MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Pokok-pokok Bahan Pidato Ibu Menteri Sosial Untuk :Pidato Pembukaan Rakernas DNIKS di Hotel Grand Serpong Tanggerang Tanggal 29 Agustus 2016. Assalamu’alaikum wr.wb. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas undangan Bapak Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional DNIKS yang diikuti oleh Pengurus DNIKS, Organisasi Sosial Nasional dan LKKS/BK3S Propinsi seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Dr. Haryono
Suyono
mengundang
Organisasi
Masyarakat
Perempuan mitra kerja Kementerian Sosial yang saat ini telah bersinergi dengan kami dan telah menanda tangani kerjasama untuk melaksanakan program-program dibidang Kesejahteraan Sosial.
Dengan hadirnya Organisasi Masyarakat Perempuan dalam Rakernas DNIKS ini kami harapkan DNIKS dapat membantu Kementerian
Sosial
dalam
melakukan
koordinasi
dan
mensinergikan kegiatan dan program kesejahteraan sosial sebagaimana tugas LKKS Tingkat Nasional dalam menggalang peran serta masyakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tugas yang sangat strategis ini diamanatkan UndangUndang
No.
11
tahun
2009
tentang
Kesejahteraan
Sosial.Dengan telah disepakatimya SDG’s sampai tahun 2030, Pemerintah
memerlukan
mitra
kerja
yang
handal
untuk
mengkoordinasikan peran masyarakat dalam pembangunan sosial yang sejalan dengan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta pengembangan sumber daya alam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Saya
ikut
bersyukur
bahwa
dukungan
penyelenggaraan
Rakernas ini dapat diberikan oleh Pemda Propinsi Banten dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur Rano Karno SIp dan Ibu Dewi Indriati Rano sebagai Ketua LKKS Banten. Kami harapkan dukungan Pemda Propinsi Banten untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan berlanjut dan dapat membangun kebangkitan masyarakat Banten dalam bidang kesejahteraan
sosialnya
secara
merata.
Kerjasama
yang
harmonis antara Pemda dan LKKS ini kami harapkan dapat menjadi contoh dan dapat dikembangkan di Propinsi lain tanpa
menimbulkan
permasalahan
dalam
pengeloaan
anggaran
pembangunan daerah.
Saya juga sangat mendukung apabila arah peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat membantu program dengan sasaran masyarakat miskin yang memiliki permasalahan yang berat dan untuk penyelesaiannya dapat
dikerahkan
dengan
dibantu
oleh
masyarakat
sendiri.Seperti misalnya untuk Program Keluarga Harapan yang sasarannya untuk membantu menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan meningkatkan keluarga mampu mengatasi masalah sosialnya sendiri atau program bantuan lanjut uisa terlantar yang dalam penanganannya untuk lansia perlu diberikan
santunan
oleh
pemerintah
atau
pemerintah
daerah.Program-program tersebutakandapat diperluas tanpa menambah beban pemerintah, kalau dalam pelaksanaanya dengan
ekstensifikasi
dikembangkan
oleh
atau
perluasan
masyarakat
atau
jangkuan dengan
dapat
melibatkan
keluarga atau lanjut usia yang masih mampu. Dengan demikian tanggung jawab dan partisipasi masyarakatpunakan bertambah tinggi
Peran organisasi sosial atau Yayasan dalam membantu kelangsungan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)
atau Lembaga Kejahteraan Sosial (LKS) pada saat ini menurut saya sangat penting.Yayasan yang telah dibentuk pada masa pemerintahan
lalu
dan
mempunyai
misi
pengentasan
kemiskinan, apabila saat ini memberikan dukungan kepada DNIKS untuk penyelenggaraan program kesejahteraan sosial atau membantu Rakernas ini seperti dilakukan oleh Yayasan Damandiri saya juga memberikan apresiasi yang tinggi.Menurut saya hadirnya DNIKS yangdipimpinProf. Dr. Haryono Suyono dengan kegiatan yang dilakukan telah memberikan warna yang jelas untuk mengatasi masalah sosial di Indonesia.Sehingga program yang dilancarkan dibidang kesejahteraan sosial sangat relevan dengan misi Yayasan yang dibentuk untuk menangani hal
tersebut
yang
memerlukan
partisipasidan
dukungan
masyarakat secara luas untuk keberhasilannya. Saya sangat gembira, berterima kasih dan mendukung sekali gagasan kerjasama DNIKS dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan diawali dengan penandatanganan MoU. Menurut kami dalam kerjasama ini tidak saja dapat mengarahkan penggunaan zakat, shodaqoh dan infak yang dihimpun dari masyarakat untuk membantu pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan, tetapi peran DNIKS dengan jajarannya berupa LKKS Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui advokasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat akan dapat mendorong kepedulian dan
peran
masyarakat
dalam
membayar
zakat
sesuai
tema
“Kebangkitan Zakat” yang dilancarkan oleh Baznas.
Oleh karena itu saya dalam kesempatan ini mengharapkan kerjasama yang telah dirintis antara LKKS Propinsi dan Baznas Propinsi Sumatera Barat dengan adanya MoU antara DNIKS dan BAZNAS Pusat dapat diteruskan kepada LKKS dan Baznas Propinsi lainya. Program pengentasan Kemiskinan di Nagarinagari yang telah dilakukan oleh LKKS Sumatera Barat dengan dukungan Baznas Propinsi Sumatra Barat dengan kerjasama Perguruan Tinggi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah dan sasaran keluarga miskin yang ada.Untuk itu koordinasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial sangat kami tekankan. Kami juga sangat mengharapkan bahwa kerjasama DNIKS ini dapat diperluas dengan dunia usaha, baik BUMN, Swasta Nasional dan Asing terutama untuk dapat memanfaatkan dana Corporates Social Responsibility (CSR) yang disisihkan oleh Perusahaandari pemberdayaan
keuntungan sosial
dan
untuk
menyelenggarakan
pengentasan
kemiskinan.
Penggunaan dana CSR ini menurut saya akan lebih terarah dengan hadirnya Community Forum for Social Development (CFSD) yang telah dibentuk di propinsi-propinsi. Forum yang terdiri dari Dunia Usaha, Pemerintah Daerah yang diwakili Dinas
Sosial dapat dioptimalkan perannya dengan melibatkan LKKS Propinsi,
Perguruan
Tinggi
dan
Organisasi
sosial
serta
organisasi masyarakat lainnya. Forum ini dapat mengarahkan program pembangunan kesejahteraan sosial yang penting dan strategis serta menjangkau sasaran masyarakat miskin yang perlu dientaskan melalui program pemberdayaan, rehabilitasi dan jaminan sosial.
Dengan adanya kerjasama dengan Baznas dan CFSD ini dan juga dukungan dari berbagai pihak, peran DNIKS dan LKKS di Daerahakan dapat ditingkatkan pada waktu mendatang. Kami menyadari bahwa arah pembangunan nasional yang terus digalakkan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur akan membatasi kemampuan pemerintah termasuk sektor kesejahteraan sosial untuk menyediakan anggaran yang dapat digunakan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan ini saya juga mengharap upaya untuk meningkatkan
kemampuan
dan
profesionalisme
dalam
pengelolaan organisasi kepada pengurus DNIKS, LKKS/BK3S dan organisasi social nasional dalam masa-masa yang akan datangperlu
terus
dilakukan
dengan
pembinaan
dan
pemberdayaan yang ada. Kita perlu terus meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dengan penyegaran dan revitalisasi.
Pengurus yang sudah tidak produktif perlu disegarkan dengan tenaga-tenaga muda yang memiliki dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi. Proses sertifikasi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi LKS agar dapat dilakukan
dengan
mekanisme
yang
sudah
diatur
oleh
Kementerian Sosial.
Maksud dan tujuan dari sertifikasi pekerja danakreditasi lembaga yang diselenggarakan oleh Kemensos pada hakekatnya untuk melindungi petugas dan menjaga kualitas pelayanan sesuai standar profesi.Oleh karena itu kami minta jangan dihalangi dan ditolak
dengan
alasan
dapat
melemahkan
partisipasi
masyarakat.Meskipun saat ini Kementerian sosial belum dapat memberikan kompensasi atau insentif dengan pelaksanan kegiatan ini, tetapi perlu kami ingatkan bahwa program ini pada hakekatnya demi memperbaiki kualitas pengabdian yang kita lakukan. Akhirnya dalam mengakhiri sambutan ini kami mengharapkan dengan pengarahan dan pembinaan DNIKS dan LKKS Propinsi kerjasama LKKS dan Dinas Sosial di Kabupaten/Kota dapat terus ditingkatkan sehubungan dengan peran yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan (TKSK). TKSK ini meskipun honornya dibayar oleh Kemensos atau Dinas Sosial
Propinsi atau Kabupaten/Kota, tetapi mereka berasal dari unsurunsur
masyarakat
yang
kualitas
pengabdian
dan
kerelawanannya perlu terus dijaga dan dibina oleh LKKS. TKSK ini perlu mendorong peran serta masyarakat ditingkat akar rumput
dalam
penyandang
melakukan
masalah
pemberdayaan
sosial.Oleh
dan
karena
revitalitasi
mereka
perlu
berdampingan dan bekerjasama dengan LKS pada tingkat akar rumput seperti karang teruna, organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok sepereti Kube, UP3K/UPPKS, yang saat ini di sinergikan kegiatannya oleh Posdaya. Kami yakin bahwa apabila TKSK dapat bekerja dengan baik dan harmonis dengan lembaga sosial yang menjadi wadah partisipasi masyarakat ditingkat akar rumput, maka program kesejahteraan sosial
termasuk
dalam
melakukan
pemetaan
atau
mengidentifikasi dan memutakhirkan data penduduk miskin dan penyandang masalah sosial sebagai sasaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya untuk meningkatkan peran dan membentuk LKKS Propinsi yang belum dapat dilaksanakan sampai saat ini, melalui koordinasi
dengan
Pemberdayaan Pemerintah
DNIKS
Sosial,
Daerah
saya
menghubungi setempatguna
minta Dinas
jajaran
Dirjen
Sosial
mengambil
atau
langkah-
langkahmembentuk atau mengaktifkan LKKS setempat. Dengan demikian ada perhatian oleh Pemerintah Daerah dan partisipasi
serta
peran
serta
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Demikian pokok-pokok sambutan kami atas perhatian dan kerjasama dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
kami
atas
nama
Pemerintah mengucapkan terima kasih. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahhirohmannirohim dan memohon ridho serta berkah dari Allah s.w.t. Rakernas DNIKS tahun 2016 kami buka secara resmi.Semoga
Allah s.w.t. melindungi kita
sekalian.Amin yaa Robbal alamien.Terima kasih. Waabilahittaufiq walhidayah Wassalammu’alaikum wr.wb.
MENTERI SOSIAL R.I.
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
