DIMENSI POLITIK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASAR JONGKOK DI JALAN HR. SOEBRANTAS KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2013 FAKHRURRAZI IHSAN dan KHAIRUL ANWAR Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru Email:
[email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanan kebijakan relokasi Pasar Jongkok di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru dilihat dimensi politik kebijakannya yaitu aktor, upaya ataupun tindakan yang dilakukan, sarana dan prasarana yang dipakai, serta basis massa yang di pakai. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai proses interaksi berbagai faktor krusial tersebut serta mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Jongkok Kota Pekanbaru kepada pemerintah Kota Pekanbaru terutama tim relokasi Pasar Jongkok ini dalam memantapkan pelaksanaan program serta mengetahui kekurangan dan hambatan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses, peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan relokasi Pasar Jongkok tersebut sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh Aktor yang terlibat, Upaya ataupun tindakan yang dilakukan, sarana dan prasarana yang dipakai serta basis massa yang digunakan. Kata Kunci: Dimensi Politik, Kebijakan, Pasar
DIMENSI POLITIK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASAR JONGKOK DI JALAN HR. SOEBRANTAS KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2013 FAKHRURRAZI IHSAN dan KHAIRUL ANWAR Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru Email: Hafizanikhwan@gmail. com Abstrac This research intent to describe performing relokasi's policy Squat Market at Clears A Root HR. Soebrantas is Pekanbaru's City seen by policy politics dimension its which is actor, effort or action even that is done, medium and prasarana which is used, and mass basis that at vesture. Utility of this research is that of information material hit to process factor sort interaction krusial that and knows dominant factor regard relokasi's policy performing City Squat Market Pekanbaru to Pekanbaru's City government especially team relokasi this Squat Market Is deep strengthen program performing and knows lack and happening interference. Method that is utilized in this research is kualitatif's method which is data that can't be rendered deep shaped numbers but deep shaped an explanation that figures to form situation, process, given scene. Data collecting tech by use of interview and documentation tech. Of research result can be gleaned from that relokasi's policy performing that Squat Market so prescribed and regarded by the interesting Actor, Effort or action even that is done, medium and infrastructure which is used and mass basis that is utilized. Key word: Politics dimension, Policy, Market
Pendahuluan Dalam perkembangannya Kota Pekanbaru saat ini menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan. Sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru bertambah setiap tahunnya hal ini seperti yang digambarkan pada tabel 1.1 Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Dari Tahun 2009 s/d 2012 Jumlah Laki- Jumlah Jumlah NO Tahun Laki Perempuan Penduduk 1 2009 368.446 341.351 709.797 2 2010 429.937 400.644 830.437 3 2011 441.039 411.494 852.533 4 2012 459.624 434.631 894.255 Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, 2013 Dari tabel 1.1 diatas bisa dilihat pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru dalam 4 tahun terkhir selalu mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk ini bisa di sebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dan juga jumlah pendatang yang ingin mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru yang naik jumlahnya secara signifikan pada 4 tahun terakhir ini. Para pendatang ini berdatangan ke Kota Pekanbaru disebabkan karena salah satu potensi pembangunan daerah Kota Pekanbaru adalah sektor informal, yang tercakup didalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Dimana bahwa PKL ini perlu mendapat jaminan termasuk perlindungan, pembinaan, dan pengaturan didalam melakukan kegiatan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkat kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang senyatanya terdapat diseluruh Kota Pekanbaru sudah menjadi salah satu ciri dari wajah Kota Pekanbaru. Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa dikatakan juga merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi sebagian warga kota yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan ruas muka jalan (rumaja) sebagai lokasi mereka. Salah satu tempat PKL yang ilegal di Kota Pekanbaru yang menjadi perhatian khusus bagi Pemertintah Kota Pekanbaru pada tahun 2012-2013 adalah PKL yang berada Pasar Jongkok yang berada di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Permasalahan ini muncul karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disana sehingga menyebabkan jalan di HR.Soebrantas macet dan tidak
nyaman di lewati oleh pejalan kaki dan juga pasar ini belum mendapat izin dari Walikota Pekanbaru sehingga bisa dikatakan pasar ini bersifat ilegal. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tentang penataan lokasi pedagang kaki lima ini diperlukan suatu kebijakan ataupun keputusan untuk mengatasinya. Kebijakan maupun keputusan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikepalai oleh seorang Walikota. Salah satu permasalahan penting yang harus diselesaikan adalah masalah penataan lokasi pedagang kaki lima. Permasalahan sebenarnya terletak pada kondisi bagaimana pengalokasian yang diperuntukkan bagi mereka, dan ini bukan hanya berarti menggiringnya pada suatu tempat tertentu, tetapi harus pula memperhatikan masalah kelancaran usaha yang dilakukan. Sejalan dengan permasalahan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut secara garis besar menjelaskan tentang tempat usaha, perizinan, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan pidana. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa tempat usaha pedagang kaki lima di tetapakan oleh Kepala Daerah. Kemudian seiring dengan itu dalam pasal 2 ayat 2, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa dalam usaha untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima akan ditentukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru. Dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota yang sesuai dengan Peraturan Derah Kota Pekanbaru. Mengenai pedagang kaki lima ini juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Bahwa dalam perda tersebut dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Adapun permasalahan relokasi Pasar Jongkok di Jalan. HR. Soebrantas yang akan direlokasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ini adalah: 1. Pasar Jongkok di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru ini bersifat ilegal karena pasar ini tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana perkotaan. Status ilegalnya Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru ini ditetapkan dengan di keluarkannya Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 285 Tentang Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima Dari Lokasi Lokasi Jalan Subrantas Ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 2. Para pedagang kaki lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru menolak untuk di relokasi ke Pasar Senggol yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Yayasan Metro Madani yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah untuk mengelola Pasar Senggol. Hal tersebut karena tempat relokasi yang tidak strategis dan juga biaya sewa lapak Rp450.000 yang memberatkan pedagang. Penetapan Pasar Senggol ini sebagai tempat relokasi untuk PKL di Jalan HR. Soebrantas di tetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Pemberian
Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/ MTC) Kota Pekanbaru. 3. Para pedagang yang berjualan di tempat relokasi Pasar senggol rata-rata bukanlah pedagang yang berasal dari pasar Jongkok Jl. HR. Soebrantas Kota Pekanbaru, karena pedagang yang berada di Pasar Jongkok Jl. HR.Soebrantas menolak direlokasi, oleh karena itu banyaknya pedagang baru yang berjualan disana. 4. Penolakan yang di lakukan Pedagang Kaki Lima di Pasar Jongkok di Jalan HR. Soebrantas untuk direlokasi ke Pasar Senggol yang berada di Jalan Balam Sakti ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru membuat tempat relokasi baru sebagai alternatif lain untuk para pedagang yaitu di Jalan Purwodadi, tetapi rencana tempat relokasi ini juga ditolak oleh pedagang karena pendapatannya menurun dan mereka menganggap adanya unsur bisnis bukan demi kepentingan pedagang sendiri. Pelaksanaan Kebijakan relokasi Pasar Jongkok ini melibatkan beberapa Dinas atau Instansi terkait di Kota Pekanbaru seperti Dinas Pasar, Dinas Satpol PP, Dinas Perhubungan, informasi dan informatika , Camat Tampan, Lurah Sidomulyo Barat dan Lurah Simpang baru juga terlibat dalam Tim sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Jongkok ini yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Namun yang akan menjadi pelaksana utama yaitu para pelaksana atau aktor yang terlibat adalah Dinas Pasar Dinas Satpol pp yang mempunyai tugas dan fungsi (tufoksi) Untuk mengatur pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru untuk relokasi Pasar Jongkok ini belumlah terlaksana sesuai yang diharapkan karena mayoritas pedagang di pasar tersebut menolak untuk direlokasi ke tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk berjualan mereka lebih membuat pasar baru yaitu pasar yang berada di Jalan SM. Amin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk berjualan tanpa adanya izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Adanya fakta pelaksanaan kebijakan Relokasi Pasar Jongkok tahun 2012-2013 di Kota Pekanbaru belumlah sesuai harapan sehingga mengindikasikan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal. 2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Jongkok Jl. HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Perumusan Masalah
Dengan berbagai macam kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jl. HR Soebrantas untuk direlokasi ketempat lain yaitu di tempat yang sudah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu di Pasar Senggol yang tepatnya berada di belakang pusat pembelanjaan Giant, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Siapa aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Jongkok di Jl. HR. Soebrantas?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi pedagang kaki lima yang berada di Pasar Jongkok di Jl. HR. Soebrantas? 3. Apa sarana dan prasarana yang dipakai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi pedagang kaki lima yang berada di Pasar Jongkok di Jl. HR. Soebrantas? 4. Apa basis massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi pedagang kaki lima yang berada di Pasar Jongkok di Jl. HR. Soebrantas? Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi para aktor kebijakan relokasi pedagang Pasar Jongkok di Jalan HR. Soenbrantas. 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok yang berada di Jalan HR. Soebrantas. 3. Untuk Mengetahui sarana yang dipakai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok di yang berada di Jalan HR. Soebrantas. Kegunaan Penelitian 1. Dapat dijadikan sebagai bahan referesi mengenai untuk penilitian lanjutan yang membahas mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima di kota Pekanbaru. 2. Sebagai Bahan masukan dan Informasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya yang menangani masalah reloksi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok yang berada di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan. Metode Penelitian Untuk penelitian ini digunakan motode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Data-data yang didapatkan berupa data hasil wawancara kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Dinas Satpol PP Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Pekanbaru, Sekertaris Camat Tampan, Lurah Sidomulyo Barat dan Lurah Simpang Baru Selain dari hasil wawancara juga digunakan dokumentasi yang diambil dari beberapa media online serta juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan lapangan langsung dan juga dokumen-dokumen yang terkait dalam kebijakan relokasi ini.
Dalam menganalisa data Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenemologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap-orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterprestasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambakannya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.
Hasil dan Pembahasan Dimensi Politik kebijakan merupakan salah satu cara melihat suatu pelaksanaan ataupun implementasi kebijakan dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Keberhasilannya di tentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut yaitu Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasi). Thomas R. Dye mengemukakan model kelompok sebagai kebijakan perimbangan kekuatan antar kelompok.Kelompok kepentingan menjadi bersifat politis jika melakukan tuntutan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Kelompok ini merupakan jembatan penting antara individu dengan pemerintah. Dalam halnya relokasi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok Jalan HR.Soebrantas ini bahwa kelompok pedagang juga sudah menjadi kelompok kepentingan yang bersifat politis dan melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar di biarkan berjualan di Jalan HR. Soebrantas tersebut. Kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi isi atau konteks ditetapkan, maka dapat diketahui oleh para pelaksana kebijakan dalam membuat dan melaksanakan peratran telah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat diketahui apakah suatu kebijakan terpengaruhi oleh lingkungan sehingga terjadi perubahan yang diinginkan. Maka apabila dilhat dari dimensi politiknya dapat dilihat Konteks (Pemerintah) dan Kontens (masyarakat/pedagang) yaitu dari segi aktor yang terlibat, Tindakan ataupun upaya yang dilakukan, sarana dan prasarana yang dipakai dan basis massa. 1. A.
Konteks Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok Jalan HR. Sobrantas Kota Pekanbaru Kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 bisa dilihat dalam melaksanakan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sepenunya diserahkan oleh Walikota Pekanabaru. Dalam perda tersebut bahwa kepala daerah dalam hal ini
adalah Walikota Pekanbaru memiliki wewenang untuk menetakan tempat usaha bagi para pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, Bahwa dalam menjalankan pelakasaan tugas relokasi Pasar Jongkok ini masing-masing satuan perangkat daerah memiliki tugas dan wewenagnya masingmasing, seperti Dinas Pasar yang ditugasi untuk menyelenggarakan pasar tempat relokasi, Dinas Satpoll PP yang bertugas mengadakan sosialisasi dan penertiban dan juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang di tugasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas disikitar pasar. B.
Tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru
Tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas yaitu dengan membangun Pasar Senggol sebagai tempat relokasi para PKL yang berada di Pasar Jongkok tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Keputusan Walikota Keputusan Walikota Nomor 285 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Lokasi Jalan Subrantas Ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/ MTC) Kota Pekanbaru. Dimana keputusankeputusan menjadi upaya dasar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi PKL di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas. Sepertinya halnya Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah membuat kebijakan publik berupa Keputusan Walikota Keputusan Walikota Nomor 285 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Lokasi Jalan Subrantas Ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/ MTC) Kota Pekanbaru. Peraturan ini juga sudah dilaksanakan dengan cara persuafis yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi kepada para pedagang untuk segara pindah ketempat yang sudah disediakan. C.
Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Melaksanakan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
1. Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Sarana yang dipakai untuk merelokasi pasar ialah dengan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru mengenai pedagang kaki lima seperti Perda No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perada No 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Serta Peraturan Walikota No 285 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Lokasi Jalan Subrantas Ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Keputusan Wakikota Pekanbaru Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Pemberian izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/MTC) Kota Pekanbaru Prasarana yang di pakai Dinas Pasar Kota Pekanbaru untuk merelokasi Pasar Jongkok ialah menyiapkan tempat lokasi bagi pedagang Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrnatas untuk berjualan yaitu di Pasar Senggol yang terletak di Jalan Balam Sakti, Pasar Porwodadi di Jalan Porwodadi Panam, Dan Pasar Seni Arifin Ahmad yang terletak di Jalan Arifin Ahmad 2. Dinas Perhubungan, Informasi dan Informatika Sarana yang dipakai dalam penertiban Jongkok yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 285 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Lokasi Jalan Subrantas Ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Keputsan Walikota Pekanbaru Nomor 286 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/MTC) Kota Pekanbaru. Prasarananya yaitu menurunkan sebanyak 10 orang personel ke Pasar Jongkok untuk bersosialiasi mengenai permasalahan lalu lintas di Pasar Jongkok 3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Sarana yang di pakai yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 dan juga Keputusan Walikota Pekanbaru No 21 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Operasi Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013 Prasarananya Personel Satpol PP memakai Baju Dalmas Helm dalmas dan juga memakai mobil sebanyak 3 unit dan Personel Satpol PP sebanyak 200 Personel. D.
Basis Massa Yang Digunakan Oleh Pemerintah Kota PekanbaruUntuk Melaksanakan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
Basis massa dalam pelaksanaan relokasi ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari tim Yustisi Kota Pekanbaru. Dimana tim ini lah yang turun ke Pasar Jongkok untuk melakukan sosialisasi atau penertiban secara paksa kepada para pedagang agar mau pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adapun tim yustisi ini di tetapkan melalui KeputusanWalikota PekanbaruNomor 21 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Operasi YustisiPelanggaran Peraturan Daerah Kota PekanbaruTahun Anggaran 2013.
2.
Konten Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok KecamatanKelurahan Sidomulyo Barat Tampan Kota Pekanbaru
A.
Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok Jalan HR. Sobrantas Kota Pekanbaru
Dalam aktor konten kebijakan relokasi ini adalah para pedagang kaki lima yang berada di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas. Karena para pedagang ini lah yang menjadi sasaran bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk direlokasi ketempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu tempat utama yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu di Pasar Senggol yang terletak di Jalan Balam Sakti. Tetapi kebijakan relokasi tersebut para pedagang menolak untuk direlokasi sehingga terjadinya tarik ulur antara pedagang dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan relokasi pedagang tersebut. Pedagang sendiri tidak mau pindah karena tempat yang mereka tempati tersebut sangat strategis untuk berjualan, sedangkan mereka berpendapat bahwa tempat yang disediakan oleh Pemerintah tidak terlalu strategis dan mempunyai harga sewa lapak yang mahal yaitu Rp 450.000 perbulannya yang terlalu memberatkan pedagang. B.
Tindakan Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok Jalan HR. Sobrantas Kota Pekanbaru
1.
Demonstrasi menolak rencana kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk direlokasi. Bertemu dan juga berdiskusi dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, tetapi dari pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil karena dalam penetepan kebijakan maupun keputusan mengenai PKL di Kota Pekanbaru diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
2.
C. Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok Jalan HR. Sobrantas Kota PekanbaruPedagang kaki lima (pkl) yang berada di Pasar Jongkok Kota Pekanbaru memanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD) sebagai penyampaian aspirasi mereka. Dalam demonstrasi para pkl di pasar tersebut mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru. Di DPRD Kota ini komisi II yang berwenang dalam penanganan masalah pasar. Pedagang juga telah menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nomor surat: 01/PJWM/II/2013 tanggal 15 Febuari 2013 tentang Permohonan Izin Untuk Tetap Bejualan di Paar Jongkok Wisata Malam di Jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru. Permohonan izin tersebut di tolak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yang mengeluarkan surat Satpoll PP Kota Pekanbaru dengan nomor: 300-POL.PP/188 pada tanggal 6 Maret 2013. Dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa lokasi tempat para pedagang berjualan tidak dibenarkan untuk berjualan.
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memberikan solusi pemindahan PKL yang telah ditentukan dan di bolehkan untuk berjualan, seperti: Pasar Senggol MTC Giants, Pasar Seni Arifin Ahmad, Lapangan Puskopau Jalan Pepaya, Pasar Senapelan Kodim (Terminal) dan Pasar Palapa D.
Basis Massa Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Jongkok Jalan HR. Sobrantas Kota Pekanbaru
Pedagang pasar jongkok tersebut memiliki basis massa yang cukup kuat dimana mereka sudah ada Dewan Pembinanya yaitu Irwanto sebagai pembina pasar jongkok dan Emeldi Tanjung sebagai ketua pedagang pasar jongkok. Jadi bisa dibilang para pkl yang ada di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas ini memiliki basis massa yang terorganisir. Pedagang di pasar jongkok tersebut juga dibawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru (APKLI). Walaupun pedagang juga sudah memiliki struktur organisasi dan bahkan dibawah pembinaan sautu naungan wadah organisasi tetapi jika tidak mendapat izin dari Walikota tetap saja pasar ini dinyatakan ilegal. Bisa disini disebutkan bahwa kelompok kepentingan yang mana disini adalah asosiasi pedagang tidak bisa memperjuangkan kepentingan dari pedagang tersebut. Bisa dikatakan bahwa organisasi pedagang ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kebijakan yang akan dibuat. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Dari Kedua aktor yang terlibat baik dari Pemerintah Kota sendiri maupun dari pihak pedagang kaki lima bahwa kedua pihak telah bertemu. Tetapi yang terjadi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok tersebut menolak untuk direlokasi ketempat yang telah disediakan. Para pedagang tersebut lebih memilih membuat pasar sendiri, yaitu Pasar Jongkok yang berada di Jalan SM. Amin Kecamatan Tampan dari pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru seperti di Pasar Porwodadi yang bertempat di Jalan Purwodadi Kecamatan Tampan dan Pasar Senggol yang terletak di Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan. 2. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah menyediakan pasar bagi tempat pedagang kaki lima di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas. Adapun pasar tersebut ialah Pasar Senggol yang berada di Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan, Pasar yang terletak di Jalan Purwodadi, Pasar Seni Arifin Ahmad dan di lapangangan puskopau yang berada di Jalan Pepaya. 3. Tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di tolak oleh para pedagang. Oleh karena itu tim yustisi Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Satpoll PP Kota Pekanbaru, Kepolisian Tampan, dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi memberikan sosialisasi langsung kepada pedagang agar pindah ketempat yang telah disediakan dan tak jarang tim yustisi ini terlibat bentrok fisik dengan para pedagang kaki lima.
4. Sarana yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaaru dalam merelokasi pedagang kaki lima yang berada di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas ialah berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pentaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, Keputusan Walikota Keputusan Walikota Nomor 285 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Lokasi Jalan Subrantas Ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/ MTC) Kota Pekanbaru. 5. prasarana yang digunakan ialah dalam hal ini adalah tim yustisi yang turun langsung ke Pasar Jongkok untuk menertibkan pedagang baik secara persuasif maupun paksaan. Adapun perlengkapan dan jumlah personel tim yustisi yang turun langsung ke Pasar Jongkok ialah kendaraan operasional 7 mobil, untuk anggota kami memakai baju dalmas, helm dalmas, dan pentungan sedangkan untuk personel satpol ppnya sendiri berjumlah 200 personel dan di bantu dari pihak kepolisian sebanyak 50 personel, Dishub 10 personel dan Satpoll PP Provinsi Riau sebanyak 60 orang. Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan pasar untuk relokasi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok tersebut yaitu di Pasar Purwodadi dan Pasar Senggol. 6. Tindakan ataupun upaya Pedagang Kaki Lima di Pasar Jongkok ialah mendatangi Kantor DPRD untuk berdiskusi. Pedagang kaki lima ter sebut mendatangi DPRD karena mereka ingin berdiskusi mengenai permasalahan tempat relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Tetapi sayang dari pertemuan tersebut tidak di temukan solusi bagi para pedagang agar tetap berjualan di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas. Karena yang menetapkan tempat usaha adalah Walikota. 7. Basis massa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan atau merelokasi para pedagang yang berjualan di Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas adalah Tim Yustisi Kota Pekanbaru. Dimana tim yustisi ini di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tim Operasi Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan basis massa yang di dimiliki oleh pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Jongkok Jalan HR.Soebrantas ialah dengan membentuk Asosiasi Pedagang Pasar Jongkok Wisata Malam.. 8. Kedua basis massa yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru dan para Pedagang Pasar Jongkok dari kedua pihak sering terjadi bentrok karena solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota mengenai relokasi pasar jongkok ini tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Karena tidak adanya titik temu ataupun penyelesaian masalah yang diinginkan oleh para pedagang, maka para pedagang lebih memilih mencari tempat baru untuk berjualan yaitu di Jalan SM. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Pasar ini juga tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru. 4.2. Saran
1. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi ini seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru dan Juga para pedagang kaki lima di Jalan HR. Soebrantas mau duduk bersama untuk memberikan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain Kota Pekanbaru tata ruangnya menjadi teratur dan nyaman bagi warga Kota Pekanbaru dan juga dengan direlokasinya pedagang ke tempat yang sudah disediakan maka penghasilan pedagang tidak merasa rugi dari tempat berjualan ditempat yang semula dan juga dapat menambag pedapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. 2. Tindakan yang diambil dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Jongkok ini serahusnya ialah dengan tindakan secara persuasif baik itu secara sosialisasi maupun dari surat teguran. Diharapkan dari sosialisasi yang baik dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang disini tergabung dalam tim yustisi bisa membuat pedagang untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dan juga diharapkam peran Pemerintah Kota Pekanbaru bisa menyediakan tempat yang lebih strategis bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan dan juga menyediakan tempat dengan sewa kios yang terjangkau. 3. Dalam membuat sarana dan prasarana yang di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ini seharusnya lebih bisa membuat penghasilan pedagang bertambah jangan hanya memikirkan dari segi Pemerintah saja tapi harus memikirkan dari segi pedagang juga. Sehingga dengan Sarana dan prasarana yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak merugikan pedagang, seperti tempat yang akan banyak dikunjungi oleh para pembeli dan di tempat yang baru pedapatan pedagang bisa bertambah . 4. Basis massa baik dari Pemerintah Kota Pekanbaru maupun dari Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Jalan HR. Soebrantas seharusnya mau berdiskusi mengenai kebijakan relokasi ini. Disini peran DPRD seharusnya bisa mempertemukan pedagang dengan Pemerintah Kota. Terutama dalam pertemuan ini Walikota sebagai pembuat keputusan seharusnya mau berdiskusi dengan pedagang untuk mencarikan solusi yang lebih baik lagi agar semua pedagang kaki lima di Pasar Jongkok HR. Soebrantas bersedia pindah ketempat yang sudah disediakan.
Daftar Pustaka Agustino, Leo. (2006). DasarDasar Kebijakan Publik. Bandung: Alpabeta. Clements, Kevin. (1999). Teori Pembangunan dari kiri ke kanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Deliarnov. (1995). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta:Rajawali Press. ________. (2006). Ekonomi Politik Mencakup Teori dan Konsep Yang Komprehensif. Pekanbaru: Erlangga.
Harison, Lisa. (2009). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
Kusuma, Negara. (2009). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Purwokerto: Gava Media
Rachbini, J. Didik Prof. Dr. (2006). Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik. Depok: Ghalia Indonesia. ____________________. (2004). Ekonomi Politik Kebijakan dan strategi pembangunan. Jakarta: Granit
Satori, Djam’an dan Aan Komariah. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Varma, SP. (2007). Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo. Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Pringwulung: Media Face.
Jurnal Ilmiah dan Skripsi Ginting, Salmina W (2004). Studi Kasus Terhadap Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman di Kota Medan, Simetrika,Vol.3, No.3. Gusti, Fidiwati Dian, (2012.)Pemerintah Kota dan Pasar (Studi kasus Pasar Malam di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012). Pekanbaru: Skripsi Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau. Zanuardi, Alvian dan Ahsan asjhari. (2012). Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Pada Fungsi Manfaat Jalan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol4, No1. Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 285 Tentang pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Lokasi Jalan Subrantas ke Jalan Balam Sakti Kecamaran Kota Pekanbaru. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi di Jalan Balam Sakti Keluruhan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/MTC Kota Pekanbaru. Media Massa dan Media Online Bappeda.pekanbaru.go.id, Rabu, 26 September 2012. BeritaRiau.com, Sabtu, 13 Oktober 2012.
Harian Riau Pos, Rabu 26 September 2012. Harian Riau Pos, Sabtu 13 Oktober 2012. Harian Riau Pos, Rabu 13 Febuari 2013. Harian Tribun Pekanbaru, Senin 3 Juni 2013 Riaupos.com, Kamis 23 Mei 2013 Riaupos.com, Senin 10 Juni 2013
