PERAN UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN JAKARTA TIMUR

PERAN UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN JAKARTA TIMUR Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh : Sahril Sidik NIM: 105032201078

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2012

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 8 Oktober 2012

Sahril Sidik

ABSTRAK SYAHRIL SIDIK: ³Peran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur´ Banyaknya individu atau masyarakat yang terjun ke dunia kerja informal disebabkan pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan formal yang banyak untuk masyarakat, seta adanya mekanisasi di sektor modern (industri) sehingga membatasi dalam menyerap para pekerja. Hal tersebut berdampak terjunnya masyarakat ke dalam dunia kerja informal seperti pedagang kaki lima. Kegiatan perekonomian ini, bukan berarti masalah besar yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia, bahkan dengan adanya dunia kerja Informal memberikan alternatif bagi individu atau masyarakat untuk mencari penghidupan, yang menjadi permasalahan adalah ketika pedagang kaki lima mengggunakan lahan umum untuk melakukan aktifitas perekonomiannya. Dengan adanya permasalahan ini perlu bagi pemerintah membuat kebijakan relokasi kepada pedagang kaki lima untuk mendapatkan tempat yang layak dan aman dalam melakukan aktifitasnya. Secara garis besar penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, penelitian ini ingin mengetahui gambaran mengenai peran pemerintah dalam menjalankan program relokasi terhadap pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Metodologi yang digunakan peneliti adalah, kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian fenomenoligis. Lokasi penelitian di Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, dan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Pengambilan data dan informasi dilakukan kantor kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Subagian Tata usaha Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, dan kantor kepala terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dalam kota dan antar kota, serta para dari para pedagang resmi yang menempati fasilitas penunjang terminal, dan pedagang liar yang berada di terminal tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan informan yang sudah ditentukan dalam melengkapi informasi tentang peran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, yaitu: pegawai Subdinas Perhubungan yaitu, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, kepengurusan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur antar kota dan dalam kota, serta para pedagang resmi yang menempati fasilitas terminal, dan pedagang liar yang berada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Dalam mendapatkan informasi dilakukan dengan metode wawancarara mendalam kepada informan. Dan dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi tentang Peran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, serta

i

melakukan pengamatan lapangan (observasi) untuk menambah informasi dalam penulisan skripsi ini. Setelah mendapatkan data keseluruhan dari lapangan, penulis menganalisa data, kemudian diseleksi untuk diambil data yang khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis merumuskan kesimpulan data hasil penelitian Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, relokasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta yaitu mengalokasikan para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya secara liar di lingkungan terminal ke tempat fasilitas penunjang terminal yang letak bangunannya terdapat di jalur keluar terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Selain itu, terdapat kebijakan sementara yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat (tidak resmi atau liar) oleh pihak terminal, yaitu jam operasional, lokasi usaha, membayar retribusi untuk kebersihan, dan konsekuensi atau tindakan represif. Kata Kunci: Peran, Relokasi, dan Pedagang Kaki Lima.

ii

KATA PENGANTAR

ϡϳΣέϟ΍ϥϣΣέϟ΍ௌϡγΑ Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akademik di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba pilihan pembawa rahmat bagi sekalian alam, dan sebagai hujjah bagi umat manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat serta umat manusia yang senantiasa berpegang teguh pada Al-4XU¶DQGDQ6XQQDK-Nya sampai akhir zaman. Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini di tengah-tengah anda, mungkin bukanlah karya yang istimewa. Namun keberadaannya mungkin akan menambah khazanah intelektual dan pemikiran kita, khususnya menyangkut Peran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, baik dalam bentuk dukungan moril, maupun materil, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada:

iii

1. Bpk. Prof. Dr. Bachtiar Efendi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 2. Dr. Hendro Prasetyo, MA Ketua Jurusan Prodi Ilmu Sosial dan ,EX ,LP +DOLPDWXVVD¶DGL\DK 0$ 6HNHWDULV -XUXVDQ 3URGL ,OPX Sosial. 3. Dosen Pembimbing Ibu. Cucu Nurhayati, M. Si yang senantiasa ikhlas meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan demi kelancaran penulisan skripsi ini. 4. Dosen penguji skripsi Bpk. A. Abrori, M.Si. 5. Dosen fakultas usuluddin dan filsafat, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dangan tulus dan ikhlas, semoga ilmu yang diajarkan mereka dapat bermanfaat serta menjadi keberkahan penulis dalam mengarungi kehidupan. 6. Pemimpin beserta staff perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang yang tekah memfasilitasi penulis dangan berbagai referensi dan literatur. 7. Pengurus UPT AJ PROV. DKI Jakarta, yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas, data dan Informasinya. 8. Pengurus Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur, Bapak H. M. Hatta (Kepala Terminal Dalam Kota), Ibu. Cristine (Staff Tata

iv

Usaha Terminal Antar Kota), Bpk. Sardi (anggota Regu I Terminal Dalam Kota), dan Bpk. Kayat Koordinator Pedagang Kaki Lima yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas, data dan Informasinya. 9. Keluarga tercinta, dengan rasa hormat skripsi ini kupersembahkan khusus untuk kedua orang tuaku dan kasih sayang penulis yang selalu akan tercurahkan untuk kedua orang tuaku sampai kapanpun, Mamahku A. Nurhayati GDQ %DSD¶NX M. Muhammad yang tak pernah letih mencutahkan doanya, dan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. 10. Untuk teman seperjuangan, Ahmad Syukri ³The Blues´, Nurchasan ³The Reds´ $KPDG 6DURML terimakasih DWDV GR¶D-GR¶DQ\D dan telah mendengarkan keluh kesah penulis. 11. Keluarga besar Sosiologi angkatan 2005, Suryana, Ade Ferdiawan, Erros, Jambrong, Alfan, Jajang, April Lani, Zakiyah, Sri, dan semua yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, dengan tanpa mengurangi arti persahabatan kita selama ini. 12. Spesial thanks for 0XVWRID ³The Gunner´ yang telah baik hati membantu mengerjakan penulisan skripsi, keluarga besar asrama IKBAL, dan keluarga besar komunitas BIANCOCELESTI. Jakarta, 8 Oktober 2012

Sahril Sidik

v

DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................................. i KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN A. /DWDU%HODNDQJ3HUPDVDODKDQ«««««««« B. Rumusan Permasalahan ........................................................................... 10 C. Pertanyaan Penelitian ............................................................................... 10 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...«««««««««««..««« E. Literatur Review ««««««««««««««««««« F. Kerangka Konseptual «««««««««««««««««« G. Metodologi Penelitian «««««««««««««««««« H. Sistematika Penulisan «««««««««««««««««««

BAB II KERANGKA TEORI A. Pengertian Peran «««««««««««««««««««.......... 24 B. Relokasi 1.

Pengertian Relokasi ««««««««««««««««««

2.

Jenis-MHQLV/RNDVL«««««««««««««««««««

3.

Bentuk-bentuk Relokasi .................................................................... 28

4.

Strategi Relokasi .«««««««««««««««««..«« 29

vi

C. Pedagang Kaki Lima 1.

Definisi Pedagang Kaki Lima ........................................................... 30

2.

Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima ........................................................... 32

3.

Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima «««««««....«

4.

Bentuk Sarana Pedagang Kaki Lima «««««««

D. Teori 1. Teori Fungsional Struktural a. Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons ...««««« 35 b. Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton ....................... 37 2. 7HRUL.RQIOLN5DOI'DKUHQGRUI««««««««««««« E. Resistensi Sektor Informal 1. Pengertian Resistensi Sektor Informal ..........,..................................... 43 2. Bentuk-bentuk Resistensi Sektor Informal ......................................... 44 3. Strategi Resistensi Sektor Informal ..................................................... 46 4. Faktor-faktor Resistensi Sektor Informal ............................................ 47

BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PENGELOLA ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA, TERMINAL KP. RAMBUTAN, DAN PEDAGANG KAKI LIMA TERMINAL KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR A. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta 1. Sejarah Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta ............................................................................................................ 48 2. Visi dan Misi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi -DNDUWD«««..................................................................................... 49

vii

3. Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Kepengurusan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta ............................................... 50 4. Kedudukan, Fungsi dan Peran Unit Pengelola Terminal Angkutan -DODQ3URYLQVL-DNDUWD««««««««««««««««« B. Hubungan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dengan Terminal .................................................................................................. 54 C. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur 1. Sejarah Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur «««« 2. Letak Demografi dan Geografis Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur« 3. 9LVLGDQ0LVL7HUPLQDO.DPSXQJ5DPEXWDQ-DNDUWD7LPXU« 4. Struktur Organisasi Kepengurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ..................................................................................... 58 5. Tugas-Tugas Kepengurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ................................................................................................. 60 D. Kebijakan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Dki Jakarta dalam menangani pedagang kai lima di terminal Kampung rambutan Jakarta timur««« E. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur .......................................................................................... 63

viii

BAB IV PERAN UNITPENGELOLA ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI TERMINAL KP. RAMBUTAN JAKARTA TIMUR A. Peran dan Kebijakan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ««««« 74 B. Faktor Penghambat Relokasi Pedagang Kaki Lima di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ««««««««««««««« 94 C. Respon Pedagang Terhadap Kebijakan-Kebijakan Terhadap KebijakanKebijakan Relokasi «««... 98

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ««««««««««««««««««««««« B. 5HNRPHQGDVL««««««««««««««««««««««

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... x LAMPIRAN-LAMPIRAN

ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kota-kota besar di Indonesia telah ditetapkan menjadi pusat pembangunan wilayah dan pusat dari bermacam aspek kehidupan Negara.1 Sehingga, hampir semua jenis pembangunan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik terdapat di perkotaan. Sebaliknya dengan daerah pedesaan, masih banyak tertinggal baik dari budaya (Ilmu Pengetahuan),

sosial

dan

ekonomi.2

Hal

ini

dikarenakan

belum

terealisasinya pembangunan terpadu yang dapat mengimbangi kontribusi pedesaan (Interaksi Sehat) sebagai pemasok pangan bagi perkotaan, serta dapat saling melengkapi atau menguntungkan antara desa dan kota.3 Pemerintah

telah

banyak

berupaya

melakukan

pemerataan

kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan diantaranya dengan mekanisasi dan pembangunan (Modernisasi) di sektor agraris (Pertanian), supaya produksi pangan menjadi meningkat. Mekanisasi menimbulkan dampak positif bagi pertanian, yaitu mendorong masryarakat memakai alat-alat modern seperti traktor, mesin penggiling padi, dan alat modern lainnya, yang dapat membantu masyarakat khususnya yang memiliki lahan pertanian (tuan tanah) dalam memproduksi hasil pertanian secara cepat. Namun di sisi lain berdampak negatif, karena pengurangan tenaga kerja atau kesempatan kerja 1

B.N Marbun, SH, Kota Indonesia Masa Depan (Jakarta : Erlangga, 2003), hal: 122-123 B.N Marbun, SH, Kota Indonesia Masa Depan, hal: 113 3 B.N Marbun, SH, Kota Indonesia Masa Depan, hal: 114-115 2

1

bagi para buruh tani. Dalam pembangunan, pemerintah memperluas jaringan perdagangan dengan memperluas prasarana jalan di daerah-daerah terpencil.4 Hal ini berdampak pada banyak lahan pertanian menjadi berkurang dan para petani kehilangan mata pencaharian. Dengan kondisi pedesaan yang kurang menjamin dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mendorong penduduk pedesaan untuk mencari dan mendatangi kota dengan harapan bahwa di kota akan merubah nasibnya menjadi lebih baik, hal ini merupakan proses terjadinya urbanisasi dan menjadikan perkotaan sebagai Urban Center. Menurut Country Programe Document ³tahun 2025 diperkirakan 65 persen dari penduduk Indonesia DNDQWLQJJDOGLGDHUDKSHUNRWDDQ´5 Selain faktor di atas, terdapat faktor lain yang mendorong individu melakukan urbanisasi yaitu, faktor penarik (Pull Factor) dan pendorong (Push Factor). Menurut B. N. Marbun, ada beberapa faktor yang menarik masyarakat pindah dari desa ke kota, yaitu: Satu, untuk melanjutkan pendidikan. Ini terjadi karena di desa tidak ada lagi link atau tujuan untuk melanjutkan sekolah, karena kualitas sekolah di desa dianggap kurang baik. Dua, terpengaruh cerita dari orang-orang yang kembali ke desa, bahwa hidup di kota mudah untuk cari pekerjaan atau usaha kecil-kecilan. Tiga, tingkat upah di kota lebih tinggi dari pada di pedesaan. Empat, keamanan di kota lebih terjamin. Lima, adat atau agama lebih longgar. Selanjutnya, 4

Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pembangunan (Jakarta: PT. Etasa Dinamika, 1985), h: 18-21 ͞ Berita Jakarta, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta´, Team Mirah Sakethi: 2010, h: 6. Diakses pada tanggal 25 desember 2011 di http://www.beritajakarta.com/download/ppmk_ver_ind.pdf 5

2

faktor pendorongnya adalah: proses kemiskinan, minimnya lapangan kerja di pedesaan, pendapatan atau upah yang rendah, adat istiadat yang ketat, melanjutkan pendidikan.6 Semakin banyak penduduk yang datang dan menetap diperkotaan berdampak semakin padatnya kota, sehingga meramaikan persaingan diantara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya pemerintah kota harus mempersiapkan segala hal dari dampak urbanisasi. Akan tetapi, kota-kota besar di Indonesia saat ini masih banyak yang belum mampu menjadi tempat untuk mensejahterakan penduduknya, karena perencanaan pembangunan di kota masih belum dapat memenuhi kebutuhan pokok perkotaan, seperti kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran yang adil secara merata.7 Sehingga, banyak dari mereka (Masyarakat Urban) tidak berhasil hidup di kota, dan akhirnya menjadi beban bagi perkotaan. Walaupun banyaknya permasalahan dan kelemahan yang ada di kota, namun masih banyak yang memilih kota sebagai tempat untuk mengadu nasib, karena kota mempunyai daya tarik yang besar khususnya bagi masyarakat pedesaan untuk dijadikan target dalam mencapai tujuan hidup mereka seperti membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, dengan cara mencari pekerjaan di sektor formal seperti bekerja di pabrik, perkantoran, atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun, tidak semua masyarakat urban mendapatkan pekerjaan, dikarenakan adanya tuntutan keahlian dan keterampilan khusus untuk mendapatkan tempat atau bekerja 6 7

B.N Marbun, SH, Kota Indonesia Masa Depan, h:60 B.N Marbun, SH, Kota Indonesia Masa Depan, h:123

3

di sektor modern (formal), serta sektor industri sudah banyak menggunakan teknologi modern seperti alat mekanis (mesin), hal ini membatasi jumlah pekerja.8 Dengan adanya keterbatasan kota dan sektor industri dalam memberikan lapangan pekerjaan di sektor formal, maka kegiatan perekonomian informal merupakan salah satu alternatif yang realistis bagi masyarakat yang berlatar belakang dari kelompok masyarakat lapisan bawah dan menengah, serta masyarakat yang tidak dapat kesempatan bekerja di sektor formal. Tadjuddin Noer effendi berpendapat bahwa: ³sektor informal dipandang sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan´9 Fenomena sektor informal, muncul selain dikarenakan adanya proses urbanisasi yang didasari oleh faktor penarik dan pendorong, serta keterbatasan pemerintah dan sektor industri menyediakan lapangan pekerjaan, sektor informal sendiri tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan. Terdapat dua pemikiran yang berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan dan sektor informal Pertama: Pemikiran yang menekankan bahwa kehadiran sektor informal sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Dengan demikian, keberadaan sektor informal merupakan gejala sementara dan akan terkoreksi oleh keberhasilan pembangunan. Kedua, kehadiran sektor informal merupakan gejala adanya ketidakseimbangan kebijaksanan 8

Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan, (PT. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta, 1993), h:40 9 Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan, h: 89

4

pembangunan. Kehadiran sektor informal dipandang sebagai akibat kebijaksanaan pembangunan yang dalam banyak hal lebih berat pada sektor modern (perkotaan) atau industri dari pada sektor tradisional (pasar).10 Menurut Chris Manning et.al, sektor informal adalah sekumpulan pedagang baik penjual barang dan jasa, yang secara ekonomis keuntungan yang diperoleh tidak begitu menguntungkan, walaupun keberadaan mereka menunjang kehidupan bagi masyarakat menengah kebawah atau miskin.11 Kemudian, Tadjuddin Noer Effendi berpendapat bahwa: ³sebagian besar pekerjaan informal khususnya di perkotaan terserap ke dalam sektor perdagangan, di antaranya pedagang kaki lima´.12 Bentuk usaha ini, sifatnya menawarkan barang dan jasa, dan banyak dipilih atau dijadikan lapangan pekerjaan oleh masyarakat strata ekonomi rendah yang mayoritas notabanenya minim akan pendidikan, dikarenakan tidak perlu mempunyai keterampilan, dan keahlian, serta tipe usaha ini tidak banyak memerlukan biaya juga ruang yang besar.13 Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari data statistik yang dikeluarkan oleh BAPPENAS pada bulan Oktober tahun 2011, mengenai sensus ekonomi pada bulan Februari tahun 2011. Dalam data tersebut, BAPPENAS mencatat penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan. sebesar 38,1 juta orang (34,24 persen) bekerja di sektor

10

Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan, h: 73 Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pembangunan, h: 149 12 Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan, h: 93 13 Jayadinata, J.T, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, (Bandung: ITB 1999), h: 146 11

5

formal yang mencakup buruh tetap atau karyawan, dan 73,2 juta orang (65,76 persen) bekerja pada kegiatan informal atau perdagangan.14 Dari pernyataan di atas, dapatlah dilihat bahwa jumlah usaha informal jauh lebih besar dari pada jumlah pekerja di sektor formal. Sehingga, benarlah jika dikatakan bahwa kegiatan perekonomian sektor informal memberikan sumbangan dan kontribusi yang sangat besar bagi roda perekonomian, serta mempunyai peran penting dalam mengurangi tingkat penganguran. Kehadiran pedagang kaki lima di perkotaan, secara tidak langsung menimbulkan dampak positif dan negatif. Di sisi positif, harga yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pedagang kaki lima relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang beredar di pasaran, menyediakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja, dan akan menjadi cikal bakal sektor formal. Dampak negatifnya, keberadaan pedagang kaki lima sering mengganggu ketertiban, kebersihan, dan merusak keindahan perkotaan, dan sering melanggar hukum.15 Dalam menangani pedagang kaki lima yang kerap memanfaatkan ruang publik dalam kegiatan ekonominya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun kebijakan dengan membuat program kerja untuk meningkatan dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, berdasarkan sumber Perda %$33(1$6³Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi´BAPPENAS, 17 Oktober 2011. Diaskses pada tanggal 6 Desember 2011. http://www.bps.go.id/.pdf 14

15

Wibowo Rianto, Identifikasi Faktor Kegagalan Relokasi Pedangang Kaki Lima :Studi Kasus Kawasan Pedagang Kaki Lima di Jl. Arjuna, Kota Bandung, Bandung: Tesis, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, UNICOM, 2006, h: 18. Diakses pada tanggal 15 April 2012. jbptunikompp-gdl-s1-2006-wiboworian-3467-bab-2.doc

6

No 1 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2007-2012: Indikator yang akan dicapai antara lain, Ditetapkannya strategi penanganan Pedagang Kaki Lima di Jakarta (registrasi, jadwal, mutasi, dan penertiban), Tertatanya para pedagang kaki lima, Meningkatnya akses pedagang kaki lima terhadap sumber modal; dan Meningkatnya inovasi bagi pedagang kaki lima, Mudahnya akses KUKM dan USIT untuk memperoleh akses untuk mendapatkan pinjaman modal dan akses ke pasar lokal atau regional, dan Tersusunnya strategi dan action plan penataan pedagang kaki lima atau USIT untuk lima tahun ke depan (Jakarta Go. Id. 2010: 1).16 Serta, untuk mengatur dan memberdayakan komunitas pedagang kaki lima, Pemerintah membuat Undang-undang untuk mengatur dan memberi kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima yaitu UUD 45 nomor 20 tahun 2008 Pasal 13, yang isinya sebagai berikut: 1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. 2. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail. 3. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 4. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Situs Resmi Pemerintah Provinsi, ³Program Kerja´, Jakarta. Gi. Id, 11 Januari 2010. Diakses pada tanggal 24 November 2011. www. Jakarta. go. id. 16

7

Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 5. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 6. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung 7. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.17 Sampai saat ini, program kerja PEMPROV dan undang-undang nomor 20 tahun 2008 Pasal 13 belum terealisasikan secara sempurna, sehingga masih banyak komunitas pedagang kaki lima yang mengalami hambatan untuk melakukan aktifitasnya, bahkan tidak dapat menjalankan usahanya dan banyak mengalami kekerasan dari komunitas pedagang lain dan perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di waktu berlangsungnya penertiban. Dalam memasarkan barang dagangannya, pedagang kaki lima kerap beraktivitas di tempat keramaian yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi mereka, seperti di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur yang mempunyai luas ± 141.000 m2, dan merupakan pintu masuk ke DKI Jakarta. Situasi di terminal tersebut,

selalu dimanfaatkan oleh

pedagang kaki lima untuk di jadikan lokasi usaha mereka. Keberadaan 17

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8

pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur masih banyak yang menggunakan tempat umum atau ruang publik dalam melakukan aktifitasnya, seperti di pinggir jalan, trotoar, emperan pertokoan, jalur alat transportasi, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kota jakarta, padahal tanpa disadari kegiatan perdagangan mereka menggangu keamanan dan ketertiban umum. Dalam

menangani

permasalahan

tersebut,

Dinas

Perhubungan

(DISHUB) membentuk Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola terminal, dan menyediakan tempat relokasi kepada pedagang kaki lima yang bisa diajak kerja sama baik dari segi administrasi dan hak kewajiban mereka, dengan memberikan fasilitas atau tempat untuk mereka berdagang di jalur keluar terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur. Relokasi yang dilakukan oleh DISHUB adalah kebijakan yang baik untuk keberadaan pedagang kaki lima, meskipun kebijakan ini belum berjalan dengan efektif dikarenakan masih ada faktor penghambat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik mengangkat judul ³3HUDQ Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur´.

9

B. Rumusan Permasalahan Pemanfaatan lokasi publik atau ruang kota yang dilarang pemerintah oleh pedagang kaki lima merupakan hasil dari ketimpangan sosial, akibat dari sulitnya seseorang mencari pekerjaan di DKI Jakarta, dan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansinya, serta penyediaan lokasi resmi yang minim untuk pedagang kaki lima. Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat, sedangkan kaitanya dengan pedagang kaki lima khususnya di terminal Kampung Rambutan adalah, Pemerintah Kota Jakarta Timur, beserta instansinya, harus memberikan lokasi aman dan resmi, serta membina mereka. Karena sektor informal ini akan terus berkembang dan jumlahnya akan semakin meningkat selama dalam proses pembangunnya tidak mengalami perkembangan.18

C. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneltian ini akan menjawab pertanyaan yang akan di teliti, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana peran dan kebijakan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ? 2. Bagaimana kendala yang ditemukan dalam relokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ?

18

Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan, h: 40

10

3. Bagaimana respon pedagang kaki lima terhadap kebijakankebijakan relokasi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penilitian ini adalah: a. Untuk mengkaji peran dan kebijakan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta terhadap pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. b. Untuk mengidentifikasi penghambat program relokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. c. Untuk mempelajari respon pedagang yang ada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur terhadap kebijakankebijakan relokasi 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan publik khususnya terhadap pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

11

b. Secara

praktis,

memberikan

masukan

bagi

pembaca,

umumnya masyarakat luas, dan khususnya bagi pedagang kaki lima luas agar lebih memahami tentang kebijakan Pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung

Rambutan

Jakarta

Timur,

serta

mencegah

terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi antara pedagang kaki lima dan pemerintah.

E. Literatur Review Dalam penulisan skripsi ini penulis telah membaca beberapa penelitian yang terkait dengan masalah pedagang kaki lima, diantaranya adalah: Satu, penelitian .XQWR +DPLGMR\R \DQJ EHUMXGXO ³Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Keberhasilan

Implementasi

Kebijakan,

Penataan,

Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Lawetan)´.19 Penelitian ini disusun bertujuan menganalisis implementasi kebijakan kota Surakarta yang tertuang dalam PERDA nomor 8 tahun 1995 tentang penataan, pembangunan pedagang kaki lima, yang menyangkut kebersihan, ketertiban, kenamanan, keindahan, dan kesehatan dilingkungan kota di wilayah Laweyan Surakarta. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kausal yang berkaitan dengan sebab-akibat, serta uji hipotesis. Hasil penelitian yang di peroleh adalah adanya 19

Kunto Hamidjoyo, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan, Penataan, Pembinaan, Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Surakarta: Studi Kasus Di Kecamatan Lawet., UNDIP, Diakses pada tanggal 14 februari 2012. ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/466/346

12

keberhasilan PERDA nomor 8 tahun 1995 dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Surakarta, dengan menggunakan uji hipotesis. Dua, penelitian :DQGD /LVWLDQL ³Pedagang Kaki Lima dan Lapangan Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2008´20 Penelitan ini menunjukkan bahwa tidak ada keberhasilan dari kebijakan dan program pemerintah daerah Jawa Barat dalam mengembangkan pedagang kaki lima terkait dengan berbagai hal, seperti: Satu, pendekatan pemerintah daerah yang masih bersifat ´supply-side´ RULHQWHG SHQJDWXUDQ SHQDWDDQ GDQ EDQWXDQ WHUKDGDS pedagang kaki lima dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pedagang kaki lima sendiri). Dua, pelaksanaan kebijakan atau program bagi pedagang kaki lima syarat dengan keterlibatan berbagai aparat ´SHPELQD´. Tiga, penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima lebih didasari pada keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek dari pada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat. Relevansi kedua kajian pustaka ini terhadap penelitian yang akan di susun penulis adalah, memberikan gambaran akan strategi pemerintah dan lembaga sosial mengenai menanggulangi pedagang kaki lima. Adapun perbedaan yang dilakukan penulis dari penelitian di atas diantaranya: Satu, lokasi penelitian. Dari kedua Penelitian di atas, melakukan penelitiannya di Jawa Barat (JABAR), dan di wilayah Laweyan kota Surakarta, sedangkan

Wanda listiliani. ³3HGDJDQJ .DNL /LPD GDQ /DSDQJDQ .HUMD -$%$5´ Akatiga. 2011. Diakses pada tanggal 20 Desember 2011. www_akatiga_org_index_php_artikeldanopini_usahakecil_72pkldanlapkerja_tmpl_component.pdf .. 20

13

penulis melakukan penelitian di Teminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Dua, fokus penelitian. Penelitian Kunto Hamidjoyo, menganalisis implementasi kebijakan kota Surakarta yang tertuang dalam PERDA nomor 8 tahun 1995. Penelitian Wanda Listiani, menganalisis implikasi kebijakan pemerintah Jawa Barat. Penelitian yang disusun penulis, bermaksud untuk mengetahui kebijakan Unit pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Sub Dinas dari Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Selain itu, ingin mengetahui implikasi kebijakan tersebut.

F. Kerangka Konseptual Dengan adanya modernisasi di pedesaan yang belum terealisasikan secara sempurna atau belum membantu perkembangan di pedesaan, di satu sisi telah merugikan masyarakat pedesaan dan menimbulkan dampak negatif, seperti masih banyak penduduk miskin, para petani dan buruh tani kehilangan lahan garapannya atau pekerjaan, sehingga penduduk pedesaan mencari alternatif pekerjaan ke tempat lain seperti perkotaan. Perkembangan kota-kota besar di Indonesia saat ini masih minim dari segala hal yang dapat menunjang perkembangan kota seperti luas wilayah, dana, sumber daya manusia (SDM) yang ahli, sehingga banyak kota-kota tidak bisa menanggulangi masalah urbanisasi.

14

Untuk memenuhi kebutuhan setiap individu atau masyarakat berusaha memenuhinya baik dengan cara bekerja di sektor formal maupun menciptakan lapangan pekerjaan, namun saat ini banyak kota-kota besar dan sektor modern dalam menyerap tenaga kerja sangat minim, sehingga mendorong mereka melakukan kegiatan perekonomian disektor informal yaitu menjadi pedagang kaki lima sebagai alternatif. Dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima di terminal DKI Jakarta, Dinas Perhubungan (DISHUB) membentuk Unit pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola terminal dan memberikan kesempatan untuk pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha di setiap terminal tersebut termasuk terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Untuk melihat bagaimana proses penanganan pedagang kaki lima yang dilakukan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta di terminal, dapat dilihat diagram alur pikir pada gambar sebagai berikut:

DISHUB

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta

Usaha Preventif:

Kepengurusan Terminal

1. di alokasikan 2. dan memberikan Perizinan usaha

Pedagang Kaki Lima

Usaha Represif: 1. Razia 2. pembongkaran dan penertiban 15

G. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini berusaha untuk mengetahui peran Unit Pengelola Angkutan Jalan DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, maka metode yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Pada prinsipnya dengan metode deskriptif yaitu, pengumpulan data-data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.21 Jadi penelitian kualitatif deskriptif digunakan penulis untuk menyusun gambaran mengenai objek yang diteliti, dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari instansi pemerintah, yaitu Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, serta para pedagang resmi dan tidak resmi (liar) yang berada di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, berdasarkan situasi dan kondisi. Kemudian, data tersebut diolah dan diartikan untuk dianalisa dari data yang telah disajikan. Kemudian, penelitian ini menggunakan Pendekatan fenomenologis. Fenomenologi kadang-kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan 21

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum,Ekonomi & Management, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, Dan Filsafat (Jakarta: GP, Press 2009), h:11

16

juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif.22 Fenomenologis dapat lebih peka menangkap fakta sosial dalam masyarakat karena meletakkan objek studi dalam kerangka yang natural, dan fenomenologis lebih menekankan pada aspek subjektif dari perilaku orang.23 Pendekatan fenomenologis digunakan penulis untuk mengetahui dan berusaha mengungkapkan peranan dalam aktivitas sosial, dalam arti untuk mengungkapkan bagaimana peran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan Jakarta Timur.24 Dengan demikian, penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan fenomenologis, diharapkan dapat mengungkapkan gambaran mengenai peran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta, dalam menjalankan program relokasi terhadap pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur yang sebenarnya. 2. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Observasi yaitu upaya mendapatkan informasi dengan cara mengamati, mencari bukti terhadap fenomena di lingkungan penelitian, yaitu Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dan pedagang kaki lima yang resmi dan tidak resmi (liar) di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Tehnik yang digunakan dalam observasi yaitu 22

Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya 2004),

h: 14. 23

Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h: 89. Engkus Kuswarno, Penelitian Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya: Fenomena Pengemis Kota Bandung (Bandung: Widya Padjajaran 2009), h: 35 24

17

dengan cara mencatat, merekam dan mendokumentasikan fenomena yang ada di lingkungan tersebut guna mendapatkan keabsahan. Dalam penelitian observasi dilakukan secara nonpartisipan, artinya penulis tidak ikut terjun kedunia atau aktivitas informan tetapi hanya mengamati perilaku mereka tanpa harus mengganggu kehadiran saya (penulis). 25 b. Wawancara (Interview) Wawancara suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan. Pada proses wawancara ini pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur, dan dalam suasana bebas,26 dengan mengutamakan rekaman dan transkrip data verbatim (kata per kata), serta mengunakan pedoman wawancara dari susunan pertanyaan yang kaku atau tidak fleksible. Informan yang akan di wawancarai adalah, 3 dari petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, diantaranya: Satu, AA yang profesinya sebagai Kepala Terminal Dalam Kota. Dua, C yang berprofesi sebagai staff Tata Usaha (TU) di terminal antar kota. Tiga, WW yang profesinya sebagai Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. Informan selanjutnya 2 dari pedagang resmi di terminal kampung rambutan, yaitu H pengelola rumah makan di tempat relokasi yaitu di jalur keluar terminal, dan L pedagang makanan dan

25

Engkus Kuswarno, Penelitian Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya: Fenomena Pengemis Kota Bandung, h: 133 26 Engkus Kuswarno, Penelitian Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya: Fenomena Pengemis Kota Bandung, h: 133

18

minuman di terminal antar kota. Kemudian, 2 dari pedagang tidak resmi (liar) yang berjualan di wilayah terminal antar kota yaitu: Satu, D pedagang mie rebus, nasi goreng, dan kopi. Dua, S pedagang es. Kemudian, 2 dari pedagang liar yang ada di terminal dalam kota yaitu: Satu, E pedagang buah-buahan. Dua, N pedagang aneka buah-buahan. Selanjutnya, satu dari masyarakat yaitu K, pensiunan pegawai kepengurusan terminal tahun 2001 dan profesinya sekarang sebagai koordinasi para pedagang yang berada di jalur keluar terminal (yang merupakan tempat relokasi). 3. Subjek Penelitian Dalam penelitian ini melibatkan 10 subjek, diantaranya: 3 dari pihak Dinas Perhubungan (DISHUB) Jakarta, dan 6 dari pedagang yang ada di terminal kampung rambutan Jakarta Timur, serta 1 dari masyarakat. Alasan pengambilan subjek penelitian tersebut, karena subjek tersebut secara langsung yang terlibat atau pelaku dalam pelaksana relokasi, serta para pedagang. 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di 2 tempat, yaitu: Satu, di Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Sub Dinas dari Dinas Perhubungan Jakarta yang lokasinya di daerah Rawamangun Jakarta Timur. Alasan dipilihnya lokasi di Unit ini karena, merupakan pelaksana atau aktor yang melakukan relokasi atau penyedia tempat dan perizinan bagi para pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan Jakarta Timur.

19

Dua, di jalur keluar terminal bus terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Dipilihnya lokasi tersebut dalam penelitian ini, didasarkan beberapa alasan, yaitu: a. Merupakan lokasi terkonsentrasinya sebagian besar pedagang kaki lima. b. Merupakan daerah yang ramai akan aktivitas dan pengunjung, serta alat transportasi. c. Di wilayah tersebut terdapat tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima. Orientasi wilayah studi dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

terminal dalam kota

terminal antar kota

jalur keluar terminal bus

Sumber di atas: Hasil Observasi Pada Tanggal 27 Maret 2012.

20

5. Waktu Penelitian Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, terhitung tujuh bulan, mulai dari bulan Desember 2011 sampai bulan Juni 2012. 6. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder: a. Data primer, yaitu: data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan dan observasi secara langsung di lapangan, data-data yang dihasilkan di tulis kembali ke dalam bentuk traskrip, kemudian peneliti tabulasikan dengan cara melihat point-point yang mendukung untuk analisis data. b.

Data Sekunder, yaitu: data-data yang diperoleh dari perantara seperti buku-buku, laporan, artikel, dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

7. Analisis Data Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari fenomena keberadaan pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, dan mengamati langkah-langkah pemerintah kota dalam merelokasi keberadaan pedagang kaki lima. Kemudian, penulis melakukan serangkaian prosedur pemecahan masalah dengan memberikan atau uraian atas suatu

21

keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap subjek yang diteliti.27

H. Sistematika Penulisan Meninjau pokok-pokok masalah penelitian, serta metode-metode analisis di atas, maka skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Secara sistematis, bab-bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan BAB II KERANGKA TEORI: Bab ini meliputi tentang, pengertian peran, pengertian relokasi,

jenis-jenis lokasi, bentuk-bentuk relokasi,

strategi relokasi, definisi pedagang kaki lima, karekteristik pedagang kaki lima, jenis dagangan pedagang kaki lima, bentuk sarana pedagang kaki lima, teori fungsional struktural Talcott Parsons, teoti taraf menengah Robert K. Merton, teori konflik Ralf Dahrendorf, dan resistensi.

27

Roni Kountur, Metodologi Penelitian (Jakarta: PPM, Press 2005), h:105

22

BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN JAKARTA TIMUR: Menjelaskan tentang karakteristik lokasi penelitian, subjek dan fokus penelitian. BAB IV ANALISIS: Bab empat merupakan analisa hasil penelitian, yang berupa gambaran peran dan kebijakan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima lima di terminal kampung Rambutan Jakarta Timur, faktor penghambat relokasi pedagang Kaki Lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, dan respon pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur terhadap kebijakan-kebijakan relokasi. BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti. Pada bagian akhir disertai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

23

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Peran Menurut Soejono Sukamto, peran mencakup tiga hal yaitu: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.1 Sedangkan menurut Talcott Parson, ³SHUDQ DGDODK DSD \DQJ GLODNXNDQ DNWRU GDODP SRVLVLQ\D LWX GLOLKDW GDUL GDODP NRQWHNV VLJQLILNDQ VLIXQJVLRQDOQ\D XQWXN VLVWHP \DQJ OHELK OXDV´2 Keberadaan aktor menurut George Ritzer et al ³XQWXN PHQJDEGL NHSDGD NHSHQWLQJDQVLVWHP´3 Lebih jelas lagi kaitannya dengan sosiologi, Gross et al, mendefiniskan SHUDQVHEDJDL³VHSHUDQJNDWKDUDSDQ-harapan yang dikenakan pada individu \DQJ PHQHPSDWL NHGXGXNDQ VRVLDO WHUWHQWX´4 Lebih lanjut David Berry menjelaskan bahwa, dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: Pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau

1

Soejono Sukamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h: 244 2 George ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prenada Media Group 2007), h: 124 3 George ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi Modern, h: 125 4 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h: 105-106

24

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orangorang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.5 Dengan demikian, peran merupakan suatu tindakan berdasarkan posisi yang ditempati, dan dalam di setiap tindakannya dituntut untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan memenuhi keinginan masyarakat.6 Menurut -DPHV ( $QGHUVRQ ³WLQGDNDQ PHUXSDNDQ NHELMDNDQ \DQJ GLVXVXQ ROHK pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan tujuan tersebut untuk

kepentingaQ PDV\DUDNDW´7

Kebijakan

merupakan

keputusan

pemerintah dan juga sebagai sebuah program.8 Kaitanya dengan peran Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dari setiap tindakannya melalui kebijakannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan untuk para pedagang dapat memberikan peluang untuk melakukan kegiatan usahanya.

5

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, h: 107 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, h: 106 7 Tri Widodo W. Utomo, SH. MA, Analisis kebijakan Publik, Samarinda: Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam 2009, h: 5. Diakses pada 25 Februari 2012. http://s3.amazonaws.com/ppt-download/kebijakanpublik-090608040451-phpapp02 8 Tri Widodo W. Utomo, SH. MA, Analisis kebijakan Publik, h: 7 6

25

B. Relokasi

1. Definisi Relokasi

Berdasarkan kamus besar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, relokasi diartikan dengan perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri ataupun tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-DODVDQ WHUWHQWX´.9 6HGDQJNDQ PHQXUXW +DULDQWR ³XSD\D menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan SHUXQWXNDQQ\D´10 Dengan demikian, relokasi pedagang kaki lima yaitu mengalokasikan atau menempatkan para pedagang ke lokasi yang telah ditentukan yang dianggap strategis untuk tercapainya tata kota yang kondusif dan tertib.11 2. Jenis-jenis Lokasi Setelah disahkannya Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011- 2030 pada tanggal 24 Agustus 2011, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau untuk mensosialisasikan dan merealisasikan PERDA tersebut kepada seluruh elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai 9

Mamfaluthy al-fuadhil ma'az, Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Di Banda Aceh, Peunebah, 21 Juni 2011. Diakses pada tanggal 2 Februari 2012. http://peunebah.blogspot.com/2011/06/dampak-kebijakan-relokasi-terhadap.html 10

Wibowo Rianto, Identifikasi Faktor Kegagalan Relokasi Pedangang Kaki Lima :Studi Kasus Kawasan Pedagang Kaki Lima di Jl. Arjuna, Kota Bandung, Bandung: Tesis, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, UNICOM, 2006, h: 19. Diakses pada tanggal 15 April 2012. jbptunikompp-gdl-s1-2006-wiboworian-3467-bab-2.doc 11

Wibowo Rianto, Identifikasi Faktor Kegagalan Relokasi Pedangang Kaki Lima :Studi Kasus Kawasan Pedagang Kaki Lima di Jl. Arjuna, Kota Bandung, h: 19.

26

pihak lainnya untuk menciptakan tata ruang kota menjadi kondusif, dan pembangunan yang fungsional atau bermanfaat sebagaimana fungsinya, serta meminimalisir pelanggaran seperti pemanfaatan lahan. Dalam PERDA tersebut, juga mengatur tentang keberadaan sektor informal, dengan menyediakan ruang untuk sektor informal seperti pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah.12 Untuk merealisasikan PERDA tersebut, pemerintah telah menyediakan lokasi untuk para pedagang dan mengelompokannya menjadi 6 jenis lokasi, hal ini berdasrkan Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2010. Lokasi-lokasi tersebut diantaranya: Satu, Lokasi Binaan. Lokasi tersebut merupakan sarana dan fasilitas usaha yang terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup yang dilengkapi dengan WC umum, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi. Dua, Lokasi Sementara. Yaitu, sarana dan fasilitas usaha yang terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka atau tertutup, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi. Tiga, Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam. lokasi untuk sarana dan fasilitas lokasi usaha pedagang tanaman hias dan batu alam yang terdiri dari tempat usaha terbuka, air, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi. Empat, Lokasi Pujasera UKM. Yaitu, Sarana dan fasilitas usaha yang terdiri dari tempat usaha setengah terbuka, terbuka dengan fasilitas listrik, air dan penampungan sampah. Lima, Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Lokasi terjadwal usaha mikro pedagang kaki lima terdiri dari tempat usaha terbuka, listrik dan Lenny, ed., ³PERDA RTRW 2030 Disahkan´ Berita Jakarta, 25 Agustus 2011, h: 2. Diakses pada tanggal 16 Maret 2012. www.jakarta.go.id/web/news/2011/.../Perda-RTRW-2030Disahkan 12

27

penampungan sampah. Enam, Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki lima. terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka, tertutup, WC umum, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi. 13 3. Bentuk-bentuk Relokasi Dalam prakteknya, terdapat 2 macam bentuk relokasi yang berdasarkan sifatnya, yaitu relokasi mandiri dan relokasi paksaan. Relokasi mandiri, dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok merelokasi ketempat pilihan mereka sendiri berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi. Kemudian, menurut menteri sosial periode 2005 Bakhtiar Chamsjah, terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya relokasi paksaan yaitu: Pertama, relokasi yang dilakukan secara dogmatis. Bentuk relokasi ini hanya untuk tercapainya suatu kepentingan satu pihak tanpa memberikan ruang pada pihak lain, contoh demi terciptanya lingkungan kota yang indah dengan membangun taman dan lain-lain. Kedua, relokasi ekslusif atau non partisipatif. Bentuk relokasi ini untuk kepentingan sepihak sehingga tidak sampai atau tidak tepat sasaran. Ketiga, relokasi buta terhadap nilai dan etika. Bentuk relokasi ini, dalam memindahkan para pedagang ke tempat relokasi dengan menggunakan kekerasan dan paksaan (Represif).14

13

Situs Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diakses pada tanggal 16 Maret 2012. http://www.jakarta.go.id/jakv1/item/halaman/0/0/3487/1/6/2/44/3/6/4/44/5/294/nid/3487 14

Disti Ayu Kusuma, Efiktivitas Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Resto PKL Restoran Mrican, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Skripsi: Yogyakarta, Universitasa Gajah Mada, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Tekhnik, , 2010, h: 30-31. Diakses tanggal 5 februari 2012. www.4shared.com/office/.../tugas_akhir_-_efektivitas_relo.html

28

4. Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam merelokasi pedagang kaki lima harus memperhatikan setiap aspek dari pedagang kaki lima khususnya kebutuhan dan keinginan mereka, dan relokasi tidak hanya untuk kepentingan semata seperti tujuan demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman di kota, akan tetapi dalam menyediakan lokasi di usahakan strategis dan efektif supaya para pedagang tidak kembali menimbulkan masalah bagi kota. Dengan demikian, strategi relokasi yang efektif dan harus dipertimbangkan. Menurut Ramdhani terdapat 4 strategi, yaitu: Pertama, Kestrategian Lokasi. Hal ini dijalankan supaya konsumen lebih mudah menjangkau lokasi usaha pedagang kaki lima. Kedua, Faktor Visual. Yaitu, memberikan kesan nyaman, aman, indah, dan asri, supaya menarik minat konsumen. Ketiga, Hirarki

Pembangunan.

Dalam

pembangunannya

diusahakan

dapat

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Keempat, biaya sewa atau penjualan tanah maupun kios dengan harga yang murah sehingga dapat yang terjangkau oleh pedagang. Selanjutnya, Apriyanto memberikan tambahan bahwa lokasi untuk relokasi PKL harus strategis dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, mempunyai akses masuk ke dalam pasar yang memadai, minimal 2 jalan untuk akses masuk dan akses keluar, dekat dengan ruang publik seperti terminal atau stasiun kereta, dan prasarana dan

29

sarana pendukung untuk para pedagang kaki lima, seperti listrik, MCK (WC umum), air bersih, dan tempat pembuangan sampah. 15

C. Pedagang Kaki Lima 1. Definisi pedagang kaki lima Mc. Gee dan Yeung mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai ³VHNHORPSRN RUDQJ \DQJ menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar´.16 Menurut Ari Susilo Budi, pedagang kaki lima adalah: Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dengan melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil atau terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.17 Kemudian, berdasarkan PERDA Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2002, mendefinisikan pedagang kaki lima adalah perorangan atau pedagang yang didalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya

15

Wibowo Rianto, Pedagang Kaki Lima di Jl. Arjuna, Kota Bandung, Bandung: Tesis, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, UNICOM, 2006, h: 19. Diakses pada tanggal 15 April 2012. jbptunikompp-gdl-s1-2006-wiboworian-3467-bab-2.doc 16 Ari Susilo Budi, Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang, Semarang: Tesisi, Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro, 2006, h: 34. Diakses pada tanggal 25 November 2011 dari www. Eprints.undip.ac.id. 17 Ari Susilo Budi, Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang, h: 35.

30

memakai tempat-tempat atau fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.18 Sedangkan menurut PERDA Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007, mendefinisikan pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.19 Dari beberapa definisi diatas, maka pedagang kaki lima merupakan individu atau kelompok yang mayoritas melakukan suatu kegiatan usahanya dengan ilegal atau tidak diakui pemerintah karena melanggar hukum.20 Menurut Firdausy, para pelaku kegiatan perekonomian ini (Pedagang Kaki Lima) sebagian besar pelaku berpendidikan rendah, dan kerap berlokasi ditempat yang padat lalu lintas karena kurang memperhatikan lingkungan.21 Dengan demikian, Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima baik secara sengaja maupun tidak di sengaja dikarenakan faktor pengetahuan yang rendah dan ketidaktahuan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 tahun 2002 ³Perpasaran Swasta di DKI Jakarta´, h: 8. 19 3HUDWXUDQ'DHUDK3URYLQVL'.,-DNDUWD1RWDKXQ³Ketertiban Umum´, h: 4. 18

20

Wibowo Rianto, Pedagang Kaki Lima di Jl. Arjuna, Kota Bandung, Bandung: Tesis, UNICOM, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 2006, h: 16. Diakses pada tanggal 15 April 2012. jbptunikompp-gdl-s1-2006-wiboworian-3467-bab2.doc 21 Tumpal Hasiholan Agustinus, Strategi Penanganan pedagang Kaki Lima, Jakarta: Tesis, Fakultas ekonomi, Universitas Indinesia, 2010, h: 15. Diakses tanggal 5 Februari 2012.

www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131333-T%2027614...pdf.

31

akan hukum yang berlaku sehingga pemanfaatan ruang publik kerap dilakukan. 2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima Sejalan dengan hal di atas, Kartono memberikan ciri-ciri umum pedagang kaki lima sebagai berikut: Satu, merupakan individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan usahanya merangkap sebagai pedagang dan produsen. Dua, keberadaannya ada yang permanen atau menetap di lokasi, dan ada yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Tiga, jenis barang dagangannya berupa makanan dan minuman yang awet atau tahan lama, serta dalam memasarkan dagangannya bersifat satuan. Empat, pada umumnya bermodalkan dan berpenghasilan minim. Lima, kualitas barang yang di pasarkan rendah dan kadang tidak bermutu. Enam, pendapatan dan pengeluaran uang dalam kegiatan usaha tidak banyak, dan para konsumennya mayoritas yang daya belinya rendah. Tujuh, usaha skala kecil dapat berupa Familly Enterprise. dimana anggota keluarga ikut serta untuk membantu dalam usaha tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Delapan, adanya kegiatan tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Sembilan, adanya variasi jam kerja. Dalam menjalankan Kegiatan usanya, para pedagang ada yang secara penuh, ada juga secara musiman. Sepuluh, barang-barang yang dijual biasanya Convenience Goods jarang sekali Specialy Goods. Sebelas, berada dalam suasana psikologis tidak tenang diliputi rasa takut. ini dikarena ketakutan para pedagang akan

32

keberadaan mereka yang melanggar hukum sehingga cemas akan adanya tim penertiban. 22 3. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima Mengutip pemikiran Mc. Gee dan Yeung yang menyatakan bahwa, Jenis barang dagangan yang akan dipasarkan para pedagang kaki lima bisa ditentukan oleh lingkungan sekitar atau kebutuhan dan permintaan dari masyarakat setempat. Dengan demikian, jenis barang dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima bermacam-macam bentuknya. Untuk lebih jelasnya lagi, Mc. Gee dan Yeung mengelompokan jenis dagangan yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima dimenjadi 4 kelompok, yaitu: Pertama, makanan yang belum diproses atau barang mentah seperti daging, buahbuahan, dan sayuran. Kedua, makanan siap saji atau instan, seperti nasi beserta lauk-pauknya, dan minuman. Ketiga, barang matrial dan kesehatan, seperti tekstil dan obat-obatan. Keempat, jasa. Yang terdiri dari beragam aktivitas, seperti tukang cukur rambut, bengkel, tukang servis elektronik, warung telepon, dan counter handphone.23

Zakik, ³Analisis Strategi dan Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya,´ PDII, Semarang: Tesis, Jurusan Ekonomi, Universitas Unijoyo, 2006, h: 96. Diakses pada tanggal 3 Februari 2012. Jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/120692119.pdf 23 Ari Susilo Budi, Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang, Semarang: Tesis, Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, 2006, h: 35. Diakses pada tanggal 25 November 2011 dari www. Eprints.undip.ac.id. 22

33

4. Bentuk Sarana Pedagang Kaki Lima Dalam memasarkan atau menjual barang dagangannya, para pedagang kaki lima mengunakan bermacam-macam sarana untuk mendukung kegiatan perekonomiannya berdasarkan jenis barang dagangannya. Adapun bentuk sarana yang digunakan para pedagang kaki lima menurut Waworoentoe, yaitu sebagai berikut: Satu, gerobak atau kereta dorong. Bentuk sarana tersebut dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (Static) atau menetap (mangkal) di lokasi, dan juga bisa di sebut pedagang semi permanen (Semi Static) berpindah-pindah atau menetap hanya sementara. Dua, pikulan atau keranjang. Bentuk sarana perdagangan ini di kategorikan semi permanen (Semi Static) dan sering digunakan oleh pedagang kaki lima keliling (Mobile Hawkers). Tiga, warung semi permanen. Bentuk sarana ini dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima permanen (Static), karena sarana yang menggunakan sarana bongkar dan pasang, serta dalam melakukan kegiatan perekonomiannya menetap di lokasi, bahkan sering juga berpindah-pindah. Sarana ini terdiri dari beberapa gerobak atau kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Empat, kios. Bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan, kayu, dan bahan-bahan material, yang di bentuk menyerupai sebuah bangunan semi permanen. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang permanen (Static) atau menetap bahkan sarana tersebut juga dijadikan tempat tinggal. Kelima, gelaran atau alas. Sarana ini berupa tikar, kain, dan papan untuk menjajakan

34

dagangannya.

Berdasarkan

sarana

tersebut,

pedagang

ini

dapat

dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (Semi Static).24

D. Teori 1. Teori Fungsional Struktural a. Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons Dalam teori Fungsionalisme Struktural, masyarakat sebagai suatu sistem yang bagian-bagiannya saling berkaitan satu sama lain, dan tidak dapat berfungsi jika tidak adanya hubungan dengan yang lainnya. Menurut Talcott Parson, dalam setiap sistem masyarakat harus menjalankan setiap fungsi demi keberlangsungan hidupnya. Dalam fungsi tersebut terdapat 4 bentuk,

yaitu

sebagai

berikut:

Adaptasi

(Adaptation),

merupakan

penyesuaian terhadap lingkungan yang ditempati dengan menggunakan sarana dan fasilitas yang dimiliki individu untuk dapat hidup dan eksis. Tujuan (Goal), dalam pencapaian tujuan, terdapat tiga persyaratan yaitu Satu, harus ada suatu tujuan. Dua, harus ada anggota atau tenaga yang dapat mencapai tujuan sehingga dapat menarik atau mengarahkan suatu individu baru untuk menggantikan lama. Tiga, harus ada kewaspadaan, ketelitian, keterbukaan dan kebijaksanaan berkenaan dengan kebutuhan sistem dan perubahan zaman. Integrasi (Integration), suatu individu atau kelompok masyarakat yang mengatur hubungan diantara komonen-komponennya berdasarkan peranan mereka. Pemeliharaan Pola-pola (Latency), merupakan 24

Ari Susilo Budi, Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang, h: 36-37.

35

suatu tindakan yang mempertahankan pola atau nilai budaya yang sudah terbentuk dalam individu masyarakat. 25 Keempat fungsi tersebut, diterapkan pada semua sistem tindakan yaitu sebagai berikut: Satu, Sistem Organisme. Kesatuan yang paling dasar dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. Hal lain yang termasuk ke dalam aspek fisik ini ialah lingkungan fisik di mana manusia itu hidup. Dua, Sistem Kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini ialah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan. Tiga, Sistem Sosial. Sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi interaksi itu tidak terbatas antara individuindividu melainkan juga terdapat antara kelompok, institusi, masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional. Sistem sosial selalu terarah kepada equilibitium (keseimbangan). Empat, Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar adalah kepercayaan religius, bahasa, dan nilainilai. 26

25

K. J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1993), h: 208. Ferryroen, ³Talcott Parsons: Teori Struktur Fungsional´, Ferryroen, 30 Agustus 2011, h: 2. Diakses pada tanggal 14 April 2012 http://ferryroen.wordpress.com/tag/talcott-parsons-teoristruktur-fungsional/ 26

36

Selanjutnya, sistem tindakan Talkott Parson terdapat 4 komponen skema tindakan, yaitu: Satu, pelaku atau aktor. Parson melihat aktor sebagai termotivisir untuk mencapai tujuan. Dua, Tujuan (Goal). Tujuan yang dicapai harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Tiga, Situasi. Tindakan untuk mencapai tujuan ini biasanya terjadi dalam situasi (Prasarana dan Kondisi). Empat, Standar-standar Normatif: Skema ini sangat penting untuk mencapai tujuan, dalam pencapaian tujuan aktor harus memenuhi sejumlah standar atau aturan yang berlaku di masyarakat. 27

b. Teori Fungsional Struktural Robert K. Merton

Robert K. Merton seorang fungsionalis yang menggunakan terminologi fungsionalisme taraf menengah, Teori ini dikemukakan oleh Robert. K. Merton yang berorientasi pada kelas. Namun secara teoretis, Merton memiliki perspektif yang sama dengan sosiolog fungsionalisme. Merton telah mengutip 3 postulat yang ia kutip dari analisa fungsional, diantaranya ialah: Pertama, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari system sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi

internal

yang

memadai,

tanpa

menghasilkan

konflik

berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini, Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan

27

Ferryroen, ³Talcott Parsons: Teori Struktur Fungsional´, h: 2

37

karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain. Kedua, yaitu fungionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan. Ketiga, yaitu Indispensability. yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang kertiga ini masih kabur, dalam artian tak memiliki kejelasan apakah suatu fungsi merupakan keharusan.28 Dalam teori fungsionalisme taraf menengah, Merton juga mencoba menjelaskan perilaku deviasi dengan membagi norma sosial menjadi 2 jenis yaitu: Satu, Tujuan Sosial (Sociate Goals). Dua, Sarana yang tersedia (Means). Dalam kontaks ini, Robert K. Merton mengemukakan 5 bentuk kemungkinan adaptasi yang dilakukan setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan (Goals) dan tata cara yang telah membudaya

Shvoong, ³Pokok-pokok Teori Struktur Fungsional´. Shvoong, 30 Juni 2011. h: 3. Diakses pada tanggal 20 April 2012. http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporarytheory/2180241-pokok-pokok-teori-struktural-fungsional/#ixzz1oRAim3fI 28

38

(Means), yaitu: Pertama, Konformitas (Conformity), yaitu suatu keadaan di mana anggota masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat sebab adanya tekanan moral yang melingkupinya. Kedua, Inovasi (Inovation) terjadi manakala tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipertahankan tetapi dilakukan perubahan sarana yang dipergunakan sebagai alat untuk meneapai tujuan tersebut. Ketiga, Ritualisme (Ritualism) adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun masih tetap memilih sarana atau tata cara yang telah ditentukan. Keempat. Penarikan Diri (Retreatisme) merupakan keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah tersedia dalam masyarakat. Retreatisme ini mencerminkan mereka-mereka yang terlempar dari kehidupan masyarakat. Kelima. Pemberontak (Rebellion). yakni suatu keadaan di mana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak serta berupaya untuk mengganti dan mengubah seluruhnya.29 2. Teori Konflik Ralf Dahrendorf Pada dasarnya, teori konflik sama dengan fungsionalisme struktural, yaitu pada studi struktur dan institusi sosial dan melihat masyarakat sebagai satu sistem, yang terdiri dari bagian-bagian.30 Tetapi, persepktif fungsionalis menganggap masyarakat statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Sedangkan, perspektif konflik melihat bahwa masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Fungsionalis 29

Dr. Ir. Herien puspitawati, Teori Struktural Fungsional Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga (Bogor: Ikk Fema 2009), h: 17-18 30 Bernard, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h: 71-72.

39

menekankan keteraturan sebagai sumber integrasi dan keseimbangan, teoritisi konflik menekankan konflik sebagai sumber perubahan.31 Teori konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf merupakan teori NRQIOLNGLDOHNWLN0HQXUXW'DKUHQGRUI³PDV\DUDNDWPHPSXQ\DLGXDZDMDK \DNQL NRQIOLN GDQ NRQVHQVXV´ 'DKUHQGRUI EHUVDQGDU SDGD IXQJVLRQDO struktural,

dan

mengatakan

bahwa

dalam

struktural

fungsional

keseimbangan atau kestabilan bisa bertahan karena kerjasama yang sukarela atau karena konsensus yang bersifat umum, sedangkan dalam teori-teori konflik kesetabilan atau keseimbangan terjadi karena pemaksaan. Hal itu berarti, dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga kesetabilan bisa dicapai. 32 Pernyataan di atas membawa Dharendorf membawa kepada tesis penting yang dikemukakannya yakni, distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis. Berdasarkan tesis tersebut, posisi yang ada di dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda, kekuasaan atau otoritas tidak terdapat secara interistik didalam pribadi-pribadi melainkan posisi-posisi yang mereka tempati. Kekuasaan atau otoritas selalu mengandung dua unsur, yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau bawahan. Mereka yang

31

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Pranada Media, 2005), h: 153. 32 Zainuddin Malik, Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik (Surabaya: LPAM 2003), h: 207

40

menduduki posisi sebagai penguasa atau atasan diharapkan untuk mengontrol orang-orang yang dikuasai atau bawahannya. Dengan demikian, kekuasaan atau otoritas itu adalah sesuatu yang sah (Legitimate), dengan demikian sah pula sangsi-sangsi yang dikenakan terhadap orang-orang yang melawan kekuasaan tersebut. 33 Selanjutnya, Dahrendorf menjelaskan pertalian antara konflik dan perubahan sosial. Konflik dapat berfungsi untuk melahirkan perubahan. Dia menyatakan apabila kelompok-kelompok bertentangan muncul, dengan demikian mereka akan terlibat dalam tindakan, yang mengarah pada perubahan didalam stuktur sosial.34 Dalam teori konflik atau paksaan (Koersi), Dharendorf menempatkan suatu kerangka yang menjelaskan proses-proses terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu: Satu, setiap masarakat di segala bidangnya mengalami proses-proses perubahan sosial, karena manusia tidak pernah puas akan apa yang telah dicapai. Dua, tiap manusia memperlihatkan perbantahan (Dissensus) dan konflik disegala bidangnya. Tiga, setiap masyarakat terdiri atas dasar paksaan yang dikenakan oleh segelintir anggota yang mempunyai otoritas ke sesama anggota lain. Empat, setiap unsur dalam masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahannya.35

33 34

Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h: 53-58 Bernard, Teori Sosiologi Modern, h: 78.

35

K. J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1993), h: 213.

41

Dharendorf melihat masyarakat dari segi pandang teori konflik terbagi menjadi 2 kategori yaitu, orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Dualisme tersebut, merupakan struktur- struktur dan hakikat tiap-tiap kehidupan bersama, mengakibatkan kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin

saling berlawanan.36

Diferensiasi

kepentingan melahirkan

kelompok-kelompok yang saling berbenturan, yaitu kekuasaan atau otoritas mengandung 2 unsur yaitu orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai (Superordinasi) atau dengan kata lain atasan dan bawahan (Subordinasi). Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain: Satu, Kelompok Semu (Quasi Group). Dua, Kelompok Kepentingan (Manifes). Tiga, kelompok konflik kelompok semu. Sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam 2 perkumpulan, yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawahi (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Dharendorf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap

36

K. J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, h: 214.

42

mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya adaperubahan.37 E. Resistensi Sektor Informal Pada penulisan skripsi ini juga penulis mengurai tentang resistensi untuk berupaya mengetahui tindakan-tindakan individu, masyarakat, dan kelompok yang berada di dalam konflik, karena kajian resistensi ini menjadi titik tengah dari kecenderungan teori konflik yang melihat fenomena dari stuktur atau dari atas ketimbang sebaliknya. Oleh karena itu, kajian resistensi

lebih

menitikberatkan

pada

tindakan-tindakan

individu.

Disamping itu, pandangan ini juga dipengaruhi oleh pemikiran-pimikiran antropologi yang memandang manusia sebagai subjek analisis, bukan objek.38 1. Pengertian Resistensi Resistensi menurut kamus Besar Ilmu Pengetahuan mendefenisikan sebagai perlawanan, daya tahan, ketahanan, keawetan.39 James Scott mendefinisikan resistensi adalah, setiap tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah yang tujuannya untuk meredam, melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan yang dikenakan pada kelas kelas yang lebih atas.

37

K. J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, h: 215-218. 38 Yusran Darmawan, ³5HVLVWHQVLGDODP.DMLDQ$QWURSRORJL´Timur Angin, Agustus 2009. Diakses pada 2 Pebruari 2011 dari http://timurangin.blogspot.com/2009/08/resistensi-dalamkajian-antropologi.html 39 Seve M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Lembaga Pengkajian Kebudyaan Nusantara/LPKN, 1997).

43

Dengan demikian resistensi merupakan gerakan atau perlawanan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap sesuatu hal.40 2. Bentuk-bentuk resistensi Sektor Informal Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan Pedagang Kaki Lima yang merupakan bentuk kegiatan ekonomi sektor informal, antara lain dengan melakukan resistensi secara terbuka dan resistensi secara terselubung.41 Hal ini terkait erat dengan teori resistensi yang dikemukakan oleh James Scott. a. Resistensi Terbuka Menurut James Scott, resistensi terbuka merupakan bentuk resistensi yang terorganisir, sistematis, dan berprinsip, yang bertujuan berusaha meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Manisfestasi dari bentuk resistensi

ini

adalah

digunakannya

cara-cara

kekerasan

seperti

pemberontaan dan pembangkangan.42 Cara-cara yang diterapkan oleh para pedagang kaki lima antara lain dengan melakukan perlawanan secara terang-terangan atau resistensi secara terbuka. Resistensi secara terbuka dilakukan dengan melawan secara langsung kepada petugas yang mau menangkap mereka. Adapun bentukbentuk resistensi terbuka meliputi: Satu, menghadapi langsung atau Maria Sri Rahayu, ³Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA no. 3 Tahun 2000: Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar,´ UNUD, Denpasar: Tesis, Fakultas 40

Pendidikan IPS, Jurusan Sejarah IKIP PGRI, h: 11-12. Diakses dari Internet pada tanggal 20 Oktober 2012. ejournal.unud.ac.id/.../6~strategi%20pedagang%20kaki%20lima.pdf 41 Maria Sri Rahayu³Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA No. 3 Tahun 2000: Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar,´ h: 13.

$QGL 6XUDGL ³Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastuktur Perdesaan: (Studi Kasus di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat),´ Komunitas, Vol. IV No.3 November 2008, h: 5455 42

44

melawan petugas. Dua, tetap berjualan di lingkungan yang di larang. Tiga, menolak relokasi.43 b.

Resistensi Terselubung

Resistensi terbuka lebih bersifat adanya kontak langsung (adu fisik) dengan para petugas tetapi kalau dalam taraf resistensi terselubung hal tersebut justru malah dihindari. James Scott, mengemukakan resistensi yang bersifat terselubung merupakan kegiatan kecil-kecilan. Insidentil dan, gejala kejahatan sekundernya adalah: Satu, tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual. Dua, bersifat untung-untungan dan pamrih. Tiga, tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner. Empat, dalam maksud dan logikanya mengandung anti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada.44 Pada tahap ini para PKL malah cenderung untuk menghindari petugas. Ada berbagai cara yang mereka lakukan untuk melakukan perlawanan kepada petugas, misalnya dengan hal-hal sebagai berikut. Satu: mengomel, menggerutu, dan membicarakan Petugas. Dua, membawa lari barang dagangan bahkan meninggalkan pembeli yang sedang makan. Tiga, menyembunyikan barang dagangan. Empat, pura-pura sebagai pengunjung biasa saat petugas datang. Lima, sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan

Maria Sri Rahayu³Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA no. 3 Tahun 2000: Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar´ h: 14. 44 Sudarso, Resistensi Terselubung Buruh Anak Perkebunan (Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2003, h. 26. 43

45

dengan petugas. Enam, memberi uang sogok kepada petugas. Tujuh, menebus barang dagangan yang telah disita.45 3. Strategi Resistensi Sektor Informal Sektor informal mempunyai strategi resistensi sebagaimana strategi digunakan untuk meminimalisir tekanan-tekanan yang ada. menurut Alisjahbana, terdapat 5 strategi yang digunakan oleh para pelaku kegiatan sektor informal, diantaranya: Satu, Financial ware. Financial ware merupakan kemampuan yang dimiliki para pedagang kaki lima dalam sektor keuangan yang digunakan untuk menyogok petugas, lurah dan camat agar tidak bersikap represif dan mau membocorkan setiap akan terjadi obrakan. Dua, Consciousness ware. Yaitu kesadaran dari para pedagang kaki lima untuk melakukan resistensi. Tiga, Organization ware. Suatu strategi dengan menggunakan sarana organisasi yang kuat. Empat, Social ware. Yakni menggalang kekompakan sosial antara sektor informal yang satu dengan yang lain. Lima, Hardware. menggunakan strategi dengan cara mengambil kesempatan dari situasi (main kucing-kucingan).46 4. Faktor-Faktor Resistensi Sektor Informal Menurut

Sudarso,

faktor

resistensi

dikarenakan

adanya

ketidakberdayaan seseorang, dilain hal juga dipegaruhi oleh sistem perpolitik disuatu negara.47 Keberanian sektor informal untuk melakukan resistensi adalah sebuah proses akumulasi dari berbagai fenomena yang Maria Sri Rahayu³Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA no. 3 Tahun 2000: Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar,´ h: 18-21. 46 Alisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota (Yogyakara: Laksbang Pressindo 2005), h: 142-143. 47 6XGDUVR³5HVLVWHQVL7Hrselubung Buruh Anak Perkebunan´ h: 75. 45

46

melatarbelakangi, antara lain: Pertama, adanya model penataan sektor informal yang selalu menggunakan pendekatan represif, bukan persuasif. Kedua, adanya sikap ketidakpedulian pemerintah kota terhadap keberadaan sektor informal sehingga selalu dimarjinalkan. Ketiga, terbungkamnya suara sektor informal. Budaya Top Down, dalam setiap pembuatan kebijakan yang mengatur sektor informal juga menyebabkan terjadinya resistensi sektor informal terhadap Pemerintah Kota. Keempat, adanya stigma negatif yang selama ini sengaja ditempelkan oleh Pemerintah Kota terhadap keberadaan sektor informal. Kelima, berhembusnya era reformasi. Era reformasi merupakan variabel penting yang bisa memicu terjadinya resistensi sektor informal, karena era itu mampu memberikan suasana atau ruang bagi terwujudnya resistensi sektor informal dalam bentuk yang nyata.48

48

Alisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota, h: 167-169.

47

BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA, TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN JAKARTA TIMUR, dan PEDAGANG KAKI LIMA di TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN JAKARTA TIMUR

A. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 1. Sejarah Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sehingga membentuk suatu organisasi atau unit pelaksanaan teknis yaitu Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta pada tanggal 22 Januari tahun 2003 yang berdasarkan keputusan Gubernur nomor 8 tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003.1 Tujuan dibentuknya unit ini yaitu: Satu, untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi darat. Dua, memenuhi prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah indonesia. Tiga, meningkatkan kualitas penyediaan jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima didalam manajemen produksi. Empat, meningkatkan daya saing transportasi darat sehingga dapat berkompetisi dengan moda lainnya. Lima, meningkatkan pembangunan

1

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2010), h:11.

48

transportasi darat yang merata dan berkelanjutan. Enam, menciptakan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lain.2 2. Visi Dan Misi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Dalam upaya memberikan perannya di bidang transportasi di DKI Jakarta, visi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta adalah menciptakan terminal yang bersih, aman, nyaman, dan tertib bagi pengguna angkutan umum. Sedangkan Misi Unit dari unit ini yaitu: Satu, merencanakan pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan jalan yang memadai. Dua, menyediakan anggaran yang memadai. Tiga, melaksanakan pengawasan dan penertiban terminal secara kesinambungan. Empat, melaksanakan pengusahaan fasilitas angkutan jalan dengan memperhatikan pergerakan orang dan kendaraan 2003. 3 3. Struktur Organisasi Kepengurusan dan Tugas-tugas Kepengurusan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta Dalam rangka untuk memperlancar tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Fauzi Bowo pada tanggal 4 Januari 2010 menetapkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2010 tentang

2

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Lampiran Tupoksi Unit Pengelola Terminal AJ PROV DKI Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012), h:10. 3 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Lampiran Tupoksi Unit Pengelola Terminal AJ PROV DKI Jakarta, h: 6.

49

pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta beserta tugas-tugasnya.4 a. Struktur organisasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Dalam peraturan tersebut struktur keorganisasian Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 4 kepengurusan yaitu: Satu, Kepala Unit yang dijabat Ibu. Reni Dwi Astuti, ST. Dua, K.A. SUB Bagian Tata Usaha yang dijabat oleh Bpk. Drs. Wisnu Wardono. Tiga, Seksi Operasional yang dijabat oleh Bpk. Drs. Taufik Rahman. Empat, Seksi sarana dan Prasarana yang dijabat oleh Ir. Nursyahbuddin.5 b. Tugas-tugas Kepengurusan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta: 1) Kepala Unit Kepala Unit merupakan pemimpin atau kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pengelola angkutan jalan, kepala unit mempunyai tugas yaitu: Satu, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelolaan terminal angkutan jalan. Dua, mengkoordinasikan tugas subbagian dan seksi-seksinya. Tiga, melaksanakan koordinasi dan 4

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012), h: 1. 5 Unit Pengelola Terminal Angkutan jalan Provinsi DKI Jakarta, Struktur organisasi kepengurusan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012), h:1.

50

kerjasama dengan stuan kerja perangkat daerah, perangkat kerja unit daerah atau instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. Empat, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta.6 2) Subbagian Tata Usaha Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2010 pasal 7 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, subbagian tata usaha adalah satuan kerja staff dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, dan dipimpin oleh kepala Subbagian Tata Usaha. kemudian, dalam merealisasikan pasal tersebut subbagian mempunyai 6 tugas pokok yaitu sebagai berikut: Satu, menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun program kegiatan. Dua, melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan. Tiga, melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. Empat, melaksanakan pengelolaan keuangan. Lima, mengurus kebutuhan perkantoran. Enam, mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional. 7

6

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012), h: 6. 7 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, h:7-8.

51

3) Seksi Operasional Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2010 pasal 8 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pengelola angkutan, seksi operasional merupakan satuan kerja di badan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksana kegiatan pelayanan penggunaan atau pemanfaatan terminal, dan seksi opersional dipimpin oleh kepala seksi yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab terhadap kepala unit.8 Dengan berpedoman Kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2010 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi operasional yang tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan penjagaan keamanan, ketertiban, keindahan terminal angkutan jalan, dan melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana terminal angkutan jalan, serta melaksanakan pungutan retribusi terminal angkutan jalan.9 4) Seksi Sarana dan Prasarana Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2010, seksi sarana dan prasarana yang merupakan satuan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya mengelola prasarana dan sarana terminal, mempunyai 11 tugas pokok, yaitu: Satu, menyusun bahan rencana kerja dan anggaran

8

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, h: 9. 9 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Lampiran Unit Pengelola Terminal AJ PROV DKI Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012), h: 10.

52

(RKA) dan dokumen pelaksana anggaran (DPA). Dua, menyusun standar ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana teknis terminal. Tiga, menyusun standar operasional dan standar pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis terminal. Empat, menyusun rencana penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis terminal. Lima, menyediakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis terminal.

Enam,

melaksanakan

inventarisasi,

monitoring

evaluasi

ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana teknis terminal. Tujuh, melaksanakan kegiatan dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

teknis

terminal.

Delapan,

mengawasi

dan

mengendalikan

penggunaan atau pemanfaatan prasarana dan sarana teknis terminal. Sembilan, melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah atau instansi baik pemerintah serta swasta yang berkenaan dengan pengelolaan prasarana dan sarana teknis terminal. Sepuluh, menyiapkan bahan laporan unit pengelola terrminal angkutan jalan. Sebelas, melaporkan dan mempertanggung jawabkan dari setiap pelaksanaan tugas seksi prasarana dan sarana. 10 4. Kedudukan, tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta Kedudukan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal angkutan jalan, dan dipimpin oleh seorang kepala unit 10

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012), h: 9.

53

yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibawah pimpinan kepala Dinas Perhubungan atau mempunyai tanggung jawab kepala Dinas Perhubungan. Tugas Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta yaitu, melaksanakan pengelolaan angkutan jalan, dan fungsinya adalah: Satu, sebagai pelaksana ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan dan kepegawaian umum, perlengkapan dan pelaporan. Dua, sebagai pelaksana kegiatan perencana dan pembangunan terminal angkutan jalan. Tiga, sebagai pelaksana pengusahaan fasilitas terminal angkutan jalan. Empat, sebagai perencanaan pemeliharaan terminal angkutan jalan. Lima, pelaksana operasional angkutan jalan. 11

B. Hubungan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dengan Terminal Hubungan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dengan terminal adalah setiap sarana, prasarana dan operasional di terminal serta kepegawaian kepengurusan terminal berhubungan langsung dengan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, dan juga setiap pungutan retribusi terminal di serahkan kepada Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. 12

11

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Lampiran Unit Pengelola Terminal AJ PROV DKI Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012), h: 7. 12 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta, h: 20.

54

C. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur 1. Sejarah Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 1995, terminal merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan tempat pengendalian, pengawasan pengaturan dan pengoperasian lalu lintas, serta tempat prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sitstem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang, dan terminal mempunyai peran penting untuk efisiensi kehidupan kota. 13 Terminal berfungsi sebagai sebagai alat pengendali kendaraan angkutan umum, serta sumber pemungutan retribusi bagi pemerintah. selain itu, terminal juga berfungsi untuk tempat menunggu kendaraan, untuk mengatur kegiatan operasional angkutan dan sebagai tempat istirahat, informasi bagi awak angkutan.14 Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, maka pemerintah mendirikan terminal Kampung Rambutan jakarta Timur pada tanggal 1 oktober 1992, yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang ke 10 Bapak Wiyogo Atmodarminto.15 Terminal Kampung Rambutan termasuk terminal terbesar di DKI Jakarta, dan merupakan terminal penumpang type A, yaitu terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum seperti

13

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta, h: 1. 14 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, h: 2. 15 Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Lampiran Tupoksi Terminal Kp. Rambutan, (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012).

55

angkutan kendaraan antar provinsi (AKAP), lintas negara, angkutan kendaraan antar daerah (AKAD) dan angkutan pedesaan. 16 2. Letak Demografi dan Geografis Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Secara Demografi terminal kampung rambutan terbagi menjadi dua wilayah yaitu terminal dalam kota dan terminal antar Kota. Terminal dalam kota merupakan terminal transportasi trayek angkutan kota, sedangkan terminal antar kota merupakan trayek angkutan kendaraan antar lintas negara, provinsi, dan antar daerah. Di terminal Kampung Rambutan terdapat sembilan puluh lima petugas, diantaranya 35 petugas dari terminal dalam kota, dan 60 petugas dari terminal antar kota, dan petugas-petugas tersebut terbagi dalam lima susunan keorganisasian yaitu, Kepala Terminal, Staff TU, Kepala Regu beserta anggotanya, Karyawan PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan Petugas Kebersihan. 17 Secara Georgafis, terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur terletak di jalan lingkar luar timur dengan jalan tol jagorawi, jalan lingkar utara bersebelahan dengan jalan. T.B. Simatupang, sebelah selatan dan barat pemukiman penduduk. Terminal Kampung Rambutan memiliki luas wilayah ± 141.000 M2. yang terbagi kedalam 2 wilayah, yaitu terminal dalam kota seluas 87.200 M2, yang keseluruhan luas wilayah tersebut terdiri dari, luas emplacement 9.762 M2, kantor 2,779 M2, taman 9.600 M2, trotoar

16

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012), h: 5. 17 Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Struktur Organisasi Kepengurusan Terminal Kp. Rambutan (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012).

56

419 M2, dan pagar 1.087 M2. Sementara luas terminal antar kota adalah 53.800 M2, yang terdiri dari luas emplacement 5.560 M2, luas bangunan 3.248 M2, pelataran antar jemput 1568.50 M2, tempat parkir 65.000 M2, taman 9.600 M2, panjang jalur keluar dan masuk 18.225 M2, dan menara pengawas 4 lantai 1.670 M2 .18 Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar di bawah ini.

Sumber: Kantor Terminal Antar Kota Kampung Rambutan Jakarta Timur

18

Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Lampiran Tupoksi Terminal Kp. Rambutan (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012).

57

3. Visi dan Misi Adapun visi dari terminal kampung rambutan adalah menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkualitas yang sejajar dengan kota besar negara maju. Dan misinya yaitu: Satu, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu. Dua, tangguh menghadapi tantangan, rintangan. Tiga, terampil dan berprilaku gesit, ramah sopan serta lugas. Empat, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.19 4. Struktur Organisasi Kepengurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Kepengurusan di terminal kampung rambutan merupakan bagian dari instansi Pemerintah, yaitu pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta terdapat juga pegawai tidak tetap yaitu bukan merupakan pegawai dari Dinas Perhubungan atau bukan pegawai negeri sipil (PNS). Kepengurusan di terminal kampung rambutan terbagi menjadi 2 wilayah yaitu kepengururan terminal dalam kota dan antar kota. a. Struktur Organisasian Terminal Dalam Kota Dalam struktur organisasi di terminal dalam kota Kampung Rambutan, terdapat 8 jabatan kepengurusan, diantaranya yaitu: Satu, Kepala Terminal dalam Kota, yang dijabat oleh Bpk. H. M. Hatta. Dua, Staff Tata Usaha I dijabat oleh Yuliana. MS. S. AP. Tiga, Staff Tata Usaha II dijabat

19

Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Lampiran Tupoksi Terminal Kp. Rambutan

58

oleh Evi Ekawati. Empat, Kepala Regu I dijabat oleh Katijo. Kepala Regu I beranggotakan 6 orang, diantaranya yaitu: Saut Sihite, Sardi, Chaerudin, H. Toyib, Husen, Rudi. Lima, Kepala Regu II dijabat oleh Yanuariyanto.SE. Enam, Kepala Regu II beranggotakan 6 orang, yaitu: Hariyanto, Irawan, Sunaryo, Abdullah, Rosyid, wasis. s. Tujuh, Kepala Regu III dijabat oleh Puja Laksana. beranggotakan 6 orang, yaitu: Fadillah, Abidin, Ade Hermawan, Zainal, Sobana, Jamal Sodik. Tujuh, Karyawan PTT dijabat oleh Yaman. S. Delapan, Petugas Kebersihan. Petugas kebersihan beranggotakan 10 orang, yaitu: A. Yani, Parman, Badrun, Purwadi, Supri, Beben, Solihin, Utin, Sukrila, dan Mudji. 20 b. Struktur Organisasian Terminal Antar Kota Kemudian, dalam struktur keorganisasian di terminal antar kota terminal Kampung Rambutan terdapat 6 jabatan kepengurusan, diantaranya yaitu: Satu, Kepala terminal antar kota yang dijabat oleh Bpk. Dwi Basuki. Dua, Bagian Staff Tata Usaha dijabat oleh 9 orang, diantaranya adalah: Bpk. M. T. Palalo, Elis Rusmini, Sri Rahayu, Siti Solihati, Susanti, Cristine, U. Tetty Elfrida. T, Everiastuti Hardiati, Yaze Elficana (Upik). Tiga, Kepala Regu I yang dijabat oleh Bpk. Sumarna. Kepala Regu I beranggotakan 15 orang, diantaranya yaitu: Gunardi, Sugiono, Andrea Setiawan, Yamsudin, Ahmad, Akhmed Parulian, C. H. Supartiman, Sryono, Rahmat, Rohman, Tito Hendarto, Pardi, Azirman, Anis, Kalam. Empat, Kepala Regu II yang dijabat oleh Bpk. Simon Siregar, da regu tersebut terdapat 16 orang anggota, 20

Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Struktur Organisasi Kepengurusan Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012).

59

yaitu: Yos Sudarso, Suwarno, Mulus, M. Tampubolon, Saeful Hidayat, Ajudin, Karno, Erwan Irawadi, Gino, Leon Irvantino, Irfan, Nur Gojali, Nurul, Edwar Rodi, Hengki Kurniawan, Bambang Purwadi. Lima, Kepala Regu II yang dijat oleh Bpk. H. Budi Prayitno, S. Sos. Beranggotakan tujuh belas orang diantaranya yaitu: Anang Hidayat, Sapidi, Lukman, Imran Anwar, Sajum, Madzen, Krisyanto, Afrizal Effendi, Nursirwan, Agus Salim, Cecep Hermawan, Margono, Mula, Armon Rempe, Mulyadi, Udin.21 Organisasi kepengurusan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur merupakan pegawai dari Dinas Perhubungan dan berstatuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terkecuali Petugas kebersihan merupakan pegawai pilihan yang direkrut oleh karyawan PTT, dan berstatuskan bukan pegawai negeri.22

5. Tugas-Tugas Kepengurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Tugas dari kepala terminal adalah pemangku kebijakan dan mengkoordinasi setiap anggota kepengurusan. staff tata usaha (TU), yaitu mengurus berkas atau surat-surat penting dan merangkap sebagai bendahara. Kemudian, tugas dari kepala regu I, II, III adalah mengkoordinasi setiap anggota untuk melaksanakan tugasnya yaitu menertibkan lingkungan terminal, mengatur lalu lintas kendaraan, dan pedagang. Selanjutnya

21

Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Struktur Organisasi Kepengurusan Terminal Antar Kota Kp. Rambutan (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012). 22 Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Lampiran organisasi kepengurusan Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan.

60

pegawai tidak tetap (PTT), tugasnya merekrut pegawai baru atau tambahan untuk terminal. Dan yang terakhir petugas kebersihan, tugasnya yaitu menjaga dan membuat lingkungan terminal menjadi nyaman aman dan bersih.23

D. Kebijakan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Pedagang Kai Lima Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Berdasarkan PERDA nomor 8 tahun 2007 pasal 25 ayat 2, setiap orang atau badan dilarang berdagang berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.24 Dengan demikian, jelas para pedagang dilarang berjualan di tempat publik karena mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, untuk dapat memakai fasilitas di atas atau tanah milik pemerintah harus mendapatkan izin gubernur atau pejabat yang bersangkutan.25 Kaitannya dengan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan, pemerintah melalui PERDA Provinsi Khusus Ibukota Jakarta nomor 12 tahun 2003 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau, serta penyeberang di Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta menyediakan pelayanan perizinan kegiatan usaha di terminal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Satu, membayar retribusi sesuai waktu dan sesuai luasan. 23

Wawancara dengan AA di terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur 24 Mei 2012. . PERDA nomor 8 tahun 2007 SDVDOD\DW³Ketertiban Umum´ 25 . PERDA nomor 8 tahun 2007 SDVDOD\DW³Ketertiban Umum´

24

61

Dua, tidak menjual barang dagangan selain jenis barang dagangan yang telah di tentukan dalam surat ijin usaha. Tiga, memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat usaha. Empat, mananggung biaya listrik yang diperlukan. Lima, tidak mengubah mengubah bentuk dan menyerahkan atau menyewakan fasilitas terminal kepada pihak lain terkecuali atas persetujuan Dinas Perhubungan Povinsi DKI Jakarta. Enam, tidak menuntut ganti rugi apabila badan usaha melanggar ketentuan dari persyaratan, dan apabila tempat atau lokasi usaha digunakan untuk kepentingan pengaturan di dalam terminal serta lokasi terkena musibah. Tujuh, bangunan yang di bangun oleh badan usaha di lahan terminal akan menjadi milik PEMDA PROV DKI Jakarta. Delapan, memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan lingkungan sekitar. Sembilan, dilarang tempat usaha dijadikan tempat tinggal. Sepuluh, tidak menuntut rugi apabila lokasi rusak terkena musibah. Sebelas, mematuhi undang-undang yang berlaku. Dua belas, bentuk dan ukuran kios setandar yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 26 Selanjutnya, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan pelayanan perpanjang perizinan kegiatan usaha di terminal yang merujuk pada PERGUB nomor 66 tahun 2005, dan SK kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 1803 tahun 2008. Dalam perpanjang perijinan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di laksanakan oleh pemohon atau badan, diantaranya yaitu: Satu, setiap pemegang izin Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta ³Lampiran Surat Ijin Kegiatan Usaha Di Dalam Terminal Penumpang, Pool Bus Dan Terminal Barang Di Provinsi Jakarta´h: 1. 26

62

usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu: a). Dilarang memindahkan ijin usaha ke pihak lain. b). Dilarang melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam surat ijin usaha. c). Dilarang menjadikan tempat tinggal sebagai tempat tinggal. d) Dilarang menyewakan tempat fasilitas terminal kepada orang lain. Dua, masa ijin berlaku sampai 1 tahun, dan dapat d perpanjang 3 kali setelah di evaluasi oleh Dinas Perhubungan. Tiga, pemohon diwajibkan menyetujui atau menandatangani surat persetujuaan kesanggupan untuk menaati peraturan yang berlaku. Empat, dalam pemberiaan ijin Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta memberikan 10 kali ijin usaha. Lima, dalam mengesahkan perpanjangan selama 21 hari. 27

E. Gambaran Pedagang Kaki Lima Di Terminal Kampung Rambutan Keberadaan pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada beberapa sisi telah memberikan manfaat khususnya calon penumpang untuk mendapatkan sesuatu yang kebetulan kita butuhkan, serta ikut berperan membantu meningkatkan pelayanan di terminal. Bayangkan jika di terminal tidak ada pedagang kaki lima para penumpang tidak merasa nyaman dengan perjalanan dalam aktifitasnya meskipun keberadaannya kerap kali sangat mengganggu. Karakteristik pedagang di terminal kampung rambutan dapat dibedakan dari berbagai macam, seperti jenis dagangan, legalitas (status), serta sarana dan prasarana. Janis dagangan 27

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Surat pengurusan perpanjang Ijin Usaha Di Dalam Terminal Bus Dan Terminal Di Provinsi DKI Jakarta 2012, h: 1-2.

63

pedagang di terminal Kampung Rambutan hampir sama dari kios ke kios seperti nasi, soto, baso, rokok, buah-buahan dan makanan ringan (cemilan). Selain makanan dan minuman, terdapat juga jenis dagangan seperti majalah dan koran, serta pelayanan jasa yaitu servis handphone dan peterusan (WC umum). Di terminal kampung rambutan terdapat dua kelompok pedagang yaitu pedagang yang resmi (Legal), dan tidak resmi (Ilegal). Pedagang resmi adalah pedagang yang menempati fasilitas penunjang terminal, yaitu kioskios permanen di ruang tunggu terminal antar kota dan dalam kota, serta yang letaknya di jalur keluar terminal di areal terminal dalam kota. Sedangkan pedagang tidak resmi, pedagang yang tidak memiliki tempat atau berdagang secara liar (ngasong atau ngider dari tempat ke tempat). Karakteristik pedagang tidak resmi kebanyakan dari mereka adalah para perantau yang datang dari luar DKI Jakarta, diantaranya: Jawa, Sumatera, dan Madura. Mereka berjualan dengan menggunakan fasilitas sederhana, seperti alasan (tikar), pikulan, dan gerobak, dan kerap menempati jalur transprotasi di terminal kampung rambutan. Jenis barang dagangan yang di jajakan pedagang tidak resmi diantaranya: rokok, buah-buahan, makanan ringan, nasi goreng, baso, dan soto. Di terminal Kampung Rambutan, membolehkan setiap kalangan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha, dan menggunakan fasilitas penunjang terminal, karena fasilitas penunjang bukan

64

hanya diperuntukan bagi para pedagang kaki lima. Sebagaimana yang diungkapkan Bpk. AA: Ya selain di ruang tunggu, kios-kios yang ada di jalur keluar terminal MXJD WHPSDW \DQJ EROHK GLJXQDNDQ SHGDJDQJ´ ³VHEHQHUQ\D VLK EXNDQ untuk pedagang saja, untuk masyarakat juga, misalkan ada masyarakat yang ingin usaha di terminal ini kami bantu, dan kami tempatkan ke lokasi relokasi itu (24 Mei 2012: 10.00 WIB) 28 Berdasarkan hasil temuan dilapangan, para pedagang atau badan yang melakukan kegiatan perekonomian secara resmi di terminal kampung rambutan terdapat 2 kelompok yaitu, kelompok pengusaha, atau pengelola yang mendirikan usaha berbentuk perusahaan seperti PT, CV, dan UD, serta kelompok badan yang berdiri sendiri yaitu, para pedagang kaki lima yang menempati fasilitas penunjang terminal. Jumlah pedagang kaki lima resmi di terminal kampung rambutan saat ini terdapat 89 pedagang atau pengelola, diantaranya: badan yang berdiri sendiri terdapat 69 orang, dan 20 pengusaha atau Perusahaan. Dengan jumlah kios 140 buah yang tersebar di 3 wilayah yaitu di terminal antar kota terdapat 37 kios, terminal dalam kota 30 kios, dan di jalur keluar terminal terdapat 73 kios. Pedagang resmi di terminal antar kota, saat ini berjumlah 23 pedagang yang terbagi menjadi 2 yaitu, pengusaha, atau badan yang mendirikan usaha berbentuk perusahaan sebanyak 13 pengelola, dan 11 orang yang berdiri sendiri yaitu, para pedagang kaki lima. Dengan jumlah kios 37 buah. Untuk lebih jelasnya lagi dapat di lihat table di bawah: 10

Wawancara dengan AA, di Kantor terminal Dalam Kota Kampung Rambutan 24 Mei

2012

65

Tablel Jumlah Kios Dan Pedagang Terminal Antar Kota.29 No

Nama

Jumlah kios

Jenis kegiatan usaha

1

PT. Tujuan Indo Jaya

6

Rumah Makan

2

Bunayah

1

Soto dan bakso

3

HJ. Mahdatusoliha

1

Soto dan bakso

4

PT. Karya Amanah Indah

3

WC dua unit, dan Musolah

5

PT. Wahana Bakti Jaya

2

WC

6

PT. Twin Donuts

1

Donuts

7

UD. Martipan Jaya

3

Makanan dan minuman

8

Siswati

1

Bakso dan minuman

9

Nainggolan

1

Koran dan Majalah

10

Jhoni P. Simanjuntak

1

Rokok dan minuman

11

PT. Telsindo Pratama

1

wartel

12

UD. Ulli Persada Mitra

2

Rumah Makan dan Minuman

13

UD. Empat Saudara

2

Makanan dan minuman

15

UD. Anugerah Jaya Santosa

1

RM. Makan

16

Lili

1

Rokok dan minuman

17

UD. Barhos

1

Rokok dan minuman

18

Mawan Hermawan

1

Rumah Makan

19

H. Sueb

1

WC

20

H. Rosda Farida

1

WC

28

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Daftar Pengguna Fasilitas Terminal Antar Kota Kp. Rambutan 2012.

66

21

PT. Modulindo

4

Musolah, WC, bengkel dan Warkop

22

CV. Try karya utama

1

WC

23

PT. Kindys Donuts

1

Donuts

JUMLAH

37

Data jumlah pedagang di atas, merupakan pedagang atau pengelola yang menempati fasilitas penunjang terminal, yaitu di ruang tunggu terminal antar kota. Selanjutnya, di terminal dalam kota terdapat 2 lokasi binaan, yaitu di ruang tunggu terminal dan jalur keluar terminal yang merupakan areal relokasi untuk para pedagang. Pedagang di ruang tunggu terminal saat ini 17 orang, diantaranya:

pengusaha, atau badan yang mendirikan usaha

berbentuk perusahaan sebanyak 12 pengelola, dan 5 orang yang berdiri sendiri yaitu, para pedagang kaki lima. Dengan jumlah kios 37 buah . Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel di bawah: Tablel Jumlah Kios dan Pedagang di Ruang Tunggu Terminal Dalam Kota.30 No

Nama

Jumlah kios

Jenis kegiatan usaha

1

Ex. PT. Marga Jaya

2

Rokok dan minuman

2

PT. Donfra Putra

1

wartel

3

UD. Martipan Jaya

2

Rokok dan minuman

29

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran daftar Pengguna Fasilitas Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan 2012.

67

4

PT. Tujuan Indo Jaya

4

Rumah Makan

5

UD. Ulli Persada Mitra

1

Rumah Makan dan rokok

6

PT. Karya Amanah Indah

2

WC

7

UD. Berkat

1

Rumah Makan

8

UD. Empat Saudara

2

Makanan dan minuman

9

UD. Dian Mandiri

2

Makanan dan minuman

10

H. Sueb

5

Rumah Makan, WC, Soto

11

UD. Barhos

1

WC

12

Hj. Rosda Farida

2

WC, dan RM sunda

13

Chici

1

Rumah Makan Sunda

14

PT. wahana bhakti jaya

1

WC

15

PT. Tri Karya Utama

1

WC

16

Bunayah

1

Soto mie

17

Nurkhasanah

1

Rumah Makan

JUMLAH

30

Kemudian, jumlah pedagang yang menempati bangunan relokasi di jalur keluar terminal saat ini terdapat 69 orang, diantaranya: pengusaha, atau badan yang mendirikan usaha berbentuk perusahaan sebanyak 4 pengelola, dan 65 orang yang berdiri sendiri yaitu, para pedagang kaki lima. Dengan jumlah kios 73 buah . Untuk lebih jelasnya lagi dapat di lihat table di bawah:

68

Tablel Jumlah Kios dan Pedagang di Jalur Keluar Terminal.31

No

Nama

Jumlah kios

Jenis kegiatan usaha

1

Muh. Muhammad

1

Kopi/indomie

2

Jibril

1

Counter pulsa

3

Wahyu

1

Cuonter pulsa

4

Hotib

1

Air isi ulang

5

Heri

1

Kios kaset

6

Abdullah

1

Bengkel

7

Hendar

1

peturasan

8

Ginjring

1

peturasan

9

H. Salim

1

Makanan dan minuman

10

Iyus

1

Makanan dan minuman

11

Juleha

1

ketoperak

12

Romli

1

Makanan dan minuman

13

PT. Tujuan Indo Jaya

4

Rm. Padang dan rumah makan 3

14

UD. Empat saudara

3

Rumah makan, Makanan dan minuman 2

18

Yanto

1

Buah-buahan

19

Landung

1

Buah-buahan

20

Saeful

1

Buah-buahan

21

Novi

1

Buah-buahan

29

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Daftar Pengguna Fasilitas Terminal Jalur Keluar Terminal Kp. Rambutan Kp. Rambutan 2012.

69

23

Suardi

1

Buah-buahan

24

Gatot lestari

1

Buah-buahan

25

Widji

1

Buah dan sayur

26

Narmi

1

Buah-buahan

27

Budi

1

Buah-buahan

28

Marni

1

Buah-buahan

29

Bejo

1

Buah-buahan

30

Aris

1

Buah-buahan

31

Zarkoni

1

Buah-buahan

32

Wiwit

1

Buah-buahan

33

Nurmini

1

Buah dan sayur

34

Siti

1

Buah-buahan

35

Kamto

1

Nasi goreng

36

Ikem

1

Buah-buahan

37

Kartiman

1

Soto dan bakso

38

Saefudin

1

Mie ayam

39

Nurhayati

1

Kopi/indomie

40

6D¶LU

1

Kopi/indomie

41

Niman

1

Sepatu dan sandal

42

Yayat

1

Air Isi ulang

43

Suhendar

1

Counter pulsa

44

Acah

1

Kopi/indomie

70

45

H. Sueb

3

Peturasan 2 dan Rumah Makan

47

Halimah

1

RM. Betawi

48

Enok

1

Warung tegal

49

Titi Sumiarti

1

Warung tegal

50

Hj. Rosna Farida

1

RM. Sunda

51

Handi

1

Koran dan majalah

52

Pipit Khoerunisa

1

Counter pulsa

53

UD. Martipan Jaya

2

Rokok dan minuman

54

Supri

1

Kopi/indomie

55

H. Sumardi

1

Warung tegal

56

Emi

1

Rumah makan/ rokok

57

Manto

1

Rokok dan minuman

58

Khoerun

1

Sepatu dan sandal

59

Carik

1

Buah-buahan

60

Hj. Amini Musdah

1

Rumah makan

1

Wartel

61

PT. Telsindo Pratama

62

Wawan Hermawan

1

Makanan dan minuman

63

Mimin

1

Kopi/indomie

64

Balqis

1

Rokok dan minuman

65

Ade

1

Counter pulsa

66

Herman

1

Servis handphone

67

Agus salim

1

Nasi goreng

71

68

Jajang

1

Koran dan majalah

69

Riswan

1

Soto dan bakso

JUMLAH

73

Jumlah pedagang resmi yang ada di terminal kampung rambutan, sebagian besar para pedagang kaki lima yang telah di relokasi oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat luar yang mendirikan usaha berbentuk perusahaan. Sebagaimana yang diungkapkan K: Awal nya kan ada pedagang kaki lima disana di ruang tunggu, dan kita bentuk PKL yaitu pedagang kakil lima sampe saat ini, waktu masih pejabat masih pak arifin kalo gak salah ya pak tahun 2001, eh eee pak tomson, ke pak arifin, pak didi dan sekarang pak haji atta. awalnya itulah padagang kaki lima dari di ruang tunggu kita fasilitasi kita ajukan ke UPT, jadi kerja sama PT ama UPT. 32

Lokasi resmi di terminal Kampung Rambutan pada beberapa sisi telah memberikan manfaat yang luar biasa khususnya untuk pedagang kaki lima itu sendiri, mereka mendapatkan lokasi yang nyaman untuk berjualan dan bisa melakukan aktifitasnya tanpa ada rasa ketakutan untuk dirajia, sebagaimana yang di ungkapkan L: ³Kesannya dagang di terminal, ya kesatu kita merasa aman, kedua ya kita merasa nyaman dengan adanya lokasi resmL´ (25 Mei 2012: 15.00 WIB).33 6

Wawancara dengan K, di Rumah Makan Jalur Keluar Terminal (Kios Relokasi) 8 agustus

2012. 30

Wawancara dengan L, di Kios Rumah Makan Terminal Kampung Rambutan Dalam Kota 25 Mei 2012

72

Selain itu, manfaat dari adanya padagang kaki lima di lokasi resmi juga memberikan manfaat retribusi kas daerah, dan meningkatkan fasilitas terminal. 34

48

Wawancara dengan H, di Rumah Makan Terminal Kampung Rambutan Dalam Kota 21 Mei 2012.

73

BAB IV ANALISIS A. Peran dan kebijakan Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur 1. Kebijakan Relokasi Pembahasan ini merupakan hasil penelitian, yang akan menggambarkan bagaimana Unit Pengelola Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta menjalankan perannya sebagai Sub Dinas dari instansi pemerintah yaitu Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam merelokasi pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, sehingga Dinas Perhubungan membentuk Sub Dinas yaitu Badan Pengelola Terminal, pada tanggal 22 Januari 2003 berganti nama menjadi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2003.1 Dinas Perhubungan memberikan tugas kepada Sub Dinas tersebut untuk mengelola terminal, seperti pelaksana pembangunan terminal, merenovasi, dan memfasilitasi semua yang berhubungan dengan terminal, serta mempunyai visi misi membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk dapat melakukan kegiatan usaha di terminal. Sebagaimana yang di nyatakan Bpk. WW: 1

Wawancara dengan WW, di Unit Pelayanan Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 20 Mei 2012

74

Oohh bukan itu aja kalo UPT teminal, tugasnya ada bangun terminal, PHPHQXKL KDN WHUPLQDO PHPSHUEDLNL WHUPLQDO GDQ ³YLVL PLVLNDQ membantu apa namanya kelas menengah ke bawah, susah juga sih ya memang rata-rata, tapi rata-rata sih saya liat memang buat menengah ke bawah kan visi misinya awalnya waktu pembangunan badan pengelola terminal´ (20 Mei 2012: 11.00 WIB).2 Berdasarkan tugas dan visi misi awal di bentuknya Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, maka keberadaan Sub Dinas

ini

perannya

untuk

mengabdi

kepada

kepentingan

sistem

(masyarakat).3 Dengan demikian, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan perannya dituntut dalam setiap tindakannya memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pedagang.4 Melihat keberadaan pedagang kaki lima yang kerap mengganggu ketertiban dan sering menciptakan situasi dan kondisi yang tidak nyaman di terminal kampung rambutan, serta pertumbuhannya yang semakin banyak, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2001 memberikan ijin kepada pihak terminal untuk mengelola lahan terminal sebanyak 10 persen dari luasan terminal yaitu di jalur keluar terminal di areal terminal dalam kota.5 Kemudian, pihak terminal membuat program relokasi dengan menampung dan memfasilitasi para pedagang liar

2 3

Wawancara dengan WW . George ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi Modern, h: 125

Ferryroen, ³Talcott Parsons: Teori Struktur Fungsional´, Ferryroen, 30 Agustus 2011, h: 2. Diakses pada tanggal 14 April 2012 http://ferryroen.wordpress.com/tag/talcott-parsons-teoristruktur-fungsional/ 4

5

Wawancara dengan WW.

75

yang kerap beroperasi di lingkungan terminal khususnya di ruang tunggu penumpang ke bangunan permanen seperti kios-kios persegi empat yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok, kayu, atap asbes dan bahan-bahan lainnya, yang lokasinya di jalur keluar terminal di areal terminal dalam kota,6 dan bangunan tersebut diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Sutioso.7 Berdasarkan hasil di lapangan, penulis menemukan informasi bahwasannya dalam menyukseskan program relokasi, selain pihak terminal yang menyediakan bangunan, para pedagang kaki lima juga ikut serta dalam pembangunannya, seperti mendirikan bangunan sendiri untuk mereka dengan modal pribadi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan K: Dulu bangunan polos dan sekarang di bangun kios yang bangunan di bangun sendiri. cuman UPT ini menyediakan tempat saja atau lahan. awalnya itulah padagang kaki lima dari di ruang tunggu kita fasilitasi kita ajukan ke UPT, jadi kerja sama antara PT ama UPT (30 Juni 2012: 14.00 WIB).8 Untuk lebih jelasnya lagi, letak dan bentuk bangunan relokasi di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

6

Wawancara dengan K, di Rumah Makan Jalur Keluar Terminal (Kios Relokasi), 8 agustus

7

Wawancara dengan C, di Kantor Terminal Kampung Rambutan Antar Kota, 8 agustus

6

Wawancara dengan K.

2012. 2012

76

Terminal antar kota

Terminal dalam kota

Sumber: Observasi di Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur 15 April 2012.

Tujuan relokasi di jalur keluar terminal kampung rambutan yaitu, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman

di terminal

Kampung Rambutan Jakarta Timur, dan penataan ruang terminal supaya tidak ada pedagang kaki lima liar,9 serta untuk menambah anggaran pendapatan daerah atau kas daerah yang diperoleh melalui dana retribusi dari setiap para pedagang.10 Selain itu, upaya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usaha di terminal tersebut.11

8

Wawancara dengan C, di Terminal Kampung Rambutan 8 agustus 2012 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta, h: 36. 10 Wawancara dengan AA, di Terminal Kampung Rambutan 24 Mei 2012 9

77

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, letak bangunan relokasi terdapat di jalur keluar terminal antar kota dan dalam kota, serta dibangun di atas trotoar. Ini merupakan suatu penyimpangan, karena jalur keluar terminal merupakan jalan pemberangkatan alat transportasi, dan trotoar adalah fasilitas untuk para pejalan kaki dan bukan digunakan untuk tempat berdagang, hal ini melanggar ketentuan PERDA No 8 tahun 2007 pasal 12 yang melarang menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.12 Namun, berdasarkan tujuan dari program relokasi tersebut, menurut analisis penulis merupakan untuk kepentingan Dinas, dan hal tersebut disahkan berdasarkan PERDA nomor 8 tahun 2007 pasal 36, walaupun salah dalam penempatannya.13 Proses pemakaian fasilitas penunjang atau bangunan relokasi di terminal kampung rambutan, ada 4 tahapan yang penuilis lihat di lapangan, yaitu: a. Tahap Perijinan Kegiatan Usaha. Sebelum para pedagang dapat melakukan kegiatan usaha di terminal Kampung Rambutan atau memakai bangunan relokasi, para pedagang diharuskan mengurus perijinan terlebih dahulu ke Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta,14 dan mempersiapkan persyaratanpersyaratannya,

yaitu

sebagai

berikut:

Pertama,

mengisi

formulir

10

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 tahun 2007 pasal 12³Ketertiban Umum´

11

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 tahun 2007 pasal 36, h: 10. Wawancara dengan AA, di Terminal Kampung Rambutan 24 Mei 2012

h: 6. 12

78

pendaftaran. Dalam memperoleh formulir pendaftaran, pemohon dapat mengambilnya di seksi operasional, dan diwajibkan melampirkan rekomendasi pemohon, seperti lokasi usaha, jenis usaha, dan ukuran bagunan atau luasan lahan yang akan digunakan di tempat tersebut (terminal). Kedua, melampirkan foto ukuran 3x4. Ketiga, meyiapkan berkas atau tanda nomor pokok wajib pajak (NPWP). Keempat, kartu tanda penduduk (KTP). Kelima, membayar retribusi.

15

Setelah mengisi formulir

pendaftaran dan memenuhi persyaratannya, formulir tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk dipersetujui, dan pemohon melengkapi kembali surat perijinan ke Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan nomor stiker atau nomor pendaftar, serta membayar retribusi.16 Selanjutnya, pemohon mengkonfirmasi ke terminal agar di tempatkan di lokasi yang telah di sediakan. Sebagaimana yang diungkapkan Bpk. AA: Kalo masalah pemakaian kios-kios itu maupun membangun bangunan...! yaa itu juga harus seperti tadi lagi, ijin dulu ke UPT, baru konfirmasi ke kita, misalkan sudah dipersetujui sama UPT baru kita alokasikan mereka ketempat yang masih kosong (24 Mei 2012: 10.00 WIB).17 Dalam mengurus atau membuat perijinan pemohon tidak di pungut biaya, namun hanya di wajibkan membayar dana retribusi yang jumlahnya sesuai luas lokasi yang di gunakan. Ketentuan tersebut berdasarkan PERDA 13

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Surat Ijin Kegiatan Usaha Di Dalam Terminal Penumpang, Pool Bus Dan Terminal Barang Di Provinsi Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012), h: 1. 14 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Surat Ijin Kegiatan Usaha Di Dalam Terminal Penumpang, Pool Bus Dan Terminal Barang Di Provinsi Jakarta (Jakarta: Dinas Perhubungan, 2012), h: 1. 15 Wawancara dengan AA, di Terminal Kampung Rambutan 24 Mei 2012

79

NO 1 tahun 2006 tentang retribusi, dan berdasarkan informasi dari Bpk. WW: Kalo biaya perijinan ga ada biaya, cuman dia bayar retribusi sesuai luasan, retribusi sesuai PERDA 1 tentang retribusi daerah, nah di situ ada tuh,... beda-beda memang kalo kaya di rambutan ni kan antar kota namanya biasanya di perda itu 30.000 meter persegi, luasannya berapa nih buat jualannya nih tinggal di kali luas. kalo di dalam kota yang berdampingan dengan antar kota itu retribusinya 20 ribu (20 Mei 2012: 11.00 WIB).18 b. Perpanjang Perijinan Kegiatan Usaha. Dalam satu tahun, suatu badan atau orang yang melakukan kegiatan usaha diterminal harus melakukan perpanjang ijin usaha. Masa perpanjang perijinan, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta memberikan 10 kali ijin untuk melakukan kegiatan usaha di terminal,19 ijin tersebut dapat diberikan setelah proses perpanjangan perijinan telah di lengkapi persyaratannya, serta sudah di seleksi kelayakan dalam melakukan kegiatan usaha di terminal oleh Unit Pengelola Teminal Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang diungkapkan WW: ³Masa ijin 1 tahun perpanjang, nah per 3 tahun kita evaluasi gitu, maksudnya layak ga dia jualan di situ´20 Kemudian, dalam Proses penetapan permohonan

17

Wawancara dengan WW di Unit Pelayanan Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, 20 Mei 2012 18 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Surat pengurusan perpanjang Ijin Usaha Di Dalam Terminal Bus Dan Terminal Di Provinsi DKI Jakarta, h: 2 19 Wawancara dengan WW, di Unit Pelayanan Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, 20 Mei 2012.

80

pengurusan izin dan perpanjangan perijinan usaha pada lokasi terminal dilaksanakan selama 21 hari.21 Untuk Lebih jelas lagi, prosedur pelayanan permohonan ijin dan perpanjang perijinan dalam melakukan kegiatan usaha di terminal Bus Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada diagram sebagai berikut: 22 Pemohan Atau Badan Seksi Operasional Kepala UPT TerminalTerminal Sekretaris DISHUB

Proses 21 Hari

Wakil Kepala Dinas Kepala Dinas Pernomor Surat UPT Terminal

c. Tahap Seleksi Usaha.

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta memberikan seleksi kepada pedagang dengan memberikan 5 persyaratan jenis usaha penunjang yang berdasarkan ketentuan PERDA Provinsi Khusus 20

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Surat pengurusan perpanjang Ijin Usaha Di Dalam Terminal Bus Dan Terminal Di Provinsi DKI Jakarta, h: 2

81

Ibukota Jakarta nomor 12 tahun 2003, diantaranya adalah: Satu, kios makanan dan minuman. Dua, kios majalah dan koran. Tiga, WC umum (peterusan).

Empat,

kios

karcis

atau

stiker

bus.

Lima,

warung

telekomunikasi (WARTEL).23 Dengan adanya ketentuan diatas, maka dalam melakukan kegiatan usaha di terminal para pedagang tidak dapat menentukan jenis dagangannya untuk di pasarkan atau di jual, karena Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta telah menentukan jenis usaha yang di perbolehkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, tanpa disadari dapat menghambat gerak para pedagang dalam melakukan usaha, dan

kemungkinan

bisa

mengurangi

pendapatan

mereka,

bahkan

menimbulkan daya saing di antara pedagang. d. Membayar retribusi.

Setiap pedagang yang menempati lokasi relokasi atau fasilitas penunjang terminal, diwajibkan membayar retribusi atau sewa berdasarkan lokasi dan luasan tempat. Pedagang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah terminal antar kota (AK) di kenakan RP. 30.000 permeter dengan masa tenggang satu bulan, dan untuk di wilayah terminal dalam kota (DK) Rp. 20.000 permeter dengan masa tenggang satu bulan, kemudian untuk di terminal yang berdiri sendiri atau terminal kecil yang digunakan hanya untuk perlintasan kendaraan dikenakan biaya Rp. 15.000 permeter dengan masa tenggang satu bulan. Ketentuan tersebut berdasarkan PERDA nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi, dan Hasil wawancara dengan WW: 21

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Lampiran Surat pengurusan perpanjang Ijin Usaha Di Dalam Terminal Bus Dan Terminal Di Provinsi DKI Jakarta, h: 1

82

Kalo yang berdiri sendiri, terminal berdiri sendiri kaya rawamangun, pasar minggu, kelender itu cuma 15 ribu per meter peseginya, kalo berdampingan kaya rambutan kan itu ada antar kota, dan dalam kota itu 20 ribu, pokoknya yang antar kota itu 30 ribu mau di lebak bulus kek, mo di kalideres, di pulo gadung. di dalam kotanya 20 ribu (20 Mei 2012: 11.00 WIB). 24

Dalam melakukan pembayaran retribusi, para pedagang membayar sewa tempat kepada pihak terminal,25 kemudian dari kepengurusan terminal diserahkan ke Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. Dana retribusi tersebut digunakan untuk kas daerah.26 Dengan adanya proses perijinan, pedagang kaki lima mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah, dan jaminan keamanan dalam melakukan kegiatan usaha di terminal Kampung Rambutan. Mekanisme perijinan dan bentuk bangunan yang sediakan oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, bila dikaitkan dengan PERGUB PROV. DKI Jakarta nomor 8 tahun 2009 tentang lokasi sementara pasal dua sampai dengan pasal lima, maka bentuk relokasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta merupakan relokasi untuk usaha mikro atau pedagang kaki lima ke lokasi sementara.27

22

Wawancara dengan WW di Unit Pelayanan Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, 20 Mei 2012 23 Wawancara dengan H, salah satu pedagang resmi di Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan Jakarta Timur 21 Mei 2012 24 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta, Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta, h: 36. 15 Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, PERGUB PROV. DKI Jakarta No 8 Tahun 2009 Tentang Lokasi Sementara (Jakarta: Dinas Perhubungan 2012), h: 65.

83

2. Kebijakan Sementara Pemerintah melarang kegiatan perekonomian informal ilegal (pedagang kaki lima liar) berdasarkan PERDA nomor 8 tahun 2007 pasal 25, yang isinya melarang setiap orang membeli barang yang dipasarkan oleh para pedagang kaki lima. Dengan adanya ketentuan tersebut, jelas kegiatan perekonomian informal ini dilarang pemerintah. Namun, di terminal kampung rambutan masih banyak pedagang kaki lima yang liar masih eksis dan pertumbuhannya semakin banyak. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, faktor pedagang kaki lima masih tetap eksis dan berkembang diterminal Kampung Rambutan dikarenakan adanya kebijakan sementara yang diberikan oleh pihak terminal kepada pedagang kaki lima liar, dan kebijakan tersebut dan berdasarkan konsensus (kesepakatan) antara pihak terminal dengan para pedagang kaki lima tidak resmi. Kebijakan tersebut, isinya yaitu: a. Jam operasional Dalam melakukan kegiatan usaha para pedagang kaki lima liar, diberikan kebebasan oleh pihak terminal untuk dapat masuk di dalam terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur berdasarkan jam tertentu yang telah disepakati oleh para pedagang liar, yaitu mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 5 pagi. Ketentuan ini berdasarkan informasi dari para pedagang yang statusnya tidak resmi (liar), diantaranya yaitu dari N pedagang buah-buahan yang sering beroperasi di wilayah terminal dalam

84

kota:³Ya ada waktu waktu tertentu aja dari jam 12 siang sampe jam 5 sore abis-abis ya terakhir sampe subuh aja jam 5 pagi´ (15 April 2012: 10.00 WIB). 28 Selanjutnya, informasi dari D yang merupakan

pedagang nasi

goreng, mie rebus dan kopi yang di wilayah terminal antar kota terminal kampung rambutan sebagai berikut, ³Kebijakannya ya kalo siang macet, jadi bikin ganggu ketertiban umum, eeh ini lah ini, bikin macet mobil, macet bis jadi di kasih waktunya sampe jam empat, jam setengah lima sampe jam empat malem´ (25 Mei 2012: 09.00 WIB). 29 Kemudian, E pedagang buah buahan di terminal dalam kota, berpendapat sama yaitu: ³Kebijakan ada, tapi cuman boleh masuk ya jam 3 abis djuhur, dan sekitar jam empat sorelah´ (24 Mei 2012: 19.00 WIB).30 b. Membayar Retribusi Selain diberikan jam operasional, pedagang berkewajiban membayar retribusi sebesar Rp. 2000 sampai Rp. 3000 perharinya untuk jasa kebersihan, dan di koordinasi oleh petugas kebersihan. Seperti yang diungkapakan juga oleh E: ³Kalo masalah pungutan ya sekedar uang VDPSDK NHEHUVLKDQ SDOLQJ  SHUKDUL´ GDQ ³kalo pungutan itu dari NHEHUVLKDQ´ (25 Mei 2012: 09.00 WIB).31 Hal serupa dinyatakan oleh D: ³Iya 2000, yaaa bayar sekedarnya lah untuk kebersihan, dan pokoknya ada 26

Wawancara dengan N, di WARTEG Terminal Dalam Kota, 15 April 2012 Wawancara dengan D, Warung Sayur Di Samping Terminal Kampung Rambutan, 25 Mei 2012 25 Wawancara dengan E, Warung Kopi Di Terminal Dalam Kota, 24 Mei 2012 27 Wawancara dengan E. 26

85

\DQJ QDULNLQ EXDW NHEHUVLKDQ GDUL WHUPLQDO´ (25 Mei 2012: 09.00 WIB).32 Kemudian, menurut S: ³Itu namanya, uang kebersihan atauwa apa pokoknya 3000, tapi masalah yang nerima saya ga tau´ (22 Mei 2012: 12.00 WIB). 33 Selanjutnya N berpendapat: ³Pungutan, ada sih tapi cuma tiap hari minggu GRDQJ \D SDOLQJ  ODK EXDW NHEHUVLKDQ DMD´ (15 April 2012: 10.00 WIB).34 c. Konsekuensi Konsekuensi merupakan tindakan represif yang dilakukan pihak terminal kepada pedagang kaki lima yang melanggar kebijakan parsial tersebut dengan cara merajia atau mengusir mereka dari wilayah terminal Kampung Rambutan, hal ini terjadi apabila mereka melanggar jam operasional yang telah ditetapkan, sebagaimana yang di ungkapkan D: ³Ya JLWXODKGLUDMLDELNLQPDFHWNLWDMXJDQDXLQVHQGLULODK´ (25 Mei 2012: 09.00 WIB).

35

Kemudian N berpendapat sama yaitu: ³Pernah sih (di razia), ya

ngelanggar batas peraturan aja, kan dah di kasih waktu, trus ngelanggar JLWX´ (15 April 2012: 10.00 WIB). 36 d. Lokasi Pihak terminal memberikan kebebasan kepada pedagang kaki lima untuk menentukan lokasi usaha, dengan syarat tidak melanggar jam operasional yang telah ditentukan dan mengganggu ketertiban di terminal 28

Wawancara dengan D. 2012 Wawancara dengan S, di Warung Kopi Samping Dalam Kota, 22 Mei 2012 26 Wawancara dengan N. 30 Wawancara dengan D. 26 Wawancara dengan N. 29

86

kampung rambutan. Hal ini berdasarkan informasi dari D: ³Lokasi tempat, kita nentuin sendiri, cari lahan kosong buat jualan´ (25 Mei 2012: 09.00 WIB). 37

Hasil observasi di lapangan, penulis mendapatkan 3 lokasi sentral yang kerap dijadikan tempat para pedagang liar dalam memasarkan atau menjual dagangannya, yaitu di wilayah terminal dalam kota, jalur masuk terminal dan jalur keluar terminal. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Pedagang liar Di Wilayah Terminal Dalam Kota

Pedagang Liar Di Jalur Masuk Terminal

Pedagang Liar Di Jalur Keluar Terminal

Sumber: Observasi di Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur 15 April 2012. 31

Wawancara dengan D.

87

Alasan para pedagang tidak resmi (liar) memilih ketiga lokasi tersebut yaitu, merupakan tempat yang stategis karena ramai akan pengguna fasilitas terminal atau penumpang.38 Bila dikaitkan dengan teori Mc. Gee and Yeung, persebaran yang dilakukan para pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan merupakan pola penyebaran memanjang (Linier Concentration) karena terfokus pada eksebilitas yang tinggi pada lokasi, dikarenakan sering dilalui dan tempat berkumpulnya para pengguna jasa terminal atau calon penumpang.39 Selanjutnya, jenis barang dagangan yang dipasarkan oleh para pedagang kaki lima liar di terminal kampung rambutan merupakan barang mentah atau yang tidak diproses seperti buah-buahan, dan bentuk usaha yang dilakukan para pedagang dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (Semi Static), karena menggunakan sarana yang sederhana yaitu dengan menggunakan keranjang untuk dijadikan gelaran mereka.40 Berdasarkan PERDA nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, 41 yang isinya memberikan hak kepada pedagang kaki lima dengan menyediakan ruang usaha bagi usaha kecil dan pedagang kaki lima sebesar 20 persen lahan pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan peraturan 26

Wawancara dengan N. Ari Susilo Budi, Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang. Semarang: Tesis, Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro, 2006, h: 39. 23 Ari Susilo Budi, Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang, h: 37. Diakses pada tanggal 25 November 2011 dari www. Eprints.undip.ac.id. 19 Jakarta go. Id, ³Wawancara Gubernur Dengan Harian Indonesia´ Harian Indonesia, 30 November 2009, h: 3. Diakses pada 25 Februari 2012. http://www.jakarta.go.id/web/news/2009/11/WAWANCARA-GUBERNUR-DENGANHARIAN-INDONESIA 23

88

daerah tersebut, kebijakan sementara yang di berikan pihak terminal, menurut analisis penulis merupakan bentuk perlindungan terhadap pedagang kaki lima, serta merupakan bentuk realisasi dari PERDA nomor 8 tahun 2007 pasal 27 ayat 1 tentang usaha tertentu, yang isinya yaitu: Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempattempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur (Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2007: 6).42

Bila dikaitkan dengan teori konflik, kebijakan sementara merupakan bentuk dan tingkatan intervensi konflik, yaitu pengelolaan konflik (Conflict Management). Pengelolaan Konflik suatu tindakan antipasi pemerintah khususnya pihak terminal Kampung Rambutan jakarta Timur, supaya tidak bergejolaknya perlawanan-perlawanan (konflik) dari pedagang kaki lima dengan menciptakan

berbagai

pemecahan

masalah.43

Serta, untuk

menjegahnya konflik terbuka di lingkungan terminal, seperti secara langsung kepada petugas yang mau menangkap mereka, menolak relokasi, dan tetap berjualan di lingkungan terminal.44 Kebijakan sementara, bila di analisis dengan teori fungsional struktural, di satu sisi bersifat fungsional karena pihak terminal dapat mengontrol para pedagang kaki lima liar, menyukseskan program relokasi dengan memberikan keuntungan bagi pemakai bangunan relokasi, dan 3HUDWXUDQ'DHUDK3URYLQVL'.,-DNDUWD1RWDKXQ³Ketertiban Umum´+ Novri Susan, Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), h: 97. 44 Maria Sri Rahayu³Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA No. 3 Tahun 2000: Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar´, h: 14. 19

19

89

memberikan peluang untuk para pedagang tidak resmi atau liar untuk mencari nafkah di terminal Kampung Rambutan. Namun, menurut Robert K. Merton, keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur adalah bertentangan dengan fakta, karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain.45 di sisi lain kebijakan sementara menjadi disfungsional karena berdasarkan hasil temuan dilapangan (hasil wawancara dengan pedagang kaki lima liar), kebijakan tersebut menghambat usaha mereka, dan

masih ada tindakan represif

diantara mereka walaupun telah diberikan jam operasional dan ada pungutan retribusi. Hal ini mengartikan bahwa kebijakan sementara ini tidak ada jaminan hukum dan keamanan untuk para pedagang kaki lima liar. Dengan adanya disfungsional dari kebijakan sementara, maka kebijakan sementara merupakan pembatasan ruang gerak pedagang kaki lima liar. Seperti harapan yang ungkapan D: ³Ya minta nya sih ga banyakbanyak. di kasih waktu, di kasih inilah pokoknya jam 4 kita masuk tar pagi kita sudah selesai kita pulang gitu aja ga minta banyak-banyak´ (25 Mei 2012: 09.00 WIB).46 Selanjutnya dari N:

Shvoong, ³ Pokok-pokok Teori Struktur Fungsional´. Shvoong, 30 Juni 2011, h: 3. Diakses pada tanggal 20 April 2012. http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporarytheory/2180241-pokok-pokok-teori-struktural-fungsional/#ixzz1oRAim3fI 27

33

Wawancara dengan D.

90

Kalo pesan, untuk seluruh bapak LLD gitu tolong lah di kasih batas waktu yang panjang apa lagi kalo misalkan hari minggu mah di bebaskan biar para pedagang bisa sama-sama cari makan (15 April 2012: 10.00 WIB).47 Dari penjelasan kedua informan tersebut, maka jelas bahwa memang kebijakan sementara terasa sangat memberatkan dan sangat menekan kehidupan pedagang kaki lima liar di terminal tersebut. Dari segi hukum aktivitas yang mereka lakukan sangat jelas telah melanggar peraturan daerah yang berlaku, sementara pekerjaan itu merupakan pilihan yang harus ambil ditengah ketidakberdayaan mereka. Maka tidak dipungkiri terdapatnya bentuk-bentuk pembangkangan untuk menghadapi dominasi tersebut dalam bentuk resistensi (perlawanan). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bentuk resistensi yang digunakan oleh para pedagang kaki lima liar yaitu dengan melanggar kebijakan yang telah ditentukan, seperti tetap berjualan dengan melanggar jam operasional yang telah ditentukan dengan strategi hardware, yaitu mengambil kesempatan dari situasi (main kucing-kucingan).48 Mengutip dari pemikiran James Scott, tindakan perlawanan diatas merupakan bentuk resistensi terbuka, karena merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada para pedagang kaki lima, dan tidak berpretensi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku yang bersifat eksploitatif dan tidak adil.49

26

48

Wawancara dengan N. Alisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota (Yogyakara: Laksbang Pressindo 2005), h:

142-143. 49

James Scott, Senjatanya Orang-orang Yang Kalah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2000), h. 40-41.

91

Bentuk resistensi selanjutnya yaitu resistensi terselubung, dengan tindakan menerima ketentuan atau kebijakan yang diberikan pihak terminal dengan cara menggerutu, mengomel, membicarakan petugas diam, pasrah, dan mengikuti peraturan serta menerima konsekuensi yang diberikan. Seperti yang diungkapkan E: ³Untuk keinginan saya, ya maunya sih dari siang gitu, cuman karna ga diijinin, jadi yaa mau ga mau harus sore, jadi NLWDWXUXWLQDMD´ (24 Mei 2012: 19.00 WIB).50 Menurut teori fungsional struktural, bentuk resistensi tersebut merupakan bagian dari ritualisme (Ritualism), yaitu suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun masih tetap memilih sarana atau tata cara yang telah ditentukan.51 Kemudian, Menurut Hardjana, tindakan yang dilakukan para pedagang kaki lima dengan menerima ketentuan atau kebijakan yang diberikan pihak terminal dengan cara diam, pasrah dan mengikuti peraturan serta menerima konsekuensi yang diberikan, termasuk kedalam konflik tertutup.52 Kedua bentuk resistensi yang dilakukan oleh para pedagang merupakan suatu proses sosial untuk meminimalisir eksploitasi terhadap mereka (para pedagang kaki lima liar).53 Sedangkan menurut Gurr, tindakan

32

Wawancara dengan E. Dr. Ir. Herien puspitawati, Teori Struktural Fungsional Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga (Bogor: Ikk Fema 2009), h: 17-18 52 Agus M. Hardjana, Konflik di Tempat Kerja (Yogyakarta: Kanisius 1994), h. 16-18. 53 Alisjahbana, ³Resisitensi Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Studi Kasus PKL Kota Surabaya´, Humanika, Vol 82, Desember 2004, h: 126. 27

92

tersebut merupakan suatu protes sosial penolakan akan keputusan dari pihak otoriter atau yang berwenang, yaitu kepengurusan terminal.54 Dalam menghadapi resistensi pedagang kaki lima liar, pihak terminal menerapkan berbagai cara untuk menanggapi kehadiran merekasalah satunya dengan tindakan represif seperti di razi dan pengusiran, hal tersebut dilakukan untuk terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib. Sebagaimana yang diungkapkan Bpk. AA: Yaa kalo misalkan pedagang yang tidak resmi itu berdagang di wilayah terminal kita tertibkan, apalagi sampai menimbulkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki atau orang-orang yang ingin memakai fasilitas terminal, kita akan merazia mereka, karna jelas-jelas mengganggu (24 Mei 2012: 10.00 WIB).55 Sebagaimana yang diungkapkan Dahrendorf, bahwa kesetabilan atau keseimbangan terjadi karena adanya pemaksaan,56 dan konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan kelas dan konsekuensi konflik itu dalam melahirkan perubahan sosial.57 Dengan demikian, walaupun tindakan ini mencederai kemanusiaan atau tidak manusiawi, namun tindakan represif perlu dilakukan untuk mencapai tujuan supaya terciptanya lingkungan yang kondusif di lingkungan terminal dengan mengontrol para pedagang liar supaya tidak mengganggu ketertiban di terminal, dan tempat relokasi menjadi lebih bermanfaat bagi pedagang kaki lima, serta keberadaan

$QGL 6XUDGL ³5HVLVWHQVL 0DV\DUDNDW 'DODP 3HPEDQJXQDQ ,QIUDVWXNWXU 3HUGHVDDQ´ (Studi Kasus di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat ´Komunitas, Vol. IV No.3 (November 2008), h: 55. 39 Wawancara dengan AA. 34 Zainuddin Malik, Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik (Surabaya: LPAM 2003), h:207. 57 Robert M. Z. Lawang, ed, Paul Johnson: Teori Sosiologi Klasik dan Modern II (Jakarta: Gramedia 1986), h: 183. 54

93

pedagang kaki lima liar tidak merugikan pedagang resmi dalam menjalankan usaha, dan juga memperoleh penghasilan yang diharapkan. Hal ini sebagaimana harapan yang di ungkapkan L: ³Ya terganggu sih mas, ya kesatu omset kita menurun dengan adanya pedagang-pedagang liar´ (25 Mei 2012: 15.00 WIB).58 Kemudian, harapan dari H: Iyya emang sih merasa risih juga sih cuman yaa namanya orang mencari makan gitu pak, masing-masing aja rizkinya, ga ngelarang sih yaa kalo bisa sih di tertibkan lah, biar supaya yang punya kios ini pendapatannya lebih layak gitu lah (25 Mei 2012: 16.40 WIB).59

B. Faktor Penghambat Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Dalam menjalankan program di lapangan, tentunya banyak ditemukan beberapa kendala. Berdasarkan informasi yang di peroleh di lapangan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta dalam relokasi yaitu: 1. Dalam penyediaan bangunan fasilitas penunjang terminal Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta hanya diperbolehkan memakai 10 persen dari luasan terminal.60 2. Dalam melakukan kegiatan usaha di terminal kampung rambutan, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta mengijinkan pihak terminal memfasilitasi para pedagang, serta 35

Wawancara dengan L, Kios Rumah Makan Terminal Kampung Rambutan Dalam Kota, 25 Juni 2012 36 Wawancara dengan H, Kios Rumah Makan Terminal Kampung Rambutan Dalm Kota, 21 Mei 2012 37

Wawancara dengan WW .

94

memperbolehkan para pedagang mendirikan bangunannya sendiri, di satu sisi kebijakan tersebut membantu pedagang dalam melakukan kegiatan usaha di terminal, namun di sisi lainnya memberatkan pedagang atau pengelola yang sudah mendirikan kios di kawasan terminal karena kios-kios yang dibangun di atas lahan pemerintah (terminal) akan menjadi hak milik pemerintah,

61

dan

selanjutnya di kelola oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta.

62

Ketentuan tersebut jelas merugikan para

pedagang yang telah mendirikan kios dengan modal sendiri kemudian hak kepemilikannya di ambil, dalam peraturan tersebut pemerintah seolah-olah menjadi pihak yang otoriter dalam pengaturannya, dan tidak mempertimbangkan keinginan dan kesejahteraan pedagang. 3. Tempat relokasi untuk para pedagang di terminal kampung rambutan saat ini tidak dapat di tambah atau di perbanyak, sebagaimana yang diungkapkan WW: ³Sebenernya..! kalo fasilitas terminal, baik itu di terminal DKI itu tidaN EROHK GL WDPEDK ODJL MDGL LQL \DQJ DGD DMD´ (20 Mei 2012: 11.00 WIB).63 Kemudian, menurut AA: ³Sekarang fasilitas penunjang tidak bisa di tambah lagi karena aset atau lahan di

26

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran Surat Ijin Kegiatan Usaha Di Dalam Terminal Penumpang, Pool Bus Dan Terminal Barang Di Provinsi Jakarta, h: 1. 6 Wawancara dengan K. 38 Wawancara Wawancara dengan WW

95

WHUPLQDOVXGDKSHQXKGHQJDQIDVLOLWDVWHUPLQDO´ (24 Mei 2012: 10.00 WIB).64 4. Dengan adanya ketentuan pembatasan pembangunan fasilitas terminal atau tempat relokasi, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta saat ini hanya memberikan bantuan kepada para pedagang yang sudah menempati tempat relokasi dengan memperbolehkan memperpanjang ijin usaha, sebagaimana yang diutarakan WW: Jadi ini yang ada aja, untuk perpanjang aja memperpanjang tempat, jadi gak boleh di tambah lagi, maksudnya ga boleh permohonan baru atau memohon ijin baru, yang ada sekarang ini hanya proses perpanjang aja, permohonan ijin (20 Mei 2012: 11.00 WIB). 65

Dengan adanya ketentuan yang hanya 10 persen peruntukan bangunan fasilitas terminal, berdampak minimnya bangunan relokasi untuk para pedagang kaki lima. Kemudian, dengan adanya pembatasan dalam penyediaan fasilitas terminal dan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta hanya melayani para pedagang yang sudah terdaftar menempati lokasi resmi, mengakibatkan banyak pedagang kaki lima yang tidak dapat mengakses fasilitas terminal, serta tidak memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk menempati lokasi tersebut, sehingga masih banyak para pedagang melakukan aktifitasnya di ruangruang publik dan menjadi pedagang liar.

39 40

Wawancara dengan AA. Wawancara dengan WW .

96

5. Proses perijinan yang berbelit-belit dan waktu persetujuan perijinan yang lama, sehingga menyulitkan para pedagang kaki lima untuk mengakses fasilitas resmi tersebut. 6. Situasi dan kondisi di terminal kampung rambutan yang kurang menjamin untuk melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut membuat para pedagang berpikir dua kali untuk memakai fasilitas yang tersedia di terminal, dikarenakan ketakutan akan hasil atau materi (penghasilan) yang akan mereka peroleh nantinya tidak memuaskan, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan kebutuhan sehari hari dan membayar sewa tempat. Hal ini berdasarkan pernyataan dari E: ³Kalo saya mau istilahnya sewa-sewa tempat kan kita liat dulu kondisi pak, kita takutnya udah di siapin di sewain trus jualan kita kurang pak hasilnya´ (24 Mei 2012: 19.00 WIB).66 Kemudian N berpendapat sama yaitu: ³Ya kalo nyewa kios mah penghasilan kurang, trus biayanya juga gede, sewanya gede, kalo ngasongkan ELVDNHVDQDNHVLQL´ (15 April 2012: 10.00 WIB).67

41 26

Wawancara dengan E. Wawancara dengan N.

97

C. Respon Pedagang Terhadap Kebijakan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta Dan Terminal Tujuan relokasi di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur adalah mengatasi problematika para pedagang kaki lima dengan memberikan ruang atau lokasi kepada mereka supaya dapat terciptanya tata ruang yang kondusif, tertib, serta kenyamanan dan keamanan untuk para pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya.68 Namun, tidak semua para pedagang kaki lima berniat untuk menempati lokasi tersebut, dikarenakan fasilitas yang disediakan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta sangat minim, serta situasi dan kondisi yang kurang menjamin di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur sehingga masih banyak para pedagang melakukan kegiatan usahanya secara liar.

69

Hal ini berdasarkan

sumber dari pedagang seperti yang diungkapkan oleh H: Kalo bisa sih di terminal ini fasiltasnya di tambah lagi gitu pak, maksudnya biar supaya fasilitasnya itu banyak biar ada peminatnya dan omset buat saya juga ya bisa bertambah lah (25 Mei 2012: 16.40 WIB).70

Dengan adanya harapan, rasa ketidakpuasan dari pedagang, serta ketakutan akan situasi dan kondisi yang kurang menjamin, pihak terminal dan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta mencoba memenuhi dan mengatasi semua keluhan dari pedagang supaya dapat pindah ketempat relokasi, yaitu dengan memberikan pelayanan pendaftaran

42

Wawancara dengan AA. Wawancara dengan E. 44 Wawancara dengan H. 43

98

gratis, biaya sewa yang dapat di jangkau pedagang,71 menempatkan relokasi yang mudah di jangkau konsumen seperti di jalur keluar terminal kampung rambutan,72 serta memberikan keamanan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak terminal dan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta yang melihat keinginan pedagang berdampak positif, sehingga lambat laun jumlah pedagang kaki lima yang menggunakan relokasi bertambah. Menurut data yang di dapat dari terminal, pada tahun 2011 bangunan lokasi binaan yaitu ruang tunggu terminal di tempati hanya 64 kios, diantaranya: diterminal antar kota terdapat 32 kios, dan di terminal dalam kota terdapat 32 kios. kemudian, menurut data terbaru dari Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2012 yang menempati tempat relokasi ada 67 pengelola atau para pedagang, diantaranya: diterminal antar kota terdapat 37 pedagang, dan di terminal dalam kota terdapat 30 pedagang, 73 serta terdapat 69 pedagang dengan 73 jenis usaha di jalur keluar terminal Kampung Rambutan.74 Dari beberapa tindakan dan gagasan dari pihak terminal dan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta mampu mendorong para pedagang kaki lima bahkan masyarakat untuk memakai fasilitas penunjang yang di sediakan, hal ini berdasarkan kesan para

45

Wawancara dengan WW. Wawancara dengan AA. 47 Terminal Kampung. Rambutan Jakarta Timur, Daftar Pengguna Fasilitas Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan 2011-2012. 29 Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, Lampiran daftar Pengguna Fasilitas Terminal Jalur Keluar Terminal Kp. Rambutan Kp. Rambutan 2012. 46

99

pedagang seperti yang di ungkapkan H: ³Dagang disini.!, yaa cukup puas MXJD VLK GL WHUPLQDO DSD ODJL NDOR PLVDONDQ GL WDPEDK ODJL IDVLOLWDVQ\D´ \D soalnya disini keamananya juga ya saya rasa kondusif gitu´ (25 Mei 2012: 16.40 WIB)..75 Kemudian, Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan L: ³Kesannya ya ke satu, kita merasa nyaman, ke dua kita merasa aman gitu´ (25 Mei 2012: 15.00 WIB).76 Dari pernyataan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan atau kebijakan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta jika di analisis melalui teori fungsional struktural merupakan suatu fungsi. Fungsi tersebut merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah sistem, serta untuk menciptakan equibilitium atau keseimbangan di lingkungan tersebut. Dalam tindakantindakan tersebut ditemukan komponen-komponen penting yaitu: 1. Adaptasi (Adaptation), dengan adanya tempat relokasi di terminal kampung rambutan, supaya para pedagang kaki lima dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan menggunakan sarana dan fasilitas seperti kios-kios, serta mengikuti peraturanperaturan yang ada, agar dapat berjualan di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

48 49

Wawancara dengan H. Wawancara dengan L.

100

2. Tujuan

(Goal),

tujuan

relokasi

tersebut

untuk

menambah

pendapatan daerah (APD) atau kas daerah, menciptakan ketertiban umum, dan memenuhi kebutuhan pedagang. 3. Integrasi (Integration), dengan adanya relokasi di terminal kampung rambutan adalah untuk dapat terciptanya kerjasama antara pemerintah dan pedagang yang dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, seperti keuntungan dari segi finansial. 4. Pemeliharaan Pola-pola (Latency), agar terciptanya tujuan dan fungsi terminal yang memberikan pelayanan yang kondusif terhadap masyarakat, maka perlu adanya pemeliharaan pola yang ada di terminal kampung rambutan melalui kebijakan pemerintah atau peraturan daerah. Dengan adanya kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang mengatur masalah pedagang kaki lima di terminal Kampung Rambutan, maka terminal akan terjaga sebagai tempat pelayanan yang nyaman untuk masyarakat, dengn pemeliharaan pola ini juga pedagang kaki lima akan mentaati kebijakan yang diberikan pemerintah untuk terciptanya keertiban umum. Kebijakan ini harus terus di aplikasikan secara continue (berkelanjutan) sehingga pola yang ada terminal sebagai tempat layanan publik bisa terjaga dengan baik.

101

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan Tujuan relokasi pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan yaitu untuk menciptakan suasana tertib dan rapih di lingkungan terminal tersebut, dan membantu masyarakat khususnya para pedagang kaki lima supaya dapat melakukan kegiatan usaha dengan aman dan nyaman. Pendekatan relokasi dipilih sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada kebutuhan pedagang kaki lima akan ruang berusaha yang juga legal. Dengan merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi fasilitas terminal, di harapkan pedagang dapat terus berusaha dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dari hasil pembahasan sebelumnya, relokasi pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan Jakarta Timur telah dapat mencapai tujuan. Pertama, Respon positif dari para pedagang yang terbukti dari data Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. Kedua, ditinjau dari aspek fisik dapat di simpulkan, relokasi telah dapat memunuhi fungsi sebagai ruang usaha untuk para pedagang kaki lima di terminal kampung rambutan. Ketiga, program relokasi memberikan peluang bagi para pedagang kaki lima dan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan usaha di terminal.

102

Namun, di lapangan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknumoknum yang memanfaatkan keberadaan pedagang kaki lima, seperti pungutan retribusi terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat (liar), bahkan pemberian lokasi dan jam operasional tanpa memberikan jaminan akan hukum dan keamanan. Kebijakan tersebut sangat baik dalam menangani pedagang liar supaya keberadaan mereka tetap eksis dan memberikan peluang untuk memenuhi kehidupan mereka. Akan tetapi Kebijakan tersebut jelas melanggar PERDA NO 1 Tahun 2006 tentang retribusi daerah, di dalam PERDA ini menyatakan setiap pemungutan retribusi dikenakan kepada badan atau orang yang memanfaatkan tanah milik negara yang sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian kegiatan pungutan retribusi kepada pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat menyimpang dari PERDA tersebut. Kemudian, PERDA No 8 Tahun 2007 pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya terkecuali mendapatkan ijin dari gubernur. Kemudian, kebijakan yang diberikan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakart dan dari terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur belum dapat mengakomodasi keinginan dari PKL, karena masih banyak harapan-harapan atau keinginan dari pedagang kaki lima yang resmi dan pedagang liar.

103

2. Rekomendasi Dari kesimpulan pembahasan di atas, dapat diusulkan rekomendasi sebagai berikut: a.

Untuk mencapai tujuan relokasi, diperlukan konsistensi dari pemerintah yang mempunyai peran dan kebijakan.

b. Dalam program relokasi harus lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pedagang. c. Dalam menagani pedagang kaki lima yang liar harus lebih

bijak dan tegas, serta melarang atau menindaklanjuti

104

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Alisjahbana. 2005. Sisi Gelap Perkembangan Kota. Yogyakara: Laksbang Pressindo. Berry, David. 2003. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Dagun, M. Seve. 1997. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudyaan Nusantara/LPKN. Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Hardjana, Agus M. 1994. Konflik di Tempat Kerja.Yogyakarta: Kanisius.

Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Management, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat. Jakarta: GP. press. Jayadinata. J. T. 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: ITB. Kountur, Roni. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: PPM. Press. Kuswarno, Engkus. 2009. Penelitian Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya: Fenomena Pengemis Kota Bandung. Bandung: Widya Padjajaran Malik, Zainuddin. 2003. Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik. Surabaya: LPAM. Marbun, B.N. SH. 2003. Kota Indonesia Masa Depan. Jakarta: Erlangga. Lawang, Robert M. Z, ed. 1986. Paul Johnson: Teori Sosiologi Klasik dan Modern II. Jakarta: Gramedia. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2010. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan. Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Puspitawati, Herien. 2009. Teori Struktural Fungsional Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga. Bogor: Ikk Fema.

x

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Ritzer, George & Douglas J. goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media Group. Sajogyo, Pudjiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Jakarta: PT. Etasa Dinamika. Scott, James. 2000. Senjatanya Orang-orang Yang Kalah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Permai. Sudarso. 2003. Resistensi Terselubung Buruh Anak Perkebunan. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Lampiran Tupoksi Terminal Kp. Rambutan. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. 2012. Lampiran Organisasi Kepengurusan Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. 2012. Lampiran Organisasi Kepengurusan Terminal Antar Kota Kp. Rambutan. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta. 2012. Rekapitulasi Data Fasilitas Terminal PROV DKI Jakarta. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi Jakarta. 2012. Lampiran Tupoksi Unit Pengelola Terminal AJ PROV DKI Jakarta. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. 2012. Lampiran Surat Ijin Kegiatan Usaha Di Dalam Terminal Penumpang, Pool Bus Dan Terminal Barang Di Provinsi Jakarta. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. 2012. Lampiran Surat Pengurusan Perpanjang Ijin Usaha Di Dalam Terminal Bus Dan Terminal di Provinsi DKI Jakarta´Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

xi

Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. 2012. Lampiran Daftar Pengguna Fasilitas Terminal Antar Kota Kp. Rambutan. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta. 2012. Lampiran Daftar Pengguna Fasilitas Terminal Dalam Kota Kp. Rambutan. Jakarta: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Veeger, K. J. 1993. Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Skripsi/Tesis: Santoso, Heru. 2011. ³Pemberdayaan Komunitas Pedagang Kaki Lima Oleh Fahmina Institut di Cerebon.´ Jakarta: Skripsi. Jurusan Kesejahteraan Sosial. UIN Syarif Hidayatullah. Aswad, Muhammad. 2012. ³Implementasi Etika Bisnis Islam: Memotret Moralitas Kakao di Kabupaten Palma, Sulawesi Barat´ Jakarta: Tesis. UIN Syarif Hidayatullah.

Jurnal: 6XUDGL $QGL ³Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastuktur Perdesaan: Studi Kasus di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat´ Komunitas, Vol. IV No.3 November. $OLVMDKEDQD³Resisitensi Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Studi Kasus PKL Kota Surabaya.´ Humanika, Vol. 82. Desember. Perundang-undangan: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan. 2010. Peraturan Daerah NO 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah NO 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Daerah NO 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012. Peraturan Daerah NO 1 tahun 2006 tentang retribusi.

xii

Peraturan Daerah Provinsi khusus Ibukota Jakarta NO 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Dan Danau, Serta Penyeberang Di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NO 8 Tahun 2009 Tentang Lokasi Sementara. Peraturan Gubernur NO 66 THN 2005 dan SK kepala Dinas Perhubungan Provinsi daerah Khusus Ibu kota Jakarta NO 1803 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Internet:

1. Artikel $OOIUHGHRQ  ³Konsep Dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik´ Allfredeon, Modul 1 Desember. Diakses pada 2 Februari 2012. http://allfredoem.files.wordpress.com/2010/10/modul-1-konsep-dasarkebijakan-publik1.pdf Darmawan, Yusran. 2009. ³5HVLVtensi dalam Kajian Antropologi.´ Timur Angin, 20 Agustus Diakses pada tanggal 2 Februari 2011. http://timurangin.blogspot.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian antropologi.html. Ferryroen. 2011. ³Talcott Parsons: Teori Struktur Fungsional´ )HUU\URHQ 30 Agustus. Diakses pada 14 April 2012. http://ferryroen.wordpress.com/tag/talcott-parsons-teori-strukturfungsional/ Ma'az, Mamfaluthy Al-IXDGKLO  ³Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Di Banda Aceh.´ Penuebah, 21 Juni. Diakses pada tanggal 2 Februari 2012. http://peunebah.blogspot.com/2011/06/dampak-kebijakanrelokasi-terhadap.html. /HQQ\ HG ³PERDA RTRW 2030 Disahkan´ Berita Jakarta. 25 Agustus 2011. Diakses pada tanggal 16 Maret 2012. www.jakarta.go.id/web/news/2011/.../Perda-RTRW-2030-Disahkan.

xiii

Listiliani, Wanda. 2011. ³Pedagang Kaki Lima dan Lapangan Kerja JABAR.´ Akatiga. Diakses pada tanggal 20 Desember 2011. www_akatiga_org_index_php_artikeldanopini_usahakecil_72pkldanlapker ja_tmpl_component.pdf. Shvoong. 2011. ³Pokok-pokok Teori Struktur Fungsional´ Shvoong, 30 Juni. Diakses pada tanggal 20 April 2012. http://id.shvoong.com/law-and politics/contemporary-theory/2180241-pokok-pokok-teori-strukturalfungsional/#ixzz1oRAim3fI

2. Jurnal Hamidjoyo, Kunto.  ³Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan, Penataan, Pembinaan, Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Surakarta: Studi Kasus Di Kecamatan Lawetan.´81',3 Diakses pada tanggal 14 Februari 2012. ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/466/346. Sri Rahayu, Maria. 2000. ³Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA no. 3 Tahun 2000: Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar.´ UNUD. Denpasar : Tesis. Fakultas Pendidikan IPS, Jurusan Sejarah IKIP PGRI. Diakses dari Internet pada tanggal 20 Oktober 2012. ejournal.unud.ac.id/.../6~strategi%20pedagang%20kaki%20lima.pdf. Zakik. 2006. ³Analisis Strategi Dan Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya´ PDII. Semarang: Jurusan Ekonomi. Universitas Unijoyo. Diakses pada tanggal 3 Februari 2012. jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/120692119.pdf.

3. Surat Kabar %$33(1$6  ³Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi´%$33(1$6 17 Oktober. Diakses pada tanggal 6 Desember 2011. http://www.bps.go.id/.pdf Jakarta, Berita. 2010. ³Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.´ Sakethi, Team Mirah. Diakses pada 25 Desember 2011 dari http://www.beritajakarta.com/download/ppmk_ver_ind.pdf. Jakarta. Go. id³Wawancara Gubernur Dengan Harian Indonesia´Harian Indonesia, 30 November. Diakses pada tanggal 25 Februari 2012. http://www.jakarta.go.id/web/news/2009/11/WAWANCARAGUBERNUR-DENGAN-HARIAN-INDONESIA.

xiv

Situs Resmi Pemerintah Provinsi. 2010. ³Program Kerja´ Jakarta. Go.id, 11 Januari. Diakses pada 24 November 2011. www. Jakarta. go. id. 4. Tesis Agustinus, Tumpal Hasiholan. 2010. Strategi Penanganan pedagang Kaki Lima. Jakarta: Tesis. Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Indinesia. Diakses pada tanggal 5 Februari 2012. www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131333-T%2027614...pdf. Budi, Ari Susilo. 2006. Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang. Semarang: Tesis. Pasca Sarjana Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota. Universitas Diponegoro. Diakses pada tanggal 25 November 2011 dari www. Eprints.undip.ac.id. Kusuma, Disti Ayu. 2010. Efiktivitas Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Resto PKL Restoran Mrican, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Skripsi. Jurusan Arsitektur dan Perencanaan. Fakultas Tekhnik. Universitasa Gajah Mada. Diakses pada tanggal 5 Februari 2012. www.4shared.com/office/.../tugas_akhir_-_efektivitas_relo.html Rianto, Wibowo. 2006. Identifikasi Faktor Kegagalan Relokasi Pedangang Kaki Lima : Studi Kasus Kawasan Pedagang Kaki Lima di Jl. Arjuna, Kota Bandung. Bandung: Tesis. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. UNICOM. Diakses pada tanggal 15 April 2012. jbptunikompp-gdl-s1-2006-wiboworian-3467-bab-2.doc

xv

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta

1. Berdirinya Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta pada tahun berapa. 2. Dibentuknya Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dasar hukum apa 3. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta, apa suatu instansi atau dinas yang yang berdiri sendiri atau di bawah naungan dari DISHUB 4. Apa saja tugas utama dari Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 5. Apa visi dan misi dari Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 6. Dan apa fungsi dari Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 7. Apa saja program-program dari Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 8. Pelayanan apa saja yang diberikan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta untuk masyarakat, khususnya para pedagang

9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pedagang untuk menempati lokasi yang disediakan oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta atau membangun tempat usaha 10. Bagaimana

tahapan

atau

proses

dalam

melakukan

perijinan

melakukan kegiatan usaha atau mendirikan bangunan untuk usaha di terminal 11. Bagaimana mekanisme memperpanjang ijin pemakaian lokasi 12. Kewajiban apa saja yang harus di penuhi para pedagang 13. Sarana atau prasarana (fasilitas) apa saja yang di berikan kepada para pedagang 14. Bagaimana proses pemilihan atau pemberian lokasi terhadap para pedagang 15. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani pedagang di terminal

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Kepengurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur

1. Berdirinya terminal kampung rambutan pada tahun berapa, dan diresmikannya pleh siapa 2. Apa visi dan misi dari terminal kampung rambutan 3. Pelayanan dan fasilitas apa saja yang diberikan terminal kampung rambutan untuk masyarakat dan para pedagang 4. Apa tujuan dan alasan didirikannya bangunan relokasi di terminal 5. Pihak mana saja yang berperan dalam penyelenggaraan banguna relokasi 6. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pedagang untuk menempati bangunan relokasi 7. Bagaimana

mekanisme

dalam

melakukan

perijinan

pememakaian

bangunan relokasi 8. Bagaimana mekanisme memperpanjang ijin pememakaian bangunan relokasi 9. Kewajiban apa saja yang hrus dipenuhi para pedagang 10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak terminal dalam pelaksanaan program relokasi 11. Bagaimana mengatasi para pedagang liar di terminal kampung rambutan 12. Adakah kebijakan untuk para pedagang liar di terminal kampung rambutan

PEDOMAN WAWANCARA Untuk pedagang resmi atau binaan di Terminal Kampung Rambutan

1. Apa alasan anda menjadi pedagang binaan di terminal 2. Mengapa anda memilih memakai fasilitas relokasi 3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pedagang untuk menempati bangunan relokasi 4. Bagaimana mekasisme dalam melakukan perijinan pemakaian bangunan relokasi 5. Bagaimana mekasisme memperpanjang ijin pemakaian bangunan relokasi 6. Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi para pedagang 7. Bagaiman alur pembayaran retribusi tempat relokasi 8. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh anda dalam melakukan kegiatan usaha diterminal 9. Adakah kebijakan atau ketentuan dari pihak terminal untuk para pedagang resmi 10. Adakan pesan untuk pihak terminal 11. Adakah kesan dalam melakukan kegiatan usaha di terminal

PEDOMAN WAWANCARA Untuk pedagang tidak resmi di Terminal Kampung Rambutan

1. Bagaiman anda menjalankan aktifitas sehai-hari 2. Dalam melakukan aktivitas anda sering melakukan di areal mana saja 3. Apa alasan anda memilih areal tersebut 4. Apa alasan anda menjadi pedagang kaki lima tidak resmi 5. Adakah keinginan menjadi pedagang binaan terminal 6. Adakah keinginan untuk memakai fasilitas terminal atau bangunan relokasi 7. Apa kendala anda dalam melakukan kegiatan usaha di terminal 8. Adakah kebijakan atau ketentuan dari pihak terminal 9. Bagaimana sikap atau respon anda terhadap kebijakan atau ketentuan yang ada di terminal 10. Apa kewajiban yang harus anda penuhi selama anda melakukan kegiata usaha di terminal 11. Adakah pesan untuk pihak terminal 12. Adakah kesan dalam melakukan kegiatan usaha di terminal

LAMPIRAN I TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 22 Mei 2012

Jam/ tanggal

: 12.00

Lokasi

: Warung Kopi samping dalam kota

Nama Informan

: Bpk. Supiran

umur

:_

Profesi

: pedagang es

Status Profesi

: pedagang liar

Sahril

: mas dagang di terminal di sebelah mana pak

Bpk. S

: samping KOREM

Sahril

: samping KOREM , itu berarti luar terminal atau dalam terminal termasuknya pak

Bpk. S

: jalurnya, jalurnya di luar kota

Sahril

: berarti di luar jalur kota ya pak,

Bpk. Supiran

: iya

Sahril

: itu eh udah berapa tahun dagang di terminal ini

Bpk. S

: sekitardua tahun, ya sekitar sudah dua tahun

Sahril

: itu usahanya, usaha apa aja pak

Bpk. S

: ya itu lah, dagang es saja

Sahril

: maaf namanya siapa pak saya belum tau

Bpk. S

: namanya

Sahril

: iya

Bpk. S

: supiran

Sahril

: oh pak supiran, itu dagang di jalur luar kota itu bayar atau gimana pak

Bpk. S

: bayar

Sahril

: hah

Bpk. S

: bayar

Sahril

: ED\DUSDNLWXED\DUQ\DHH¶UHWULEXVLQ\DEHUDSDSDNNDOR perhari

Bpk. S

: itu namanya, uang kebersihan atauwa apa pokoknya.. 3000

Sahril

: oh 3000, itu retribusinya siapa yang mungutinnya

Bpk. S

: ya sama-sama, sama-sama pedagang tapi kalo masalah bawahan dan keuangan yang nerima saya gak tau

Sahril

: oh gitu ya pa, berarti yang 3000 itu buat kebersihan ja ya pak

Bpk. S

: iya

Sahril

:itu bisa dagang disitu ada ketentuannya ga sih pak dagang disitu

Bpk. S

: ya adalah sebetulnya pokoknya dagang disitu gak sesuai keinginan sendiri, cuma itu.

Sahril

: oh..sekian pak terima kasih pak

LAMPIRAN II TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 24 Mei 2012

Jam

: 19.00

Lokasi

: Warung Kopi di terminal dalam kota

Nama Informan

: Edo

umur

:_

Profesi

: Pedagang buah-buahan

Status Profesi

: Pedagang Liar (asongan)

Sahril

: slamat malam mas.

E

: slamat malam

Sahril

:maaf, eh maaf ganggu, bisa minta waktunya sebentar ga mas

Edo

: waktu apa pak ya

Sahril

:eeh gini, saya kan dari mahasiswa UIN mas, mau ngadain wawancara gitu

E

: wawancara apa pak

Sahril

: eh gini mas saya mau wawancarai tentang keseharian mas aja dan tentang mas melakukan usaha

E

: boleh, silahkan

Sahril

: gini mas ehh maaf dulu nama mas siapa ya

E

: nama saya edo

Sahril

: aslinya maaf dari mana

E

: aslinya dari brebes jawa tengah

Sahril

: pendidikan terakhirnya sampe mana mas

E

: pendidikannya cuman sampe SMP pa

Sahril

: ini dagang buah-buahan sudah berapa tahun

E

: eehh kurang lebih ada 6 tahun

Sahril

: aslinya dari mana mas saya lupa lagi

E

: kalo aslinya kan udah di bilang dari brebes, cuman tempat jalan tuh di terminal pal

Sahril

: oh jadi dari brebes ya. eeh ini dagang sendiri pa ma keluarga

E

: sekarang mah dah sendiri dulu ngikut keluarga

Sahril

: oh..ngembangin ja pa ya

E

: iya

Sahril

: ehh dagang disini berkeliling tiap harinya atau punya tempat

E

: dari rumah berangkat langsung ketempat aja pak

Sahril

: oh jadi belum mendapatkan tempat gitu

E

: belum

Sahril

: jadi saya kan dapat informasi dari kepala terminal, katanya ga boleh dagang di terminal apa betul mas

E

: oh ..sebenernya sih dilarang

Sahril

: iyah

E

: sebenernya dilarang, eeh cuman mo gimana lagi namanya cari makan

Sahril

: eeeh nah trus kalo misalkan dilarang kok mas bisa bisa masuk gitu, apa ada kebijakan dari terminal atau giman...mas

E

: ada, tapi cuman boleh masuk ya jam 3 abis djuhur

Sahril

: abis djuhur ya mas

E

: dan sekitar jam 4 sorelah

Sahril

: oh jadi jam 4 sore itu boleh masuk gitu

E

: boleh

Sahril

:tanpa dilarang mas

E

: iya

Sahril

: itu ada pungutan biaya apa gimana mas

E

: kalo di terminal sih ga ada pak

Sahril

: ga ada..denger-denger ada pungutan kebersihan atau tempat gitu

E

: kalo masalah pungutan ya sekedar uang sampah

Sahril

: uang sampah mas

E

: kebersihan paling 2000 per hari

Sahril

: 2000 per hari itu dipungutinnya sama pihak terminal atau instansi lain atau gimana mas

E

: kalo pungutan itu dari kebersihan

Sahril

: berarti dari terminal

E

: terminal lah

Sahril

:itu dananya apa buat terminal bener atau gimana

E

:kalo soal itu saya ga tau pa

Sahril

:terus ee, jadi ee mas itu dagang di terminal gitu..belum belum mempunyai tempat dan masih berkeliling gitu mas ya

E

: iya bener

Sahril

: jadi dapat bisa masuk dari siang sampe 4 sore

E

: dari 4 sore kita baru bisa masuk pa

Sahril

: ohh, nah itu trus katanya bayar 2000 gitu ya

E

: iya bener 2000 itu untuk kebersihan

Sahril

: untuk pihak terminal

E

: iya bener

Sahril

: terus ada pesan kesannya ga mas

E

: eeh maksudnya kesan pesan apaan

Sahril

:maaf boleh saya ulangi lagi, eee kesan pesannya seperti apa sih mas buat terminal, buat pedagang seperti mas

E

: kesan pesan gimana ya pa

Sahril

:yaaa tadi kan kata mas katanya dikasih waktu kan dagang dari sore sampe malaem ya mas ya

E

: iya

Sahril

: ya itu kan menghambat mas berdagang, misalkan keinginan mas berdagang disini kaya gimana

E

: untuk keinginan saya, ya maunya sih dari siang gitu, cuman karna ga diijinin jadi yaa mau ga mau harus sore, jadi kita turutin aja

Sahril

: terus kenapa ga nyewa tempat, kan udah disediakan lokasi gitu, kaya kios

E

: kalo saya mau istilahnya sewa-sewa tempat kan kita liat dulu kondisi pak

Sahril

:oh

E

: kita takutnya udah di siapin di sewain trus jualan kita kurang pa hasilnya

Sahril

: jadi mungkin ya liat-liat dulu sikon ya mas, mang sikon disini gimana sih mas sepi pa rame atau gimana sih

E

: kalo soal jualan sih ya kadang-kadang lah pa, ada rame ada sepi Cuma, tapi biasanya sedeng-sedeng lah, standar lah

Sahril

: ee terima kasih mas atas waktunya dan kerja samanya terimakasih

E

: iya sama-sama

LAMPIRAN III TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 25 MEI

Jam

: 09;00

Lokasi

: Warung sayur di samping terminal kampung rambutan

Nama Informan

:Daryanto

umur

:_

Profesi

: Pedagang nasi, mie goreng kopi

Status Profesi

: Pedagang Liar (dengan Gerobak)

Sahril

: maaf pa bisa tanya-tanya sebentar

D

: ya..ya.. bisa

Sahril

:namanya siapa mas

D

:nama daryanto

Sahril

:mas dagang sudah berapa tahun mas

D

: ya hampir 10 taun

Sahril

:aslinya dari mana mas

D

:aslinya dari jawa tengah

Sahril

:ehh mas dagang apa aja

D

:kopi, nasi goreng, mie rebus, segala macem lah

Sahril

:eehh maaf mas pendidikan terakhir mas

D

: pendidikan terakhir sekolah dasar

Sahril

: mas dagang di terminal ini ketentuaannya apa aja sih mas

D

: yaaa bayar sekedar lah untuk kebersihan

Sahril

: untuk lokasi gimana mas

D

: lokasi di tempat

Sahril

:lokasi itu ditentukan terninal atau apa kita yang nentuin

D

: kita nentuin sendiri, cari lahan kosong buat jualan

Sahril

:itu,.. kebijakan terminal buat pedagang seperti mas seperti apa sih, boleh operasinya atau dagang

D

: kebijakannya ya kalo siang macet, jadi bikin ganggu ketertiban umum, eeh ini lah ini, bikin macet mobil, macet bis jadi di kasih waktunya sampe jam 4,..jam setengah lima sampe jam 4 malem

Sahril

: oh jadi di bolehkan dagang di terminal tu dari jam 4 sore sampe jam empat malem

D

: empat pagi

Sahril

: 4 pagi

D

: iya

Sahril

:itu harus jam segitu aja ya, pa kalo ga,....ee ngelewatin jam segitu di rajia atau diiii...?

D

: ya gitulah di rajia, bikin macet kita juga nauin sendiri lah

Sahril

:itu dalam perharinya katanya 2000 ya

D

:iya 2000

Sahril

:itu di tarikinnya dari mana, eeh dari pihak man

D

:pokoknya ada yang narikin buat kebersihan

Sahril

: dari terminal..!

D

:iya dari terminal

Sahril

:buat kebersihan

D

: iya buat kebersihan

Sahril

:truss ee boleh saya nanya pesan kesannya mas, mas kan sebagai pedagang pesan buat terminal buat pedagang seperti mas tuh pengennya seperti apa

D

:ya minta nya sih ga banyak-banyak. di kasih waktu, di kasih inilah pokoknya jam 4 kita masuk tar pagi kita sudah selesai kita pulang gitu aja ga minta banyak-banyak

Sahril

: cuma minta jam operasional aja

D

: iya

Sahril

: tempat juga gitu

D

: tempat juga iya

Sahril

:jadi keinginan mas tu Cuma berdagang di terminal dengan aman dan nyaman dan di kasih tempat dan waktu

D

: waktu iya

Sahril

: mungkin, eeeee Cuma segitu aja ya mas, makasih atas waktunya, assalamualaikum.

LAMPIRAN IV TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 25 Mei 2012

Jam

: 16.40

Lokasi

: Kios Rumah Makan Terminal Kampung Rambutan Dalm Kota

Nama Informan

: Bpk. Sueb

umur

: 41 tahun

Profesi

: Pengusaha rumah makan

Status Profesi

: Pedagang yang Menempati Bangunan Relokasi

Sahril

: maaf pak bisa minta waktunya sebentar pa

H

: buat apa ya

Sahril

:gini pak saya mau wawancara, ya wawancara tentang keseharian bapak tentang menjalankan usaha

H

:emmm

Sahril

:bisa minta waktunya

H

: yaaa bisa sih

Sahril

:buat wawancara

H

:iya

Sahril

:begini pa, mohon maaf nama bapak siapa ?

H

:nama saya pa haji sueb

Sahril

: oh pa haji Sueb

H

: iya

Sahril

: pak sueb aslinya dari mana pak ya

H

: aslinya dari sini

Sahril

: oh orang asli sini

H

: orang asli sini,..terminal maksudnya gitu

Sahril

:dagang di sini udah berapa tahun pak

H

:dagang disini..!, ya seumuran terminal

Sahril

: wah berarti udah belasan tahun pak

H

:belasan taun, kira-kira 11 tahunan lah kurang lebihnya gitu dah

Sahril

: umurnya berapa tahun ya pa, maaf umur bapak berapa tahun

H

: iyya umur saya kira-kira 41 tahun

Sahril

:bapak disini dagang, eee kios ini kios rumah makan ini nyewa atau milik sendiri

H

: saya disini nyewa pak

Sahril

:nyewa

H

: nyewa iya

Sahril

: ke

H

:ke UPT

Sahril

:UPT

H

: iya UPT

Sahril

:oh jadi nyewa ke UPT ya pak, berarti disediakan UPT

Bpk. Sueb

:heem

Sahril

:masalah daftar perijinannya seperti apa sih pa

H

: kalo daftar perijinannya, saya daftar langsung ke DISHUB nih pak

Sahril

:ke DISHUB dulu, tadi kan UPT Pak

H

:Iya UPT

Sahril

:berarti ke DISHUB dulu trus Ke UPT

H

: iya ke DISHUB dulu trus langsung ke UPT

Sahril

: oh gitu

H

:heem

Sahril

: kalo masalah pembayarannya gimana pak, bapak kan disini nyewa, bayar perbulannya berapa tuh

H

: maksudnya ni uang sewanya perbulan gitu ya

Sahril

: iya

H

: iyyaa jadiii saya bayarnya perbulan itu 200 ribu

Sahril

: jadi, 200 ribu

H

:iya

Sahril

: itu 200 ribu buat apa aja sih pak

Bpk. Sueb

: uang yang 200 ratus ribu itu saya bayar buat bayar kios, listrik, aer dan kebersihan pak

Sahril

: masalah penarikan eeh biayanya itu bayar langsung atau gimana pa

H

: oh iya, saya bayar langsung keterminal, pokok nya ada yang narikinlah

Sahril

: oh gitu

H

: ada koordinasinya

Sahril

: berarti tu UPT tu cuman perijinannya aja ya pa

H

: iya bener UPT cuman perijinannya aja

Sahril

: jadi pembayarannya keterminal ada yang narikin

H

:iya

Sahril

: terus..eee ini kan bapak kan usdah lama nih udahhh, katanya belasan tahun dari awal pembangunan terminal

H

: dari tahun 92

Sahril

: tahun 92

H

:iya betul betul

Sahril

: eee disinikan katanya 3 tahun tu pa ya perpanjang perijinannya, terus cara perpanjang perijinannya seperti apa pa

H

: cara perijinannya ya

Sahril

: perpanjangnya

H

: cara perpanjangnya saya bayar lagi ke UPT

Sahril

: ke UPT lagi ya pak

H

: iya ke UPT lagi

Sahril

: kesan pesannya seperti apa pak

H

: kesan pesannya

Sahril

: kesan pesannya bapak sebagai PKL

H

: kalo bisa sih di terminal ini fasiltasnya di tambah lagi gitu pak, maksudnya biar supaya fasilitasnya itu banyak biar ada peminatnya dan omset buat saya juga ya bisa bertambah lah

Sahril

: cukup puas ga pa dagang di lokasi yang di kasih UPT atau terminal

H

: dagang disini.!, yaa cukup puas juga sih di terminal apa lagi kalo misalkan di tambah lagi fasilitasnya

Sahril

: alasannya apa pak dagang disini

H

:alasanya..! ya soalnya disini keamananya juga ya saya rasa kondusif gitu

Sahril

: merasa risih ga pak liar

H

:pedagang asongan gitu

Sahril

: iya pedagang asongan

H

:iyya emang sih merasa risih juga sih cuman yaa namanya orang mencari makan gitu pak, masing-masing aja rizkinya

Sahril

: jadi ga ngelarang gitu

H

: ga ngelarang sih yaa kalon bisa sih di tertibkan lah

Sahril

: di tertibkan

H

:biar supaya yang punya kios ini pendapatannya lebih layak gitu lah

Sahril

: oh jadi gitu pak

H

:iya

Sahril

: cukup sekian pa, terima kasih atas waktunya pak

H

: oh iya iya

Sahril

: mohon maaf udah ganggu bapak ber aktifitas

H

: iya

LAMPIRAN V TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 25 Mei 2012

Jam

: 15.00

Lokasi

: Kios Rumah Makan Terminal Kampung Rambutan Dalam Kota

Nama Informan

: Bpk. Lili

umur

:

Profesi

: pedagang makanan dan minuman

Status Profesi

: Pedagang Antar Kota

Sahril

: slamat sore bang

L

: selamat sore

Sahril

: maaf bisa minta minta waktunya sebentar

L

: oh iya iya silahkan pak

Sahril

: gini pak Cuma pengen mewawancarai bapak tentang kegiatan usaha bapak gitu

L

: iya

Sahril

: kenalan dulu bang, nama abang siapa

L

: saya pa lili

Sahril

: pa lili ya, pa lili sekolah sampe tamat jenjang ke berapa pak

L

: ya saya, cuman sampe SMP saja

Sahril

: SMP ya pak

L

: iya

Sahril

: asalnya dari mana pak

L

: ya dari garut

Sahril

: garut, bapak usaha disini di terminal luar kota udah berapa tahun pak

L

: ya kurang lebih ya satu tahun setengah

Sahril

: satu tahun setengah berarti baru ya pak

L

: iya

Sahril

: kalo pengen usaha di terminal ini gimani sih prosedurnya gitu yang harus di ikutin gitu

L

: persyaratan-persyaratannya ya, ya kita ke satu kita daftar ke UPT,

Sahril

: UPT

L

+H¶HKODQMXWNLWDDGDSHUVHWXMXDQGDUL837NLWDODQMXW ke terminal, udah di persetujui baru kita bisa usaha di terminal

Sahril

: itu pendaftarannya bayar atau gimana pak

L

: ya bayar

Sahril

: itu pendaftarannya seperti apa, eeee retribusinya seperti apa sih

L

: ya retribusinya jadi misalkan perkios itu 250 ribu, 150 buat kios, 50 buat listrik 50 lagi buat kebersihan

Sahril

: terus apa saja sih yang di kasih oleh terminal, oelh UPT itu pak selain kios itu

L

: ya sebenernya banyak sih, ya karna saya kurang tau, baru, ya cuman kios-kios aja gitu

Sahril

: dalam masalah proses perpanjangan perijinannya ada ga pak

L

: proses perpanjang perijinannya, ya seperti kaya ke awal lagi kita daftar ke UPT lanjut kita ke terminal lanjut kita ke terminal untuk kita perpanjang

Sahril

: eee pesan kesannya gimana pak dagang di terminal ini

L

: kesannya ya ke satu, kita merasa nyaman, ke dua kita merasa aman gitu

Sahril

: merasa keganggu ga sih pak sama pedagang-pedagang liar di terminal

L

: ya terganggu sih mas, ya kesatu omset kita menurun dengan adanya pedagang-pedagang liar

Sahril

: oh begitu ya pak, jadi saya tanggap tadi jadi bapak tu bayar retribusi itu 250 pak ya,

L

: iya

Sahril

: 150 buat bayar kios,

L

: iya

Sahril

: 50 buat listrik

L

: betul

Sahril

: 50 buat kebersihan

L

: iya betul

Sahril

: terus ketentuan apa saja yag haruss..ee selain retribusi apa lagi yang harus di penuhin pedagang disini

L

: ya gada lagi ya, cuman ya kita menjaga lingkungan ja sih ya terutama, gitu ja, menjaga lingkungan, ya masalah kebersihan dan ketertiban yang ada yang ada ataurannya di dalam lingkungan terminal

Sahril

: iya. terima kasih pak atas waktunya, mungkin Cuma sekian aja terima kasih pak

LAMPIRAN VI TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 20 Mei 2012

Jam

: 11.00

Lokasi

: kantor Subagian Tata Usaha

Nama Informan

: Bpk. Wisnu

umur

:_

Profesi

: K. A. Subagian Tata Usaha

Sahril

: perijinannya seperti apa sih pa misalkan harus biaya nya berapa prosedurnya harus ngelewatin mana dulu

WW

: sebenernya..! kalo fasilitas terminal, baik itu di terminal DKI itu tidak boleh di tambah lagi, jadi ini yang ada aja untuk perpanjang aja, jadi gak boleh di tambah lagi, memohon ijin baru, yang ada sekarang ini hanya perpanjang aja, kalo biaya perijinan ga ada biaya cuman dia bayar retribusi sesuai luasan sesuai perda 1 tentang retribusi daerah, nah di situ ada tuh,... beda-beda memang kalo kaya di rambutan ni kan antar kota namanya biasanya di perda itu 30.000 meter persegi, luasannya berapa nih buat jualannya nih tinggal di kali luas. kalo di dalam kota yang berdampingan dengan antar kota itu retribusinya 20 ribu : per..bulan

Sahril WW

: perbulan, enak disini murah kan, beda beda sih emang

Sahril

: itu berlaku untuk semua terminal apa hanya di terminal kampung rambutan aja

WW

:semua terminal, semua terminal berlaku, kalo yang berdiri sendiri terminal berdiri sendiri kaya rawamangun, pasar minggu, kelender itu Cuma 15 ribu per meter peseginya,

kalo berdampingan kaya rambutan kan itu ada antar kota, dan dalam kota itu 20 ribu, pokoknya yang antar kota itu 30 ribu mau di lebak bulus kek, mo di kalideres, di pulo gadung. di dalam kotanya 20 ribu Sahril

: UPT ini pak eee udah berapa lama sih berdirinya

WW

: UPT ini dari tahun dua ribuuuu... ee kalo dari UPTnya ya tahun 2002 kalo ga salah, awalnya namanya badan pengelola terminal dulu saya juga masih sekolah dulu.

Sahril

: ini termasuk instansi DISHUB juga pak ya

WW

: iya, ni sub dinas, namanya UPT unit pengelola terminal

Sahril

: diresmikannya oleh siapa pa

WW

: dulu sih mungkin gubernur, tapi kan sekarangkan udah jadi UPT sih sesuai berdasarkan kebijakan dan ada struktur baru, tupoksinya berdasarkan PERDA 10.

Sahril

: dalam lokasi itu pak

WW

: lokasi apa

Sahril

: lokasi dagang nya pak, kios-kios itu di tentukan oleh UPT atau pihak terminal di kampung rambutannya pak

WW

: oh iya dari sini

Sahril

: dari sini pak (UPT)

WW

: dari sini, UPT ke Terminal nanti kami rujuk ke .$7(5Q\DNHSDODWHUPLQDO ´

Sahril

: KATERnya

WW

+H¶HPWDSLELDVDQ\DLQLNRQVHS\JVHNDUDQJQL \D\DQJ baru di updatin, jadi nanti begitu bangun terminal udah ada tu fasilitasnya,toh sekarangkan kaya nya fasial ni ya yang ada di terminal, nah sekarang kita mo tata tuh, mo kita lokalisir, nah disini nanti sebagai fasilitas terminal.

Sahril

: ini masa berlaku eee ijinnya tuh berapa tahun pa minimalnya

WW

: 1 tahun perpanjang

Sahril

: 1 tahun perpanjang..!

WW

: nanti per 3 tahun kita evaluasi gitu. maksudnya layak ga dia masih berjualan disitu. visi misikan membantu apa namanya kelas menengah ke bawah, susah juga sih ya memang rata-rata, tapi rata-rata sih saya liat memang buat menengah ke bawah kan misi misinya awalnya waktu pembangunan badan pengelola terminal, saya rasa juga visi misi itu sudah tidak cocok lagi, karna terminal bukan untuk berdagang kalo toh ada fasilitas buat berdagang itu paling sekedarnya aja, kalo menurut KM apa PERGUB itu cuman 10 persen luasan terminal untuk fasilitas

Sahril

: emm dikit sekali ya pak

WW

: Sebenernya visi misi nya itu membantu untuk fasilitas ya.!,

Sahril

: jadi tugas pokoknya berarti cuman ee mengurus perijinan

WW

: yang di mana

Sahril

: di sini di UPT

WW

: oohh bukan itu aja kalo UPT teminal tugasnya ada bangun terminal, memenuhi hak terminal, memperbaiki terminal

Sahril

: ooh yg disini pak

WW

: iya bukan itu saja banyak

Sahril

: jadi pokoknya yang bersangkuatan dengan terminal UPT yang menangani

WW

: iya begitulah

LAMPIRAN VII TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 24 Mei 2012

Jam/ tanggal

: 10.00

Lokasi

: Kantor Kepala Terminal Dalam Kota

Nama Informan

: Bpk. H. Atta

umur

:_

Profesi

: Kepala Terminal Dalam Kota

Status Profesi

: Petugas Dinas Perhubungan

Sahril

: begini pak, minggu lalu saya kan dari UPT riset disana, dan saya dapat informasi dari bahwa diterminal ini menyediakan tempat untuk kegiatan usaha seperti berdagang atau memperbolehkan para pedagang memakai fasilitas penunjang terminal yaa seperti kios dan lainODLQHHHDSDEHQDUSDLQIRUPDVLLWX¶

AA

: masalah pemakaian lokasi terminal......iya memang benar kami memperbolehkan tapi..! harus ada persetujuan dari pusat dulu eee yaitu UPT tadi, yaa karena UPT yang menyediakan bangunan-bangunan tersebut, terminal tugasnya hanya menjaga,..! merawat bangunan-banguna yang di sediakan UPT

Sahril

: eeemm seperti apa ja sih pak tempat yang di perbolehkan atau yang di sediakan

AA

: sebenernya tempat-tempat penujang fasilitas terminal seperti kios-kios,... dan memperbolehkan mereka membangun WC umum dan lain-lain.... tapi ya kalo masalah pemakaian kios-kios itu maupun membangun bangunan...! yaa itu juga harus seperti tadi lagi, ijin dulu ke

UPT, baru konfirmasi ke kita.. misalkan sudah dipersetujui sama UPT baru kita alokasikan mereka ketempat yang masih kosong Sahril

: letak kios-kiosnya dimana aja pak

Aav

: di ruang tunggu ada.

Sahril

: eemmm..pak, itu,. itu kios-kios yang berderetan di jalur keluar, itu milik terminal juga atau swasta pak

AA

: ooh yang d jalur keluar terminal, iya itu milik terminal, itu juga merupakan fasilitas penunjang terminal

Sahril

: ooh.. jadi itu juga, kios yang di jalur itu penunjang terminal pak,

AA

: iya

Sahril

: jadi itu eee merupakan tempat yang boleh di tempati para pedagang juga.. pak

AA

: iya benar, ya selain di ruang tunggu, kios-kios yang ada di jalur keluar terminal juga tempat yang boleh digunakan pedagang

Sahril

: itu sudah berapa lama pak berdirinya kios-kios itu

AA

: itu di bangunnya tahun 2001

Sahril

: itu semua pedagangnya resmi atau tidak pak

AA

: yang menempati kios-kios itu resmi semua..!,... karena pedagang yang melakukan kegiatan usaha atau berdagang di wilayah terminal itu para pedagang binaan,...... yang gak resmi tuh yaa seperti pedagang asong, pedagang yang pake gerobak.

Sahril

: eee itu tujuan di bangunnya kios-kios itu tadi pak, eee yang di jalur keluar itu buat apa pak

AA

: sebenernya untuk menambah fasilitas penunjang terminal,.....sekaligus tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima yang ada disini , yaaa karna..! keberadaan mereka sering mengganggu kelancaran kendaraan, membuat

fasilitas

terminal menjadi kumuh, `jadi kami merekomendasikan ke UPT untuk menyediakan bangunan relokasi untuk mereka....! supaya mereka bisa usaha di tempat itu dan tidak menggangu ketertiban umum.....! ..... sebenernya sih bukan untuk pedagang saja, untuk masyarakat juga, misalkan ada masyarakat yang ingin usaha di terminal ini kami bantu, dan kami tempatkan ke lokasi relokasi itu. Sahril

: eee maaf pak, fasilitas penunjang itu apa pak

AA

: fasilitas penunjang..! yaa fasilitas yang disediakan terminal untuk melayani, dan memenuhi setiap kebutuhan setiap pemakai terminal seperti calon penumpang

Sahril

: penyediaan fasilitas penunjang berdasarkan hukum ..eeee peraturan dari mana pak

AA

: kalo masalah ketentuannya itu dulu kalo tidak salah...merujuk pada keputusan kementerian perhubungan, tapi detilnya bapak lupa lagi , maklumlah ya namanya juga manusia ya kan pasti ada lupanya.....pokoknya dalam setiap terminal di wajibkan menyediakan fasilitas penunjang,...ya itu tadi..! untuk untuk melayani para calon penumpang.

Sahril

: emmm jadi memang di haruskan ya pak terminal itu menyediakan fasilitas penunjang

AA

: iya betul

Sahril

: eee maaf pak, eeee kios-kios atau tempat usaha pedagang yang ada di terminal ini ada berapa pak

AA

: kalo masalah data kios dan juga data pedagang itu sekarang yaa kurang lebih ada 25 kios,.....yang ada di terminal dalam kota ya, tapi kalo mau lebih jelasnya lagi, data-datanya ada di UPT... adek ke UPT aja lagi semua ada disana,... data-data jumlah kiosnya dan pedagangnya

Sahril

: ooh di UPT ya Pak,

AA

: iya semua data lengkapnya ada disana

Sahril

: kios-kios itu eee yang di sediakan itu untuk jadi hak mereka atau nyewa pak

AA

: mereka nyewa

Sahril

: eee itu mekanis bayar sewanya gimana pak

AA

: bayar retribusinya perbulan.....

Sahril

: biaya sewanya perbulan itu berapa pak

AA

: itu UPT yang menentukan, kita hanya menampung dana retribusi dari setiap pedagang selanjutnya di serahkan ke Pusat, UPT

Sahril

: para pedagang bayar sewanya ke terminal atau langsung ke UPT pak

AA

: ya melalui kita dulu, kan tadi sudah di jelasin

Sahril

: emmm, eee masalah perijinannya, prosedurnya gimana pak

AA

: kalo masalah perijinan ya harus melalui UPT dulu,..jadi setiap pedagang yang ingin usaha di terminal harus ijinnya Ke UPT, kalo sudah di persetujui dari sana baru kita memberikan lokasi untuk mereka

Sahril

: eee alasannya membangun tempat relokasi di ruang tunggu dan di jalur keluar terminal itu apa pak

AA

: kita menyediakan tempat di lokasi tersebut karena ya lokasi berkumpulnya para penumpang..... tadi kan sudah di jelaskan, terminal menyediakan fasilitas penunjang untuk melayani para penumpang ya kan..!, memberikan kepuasan untuk para penumpang,.. jadi yaa alasanya salah satunya seperti itu...

Sahril

: jadi tempat relokasi, di bangun di tempat yang ramai ya pak

AA

: ya ga juga, kita mendirikan bangunan tidak sembarangan tempat, kita juga harus melihat sikon dan letak atau posisi yang strategis supaya tata ruang terminal kondusif tidak menghambat aktivitas di terminal.

Sahril

: emmm gitu ya....ada gak sih pak kendala-kendala yang di hadapi oleh terminal dalam merealisasikan program relokasi

AA

: kendalanya ya, pertama ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pihak terminal itu tidak mempunyai hak untuk membangun tempat dan memberikan ijin, karena semua keputusan di pegang oleh UPT jadi kita gak sembarangan mengrekrut pedagang dan menambah bangunan di terminal ini..! ya karna ketentuannya seperti itu....eee selanjutnya sekarang fasilitas penunjang tidak bisa di tambah lagi karena areal diterminal sudah penuh dengan fasilitas terminal,

Sahril

: eee untuk para pedagang yang tidak memiliki tempat atau tidak resmi, kebijakan apa yang di berikan

AA

: yaa kalo misalkan pedagang yang tidak resmi itu berdagang di wilayah terminal kita tertibkan, apalagi sampai menimbulkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki atau orang-orang yang ingin memakai fasilitas terminal, kita akan merazia mereka, karna jelas-jelas mengganggu.

Sahril

: ee maaf pak, tapi pak kemarin-kemarin pas sore saya lihat banyak pedagang masuk dan berjualan di dalam terminal dengan menggunakan gerobak ada juga pengasong, ee maaf apa hal itu kenapa bisa terjadi pak..

AA

: yaaa memang sulit sih menertibkan pedagang liartapi ya tetap kita tertibkan, kalo mereka menggangu ketertiban umum.

Sahril

: ooh gitu ya pak,.....eee boleh tau visi misinya terminal ini, dan bisa saya minta struktur keorganisasian di terminal ini beserta tugas-tugasnya

AA

: ooh itu.....kalo visi misi, kepengurusan, dan tupoksi terminal, adek bisa liat di mading yang ada di sebelah adek,

Sahril

: ooh itu pak

AA

: nah di situ ada tuh smuanya tentang terminal, terserah mau di tulis silahkan

Sahril

: kalo boleh bisa saya photo pak semuanya

AA

: ooh silahkan

Sahril

: eee maaf pak di mading itu saya lihat tugas-tugas kepengurusan terminal gak ada pa...eeee kalo boleh tau tugas nya apa saja pak.

AA

: emmmm tugas-tugasnya, kepala terminal tugasnya mengkoordinasi setiap anggota kepengurusan, TU tata usaha tugasnya mengurus berkas atau surat-surat penting dan juga mengurus keuangan.

Sahril

: seperti bendahara pak..!

AA

: iya bendahara juga

Sahril

: kepala regu tugasnya apa pak

AA

: tugasnya mengkoordinasi setiap anggotanya untuk melaksanakan kewajiban mereka seperti menertibkan lingkungan terminal, mengatur lalu lintas kendaraan, dan pedagang... karyawan PTT..!, tugasnya merekrut pegawai baru atau tambahan untuk terminal,.....terusssss pegawai kebersihan tugasnya menjaga lingkungan dan juga membuat lingkungan terminal menjadi nyaman aman dan bersih.......adalagi yang di tanyakan.

Sahril

: eee mungkin sekian aja pertanyaan dari saya pak, eee terima kasih pak atas waktunya

AA

: yaa sama-sama misalkan ada yang kurang ade kembali aja lagi

Sahril

: oh iya pak terima kasih

LAMPIRAN VIII TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 30 Juni 2012

Jam

: 13.00

Lokasi

: Kantor Kepala Terminal Antar Kota

Nama Informan

: Ibu Cristine

umur

:_

Profesi

: Staff Tata Usaha Terminal Antar Kota

Status Profesi

: Petugas Dinas Perhubungan

Sahril

: maaf bu, kios-kios yang berada di jalur keluar terminal itu milik terminal ataw swasta bu..

C

: kios-kios yang di jalur itu milik terminal mas

Sahril

: yang membangun kios-kios itu pihak terminal atau ada pihak lain bu.

C

:setiap bangunan yang ada di terminal termasuk kios-kios itu pusat yang menyediakan

Sahril

:itu dibangunnya tahun berapa bu dan di resmikan oleh siapa bu

C

:di dirikannya pada tahun berapaya..? kalo diresmikannya bpk sutuoso gubernur

Sahril

: tujuan penyediaan kios-kios di jalur keluar terminal itu untuk apa bu

C

: itu untuk penataan, penataan biyar rapih biyar gada pedagang asongan, heem..jadi di tetapkan disini

Sahril

: penataan, ini kan ada batasnya bu ini yang termasuk dalam kota dan antar kota nih bu

C

: pedagang itu adanya dalam kota ya kan

Sahril

: jadi ini dalam kota bu

LAMPIRAN IX TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 30 Juni 2012

Jam/ tanggal

: 14.00

Lokasi

: Di Rumah Makan Jalur Keluar Terminal (Kios Relokasi)

Nama Informan

: Bpk. Kayat

umur

:_

Profesi

: Koordinator Para Pedagang di Jalur Keluar Terminal

Status Profesi

: Warga Sipil (Masyarakat)

Sahril

: maaf pak saya wawancara ya dan saya rekam boleh pak, ini nanti enggak saya poblikasi ke luar,

K

: ini buat intern atau ekstern

Sahril

: ini intern pak, buat tugas,

SR

:saya takut jadi perkara aja kalo bisa untuk sekolah aja.

Sahril

: paling kita hanya ngelampirin dan data-data dan perijinannya. yang milik terminal itu sebelah mana ja seperti yang milik terminal itu sebelah mana ja.

K

: ini termasuk wilayah terminal dalam kota,

Sahril

: terminal dalam kota

K

: iya. perijinannya ini dari UPT itu tahun 2001 awal, awal nya kan ada pedagang kaki lima disana di ruang tunggu, dan kita bentuk PKL yaitu pedagang kakil lima sampe saat ini, waktu masih pejabat masih pak arifin kalo gak salah ya pak tahun 2001, eh eee pak tomson, ke pak arifin, pak didi dan sekarang pak haji atta. awalnya itulah padagang kaki lima dari di ruang tunggu kita fasilitasi kita ajukan ke UPT, jadi

kerja sama PT ama UPT. sekarang ini statusnya statusnya doll...karena ada keseimbangan dari pemerintah karena tanah ini milik pemerintah dan ada fasilitasnya jadi sekarang berlanjut. Sahril

: maaf pak bangunannya itu bangun sendiri atau ada yang memfasilitasi

K

: dulu bangunan polos dan sekarang di bangun kios yang bangunan di bangun sendiri. cuman UPT ini menyediakan tempat saja atau lahan

Sahril

: jadi tujuan bangunan ini untuk merekrut dan membantu pedagang kaki lima

K

: betul

Sahril

: berarti ini termasuk bangunan relokasi

K

: betul untuk relokasi

Sahril

: jumlah pedagangnya ada berapa pak

K

: kurang lebih ada tujuh puluh orang

Sahril

:ada tujuh puluh orang pak. itu cara perijinannya dan persaratannya seperti apa pak

K

: ya dulu ada seperti surat PKL, dulu kita yang mengkoordinir lanjut UPT yang mengkelola.

Sahril

: ini di resmikannya sama siapa pak

K

: ini sama UPT, iya UPT. saya terus terang saja saya gak tau saya gak nyampe kesana, yang saya tau pengusaha setempat sama UPT aja. jadi gitu awalnya pedagang yang di ruang tunggu kita tampung kita tertibkan

Sahril

: jadi pedagang yang di ruang tunggu itu di alokasikan

K

: jadi UPT lah yang mengelola ini,

Sahril

: saya dapat informasi cara pembayaran retribusinya langsung ke UPT gitu, gak lewat terminal atau gimana...

K

: enggak...pihak pengusaha atau pengelola ke UPT.

LAMPIRAN IX TRANSKRIP WAWANCARA VERBATIM IN-DEPTH INTERVIEW

Tanggal

: 15 April 2012

Jam/ tanggal

: 10.00

Lokasi

: WARTEG di terminal dalam kota

Nama Informan

: Nur Cholis Ais

umur

: 20

Profesi

: Pedagang Buah-buahan

Status Profesi

: Pedagang tidak resmi

Sahril

: itu dagang tiap hari mas

N

: jarang, ya sekarang mah dagang terus

Sahril

: namanya siapa mas

N

: Nurcholis ais

Sahril

: Nurcholis ais, ini dagang udah berapa lama mas

N

: ya kurang lebih satu tahunan

Sahril

: satu tahun mas, aslinya dari mana ni mas

N

: solo

Sahril

: solo, ini dagang disini sendiri pa ma orang tua mas

N

: sendiri

Sahril

: VHQGLULHH¶ maaf umurnya berapa tahun mas

N

: 19

Sahril

: 19 tahun

N

: 20 jalan

Sahril

: MDODQHH¶SHQGLGLNDQPDDISHQGLGLNDQWHUDNKLU

N

: SMP

Sahril

: SMP ya, ini dagang di terminal di sebelah mananya mas sering mangkal nya

N

: di dalam kota

Sahril

: di dalam kota, di sebelah mananya mas dagangnya

N

: pintu masuk dalam kota aja

Sahril

: pintu masuk, itu alasan dagang disitu apa sih alasannya

N

: alasannya, dari pada nganggur dari pada diemaja di rumah

Sahril

: oh buat nyari uang gitu

N

: iya

Sahril

: kan daerah situkan apa gimana gitu apa rame gimana gitu

N

: kalo lagi rame ya rame kalo sepi ya sepi

Sahril

: itu kira-kira ada pungutan biaya atau gimana sih kok bisa masuk ke terminal gitu

N

: pungutan, ada sih tapi cuma tiap hari minggu doang

Sahril

: tiap hari minggu, pas hari libur atau gimana

N

: seminggu sekali lah

Sahril

: ini maaf, dagang apa aja selain buah

N

: ya buah doang, ya macem-macem lah

Sahril

: jadi buah-buahan aneka gitu

N

: yaa aneka buah

Sahril

: tadi saya dengerkan ada retribusinya ya, ada pungutannya, itu kira-kira pungutannya itu berapa

N

: ya paling 2000 lah buat kebersihan aja

Sahril

: 2000 ya, yang mungutinnya dari mana mas

N

: ya dari tukang kebersihan

Sahril

: kebersihan, berarti dari terminal ya.

N

: iya

Sahril

: trus disinikan itu denger-denger peraturan, maaf dengerdenger dari terminal ada peraturan gak boleh masuk tuh keterminal buat dagang tapi tadikan kok mas bisa masuk gitu, selain bayar 2000 apalagi mas apa ada kebijakan apa gimana gitu

N

: ya ada waktu waktu tertentu aja dari jam 12 siang sampe jam 5 sore abis-abis ya terakhir sampe subuh aja jam 5 pagi

Sahril

: berarti ada ini ada jam operasional

N

: iya

Sahril

: tadi dari siang ya sampe subuh tadi ya, berarti boleh masuk dari siang ampe subuh sama bayar 2000 itu ya ketentuannya

N

: iya

Sahril

: HH¶SHUUQDKDGDUDMLDDWDXJLPDQDVLKPDV

N

: pernah sih

Sahril

: pernah, itu waktu di rajianya kenapa mas

N

: ya ngelanggar batas peraturan aja

Sahril

: maksudnya peraturan seperti apa

N

: kan dah di kasih waktu, trus ngelanggar gitu

Sahril

: berarti gak boleh ngelewatin batas waktu gitu, nah ini kan, kan terminal nyediain kios-kios ya kaya kios-kios relokasi GL MDOXU WHUPLQDO \DQJ MDOXU NHOXDU WHUPLQDO PHQJDSDHH¶ mas nur kan udah tau kan, udah tau belum

N

: iya

Sahril

: itu kenapa gak mencoba tuk nyewa disitu kan aman gitu kan, kalo secara ngasongkan katanya di rajia kan gak aman, kenapa gak mencoba gitu nyewa disitu

N

: ya kalo nyewa kios mah penghasilan kurang, trus biayanya juga gede

Sahril

: ooh berarti sewanya gede

N

: sewanya gede, kalo ngasongkan bisa kesana kesini

Sahril

: berarti sewanya besar gitu ya, trus ee mingkin yang terakhir ini punya pesan kesan gak buat terminal

N

: kalo pesan, untuk seluruh bapak LLD gitu tolong lah di kasih batas waktu yang panjang apa lagi kalo misalkan hari minggu mah di bebaskan biar para pedagang bisa samasama cari makan

Sahril

: \D PXQJNLQ FXNXS VHNLDQ PDV HH¶ WDU GXOX PDV HH¶ WDGL denger LLD, emang yang sering ngerajia itu LLD atau apa dari terminal gitu

N

: ya LLD, DISHUB juga

Sahril

: ooh berarti termasuk DISHUB juga

N

: iya

Sahril

: oohh berarti yang ngerajia itu orang-orang DISHUB

N

: iya

Sahril

: kalo penghasilan perhari berapa mas

N

: ya tergantung sepi ramenya, ya bisa dapat 200, 300, kalo lagi gak rame mah 70, 80

Sahril

: itu ama modal gitu mas

N

: kalo ama modal mah paling dapat 300, yang penting bisa buat makan, gitu aja

Sahril

: jadi, tar sya simpulkan, tadi kan dagang disitu tadi karena HHH DODVDQ LW GDJDQJ GLVLWX WDGL HHH¶ PDDI PDDI WDGL VD\D

kurang denger alasan dagang di dalam terminal itu alasannya apa tu mas N

: alasan dagang di pintu masuk, sewakan turun di pintu masuk dan jalur keluar

Sahril

: tadi kan saya denger ddari mas nur bahwa ngider atau keliling, ee dagang tuh kira-kira kalo boleh tau dagangnya tuh di daerah terminal mana aja atau keliling kemana aja di daerah terminal

N

: ya dari dalam kota, pintu masuk terminal aja, ama luar kota udah

Sahril

: jadi jalur-jalur pintu masuk ama keluarnya ya mas, ama tengah terminal

N

: iya

Sahril

: terima kasih mas atas informasinya

N

: iya,...udah cukup

LAMPIRAN

Unit Pengelola Terminal Angkuatan Jalan Provinsi DKI Jakarta, yang letaknya di terminal Rawamangun Jakarta Timur

Kantor Kepala Unit Pengelola Terminal Angkuatan Jalan Provinsi Jakarta DKI di lantai dua

Kantor Terminal Antar Kota Kampung Rambutan Jakarta Timur

Kantor Terminal Dalam Kota Kampung Rambutan Jakarta Timur

Gerobak, kereta dorong, dan keranjang, sarana yang digunakan para pedagang liar di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur

Kios-kios permanen sarana yang digunakan para pedagang resmi di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur