BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. (Kemensos, 2011) Hambatan, kesulitan dan gangguantersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran,
kecacatan,
ketunaan
sosial,
keterbelakangan,
keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Dari 27 jenis penyandang masalah kesejateraan sosial, salah satunya ialah anak jalanan. Faktor yang mendasari munculnya anak jalanan dikarenakan faktor ekonomi (kemiskinan), masalah keluarga, broken home, perceraian orang tua atau keluarga sering cekcok, dalam diri anak itu sendiri dan lingkungan tempat tinggal1. Berdasarkan Data Kementerian Sosial RI pada tahun 2009 terdapat 85.013 anak jalanan tersebar di berbagai pulau di Indonesia dan meningkat 11% menjadi 94.356 anak jalanan pada tahun 2010 kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 44% menjadi 135.983 anak jalanan.
1Eko
Darmanto, Perlindungan anak jalanan di rumah singgah Yogyakarta, 2007,hlm x
1
Gambar 1. 1 Sebaran Rata-Rata Jumlah Anak Jalanan di Indonesia Tahun 2009-2011
Sumatera 1622,048
Kalimantan 1029,675 Papua&Maluku 1614,25
Sulawesi 1598,283
Jawa 5723,867
Bali & Nusa Tenggara 11811,67
Sumber: Kemensos, diolah
Pulau Jawa merupakan pulau dengan rata-rata jumlah anak jalanan terbesar kedua dengan rata-rata jumlah anak jalanan 5.723,867. Sedangkan DIY merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan jumlah anak jalanan terkecil. Berdasarkan data Kementerian Sosial jumlah anak jalanan di DIY pada tahun 2009 sebanyak 1.200 anak jalanan, pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 448 anak jalanan dan pada tahun 2011 kembali menurun menjadi 312 anak jalanan. Provinsi DIY memiliki 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
2
Tabel 1. 1 Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta (dalam Orang) Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kulon Progo 157 189 93 76 64 21
Bantul 174 232 83 78 68 58
Gunung Kidul 110 127 80 54 50 52
Sleman
Yogyakarta
DIY
68 257 50 19 91 19
205 395 142 85 70 54
714 1.200 448 312 343 204
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DIY
Menurut data Dinas Sosial tahun 2008-2013Provinsi DI. Yogyakarta jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman fluktutif dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi DI Yogyakarta. Pada tahun 2009 jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman naik sebanyak 186 anak jalanan, pada tahun 2010 terjadi penurunan hingga 81% menjadi 50 anak jalanan. Kemudian pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan sebanyak 31 anak jalanan. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 72 anak jalanan dan pada tahun 2013 jumlah anak jalanan menurun 79% menjadi 19 anak jalanan. Anak Jalanan menjadi permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah dan masyarakat, karena anak harus mendapatkan perlindungan baik pendidikan, kesehatan, keamanan, bebas dari kekerasan dan eksploitasi dan lainnya.Keberadaan anak jalanan dianggap masalah bagi masyarakat, sehingga pemerintah dituntut agar dapat menangani anak jalanan. Anak jalanan dikenal memiliki watak dan perilaku yang kasar, keras dan kerap dianggap mengganggu ketertiban umum, perilaku ini terbentuk karena berada pada lingkungan yang kasar dan keras. Dalam mengatasi masalah anak jalanan, sudah
3
merupakan tugas pemerintah tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Dampak dari anak jalanan adalah mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Bagi anak jalanan dan komunitasnya rentan pada penyimpangan seksual (prostitusi) dan penyakit menular, tanpa identitas, perkawinan dini dan mengabaikan kelembagaan keluarga, pendidikan yang terputus, masa depan keluarga dan komunitas yang buruk2. Permasalahan ini memicu muncul berbagai kebijakan yang diciptakan pemerintah. Kebijakan dan aturan hukum yang melandasi berbagai program tentang anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejateraan Anak Pasal 2 ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan dan ayat (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Penanganan anak jalanan semestinya bertujuan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjamin atas hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi. Perlunya pendekatan keamanan dan ketertiban serta menjangkau pencegahan dan pelarangan apa dan siapa yang menjadi penyebab dan menyuburkan anak jalanan dan mengembalikan
2Badan
Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Sleman, 2014, Workshop Penanganan Masalah Anak Jalanan.
4
mereka pada harkat dan martabat yang sejatinya sebagai seorang anak sesuai dengan Perda DIY No 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak di Jalan3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berupaya melakukan berbagai program penanangan anak jalanan mulai dari pemenuhan berbagai hak yang seharusnya mereka dapatkan hingga pengambilan anak jalanan ke keluarga masing-masing. Program menanggulangi anak jalanan pada tahun 2011-2015 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ialah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4 .
Program-program yang disusun dalam dokumen perencanaan setiap lima tahun sekali mengalami perubahan nama program namun memiliki target yang sama, sehingga kajian dari penelitian ini akan memperdalam program yang diadakan pemerintah untuk menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Sleman. Program ialah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalahmasalah yang dihadapi, sehingga program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama 5 .Program yang tertulis dalam dokumen perencanaan setiap lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) akan dijabarkan didalam Dokumen tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Didalam RKPD akan dijabarkan kegiatan apa saja yang dilakukan dinas tenaga kerja dan sosial dalam menanggulangi jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Sleman. Sehingga dapat diketahui bagaimana
3Badan
Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Sleman, 2014, Workshop Penanganan Masalah Anak Jalanan. 4Bappeda Sleman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, hal VII-9 5Bappeda Sleman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010, hlm 109
5
program pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan berjalan. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan program pemerintahan berjalan dengan baik6. Dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial khususnya terhadap anak jalanan maka diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kegiatannya berkaitan erat dengan pengelolaan penyandang masalah kesejahteraan khususnya usaha-usaha kesejahteraan sosial 7 .
Sehingga dapat dikaji lebih
mendalam bagaimana proses penyusunan program, hambatan yang terjadi dalam program tersebut dan upaya penanganannya oleh pemerintah. Penyusunan program penanganan anak jalanan erat kaitannya dengan anggaran yang diperlukan. Jumlah anggaran yang diusulkandalam proses penyusunan program tersebut digunakan sebagai pelaksana kegiatan dalam menangani anak jalanan . Anggaran yang di usulkan untuk program penanganan anak jalanan tiap tahun berbeda-beda walaupun nama program yang digunakan tetap sama. Sehingga diperlukannya kajian hubungan antara anggaran pengadaan program tersebut dengan dampak jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Sleman. Jumlah dana yang dianggarakan untuk melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial untuk menangani anak jalanan yang berada di Sleman dapat diketahui hubungan antara kedua variabel tersebut apakah
6Satuan
Kerja Perangkat Daerah Librata Damanik, Interaksi Aktor Dalam Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, 2013, hlm 18 7Fridrik
6
berpengaruh besar atau tidak sehingga penelitian ini juga akan membahas hubungan antara jumlah anggaran yang di keluarkan dengan jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah
seperti berikut: 1.
Bagaimana hubungan antara anggaran dana program dengan jumlah anak jalanan?
2.
Bagaimana penyusunan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman?
3.
Apa saja hambatan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman dan upaya penanganannya?
1.2
Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari
penulisan adalah: 1.
Mengetahui hubungan antara anggaran dana program dengan jumlah anak jalanan.
2.
Mengetahui
bagaimana
penyusunan
program
pemerintah
dalam
menanggulangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman. 3.
Mengetahui hambatan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman dan upaya penanganannya.
7
1.4
Manfaat Penulisan Manfaat dari penelitian ini antara lain :
1. Bagi Mahasiswa a. Mengembangkan pengetahuan mahasiswa dalam hal penyusunan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anaka jalanan di Kabupaten Sleman. b. Menambah wawasan mahasiswa secara non-teori tentang keadaan nyata dalam dunia kerja. 2. Bagi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi a. Meningkatkan mutu kegiatan perguruan tinggi dalam dunia kerja. 3. Bagi Instansi Terkait a. Membangun relasi dengan perguruan tinggi maupun dengan mahasiswa. b. Dapat memanfaatkan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu sumber informasi terkait dengan tempat praktek tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk meminimalisir kendala.
8
1.5
Kerangka Penulisan Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambar 1. 2Kerangka Penulisan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anak jalanan merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah anak jalanan di Indonesia meningkat dari tahun 2009-2011. Pulau Jawa merupakan pulau dengan rata-rata jumlah anak jalanan terbesar kedua. Provinsi DIY termasuk dalam salah satu provinsi yang ada di pulau jawa dengan jumlah anak jalanan terkecil. Kabupaten sleman merupakan salah satu kabuapten dengan jumlah anak jalanan yang fluktuatif. Pada penelitian ini akan di uji tentang hubungan antara anggaran dana pemerintah dengan jumlah anak jalanan dan akan menjelaskan proses penyusunan program kemudian hambatan serta upaya yang dilakukan.
1.
Mengetahui hubungan antara anggaran dana program dengan jumlah anak jalanan.
2.
Mengetahui bagaimana penyusunan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah
3.
Bagaimana hubungan antara anggaran dana program dengan jumlah anak1.jalanan di Kabupaten Sleman. anak jalanan?program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anak jalanan di Mengetahui hambatan 2. Bagaimana penyusunan program pemerintah dalam menanggulangi Kabupatenjumlah Sleman danjalanan upaya penanganannya anak di Kabupaten Sleman? 3. Apa saja hambatan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman dan upaya penanganannya? Alat analisis : Korelasi Pearson dan Deskriptif
Hasil
9
