RESOLUSI KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA

RESOLUSI KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA

CONFLICT RESOLUTION THE STREET VENDORS (PKL) IN PASAR TANAH ABANG IN DKI JAKARTA PROVINCE Ahmad Zamahsari1 Universitas Pertahanan

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik PKL di Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta secara lebih mendalam, dengan tidak hanya menghasilkan solusi namun mencari akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi (transformasi konflik). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yakni data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan yang berasal dari berbagai instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan juga berasal observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, komunikasi antara PKL dan Pemda (Satpol PP dan Dinas UMKM) belum terjalin dengan baik. Kedua, karakteristik masyarakat yang beragam kurang menjadi perhatian dalam penataan PKL di Pasar Tanah Abang. Ketiga, upaya-upaya menata PKL di Pasar Tanah Abang melalui penertiban, relokasi, pendataan, pembinaan dan pemberdayaan belum mempunyai dampak yang positif. Keempat, ketidakmerataan ekonomi pada tiap-tiap daerah turut menjadi penyebab sulitnya penanganan PKL di Pasar Tanah Abang dan kelima, implementasi kebijakan Pemda dalam upaya penertiban PKL belum terlaksana baik. Hal ini terbukti dari masih banyaknya PKL yang berjualan ditempattempat yang tidak sesuai peruntukkannya Kata kunci: Resolusi Konflik, PKL, Pasar Tanah Abang Abstract - This study employed qualitative research and used interview, observation, and documents review as research instruments. The results of this study showed that: a) communication between street vendors and Jakarta provincial government (the municipal police officers (Satpol PP) and the SME Agency) have not been well established; b) in efforts to organize street vendors, the Jakarta provincial government is not considering the characteristics of diverse society; c) efforts to organize street vendors in Tanah Abang market through policing, relocation, data collection, training and empowerment have not had a positive impact; d) the economic inequality in each of the regions has contributed to the difficulty to organize street vendors in Tanah Abang market; and e) implementation of the government's policies in effort to policing street vendors have not been implemented well, which is proven from the number of street vendors who vend in places that are not according to their distribution Keywords: Conflict Resolution, PKL, Pasar Tanah Abang

1

Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 4, Universitas Pertahanan.

Resolusi Konflik PKL di Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta | Ahmad Zamahsari | 19

Pendahuluan

P

mempengaruhi

ada

perkembangan

kota,

perkembangannya,

sehingga berdampak pada meningkatnya

masyarakat perkotaan atau

jumlah penduduk, kebutuhan hidup, dan

biasa

urban

kebutuhan ruang perkotaan yang besar.3

community, mempunyai sifat-sifat atau

Kondisi ini jelas akan menimbulkan

ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan

dampak negatif, baik terhadap penduduk

pedesaan. Bagi Nasrullah kota adalah

kota,

suatu

Negara.

disebut

penciptaan

peradaban

umat

pedesaan

maupun

terhadap

manusia yang lahir dari pedesaan, dimana

Permasalahan sosial yang terjadi di

orang-orang desa memiliki sifat sama

perkotaan akibat urbanisasi memang

(homogen) dan setelah pindah ke kota

tidak hanya terbatas pada dorongan

mempunyai sifat beragam (heterogen),

ekonomi, melainkan juga dilatarbelakangi

sebab orang yang pindah ke kota tidak

atas aspek-aspek kehidupan lainnya.

berasal dari satu desa, tetapi dari

Sebagaimana

berbagai desa yang bermukim. 2 Selain itu,

perpindahan penduduk di Indonesia yang

keadaan

di

bahwa

juga

telah

disebabkan oleh pekerjaan hanya sekitar

pekerjaan

yang

40%,

sumber

daya

ekonomi dan non lapangan kerja, seperti

manusia diubah dengan penggunaan

ikut keluarga, mendapatkan pendidikan

tenaga

lebih tinggi dan tanpa tujuan yang jelas 4

mengubah semula

perkotaan

dijelaskan

berbagai

menggunakan

mesin.

Hal

perkembangan mempengaruhi

ini

menandakan

teknologi masyarakat

alasan

non

Salah satu perkotaan yang mempunyai

perkotaan

daya tarik tersendiri bagi para urban adalah kota metropolitan Jakarta.

Proses perpindahan dari desa ke (urbanisasi)

karena

sangat

dalam aktivitas sehari-hari.

kota

selebihnya

yang

berlangsung

Secara fisik dan ekonomi Ibukota negara

memang

telah

hingga kini telah memberikan warna

perkembangan

tersendiri bagi masyarakat perkotaan.

ironisnya pertumbuhan kota yang baik

Namun

tidak

akibat

perpindahan

tak

terkendalinya

tersebut

telah

cukup

mengalami

diimbangi

Jamaludin Adon Nasrullah, 2015. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia.

dengan

tetapi

terbukanya

kesempatan kerja dan ruang kota bagi 3

2

pesat,

Hadi Yunus. 2002. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 4 Tjuk Kuswartojo. 2005. Perumahan dan Pemukiman di Indonesia. Bandung ITB.

20 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

penduduk (over urbanization). Bintarto5,

(PHK) nampaknya menjadi alternatif

menjelaskan bahwa kota adalah jaringan

yang

kehidupan

perusahan

manusia

yang

ditandai

diambil

oleh

perusahaan-

dalam

menghadapi

dengan kepadatan penduduk yang tinggi

permasalahan

dan diwarnai strata sosial ekonomi yang

Sementara itu, sebagian besar penduduk

heterogen

coraknya

desa yang melakukan urbanisasi adalah

materialistis. Akibat dari perpindahan

kelompok orang yang hanya berbekal

penduduk tersebut menuai beragam

harapan tanpa disertai dengan keahlian,

masalah

dengan

krisis

tersebut.

diantaranya:

kepadatan

sehingga pada akhirnya masyarakat

kejahatan,

kemiskinan,

menciptakan lapangan pekerjaan serba

kesehatan, pengangguran, kemacetan

cepat dan instan pada sektor informal

dan

yang dalam hal ini PKL.

penduduk,

lain

sebagainya.

Beragam

permasalahan yang ada di DKI Jakarta

Kehadiran PKL di sudut-sudut kota

menuntut sebuah penyelesaian yang

memang telah memberikan keuntungan

cepat agar tidak membawa dampak

bagi konsumen, pemerintah ataupun

berkepanjangan

pedagang,

bagi

kehidupan

masyarakatnya.

seperti

pengangguran

Salah satu dampak urbanisasi yang

keperluan

menekan

serta

jumlah

menyediakan

masyarakat

yang

relatif

menjadi perhatian berbagai pihak yaitu

terjangkau. Kegiatan PKL juga dianggap

terkait dengan terbatasnya kesempatan

sebagai proses menciptakan individu

kerja di perkotaan, mengingat tingginya

yang

persaingan untuk memasuki dunia kerja.

keberadaan PKL sering dianggap kurang

Keadaan

dengan

baik karena memunculkan kesan kotor,

ekonomi

kumuh dan tidak tertib. Tidak heran jika

multidimensional yang berkepanjangan

masyarakat kerap kali mengeluh akibat

di Indonesia, tak terkecuali menimpa

aktivitas

Pemda

yang

fasilitas publik untuk berjualan ditambah

pusat

perekonomian,

lagi dengan area parkir yang terbatas,

dan

pemerintahan

ini

terjadinya

diperburuk krisis

DKI

merupakan administrasi

sebagai

daerah

nasional. Pemutusan Hubungan Kerja 5

Bintarto. 1984. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

mandiri.6

PKL

Namun

yang

disisi

lain,

memanfaatkan

seperti di Pasar Tanah Abang. 6

Aminullah. Evaluasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Tinjauan di Kota Surabaya). Universitas Yudharta Pasuruan.


Tabel 1.1 Penduduk DKI Jakarta 2010-2015 Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2016

Gambar 1.1 Trend Kemiskinan di DKI Jakarta Maret 2013-Maret 2016 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

Keberadaan PKL di Pasar Tanah Abang

sangat

disediakan banyak yang mengeluhkan

meresahkan. Pemerintah pun mengambil

karena sepi pengunjung, akses sulit dan

langkah

terkadang besarnya biaya yang harus

penertiban

memang

tegas PKL.

sudah

harus pindah ke tempat yang telah

dengan

melakukan

Pemerintah

daerah

dikeluarkan untuk mendapatkan tempat

(Pemda) juga telah melakukan langkah-

baru. Proses komunikasi yang kurang

langkah strategis, diantaranya merelokasi

berjalan antara PKL dengan Pemda

PKL ke tempat yang lebih baik (Blok G).

mengakibatkan kebijakan yang dibuat

Namun solusi yang ditawarkan belum

tidak sesuai dengan harapan.

membuahkan hasil, karena ketika PKL


Gambar 1.2 Penduduk DKI Jakarta yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2010-2015 (%) Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2016

Dari sisi kebijakan, keberadaan PKL sebenarnya

telah

diatur

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui

dalam

penetapan

perundang-undangan yang berlaku di

melakukan

lingkungan Pemerintahan Daerah. Hal ini

penertiban dan penghapusan lokasi PKL

didasarkan atas pelaksanaan otonomi

dengan

memperhatikan

daerah

umum,

sosial,

sebagaimana tertuang dalam

lokasi

binaan

penetapan,

estetika,

pemindahan,

kepentingan kesehatan,

Undang-undang Dasar Negara (UUD)

ekonomi,

Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 2 bahwa

kebersihan lingkungan dan sesuai dengan

Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah

peraturan perundang-undangan. Senada

Kabupaten, dan Kota mengatur dan

dengan

mengurus sendiri urusan pemerintahan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125

menurut

tugas

Tahun 2012 dijelaskan bahwa peningkatan

tersebut

jumlah pedagang kaki lima di daerah telah

dijelaskan melalui Peraturan Menteri

berdampak pada estetika, kebersihan dan

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41

fungsi sarana dan prasarana kawasan

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan

perkotaan serta terganggunya kelancaran

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan

Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa

PKL.

asas

pembantuan.

penataan

PKL

otonomi Otonomi

adalah

dan

upaya

keamanan,

untuk

regulasi

ketertiban,

tersebut,

melalui

yang


Terkait dengan hal di atas, Pemda

penyelesaian

(resolusi)

agar

tidak

juga telah mengatur masalah PKL dalam

membawa dampak yang berkepanjangan

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10

yang mengganggu stabilitas nasional.

Tahun 2015

Dalam

pasal 2 ayat 2 yang

kaitannya

tersebut,

resolusi

menjelaskan bahwa tujuan dari regulasi

merupakan salah satu bagian dari strategi

ini untuk menciptakan ketertiban dan

pertahanan

kenyamanan

kota,

perdamaian, keamanan, stabilitas dan

berusaha

kesejahteraan. Hal ini menjadi penting

selama lokasi yang digunakan masih

karena ketika membahas permasalahan

diizinkan untuk memberikan pendapatan

sosial, maka akan terkait dengan sistem

dan

pertahanan.

memberikan

serta

keindahan

kesempatan

kesempatan

kerja

serta

mengendalikan berkembangnya usaha

untuk

menciptakan

Sistem pertahanan yang dimaksud

PKL pada lokasi yang tidak sesuai

mempunyai

sifat

kesemestaan

yaitu

peruntukan.

pelibatan seluruh rakyat dan segenap

Peraturan-peraturan atau regulasi

sumber daya nasional, sarana prasarana

yang telah dijelaskan nampaknya menjadi

nasional, serta seluruh wilayah negara

pijakan bagi Pemda dalam melakukan

sebagai satu kesatuan pertahanan yang

penertiban terhadap PKL di Pasar Tanah

utuh dan menyeluruh dalam tatanan

Abang, tak terkecuali melalui pengerahan

kehidupan berbangsa dan bernegara.7

Satpol PP. Pola kekerasan yang dilakukan

Atas dasar tersebut permasalahan sosial

Satpol

bahwa

tersebut

masih

belum

diselesaikan dengan cara-cara preventif

kelola

konﬂik

dan damai serta mengandung prinsip

berbasis nirkekerasan untuk menangani

keadilan dan kemanusiaan.8 Tentunya

berbagai kepentingan warga sipil, swasta,

melalui pemberdayaan sumber daya yang

dan pemerintah daerah sendiri. Satpol PP

ada secara maksimal dalam usaha resolusi

sering kali muncul dengan sikap represif

konflik PKL di Pasar Tanah Abang Provinsi

terhadap masyarakat yang dianggap tidak

DKI Jakarta.

PP

pemerintahan memiliki

bersedia

memperjelas daerah

sistem

tata

menjalankan

hendaknya

dapat

segera

kebijakan

pemerintah daerah. Melihat permasalahan PKL yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menuntut

7

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 8 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014 Buku Doktrin Pertahanan Negara.


Transformasi Konflik

konteks, dan struktur dari pola hubungan

Penanganan PKL di Pasar Tanah Abang

yang ada.9

yang dianggap penyebab kemacetan,

Maraknya PKL yang berada di Pasar

kebersihan dan merusak keindahan kota

Tanah Abang ataupun daerah-daerah

hingga

dapat

lainnya dapat dilatarbelakangi karena

terselesaikan, bahkan cenderung semakin

belum adanya pemerataan ekonomi pada

rumit penyelesaiannya. Beragam cara

setiap

sudah dilakukan, mulai dari langkah yang

semakin sedikitnya pekerjaan dengan

bersifat persuasif hingga represif. Namun

penghasilan

tetap saja permasalahan PKL belum dapat

Dengan kata lain, tingginya jumlah PKL di

diselesaikan. Untuk itu diperlukan sebuah

Jakarta terlebih di Pasar Tanah Abang

pendekatan yang komprehensif dalam

merupakan dampak logis dari kebijakan

melihat akar dari permasalahan PKL di

pembangunan dan industrialisasi yang

daerah perkotaan khususnya yang berada

mengutamakan

di

ketika tidak mampu menyerap tenaga

saat

Pasar

ini

belum

Tanah

juga

Abang

seperti

menggunakan transformasi konflik. Pendekatan

transformasi

daerah.

Hal

memadai

sektor

ini

dikarenakan

di

pedesaan.

formal,

yang

kerja, terutama dari kelas pekerja yang

konflik

berpendidikan

formal

rendah,

merupakan suatu cara yang dapat proses

menyebabkan membengkaknya tenaga

penyelesaian

masalah

kerja yang masuk ke sektor ekonomi

multidimensional.

Dalam

yang pendekatan

informal (PKL).

tersebut tidak hanya mencari solusi yang

Untuk itu Pemerintah DKI Jakarta

cepat atas permasalahan yang ada tetapi

dan daerah-daerah lain perlu membahas

juga menyediakan penyelesaian konflik

keadaan ini lebih lanjut untuk menggali

yang dipandang secara holistik termasuk

potensi-potensi yang ada pada masing-

didalamnya melihat permasalahan dibalik

masing daerah yang intinya membangun

masalah yang hadir disituasi terkini

sektor formal ataupun informal. Langkah

seperti konteks pola hubungan yang

strategis ini dilakukan agar tercipta

menyertai konflik. Sehingga transformasi

sebuah tatanan perekonomian yang baik

konflik diperuntukan untuk menyediakan

pada

kerangka penyelesaian konflik melalui

dengan

tiap-tiap

daerahnya,

sendirinya

akan

sehingga muncul

penyelesaian terhadap konten konflik, 9

John P. Lederach. (2003). The Little Book of Conflict Transformation. Oregon: Good Books


kesadaran masyarakat untuk tidak lagi

menangani PKL yang berjualan ditempat

melakukan urbanisasi ke Ibukota Jakarta

yang

mengingat di daerah asalnya sudah dapat

pemahaman terkait dengan mekanisme

memenuhi

yang lebih baik membuat Satpol PP

apa

yang

menjadi

kebutuhannya.

sesuai.

Belum

adanya

bertindak tidak sesuai dengan cita-cita

Hal ini memang tidak akan berjalan dengan mudah, mengingat permasalahan

pembentukannya

kepentingan.

memberikan

Hobbes

dalam

mengurangi maraknya masyarakat yang

kesadaran

dan

datang ke Jakarta, langkah ini dipandang

mengkalkulasi

kekerasan.10

perlu untuk dibahas, karena sekali lagi

manusia menggunakan kekerasan untuk

penanganan masalah PKL mempunyai

menghadapi kompetisi. Ada kepentingan

sifat

cara

pribadi yang harus dimenangkan melalui

pendekatan terpadu dengan berbagai

kekuatan atas kepentingan orang lain. Hal

latar belakang PKL.

inilah yang menyebabkan Satpol PP

Upaya-upaya yang telah dilakukan

manusia

(1998)

dijelaskan

menggunakan

bahwa

Rule

untuk

integratif,

Namun

yaitu

pelindungan bagi masyarakat.

setiap daerah berbeda-beda dan syarat dengan

tidak

memiliki

kemampuan Artinya,

menggunakan kekerasan menjadi pilihan

Satpol PP dan Dinas UMKM dalam

untuk

memenangkan

kepentinganya

menangani PKL di Pasar Tanah Abang

untuk menciptakan ketertiban umum.

patut didukung, namun pada dasarnya

Dalam pasal 25 ayat 2 Perda No. 8

belum menyelesaikan masalah. Sebagai

tahun 2007 dijelaskan mengenai larangan

contoh, Satpol PP yang merupakan

bagi pedagang yang berjualan di trotoar,

instansi

pinggiran

Pemda

ketertiban

dalam

umum

menciptakan

bagi

seluruh

lainnya,

jalan

dan

sehingga Satpol

ini

tempat-tempat yang PP

menjadi

masyarakat. Perda No. 8 Tahun 2007 dan

pegangan

menangani

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

keberadaan PKL di Pasar Tanah Abang.

2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Ditambah lagi seperti diketahui bahwa

(Satpol PP) memang secara definisi telah

Satpol PP merupakan bagian dari aparat

memberikan penjelasan atas penanganan

penegak Perda. Cara pandang yang

PKL. Namun jika melihat kondisi di lapangan ternyata Satpol PP cendrung menggunakan

kekerasan

dalam

10

James B. Rule. 1988. Theories of Civil Violence. London: University of California Press.


demikian menjadi pedoman Satpol PP

belum adanya suatu perencanaan tata

dalam

kota

menjalankan

didefinisikan

tugasnya

ulang,

yang

bersifat

konseptual,

bentuk

komprehensip dan terintegrasi sehingga

memberikan pemahaman yang lebih luas

berdampak pada belum terciptanya iklim

atas regulasi tersebut. Karena hal ini

yang mendukung berkembangnya PKL di

tentu tidak sesuai dengan kapasitasnya

Pasar Tanah Abang dan wilayah-wilayah

dalam menyelesaikan perselisihan warga

lainnya.

(lihat: pasal 8 butir c PP No. 6 Tahun 2010

bangunan di Ibukota harus juga dipikirkan

Tentang Satuan Pamong Praja).

untuk kemajuan sektor informal seperti

Sebenarnya

dalam

perlu

Satpol

PP

telah

Perkembangan

infrastruktur

PKL.

melakukan sosialisasi atau himbauan

Adapun bentuk penertiban yang

kepada PKL di Pasar Tanah Abang.

dilakukan Satpol PP adalah aktualisasi

Namun, melihat fenomena yang ada

sikap dari kegagalan dalam proses dialog

ternyata cara persuasif tersebut tidak

yang dilakukan. Penertiban yang lebih

berjalan cukup baik, karena belum adanya

mengarah menggunakan kekerasan ini

sebuah kesepatakan atas proses tersebut.

tak jarang berujung kepada konflik atau

Negosiasi yang dilakukan belum mampu

bentrok. Durkheim dalam Rule (1988)

mengakomodir kebutuhan antara kedua

memandang kekerasan sebagai bentuk

belah pihak. Memang tidak mudah dalam

irasionalitas

proses musyawarah seperti itu, apalagi

irasionalitas menyebutnya sebagai mental

jumlah PKL yang ada di kawasan Pasar

kerumunan (crowd mentality) sebagai

Tanah

naluri

Abang

sangat

masyarakatnya latarbelakang

terdiri

banyak dari

sedangkan

dan

beragam

ruang

manusia.

instingtif

yang

Pandangan

hidup

diluar

kesadaran dan akal sehat manusia. Jadi

atau

apa yang dilakukan oleh Satpol PP

tempat untuk berjualan terbatas, maka

merupakan manifestasi naluri bersama

jangan heran ketika PKL memutuskan

atau

untuk kembali berdagang di tempat yang

menciptakan kondisi-kondisi massa.

tidak sesuai peruntukkannya. Selain

itu,

penataan

gerakan

naluri

primitif

yang

Langkah penertiban yang dilakukan PKL

erat

oleh

Satpol

PP

dalam

menangani

kaitannya dengan masalah tata kota.

keberadaan PKL seperti diketahui sering

Melihat permasalahan tersebut yang tak

berujung konflik dan dinilai kurang sesuai

kunjung selesai mengindikasikan bahwa

dengan fungsi dan tanggungjawabnya.


Langkah ini juga menimbulkan relasi

Apapun alasannya, keberadaan PKL

tegang antara warga kelas miskin dengan

ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya.

penguasa kota, yang akan berdampak

Harus diakui juga memang benar bahwa

kepada ketegangan antar kelas, sehingga

PKL

berpotensi

kota

pelanggaran terhadap ketentuan yang

dengan sumbu pendek, mudah tersulut

ada dengan berjualan di tempat-tempat

dan terbakar kekerasan. Pendekatan

yang tidak sesuai. Akan tetapi disisi lain

kekerasan

hanya

pemerintah juga telah melakukan suatu

kekerasan

lagi.

menjadikan

akan

Jakarta

mengundang

Penanganan

melakukan

suatu

perbuatan

dengan

perbuatan yang kurang baik ketika Satpol

kekerasan juga melanggar Konstitusi

PP melakukan penertiban terhadap PKL di

karena PKL adalah salah satu wajah

Pasar Tanh Abang. Pemda belum mampu

kemiskinan,

harus

memberikan suatu jaminan yang pasti

ditangani oleh negara untuk dihapuskan

bahwa ketika para PKL dipindahkan,

kemiskinannya. (Wardah wawancara via

maka pedagang secara ekonomi akan

email, 21 Januari 2017).

memperoleh pendapatan yang lebih baik.

yang

karenanya

Lebih lanjut penanganan PKL di

Untuk itu perlu kehati-hatian dalam

Pasar Tanah Abang sudah seharusnya

mengambiI

dicarikan

solusi

atas

dengan penaganan PKL. Hal inilah yang

dihadapi

tanpa

harus

masalah

yang

menggunakan

merupakan

sebuah

bagian

tindakan

dari

terkait

transformasi

kekerasan. Diperlukan cara-cara yang

konflik, dimana bukan hanya mencari

lebih memanusiakan manusia agar PKL

solusi secara cepat atas konflik yang

tetap

sedang terjadi, melainkan menghasilkan

dapat

berjualan

tanpa

harus

mengganggu pengguna jalan lain. Untuk

cara-cara

itu, Pemda dalam menyikapi fenomena ini

mengatasi masalah di permukaan dan

harus lebih mengutamakan penegakan

mengubah struktur sosial serta pola

keadilan bagi rakyat kecil dan tetap

hubungan dari para pihak, sehingga

memperhatikan

konflik tidak muncul lagi.

K3

(Kebersihan,

Keindahan, dan Ketertiban). Pemda harus mampu

menjamin

kreatif

untuk

dapat

Seperti telah dijelaskan pada bagian

dan

sebelumnya, Dinas UMKM DKI Jakarta

memenuhi hak-hak ekonomi PKL. Begitu

melalui berbagai program, salah satunya

juga

dapat

dengan melakukan pembinaan untuk

mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

menata dan memberdayakan PKL di Pasar

sebaliknya

perlindungan

yang

PKL

harus


Tanah Abang. Hal ini didasarkan pada

pihak-pihak lain yang tidak mengikat juga

Pergub Nomor 10 Tahun 2015 Tentang

berperan serta dalam pelaksanaannya.

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Sesuai dengan prinsipnya pemberdayaan

Kaki Lima dimana dalam regulasi tersebut

bagi Couter V. Good, (1973) dalam

telah diatur mekanisme Pemda dalam

Nasrullah

melaksanakan pengembangan terhadap

mempunyai tiga makna yaitu kegiatan

PKL. Pergub No. 10 Tahun 2015 pasal 5

untuk mendorong aktivitas pihak lain

menjelaskan bahwa bentuk penataan

sehingga

yang dilakukan terdiri atas pendataan,

berhubungan

pendaftaran,

pemindahan

mengatur kegiatan sehingga mencapai

peremajaan

suatu tujuan; mendorong individu untuk

dan

penetapan,

penghapusan

serta

(2015)

pemberdayaan

mengerjakan antar

mereka

sendiri,

berpikir

Pergub tersebut bertujuan agar PKL tidak

semua kemampuan untuk digunakan

mengganggu aktivitas masyarakat umum

sebagai

lainnya. Untuk itu Pemda melakukan

melaksanakan kegiatan.11

sesuai dengan kegiatan PKL .

serta

atau

lokasi. Penataan yang diagendakan dalam

relokasi ke tempat-tempat yang lebih

sendiri

sesuatu

pemecahan

Namun

meningkatkan

masalah

demikian,

upaya

dan

Dinas

UMKM dalam menata PKL di Pasar Tanah

Selain itu, PKL juga sudah diatur

Abang masih belum berhasil. Karena

terutama masalah pemberdayaan atas

solusi yang ditawarkan tidak mempunyai

kegiatan jual-beli yang dilakukan. Dalam

dampak

Pergub tersebut pasal 23 diterangkan

perkembangan

Pemerintah

melakukan

relokasi atau pemindahan PKL yang

pemberdayaan PKL berupa peningkatan

berada di pinggir jalan ke tempat Blok G.

kemampuan berusaha, fasilitasi akses

Pada dasarnya relokasi tersebut ditujukan

permodalan, bantuan sarana dagang,

untuk formalisasi aktor informal, artinya

kelembagaan,

peningkatan

produksi,

dengan ditempatkannya PKL pada kios-

pengelolaan,

pengembangan

jaringan

kios yang disediakan PKL telah legal

dan

Daerah

promosi

serta

pembinaan

dan

yang

signifikan PKL,

terhadap

seperti

halnya

menurut hukum, sehingga Pemda dapat

bimbingan teknis. Dalam hal ini juga

menarik

diterangkan bahwa pemberdayaan yang

pedagang sebagai pemasukan kas dan

dilakukan

tentunya

tidak

semata-mata

hanya

dibebankan oleh Pemerintah, namun

11

restribusi (iuran) dari para

akan

semakin

menambah

ibid


Pendapatan Asli Daerah. Tetapi karena

lebih dari itu. Ketidakakuratan data

jumlah pedagang yang sudah terlampau

tersebut membuat proses pembinaan

banyak, keterbatasan fasilitas serta tidak

PKL tidak berjalan maksimal. Karenna

dilakukannya survei pasar sebelumnya

banyak sekali PKL yang tidak terwadahi

membuat PKL enggan menempati ruko

proses pembinaan tersebut.

yang ada di Blok G. Belakangan para

Kondisi penanganan PKL di Pasar

pedagang mengeluhkan kondisi tersebut,

Tanah Abang nampaknya terkesan kurang

ditambah lagi dari sisi omset para

sinergis sehingga tidak memberikan solusi

pedagang

pada

mengalami

penurunan

pendapatan.

masalah.

Proses

pembuatan

kebijakan seharusnya dilakukan dengan

Tidak adanya survei terlebih dahulu

pemikiran yang rasional, proporsional dan

terkait dengan lokasi yang akan ditempati

terpola. Dalam tugas lain dan masih

PKL sering berujung pedagang kembali

terkait dengan kapasitas Pemda yaitu

berjualan di pinggir jalan. Seharusnya

proses mendidik menjadi masyarakat

langkah ini dilakukan Dinas UMKM, agar

yang

dapat diketahui kelemahan dan kelebihan

pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan

lokasi

tentu

harus benar-benar dapat memberikan

memerlukan pendekatan yang baik, agar

pemahaman yang baik bagi pedagang

antara PKL dan Pemda khususnya Dinas

dan

UMKM dapat menemukan kesepahaman.

(wawancara, Budi Sulistyowati 7 Februari

baru

tersebut.

Ini

Terkait dengan pembinaan yang dilakukan sepanjang data yang peneliti

tertib

juga

pihak-pihak

perlu

dilakukan

terkait

lainnya.

2017). Penanganan PKL yang bijak dengan

dapat, ternyata tidak berlangsung secara

memperhatikan

konsisten sehingga terkesan Dinas UMKM

lainnya merupakan langkah cerdas untuk

hanya

melakukan

diawal

mendapatkan

tanpa

adanya

Sistem

kesepakatan dari pihak-pihak terkait.

pendataan yang dimiliki juga masih

Perubahan paradigma yang memandang

kurang baik. Hal ini terlihat dari data yang

PKL dan

ekonomi informal

sebagai

peneliti terima bahwa terdapat 1198

ekonomi

transisi

penting

pedagang di Pasar Tanah Abang (data

dilakukan.

PKL Kecamatan Tanah Abang tahun

diperlakukan sebagai bagian dari sistem

2016), sedangkan jika dilihat jumlahnya

ekonomi yang berlaku, yang dengan

pembinaan

tindak

lanjut.

aspek-aspek

kesepahaman

Ekonomi


menjadi informal

terkait

dan

mesti

demikian diberi perlindungan hukum,

sehingga aspirasi dari masing-masing

mendapatkan prioritas alokasi dana dari

pihak

APBN/D sebagaimana ekonomi formal,

ditindaklanjuti

(relasional).

fasilitasi pengembangan kapasitas dan

merupakan

proses

keahliannya.

pedagang

Ekonomi

informal

yang

dapat

diketahui

agar

untuk

Upaya

ini

mengedukasi

dapat

mengetahui

ibarat plankton, yang jika menyatu atau

permasalahan yang dihadapi dan terlibat

disatukan

untuk

(diorganisasikan)

dapat

membahasnya

(partisipatif).

menjadi karang yang kokoh, sehingga

Karena selama ini proses dialog kurang

dapat menjadi salah satu pilar ekonomi

mendapat perhatian dari para pengambil

yang menunjang kehidupan ekonomi,

kebijakan. Alhasil kebijakan yang diambil

sosial dan politik bangsa. (wawancara via

tidak

email, Wardah Hafidz 21 Januari 2017).

konstruktif justru malah sebaliknya.

Berdasarkan

penjelasan

di

atas

memberikan

suatu

perubahan

Mengenai peraturan atau regulasi

terkait dengan penanganan PKL di Pasar

yang

Tanah Abang, maka Pemda DKI Jakarta

konsisten

perlu mengubah dan menyusun kembali

punishment-nya. Hal ini membuat sebuah

RTRW/RDT (rencana tata ruang dan

batas-batas yang jelas atas apa-apa yang

wilayah/rencana detail tata ruang) yang

diperbolehkan

memberi alokasi ruang sebagai tempat

menjadi

usaha sesuai sifat dasar PKL menjemput

regulasi harus benar-benar jelas standar

bola, informal, modal kecil, lentur dan liar.

operasionalnya (SOP). Ini pun harus

Artinya, secara serius dan dilaksanakan

mampu diterjemahkan dengan baik dalam

dengan disiplin hukum yang konsisten,

regulasi-regulasi tersebut agar penertiban

PKL diberi alokasi ruang usaha yang

yang dilakukan tidak semena-mena dan

memadai,

sesuai dengan standar yang ada.

keamanan

ditingkatkan produk

dan

kualitas

dan

pemasaran

usahanya.

ada

harus serta

jelas

dan

penting

Masalah

dijalankan reward

sebaliknya. disini

yaitu

kelompok

secara dan

Yang setiap

PKL

sesungguhnya adalah masalah nasional

Upaya untuk lebih mengedepankan

dan berkaitan dengan berbagai aspek

proses komunikasi aktif antara PKL dan

kehidupan.

Oleh

karena

itu,

Pemda perlu dijalankan dengan sebaik-

pemecahannya harus dilakukan secara

baiknya agar dapat diketahui hal-hal yang

nasional pula. Tidak mungkin ditangani

menjadi perlu untuk dibahas kedepan

secara tuntas oleh Pemda DKI Jakarta


sendiri. Peran serta atau partisipasi semua

yang tidak demokratis bersifat non

pihak

dalam

produktif. Artinya konflik tidak lagi

Karena

merupakan proses konstruktif dari hasil

sangat

penanganan

diharapkan

masalah

PKL.

kurangnya atau keterbatasan ruang untuk

konsep

mewadahi kegiatan PKL di perkotaan

masyarakat

mengakibatkan

cenderung

Sebaliknya yang terjadi adalah resistensi

menempati badan jalan dan trotoar

masyarakat dalam bentuk pembalasan

bahkan bantaran sungai.

aksi kekerasan terhadap pelaksanaan

PKL

Adapun tindakan Satpol PP yang menggunakan

kekerasan

positif

pemerintah

mengenai

dan

pembangunan.

kebijakan yang represif. Kondisi ini hanya

dalam

merugikan pembangunan sendiri, seperti

mengelola konflik perlu ditransformasi.

tidak terciptanya suasana kondusif bagi

Kita menyadari kebijakan pembangunan

proses ekonomi sektor riil dan budaya

oleh Pemda sudah pasti menciptakan

pembangkangan dalam pembangunan di

konflik kepentingan. Terutama sekali

kalangan masyarakat bawah. Hal ini harus

dengan masyarakat yang menjadi bagian

menjadi perhatian Pemda agar menjauhi

penting dalam pembangunan. Namun

preferensi kekerasan dalam membangun

pemerintahan yang anti demokrasi selalu

masyarakat mempunyai stabilitas yang

menafikan

baik dari berbagai aspek kehidupan.

fakta

ini.

Konflik

pembangunan dibawah pola kekuasaan

Sumber : diolah peneliti


Kesimpulan

akibat

Dari hasil pembahasan dan temuan

membawa dampak yang lebih luas bagi

penelitian dapat diketahui bahwa proses

perekonomian

penanganan PKL di Pasar Tanah Abang

kebijakan Pemda dalam upaya penertiban

masih belum optimal. Adapun hal-hal

PKL belum terlaksana baik. Hal ini terbukti

yang

dari masih banyaknya PKL yang berjualan

terkait

dengan

proses

ketimpangan

nasional.

penyelesaiannya meliputi : Komunikasi

ditempat-tempat

antara PKL dan Pemda (Satpol PP dan

peruntukkannya.

Dinas UMKM) belum terjalin dengan baik.

tersebut

yang

akan

Implementasi

tidak

sesuai

Adapun beberapa langkah yang

Hal ini terlihat ketika dalam proses

dapat

mencari solusi atas permasalahan yang

permasalahan diatas yaitu; sebaiknya

dihadapi. Para pedagang tidak atau

dibuat standar operasional dalam setiap

kurang dilibatkan secara aktif sehingga

penanganan PKL, agar penertiban yang

upaya-upaya penanganan PKL tidak tepat

dilakukan

sasaran justru membawa dampak yang

kekerasan.

berkepanjangan

masyarakat

bagi

kehidupan

dilakukan

tidak

terkait

selalu

Selain juga

itu,

dengan

menggunakan keberagaman

harus

menjadi

masyarakat. Keberagaman masyarakat

pertimbangan dalam setiap upaya yang

DKI Jakarta akibat proses perpindahan

dilakukan

penduduk membuat proses penanganan

Sebaiknya sebelum melakukan relokasi

PKL

terhadap PKL agar dilakukan survei

semakin

sulit.

Karakteristik

dalam

lapangan

menjadi perhatian dalam penataan PKL di

tempat secara baik, sehingga sesuai

Pasar Tanah Abang. Upaya-upaya menata

dengan peruntukkan PKL.

PKL di Pasar Tanah Abang melalui

dibangun sebuah komunikasi yang aktif

penertiban,

pendataan,

(dialog) antara PKL, Satpol PP, Dinas

pembinaan dan pemberdayaan belum

UMKM dan seluruh stakeholder dalam

mempunyai

proses penyelesaian masalah. Karena

dampak

yang

positif.

PKL

mengetahui

PKL.

masyarakat yang beragam ini kurang

relokasi,

untuk

menangani

kondisi

Sebaiknya

Ketidakmerataan ekonomi pada tiap-tiap

penataan

menyangkut

daerah turut menjadi penyebab sulitnya

aspek kehidupan. Diperlukan adanya

penanganan PKL di Pasar Tanah Abang.

koordinasi

Namun hal ini kurang mendapatkan

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

perhatian serius dari Pemda. Padahal

Pusat dalam hal pemerataan ekonomi,

atau

kerjasama

berbagai

antara


sebagai langkah

menekan

khususnya

daerah

ke

urbanisasi perkotaan.

Disamping itu kerjasama juga perlu dibangun dengan pihak-pihak lain yang mempunyai

kapasitas

dalam

pengembangan PKL. Langkah ini sebagai upaya dalam untuk memajukan sektor informal (PKL) serta diperlukan adanya sebuah pemahaman yang baik terkait dengan kebijakan penertiban PKL, agar Pemda, pedagang dan stakholder lainnya mempunyai kesepahaman dalam proses penyelesaian masalah PKL. Daftar Pustaka Aminullah. Evaluasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Tinjauan di Kota Surabaya). Universitas Yudharta Pasuruan. Bintarto. 1984. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hadi Yunus. 2002. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jamaludin Adon Nasrullah, 2015. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia. James B. Rule. 1988. Theories of Civil Violence. London: University of California Press. John P. Lederach. (2003). The Little Book of Conflict Transformation. Oregon: Good Books. Tjuk Kuswartojo. 2005. Perumahan dan Pemukiman di Indonesia. Bandung ITB.

Wawancara Adhitya Pratama Yudha Saputra. Kasubid KUMKM PKL Dinas Provinsi DKI Jakarta. Wawancara pada 18 Januari 2017 Dra. Budi Sulistyowati, MA. Peneliti Senior LPEM (Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Universitas Indonesia. Wawancara pada 7 Februari 2017 Hamid. Pedagang Kaki Lima (pakaian) sekitar Blok G Pasar Tanah Abang. 31 Januari 2017 Santoso, SH.Kasi (Kepala Seksi) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penindakan Satpol PP Jakarta Pusat. Wawancara pada 16 Januari 2017. Tommy Arwiansyah. Pedagang Blok G. Wawancara pada 10 Januari 2017 Wardah Hafidz. Pendiri UPC (Urban Poor Consortium), Akademisi dan Aktivis. Wawancara tidak langsung pada 21 Januari 2017 Peraturan dan Perundang-undangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Undang-undang Dasar Negara (UUD) Tahun 1945.


RESOLUSI KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents