0
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN TEKNIS SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis Sistem Pengaduan Masyarakat tentang PBI Jaminan Kesehatan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 1
2. Republik Indonesia Nomor 4844); UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANDUAN TEKNIS SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN Pasal 1
(1) Sistem pengaduan masyarakat tentang PBI Jaminan Kesehatan dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan data yang benar dan akurat tentang fakir miskin atau orang tidak mampu; (2) Sistem pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meminimalisir terjadinya inclusion error (bukan fakir miskin atau orang tidak mampu tetapi menerima bantuan iuran jaminan kesehatan) maupun exclusion error (fakir miskin atau orang tidak mampu tetapi tidak menerima bantuan iuran jaminan kesehatan) serta untuk mencatat adanya perubahan status sosial ekonomi fakir miskin dan orang tidak mampu; (3) Pengaduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin atau orang tidak mampu peserta PBI jaminan kesehatan baik diminta maupun tidak diminta. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan aparat pemerintahan setempat.
Pasal 2 (1) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung, surat menyurat dan media elektronik.
3
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengaduan diterima. Pasal 3 (1) Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan fakir miskin atau orang tidak mampu peserta PBI jaminan kesehatan dicatat dan disampaikan secara berjenjang melalui unit pengaduan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. (2) Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan fakir miskin atau orang tidak mampu peserta PBI jaminan kesehatan di tingkat pusat dikoordinasikan dengan instansi terkait oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Pasal 4 (1) Penanganan pengaduan masyarakat harus dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, pengolahan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan penyimpanan. (3) Penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau verifikasi, dan penyaluran subtansi pengaduan yang disampaikan sesuai dengan kewenangan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Panduan Teknis Sistem Pengaduan Masyarakat
4
tentang PBI Jaminan Kesehatan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
5
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN TEKNIS SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN
PANDUAN TEKNIS SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah mulai tahun 2014 melaksanakan Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Data fakir miskin dan orang tidak mampu yang benar dan akurat sebagai sasaran PBI Jaminan Kesehatan merupakan suatu keharusan. Data fakir miskin dan orang tidak mampu bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. PPLS 2011 tidak luput dari terjadinya inclusion error (tidak miskin tetapi masuk dalam PPLS) maupun exclusion error (miskin tetapi tidak masuk dalam PPLS). Salah satu media untuk mendapatkan data fakir miskin dan orang tidak mampu peserta PBI jaminan kesehatan yang benar dan akurat serta up to date adalah melalui sistem pengaduan 6
masyarakat (sisdumas) yang dilaksanakan dari tingkat yang paling bawah (grass root level) untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat yang terkait dengan data tersebut serta untuk mencatat terjadinya perubahan status sosial ekonomi fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyusun panduan teknis sistem pengaduan masyarakat tentang penerima iuran bantuan jaminan kesehatan. Panduan teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan dilaksanakannya program jaminan kesehatan khususnya untuk fakir miskin dan orang tidak mampu penerima bantuan iuran. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Panduan Teknis Sistem Pengaduan Masyarakat Tentang PBI Jaminan Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan atau rujukan bagi masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan. 2. Tujuan 7
a. Terciptanya persamaan persepsi para pemangku kepentingan tentang sistem pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan PBI jaminan kesehatan dan program jaminan kesehatan. b. Telaksananya koordinasi pengaduan masyarakat tentang PBI jaminan kesehatan dan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. c. Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat tentang PBI jaminan kesehatan dan program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada. d. Terciptanya sistem pengaduan masyarakat tentang PBI jaminan kesehatan dan program jaminan kesehatan yang efektif dan efisien e. Tersedinya data fakir miskin dan orang tidak mampu peserta PBI jaminan kesehatan serta masalah sosial lainnya yang benar dan akurat. D. Pengertian 1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 2. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. 3. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah. 4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. 5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai 8
6.
7.
8.
9.
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya. Masalah Sosial adalah suatu keadaan yang tidak mengenakkan yang dirasakan oleh orang banyak dan menyimpang dari norma dan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan pemecahan secepatnya. Sistem pengaduan masyarakat adalah kegiatan untuk menampung keluhan masyarakat terkait kebenaran data PBI jaminan kesehatan di lapangan maupun melalui penyisiran oleh petugas sehingga diperoleh data yang akurat dan akuntabel Pemutakhiran adalah proses kegiatan pendataan PBI jaminan kesehatan dengan cara memperbaiki, merubah dan menambah baru data PBI jaminan kesehatan yang terhimpun dalam basis data terpadu yang mutakhir.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data PBI jaminan kesehatan 11. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data PBI jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan. 12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
9
BAB II PENGADUAN MASYARAKAT A. Prinsip Pengaduan Dalam pengaduan masyarakat tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perlu mendasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut: 1. Keberlanjutan. Pengaduan masyarakat merupakan aktivitas yang perlu dilakukan secara rutin dan terus menerus untuk mengakomodir perubahan yang terjadi pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan perogram jaminan kesehatan. 2. Kearifan lokal Pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan kelembagaan informal yang sudah ada di masyarakat sebagai wadah untuk membahas dan musyawarah tentang permasalahan yang terkait dengan PBI Jaminan Kesehatan, yang diikuti oleh aparat desa/musyawarah desa dan kelurahan, kepala dusun/kampung/lingkungan/rukun tetangga dan para tokoh masyarakat dan sebagainya misalnya, rembug desa/sawung warga, musyawarah kampung dan sejenisnya. 3. Keterbukaan Proses pembahasan dan musyawarah melalui rembug desa/ musyawarah desa dan kelurahan, musyawarah kampung dan sejenisnya dilaksanakan secara terbuka dan transparan yang dapat diikuti dan dicermati secara langsung oleh warga masyarakat. 4. Keterlibatan aktif Pengaduan masyarakat memerlukan keterlibatan secara aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi/laporan atau keluhan, mengecek kebenaran, menyampaikan usulan 10
dan tanggapan yang berkenaan dengan PBI Jaminan Kesehatan dan program jaminan kesehatan.
5. Bertanggung jawab Pengaduan masyarakat dilakukan secara bertanggungjawab dan objektif disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan identitas diri pelapor. Pengaduan didasarkan pada realita yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Kejujuran Pembahasan dalam rembug desa/ musyawarah desa dan kelurahan, musyawarah kampung dan sejenisnya harus dilandasi dengan semangat kejujuran dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan solusi yang objektif. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan informasi, tanggapan, pengaduan secara jujur atas dasar bukti-bukti yang objektif. B. Kelembagaan Penanganan pengaduan masyarakat tentang PBI Jaminan Kesehatan dan program jaminan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, sampai tingkat pusat. Secara kelembagaan unit yang menangani pengaduan masyarakat berbentuk tim terpadu yang berisi perwakilan dari lembaga/unit terkait. Tim terpadu ini bertemu secara rutin untuk membahas dan mengambil keputusan terkait dengan pengaduan-pengaduan yang masuk serta memberikan tanggapan. 1. Tingkat Pusat Penanganan pengaduan masyarakat tingkat pusat dilakukan oleh tim terpadu Dumas Pusat yang beranggotakan unsurunsur dari Kementerian Sosial dan beberapa kementerian dan lembaga terkait antara lain yaitu, Kemenkokesra, Kemenkes, Kemendagri, Bappenas, BPS. Tugas dan kewenangan dari tim pusat adalah untuk melakukan sinkronisasi dan pembahasan dalam penetapan kebijakan, penetapan stándar dan pedoman, penyusunan
11
rancangan sisdumas, pengendalian kegiatan.
pengembangan
kapasitas,
2. Tingkat Provinsi Pada tingkat provinsi penanganan pengaduan masyarakat menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah/Wakil Gubernur untuk mengkoordinasikan dengan pejabat dari SKPD terkait dalam rangka pengendalian kegiatan. Tugas dan kewenangan Sekda/Wakil Gubernur adalah mengendalikan kegiatan pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan di tingkat provinsi. 3. Tingkat Kabupaten/Kota Pada tingkat kabupaten/kota penanganan pengaduan masyarakat ditangani melalui tim terpadu kabupaten/kota yang beranggotakan para pejabat dari SKPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPS Kabupaten/Kota, dan UPTD terkait. Tugas dan kewenangan tim terpadu Dumas Kabupaten/Kota ini adalah memadukan/mensinkronkan pelayanan kesehatan kepada penerima layanan termasuk peserta PBI Jaminan Kesehatan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, perumusan regulasi untuk pelaksanaan sisdumas, penyusunan penganggaran untuk sisdumas. 4. Tingkat Kecamatan Pada tingkat kecamatan, penanganan pengaduan dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan dibantu seksi dan UPTD terkait di kecamatan seperti Puskemas, seksi Kesra, KSK, TKSK dan sebagainya. Unit pengaduan masyarakat kecamatan ini bertugas untuk merekap data PBI Jaminan Kesehatan dan informasi tentang pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan, melakukan pengecekan lapangan dan supervisi.
12
5. Tingkat Desa/Kelurahan Pengaduan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ditangani melalui forum rembug desa/musyawarah desa dan kelurahan, musyawarah kampung dan sejenisnya yang beranggotakan aparat desa/kelurahan, kepala dusun/kampung/lingkungan/rukun tetangga dan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Tugas dan kewenangan forum ini adalah menampung dan membahas keluhan masyarakat yang berkaitan dengan PBI Jaminan Kesehatan, dan pelaksanaan program jaminan kesehatan, melakukan verifikasi, menetapkan dan mengesahkan data.
13
KELEMBAGAAN & MEKANISME SISDUMAS
1. Koord lintas unit 2. Koord Lintas Sektor 3. Penyusunan Rancangan sisdumas 4. Penyerahan data PBI Kab/kota
Koordinasi SKPD
Penanganan terkait data dan pelayanan Koor SKPD Terkait Penguatan sisdumas Membentuk sisdumas Penerimaan dataPBI ke desa Pengiriman data PBI tk desa
Koordinasi dengan desa/kelurahan
Penerimaan data PBI desa dari kab/kota Penerimaan pengaduaan dari masyarakat
SISDUMAS PUSAT (KEMENSOS)
Menetapkan /legalisasi data PBI terbaru tk provinsi
SISDUMAS PROV (SETDA)
SISDUMAS KAB/KOTA (BUPATI
Menerima pengaduan Menerima & legalisasi data PBI dari kecamatan meneruskan data PBI terbaru ke Pusat, mengetahui/legalitas provinsi
DUMAS KECAMATAN (TKSK)
DUMAS DESA/KEL (Aparat desa, Kaur Kesra kec, TKSK, PSM,KSK, Toga, Toma)
Pengolahan data PBI nasional Penetapan data PBI nasional
Menerima pengaduan Menerima, dan legalisasi data PBI dari desa meneruskan data PBI terbaru ke sisdumas Kabupaten
Menerima, dan menangani Rembug desa Verifikasi terkait pengaduan meneruskan data PBI ke kabupaten dng legalitas kecamatan
14
BAB III SUMBER DAYA
A. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam sistem pengaduan masyarakat tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah mereka yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan musyawarah, penanganan pengaduan, verifikasi, validasi, penyediaan layanan dan sebagainya, yang terdiri dari: 1. Pimpinan masyarakat pada unit terkecil yang mengenal dan mengetahui secara baik setiap warga di lingkungannya dan berperan sebagai sumber informasi dalam musyawarah desa/kelurahan tentang status, keberadaan, perubahan yang terjadi pada warganya khusunya peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu, ketua dusun/kampung/lingkungan/rukun tetangga dan sejenisnya 2. Tokoh masyarakat yaitu, pimpinan informal yang berpengaruh, disegani, dihormati oleh masyarakat desa/kelurahan karena integritas pribadi, komitmen atau ilmu pengetahuan dalam bidang agama, budaya, sosial dan sebagainya. Mereka ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan sebagainya yang menjadi tempat untuk bertanya, meminta pendapat, mencari solusi terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Dalam pengaduan masyarakat, peran tokoh masyarakat penting untuk memberikan pertimbangan dan solusi terhadap berbagai pengaduan masyarakat yang menyangkut data PBI Jamkes, dan pelaksanaan program jaminan kesehatan 3. Aparat Desa/Kelurahan terdiri dari kepala desa/lurah, sekretaris, kaur kesra dan staf desa/kelurahan lainnya, adalah jajaran pimpinan pemerintah desa/kelurahan yang bertanggungjawab terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat di desa/kelurahan
15
4.
5.
6.
7.
tersebut khususnya persoalan tentang data PBI Jamkes dan program jaminan kesehatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Petugas Sosial Masyarakat (PSM), pengurus Karang Taruna adalah anggota masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan dari Kementerian Sosial dan berperan sebagai pendamping dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial di lapangan. Mereka bertugas melakukan verifikasi dan validasi data PBI Jamkes. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) adalah petugas statistik tingkat kecamatan yang bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dalam pendataan di kecamatan. Sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam pendataan, mereka bertugas melakukan pendampingan dalam verifikasi dan validasi data PBI Jamkes. Petugas operator pada unit-unit pengaduan masyarakat kecamatan, kabupaten dan provinsi adalah PNS pada salah satu SKPD dengan latar belakang pendidikan IT/komputer yang diberikan tugas tambahan untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan ke forum rembug desa, melakukan entry data, pengolahan data, rekapitulasi data, dan pengiriman data. Penyedia layanan adalah manajer pelayanan dan tenaga profesional yang bertugas dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk peserta PBI Jamkes, unit-unit pelayanan teknis daerah (UPTD) seperti rumah sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan.
B. Sarana dan Prasarana 1. Perangkat keras (hardware) Perangkat keras (hardware) adalah komponen pada komputer berupa PC (personal computer), Tablet, Laptop dan jaringan internet. 2. Perangkat lunak (software)
16
Perangkat lunak (software)adalah data-data yang terdapat dalam sebuah komputer yang kemudian disimpan secara digital, contoh software adalah program aplikasi yang berbasiskan Web. 3. Media Pengaduan a. Pengaduan tidak langsung Melalui surat, SMS, telepon, kotak pos, dan email b. Pengaduan langsung 1) Melapor langsung/lisan kepada petugas 2) Mengisi formulir pengaduan (identitas dan permasalahan) 3) Penanganan oleh petugas
17
BAB IV PELAKSANAAN SISDUMAS A. Materi Pengaduan Pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan diarahkan untuk melihat ketepatan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan maupun pelaksanaan program jaminan kesehatan. Oleh sebab itu terdapat 2 (dua) materi dalam pengaduan masyarakat yaitu, 1. Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan data Jamkesmas yang telah dimutakhirkan yang bersumber dari Basis Data Terpadu/PPLS 2011 untuk kepentingan penetapan target sasaran program jaminan kesehatan. Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan data PBI ini dimaksudkan untuk memverifikasi status keberadaan dan perubahan dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang tercantum dalam daftar PBI Jamkes di daerah masing-masing. 2. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Pengaduan masyarakat ini terkait dengan kendala, hambatan, atau kesulitan yang dihadapi oleh penerima manfaat/layanan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah tersebut. Disamping 2 (dua) materi pengaduan tersebut, juga diharapkan dapat mengakomodir data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagai PBI Jamkes seperti data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). B. Pelaksanaan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan pengaduan yang disampaikan masyarakat ditangani di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, serta pada tingkat kabupaten/kota, dan diusahakan penyelesaiannya pada tingkat 18
yang terdekat. Adapun mekanisme dalam pengaduan masyarakat dapat dilihat pada mekanisme berikut ini :
1. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes pengganti melalui rembug desa:
DUMAS DESA/KELURAHAN Penerimaan data PBI Jamkes
DUMAS KECAMATAN
DUMAS KAB./KOTA
DATA DATA SAHIH Hasil verifikasi data PBI Jamkes berubah Data tambahan - FM, OTM non register - Data PMKS
REMBUG DESA Pencermatan data Penetapan data sahih
MASYARAKAT Tanggapan / koreksi
SAMA (TIDAK BERUBAH)
BERUBAH
PUBLIKASI
Verifikasi & Validasi Data PBI oleh TKSK
Petunjuk pelaksanaan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes melalui rembug desa dapat digambarkan sebagai berikut: a. Waktu:
19
Waktu dan lamanya kegiatan rembug desa disesuaikan dengan kebiasaan yang sudah berlaku di desa/kelurahan. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes melalui rembug desa dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sekurang-kurangnya 1 x dalam 6 bulan untuk mengecek perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan data tersebut.
b. Tempat : Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes melalui rembug desa dilaksanakan di ruang pertemuan/rapat kantor desa/kelurahan. Rembug desa dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili yang bertanggungjawab untuk mengatur jalannya kegiatan didampingi oleh sekretaris untuk mencatat hasil pertemuan. c. Peserta : Jumlah peserta rembug desa dibatasi dengan memperhatikan keterwakilan dari masing-masing unsur yaitu:
1) Aparat desa/kelurahan meliputi kepala desa/lurah, sekretaris, seksi sosial kepala dusun/kampung/lingkungan/Rukun Tetangga 3) Para tokoh masyarakat 4) TKSK, KSK, PSM, Karang Taruna
2) Para
d. Mekanisme : Mekanisme dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes melalui rembug desa meliputi:
20
1) Pengisian absensi kehadiran peserta rembug desa 2) Pengantar dari kepala desa/lurah atau yang mewakili sebagai pimpinan pertemuan 3) Penjelasan agenda pertemuan oleh Sekretaris yaitu, untuk melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap data terpadu 4) Penjelasan tata cara pencermatan dan pembahasan data terpadu yaitu a) mencermati data PBI Jamkes pada lembar data yang dibagikan untuk setiap dusun/kampung/lingkungan/Rukun Tetangga b) membahas status keberadaan peserta PBI Jamkes tersebut atau perubahan yang terjadi dan dengan narasumber kepala dusun/kampung/lingkungan/Rukun Tetangga c) menetapkan status keberadaan atau perubahan pada peserta PBI Jamkes yang bersangkutan dan data PBI no register 5) Mencatat perubahan yang terjadi dengan keterangan dan data PBI non register/PMKS pada formulir yang tersedia
6) 7)
8)
9)
Pembagian lembar data (data listing) PBI Jamkes pada daerah tersebut kepada peserta pertemuan. Pencermatan/pembahasan tentang status keberadaan peserta PBI Jamkes yang tercantum dalam data listing tersebut dan data PBI Jamkes non register untuk masing-masing kampung/dusun/lingkungan/RT secara bergantian dengan narasumber ketua kampung/dusun/lingkungan/RT yang bersasngkutan. Mencatat hasil perubahan atau penambahan data PBI Jamkes dalam papan tulis dan formulir yang tersedia dengan keterangan perubahan/penambahan data tersebut. Menyepakati hasil perubahan dan penambahan data tersebut
21
10) Menempelkan perubahan dan penambahan data PBI Jamkes dan PBI non register dalam papan pengumuman desa dan atau menyerahkan hasil perubahan dan penambahan data masing-masing dusun/kampung/lingkungan/RT kepada kepala kampung/dusun/lingkungan/RT yang bersangkutan untuk diinformasikan kepada peserta yang bersangkutan selama kurun waktu 10 hari untuk mendapatkan tanggapan. 11) Menerima dan mencatat pengaduan dari masyarakat terkait dengan perubahan atau penambahan data PBI Jamkes dan PBI Jamkes non register beserta dengan bukti-bukti baik yang disampaikan oleh RT atau keluarga yang bersangkutan maupun melalui kepala kampung/dusun/lingkungan 12) Melakukan pengecekan lapangan secara langsung (verifikasi) terhadap pengaduan masyarakat oleh TKSK melalui kunjungan rumah, wawancara dan observasi kepada peserta PBI yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen 13) Menetapkan dan mengesahkan data PBI Jamkes akhir baik yang bersifat tetap, berubah maupun bertambah dan data PBI Jamkes non register oleh forum rembug desa dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar yang tersedia oleh seluruh peserta rembug desa 14) Mempersiapkan surat pengantar pengiriman data yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah 15) Mengirimkan surat dan lampiran data hasil rembug desa tersebut ke unit dumas kecamatan.
22
23
GAMBAR POSISI PESERTA REMBUG DESA
24
e. Substansi Pencermatan/Pembahasan: Pencermatan dan pembahasan terhadap data terpadu yang menggambarkan tentang masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dalam data listing tersebut akan menghasilkan 3 alternatif yaitu: 1) Data tetap jika berdasarkan informasi dari kepala dusun/kampung/lingkungan/RT yang bersangkutan bahwa peserta PBI Jamkes dalam data tersebut masih tetap dan ada, tidak berpindah dan tidak mengalami perubahan status sosial ekonomi sehingga data tersebut masih relevan. 2) Data berubah ketika peserta PBI Jamkes yang tercantum dalam data tersebut telah pindah alamat, meninggal dunia, bertambah anggota keluarga baru atau perubahan dalam struktur keluarga. 3) Data berubah ketika peserta PBI Jamkes tersebut berdasarkan kondisi kesejahteraannya mengalami peningkatan status sosial ekonomi, sudah tidak masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu dan telah meningkat kesejahteraannya, sehingga data peserta PBI Jamkes yang bersangkutan sudah tidak relevan lagi dan harus dihapus. 4) Data baru tentang PBI Jamkes yang belum masuk dalam data terpadu berdasarkan pada tingkat kesejahteraan dan kondisi fisik rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan sehingga perlu dimasukkan dalam data listing 5) Data baru peserta PBI Jamkes non register atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di masing-masing dusun/kampung/lingkungan/Rukun Tetangga berdasarkan informasi dari ketua dusun/kampung/lingkungan/ Rukun Tetangga sehingga perlu dimasukkan dalam data listing beserta dengan penjelasan.
25
f.
Formulir Isian Kepala keluarga/RT
PMKS
No Nama
Umur
Pendidikan
Pekerjaan
Hub. Dgn KK/ RT
Ket. Jenis PMKS
26
2. Penanganan pengaduan masyarakat terkait kepesertaan dan pelaksanaan kegiatan melalui rembug desa Pengaduan masyarakat terkait dengan kepesertaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
DUMAS KAB/KOTA DATA TERPADU DUMAS KEC
SKPD U
P
T
D
Pelayanan
REMBUG DESA Klarifikasi Renc cek lapangan Bahas hasil cek lapangan Hasil
PENGECEKAN LAPANGAN OLEH TKSK
DUMAS DESA/KELURAHAN • • •
Inventarisasi, registrasi dan klarifikasi Agenda pembahasan Himpun bukti2 pendukung
DUMAS Kec, Kab/kota
MASYARAKAT MENGADU
Kepesertaan
Pelayanan
Pengaduan masyarakat merupakan penyampaian tanggapan masyarakat baik yang bersifat keluhan, keberatan, koreksi, usulan, pendapat yang berkenaan dengan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan pelaksanaan program jaminan kesehatan 27
yang disampaikan secara langsung melalui lisan/tatap muka maupun secara tidak langsung melalui surat, SMS, email dan sebagainya. Petunjuk pelaksanaan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes melalui rembug desa dapat digambarkan sebagai berikut: a. Waktu: Waktu dan lamanya kegiatan rembug desa disesuaikan dengan kebiasaan yang sudah berlaku di desa/kelurahan. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan data PBI Jamkes dan pelaksanaan program jaminan kesehatan melalui rembug desa dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sekurang-kurangnya 1 x dalam 6 bulan. b. Tempat : Penanganan pengaduan masyarakat melalui rembug desa dilaksanakan di ruang pertemuan/rapat kantor desa/kelurahan. Rembug desa dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili yang bertanggungjawab untuk mengatur jalannya kegiatan didampingi oleh sekretaris untuk mencatat hasil pertemuan. c. Peserta : Jumlah peserta rembug desa dibatasi dengan memperhatikan keterwakilan dari masing-masing unsur yaitu: 1. Aparat desa/kelurahan meliputi kepala desa/lurah, sekretaris, seksi sosial 2. Para kepala dusun/kampung/lingkungan/Rukun Tetangga 3. TKSK, KSK, PSM, Karang Taruna 4. Para tokoh masyarakat 28
Masyarakat dapat melakukan pengaduan berkaitan dengan 2 (dua) hal, yaitu, 1) Kepesertaan PBI Jamkes a) Anggota masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai PBI Jamkes dan memenuhi kriteria (miskin) tetapi tidak masuk dalam daftar penerima layanan (exclusion error) b) Melakukan protes terhadap peserta PBI Jamkes yang dianggap tidak memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima program jaminan kesehatan (exclusion error) c) Perubahan dalam anggota keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu seperti bertambahnya anggota keluarga d) Peserta PBI Jamkes yang secara sadar melaporkan diri (self reporting) tentang peningkatan status sosial ekonominya sehingga sudah tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai peserta PBI Jamkes. 2) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan a) Peserta PBI Jamkes yang mengalami kesulitan, hambatan, kendala untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan b) Peserta PBI Jamkes yang merasakan bahwa kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan Mekanisme dalam penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana tersebut diatas adalah: 1) Masyarakat mendaftarkan pengaduan kepada petugas dengan mencatat identitas diri dan materi pengaduan dalam formulir sebelum acara rembug desa dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung 2) Petugas mencatat pengaduan tersebut yang mencakup identitas pengadu dan materi pengaduan dan menerima bukti-bukti pendukung yang berkenaan dengan data 29
PBI Jamkes dan pelaksanaan program jaminan kesehatan 3) Petugas mengagendakan pengaduan dari masyarakat untuk dibahas dalam pertemuan rembug desa dan menyampaikan kepada pimpinan pertemuan 4) Peserta rembug desa mengisi daftar absensi kehadiran 5) Pimpinan pertemuan membuka acara rembug desa dan menyampaikan kata pengantar 6) Sekretaris membacakan agenda pertemuan untuk membahas pengaduan-pengaduan masyarakat berkenaan dengan data PBI Jamkes dan pelaksanaan program jaminan kesehatan. 7) Sekretaris membacakan tata cara pembahasan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan yaitu dengan membahas setiap pengaduan dan menetapkan tindak lanjut. 8) Sekretaris membacakan daftar identitas pengadu dan materi pengaduan disertai dengan bukti-bukti pendukung 9) Pertemuan rembug desa membahas masing-masing pengaduan dengan narasumber kepala kampung/dusun/lingkungan/RT yang bersangkutan dipimpin oleh kepala desa/kelurahan atau yang mewakili sebagai pimpinan pertemuan 10) Sekretaris mencatat hasil pembahasan rembug desa untuk masing-masing pengaduan pada papan tulis dan menyalin pada formulir pengaduan yang tersedia 11) Sekretaris rembug desa memberikan klarifikasi untuk jenis pengaduan masyarakat yang bisa diselesaikan pada tingkat desa/kelurahan atau materi pengaduan yang dianggap tidak relevan. 12) Peserta rembug desa mensepakati hasil pembahasan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan (verifikasi) 13) Melakukan pengecekan lapangan secara langsung (verifikasi) oleh TKSK terhadap pengaduan masyarakat melalui kunjungan rumah, wawancara dan observasi
30
kepada peserta PBI Jamkes yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen 14) Menetapkan dan mengesahkan data akhir PBI Jamkes baik yang bersifat tetap, berubah maupun bertambah dan PBI Jamkes no register oleh forum rembug desa dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar yang tersedia oleh seluruh peserta rembug desa 15) Mempersiapkan surat pengantar pengiriman hasil rembug desa yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah 16) Mengirimkan data hasil rembug desa tersebut ke unit dumas kecamatan.
31
BAB V PENGENDALIAN Agar pelaksanaan sistem pengaduan masyarakat (SISDUMAS) yang berkenaan dengan data PBI Jamkes dan pelaksanaan program jaminan kesehatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pengendalian melalui supervisi, monitoring, evaluasi. Pengendalian merupakan salah satu mekanisme kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, normanorma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar terciptanya sistem pengendalian yang efektif dan efisien, perlu ditunjang oleh wujud pengendalian yang obyektif, sehat dan bertanggungjawab. Dengan demikian Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi, sehingga dapat memberikan fungsi kerja pengaduan masyarakat tentang data PBI Jamkes dan pelaksanaan program jaminan kesehatan yang lebih baik. Sasaran supervisi, monitoring, dan evaluasi dalam sistem pengaduan masyarakat yaitu, penanggung jawab, operator, petugas lapangan, dan penggunaan anggaran serta panduan teknis pengaduan masyarakat A. Supervisi Supervisi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk mengarahkan, membimbing, membina dan memecahkan masalah, jika terjadi masalah/kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan data PBI Jamkes dan pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara terencana ataupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan tujuan:
32
1. Melaksanakan pengendalian terhadap mekanisme pengaduan masyarakat. 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat. 3. Melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengaduan masyarakat. 4. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pengaduan masyarakat. Pelaksana supervisi dibekali dengan instrumen, sebagai panduan untuk memperoleh data atau informasi mengenai pelaksanaan pengaduan masyarakat. Teknis supervisi dilakukan melalui kunjungan lapangan, diskusi dan bimbingan/pengarahan. B. Monitoring/Pemantauan Monitoring/pemantauan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan, dengan tujuan: 1. Mengkaji pelaksanaan pengaduan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Memperoleh gambaran objektif tentang kondisi daerah dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat. 3. Memantau pelaksanaan pengaduan masyarakat, baik yang bersifat manajerial maupun operasional 4. Memantau pencapaian tujuan pelaksanaan pengaduan masyarakat. 5. Memantau penyimpangan atau mengidentifikasi masalah pelaksanaan pengaduan masyarakat. 6. Memantau keterlibatan para pelaksana pengaduan masyarakat. Pelaksana monitoring dibekali dengan instrumen, sebagai panduan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pengaduan masyarakat.
33
Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, monitoring dilakukan secara teratur, berkesinambungan, terprogram waktunya dan berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan program. Pelaksanaan monitoring jangka pendek dilakukan dalam periode waktu terbatas. Teknis yang digunakan dalam monitoring dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi dan studi dokumentasi. C. Evaluasi Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai, menghitung dan mengukur terhadap proses dan hasil kinerja pelaksanaan pengaduan masyarakat, dengan tujuan: 1. Memperoleh gambaran objektif tentang hasil kinerja pelaksanaan pengaduan masyarakat. 2. Mengetahui dampak dari pelaksanaan pengaduan masyarakat. 3. Menilai keberhasilan pelaksanaan pengaduan masyarakat, baik yang bersifat manajerial maupun operasional 4. Memperoleh masukan sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban 5. Memberikan masukan untuk perencanaan program pelaksanaan pengaduan masyarakat kedepan. Pelaksanaan evaluasi pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses pelaksanaan pengaduan masyarakat. Waktu pelaksanaan secara rutin (per bulan, triwulan, semester atau tahunan) sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian. Evaluasi sumatif dilakukan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan tahapan pelaksanaan pengaduan masyarakat. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan paling tidak setelah enam bulan atau satu tahun setelah pelaksanaan. 34
Petugas evaluasi dibekali dengan instrumen, sebagai panduan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pengaduan masyarakat. Teknis pengumpulan data evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, dan studi dokumentasi.
35
