MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
:
31lHUK/2012
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
SEBAGAI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa untuk inenindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Talmn 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika serta untuk rnelaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA sebagai perwujudan hak dasar setiap warga negara perIu ditunjuk lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL); b. bahwa Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) bagi korban penyalahgunaan NAPZA;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang. Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembara...l. Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembat'an Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 NomoI' 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keseja.l1teraan Sosial (Lembarc>.n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA; 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja.. Kementerian Sosial; 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); 10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 78/HUK/2010 Rehabilitasi Sosial Penunjukkan Panti/Lembaga Penyalahgunaan NAPZA;
tentang Korban
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! SOSIAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA REHABILITASI SO SIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA SEBAGAI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA.
KESATU
Menunjuk Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melakukan asesmen, rehabilitasi sosial, pencatatan pelaksanaan rehabilitasi sosial, dan pelaporan mengenai informasi pecandu narkotika kepada Kementerian Sosial melalui tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah tidak dapat menampung wajib lapor, dapat melujuk ke lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk sebagai IPWL lainnya.
.
MENTERI SOSIAL
REPUBUK INDONESIA
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentq.an apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dala..'TI penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ~ 1 7 Apr i 1 2012 A.N. MENTER! SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,
Salinan Keputusan ini ,.uo.;........... l-'GUik{t..,~~~~~ll~ 1. Menteri Sosial. 2. Menteri Kesehatan. 3. Kepala Badan Narkotika Nasional. 4. Para Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) provinsi seluruh Indonesia. 5. Kepala Dinas/Instansi Sosial di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia. 6. Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/ HUK / 2012 TANGGAL : 17 APRIL 2012 TENTANG
NO
: PENUNJUKAN LEMBAGA REHABIL1TASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA SEBAGAIINSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
NAMA LEMBAGA
1
PSPP Insyaf Medan
2
PSPP Galih Pakuan
3
PSPP Khusnul Khotimah
4
BPRSP Blnangkit Lembang
5
PSPP Mandiri
6
PSPP Yogyakarta
7
UPT Rehsos ANKN Surabaya
8
Yayasan Geutanyo Caritas
ALAMAT
JI. Berdikari, Desa. Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kota Deli Serdang
i
9
Sibolanglt Center Kab. Deli Serdang
10
Yayasan Ar Rahman Palembang
11
Yayasan Sinarjati !
Madani Mental Helath Care
12 i
JI. H. Miing No. 71, Desa Putat Nutug, Kec. Parung, Bogor JI. Babakan III Pods, Desa Babakan, Kec. Pamulung, Tangerang Selatan JI. Maribaya No.22, Desa Kayu Abon, Kec. Lembang, Kota Bandung Barat
JI. Amposari II No.4, Desa. Sendangguwo, Kec. Tembalang,
Semarang Karangrejo, Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kota. Sleman JI. Balongsari Dalam No.1, Kec. Balongsari, Surabaya
JI. Tuan Keramat No.1, Desa Stul, Kec. Lamteumen Timur, Banda Aceh JI. Suka Makmur Km.12, Desa. Suka Makmur, Kec. Sibolangit, Deli Serdang JI. Tegal Binangun Rt.20/10, Komp. Ponpes, Kec. Plaju Darat JI. Marga No.200, Desa. Sambirejo, Kec. Kemiling, Bandar I.arnpung JI. Pancawarga III Rt. 03/04 No.34, Desa Clpinang Besar Selatan, Kec. Jatlne€;ara, Jakarta Timur JI. Depsos IV No. I, Komp. Depsos Bintaro, Desa Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan JI. Kikir No.72 Rw.04, Desa. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur JI. Lapangan Tembak, Gg. Rukun 1 No.90, Rt.006/02, Cibubur, Jakarta Timur • JI. Jagur Rt.006/004, Desa Cipinang Melayu Kampung Makasar, Jakarta Timur JI. Geger Kalong Girang No.52, Desa Suka Maju, Kec. Cimenyan, Kota Bandung
13
Yayasan Kapeta
14
Yayasan Karisma
15
Yayasa n Ad iksifitas
16
Yayasan Kelima
17
Rumah Cemara
18
Yayasan PEKA Bogor
JI. Cifor NO.50, Sindang Barang Jero, Rt.Ol/06, Bogor
19
Inabah II Puteri
Desa. Ciceuri, Ciomas,·Kec. Panjulu, Ciamis
20
Yayasan Sekarmawar
JI. Surya Kencana No.2, Bandung
21
PSKN Penuai
22
Yayasan Nurul Jannah
I
Kp. Ciguntur Rt.06/03, Desa. Cipendawa, Kec. Pacet, Cianjur .II. Swadaya No.65 Rt.03/06, Desa. Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Bekasi ~-
NO
NAMA lEMBAGA
ALAMAT
23
Rumah Damai
Desa Cepoko Rt.004/001, Desa. Cepoko, Kec. Gu~ungpati, Semarang
24
Yayasan Rehabilitasi Kunci
Rt.Ol/38, Nandan, Sariharjo, Desa. Nandan, Kec. Sariharjo, Sleman
25
Yayasan Pemulihan Doulos
JI. Arumdalu No. 47 Songgoriti, Batu, Malang
26
Ina bah XIX Surabaya
27
Yayasan Galilea
28
Pondok Modern Ibadurrahman
29
YKP2N
30
Yayasan Kasih Kita (yakita) Bali
JI. Raya Semampir 43-47 Surabaya, Desa. Semampir, Kec. Semampir, Surabaya
JI. Cilik Riwut Km.18, Desa. Marang, Kec. Bukit Batu, Palangkaraya L3 Blok C Rt.21, JI. Tsani Karim, Desa Bangun Rejo, Kec. Tenggarong
JI. Adhyaksa Raya No.ll, Desa Masale, Kec. Panakkukang, Makassar
:JI. Tukad Pancoran Gg. III-A/ll Denpasar
Jakarta,
17
Apr; 1 2012
A.N. MENTERI SOSIAL REPUBUK INDONESIA ~~I.S.IoLIo.U!:;~R~.E_,HABI LITAS r SOS IAL,
