KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11 TAHUN 1977 TENTANG RUMAH PENGGANTI MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a.
bahwa dalam kenyataannya banyak kasus persengketaan sewa menyewa perumahan yang telah diputus dalam tingkat banding, masih diajukan kepada Menteri Sosial untuk dimintakan penundaan pengosongan dan penundaan kembali mengenai rumah pengganti yang oleh yang bersangkutan dianggap tidak layak.
b. bahwa persyaratan rumah pengganti sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Sosial R.I. No. Huk. 2-1-2 tanggal 21 Mei 1965 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan; c. bahwa pemberian rumah pengganti adalah masalah teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh Kantor Urusan Perumahan dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang pengawasannya dapat diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I setempat; d. bahwa dengan demikian dianggap perlu mencabut Surat Edaran Menteri Sosial R.I. No. HUK. 2-1-2 tanggal 21 Mei 1965 untuk diganti dengan yang baru, dan menetapkan wewenang serta prosedur penyelesaian masalah rumah pengganti dan penundaan pengosongan. Mengingat
:
1. Undang-undang No. 1 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 3 Tambahan Lembaran negara No. 2611); 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1963 tentang PokokPokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 25 Tambahan Lembaran Negara No. 2534); 3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 12963 tentang Hubungan sewa menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 39, Tambahan Lembaran Negara No. 2586); 4. Keputusan Presiden R. I. No. 9 Tahun 1973 tentang Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan II; 5. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974, tentang PokokPokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen; 7. Keputusan Menteri Sosial R. I. No. 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Sosial; 8. Surat Edaran Menteri Sosial R.I. No. Huk. 2-1-2 tanggal 21 Mei 1965; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: I. Mencabut Surat Edaran Menteri Sosial R.I. No. Huk. 2-1-2 tanggal 21 Mei 1965 tentang Rumah pengganti. II. Peraturan Menteri Sosial tentang rumah pengganti yang baru dan prosedur serta wewenang penyelesaian masalah rumah pengganti dan penundaan pengosongan. Pasal 1 (1) Setiap penyewa dan/atau penghuni yang beritikad baik dan tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang Sewa-Menyewa, dalam hal pemutusan hubungan sewa menyewa, berhak mendapatkan rumah/tempat pengganti yang layak, setelah memperimbangkan keadaan sosial ekonomis para pihak. (2) Rumah/tempat tinggal tersebut dalam ayat (1) disediakan oleh yang meminta penghentian sewa dan/atau pengosongan. (3) Ketentuan tersebut ayat (1) dan (2), tidak diperlukan, bila dinyatakan lain secara tegas dalam : a. Perjanjian sewa-menyewa. b. Syarat-syarat khusus Surat Izin Perumahan. Pasal 2 (1) Rumah/tempat pengganti mempunyai perlengkapan penerangan, air, kamar mandi, wc, dan sebagainya yang sepadan dengan perlengkapan rumah/tempat yang akan diganti. a.
b.
Bagi rumah tempat tinggal, apabila ternyata jumlah penghuninya telah berkurang maka besarnya atau luasnya rumah pengganti dapat lebih kecil, tetapi dipandang dari segi kesehatan dan kesusilaan harus cukup menampung jumlah penghuninya. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (2) a, maka besarnya luas rumah pengganti paling kecil 75% dari rumah yang diganti;
c.
Dalam hal rumah tempat tinggal yang akan diganti besarnya/luasnya tidak memenuhi norma-norma kesehatan dan kesusilaan bagi jumlah penghuninya, maka jumlah pengganti harus memenuhi norma-norma kesehatan dan kesusilaan bagi penghuninya tersebut.
(2) Dalam hal rumah/tempat dipakai untuk keperluan lain dari pada untuk tempat tinggal (untuk toko, perusahaan dan sebagainya) maka besarnya/luasnya rumah/tempat pengganti harus sepadan dengan rumah/tempat yang akan diganti. (3) Golongan bangunan (permanen, semi permanen, non permanen) dari rumah /tempat pengganti sama dengan golongan bangunan rumah/ tempat yang akan diganti. (4) Letak rumah/tempat pengganti di tepi jalan besar/di dalam kampung/ gang dan sebagainya) sepadan dengan letak rumah/tempat yang akan diganti. (5) Di samping letak rumah/tempat tersebut, maka bagi rumah/tempat yang dipakai untuk keperluan lain dari pada untuk tempat tinggal (untuk toko/perusahaan dan sebagainya) perlu diperhatikan pula halhal yang mempengaruhi penggunaannya (misalnya dengan pasar, stasiun, daerah yang banyak penduduknya dan sebagainya). Dalam hal ini ditentukan yang sepadan pula. (6) Apabila pemakaian rumah/tempat yang akan diganti dalam jangka waktu yang tidak tertentu, rumah/tempat pengganti dengan jangka waktu yang tidak tertentu pula. (7) Bagi rumah/tempat yang memakai jangka waktu tertentu, rumah/ tempat pengganti dengan jangka waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu rumah/tempat yang akan diganti. Pasal 3 (1) Bila rumah/tempat pengganti diberikan dalam bentuk uang atau rumah dalam bentuk hibah maka jumlahnya atau nilainya (pada saat itu), sekurang-kurangnya 40% dari harga atau nilai rumah yag diganti. (2) Dalam hal rumah pengganti diberikan dengan maksud untuk menjual rumah yang diganti (dikosongkan), maka nilai yang dimaksudkan ayat (1) di atas menjadi sekurang-kurangnya (minimal) 50%. Pasal 4 (1) Dalam hal pemutusan hubungan sewa menyewa keadaan sosial ekonomis para pihak sebagai dimaksud Pasal 1 ayat (1) keputusan ini dapat dipertimbangkan apabila :
a. pemilik benar-benar memerlukan rumah untuk tempat tinggal sendiri, berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak; b. penghuni yang beritikad baik tetapi berada dalam keadaan tidak mampu. (2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat diputuskan menyimpang dari pasal 2 dan 3 seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan keadilan sosial bagi para pihak. (3) Ketentuan ayat (2), bagi pemilik hanya berlaku apabila benar-benar tidak memberikan rumah pengganti yang layak. (4) Ketidakmampuan sebagaimana dalam pasal ini adalah ketidakmampuan berdasarkan keadaan sosial ekonomis yang bersangkutan. Pasal 5 (1) Penetapan rumah/pengganti diusahakan dengan musyawarah untuk mupakat antara pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Bila tidak terdapat kesepakatan, Kepala Kantor Urusan Perumahan menetapkan rumah/tempat pengganti setelah meminta pertimbangan Panitia Perumahan. Pasal 6 (1) Bila ternyata dalam pelaksanaan putusan terdapat perbedaan pendapat tentang rumah/tempat pengganti, maka pernyataan keberatan dapat diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I setempat, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dapat diajukan langsung kepada Menteri Sosial. (2) Gubernur Kepala Daerah Tk I menetapkan layak tidaknya rumah/ tempat pengganti, sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Penetapan tersebut ayat (2) disampaikan kepada : 1. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II setempat. 2. Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat. 3. Para pihak yang bersengketa. (4) Tembusan penetapan disampaikan kepada : 1. Menteri Sosial R.I. 2. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Sosial setempat. 3. lain-lain Instansi yang ada hubungannya dengan masalah perumahan.
Pasal 7 (1). Gubernur Kepala Daerah Tk. I bila dianggap perlu, dapat memintakan pertimbangan Kepala Daerah Tk. II atau Kepala Kantor Departemen Sosial setempat tentang keadaan rumah pengganti. (2) Gubernur Kepala Daerah Tk. I dapat menangguhkan pelaksanaan pengosongan, sampai masalah rumah pengganti dianggap selesai. Pasal 8 (1) Setiap rumah/tempat pengganti yang telah ditetapkan tidak layak dapat ditunjuk/diganti dengan lainnya yang sesuai. (2) Pengantian tersebut diatas dapat dilakukan sampai dua kali dengan ketentuan jangka waktu penyelesaian rumah pengganti berakhir selambat-lambatnya 2 tahun terhitung mulai keputusan mempunyai kekuatan yang pasti. (3) Bila setelah penggantian terakhir ternyata masih juga belum memenuhi persyaratan sedang jangka waktu tersebut ayat (2) sudah berakhir, maka permohonan berikutnya tidak dipertimbangkan sedang keputusan tentang pemutusan hubungan sewa-menyewa oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I dapat dibatalkan. Pasal 9 (1) Semua penetapan rumah/tempat pengganti yang belum dilaksanakan (dieksekusi) oleh karena adanya perbedaan pendapat mengenai layak tidaknya rumah/tempat pengganti sampai tanggal ditetapkannya peraturan ini supaya disesuaikan dengan peraturan ini. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas dapat diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I setempat, dengan memperhatikan ketentuan tersebut dalam pasal 6 ayat (1). Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 Nopember 1977 MENTERI SOSIAL R.I. (H.M.S. MINTAREDJA)
