KEWENANGAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Disampaikan pada Acara Rakornas Verifikasi dan Validasi Database Kemiskinan, Red Top Hotel, Jakarta 13- 16 April 2015
ASPEK KEMISKINAN Pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari : tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar. Penampilan peranan sosial: tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua, dan sebagai warga masyarakat dalam suatu lingkungan komunitas. Masalah-masalah sosial psikologis : tidak mampu mengatasi konflik kepribadian, stress, kurang percaya diri, masalah keluarga, dan keterasingan dari lingkungan. Pengembangkan potensi diri dan lingkungan: tidak memiliki keterampilan wirausaha, kurang keberanian memulai bisnis, sulit membangun jaringan, terbatas akses informasi Pengembangan faktor produksi sendiri: kepemilikan tanah terbatas, tidak ada sarana prasarana produksi.
DAMPAK KEMISKINAN Kerawanan sosial, Tindak kejahatan Pemicu terjadinya disintegrasi sosial; Menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah, Membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar Mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
ARAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas Pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan (ekonomi) yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang memadai sekaligus mengurangi kemiskinan. 2. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Dasar Akses masyarakat miskin tersebut, yakni terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lain yang menjadi kebutuhan dasar mereka. 3. Pemberdayaan Masyarakat Pada era desentralisasi, keputusan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, termasuk untuk menanggulangi kemiskinan. 4. Memberikan & mengembangkan sistem Perlindungan Sosial a. Memberikan bantuan bagi mereka yang rentan (fakir, miskin, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, komunitas adat terpencil dan korban bencana). b. Mengembangkan sistem jaminan sosial berbasis asuransi kepada mereka yang lebih mampu c. Melakukan uji coba Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang merupakan cikal bakal pengembangan sistem jaminan sosial.
PENANGANAN FAKIR MISKIN Adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengembangan potensi diri b. Bantuan pangan dan sandang c. Penyediaan pelayanan perumahan d. Penyediaan pelayanan kesehatan e. Penyediaan pelayanan pendidikan f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha g. Bantaun hukum; dan/atau h. Pelayanan sosial
PENANGANAN FAKIR MISKIN Adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan potensi diri b. bantuan pangan dan sandang c. penyediaan pelayanan perumahan d. penyediaan pelayanan kesehatan e. penyediaan pelayanan pendidikan f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha g. bantuan hukum; dan/atau h. pelayanan sosial
DASAR HUKUM 1. UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL 2. UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN 3. PP NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 4. PP NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KEWENANGAN KEMENSOS DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN UU NO.13 TAHUN 2011
Penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin serta menjadi dasar dalam pendataan (Pasal 8 ayat 1, dan 3); Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan (Pasal 8 ayat 4); Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali (pasal 8 ayat 5);
LANJUTAN….. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan social tingkat kecamatan, desa atau kelurahan (Pasal 8 ayat 7); Hasil verifikasi dan validasi dimaksud dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati/Walikota, dilanjutkan ke Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri (Pasal 8 ayat 8 dan 9);
LANJUTAN….. Lurah atau Kepala Desa menyampaikan laporan pendaftaran atau perubahan data secara berjenjang kepada camat, Bupati/Walikota, Gubernur dan diteruskan kepada Menteri (Pasal 9 ayat 3 dan 4); Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan data (Pasal 9 ayat 9);
LANJUTAN….. Menteri bertangungjawab terhadap data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/ lembaga terkait untuk penanganan fakir miskin dan diakses oleh masyarakat (Pasal 10 ayat 2 dan 3); Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi ditetapkan oleh Menteri sebagai dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan/ pemberdayaan (Pasal 10 ayat 1 dan 2).
MEKANISME KEWENANGAN DALAM PBI JKN PENDATAAN psl 2 (2) BPS
Verifikasi & Validasi pasal 3 KEMSOS
Penetapan data terpadu (prov, kab/kota) psl 5 (1)) PBI 2014 PPLS 2011
KEMSOS
Penetapan kriteria psl 2 (1) KEMSOS
KEMKES psl 6
Kemkeu & k/l lain psl 4
Perubahan data PBI per 6 bulan dalam tahun berjalan psl 11 (4)
Jumlah nasional PBI 2014
DJSN psl 6
Peserta program psl 7 BPJS Kesehatan psl 8
Identitas tunggal
PBI Koordinasi dg K/L terkait
Peran Masy Unit Pengaduan ( Prov, Kab/Kota ) PP NO 101 TAHUN 2011, TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
REVOLUSI KARAKTER
REVOLUSI KARAKTER REVOLUSI KESETIAKAWANAN SOSIAL Menumbuhkan Kembali
“KEPEDULIAN”
KEPEDULIAN Landasan Pembentukan KARAKTER SOSIAL Manusia Indonesia
Representasi KARAKTER SOSIAL Manusia Indonesia TANGAN
MULUT
Tangan yang MEMBERIKAN KEPEDULIAN kepada sesama
Mulut yang MENYEBARKAN KEPEDULIAN kepada sesama
TERIMA KASIH
