mereka bertindak dengan sopan dan tidak membentak-bentak. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan yang semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan. Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan ditertibkan oleh petugas. b. Komunikasi

commit to user



Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan program. Namun demikian, komunikasi seringkali dipahami dalam konteks formal seperti rapat, instruksi dan kegiatan sejenis lainnya. Komunikasi menjadi faktor penghubung bagi para stakeholder, baik itu Dinas Pengelolaan Pasar , PKL, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Komunikasi dilakukan dengan maksud menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Keberhasilan Implementasi Penataan dan Pembinaan PKL sangat di tunjang oleh kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Upaya Pemkot untuk mengenalkan dan menjelaskan program terhadap PKL dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan secara formal oleh Pemkot akan tetapi sosialisasi tersebut juga dilaksanakan saat aparat pelaksana mengadakan penertiban PKL. Biasanya sosialisasi dilaksanakan secara door to door kepada PKL. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL berikut ini : door to door, mendatangi langsung PKL. Kami juga bekerjasama dengan paguyuban PKL yang ada atau kita undang lansung ke Dinas Pengelolan Pasar bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag. Selain itu kami juga menggunakan media cetak dan brosur (Wawancara, 08 Maret 2012) Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan mempengaruhi

commit to user



penyampaian sosialisasi program oleh aparat pelaksana. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Doni seorang PKL makanan berikut ini :

mengganggu kepentingan umum serta tidak sesuai dengan tata ruang kota (Wawancara, 15 Maret 2012) Sama halnya dengan penjelasan Bapak Fajar, seorang PKL makanan sebagai berikut : Tidak paham, kalau jualan di trotar,tempat umum, taman itu dilarang, (Wawancara, 15 Maret 2012) Selama ini komunikasi dalam pelaksanaan program ini telah berjalan secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal maksudnya kerjasama, koordinasi serta media yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada para PKL. Pada komunikasi vertikal ini aparat menggunakan cara door to door dan melalui paguyuban PKL. Cara door to door disini dapat digambarkan bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap para PKL di belakang kampus UNS, aparat mendatangi kios satu persatu. Disini aparat menjelaskan tentang isi perda yang harus ditaati oleh PKL. Selain itu komunikasi vertikal terjadi antara atasan dengan bawahan, dimana komunikasi ini terlihat dalam penyampaian program dari Pemkot Surakarta atau instansi terkait dengan para PKL. Sedangkan komunikasi horisontal terjadi dalam komunikasi antara instansi dengan otoritas dan unit kerja yang sama atau komunikasi antar aparat pelaksana. Berikut penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL

commit to user



berikut ini : fing tentang PKL, UU PKL, Tata Ruang Kota dan Perda PKL yang boleh untuk kegiatan. Setiap akan melakukan kegiatan biasanya dilakukan koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi program antar unit dinas seperti Dinas Tata Ruang Kota, DLLAJ, Satpol PP serta Dinas Pengelolaan Pasar . Selanjutnya program disampaikan kepada PKL melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap hari. Dalam penyampaian program (Wawancara, 08 Maret 2012) Komunikasi vertikal dalam hal ini antara atasan dengan bawahan juga berjalan dengan baik. Pengenalan program dan prosedurnya disampaikan atasan kepada bawahan melalui rapat masing-masing dinas, melalui surat intruksi dan pengarahan langsung oleh Walikota setiap apel pagi. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL. sebagai berikut : kami benar benar tahu dan paham terhadap tujuan program Penertiban PKL , karena sebelum berangkat melaksanakan operasi di (Wawancara, 08 Maret 2012) Sedangkan

komunikasi

antara

bawahan

dengan

atasan

juga

berlangsung dengan baik. Di sini terdapat keberanian bawahan dalam mengajukan pendapat, keluhan, saran atau kritik tentang pelaksanaan program. Berikut penuturan dari Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL: -prasarana dalam menertibkan PKL, kurang kompak dengan aparat pelaksana yang (Wawancara, 08 Maret 2012) Dalam menyampaikan pendapat, kritik, saran dan keluhan terdapat

commit to user



mekanismenya, yaitu dari Staff disampaikan kepada Kasi kemudian Kasi baru menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Pendapat, kritik, keluhan serta usulan disampaikan secara lisan dan berusaha dicari jalan keluarnya lewat koordinasi. Dari data data di atas disimpulkan bahwa komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehinnga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehinngga sulit untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik. c.

Sumber Daya Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam

pelaksanan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mengenai sumber daya yang terlibat atau sumber sumber daya apa saja yang digunakan pada tiap tahap hampir sama. Aparat yang terlibat dalam program penataan dan pembinaan PKL belakang kampus UNS antara lain dari Dinas Pengelolaan Pasar berjumlah 12 orang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

Dinas Pengelolaan Pasar , Satpol PP, Inspektorat. Dari Dinas Pengelolaan Pasar (Wawancara, 08 Maret 2012) Sedangkan aparat yang dilibatkan dari Satpol PP pada waktu

commit to user



sosialisasi, penertiban dan pembinaan berjumlah 2 orang sedangkan pada waktu penataan kios berjumlah 25 orang, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

waktu penataan 25 orang dan sekarang tahap penertiban dan pembinaan (wawancara,08 Maret 2012) Aparat dari Dinas Pengelolaan Pasar yang hanya 12 orang, jumlah sangat kurang untuk membina PKL Se-Surakarta. Jumlah yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di Kota Surakarta. Mobil operasional yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Pasar yaitu 1 buah mobil pick up dan 1 buah mobil truck . Dan dana operasional berasal dari APBD Kota Surakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL : dan 1 buah mobil truck, yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Dana (wawancara, 08 Maret 2012) Waktu penertiban para PKL menyewa mobil truck sendiri untuk mengangkut barang-barang mereka. Karena dari Dinas Pengelolaan Pasar hanya memiliki 1 buah mobil pick up dan 1 buah truk. Itu pun dipakai bergantian dengan para PKL. Seperti penjelasan pak Nardi seorang PKL rental computer sebagai berikut : pada bulan Desember 2009) aparat hanya menyediakan 1 mobil buah mobil pick up dan 1 buah mobil truck yang dipakai bergantian, klo menunggu antrian maka saya lama untuk

commit to user



memindahkan barang-barang saya, jadi saya menyewa truck sendiri untuk mengangkut barang(wawancara, 15 Maret 2012) Kurangnya peralatan seperti mobil dalam penataan dan pembinaan PKL

ini menyebabkan

mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang

optimal. Sumber Daya yang lain adalah lokasi baru untuk para PKL. Para PKL di belakang Kampus UNS di relokasi di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres. Seperti diungkapkan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL : Belakang Kampus UNS di relokasi di Pasar Panggung Rejo (wawancara, 08 Maret 2012) Sumber daya yang dimiliki Pemkot dalam program penataan dan pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta. Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 2 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal. d. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok sasaran Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang juga ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini bisa dianalisis dari seberapa besar tingkat kesadaran PKL dalam memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

commit to user



Apabila kita melihat kondisi kawasan belakang Kampus UNS pasca relokasi saat ini, tempat tersebut sudah tidak ada kios PKL yang berdiri mulai dari gerbang belakang kampus UNS sampai fakultas hukum. Walaupun masih ada PKL belakang kampus yang berjualan di belakang pagar kampus FISIP yaitu PKL yang menggunakan mobil dan sepeda motor. Kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program merupakan awal dari kesadaran PKL untuk mematuhi apa yang menjadi tujuan program. Tentu saja kesediaan untuk menerima program tidak terlepas dari kepentingan mereka sebagai PKL. Seperti penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

kita tidak mematikan usaha tapi pemberian kepastian dan kenyamanan usaha. Tidak menggusur tapi menyatakan yang berhak menata Pemkot karena tugas Pemkot adalah melayani masyarakat Solo. Yang namanya peraturan itu tidak ada yang namanya kesediaan,namun masyarakat mau tidak mau harus mematuhi. Pada awalnya para PKL tidak mendukung program, dalam demokrasi istilahnya dibelenggu aturan oleh hak orang lain. Setelah diadakan sosialisasi dan pembinaan akhirnya banyak PKL y (Wawancara, 08 Maret 2012) Tidak hanya dari kesediaan PKL untuk menerima program saja, dilihat dari segi pemahaman mereka tentang tujuan program relokasi mereka juga kurang paham. Berikut ini merupakan pengakuan sejumlah PKL tentang pemahaman terhadap aturan hukum yang

berlaku.

Seperti

yang

diungkapkan Bapak Suyadi, seorang PKL makanan berikut :

untuk mengatur pedagang biar tidak dimana-mana, intinya aturan dibuat untuk menata PKL biar berada di satu tempat

commit to user



(Wawancara, 15 Maret 2012) Sama halnya dengan penjelasan Bapak Suparno seorang PKL counter hp sebagai berikut : tidak paham, Kalau jualan di trotar, tempat umum ,dan taman itu (Wawancara, 15 Maret 2012) Kekurangpahaman PKL terhadap aturan menyebabkan ada beberapa PKL yang masih melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga didorong dengan tujuan program yang kurang berpihak pada kepentingan PKL sehingga memunculkan adanya pro dan kontra. Diantara mereka ada yang mendukung dan menyetujui program dan beberapa yang menolak serta tidak setuju. Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah kejelasan informasi yang menyebabkan PKL kurang paham dengan maksud dan tujuan program, sehingga mereka enggan untuk mematuhi aturan. Selain itu

tingkat

pendidikan

PKL

yang

berbeda-beda

namun

umumnya

berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan untuk membuat sadar PKL dalam mentaati aturan. Ketidaksetujuan adanya program relokasi ini dapat diketahui dari pengakuan Marsudi, seorang PKL foto kopi sebagai berikut :

pihak lain yaitu saya sebagai PKL dirugikan, masalahnya kalo pindah kan pelanggan sulit mencari tempat foto kopi (Wawancara, 15 Maret 2012) Sama halnya dengan pendapat mas Gandi seorang PKL voucher HP sebagai berikut:

commit to user



Saya tidak setuju, di sana (belakang Kantor Kecamatan Jebres) sudah saya survey, tempatnya kurang strategis. Di sana jangankan untung, bisabisa modal saya habis untuk makan dan minum saja (Wawancara, 15 Maret 2012) Ada pula PKL yang setuju dengan adanya program. Dukungan itu dibuktikan dengan kesediaan direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres. Seperti yang dikatakan

oleh Bapak Nardi, seorang PKL rental

komputer berikut ini : menerima relokasi, disuruh pindah ya pindah. Lha memang PKL sini mengganggu, menyebabkan kesemrawutan dan (Wawancara, 15 Maret 2012) Demikian halnya penjelasan yang diutarakan oleh bapak Agung, seorang PKL onderdil berikut ini : setuju -setuju aja mas dengan relokasi ini, kita sekarang diakui oleh

(Wawancara, 15 Maret 2012) Begitu pula dengan pengakuan Yeni, seorang PKL kelontong sebagai berikut: , pemerintahkan tugasnya (wawancara, 15 Maret 2012) Aparat dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL menggunakan cara-cara yang penuh keakraban dan santun sehingga PKL menerima dengan baik penjelasan maupun perintah dari pemkot. Hal ini terbukti para PKL bersedia membongkar kios mereka yang menempel di dinding pagar kampus UNS. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Ida, seorang PKL rental komputer berikut ini :

commit to user



Desember 2009 kemarin saya membongkar sendiri kios saya dan memindahkan semua barang barang saya kesini (belakang Kantor (Wawancara, 15 Maret 2012) Sama halnya dengan penjelasan

Bapak Basuki, seorang PKL

kelontong sebagai berikut :

memberi perintah kepada saya untuk segera membongkar kios dan segera (Wawancara, 15 Maret 2012) Berdasar pernyataan di atas, diketahui bahwa mayoritas PKL belakang kampus UNS mendukung terhadap Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL belakang kampus UNS di relokasi ke tempat baru di Pasar Panggung Rejo belakang kantor Kecamatan Jebres.

commit to user



Tabel IV.7 Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Belakang Kampus UNS Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan relokasi PKL 1. Sikap Pelaksana

Analisis

2. Komunikasi

Analisis

3. Sumber Daya

Analisis

PKL belakang kampus UNS

-Konsisten terhadap aturan -Tahu dan paham tujuan program -Luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi Aparat pelaksana secara keseluruhan dalam melaksanakan program telah bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat seringkali bersikap represif.

-Koordinasi antar instansi terkait cukup baik -komunikasi vertical antara aparat dengan PKL kurang baik. -Sosialisasi program cukup dipahami walaupun masih ada PKL yang belum paham. -Tingkat pemahaman PKL terhadap aturan tinggi

Komunikasi sudah berjalan baik dikalangan antar instansi tetapi antara aparat dengan PKL kurang baik. Hal ini berarti penyampaian sosialisasi program kurang berjalan lancar. tetapi PKL memiliki tingkat pamahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga PKL bersedia untuk ditata.

-dari Dinas Pengelolaan Pasar berjumlah 12 orang. -sedangkan dari Satpol PP pada waktu sosialisasi, penertiban dan pembinaan berjumlah 2 orang, pada waktu penataan berjumlah 25 orang. -menggunakan 1 buah mobil operasional Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal.

commit to user



4. Kepatuhan dan Daya -Sudah baik, bersedia menerima program dan Tanggap Kelompok memahami tujuan program serta diikuti dengan Sasaran kepatuhan menaati aturan yaitu dengan bersedia membongkar kios mereka dan pindah ketempat kios yang baru secara tertib.

Analisis

Mendukung terhadap Program Pembinaan dan Penataan PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan direlokasi

Keseluruhan data-data di atas membuktikan bahwa faktor-faktor seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan data tanggap kelompok sasaran selama ini telah mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Bagi PKL kawasan belakang Kampus UNS faktor-faktor tersebut ternyata menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini dibuktikan dengan kesediaan PKL direlokasi ke pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres.

4.

Evaluasi Implementasi Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus UNS Secara umum implementasi kebijakan relokasi PKL belakang Kampus UNS jika dibandingkan dengan Juklak maka nampak bahwa semua tahap kegiatan dari tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban, tahap pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Dari semua indikator yang dipilih baik dari Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn), Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn), Sumber daya (diambil dari model

commit to user



Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier), Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model Implementasi Grindle ) ternyata dalam konteks implementasi kebijakan relokasi PKL belakang Kampus UNS teori tersebut berlaku. Keberhasilan konteks implementasi kebijakan relokasi PKL belakang Kampus UNS dipengaruhi oleh : a. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn) Sikap aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Pihak aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat bersikap represif karena mereka suka bertindak keras ketika penertiban dengan menyita dan merampas barang secara paksa. Menurut PKL di belakang kampus Universitas Sebelas Maret yang telah relokasi ke Pasar Panggung Rejo di belakang Kantor Kecamatan jebres, sikap aparat pelaksana yang tegas tersebut dikarenakan konsisten terhadap aturan yang ada. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Ada juga di kalangan PKL yang menilai bahwa aparat bersikap santun karena mereka bertindak dengan sopan dan tidak membentak-bentak. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan yang semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu

commit to user



melakukan pembinaan

terhadap

PKL yang melanggar ketentuan.

Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan ditertibkan oleh petugas. b. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn) Komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehinnga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehinngga sulit untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik.

c. Sumber daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier) Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan dan pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta. Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal.

commit to user



d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model Implementasi Grindle ) Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Karena semakin banyak kelompok sasaran yang ikut berpartisipasi, maka tujuan program akan cepat tercapai. Kepatuhan disini berupa kepatuhan kelompok sasaran, khususnya PKL terhadap dalam menaati aturan dan prosedur yang ada. Sedangkan daya tanggap berupa partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran ini dapat dilihat dari partisipasi kelompok sasaran PKL untuk direlokasi ke tempat yang baru secara sukarela.

commit to user

2. Penataan

Tahap Pelaksanaan 1. Sosialisasi

Faktor yang menghambat adalah kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan kurang baik, terbukti dengan PKL masih ada yang kurang memahami terhadap program

Dilaksanakan secara 2 tahap yaitu Tahap 1 dilaksanakan mulai bulan Februari 2008 sampai bulan Juni 2008. Tahap 2 dilaksanakan bulan Januari 2009 sampai bulan Juni 2009. Sikap yang digunakan pada tahap sosialisasi menggunakan cara persuasif, yaitu dengan secara langsung, memberikan penjelasan mengenai Perda secara door to door Dilakukan secara 2 tahap : Tahap 1 dilaksanakan pada bulan September 2008 sampai November 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan September 2009 sampai November 2009. Relokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres dilakukan secara secara bersama-sama

Proses penataan yang dilakukan Pemkot kurang berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh pendataan kurang akurat karena banyaknya PKL yang hanya menyewa tempat bukan pemilik asli sehingga sebagian kios tidak ditempati dan kios masih banyak kekurangan dari tempat yang kurang strategis, kurang terlihat dari jalan raya karena tembok pasar terlalu tinggi, kios-kios terlalu sempit sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman,saluran irigasinya tidak baik.

Evaluasi

Pelaksanaan Relokasi PKL Belakang Kampus UNS

Tabel IV.8 Matrik Tahapan Kegiatan Relokasi PKL Belakang Kampus UNS

126


commit to user

4. Pembinaan

3. Penertiban

Dilakukan melalui 2 tahap : Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Juli 2008 sampai Agustus 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juli 2009 sampai seterusnya. Sikap dengan cara persuasif dan secara langsung yaitu dengan memberikan peringatan terlebih dahulu. Jika mereka masih melanggar, maka akan menindak mereka dengan tindakan penyitaan dan perampasan setelah itu akan ditindak secara yustisi yaitu diajukan ke peradilan sesuai dengan peraturan yang dilanggar PKL Dilakukan melalui 2 tahap : Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2008 sampai seterusnya. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai seterusnya Pembinaan sudah mampu menyadarkan PKL untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL di Dinas Pengelolaan Pasar.

Faktor yang menghambat adalah pembinaan yang dilakukan hanya 1 kali saja dan hanya pembinaan tentang kebersihan dan ketertiban.

Faktor yang menghambat adalah sumber daya yang dimiliki Pemkot dalam program penataan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta. Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal.

127


commit to user


5.

digilib.uns.ac.id

Dampak Jangka Pendek Yang Timbul Atas Implementasi Relokasi PKL Belakang Kampus UNS

Dengan dilaksanakannya relokasi PKL di Pasar Panggung Rejo maka dampak yang cukup terasa adalah dampak ekonomi. Para PKL merasakan penurunan pendapatan secara drastis. Seperti penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut :

(Wawancara 08 Maret 2012) Hal ini

dibenarkan oleh Ibu Sumiyem pedagang makanan rujak

sebagai berikut :

menyekolahkan anak,bangun rumah tp sekarang hanya cukup buat (Wawancara 09 Maret 2012) Begitu pula dengan pengakuan Yeni, seorang PKL kelontong sebagai berikut: a jelas sepi mas,mahasiswa jelas memilih membeli yang dekat jalan (Wawancara 09 Maret 2012) Akan tetapi tidak semua PKL mengalami penurunan pendapatan seperti yang diungkapkan Ibu Yeni pedagang pakaian dan tukang jahit sebagai berikut :

sini (Pasar Panggung Rejo) jadi mereka (konsumen) mengikuti saya (Wawancara 09 Maret 2012)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Pemkot sendiri tidak melakukan penarikan retribusi kepada PKL tetapi hanya menarik sewa kios untuk pedagang. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu membebani para PKL dan juga untuk memenuhi target pendapatan minimal pasar. Seperti yang diungkapkan Bapak Suroto Kepala Pasar Panggung Rejo sebagai berikut :

mereka

pendapatannya

menurun,

kami

hanya

menargetkan

(wawancara 15 Maret 2012) Dinas Pengelolaan Pasar pun melakukan upaya-upaya perbaikan sarana dan prasarana Pasar Panggung Rejo agar bisa menarik konsumen datang ke Pasar Panggung Rejo. Upaya

upaya tersebut antara lain :

-

Memberikan Free Hotspot

-

Mengadakan pertunjukan kesenian lokal tiap hari selasa

-

Membuat papan petunjuk arah pasar Panggung Rejo di pinggir jalan raya. Gambar IV.1 Papan Petunjuk Arah Ke Pasar Panggung Rejo

Gambar diambil tanggal 15 Maret 2012

commit to user


-

digilib.uns.ac.id

Memendekkan pagar pasar agar lebih terlihat dari pinggir jalan Gambar IV.2 Pemugaran Pagar Pasar Panggung Rejo Menjadi Lebih Pendek

Gambar diambil tanggal 15 Maret 2012 -

Membuatkan gapura di depan jalan masuk ke pasar Panggung Rejo Gambar IV.3 Gapura Panggung Rejo

Gambar diambil Tanggal 15 Maret 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

Seperti penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut :

mau meramaikan pasar Panggung Rejo pertama kita kasih free hotspot karena konsumen kebanyakan mahasiswa jadi agar mudah tertarik, kedua tiap hari selasa kita mengadakan pertunjukan kesenian lokal...yang terbaru kita lakukan adalah mempermudah akses ke pasar Panggung Rejo yaitu dengan membuat papan petunjuk di pinggir jalan dan memendekkan pagar pasar agar lebih terlihat dari jalan,lalu (wawancara 08 Maret 2012) Dari penuturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak yang diharapkan PKL dengan diselenggarakannya program relokasi PKL di belakang Kampus UNS kurang tercapai. Hal itu terbukti dengan masih belum ada peningkatan pendapatan yang dirasakan PKL meskipun Pemkot sendiri telah melakukan upaya

upaya untuk meramaikan pasar Panggung

Rejo.Sedangkan dampak yang diharapkan oleh Pemkot sendiri telah tercapai yaitu terwujudnya penataan PKL yang rapi, tertib, dan bersih.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta ke Pasar Panggung Rejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dikatakan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Secara terperinci, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : 1. Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima yang didasarkan pada Perda kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008 dilaksanakan dalam bentuk Program Penataan, Penertiban dan Pembinaan PKL. Yang dijabarkan dalam

beberapa tahapan

kegiatan meliputi Sosialisasi

Kebijakan, Penataan, Penertiban dan Pembinaan. 2. Dari tahapan kegiatan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Program Penataan, Penertiban, dan Pembinaan PKL belakang Kampus UNS dapat dikatakan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan . Hal ini dapat terlihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi sebagai berikut : a. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn) Pada

implementasi

kebijakan

relokasi

pedagang

kaki lima

belakang kampus UNS sikap pelaksana dapat dilihat dari pengetahuan

commit to user


digilib.uns.ac.id

petugas Dinas Pengelolaan pasar terhadap tujuan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, serta ketaatan pelaksana untuk mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku b. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn) Komunikasi

vertikal

dilihat

dari

kejelasan

pelaksana

dalam

memberikan perintah, arahan, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan relokasi pada kelompok sasaran, serta kesempatan kelompok sasaran untuk menyampaikan permasalahan dan usul yang menyangkut pelaksanaan relokasi. Sedangkan komunikasi horisontal dilihat dari koordinasi antar Dinas Pengelolaan Pasar dan Satpol PP kota Surakarta c. Sumber Daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier) Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan dan pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta. Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal. d.

Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran ( diambil dari model Implementasi Grindle ) Mayoritas Pedagang Kaki Lima belakang kampus UNS mendukung terhadap Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal

commit to user


digilib.uns.ac.id

ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL belakang kampus UNS di relokasi ke Pasar Panggung Rejo di belakang kantor kecamatan Jebres. 3. Dengan dilaksanakannya relokasi PKL di Pasar Panggung Rejo dampak yang cukup terasa adalah dampak ekonomi. Para PKL merasakan penurunan pendapatan secara drastis. Hal ini disebabkan karena letak pasar Panggung Rejo yang kurang strategis. Dari dampak yang timbul tersebut Pemerintah

Kota

Surakarta

melakukan

upaya

upaya

untuk

mempromosikan pasar Panggung Rejo agar supaya pasar Panggung Rejo dapat ramai pembeli kembali.

B. Saran Perbaikan sistem maupun perbaikan implementasi dari sebuah kebijakan mutlak diperlukan agar penerapan kebijakan benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka perlu adanya saran agar pelaksanaan program relokasi pedagang kaki lima di Surakarta ke depan lebih baik, yaitu: 1. Komunikasi aparat dengan PKL supaya terjalin lebih akrab supaya dalam penyampaian perda mudah dipahami oleh PKL. Salah satu caranya yaitu dengan mengadakan pertemuan setiap bulan sekali, untuk menyampaikan keluhan dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua. 2. Mengingat jumlah aparat yang sangat kurang yaitu 12 dari Dinas Pengelolaan Pasar untuk melakukan pembinaan dan penataan serta 25

commit to user


digilib.uns.ac.id

orang dari Satpol PP dalam penertiban dibandingkan dengan jumlah PKL di Kota Surakarta yang jumlahnya mencapai 3917 maka hal itu sangat mempengaruhi kinerja aparat. Berdasarkan hal itu maka, Pemerintah Kota Surakarta diharapkan untuk segera menambah jumlah petugas / aparat pelaksana dan menambah mobil operasional menjadi 3 buah demi terciptanya kinerja yang baik yang pada akhirnya adalah untuk mewujudkan Kota Surakarata yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah. 3. Mengingat kondisi tempat relokasi yang masih sepi dari pembeli, maka Pemkot harus melakukan upaya- upaya untuk mempromosikan tempat PKL yang baru yaitu Pasar Panggung Rejo.

commit to user

Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Di Kota Surakarta

Recommend Documents